_id No Kode Indikator Nama Indikator Satuan Definisi Rumus Perhitungan Klasifikasi Parent/ Child Indikator RPJPN 2025-2045 Indikator RPJMN 2025-2029 Indikator RKP 2026 Indikator SDGs Indikator SIPD Tagging RAD Sumber Data Has Child? SDSN Histori Perubahan Kode Kode SIPD Urusan ID_PNname ID_PPname ID_KPname Kode PN/PP/KP Level Kode Indikator RPJMN/RKP Nama Indikator RPJMN/RKP 1 1 01.01.003 Indeks Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi persen Luas wilayah perairan pedalaman, perariran kepulauan dan laut teritorial Indonesia yang terpetakan dibagi dengan luas total wilayah perairan pedalaman, perariran kepulauan dan laut teritorial Indonesia "Formulasi penghitungan: (∑ A : ∑ B) x 100% ∑ A = Jumlah luas wilayah perairan pedalaman, perariran kepulauan dan laut teritorial Indonesia yang terpetakan ∑ B = Total luas wilayah perairan pedalaman, perariran kepulauan dan laut teritorial Indonesia" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.06.01.05 - Indeks Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi 02.06.01.05 - Indeks Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi "" "" PERTAHANAN Nasional No "" "" 2.060000000000000053290705182007513940334320068359375 2.06 PP 02.06.01.05 Indeks Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi 2 2 01.01.004 Persentase Kader Bela Negara yang Telah Terbentuk persen Persentase jumlah Kader Bela Negara yang telah terbentuk dibandingkan dengan target atau kebutuhan yang ditetapkan. Kader Bela Negara adalah Warga Negara Indonesia yang telah mengikuti rangkaian program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dan memiliki sikap serta perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Bela Negara. Persentase Kader Bela Negara yang Telah Terbentuk = Jumlah Kader Bela Negara yang Terbentuk/Target Jumlah Kader Bela Negara)×100% "" Parent "" 02.03.01.01.01 - Persentase Kader Bela Negara yang Telah Terbentuk 02.03.01.01.01 - Persentase Kader Bela Negara yang Telah Terbentuk "" "" PERTAHANAN Nasional No "" "" 2001-02-03T00:00:00 02.03.01 KP 02.03.01.01.01 Persentase Kader Bela Negara yang Telah Terbentuk 3 3 01.01.005 Persentase Kelulusan Komponen Cadangan dengan Nilai Baik persen "Persentase anggota Komponen Cadangan (Komcad) yang lulus pelatihan dengan predikat nilai ""Baik"". Komcad adalah sumber daya manusia yang disiapkan untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menghadapi ancaman militer, yang pembentukannya diatur oleh Kementerian Pertahanan" "Persentase kelulusan dengan nilai ""Baik"" = (Jumlah anggota Komcad dengan nilai ""Baik""/Total anggota Komcad yang lulus)×100%" "" Parent "" 02.03.01.01.02 - Persentase Kelulusan Komponen Cadangan dengan Nilai Baik 02.03.01.01.02 - Persentase Kelulusan Komponen Cadangan dengan Nilai Baik "" "" PERTAHANAN Nasional No "" "" 2001-02-03T00:00:00 02.03.01 KP 02.03.01.01.02 Persentase Kelulusan Komponen Cadangan dengan Nilai Baik 4 4 01.01.006 Persentase Pemenuhan Alutsista persen Persentase Kekuatan Pokok Alutsista Strategis yang Siap Operasi "Formulasi Perhitungan: (∑ A : ∑ B) x 100% ∑ A = Jumlah realisasi tahapan pengadaan Alutsista Strategis ∑ B = Jumlah target rencana tahapan pengadaan Alutsista Strategis" "" Parent "" 02.01.01.01.01 - Persentase Pemenuhan Alutsista 02.01.01.01.01 - Persentase Pemenuhan Alutsista "" "" PERTAHANAN Nasional No "" "" 2001-02-01T00:00:00 02.01.01 KP 02.01.01.01.01 Persentase Pemenuhan Alutsista 5 5 01.01.007 Persentase Pemenuhan Harwat Alutsista persen Mengukur sejauh mana kegiatan pemeliharaan dan perawatan (harwat) alat utama sistem persenjataan (alutsista) telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Alutsista mencakup setiap jenis materiil yang merupakan alat utama sistem senjata beserta perlengkapannya yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan pokok komponen utama pertahanan negara. Persentase Pemenuhan Harwat Alutsista = (Jumlah kegiatan harwat yang terlaksana/Jumlah kegiatan harwat yang direncanakan)×100% "" Parent "" 02.01.05.01.01 - Persentase Pemenuhan Harwat Alutsista 02.01.05.01.01 - Persentase Pemenuhan Harwat Alutsista "" "" PERTAHANAN Nasional No "" "" 2005-02-01T00:00:00 02.01.05 KP 02.01.05.01.01 Persentase Pemenuhan Harwat Alutsista 6 6 01.01.008 Persentase Pemenuhan Pembangunan Kekuatan Pokok TNI persen "Indikator ini mengukur sejauh mana pencapaian pembangunan Kekuatan Pokok Optimum (Optimum Essential Force/OEF) Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah terlaksana sesuai dengan perencanaan. OEF merupakan standar kekuatan pokok optimum TNI yang harus disiapkan guna menunjang tugas pokok dan fungsi TNI secara efektif dalam menghadapi ancaman yang sesungguhnya. " "[{(∑ A/∑ B)x100%} + {(∑ C/∑ D)x100%} + {(∑ E/∑ F)x100%} + {(∑ G/∑ H)x100%}] / 4 ∑ A = Jumlah realisasi Alutsista siap operasi. ∑ B = Target jumlah Alutsista siap operasi. ∑ C = Jumlah realisasi Non Alutsista siap operasi. ∑ D = Target jumlah Non Alutsista siap operasi. ∑ E = Jumlah realisasi Sarpras siap operasi. ∑ F = Target jumlah Sarpras siap operasi. ∑ G = Jumlah realisasi personel TNI ∑ H = Target jumlah personel TNI" "" Parent "" 02.01.01.01 - Persentase Pemenuhan Pembangunan Kekuatan Pokok TNI 02.01.01.01 - Persentase Pemenuhan Pembangunan Kekuatan Pokok TNI "" "" PERTAHANAN Nasional No "" "" 2.0099999999999997868371792719699442386627197265625 2.01 PP 02.01.01.01 Persentase Pemenuhan Pembangunan Kekuatan Pokok TNI 7 7 01.01.009 Persentase Pemenuhan Peralatan dan Sarpras Penyelenggaraan Hidro Oseanografi persen Indikator ini mengukur tingkat ketersediaan peralatan dan sarana prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan hidro-oseanografi, termasuk survei, pemetaan, dan penelitian kondisi perairan. "Rumus Perhitungan: Persentase Pemenuhan = (Jumlah Peralatan dan Sarpras yang Tersedia/Jumlah Peralatan dan Sarpras yang Dibutuhkan) × 100 % Di mana: - Jumlah Peralatan dan Sarpras yang Tersedia: Total peralatan dan sarana prasarana yang saat ini dimiliki dan siap digunakan untuk penyelenggaraan hidro-oseanografi. - Jumlah Peralatan dan Sarpras yang Dibutuhkan: Total peralatan dan sarana prasarana yang diperlukan sesuai dengan standar operasional atau kebutuhan ideal untuk mendukung kegiatan hidro-oseanografi." "" Parent "" 02.06.05.01.02 - Persentase Pemenuhan Peralatan dan Sarpras Penyelenggaraan Hidro Oseanografi 02.06.05.01.02 - Persentase Pemenuhan Peralatan dan Sarpras Penyelenggaraan Hidro Oseanografi "" "" PERTAHANAN Nasional No "" "" 2005-02-06T00:00:00 02.06.05 KP 02.06.05.01.02 Persentase Pemenuhan Peralatan dan Sarpras Penyelenggaraan Hidro Oseanografi 8 8 01.01.010 Persentase Pemenuhan Sarpras Rumah Dinas persen Tingkat ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung fungsi optimal rumah dinas sebagai tempat tinggal resmi bagi pegawai negeri atau pejabat pemerintah. Sarana mencakup fasilitas penunjang seperti pusat perbelanjaan, pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, rekreasi, dan olahraga, sedangkan prasarana meliputi kelengkapan dasar fisik lingkungan seperti penyediaan air minum, pembuangan sampah, listrik, telepon, dan jalan yang memungkinkan lingkungan permukiman berfungsi sebagaimana mestinya. "Rumus Perhitungan: Persentase Pemenuhan = (Jumlah Sarpras Rumah Dinas yang Tersedia/Jumlah Sarpras Rumah Dinas yang Dibutuhkan) × 100 % Keterangan Variabel: - Jumlah Sarpras Rumah Dinas yang Tersedia → Total sarpras yang sudah ada dan berfungsi dalam rumah dinas. - Jumlah Sarpras Rumah Dinas yang Dibutuhkan → Total sarpras yang idealnya harus tersedia sesuai dengan standar yang berlaku." "" Parent "" 02.01.04.01.01 - Persentase Pemenuhan Sarpras Rumah Dinas 02.01.04.01.01 - Persentase Pemenuhan Sarpras Rumah Dinas "" "" PERTAHANAN Nasional No "" "" 2004-02-01T00:00:00 02.01.04 KP 02.01.04.01.01 Persentase Pemenuhan Sarpras Rumah Dinas 9 9 01.01.011 Persentase Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung persen Indikator ini mengukur sejauh mana upaya penataan dan pembinaan komponen pendukung telah dilaksanakan dalam mendukung fungsi utama suatu sistem atau organisasi. Komponen pendukung dapat mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber daya alam dan buatan yang perannya berfungsi meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan cadangan. "Rumus Perhitungan: Persentase Penataan dan Pembinaan = (Jumlah Komponen Pendukung yang Telah Ditata dan Dibina/Jumlah Komponen Pendukung yang Ditargetkan) × 100 % Keterangan Variabel: - Jumlah Komponen Pendukung yang Telah Ditata dan Dibina → Total komponen yang telah menjalani proses penataan dan pembinaan sesuai standar atau kebijakan yang berlaku. - Jumlah Komponen Pendukung yang Ditargetkan → Total komponen pendukung yang seharusnya ditata dan dibina dalam periode tertentu." "" Parent "" 02.03.02.01.01 - Persentase Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung 02.03.02.01.01 - Persentase Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung "" "" PERTAHANAN Nasional No "" "" 2002-02-03T00:00:00 02.03.02 KP 02.03.02.01.01 Persentase Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung 10 10 01.01.012 Persentase Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alpalhankam yang Melibatkan Industri Pertahanan persen Indikator ini mengukur sejauh mana keterlibatan industri pertahanan dalam proses pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan Alpalhankam. Indikator ini mencerminkan tingkat kemandirian dan kapasitas industri pertahanan nasional dalam mendukung kebutuhan Alpalhankam. "(A + B) / 2 A = Persentase pengadaan Alpalhankam yang melibatkan Industri Pertahanan B = Persentase pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam yang melibatkan Industri Pertahanan " "" Parent "" 02.02.02.01.01 - Persentase Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alpalhankam yang Melibatkan Industri Pertahanan 02.02.02.01.01 - Persentase Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alpalhankam yang Melibatkan Industri Pertahanan "" "" PERTAHANAN Nasional No "" "" 2002-02-02T00:00:00 02.02.02 KP 02.02.02.01.01 Persentase Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alpalhankam yang Melibatkan Industri Pertahanan 11 11 01.01.013 Persentase Peningkatan Kemampuan Industri Pertahanan persen Indikator ini mengukur tingkat peningkatan kemampuan industri pertahanan dalam menghasilkan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam). Kemampuan industri pertahanan mencakup kapasitas produksi, penguasaan teknologi, dan kualitas produk yang dihasilkan. Dasar penilaian kemampuan suatu industri terlihat pada tingkat kesiapan manufaktur dan teknologi. "(∑ A/∑ B) x 100% A = Jumlah komponen dalam negeri terpilih B = Total komponen dalam Alpalhankam " "" Parent "" 02.02.01.01.01 - Persentase Peningkatan Kemampuan Industri Pertahanan 02.02.01.01.01 - Persentase Peningkatan Kemampuan Industri Pertahanan "" "" PERTAHANAN Nasional No "" "" 2001-02-02T00:00:00 02.02.01 KP 02.02.01.01.01 Persentase Peningkatan Kemampuan Industri Pertahanan 12 12 01.01.014 Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Kedaulatan, Keutuhan dan Keselamatan Bangsa persen Persentase penurunan jumlah insiden yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dalam periode waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pelanggaran tersebut dapat berupa agresi militer, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara "Persentase Penurunan=( Jumlah Pelanggaran Sebelumnya − Jumlah Pelanggaran Saat Ini /Jumlah Pelanggaran Sebelumnya )×100%" "" Parent "" 02.01.02.01.01 - Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Kedaulatan, Keutuhan dan Keselamatan Bangsa 02.01.02.01.01 - Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Kedaulatan, Keutuhan dan Keselamatan Bangsa "" "" PERTAHANAN Nasional No "" "" 2002-02-01T00:00:00 02.01.02 KP 02.01.02.01.01 Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Kedaulatan, Keutuhan dan Keselamatan Bangsa 13 13 01.01.015 Persentase Perjanjian Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Ofset (IDKLO) yang Terlaksana dalam Pengadaan Alpalhankam Luar Negeri persen "Indikator ini mengukur persentase perjanjian yang mencakup: 1. Imbal Dagang: Kegiatan perdagangan timbal balik antara Indonesia dan pihak luar negeri yang diukur berdasarkan nilai transaksi kontrak pengadaan Alpalhankam. 2. Kandungan Lokal: Produk dalam negeri yang dimiliki oleh individu atau badan hukum Indonesia. 3. Ofset: Pengaturan antara pemerintah dan pemasok luar negeri untuk mengembalikan sebagian nilai kontrak kepada Indonesia sebagai syarat jual beli." "Formulasi Perhitungan: (∑ A : ∑ B) x 100% ∑A : Jumlah realisasi perjanjian IDKLO yang terlaksana dalam pengadaan Alpalhankam luar negeri ∑B : Jumlah rencana perjanjian IDKLO dalam pengadaan Alpalhankam luar negeri " "" Parent "" 02.02.03.01.01 - Persentase Perjanjian Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Ofset (IDKLO) yang Terlaksana dalam Pengadaan Alpalhankam Luar Negeri 02.02.03.01.01 - Persentase Perjanjian Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Ofset (IDKLO) yang Terlaksana dalam Pengadaan Alpalhankam Luar Negeri "" "" PERTAHANAN Nasional No "" "" 2003-02-02T00:00:00 02.02.03 KP 02.02.03.01.01 Persentase Perjanjian Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Ofset (IDKLO) yang Terlaksana dalam Pengadaan Alpalhankam Luar Negeri 14 14 01.01.016 Persentase Realisasi Rencana Luas Wilayah Perairan Indonesia (Pedalaman, Kepulauan, Teritorial, ZEE, dan Landas Kontinen) yang Diperbarui melalui Surta Hidrografi dan Oseanografi persen Persentase luas wilayah perairan Indonesia—meliputi perairan pedalaman, kepulauan, teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen—yang datanya telah diperbarui melalui survei hidrografi dan oseanografi. Survei hidrografi dan oseanografi mencakup pengukuran dan pemetaan karakteristik fisik laut, seperti kedalaman (batimetri), arus, suhu, dan salinitas, yang penting untuk navigasi, pengelolaan sumber daya laut, dan pertahanan nasional "Formulasi penghitungan: (∑ A : ∑ B) x 100% ∑ A = Jumlah wilayah perairan Indonesia (pedalaman, kepulauan dan teritorial serta ZEE) yang telah dilakukan Surta Hidrografi dan Oseanografi ∑ B = Target rencana survei wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi laut sesuai alokasi anggaran " "" Parent "" 02.06.05.01.01 - Persentase Realisasi Rencana Luas Wilayah Perairan Indonesia (Pedalaman, Kepulauan, Teritorial, ZEE, dan Landas Kontinen) yang Diperbarui melalui Surta Hidrografi dan Oseanografi 02.06.05.01.01 - Persentase Realisasi Rencana Luas Wilayah Perairan Indonesia (Pedalaman, Kepulauan, Teritorial, ZEE, dan Landas Kontinen) yang Diperbarui melalui Surta Hidrografi dan Oseanografi "" "" PERTAHANAN Nasional No "" "" 2005-02-06T00:00:00 02.06.05 KP 02.06.05.01.01 Persentase Realisasi Rencana Luas Wilayah Perairan Indonesia (Pedalaman, Kepulauan, Teritorial, ZEE, dan Landas Kontinen) yang Diperbarui melalui Surta Hidrografi dan Oseanografi 15 15 01.01.017 Persentase sumber Daya Nasional yang Dimanfaatkan menjadi Kekuatan Pertahanan persen Indikator ini menunjukkan proporsi sumber daya nasional yang telah dialokasikan dan digunakan secara efektif untuk mendukung dan memperkuat kemampuan pertahanan negara. Sumber daya nasional mencakup sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana yang dapat dimobilisasi untuk kepentingan pertahanan. "Formulasi Penghitungan: (A + B + C) / 3 A = Persentase target Indeks Bela Negara Nasional B = Persentase warga negara yang telah lulus pendidikan Komponen Cadangan dan pengelolaan Sumdanas dalam Komponen Pendukung C = Persentase kontribusi Binter terhadap pengelolaan Sumber Daya Nasional dan pembinaan kondisi sosial guna mewujudkan Alat dan Kondisi Juang yang tangguh untuk pertahanan negara Catatan: Formulasi Perhitungan: A = Persentase target Indeks Bela Negara Nasional (∑ A : ∑ B) x 100% ∑ A = Jumlah realisasi Indeks Bela Negara Nasional ∑ B = Jumlah target Indeks Bela Negara Nasional " "" Parent "" 02.03.01.01 - Persentase sumber Daya Nasional yang Dimanfaatkan menjadi Kekuatan Pertahanan 02.03.01.01 - Persentase sumber Daya Nasional yang Dimanfaatkan menjadi Kekuatan Pertahanan "" "" PERTAHANAN Nasional No "" "" 2.029999999999999804600747665972448885440826416015625 2.03 PP 02.03.01.01 Persentase sumber Daya Nasional yang Dimanfaatkan menjadi Kekuatan Pertahanan 16 16 01.01.018 Ranking Industri Pertahanan (SIPRI top 100) peringkat SIPRI Top 100 merupakan list 100 perusahaan dengan pendapatan tertinggi yang bergerak di bidang Industri Pertahanan "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.02.01.01 - Ranking Industri Pertahanan (SIPRI top 100) 02.02.01.01 - Ranking Industri Pertahanan (SIPRI top 100) "" "" PERTAHANAN Internasional No "" "" 2.020000000000000017763568394002504646778106689453125 2.02 PP 02.02.01.01 Ranking Industri Pertahanan (SIPRI top 100) 17 17 01.01.019 Indeks Ketahanan Daerah - [Draf] Indeks yang disusun BNPB untuk mengukur tingkat ketahanan/kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. BNPB menyatakan pengukuran IKD dilakukan dengan perangkat indikator baku (71 indikator) dan asistensi teknis agar mekanisme/prosedur seragam di seluruh daerah. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000885 - Indeks Ketahanan Daerah PERTAHANAN Daerah No "" 885 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 18 18 01.02.001 Angka Pembangunan Postur Diplomasi - Smart Diplomacy adalah praktik diplomasi yang menggabungkan aset soft dan hard power dengan penggunaan instrumen teknologi dan inovasi baru, jejaring diplomasi dan kerja sama multi-pihak guna memperkuat posisi/postur diplomasi Indonesia di tingkat internasional. Pembangunan Postur Smart Diplomacy adalah kemajuan perkembangan tahapan pemenuhan suprastruktur dan infrastruktur dalam rangka pencapaian smart diplomacy Suprastruktur adalah seluruh kebutuhan yang bersifat intangible (i.e. pemenuhan SDM, pemenuhan skill sets) dalam rangka pencapaian smart diplomacy Infrastruktur adalah seluruh kebutuhan yang bersifat tangible (i.e. pemenuhan gedung Perwakilan RI, alat/instrumen digital) dalam rangka pencapaian smart diplomacy Penilaian berdasarkan rentang angka 1-100 sesuai tahapan pembangunan postur smart diplomacy Target Tahun 2025-2029 5= Tersusunnya rekomendasi/strategi Pembangunan Postur Smart Diplomacy (Rekomendasi kebijakan terkait penyusunan metadata smart diplomacy; strategi pemenuhan gap antara kondisi ideal smart diplomacy dengan kondisi eksisting; roadmap pencapaian postur diplomasi) 10 = Tersusunnya kebijakan terkait pembangunan postur smart diplomacy 15 = Terpenuhinya 5,5% dari target pemenuhan postur 2027-2034 (skenario 18 tahun pemenuhan) 20= Terpenuhinya 11% dari target pemenuhan postur 2027-2034 (skenario 18 tahun pemenuhan) 25= Terpenuhinya 16,5% dari target pemenuhan postur 2027-2034 (skenario 18 tahun pemenuhan) "" Parent "" 02.09.02.01.04 - Angka Pembangunan Postur Diplomasi 02.09.02.01.04 - Angka Pembangunan Postur Diplomasi "" "" URUSAN LUAR NEGERI Nasional No "" "" 2002-02-09T00:00:00 02.09.02 KP 02.09.02.01.04 Angka Pembangunan Postur Diplomasi 19 19 01.02.002 Asia Power Index persen "Asia Power Index merupakan indeks yang menunjukan kekuatan negara-negara khususnya di Asia dengan mengukur kemampuan negara dalam membentuk dan merespon lingkungan eksternal, baik dalam memengaruhi perilaku negara lain, aktor non-negara, dan peristiwa di tingkat global. Asia Power Index terdiri dari 8 unsur pengukuran, salah satunya yakni Diplomatic Influence yang memiliki bobot 10% dari perhitungan total Asia Power Index. Diplomatic Influence menunjukan pengukuran terkait cangkupan dan kekuatan pengaruh diplomasi suatu negara, mencakup aspek terkait jejaring diplomasi, peran dan partisipasi dalam institusi dan organisasi multilateral, serta ambisi strategis dan kebijakan luar negeri secara menyeluruh. Indikator ini terdiri dari 3 sub-unsur dan 17 indikator pembentuknya. Ketiga sub-unsur tersebut mengukur terkait: Diplomatic Network mencakup pada jangkauan perwakilan diplomatik di luar negeri. Tiga Indikator pembentuknya mencakup: 1) embassies (regional); 2) embassies (global); 3) Second-tier Diplomatic Network (Regional). Multilateral Power mencakup partisipasi pada fora internasional, termasuk peran dan partisipasi pada KTT, berbagai organisasi dan institusi regional maupun global, serta voting alignment di PBB. Enam indikator pembentuknya mencakup: 1) Summits, Clubs, and Organizations; 2) Institutional Voting Shares; 3) UN Capital Contributions; 4) Voting Alignment;5) Voting Partners; 6) Diplomatic Dialogues (Multilateral). Foreign Policy mencakup kemampuan pemimpin dan kebijakan luar negeri dalam mencapai kepentingan nasional negara, termasuk strategi dan efektivitas birokrasi pelaksanaan kebijakan luar negeri. Delapan indikator pembentuknya mencakup: 1) Political Leadership (Regional); 2) Political Leadership (Global); 3) Strategic Ambition; 4) Diplomatic Service; 5) Vaccine Donations; 6) Vaccine Donations (per Capita); 7) Diplomatic Dialogues (Bilateral); 8) Convening Power. Kekuatan militer konvensional; diukur berdasarkan belanja pertahanan, angkatan bersenjata dan organisasi, senjata dan platform, kemampuan strategis, dan postur militer Asia.,Kemampuan militer dihitung dengan menggunakan skor rata-rata tertimbang pada 5 sub-ukuran dan 22 indikator." "Diplomatic Influence adalah akumulasi dari tiga komponen pembentuk, yaitu: 1) Diplomatic Network (bobot 33%); 2) Multialteral Power (bobot 33%); dan 3) Foreign Policy (bobot 33%) Kemampuan militer dihitung menggunakan skor rata-rata tertimbang pada 5 sub-ukuran dan 22 indikator. Information Flows adalah akumulasi dari lima komponen pembentuk, yaitu: 1) Asia-Pacific International Students (bobot 20%); 2) Regional influence news agency (bobot 20%); 3) Regional influence newspapers (bobot 20%); 4) Regional influence TV broadcasters (bobot 20%), dan; 5) Regional influence radio broadcasters (bobot 20%) 1) Asia-Pacific International Students: international students enrolled in tertiary education from East, South, West and Central Asia and the Pacific; 2) Regional influence news agency: Online interest for a given Index country’s news agency in 25 other Index countries; average percent of total online searches for selected news agencies; 3) Regional influence newspapers: online interest for a given Index country’s national newspaper in 25 other Index countries; average percent of total online searches for selected newspapers; 4) Regional influence TV broadcasters: Online interest for a given Index country’s international television broadcaster(s) in 25 other Index countries; average percent of total online searches for selected television broadcasters, dan; 5) Regional influence radio broadcasters: online interest for a given Index country’s public radio broadcaster(s) in 25 other Index countries; average percent of total online searches for selected radio broadcasters;People Exchange adalah akumulasi dari empat komponen pembentuk, yaitu: 1) Diaspora influence (bobot 25%); 2) Migrant drawing power (bobot 25%); 3) Regional travel destination (bobot 25%); 4) dan Regional travel connectivity (bobot 25%) 1) Diaspora Influence: Average share of total immigrant populations resident in 25 Index countries from the given Index country of origin; 2) Migrant Drawing Power: Average share of global migrant populations from 25 Index countries of origin settled in the given Index country; 3) Regional travel destination: Average share of global migrant populations from 25 Index countries of origin settled in the given Index country; dan 4) Average share of global migrant populations from 25 Index countries of origin settled in the given Index country ;Multilateral Power adalah akumulasi dari enam komponen pembentuk, yaitu: Summits, clubs, and organizations (bobot 20%), Institutional voting shares (bobot 20%), UN capital contributions (bobot 20%), Voting alignment (bobot 20%), Voting partners (bobot 20%), dan Diplomatic dialogues multilateral (bobot 20%) 1) Summits, Clubs and Organiations; membership in select summits, diplomatic clubs and regional intergovernmental organisations; 2) institutional voting shares: Average voting shares by subscribed capital in major multilateral development banks; 3) UN Capital Contributions: Net capital contributions to the United Nations Secretariat, share of global tota; 4) Voting alignment: Voting alignment with other Index countries in adopted United Nations General Assembly resolutions; 5) Votign partners: Times country featured among top three voting partners for other Index countries in United Nations General Assembly; 6) Number of plurilateral and multilateral diplomatic dialogues held between Index countries at leader or foreign minister level" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" "" "" URUSAN LUAR NEGERI Internasional Yes "" "" "" "" "" "" 20 20 01.02.002.001 Asia Power Index (Diplomatic Influence) persen Asia Power Index merupakan indeks yang menunjukan kekuatan negara-negara khususnya di Asia dengan mengukur kemampuan negara dalam membentuk dan merespon lingkungan eksternal, baik dalam memengaruhi perilaku negara lain, aktor non-negara, dan peristiwa di tingkat global. Asia Power Index terdiri dari 8 unsur pengukuran, salah satunya yakni Diplomatic Influence yang memiliki bobot 10% dari perhitungan total Asia Power Index. Diplomatic Influence menunjukan pengukuran terkait cangkupan dan kekuatan pengaruh diplomasi suatu negara, mencakup aspek terkait jejaring diplomasi, peran dan partisipasi dalam institusi dan organisasi multilateral, serta ambisi strategis dan kebijakan luar negeri secara menyeluruh. Indikator ini terdiri dari 3 sub-unsur dan 17 indikator pembentuknya. Ketiga sub-unsur tersebut mengukur terkait: Diplomatic Network mencakup pada jangkauan perwakilan diplomatik di luar negeri. Tiga Indikator pembentuknya mencakup: 1) embassies (regional); 2) embassies (global); 3) Second-tier Diplomatic Network (Regional). Multilateral Power mencakup partisipasi pada fora internasional, termasuk peran dan partisipasi pada KTT, berbagai organisasi dan institusi regional maupun global, serta voting alignment di PBB. Enam indikator pembentuknya mencakup: 1) Summits, Clubs, and Organizations; 2) Institutional Voting Shares; 3) UN Capital Contributions; 4) Voting Alignment;5) Voting Partners; 6) Diplomatic Dialogues (Multilateral). Foreign Policy mencakup kemampuan pemimpin dan kebijakan luar negeri dalam mencapai kepentingan nasional negara, termasuk strategi dan efektivitas birokrasi pelaksanaan kebijakan luar negeri. Delapan indikator pembentuknya mencakup: 1) Political Leadership (Regional); 2) Political Leadership (Global); 3) Strategic Ambition; 4) Diplomatic Service; 5) Vaccine Donations; 6) Vaccine Donations (per Capita); 7) Diplomatic Dialogues (Bilateral); 8) Convening Power. "Diplomatic Influence adalah akumulasi dari tiga komponen pembentuk, yaitu: 1) Diplomatic Network (bobot 33%); 2) Multialteral Power (bobot 33%); dan 3) Foreign Policy (bobot 33%)" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Child 35 - Asia Power Index (Diplomatic Influence) 02.01.01 - Asia Power Index (Diplomatic Influence) 02.01.01 - Asia Power Index (Diplomatic Influence) "" 000056 - Asia Power Index (Diplomatic Influence) URUSAN LUAR NEGERI Internasional Yes "" 56 Sekretariat Daerah 2 2.0 PN 02.01.01 Asia Power Index (Diplomatic Influence) 21 21 01.02.002.002 Asia Power Index (Military Capability) persen Asia Power Index merupakan indeks yang menunjukan kekuatan negara-negara khususnya di Asia dengan mengukur kemampuan negara dalam membentuk dan merespon lingkungan eksternal, baik dalam memengaruhi perilaku negara lain, aktor non-negara, dan peristiwa di tingkat global. Asia Power Index terdiri dari 8 unsur pengukuran, salah satunya yakni Military Capability. Kekuatan militer konvensional; diukur berdasarkan belanja pertahanan, angkatan bersenjata dan organisasi, senjata dan platform, kemampuan strategis, dan postur militer Asia.,Kemampuan militer dihitung dengan menggunakan skor rata-rata tertimbang pada 5 sub-ukuran dan 22 indikator. Kemampuan militer dihitung menggunakan skor rata-rata tertimbang pada 5 sub-ukuran dan 22 indikator Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Child 36 - Asia Power Index (Military Capability) 02.01.02 - Asia Power Index (Military Capability) 02.01.02 - Asia Power Index (Military Capability) "" 000057 - Asia Power Index (Military Capability) URUSAN LUAR NEGERI Internasional Yes "" 57 Sekretariat Daerah 2 2.0 PN 02.01.02 Asia Power Index (Military Capability) 22 22 01.02.003 Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional "" Citra merupakan salah satu dampak akhir yang terbentuk dari suatu usaha diplomasi ataupun kebijakan luar negeri yang diambil. Citra positif adalah hal yang perlu dibangun oleh Indonesia di mata dunia internasional. Adanya citra positif yang terbentuk akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional, sehingga dapat menempatkan posisi Indonesia sebagai bangsa yang positif dalam berbagai aspek kehidupan. Faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap citra meliputi isu-isu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan, oleh karena itulah isu-isu tersebut harus dapat dikelola dengan baik oleh Indonesia. Isu-isu yang ada kemudian akan disebarkan oleh media informasi sebagai alat penyebar berita kepada publik. Pemberitaan positif dan negatif tentunya akan berpengaruh terhadap mindset publik terhadap Indonesia, sehingga strategi dalam mengelola dan menangani media perlu dilakukan oleh Indonesia. Citra positif Indonesia adalah persepsi yang dipercayai/diyakini aktor lain terhadap Indonesia yang didasarkan kepada pola perilaku yang ditunjukkan Indonesia dalam pergaulan internasional, pola perilaku tersebut terbangun berdasarkan power yang dimiliki baik yang bersifat hard maupun soft, citra dalam hal ini dapat bersifat positif maupun negatif. Citra juga merupakan salah satu dampak akhir yang terbentuk dari suatu usaha diplomasi ataupun kebijakan luar negeri yang diambil. Citra positif adalah hal yang perlu dibangun oleh Indonesia di mata dunia internasional. Adanya citra positif yang terbentuk akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional, sehingga dapat menempatkan posisi Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dalam berbagai aspek kehidupan. Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional (Indeks Citra Indonesia) adalah indeks yang menyatakan kesan atau pandangan dunia internasional terhadap negara Indonesia melalui Survei Citra Indonesia di Dunia Internasional. Survei Citra Indonesia dilakukan hanya terhadap warga negara asin Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional merupakan Hasil olah data Survei Citra Indonesia di Dunia Internasional. Rumus yang digunakan adalah: Total nilai dari rata-rata indeks seluruh responden / jumlah seluruh responden dalam satu tahun Sumber data didapatkan berdasarkan hasil kuesioner yang sudah diolah pada aplikasi pengelolaan data citra Indonesia di dunia internasional (https://citraindonesia.kemlu.go.id). Kuesioner disebarkan oleh seluruh Perwakilan RI di Luar Negeri kecuali Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) dengan responden Warga Negara Asing di negara akreditasi/wilayah kerja. Negara Akreditasi/wilayah kerja adalah tempat kedudukan Perwakilan RI beserta negara akreditasi/wilayah kerja rangkapan yang dimandatkan secara resmi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah RI. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.09.01.03 - Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional 02.09.01.03 - Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional "" "" URUSAN LUAR NEGERI Nasional No "" "" 2.089999999999999857891452847979962825775146484375 2.09 PP 02.09.01.03 Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional 23 23 01.02.004 Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global peringkat Digital Competitiveness Index (DCI) yang disusun oleh IMD (International Institute for Management Development) adalah indeks yang mengukur daya saing digital suatu negara berdasarkan sejumlah faktor kunci. Meskipun IMD tidak selalu mengungkapkan secara rinci rumus perhitungan mereka, mereka menyediakan panduan umum tentang komponen dan bobot yang digunakan dalam DCI mereka Panduan umum perhitungan DCI oleh IMD melibatkan beberapa komponen utama, yang masing-masing diberi bobot tertentu. berikut adalah panduan umum untuk perhitungan DCI berdasarkan metodologi mereka yang lama:; Knowledge:Komponeninimencakupindikator-indikator yang berkaitan dengan pendidikan dan keahlian dalam teknologi dan digital. Faktor ini terdiri dari talenta, pendidikan dan pelatihan, dukungan ilmu pengetahuan.; - Bobot yang diberikan: 33%; ; Technology: Komponen ini mencakup indikator indicator yang berkaitan dengan investasi dalam teknologi dan infrastruktur digital. Yang dalam technologi adalah subfaktor kerangka kebijakan, modal, kerangka teknologi.; - Bobot yang diberikan: 33%; Future Readiness: Komponen ini mencakup indikator-indikator yang mengukur sejauh mana suatu negara atau wilayah siap menghadapi perkembangan teknologi di masa depan. Di dalamnya terdapat subfaktor perilaku adaptif, agilitas bisnis, intergasi TIK.; - Bobot yang diberikan: 33%; ; Dalam metodologi DCI, setiap komponen ini memiliki sejumlah indikator yang lebih spesifik yang digunakan untuk mengukurnya. IMD mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk menghitung skor dalam masing-masing komponen dan kemudian menggabungkannya dengan bobot yang setara untuk menghitung nilai akhir DCI.; "" Parent 19 - Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (Peringkat) 02.05.04 - Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global 02.05.04 - Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global "" "" URUSAN LUAR NEGERI Internasional No "" "" 2 2.0 PN 02.05.04 Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global 24 24 01.02.005 Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri - "Indeks Diplomasi Pelindungan WNI adalah indeks yang mengukur tingkat capaian pelaksanaan diplomasi pelindungan WNI melalui partisipasi aktif atau penyampaian rekomendasi di tingkat bilateral, regional dan internasional, maupun penyusunan norma-norma dasar dan payung hukum di tingkat nasional serta pelaksanaan sosialisasi/kampanye penyadaran publik (public awarness campaign/PAC) terkait isu-isu di bidang pelindungan WNI di luar negeri. Diplomasi dilakukan dengan mekanisme koordinasi dan negosiasi secara konstruktif dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional dan internasional. Pelaksanaan sosialisasi/kampanye penyadaran publik dilakukan sebagai bentuk tindakan preventif dan educatif dilaksanakan di dalam dan luar negeri, bertujuan untuk membangun pengetahuan dan kesadaran terhadap isu-isu pelindungan WNI di luar negeri. Komponen yang diukur pada indeks ini adalah: partisipasi aktif dalam perumusan kebijakan/regulasi nasional, partisipasi aktif dalam pertemuan bilateral/regional/multilateral, serta umpan balik positif PAC Pelindungan WNI. Indeks ini menggunakan skala 0-100. Komponen 1: Persentase rekomendasi Kemenlu yang diterima pada isu Pelindungan WNI pada forum internasional. Bobot 35% Komponen 2: Persentase rekomendasi Kemenlu yang diterima pada kebijakan/regulasi nasional terkait Pelindungan WNI dan BHI di luar negeri -. Bobot 35% Komponen 3: Persentase responden yang memberikan umpan balik positif atas Public Awareness Campaign (PAC) Pelindungan WNI dan BHI. Bobot: 30%" "Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri = (35% x Komponen 1) + (35% x Komponen 2) + (30% x Komponen 3) Komponen 1: PERSENTASE REKOMENDASI KEMENLU YANG DITERIMA PADA ISU PELINDUNGAN WNI PADA FORUM INTERNASIONAL (Bobot 35%) Definisi: Rekomendasi adalah penyampaian usulan yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menanggapi/menindaklanjuti suatu isu pelindungan yang dibahas dalam pertemuan tingkat internasional. Diterima adalah dicatatnya, dicantumkan, disepakatinya rekomendasi Kemenlu tersebut ke dalam dokumen sidang/pertemuan. Forum internasional adalah pertemuan antar negara atau kelompok negara yang membahas isu-isu terkait pelindungan. Ruang lingkup: bilateral, regional dan multilateral. Sumber Data: Nota Dinas, Memorandum, Berita dari/ke Perwakilan RI, Kertas Posisi Delegasi, Dokumen Sidang/Pertemuan. Formulasi Perhitungan: (RIR÷ RIT) × 100% RIR: Jumlah Realisasi Rekomendasi yang diterima RIT: Jumlah Target Rekomendasi yang diterima Komponen 2: PERSENTASE REKOMENDASI KEMENLU YANG DITERIMA DALAM KEBIJAKAN/REGULASI NASIONAL TERKAIT PELINDUNGAN WNI DI LUAR NEGERI (Bobot 35%) Definisi: Rekomendasi adalah penyampaian usulan yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menanggapi/menindaklanjuti suatu isu pelindungan yang dibahas dalam pertemuan tingkat internasional. Diterima adalah dicatat/dicantumkan/disepakatinya rekomendasi Kemenlu ke dalam dokumen resmi penyampaian konsep naskah kebijakan/regulasi nasional atau laporan pertemuan. Kebijakan/regulasi nasional adalah ketetapan pemerintah dan peraturan perundang-undangan terkait isu-isu Pelindungan WNI pada tingkat nasional. Sumber Data: Dokumen terkait, Nota Dinas, Memorandum Komponen 3: PERSENTASE RESPONDEN YANG MEMBERIKAN UMPAN BALIK POSITIF ATAS PUBLIC AWARENESS CAMPAIGN (PAC) PELAYANAN DAN PELINDUNGAN WNI DI LUAR NEGERI (Bobot 30%) Definisi: Responden adalah para partisipan yang mengikuti kegiatan sosialisasi/kampanye penyadaran publik/Public Awareness Campaign (PAC) secara langsung (live) dan diseminasi informasi mengenai isu-isu pelindungan di dalam dan luar negeri. Responden termasuk namun tidak terbatas tokoh masyarakat, kaum muda, pencari kerja, akademisi, mahasiswa dan siswa pesantren/sekolah, calon PMI, P3MI, dan masyarakat umum lainnya. Bentuk kegiatan PAC langsung adalah kegiatan tatap muka (non-media) dengan pemangku kepentingan di Indonesia/di luar negeri berupa seminar/ceramah/diseminasi informasi di sekolah, tempat ibadah dan tempat keramaian lainnya. Substansi dari PAC antara lain: 1. Migrasi aman (dokumen perjalanan, aturan negara setempat, lapor diri, jalur pengaduan) 2. Sharing kasus dan testimoni 3. Pemutaran video atau dokumentasi pelindungan WNI 4. Deradikalisasi (pendekatan keagamaan dan kemanusiaan) Formulasi Pengukuran: Jumlah responden yang memberikan umpan balik positif dibagi total jumlah responden yang mengembalikan dan mengisi kuesioner. RPO = (RPS/RPT) x 100% RPS = Jumlah responden yang memberikan umpan balik positif (4 dalam skala 4) RPT = Jumlah total responden yang mengembalikan kuesioner. Pertanyaan kuesioner yang disebar meliputi/ mencakup pemahaman atas materi yang disampaikan dengan dua pilihan yaitu YA (nilai 50) dan TIDAK (nilai 0), dan nilai manfaat yang dirasakan responden dengan dua pilihan yaitu YA (nilai 50) dan TIDAK (nilai 0)" "" Parent "" 07.16.02.01.03 - Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri 07.16.02.01.03 - Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri "" "" URUSAN LUAR NEGERI Nasional No "" "" 2002-07-16T00:00:00 07.16.02 KP 07.16.02.01.03 Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri 25 25 01.02.006 Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi - "Efektivitas diplomasi ekonomi adalah pengukuran kinerja diplomasi ekonomi yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas. IK ini secara spesifik mengukur value yang diperoleh Indonesia dari upaya diplomasi ekonomi untuk perdagangan. Ruang lingkup: Indikator Kinerja ini memiliki 3 komponen, yaitu: Komponen 1: Jumlah komitmen dan potensi transaksi perdagangan (Bobot 35%) Komitmen perdagangan mengukur jumlah komitmen perdagangan yang diperoleh dari kegiatan diplomasi ekonomi yang menyangkut perdagangan, seperti business matching, pembukaan pasar potensial dan unggulan, promosi dagang dan forum kerja sama. Komitmen merupakan bentuk kesepakatan yang tertulis dan ditandatangani antara Indonesia dengan entitas di negara akreditasi, yang didalamnya dapat memuat nilai perdagangan yang disepakati. Jumlah komitmen perdagangan dihitung untuk suatu negara akreditasi. Potensi transaksi perdagangan mengukur jumlah kegiatan terkait diplomasi ekonomi menyangkut perdagangan yang dilakukan dan/atau difasilitasi oleh Perwakilan RI, dan memiliki nilai potensi transaksi. Kegiatan diplomasi ekonomi di sektor perdagangan, seperti business matching, pembukaan pasar potensial dan unggulan, promosi dagang dan forum kerja sama. Jumlah potensi transaksi perdagangan dihitung untuk suatu negara akreditasi. Sebagai contoh, jika perwakilan RI melakukan satu pameran dagang, dan menghasilkan beberapa potensi transaksi, maka laporan kegiatan pameran tersebut dihitung sebagai satu potensi transaksi. Nilai potensi transaksi tersebut agar dicantumkan pada laporan. Komponen 2: Jumlah komitmen dan potensi investasi (Bobot 35%) Komitmen investasi mengukur jumlah komitmen investasi yang diperoleh dari kegiatan diplomasi ekonomi yang menyangkut investasi, seperti business matching, pembukaan pasar potensial dan unggulan, promosi investasi dan forum kerja sama. Jumlah komitmen investasi dihitung untuk suatu negara akreditasi. Komitmen merupakan bentuk kesepakatan yang tertulis dan ditandatangani antara Indonesia dengan entitas di negara akreditasi, yang didalamnya dapat memuat nilai investasi yang disepakati. Potensi investasi mengukur jumlah kegiatan terkait diplomasi ekonomi menyangkut investasi yang dilakukan dan/atau difasilitasi oleh Perwakilan RI, dan memiliki nilai potensi transaksi. Kegiatan diplomasi ekonomi di sektor investasi antara lain seperti business matching, pembukaan pasar potensial dan unggulan, promosi investasi dan forum kerja sama. Jumlah potensi transaksi perdagangan dihitung untuk suatu negara akreditasi. Sebagai contoh, jika perwakilan RI melakukan satu investment forum dan menghasilkan beberapa potensi transaksi, maka laporan kegiatan investment forum tersebut dihitung sebagai satu potensi transaksi. Nilai potensi transaksi tersebut agar dicantumkan pada laporan. Komponen 3: Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara (Bobot 30%) Komponen ini mengukur wisatawan mancanegara yang memiliki ekspektasi tinggi  untuk melakukan kunjungan wisata ke Indonesia. Level ekspektasi diukur melalui survei yang mengindikasi responden sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa promosi Indonesia telah berhasil meningkatkan minat untuk berkunjung ke Indonesia. Tingkat potensi kunjungan wisatawan dihitung berdasarkan jumlah responden yang menyatakan ""setuju"" dan ""sangat setuju"" bahwa promosi Indonesia telah berhasil meningkatkan minat untuk berkunjung ke Indonesia. Data yang digunakan sebagai baseline target mengacu pada data historis.  Batasan waktu: Indeks efektivitas yang dihitung adalah indeks efektivitas yang diperoleh dari penghitungan dalam kurun waktu satu tahun anggaran (Januari-Desember). " "Komponen 1: Variabel 1 = realisasi jumlah komitmen dan transaksi potensial perdagangan Variabel 2 = target jumlah komitmen dan transaksi potensial perdagangan Komponen 2: Variabel 1 = realisasi jumlah komitmen dan transaksi potensial investasi Variabel 2 = target jumlah komitmen dan transaksi potensial investasi Komponen 3: Variabel 1: realisasi tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara Variabel 2: target tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara Capaian komponen 1 = realisasi jumlah komitmen dan transaksi potensial perdagangan/ X 100% target jumlah komitmen dan transaksi potensial perdagangan Capaian komponen 2 = realisasi jumlah komitmen dan transaksi potensial investasi/ X 100% target jumlah komitmen dan transaksi potensial investasi Capaian komponen 3 = realisasi tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara X 100% target tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara Formula indeks efektivitas diplomasi ekonomi = (35%x Capaian Komponen 1) + (35% x capaian komponen 2) + (30% x capaian komponen 3)" "" Parent "" 02.09.01.04 - Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi 02.09.01.04 - Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi "" "" URUSAN LUAR NEGERI Nasional No "" "" 2.089999999999999857891452847979962825775146484375 2.09 PP 02.09.01.04 Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi 26 26 01.02.007 Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Penegasan Batas Darat Negara - "Jumlah kesepakatan hasil-hasil perundingan/perjanjian bilateral maupun laporan hasil survey lapangan yang dilaksanakan dengan negara yang memiliki segmen batas darat dengan Indonesia. Indikator KP RPJMN ini berkontribusi terhadap Perjanjian Kinerja (PK) IKK Jumlah Kesepakatan Kerja Sama Pembangunan Lintas Batas Negara sehingga Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Penegasan Batas Darat Negara mampu menunjang Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan sesuai dengan dimensi/variable/sub variabel yang tertuang dalam revisi Keputusan Menteri Dalam Negeri Indeks Tata Kelola Penyelengaraan Kewilayahan. " "Skala 1 - 100 (Mistar Perundingan Batas Darat Negara)" "" Parent "" 02.09.01.01.02 - Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Penegasan Batas Darat Negara 02.09.01.01.02 - Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Penegasan Batas Darat Negara "" "" URUSAN LUAR NEGERI Nasional No "" "" 2001-02-09T00:00:00 02.09.01 KP 02.09.01.01.02 Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Penegasan Batas Darat Negara 27 27 01.02.008 Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Perbatasan Negara - Indeks merupakan indeks komposit dari Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Batas Maritim Negara dan Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Penegasan Batas Darat Negara guna mencerminkan progress/capaian kemajuan penyelesaian perundingan/penegasan batas negara Indonesia secara menyeluruh dengan negara tetangga. Indeks merupakan hasil dari 2 indikator indeks yang mempunyai perbedaan rentang sehingga masing-masing indeks tunggal tersebut dilakukan normalisasi guna menyetarakan kedua indeks ke dalam rentang nilai yang sama yakni 0-1. "" Parent "" 02.09.01.01 - Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Perbatasan Negara 02.09.01.01 - Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Perbatasan Negara "" "" URUSAN LUAR NEGERI Nasional No "" "" 2.089999999999999857891452847979962825775146484375 2.09 PP 02.09.01.01 Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Perbatasan Negara 28 28 01.02.009 Indeks Kemajuan Perundingan Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga - "Indeks adalah satuan hasil dari penghitungan proses perundingan penyelesaian perbatasan maritim berdasarkan titik awal/titik realisasi/titik target mistar Perjanjian Internasional dan angka bobot kesulitan per segmen untuk setiap negara. o Titik awal adalah perkembangan terakhir yang dicapai oleh Indonesia dalam suatu perundingan batas maritim dengan negara mitra di tahun anggaran sebelumnya (titik realisasi tahun sebelumnya). o Titik target adalah proyeksi titik akhir yang hendak dicapai dalam proses perundingan batas maritim di tahun anggaran berjalan. o Titik realisasi adalah capaian riil yang diperoleh oleh Indonesia di akhir tahun anggaran berjalan dan menjadi referensi untuk tahun anggaran kedepannya. Kemajuan Perundingan Batas Maritim adalah perkembangan tahapan perundingan batas maritim berdasarkan mistar Perjanjian Internasional dan bobot kesulitan per segmen. Ruang lingkup: Kemajuan Perundingan Batas Maritim diukur melalui mistar Perjanjian Internasional sesuai dengan tahapan perkembangan perundingan. Mistar Perjanjian Internasional memiliki rentang nilai dari 0 s.d. 300. Tahapan yang diukur dalam rentang nilai tersebut meliputi tahap penjajakan, tahap perundingan, tahap perumusan naskah, tahap penerimaan naskah, tahap penandatanganan perjanjian, tahap ratifikasi dan tahap pemberlakuan perjanjian. Kemajuan Perundingan Batas Maritim juga diukur berdasarkan angka bobot kesulitan per segmen untuk setiap negara. Masing-masing segmen batas maritim yang perlu ditetapkan memiliki skala kesulitan atau bobot yang berbeda. Bobot per segmen dihitung berdasarkan skala kesulitan dari 1 – 10 untuk masing-masing segmen perundingan batas maritim dengan tiap negara mitra, dengan ukuran skala semakin kecil suatu segmen maka semakin sulit dan kompleks proses perundingannya. Untuk menghitung kemajuan penyelesaian batas maritim pada tahun berjalan, digunakan formulasi terukur secara internal. Indeks masing-masing negara mitra mempertimbangkan karakteristik negara tersebut yang tercermin dengan bobot per segmen yang dirundingkan dengan memperhatikan kemajuan proses perundingan sesuai mistar. Angka indeks kemajuan perundingan perbatasan maritim dengan negara mitra diperoleh dengan menjumlahkan seluruh indeks masing-masing negara mitra" Jumlah seluruh indeks yang diperoleh pada masing-masing negara mitra Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.09.01.01.01 - Indeks Kemajuan Perundingan Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga 02.09.01.01.01 - Indeks Kemajuan Perundingan Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga "" "" URUSAN LUAR NEGERI Nasional No "" "" 2001-02-09T00:00:00 02.09.01 KP 02.09.01.01.01 Indeks Kemajuan Perundingan Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga 29 29 01.02.010 Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri - Indeks yang mengukur upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara setempat, serta kebiasaan dan hukum internasional. Pelindungan juga memperhatikan prinsip bahwa Pemerintah tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata WNI mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan WNI mencakup: kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara Indonesia dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Perwakilan RI Indeks merupakan akumulasi dari 4 komponen pembentuk. Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri = ∑ ((40% x Realisasi Variabel 1) + (15% x Realisasi Variabel 2) + (25% x Realisasi Variabel 3) + (20% x Realisasi Variabel 4)) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.02.02 - Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri 07.02.02 - Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri "" "" URUSAN LUAR NEGERI Nasional No "" "" 7 7.0 PN 07.02.02 Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri 30 30 01.02.011 Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri - "Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri mengukur tingkat pemanfaatan sistem informasi (SI) pelayanan dan pelindungan terpadu bagi WNI di luar negeri, persentase peningkatan pengembangan SI, dan tingkat kepuasan pemanfaatan SI. Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri adalah Portal Peduli WNI dan Aplikasi Safe Travel yang telah diluncurkan oleh Presiden RI pada tahun 2018 dan 2017. Portal Peduli WNI adalah sistem informasi pelayanan kekonsuleran dan pelindungan terpadu bagi WNI di luar negeri yang telah diluncurkan oleh Presiden RI pada tahun 2018. Untuk mendukung kebijakan ""Satu Data Indonesia"", Portal Peduli WNI telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kemdagri (SIAK); Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Kemkumham (SIMKIM); Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri BP2MI (SISKOTKLN) serta sistem pendataan dan pelayanan nasional lainnya. Safe Travel adalah sistem informasi yang diciptakan sebagai langkah edukasi dan pencegahan permasalahan yang dihadapi oleh WNI di luar negeri melalui berbagai fitur yang mengkompilasi berbagai informasi terkait negara tujuan. Terdapat 4 elemen yang diukur pada indeks ini dengan bobot yang dibedakan berdasarkan porsi kontribusi masing-masing komponen dalam mendukung Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri, dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan masing-masing komponen Sub-IKU, yaitu: - Komponen 1: Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri. Bobot: 30% - Komponen 2: Indeks Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan WNI. Bobot 40% - Komponen 3: Nilai Persepsi Kepuasan Pengguna terhadap Portal Peduli WNI dan Safe Travel. Bobot 20% - Komponen 4: Indeks SDM K/L/I/Perwakilan RI yang berpartisipasi pada pelatihan peningkatan kapasitas terkait Pengelolaan Sistem informasi Pelayanan dan Pelindungan WNI di LuarNegeri. Bobot: 10% Indeks ini menggunakan skala 0-100" "Komponen 1: INDEKS PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN DAN PELINDUNGAN TERPADU BAGI WNI DI LUAR NEGERI (Bobot 30%) Definisi: Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri mengukur tingkat pemanfaatan Portal Peduli WNI sebagai sistem informasi (SI) pelayanan dan pelindungan terpadu bagi WNI di luar negeri. Indeks dihitung berdasarkan pencapaian target persentase jumlah basis data WNI yang telah diverifikasi oleh Perwakilan RI di Portal Peduli WNI dibanding jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) WNI di wilayah kerja Perwakilan RI pada Pemilu 2019. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sumber data: Portal Peduli WNI, Nota Dinas / Memorandum, Berita dari Perwakilan RI, dan Berita ke Perwakilan RI Formulasi Perhitungan: (DPTV/DPTT) x 100% DPTV: Jumlah WNI yang tercantum dan terverifikasi di Portal Peduli WNI DPTT: Target Data WNI yang tercantum dan terverifikasi di Portal Peduli WNI Komponen 2: INDEKS PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (Bobot 40%) Definisi: Indeks Pengembangan Sistem Informasi (SI) Pelayanan dan Pelindungan Terpadu WNI diukur dari akumulasi bobot tahapan proses yang sudah dilaksanakan untuk mengembangkan Portal Peduli WNI. Sejak peluncuran Portal Peduli WNI, Dit. PWNI Kemlu RI Terus berupaya memberikan pelayanan dan Pelindungan WNI yang prima dan terpadu melalui kerja sama dengan K/L/I lain untuk mengintegrasikan berbagai pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di luar negeri. Selain itu, pada tahun 2020 Dit. PWNI BHI Kemlu RI berencana untuk penyelenggarakan pengembangan Portal Peduli WNI melalui integrasi dengan A) Simkah, Kementerian Agama, B) Sake, Kemkumhan, C) LPDP dan D) BPJS Ketenagakerjaan dan F) apabila terdapat permohonan/kebutuhan/arahan untuk kerja sama pengembangan dengan SI K/L/I Indonesia terkait lainnya. Bobot tahapan proses peningkatan pengembangan Portal Peduli WNI adalah: 1) Penyusunan rumusan dan konsep dokumen kerja sama pengembangan dan/atau integrasi Portal Peduli WNI dengan K/L/I target : 50% 2) Penandatanganan dokumen kerja sama pengembangan dan/atau melalui integrasi Portal Peduli WNI dengan K/L/I target: 80% 3) Implementasi/relasasi pengembangan dan/atau melalui integrasi dengan K/L/I target : 100% Data dukung: dokumen laporan kegiatan, konsep/naskah dokumen kerja sama pengembangan dan/atau integrasi, pangkalan data dari Portal Peduli WNI. Formulasi Penghitungan: P4 = ((A + B + C + D + F) / 4 ) P4 = Persentase Peningkatan Pengembangan Portal Peduli WNI = akumulasi bobot tahapan proses yang sudah dilaksanakan untuk mengembangkan Portal Peduli WNI per jumlah target minimum pengembangan/integrasi A, B, C, D, F = Realisasi bobot proses tahapan pengembangan dan/atau integrasi Portal Peduli WNI, dengan A: Simkah Kemenag, B: Sake Kemkumham, C: LPDP, D: BPJS, dan F: SI K/L/I Indonesia terkait lainnya. Komponen 3: NILAI PERSEPSI KEPUASAN PENGGUNA TERHADAP PORTAL PEDULI WNI DAN SAFE TRAVEL (Bobot 20%) Definisi: Nilai Persepsi kepuasan pengguna SI terhadap Portal Peduli WNI dan Safe Travel diukur melalui pengukuran kepuasan pelayanan publik yang terdiri dari: i) Masyarakat (50%) dan ii) Perwakilan RI (50%). Manfaat Portal Peduli WNI Safe Travel dirasakan bukan saja oleh pengguna dari masyarakat awam, tapi juga oleh Perwakilan RI dalam rangka mencapai tujuan Perwakilan RI menyediakan pelayanan dan pelindungan. Kepuasan pelayanan adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Perwakilan RI berdasarkan kriteria yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan Perwakilan RI dalam memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan kewenangan yang telah dberikan oleh hukum nasional keimigrasian, dan ketenagakerjaan. Untuk memperoleh nilai persepsi kepuasan pengguna Portal Peduli WNI dan Safe Travel, Direktorat Pelindungan WNI melakukan survei dengan pemberian kuesioner kepada responden. Data survei kemudian dihitung menggunakan skala liekert untuk menghasilkan Nilai Interval Indeks dengan rentang 1,00 - 4,00 atau Nilai Interval Konversi dengan rentang 25 -100%. Hasil indeks atau persentase yang dihasilkan menjadi dasar konversi untuk mengukur nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI di luar negeri," Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.16.02.01.01 - Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri 07.16.02.01.01 - Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri "" "" URUSAN LUAR NEGERI Nasional No "" "" 2002-07-16T00:00:00 07.16.02 KP 07.16.02.01.01 Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri 31 31 01.02.012 Indeks Pengaruh dan Peran di Dunia Internasional "" Indeks Pengaruh dan Peran di Dunia Internasional adalah indeks yang mengukur pengaruh dan kepemimpinan Indonesia terhadap pengambilan kebijakan isu-isu bilateral, regional dan global serta partisipasi dan keikutsertaan secara aktif Indonesia pada forum regional, multilateral dan dunia Internasional. Kepemimpinan merupakan hasil dari peran/ kontribusi diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di fora internasional. Kepemimpinan dapat diperlihatkan diantaranya melalui peran sebagai inisiator, mediator dan fasilitator. Peran adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif. Berpengaruh adalah mempunyai pengaruh terhadap pengambil kebijakan isu-isu bilateral, regional, dan global. Indeks Pengaruh dan Peran di Dunia Internasional = (40% x Realisasi Variabel 1) + (35% x Realisasi Variabel 2) + (25% x Realisasi Variabel 3) Variabel 1: Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama internasional (40%) Variabel 2: Persentase gagasan, prakarsa, rekomendasi, atau inisiatif Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri regional dan/atau multilateral (35%) Variabel 3: Persentase Keberhasilan Pencalonan Indonesia/Wakil Indonesia pada posisi strategis di organisasi internasional (25%) Interpretasi Nilai Skala 1-5 4,01 – 5: Tingkat pengaruh dan peran Indonesia pada forum regional, multilateral, dan dunia internasional yang tinggi (high). 3,01 - 4 : Tingkat pengaruh dan peran Indonesia pada forum regional, multilateral, dan dunia internasional yang cukup tinggi (medium-high). 2,01 - 3 : Tingkat pengaruh dan peran Indonesia pada forum regional, multilateral, dan dunia internasional yang cukup rendah (medium-low). 1 - 2 : Tingkat pengaruh dan peran Indonesia pada forum regional, multilateral, dan dunia internasional yang rendah (low). Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.09.01.02 - Indeks Pengaruh dan Peran di Dunia Internasional 02.09.01.02 - Indeks Pengaruh dan Peran di Dunia Internasional "" "" URUSAN LUAR NEGERI Nasional No "" "" 2.089999999999999857891452847979962825775146484375 2.09 PP 02.09.01.02 Indeks Pengaruh dan Peran di Dunia Internasional 32 32 01.02.013 Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri persen "Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelindungan WNI dan BHI adalah indeks yang mengukur tingkat capaian kriteria dasar kelembagaan Pelindungan WNI di luar negeri. Elemen yang diukur pada indeks ini adalah: Kapasitas SDM, Instrumen Hukum pelindungan, Penerapan Prosedur Hukum dan Panduan Teknis di bidang Pelindungan WNI . Indeks ini menggunakan skala 0-100. Sistem kelembagaan pelindungan WNI yang kuat adalah sistem yang telah memenuhi kriteria dasar mencakup dukungan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, instrumen hukum/standar prosedur/panduan teknis, pengawasan implementasi kebijakan pelindungan WNI di luar negeri dan kapasitas sumber daya manusia. Indeks Sistem Kelembagaan Pelindungan WNI di luar negeri, terdiri dari 5 Komponen, yaitu: Komponen 1: Persentase Kerja Sama di Bidang Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri yang Ditandatangani. Bobot: 25% Komponen 2: Persentase Standar / Panduan Teknis di Bidang Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri yang Diterapkan. Bobot 20% Komponen 3: Persentase Produk Hukum Bidang Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri yand Disahkan. Bobot 25% Komponen 4: Indeks SDM K/L/I/Perwakilan RI yang Berpartisipasi pada Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bidang Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri. Bobot: 20% Komponen 5: Persentase Kertas Kerja Analisa Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri yang Dihasilkan. Bobot: 10% Pembobotan Sub-IKU didasarkan pada porsi kontribusi masing-masing komponen Sub-IKU terhadap sistem kelembagaan pelindungan yang kuat, dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan masing-masing komponen Sub-IKU. " "Komponen 1: PERSENTASE KERJA SAMA DI BIDANG PELAYANAN DAN PELINDUNGAN WNI DI LUAR NEGERI YANG DITANDATANGANI Bobot 25% Formulasi Penghitungan: KSR = Nilai Bobot Tahapan Proses KSR= Nilai dokumen kerja sama Pelindungan WNI dengan SI K/L/I lain yang ditandatangani berdasarkan nilai total capaian tahapan proses yang paling tinggi masing-masing dokumen kesepakatan kerja sama. Nilai Bobot Tahapan Proses: R (Rumusan) 40%, D (Draft) 70%, S (Signed) 100% Komponen 2: PERSENTASE STANDAR/PANDUAN TEKNIS DI BIDANG PELAYANAN DAN PELINDUNGAN WNI DI LUAR NEGERI YANG DITERAPKAN Bobot 20% Formulasi Penghitungan: Persentase standar/panduan teknis yang diterapkan = PTR/PTT x 100% PTR= Nilai dokumen standar/panduan teknis Pelindungan WNI yang diterapkan berdasarkan nilai total capaian tahapan proses yang paling tinggi masing-masing dokumen standar/panduan teknis. PTT= Jumlah target minimal dokumen standar/panduan teknis terkait. Nilai Bobot Tahapan Proses: PTR (nilai standar/panduan yang dirumuskan, disusun, ditandatanganin dan diterapkan) dihitung sebagai total jumlah nilai bobot yang berhasil dicapai berdasarkan tahapan proses yang telah tercapai dari Panduan Teknis yang ditargetkan, dengan penghitungan diambil dari nilai bobot tahapan proses yang paling tinggi yang dicapai dari masing-masing Panduan Teknis tersebut, dengan formulasi Penghitungan sebagai berikut: PTR= (R + D + S + I )/ Target minimum standar/panduan teknis 2020 R (Rumusan) 25%, D (Draft) 50%, S (Signed) 75%, I (Implemented) 100% PTR dapat menghitung realisasi penyusunan Standar/Panduan Teknis di luar target minimal untuk mengakomodir kebutuhan dan urgensi penyusunan Standar/Panduan Teknis di bidang pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri. Komponen 3: PERSENTASE PRODUK HUKUM BIDANG PELAYANAN DAN PELINDUNGAN WNI DI LUAR NEGERI YANG DISAHKAN Bobot 25% Formulasi Penghitungan: PH (Nilai Produk Hukum yang Disahkan) dihitung sebagai total jumlah nilai bobot yang berhasil dicapai berdasarkan tahapan proses yang telah tercapai dari Produk Hukum yang ditargetkan. Penghitungan diambil dari nilai bobot tahapan proses yang paling tinggi. PH = (R/D/S) Nilai Bobot Tahapan Proses: R (Rumusan) 40%, D (Draft) 70%, S (Signed) 100% Komponen 4: INDEKS SDM K/L/I/PERWAKILAN RI YANG BERPARTISIPASI PADA PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PELAYANAN DAN PELINDUNGAN WNI DI LUAR NEGERI Bobot 20% Formulasi Penghitungan: (PPK x 35%) + (PPW x 45%) + (PKL x 20%) PPK : Angka Bobot capaian pelatihan dari unsur pejabat/staf Kemlu (Jumlah orang ÷ Jumlah target) PPW : Angka Bobot capaian pelatihan dari unsur pejabat/staf Perwakilan RI (Jumlah orang ÷ Jumlah target) PKL : Angka Bobot capaian pelatihan dari unsur pejabat/staf kementerian selain Kemlu, lembaga/instansi terkait, pemerintah daerah, LSM, akademisi, unsur masyarakat pemangku kepentingan terkait lainnya.(Jumlah orang ÷ Jumlah target) Komponen 5: PERSENTASE KERTAS KERJA ANALISA PELAYANAN DAN PELINDUNGAN WNI DI LUAR NEGERI YANG DIHASILKAN Bobot 10% Formulasi Penghitungan: KK = MW + TP + RS KK = Persentase realisasi komponen dihitung dari realisasi unsur yang telah disusun pada kertas kerja monitoring dan evaluasi, yaitu: - MW (Masalah WNI): Identifikasi permasalahan WNI di luar negeri = (jumlah tersusun ÷ jumlah target) × 30 % - TP (Tantangan Pelindungan): Identifikasi tantangan, hambatan, dan kesenjangan pelaksanaan pelindungan WNI di luar negeri = (jumlah tersusun ÷ jumlah target) x 30% - RS (Rekomendasi solusi): Rekomendasi solusi pelaksanaan pelindungan WNI di luar negeri = (jumlah tersusun ÷ jumlah target) x 40%" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.16.02.01.02 - Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri 07.16.02.01.02 - Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri "" "" URUSAN LUAR NEGERI Nasional No "" "" 2002-07-16T00:00:00 07.16.02 KP 07.16.02.01.02 Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri 33 33 01.02.014 Jumlah Keanggotaan Indonesia dalam Forum dan Organisasi Internasional keanggotaan Indikator terdiri dari dua komponen yaitu a) Jumlah keanggotaan dalam forum dan organisasi internasional dan b) jumlah kontribusi dalam forum dan organisasi internasional. Keanggotaan Indonesia dalam forum dan organisasi internasional adalah status Indonesia pada organisasi internasional antar-pemerintah. Kontribusi adalah beban pengeluaran keuangan untuk pembayaran keanggotaan Indonesia. Keanggotaan dan kontribusi Indonesia bertujuan untuk meningkatkan a) peran dan kinerja Indonesia di forum internasional; b) hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain; c) kepercayaan masyarakat internasional. a. Jumlah keanggotaan dalam forum dan organisasi internasional; b. Jumlah kontribusi dalam forum dan organisasi internasional Jenis Lembaga/Organisasi Internasional Parent "" "" "" "10.6.1.(a) - Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional 16.8.1.(a) - Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional." 000233 - Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional URUSAN LUAR NEGERI Nasional, Daerah No 25010019 "" 233 Sekretariat Daerah "" "" "" "" 34 34 01.02.015 Persentase gagasan, prakarsa, atau rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri regional dan/atau multilateral persen Prakarsa adalah gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam kerangka kerja sama ASEAN dan multilateral. Penyampaian gagasan tersebut harus dapat memberikan bobot kepada kepemimpinan Indonesia dalam kerangka kerja sama ASEAN dan multilateral. Rekomendasi adalah usulan dalam menanggapi/menindaklanjuti/merespons suatu isu tertentu yang dibahas dalam kerangka kerja sama ASEAN dan multilateral yang menjadi kepentingan Indonesia. Penyampaian usulan tersebut harus dapat memberikan bobot kepada kepemimpinan Indonesia dalam arah kebijakan ASEAN dan multilateral Prakarsa dan rekomendasi yang disampaikan dapat mempengaruhi arah kerja sama ASEAN dan multilateral yang lebih positif dan konstruktif. Diterima adalah dicatatnya/dicantumkannya/disepakatinya prakarsa/rekomendasi Indonesia tersebut ke dalam dokumen sidang/pertemuan forum ASEAN dan multilateral dalam tahun berjalan periode Januari-Desember. Pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri adalah pertemuan yang diikuti oleh Presiden RI dan/atau pejabat setingkat Menteri (Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang diterima)/ (jumlah rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.09.02.01.02 - Persentase gagasan, prakarsa, atau rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri regional dan/atau multilateral 02.09.02.01.02 - Persentase gagasan, prakarsa, atau rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri regional dan/atau multilateral "" "" URUSAN LUAR NEGERI Nasional No "" "" 2002-02-09T00:00:00 02.09.02 KP 02.09.02.01.02 Persentase gagasan, prakarsa, atau rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri regional dan/atau multilateral 35 35 01.02.016 Persentase Keberhasilan Pencalonan Indonesia/Wakil Indonesia pada posisi strategis di organisasi internasional persen Kepemimpinan pada forum regional dan multilateral merupakan upaya strategis Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional dengan mendorong perwakilan Indonesia/ Warga Negara Indonesia yang menduduki suatu jabatan strategis pada OI di mana Indonesia menjadi anggotanya. Dengan menduduki jabatan tersebut, Indonesia berkesempatan untuk turut serta menyusun kebijakan pada OI tersebut, menyusun dan melaksanakan program-program kerja OI yang dapat dimanfaatkan dan disesuaikan untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, maupun memperjuangkan kepentingan regional dan negara-negara berkembang guna meningkatkan postur internasional Indonesia. (Jumlah pencalonan yang berhasil/ Jumlah pencalonan yang diusulkan) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.09.02.01.03 - Persentase Keberhasilan Pencalonan Indonesia/Wakil Indonesia pada posisi strategis di organisasi internasional 02.09.02.01.03 - Persentase Keberhasilan Pencalonan Indonesia/Wakil Indonesia pada posisi strategis di organisasi internasional "" "" URUSAN LUAR NEGERI Nasional No "" "" 2002-02-09T00:00:00 02.09.02 KP 02.09.02.01.03 Persentase Keberhasilan Pencalonan Indonesia/Wakil Indonesia pada posisi strategis di organisasi internasional 36 36 01.02.017 Persentase keberhasilan promosi, pembentukan norma, dan kesepakatan diplomasi ekonomi terutama pada sektor prioritas persen "Diplomasi ekonomi merupakan instrumen strategis dalam hubungan internasional yang digunakan oleh negara untuk mencapai kepentingan ekonomi nasional.Peran diplomasi ekonomi semakin signifikan dalam membangun kerja sama ekonomi, terutama untuk menarik investasi asing, serta meningkatkan daya saing di tengah perkembangan dunia yang sangat dinamis. Promosi memegang peran penting khususnya untuk menarik investasi asing, memperluas pasar ekspor, dan meningkatkan jumlah wisatawan. Dengan promosi yang strategis, negara dapat memperkenalkan keunggulan kompetitifnya, baik dari segi sumber daya, regulasi, maupun peluang bisnis. Diplomasi ekonomi berperan dalam pembentukan norma, kebijakan kerja sama luar negeri dan ekonomi berkelanjutan. Indonesia berpartisipasi aktif dalam forum-forum internasional seperti WTO, G20, APEC, dan ASEAN untuk memastikan kepentingan nasional tetap terakomodasi dalam tatanan ekonomi global. Kebijakan ekonomi juga disusun melalui negosiasi dan perundingan perjanjian ekonomi seperti dalam kerangka Preferential Trade Agreement (PTA), Free-Trade Agreement (FTA), Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), dan Bilateral Investment Treaty (BIT). " "Komponen 1: Variabel 1 = realisasi jumlah promosi dibidang ekonomi Variabel 2 = target jumlah promosi dibidang ekonomi Komponen 2: Variabel 1 = realisasi jumlah pembentukan norma dibidang ekonomi Variabel 2 = target jumlah pembentukan norma dibidang ekonomi Komponen 3: Variabel 1: realisasi kesepakatan dibidang ekonomi Variabel 2: target kesepakatan dibidang ekonomi Capaian komponen 1 = realisasi jumlah promosi dibidang ekonomi/ X 100% target jumlah promosi dibidang ekonomi Capaian komponen 2 = realisasi jumlah pembentukan norma dibidang ekonomi/ X 100% target jumlah pembentukan norma dibidang ekonomi Capaian komponen 3 = realisasi kesepakatan dibidang ekonomi/ X 100% target kesepakatan dibidang ekonomi Formula indeks efektivitas diplomasi ekonomi = (65%x Capaian Komponen 1) + (15% x capaian komponen 2) + (20% x capaian komponen 3) Semakin tinggi persentase mengindikasikan semakin mendekati pencapaian target keberhasilan promosi, pembentukan norma dan kesepakatan diplomasi ekonomi terutama pada sektor prioritas." "" Parent "" 02.09.04.01.02 - Persentase keberhasilan promosi, pembentukan norma, dan kesepakatan diplomasi ekonomi terutama pada sektor prioritas 02.09.04.01.02 - Persentase keberhasilan promosi, pembentukan norma, dan kesepakatan diplomasi ekonomi terutama pada sektor prioritas "" "" URUSAN LUAR NEGERI Nasional No "" "" 2004-02-09T00:00:00 02.09.04 KP 02.09.04.01.02 Persentase keberhasilan promosi, pembentukan norma, dan kesepakatan diplomasi ekonomi terutama pada sektor prioritas 37 37 01.02.018 Persentase Kebijakan di Bidang Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia yang telah Sesuai dengan Prioritas Nasional persen prioritas nasional diartikan sejalan dengan kebijakan pemri, termasuk kebijakan politik luar negeri Indonesia dan posisi dasar, serta peraturan relevan terkait. Sebagai contoh: penetapan prioritas kawasan dan prioritas sektor. Tata kelola menjadi fokus. Penilaian capaian dan keberhasilan diukur dari proses yang ditempuh untuk: 2025: tersusunnya kajian akademik grand strategy kerja sama pembangunan internasional sesuai dengan prioritas nasional 2026: tersusunnya konsep grand strategy kerja sama pembangunan internasional sesuai dengan prioritas nasional 2027: penetapan grand strategy kerja sama pembangunan internasional 2028:terlaksananya harmonisasi grand strategy kerjasama pembangunan internasional 2029: terlaksananya implementasi penuh grand strategy kerjasama pembangunan internasional "" Parent "" 02.09.03.01.01 - Persentase Kebijakan di Bidang Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia yang telah Sesuai dengan Prioritas Nasional 02.09.03.01.01 - Persentase Kebijakan di Bidang Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia yang telah Sesuai dengan Prioritas Nasional "" "" URUSAN LUAR NEGERI Nasional No "" "" 2003-02-09T00:00:00 02.09.03 KP 02.09.03.01.01 Persentase Kebijakan di Bidang Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia yang telah Sesuai dengan Prioritas Nasional 38 38 01.02.019 Persentase Kehadiran dalam Forum-Forum Internasional terkait Keamanan Laut persen Persentase keikutsertaan Bakamla RI dalam Forum-Forum internasional yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia "Dihitung dengan menggunakan rata-rata jumlah forum internasional dalam Jaknas KKPH yang dihadiri oleh Bakamla RI, kemudian dikalikan dengan 100. Rumus: (A / B) X 100% Keterangan A = Jumlah kehadiran Bakamla B = Jumlah Forum-Forum Internasional dalam Jaknas KKPH" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.06.01.01.01 - Persentase Kehadiran dalam Forum-Forum Internasional terkait Keamanan Laut 02.06.01.01.01 - Persentase Kehadiran dalam Forum-Forum Internasional terkait Keamanan Laut "" "" URUSAN LUAR NEGERI Nasional No "" "" 2001-02-06T00:00:00 02.06.01 KP 02.06.01.01.01 Persentase Kehadiran dalam Forum-Forum Internasional terkait Keamanan Laut 39 39 01.02.020 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral persen Kepemimpinan adalah nilai kewibawaan yang menjadi pertimbangan dan kepercayaan dunia internasional terhadap kedudukan Indonesia, sehingga memiliki nilai pengaruh terhadap kebijakan di forum internasional. Forum adalah organisasi dan pertemuan internasional. Multilateral adalah lingkup kepentingan yang melibatkan atau mengikutsertakan lebih dari dua negara. Regional adalah kawasan di/ antar wilayah Aspasaf dan Amerop. Kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral merupakan kedudukan atau peran Indonesia yang memimpin atau mengarahkan pada forum regional dan multilateral, misalnya sebagai chair, cochair, host, co-host, member of bureau. (Jumlah pertemuan yang dipimpin Indonesia)/ (jumlah pertemuan yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.09.02.01.01 - Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral 02.09.02.01.01 - Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral "" "" URUSAN LUAR NEGERI Nasional No "" "" 2002-02-09T00:00:00 02.09.02 KP 02.09.02.01.01 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral 40 40 01.02.021 Persentase kesepakatan kerjasama terkait diplomasi ekonomi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri persen "Diplomasi ekonomi merupakan instrumen strategis dalam hubungan internasional yang digunakan oleh negara untuk mencapai kepentingan ekonomi nasional. Dalam konteks global saat ini, peran diplomasi ekonomi semakin signifikan dalam membangun kerja sama ekonomi, terutama untuk menarik investasi asing, serta meningkatkan daya saing di tengah perkembangan dunia yang sangat dinamis. Tindak lanjut adalah tindakan yang diambil untuk langkah-langkah selanjutnya Kesepakatan internasional adalah seluruh bentuk perjanjian yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemri dengan negara mitra atau subjek hukum internasional lainnya serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemri yang bersifat hukum publik. " "Variabel 1: realisasi kesepakatan kerja sama terkait diplomasi ekonomi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri Variabel 2: target kesepakatan kerja sama terkait diplomasi ekonomi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri Rumus perhitungan: Realisasi kesepakatan kerja sama terkait diplomasi ekonomi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri/Target kesepakatan kerja sama terkait diplomasi ekonomi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri X 100% Interpretasi: Semakin tinggi persentase mengindikasikan semakin mendekati pencapaian target kerjasama di bidang diplomasi ekonomi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri." "" Parent "" 02.09.04.01.01 - Persentase kesepakatan kerjasama terkait diplomasi ekonomi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri 02.09.04.01.01 - Persentase kesepakatan kerjasama terkait diplomasi ekonomi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri "" "" URUSAN LUAR NEGERI Nasional No "" "" 2004-02-09T00:00:00 02.09.04 KP 02.09.04.01.01 Persentase kesepakatan kerjasama terkait diplomasi ekonomi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri 41 41 01.02.022 Persentase peningkatan akses dan fasilitas bagi diaspora Indonesia persen "Akses adalah jalan masuk/tindakan untuk memperoleh informasi Fasilitas adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemri kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu berdasarkan Perpres nomor 76 tahun 2017 tentang Fasilitas bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri Diaspora Indonesia adalah MILN dengan merujuk pada Perpres nomor 76 tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi MILN Ruang Lingkup: Pemri memberikan Kartu MILN kepada MILN yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu sepanjang tidak memiliki masalah hukum dengan Pemri maupun negara domisili. Kepada pemegang KMILN dapat diberikan fasilitas dari Pemri. Peningkatan fasilitas bagi diaspora Indonesia yang secara langsung dapat dirasakan perlu terus diperkuat. Perluasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk sejumlah layanan antara lain pertanahan dan properti, visa diaspora, investasi, pariwisata dan pembangunan ekonomi. Akses dan fasilitas diberikan kepada diaspora yang mempunyai KMILN. Pemetaan fasilitas bagi diaspora Indonesia: tata kelola KMILN, perbankan, ketenagakerjaan, keimigrasian, pariwisata." "Variabel 1: Pemberian akses dan fasilitas bagi diaspora yang direalisasikan Variabel 2: Pemberian akses dan fasilitas bagi diaspora yang direncanakan Pemberian akses dan fasilitas bagi diaspora yang direalisasikan/ X 100% Pemberian akses dan fasilitas bagi diaspora yang direncanakan Semakin tinggi persentase mengindikasikan semakin mendekati pencapaian target peningkatan akses dan fasilitas bagi Diaspora Indonesia" "" Parent "" 02.09.02.01.05 - Persentase peningkatan akses dan fasilitas bagi diaspora Indonesia 02.09.02.01.05 - Persentase peningkatan akses dan fasilitas bagi diaspora Indonesia "" "" URUSAN LUAR NEGERI Nasional No "" "" 2002-02-09T00:00:00 02.09.02 KP 02.09.02.01.05 Persentase peningkatan akses dan fasilitas bagi diaspora Indonesia 42 42 01.02.023 Persentase Penyelesaian Kasus WNI di Luar Negeri persen Merupakan perbandingan antara kasus WNI di luar negeri yang diselesaikan dengan jumlah kasus WNI diterima Persentase penyelesaian kasus WNI di luar negeri di luar negeri, terdiri dari 2 unsur, yaitu: Unsur 1: Persentase Kasus Khusus (KK) yang diselesaikan. Bobot: 55% Unsur 2: Persentase Kasus Umum (KU) yang diselesaikan. Bobot: 45% Persentase Kasus yang diselesaikan = (55% x Realisasi KK) + (45% x Realisasi KU) KK= (KKS ÷ KKT) × 100% KKS : Kasus khusus yang selesai KKT : Kasus khusus yang diterima (KU ÷ KT) × 100 KU : Kasus umum yang selesai KT : Kasus umum yang diterima Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.16.01.01 - Persentase Penyelesaian Kasus WNI di Luar Negeri 07.16.01.01 - Persentase Penyelesaian Kasus WNI di Luar Negeri "" "" URUSAN LUAR NEGERI Nasional No "" "" 7.160000000000000142108547152020037174224853515625 7.16 PP 07.16.01.01 Persentase Penyelesaian Kasus WNI di Luar Negeri 43 43 01.02.024 Global Power Index peringkat Indeks komposit yang mengukur dan mengkomparasi kekuatan dan pengaruh global lintas 194 negara. Terdiri dari 6 indeks pembentuk: Active Consumer Market, Military Balance, Technological Leadership, Geo-Strategic Positioning, Systemically Important Commodities and Financial Strength. 6 sub-indeks tersebut disusun atas 50-100 variabel/ indikator pembentuk. Definisi masing-masing sub-indeks dan detail indikator: N/A "" "" Parent 03.01 - Global Power Index (peringkat) 03.01 - Global Power Index 01 - Global Power Index "" "" URUSAN LUAR NEGERI Internasional No "versi 2025.01: 01.01.002 versi 2025.02: 01.02.024" "" "" "" 3.01 Global Power Index 44 44 02.01.001 Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah "" Merupakan nilai yang digunakan untuk menunjukkan seberapa terdiversifikasi ekspor untuk produk berbasis SDA Indonesia. Dihitung dengan produk pada level HS 6 digit, serta didasarkan pada klasifikasi produk berdasar tingkat teknologi oleh Lall. "HHI = (Σ[j=1, ni] ( (xij/Xi)^2 - 1/ni) ) / (1 - 1/ni) xij = nilai ekspor ni = jumlah produk Xi = nilai ekspor" "" Parent "" 05.05.04.01.04 - Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah 05.05.04.01.04 - Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2004-05-05T00:00:00 05.05.04 KP 05.05.04.01.04 Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah 45 45 02.01.002 Indeks Persaingan Usaha "" Indeks Persaingan Usaha (IPU) merupakan indeks yang disusun berdasarkan persepsi yang dibangun untuk melihat iklim persaingan usaha yang sehat yang mendorong efisiensi ekonomi nasional. KPPU menggunakan sistem pembobotan Principal Component Analysis (PCA) dan penghitungan skor kinerja persaingan usaha menggunakan metode Addative Aggration Method (AAM). Kemudian dilakukan pemilihan dimensi dan indikator untuk IPU berbasis data primer menggunakan metode SCP dan mengelompkkan Tingkat Persaiangan Usaha Berdasarkan Skor Indeks Persaingan Usaha. "" Parent "" 05.05.08.04.01 - Indeks Persaingan Usaha 05.05.08.04.01 - Indeks Persaingan Usaha "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2008-05-05T00:00:00 05.05.08 KP 05.05.08.04.01 Indeks Persaingan Usaha 46 46 02.01.003 Jumlah industri kecil dan menengah (IKM) yang melakukan kemitraan dengan industri besar, sedang, dan sektor ekonomi lainnya industri Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah industri mikro, kecil, dan menengah. Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang melakukan kemitraan dengan industri besar, sedang, dan sektor ekonomi lainnya adalah jumlah IKM yang telah terjalin kesepakatan/komitmen dengan industri besar/industri sedang/sektor ekonomi lainnya melalui kerja sama/perjanjian/kontrak. Jumlah kumulatif IKM binaan Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian dengan industri besar/industri sedang/sektor ekonomi lainnya yang ditandai dengan PO/MoU/PKS atau bentuk dokumen kerja sama lainnya. Rumus: - "" Parent "" "" "" 9.3.1.[a] - Industri kecil dan menengah (IKM) yang melakukan kemitraan dengan industri besar, sedang, dan sektor ekonomi lainnya. "" INDUSTRI Nasional No "" "" "" "" "" "" 47 47 02.01.004 Jumlah Kerjasama pemanfaatan iptek dan inovasi strategis dengan Industri/Badan Usaha pada bidang-bidang prioritas kerja sama "Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Iptek dan Inovasi Strategis dengan Industri/Badan Usaha pada Bidang-Bidang Prioritas merupakan jumlah kolaborasi yang terjalin antara institusi penelitian, perguruan tinggi, atau lembaga pemerintah dengan sektor industri atau badan usaha dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi pada sektor-sektor yang dianggap prioritas nasional. Indikator ini mencerminkan jumlah kerjasama formal yang dibentuk antara lembaga penelitian, universitas, atau instansi pemerintah dengan industri atau badan usaha dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta inovasi pada bidang-bidang yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Bidang-bidang prioritas tersebut biasanya ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan dapat mencakup sektor-sektor seperti pangan, energi, kesehatan, transportasi, dan teknologi informasi.​ Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan total perjanjian kerjasama atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani antara lembaga penelitian, universitas, atau instansi pemerintah dengan industri atau badan usaha dalam periode tertentu (RPJMN 2025-2029), yang fokusnya pada pemanfaatan iptek dan inovasi di bidang-bidang prioritas. Setiap perjanjian atau MoU yang memenuhi kriteria tersebut dihitung sebagai satu unit kerjasama." Jumlah Kerjasama pemanfaatan iptek dan inovasi strategis dengan Industri/Badan Usaha pada bidang-bidang prioritas Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.08.03.02.01 - Jumlah Kerjasama pemanfaatan iptek dan inovasi strategis dengan Industri/Badan Usaha pada bidang-bidang prioritas 04.08.03.02.01 - Jumlah Kerjasama pemanfaatan iptek dan inovasi strategis dengan Industri/Badan Usaha pada bidang-bidang prioritas "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2003-04-08T00:00:00 04.08.03 KP 04.08.03.02.01 Jumlah Kerjasama pemanfaatan iptek dan inovasi strategis dengan Industri/Badan Usaha pada bidang-bidang prioritas 48 48 02.01.005 Jumlah Nilai Tambah Ekonomi Kreatif rupiah Selisih antara nilai produksi (output) dan biaya produksi dari suatu produk ekonomi kreatif. Nilai Tambah = Output - Input antara Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000608 - Nilai Tambah Ekonomi Kreatif INDUSTRI Daerah No 23010086 "" 608 Pariwisata "" "" "" "" 49 49 02.01.006 Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 perusahaan INDI 4.0 adalah sebuah indeks acuan yang digunakan oleh industri dan pemerintah untuk mengukur tingkat kesiapan perusahaan menuju industri 4.0. INDI 4.0 terdiri atas lima pilar, yaitu manajemen dan organisasi (management and organization), orang dan budaya (people and culture), produk dan layanan (product and services), teknologi (technology), dan operasi pabrik (factory operation). Adapun level dalam INDI 4.0 terdiri dari : Level 0 : tahap belum siap bertransformasi; Level 1 : tahap kesiapan awal; Level 2 : tahap kesiapan sedang; Level 3 : tahap kesiapan matang; dan Level 4 : tahap sudah menerapkan sebagian besar konsep industri 4.0. Penilaiannya menggunakan mekanisme self-assessment oleh perusahaan dimana dilakukan melalui survei yang diisi oleh perusahaan, dan dengan dilanjutkan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh para ahli sehingga hasilnya berupa nilai INDI pada perusahaan tersebut. Perhitungan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh para ahli guna menentukan nilai INDI perusahaan, apakah sudah berada pada tahap kesiapan matang untuk bertransformasi dan/atau sudah menerapkan konsep Industri 4.0, dari self assesment yang telah dilakukan perusahaan. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.14.002.001.03 - Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 02.14.02.001.03 - Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2000-02-14T00:00:00 02.14.00 KP 02.14.002.001.03 Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 50 50 02.01.007 Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau perusahaan Perusahaan yang memiliki standar industri yang terkait dengan efisiensi bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, manajemen perusahaan, pengelolaan limbah dan/atau aspek lain yang ditetapkan dan disusun secara konsensus oleh semua pihak terkait yang bertujuan untuk mewujudkan industri hijau. Jumlah Perusahaan Tersertifikasi di Lokasi X=∑ perusahaan ke-𝑖 yang telah tersertifikasi industri hijau di lokasi X "" Parent "" 02.15.01.01.01 - Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau 02.15.01.01.01 - Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2001-02-15T00:00:00 02.15.01 KP 02.15.01.01.01 Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau 51 51 02.01.008 Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing produk (kumulaitif) Merupakan jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang memiliki keunggulan komparatif. Produk industry yang berbasis SDA diklasifikasikan berdasarkan level HS 6 Digit dan kalasifikasi Lall). "Revealed Comparative Advantage dari Indonesia dalam produk industry berbasis sumber daya alam yang diolah (skor RCA) = (Total nilai ekspor Indonesia untuk porduk industry berbasis sumber daya alam yang diolah / Total nilai ekspor Indonesia) / (Total nilai ekspor Dunia untuk produk industri berbasis sumber daya alam. yang diolah / Total nilai ekspor Dunia). Setelah menghitung RCA dari masing-masing produk industry berbasis sumber daya alam yang diolah, kemudian dijumlahkan produk industry berbasis sumber daya alam memiliki skor RCA > 1 yang artinya produk tersebut berdaya saing global." "" Parent "" 05.05.04.01.05 - Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing 05.05.04.01.05 - Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2004-05-05T00:00:00 05.05.04 KP 05.05.04.01.05 Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing 52 52 02.01.009 Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas orang jumlah total orang yang bekerja dalam sektor industri pengolahan yang tidak termasuk industri minyak dan gas, yang diukur dalam jutaan orang. Definisi ini mencakup semua individu yang dipekerjakan di berbagai subsektor dalam industri pengolahan nonmigas, seperti manufaktur, produksi barang konsumsi, tekstil, elektronik, makanan dan minuman, dan sektor lainnya yang tidak terkait dengan eksplorasi, produksi, atau distribusi minyak dan gas. "Jumlah_Tenaga_Kerja_Sektor_Industri_Pengolahan_Nonmigas_(Juta_Orang) = (Σ Tenaga_Kerja_di_Perusahaan_i) / 1_000_000 , i = 1 sampai n Di mana: Σ Tenaga_Kerja_di_Perusahaan_i = jumlah total tenaga kerja di semua perusahaan dalam sektor industri pengolahan nonmigas n = jumlah perusahaan dalam sektor tersebut Hasil dibagi dengan 1.000.000 untuk mengonversi jumlah tenaga kerja dari satuan orang ke satuan juta orang." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000662 - Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang) INDUSTRI Daerah No "" 662 Perindustrian "" "" "" "" 53 53 02.01.010 Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Aplikasi dan Gim ribu orang Jumlah Tenaga Kerja subsektor aplikasi dan gim adalah jumlah penduduk yang bekerja dalam subsektor aplikasi dan gim Jumlah Tenaga Kerja subsektor aplikasi dan gim = ∑ tenaga kerja subsektor aplikasi dan gim Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.06.04.01.03 - Jumlah tenaga kerja subsektor aplikasi dan gim 03.06.04.01.03 - Jumlah tenaga kerja subsektor aplikasi dan gim "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2004-03-06T00:00:00 03.06.04 KP 03.06.04.01.03 Jumlah tenaga kerja subsektor aplikasi dan gim 54 54 02.01.011 Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Fesyen dan Kriya ribu orang Jumlah Tenaga Kerja subsektor kriya dan fesyen adalah jumlah penduduk yang bekerja di subsektor kriya dan fesyen. Jumlah Tenaga Kerja subsektor kriya dan fesyen= ∑ tenaga kerja subsektor kriya dan fesyen Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.06.03.01.03 - Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Fesyen dan Kriya 03.06.03.01.03 - Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Fesyen dan Kriya "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2003-03-06T00:00:00 03.06.03 KP 03.06.03.01.03 Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Fesyen dan Kriya 55 55 02.01.012 Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik ribu orang Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik adalah jumlah penduduk yang bekerja di subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik Jumlah Tenaga Kerja subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik = ∑ tenaga kerja Film, Animasi, Video, dan Musik Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.06.02.01.03 - Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik 03.06.02.01.03 - Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2002-03-06T00:00:00 03.06.02 KP 03.06.02.01.03 Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik 56 56 02.01.013 Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Kuliner ribu orang Jumlah Tenaga Kerja subsektor kuliner adalah jumlah penduduk yang bekerja dalam subsektor kuliner. Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Kuliner = ∑ tenaga kerja subsektor kuliner Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.06.05.01.03 - Jumlah tenaga kerja Subsektor Kuliner 03.06.05.01.03 - Jumlah tenaga kerja Subsektor Kuliner "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2005-03-06T00:00:00 03.06.05 KP 03.06.05.01.03 Jumlah tenaga kerja Subsektor Kuliner 57 57 02.01.014 Kapasitas Produksi Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara ribu ton Kemampuan Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara untuk dapat menghasilkan output atau memprodusi produk Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara dalam periode tertentu. Yang dimaksud Industri Kimia Berbasis Minyak Bumi adalah KBLI 20117 (Ethylene, Propylene dan Butadiene); KBLI 20117 (Benzene, Toluenze, p-Xylene, dan o-Xylene); serta KBLI 20131 (PE, PP, PS, PVC dan PET). Yang dimaksud dengan industri kimia berbasis gas bumi adalah KBLI 20122, 20123, 20124 dan 20129 (NPK, Organik, SP-36, Urea, ZA); Ammonia (KBLI 2011, 20122); serta Methanol (KBLI 20117). Yang dimaksud industri kimia berbasis batubara adalah industri kokas/semi kokas (KBLI 19100). Total kapasitas produksi dari seluruh Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara pada periode tertentu. Yang dimaksud Industri Kimia Berbasis Minyak Bumi adalah KBLI 20117 (Ethylene, Propylene dan Butadiene); KBLI 20117 (Benzene, Toluenze, p-Xylene, dan o-Xylene); serta KBLI 20131 (PE, PP, PS, PVC dan PET). Yang dimaksud dengan industri kimia berbasis gas bumi adalah KBLI 20122, 20123, 20124 dan 20129 (NPK, Organik, SP-36, Urea, ZA); Ammonia (KBLI 2011, 20122); serta Methanol (KBLI 20117). Yang dimaksud industri kimia berbasis batubara adalah industri kokas/semi kokas (KBLI 19100). Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.01.09.01.01 - Kapasitas Produksi Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara 05.01.09.01.01 - Kapasitas Produksi Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2009-05-01T00:00:00 05.01.09 KP 05.01.09.01.01 Kapasitas Produksi Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara 58 58 02.01.015 Kapasitas Produksi Industri Olahan Bauksit juta ton per tahun Hasil produksi maksimum yang dapat dicapai perusahaan untuk memproduksi produk olahan bauksit (Smelter Grade Alumina, Ingot, Aluminium Rod, Aluminium Slab, Aluminium Plate, Aluminium Sheet/Strip, Aluminium Foil, Various Profile, Alumunium Tube, Wire Rod) Total kapasitas produksi dari industri Smelter Grade Alumina, Ingot, Aluminium Rod, Aluminium Slab, Aluminium Plate, Aluminium Sheet/Strip, Aluminium Foil, Various Profile, Alumunium Tube, Wire Rod) dalam satu periode tertentu. Daftar produk olahan bauksit yang dimaksud adalah produk dengan Kode HS sebagai berikut: HS ALumina : 28182000 HS Aluminium : 76011000, 76012000 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.01.03.01.01 - Kapasitas Produksi Industri Olahan Bauksit 05.01.03.01.01 - Kapasitas Produksi Industri Olahan Bauksit "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2003-05-01T00:00:00 05.01.03 KP 05.01.03.01.01 Kapasitas Produksi Industri Olahan Bauksit 59 59 02.01.016 Kapasitas Produksi Industri Olahan Nikel juta ton per tahun Hasil produksi maksimum yang dapat dicapai perusahaan untuk memproduksi produk olahan nikel (NPI/FENI/Ni Matte/MHP/Ni Sulfat/Ni Cobalt, Stainless Steel Slab, Stainless HRC/CRC, Stainless Steel Billet, Stainless Steel Welded Pipe, Precursor, Battery Pack). Total kapasitas produksi dari industri NPI/FENI/Ni Matte/MHP/Ni Sulfat/Ni Cobalt, Stainless Steel Slab, Stainless HRC/CRC, Stainless Steel Billet, Stainless Steel Welded Pipe, Precursor, Battery Pack dalam satu periode tertentu (kumulatif). Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.01.01.01.01 - Kapasitas Produksi Industri Olahan Nikel 05.01.01.01.01 - Kapasitas Produksi Industri Olahan Nikel "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2001-05-01T00:00:00 05.01.01 KP 05.01.01.01.01 Kapasitas Produksi Industri Olahan Nikel 60 60 02.01.017 Kapasitas Produksi Industri Olahan Tembaga ribu ton per tahun Hasil produksi maksimum yang dapat dicapai perusahaan untuk memproduksi produk olahan tembaga (Cu Concentrade, Cu Cathoda, Cu Slab, Cu billet, Cu Strip, Copper Tube, Cu bar & Rods, Copper Wire). Total kapasitas produksi dari industri Cu Concentrade, Cu Cathoda, Cu Slab, Cu billet, Cu Strip, Copper Tube, Cu bar & Rods, Copper Wire dalam satu periode tertentu. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.01.02.01.01 - Kapasitas Produksi Industri Olahan Tembaga 05.01.02.01.01 - Kapasitas Produksi Industri Olahan Tembaga "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2002-05-01T00:00:00 05.01.02 KP 05.01.02.01.01 Kapasitas Produksi Industri Olahan Tembaga 61 61 02.01.018 Kapasitas Produksi Industri Olahan Timah ribu ton per tahun Hasil produksi maksimum yang dapat dicapai perusahaan untuk memproduksi produk olahan timah ( Timah Solder, Timah Chemical, dan Timah Powder) Total kapasitas produksi dari industri Ingot, Timah Solder, Timah Chemical, dan Timah Powder dalam satu periode tertentu. Daftar produk olahan timah yang dimaksud adalah produk dengan Kode HS sebagai berikut: HS Timah Solder: 80030010, 80030090 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.01.04.01.01 - Kapasitas Produksi Industri Olahan Timah 05.01.04.01.01 - Kapasitas Produksi Industri Olahan Timah "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2004-05-01T00:00:00 05.01.04 KP 05.01.04.01.01 Kapasitas Produksi Industri Olahan Timah 62 62 02.01.019 Kontribusi Jasa Industri Terhadap PDB Nasional persen Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) yang bersumber dari sektor Jasa Industri meliputi: 1. Jasa instalasi dan commissioning peralatan industri 2. Jasa konsultasi manajemen industri 3. Jasa pengepakan 4. Jasa proses industri 5. Jasa rancang bangun dan konstruksi industri 6. Jasa riset, rekayasa dan desain industri 7. Jasa sertifikasi, pengujian, inspeksi dan kalibrasi 8. Jasa logistik dan distribusi industri 9. Jas perawatan dan reparasi 10. Jasa pendukung industri 4.0 Kontribusi Jasa Industri Terhadap PDB Nasional = PDB adhb subsektor jasa industri/ PDB adhb Nasional dikalikan 100% pada tahun ke-n Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.01.19.01.01 - Kontribusi Jasa Industri Terhadap PDB Nasional 05.01.19.01.01 - Kontribusi Jasa Industri Terhadap PDB Nasional "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2019-05-01T00:00:00 05.01.19 KP 05.01.19.01.01 Kontribusi Jasa Industri Terhadap PDB Nasional 63 63 02.01.020 Kontribusi PDB Industri Pengolahan berdasarkan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) persen Yang merupakan subsektor manufaktur dalam struktur PDB di antaranya: Industri Batubara dan Pengilangan Migas; Industri Makanan dan Minuman; Industri Pengolahan Tembakau; Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki; Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya; Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman; Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik; Industri Barang Galian bukan Logam; Industri Logam Dasar; Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik; Industri Mesin dan Perlengkapan; Industri Alat Angkutan; Industri Furnitur; dan Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan. Kontribusi PDB Manufaktur merupakan share PDB Manufaktur terhadap PDB Nasional. Kontribusi PDB Industri Pengolahan = (PDB adhb industri pengolahan/PDB adhb total)*100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "11a - Rasio PDB Industri Pengolahan (%) 01.03 - Kontribusi PDB Manufaktur (%)" "01.04 - Kontribusi PDB manufaktur 05.01.01 - Rasio PDB Industri Pengolahan" "03 - Kontribusi PDB Manufaktur 05.01.01 - Rasio PDB Industri Pengolahan" "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 5 5.0 PN 05.01.01 "" 64 64 02.01.021 Kontribusi PDB Industri Pengolahan berdasarkan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) persen Industri pengolahan secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran). Nilai tambah industri pengolahan merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (pengurangan output dengan input antara) yang dihasilkan pada sektor industri pengolahan. Nilai tambah manufaktur di proyeksikan sebagai persentase dari produk domestik bruto (PDB) serta per kapita untuk periode tertentu. Nilai tambah pengolahan di hitung menggunakan Atas Dasar Harga Konstan. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun). Perhitungan indikator ini menggunakan PDB Atas Dasar Harga Konstan. Angka-angka per kapita yaitu ukuran-ukuran indikator ekonomi dimana membagi indikator dengan jumlah populasi. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur diperoleh dari pembagian nilai tambah sektor industri manufaktur dengan PDB dan dikalikan 100 persen.Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita diperoleh dari pembagian nilai tambah sektor industri manufaktur dengan jumlah populasi dan dikalikan 100 persen.Rumus:Keterangan:NTSIM : Nilai tambah sektor industri manufaktur PDB : Produk Domestik BrutoJP: Jumlah penduduk Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 9.2.1* - Rasio PDB industri pengolahan dan nilai tambah industri pengolahan per kapita. "" INDUSTRI Nasional No "" "" "" "" "" "" 65 65 02.01.022 Kontribusi PDB Syariah persen *Nilai Kontribusi PDB Syariah pada RPJMN 2025-2029 menggunakan nilai Pangsa Aktivitas Usaha Syariah/PDB (%) sebagai proksi. Pada RKP 2026, nilai Kontribusi PDB Syariah akan disesuaikan dengan nilai PDB Syariah yang saat ini masih dalam tahap penghitungan. Pangsa Aktivitas Usaha Syariah adalah proporsi nilai tambah bruto (NTB) halal terhadap total PDB nasional. Kontribusi PDB Syariah adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/unit terkait ekonomi syariah dalam suatu wilayah tertentu yang dikontribusikan terhadap PDB nasional. Melakukan identifikasi aktivitas usaha yang jelas-jelas non halal dan identifikasi sektor parsial non halal (masukan tenaga ahli LPPOM-MUI) yang diperoleh dari tabel I/O tahun 2010 (terdapat 185 sektor). Dari identifikasi 185 sektor ini, kemudian diperoleh persentase kontribusi produk halal dan mubah (koefisien halal). Selanjutnya persentase koefisien halal dikalikan dengan Nilai Tambah Bruto (NTB) pada PDB Nasional. Hasil perhitungan ini kemudian menghasilkan NTB Halal (aktivitas usaha syariah). Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.13.01.01 - Kontribusi PDB Syariah 02.13.01.01 - Kontribusi PDB Syariah "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2.12999999999999989341858963598497211933135986328125 2.13 PP 02.13.01.01 Kontribusi PDB Syariah 66 66 02.01.023 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan persen Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB. "Proporsi_PDRB_Sektor_Industri_Pengolahan = (Nilai_tambah_sektor_industri_pengolahan / Nilai_PDRB_Provinsi) × 100% Proporsi_PDRB_Sektor_Industri_Pengolahan = Proporsi PDRB sektor industri pengolahan Nilai_tambah_sektor_industri_pengolahan = Nilai tambah sektor industri pengolahan Nilai_PDRB_Provinsi = Nilai PDRB provinsi " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000003 - Kontribusi PDRB Industri Pengolahan 000898 - Rasio PDRB Industri Pengolahan" INDUSTRI Daerah No "" 3 Perindustrian "" "" "" "" 67 67 02.01.024 Laju pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif persen Laju Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif adalah pertambahan nilai pendapatan ekonomi kreatif dalam kurun waktu satu tahun. Perhitungan menggunakan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Ekonomi Kreatif, dengan satuan persen. Laju Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif = (PDB ADHK Ekraf(t) - PDB ADHK Ekraf (t-1))/PDB ADHK Ekraf(t-1) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.06.01.01 - Laju Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif 03.06.01.01 - Laju Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 3.060000000000000053290705182007513940334320068359375 3.06 PP 03.06.01.01 Laju Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif 68 68 02.01.025 Penyerapan Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) orang Agregat tenaga kerja seluruh perusahaan yang bergerak di subsektor industri tekstil (KBLI 13) dan industri pakaian jadi (KBLI 14) Total jumlah tenaga kerja di subsektor industri tekstil (KBLI 13) dan industri pakaian jadi (KBLI 14) pada satu semester pelaporan. Total jumlah tenaga kerja di subsektor industri tekstil (KBLI 13) dan industri pakaian jadi (KBLI 14) pada satu semester pelaporan. Data yang digunakan adalah survei Sakernas bulan Agustus tahun berjalan. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.01.16.01.03 - Penyerapan Tenaga Kerja Industri TPT 05.01.16.01.03 - Penyerapan Tenaga Kerja Industri TPT "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2016-05-01T00:00:00 05.01.16 KP 05.01.16.01.03 Penyerapan Tenaga Kerja Industri TPT 69 69 02.01.026 Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait persen Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi industri besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana instansi terkait melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perluasan industri yang telah diberikan izin. Persentase ini memberikan gambaran tentang tingkat kepatuhan dan efektivitas dari proses pemantauan dan pengawasan terhadap perluasan industri besar. (Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) / Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 x 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000436 - Persentase jumlah hasil pemantauan pengawasan dan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri dikeluarkan Besaryang oleh instansi terkait INDUSTRI Daerah No "" 436 Perindustrian "" "" "" "" 70 70 02.01.027 Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait persen Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan: Ini merujuk pada total kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait terhadap industri kecil dan menengah dalam suatu periode. Kegiatan ini dapat mencakup inspeksi lapangan, audit, verifikasi dokumen, dan evaluasi terhadap kepatuhan industri terhadap regulasi yang berlaku. Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah: Ini adalah total izin yang diterbitkan oleh instansi terkait untuk industri kecil dan menengah yang ingin melakukan perluasan usaha atau kapasitas produksi dalam periode tertentu. Izin ini menunjukkan persetujuan resmi untuk melakukan perubahan yang diusulkan dalam skala atau lokasi industri. Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000532 - Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait INDUSTRI Daerah No "" 532 Perindustrian "" "" "" "" 71 71 02.01.028 Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait persen Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana instansi terkait melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap industri yang telah diberikan izin usaha. Persentase ini memberikan gambaran tentang tingkat kepatuhan dan efektivitas dari proses pemantauan dan pengawasan tersebut. Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan / Jumlah barang beredar x 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000435 - Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait INDUSTRI Daerah No "" 435 Perindustrian "" "" "" "" 72 72 02.01.029 Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Idustri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait persen Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan: Merupakan total laporan atau temuan yang dihasilkan dari kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait terhadap usaha industri kecil dan menengah dalam periode waktu tertentu. Hasil ini mencakup berbagai aspek seperti kepatuhan terhadap peraturan, kualitas produk, kelestarian lingkungan, dan aspek lainnya yang relevan. Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah: Merupakan total izin usaha industri yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah oleh instansi terkait dalam periode waktu yang sama. Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000531 - Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kesil dan Idustri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait INDUSTRI Daerah No "" 531 Perindustrian "" "" "" "" 73 73 02.01.030 Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait persen Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana instansi terkait melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kawasan industri dan perluasan kawasan industri yang telah diberikan izin di wilayah yang mencakup lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi. Persentase ini memberikan gambaran tentang tingkat kepatuhan dan efektivitas dari proses pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan industri di kawasan tersebut. (Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif) / (Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000437 - Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait INDUSTRI Daerah No "" 437 Perindustrian "" "" "" "" 74 74 02.01.031 Persentase Industri Kecil yang Menerima Pinjaman atau Kredit persen Konsep dan Definisi:Industri Kecil yang dimaksud pada indikator ini adalah industri mikro dan industri kecil.Industri Mikro adalah industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja antara 1 sampai dengan 4 orang. Industri Kecil adalah usaha industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang.Kredit yang diberikan adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelapor dengan bank dan pihak ketiga bukan bank.Dalam perhitungan indikator ini fokus terhadap industri kecil (industri pengolahan) yang menerima pinjaman atau kredit. Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit diperoleh dengan membagi jumlah industri kecil yang mendapatkan akses pinjaman atau kredit dengan jumlah industri kecil dan dikalikan dengan 100 persen.Rumus:Keterangan:IK : Jumlah industri kecil.IKKREDIT : Jumlah industri kecil yang mendapatkan pinjaman atau kredit. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 9.3.2* - Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. 000213 - Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit INDUSTRI Nasional, Daerah No 24610009 "" 213 Perindustrian "" "" "" "" 75 75 02.01.032 Persentase izin pemantauan dan Pengawasan denan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Yang lokasinya di kabupaten/kota persen Jumlah Izin Pemantauan dan Pengawasan: Ini adalah total izin yang dikeluarkan oleh otoritas terkait untuk pemantauan dan pengawasan kawasan industri dalam wilayah kabupaten/kota tertentu dalam periode waktu tertentu. Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI): Ini adalah total izin usaha yang dikeluarkan untuk pendirian dan operasional kawasan industri dalam wilayah kabupaten/kota tertentu dalam periode waktu tertentu. Lokasi Kabupaten/Kota: Ini adalah batas geografis administratif yang menentukan area mana yang termasuk dalam suatu kabupaten atau kota tertentu. Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000533 - Persentase Jumlah izin pemantauan dan Pengawasan denan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Yang lokasinya di kabupaten/kota INDUSTRI Daerah No "" 533 Perindustrian "" "" "" "" 76 76 02.01.033 Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB persen Definisi operasional dari Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB adalah proporsi atau bagian dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total PDRB di suatu wilayah tertentu (misalnya, provinsi atau kabupaten/kota) dalam periode tertentu. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas = (PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas / Total PDRB) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000611 - Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB INDUSTRI Daerah No "" 611 Perindustrian "" "" "" "" 77 77 02.01.034 Persentase Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) persen Industri pengolahan secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran). Nilai tambah industri pengolahan merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (pengurangan output dengan input antara) yang dihasilkan pada sektor industri pengolahan. Nilai tambah manufaktur di proyeksikan sebagai persentase dari produk domestik bruto (PDB) serta per kapita untuk periode tertentu. Nilai tambah pengolahan di hitung menggunakan Atas Dasar Harga Konstan. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun). Perhitungan indikator ini menggunakan PDB Atas Dasar Harga Konstan. Angka-angka per kapita yaitu ukuran-ukuran indikator ekonomi dimana membagi indikator dengan jumlah populasi. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur diperoleh dari pembagian nilai tambah sektor industri manufaktur dengan PDB dan dikalikan 100 persen.Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita diperoleh dari pembagian nilai tambah sektor industri manufaktur dengan jumlah populasi dan dikalikan 100 persen.Rumus:Keterangan:NTSIM : Nilai tambah sektor industri manufaktur PDB : Produk Domestik BrutoJP: Jumlah penduduk Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 9.2.1* - Rasio PDB industri pengolahan dan nilai tambah industri pengolahan per kapita. 000209 - Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita INDUSTRI Nasional, Daerah No 22010013 "" 209 Perindustrian "" "" "" "" 78 78 02.01.035 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditepatkan dalam RIPIP persen Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang ditepatkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi (RIPIP) adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam RIPIN tercapai dalam konteks pelaksanaan di tingkat provinsi sesuai dengan RIPIP. Ini mencerminkan seberapa baik implementasi sasaran pembangunan industri nasional dapat dicapai pada tingkat provinsi. "KVpt = (Σr p) / Sn * 100% Keterangan: KVpt = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu Sn = Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000434 - persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditepatkan dalam RIPIP INDUSTRI Daerah No "" 434 Perindustrian "" "" "" "" 79 79 02.01.036 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas persen Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas adalah ukuran yang menggambarkan persentase perubahan nilai tambah atau produksi dari sektor industri pengolahan nonmigas dalam suatu negara atau wilayah selama periode waktu tertentu Persentase_Pertumbuhan_PDRB = ((PDRB_Periode_Saat_ini - PDRB_Periode_Sebelumnya) / PDRB_Periode_Sebelumnya) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000691 - Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas INDUSTRI Daerah No "" 691 Perindustrian "" "" "" "" 80 80 02.01.037 Pertambahan jumlah industri besar di provinsi persen Pertambahan jumlah industri besar di provinsi adalah ukuran yang menunjukkan peningkatan atau penurunan jumlah industri besar yang beroperasi di suatu provinsi dalam periode waktu tertentu. Ini mencerminkan pertumbuhan sektor industri besar dan dapat digunakan untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi dan investasi industri di provinsi tersebut. Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan / Jumlah barang beredar * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000433 - pertambahan jumlah industri besar di provinsi INDUSTRI Daerah No "" 433 Perindustrian "" "" "" "" 81 81 02.01.038 Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di provinsi persen Untuk memahami pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di suatu provinsi, kita perlu memiliki definisi operasional yang jelas. Definisi operasional adalah cara khusus kita mendefinisikan dan mengukur konsep dalam konteks penelitian atau analisis kita. Berikut adalah beberapa elemen penting yang bisa kita masukkan dalam definisi operasional untuk industri kecil dan menengah: Definisi Industri Kecil dan Menengah: Industri Kecil: Biasanya didefinisikan berdasarkan jumlah tenaga kerja, omset tahunan, atau nilai aset. Misalnya, industri dengan jumlah karyawan antara 5 hingga 19 orang, atau dengan omset tahunan tertentu. Industri Menengah: Biasanya didefinisikan sebagai industri yang lebih besar dari industri kecil tetapi lebih kecil dari industri besar. Misalnya, industri dengan jumlah karyawan antara 20 hingga 99 orang, atau dengan omset tahunan tertentu. Periode Waktu: Tentukan periode waktu yang akan diukur, misalnya pertambahan per tahun, per lima tahun, atau periode tertentu yang relevan (Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) / Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000530 - Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di provinsi INDUSTRI Daerah No "" 530 Perindustrian "" "" "" "" 82 82 02.01.039 Pertumbuhan PDB Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia persen Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia (KBLI 20). Perhitungan menggunakan atas dasar harga konstan. Mengurangi nilai tambah Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia pada tahun ke-t terhadap nilai tambah Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia pada tahun t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai tambah Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia pada tahun t-1 (tahun sebelumnya), dikalikan 100 persen Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.01.09.01.02 - Pertumbuhan PDB Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia 05.01.09.01.02 - Pertumbuhan PDB Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2009-05-01T00:00:00 05.01.09 KP 05.01.09.01.02 Pertumbuhan PDB Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia 83 83 02.01.040 Pertumbuhan PDB Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik persen Pertumbuhan PDB industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik = (PDB Atas Dasar Harga Konstan industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik dasar Periode (t) - PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik Periode (t-1))/PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik Periode (t-1) dikali 100% Mengurangi nilai tambah Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik pada tahun ke-t terhadap nilai tambah Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik pada tahun t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai tambah Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik pada tahun t-1 (tahun sebelumnya), dikalikan 100 persen Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.01.10.01.01 - Pertumbuhan PDB Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik 05.01.10.01.01 - Pertumbuhan PDB Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2010-05-01T00:00:00 05.01.10 KP 05.01.10.01.01 Pertumbuhan PDB Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik 84 84 02.01.041 Pertumbuhan PDB Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional persen Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional. Perhitungan menggunakan atas dasar harga konstan. Mengurangi nilai tambah Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional pada tahun ke-t terhadap nilai tambah Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional pada tahun t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai tambah Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional pada tahun t-1 (tahun sebelumnya), dikalikan 100 persen Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.01.11.01.01 - Pertumbuhan PDB Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional 05.01.11.01.01 - Pertumbuhan PDB Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2011-05-01T00:00:00 05.01.11 KP 05.01.11.01.01 Pertumbuhan PDB Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional 85 85 02.01.042 Pertumbuhan PDB Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki persen Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh subsektor Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh subsektor Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki. Perhitungan menggunakan PDB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan PDB Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki yaitu (PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki dasar Periode (t) - PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki Periode (t-1))/PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki Periode (t-1) dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.01.17.01.01 - Pertumbuhan PDB Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki 05.01.17.01.01 - Pertumbuhan PDB Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2017-05-01T00:00:00 05.01.17 KP 05.01.17.01.01 Pertumbuhan PDB Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki 86 86 02.01.043 Pertumbuhan PDB Industri Logam Dasar persen Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh subsektor Industri Logam Dasar dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh subsektor Industri Logam Dasar. Perhitungan menggunakan PDB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan PDB industri logam dasar = (PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri logam dasar Periode (t) - PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri logam dasar Periode (t-1))/PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri logam dasar Periode (t-1) dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.01.18.01.01 - Pertumbuhan PDB Industri Logam Dasar 05.01.18.01.01 - Pertumbuhan PDB Industri Logam Dasar "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2018-05-01T00:00:00 05.01.18 KP 05.01.18.01.01 Pertumbuhan PDB Industri Logam Dasar 87 87 02.01.044 Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman persen Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor Industri Makanan dan Minuman dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor Industri Makanan dan Minuman. Perhitungan menggunakan atas dasar harga konstan. Mengurangi nilai tambah Industri Makanan dan Minuman pada tahun ke-t terhadap nilai tambah Industri Makanan dan Minuman pada tahun t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai tambah Industri Makanan dan Minuman pada tahun t-1 (tahun sebelumnya), dikalikan 100 persen Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.01.15.01.01 - Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman 05.01.15.01.01 - Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2015-05-01T00:00:00 05.01.15 KP 05.01.15.01.01 Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman 88 88 02.01.045 Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan persen Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor Industri Mesin dan Perlengkapan dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor Industri Mesin dan Perlengkapan. Perhitungan menggunakan atas dasar harga konstan. Mengurangi nilai tambah Industri Mesin dan Perlengkapan pada tahun ke-t terhadap nilai tambah Industri Mesin dan Perlengkapan pada tahun t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai tambah Industri Mesin dan Perlengkapan pada tahun t-1 (tahun sebelumnya), dikalikan 100 persen Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.01.14.01.01 - Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan 05.01.14.01.01 - Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2014-05-01T00:00:00 05.01.14 KP 05.01.14.01.01 Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan 89 89 02.01.046 Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan persen Industri pengolahan secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru,” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB merefleksikan total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun). Perhitungan indikator ini menggunakan PDB Atas Dasar Harga Konstan. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur dapat diperoleh dengan mengurangi nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke - t terhadap nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke t-1, dikalikan dengan 100 persen.Rumus: Keterangan:PDB: Produk Domestik BrutoNTSIM : Nilai tambah sektor industri manufaktur t : Tahun berjalant-1: Tahun sebelumnya Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 05.01.01.01 - Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan 05.01.01.01 - Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan 9.2.1.(a) - Pertumbuhan PDB industri pengolahan. 000210 - Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur INDUSTRI Nasional, Daerah No "" 210 Perindustrian 5.0099999999999997868371792719699442386627197265625 5.01 PP 05.01.01.01 Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan 90 90 02.01.047 Pertumbuhan PDB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi persen Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh subsektor Industri Tekstil dan Pakaian Jadi dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh subsektor Industri Tekstil dan Pakaian Jadi. Perhitungan menggunakan PDB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan PDB industri Tekstil dan Pakaian Jadi yaitu (PDB Atas Dasar Harga Konstan industri Tekstil dan Pakaian Jadi dasar Periode (t) - PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi Periode (t-1))/PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi Periode (t-1) dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.01.16.01.01 - Pertumbuhan PDB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 05.01.16.01.01 - Pertumbuhan PDB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2016-05-01T00:00:00 05.01.16 KP 05.01.16.01.01 Pertumbuhan PDB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 91 91 02.01.048 Pertumbuhan PDB subsektor Aplikasi dan Gim persen Pertumbuhan PDB Subsektor Aplikasi dan Gim adalah pertambahan nilai pendapatan subsektor aplikasi dan gim dalam kurun waktu satu tahun. Perhitungan menggunakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), dengan satuan persen Pertumbuhan PDB Subsektor Aplikasi dan Gim = ((Total PDB ADHB Subsektor Aplikasi dan Gim (t) - Total PDB ADHB Subsektor Aplikasi dan Gim (t-1))/PDB ADHB Subsektor Aplikasi dan Gim (t-1) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.06.04.01.01 - Pertumbuhan PDB subsektor Aplikasi dan Gim 03.06.04.01.01 - Pertumbuhan PDB subsektor Aplikasi dan Gim "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2004-03-06T00:00:00 03.06.04 KP 03.06.04.01.01 Pertumbuhan PDB subsektor Aplikasi dan Gim 92 92 02.01.049 Pertumbuhan PDB Subsektor Fesyen dan Kriya persen Pertumbuhan PDB Subsektor Fesyen dan Kriya adalah pertambahan nilai pendapatan subsektor fesyen dan kriya dalam kurun waktu satu tahun. Perhitungan menggunakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), dengan satuan persen Pertumbuhan PDB Subsektor Fesyen dan Kriya = ((Total PDB ADHB Subsektor Fesyen dan Kriya (t) - Total PDB ADHB Subsektor Fesyen dan Kriya (t-1))/PDB ADHB Subsektor Fesyen dan Kriya (t-1) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.06.03.01.01 - Pertumbuhan PDB Subsektor Fesyen dan Kriya 03.06.03.01.01 - Pertumbuhan PDB Subsektor Fesyen dan Kriya "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2003-03-06T00:00:00 03.06.03 KP 03.06.03.01.01 Pertumbuhan PDB Subsektor Fesyen dan Kriya 93 93 02.01.050 Pertumbuhan PDB Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik persen Pertumbuhan PDB Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik adalah pertambahan nilai pendapatan subsektor film, animasi, video, dan musik dalam kurun waktu satu tahun. Perhitungan menggunakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), dengan satuan persen Pertumbuhan PDB Subsektor film, animasi, video, dan musik = (Total PDB ADHB Subsektor film, animasi, video, dan musik (t) - Total PDB ADHB Subsektor film, animasi, video, dan musik (t-1))/PDB ADHB Subsektor film, animasi, video, dan musik (t-1) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.06.02.01.01 - Pertumbuhan PDB Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik 03.06.02.01.01 - Pertumbuhan PDB Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2002-03-06T00:00:00 03.06.02 KP 03.06.02.01.01 Pertumbuhan PDB Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik 94 94 02.01.051 Pertumbuhan PDB Subsektor Kuliner persen Pertumbuhan PDB Subsektor Kuliner adalah pertambahan nilai pendapatan subsektor kuliner dalam kurun waktu satu tahun. Perhitungan menggunakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), dengan satuan persen Pertumbuhan PDB Subsektor Kuliner = ((Total PDB ADHB Subsektor Kuliner (t) - Total PDB ADHB Subsektor Kuliner (t-1))/PDB ADHB Subsektor Kuliner (t-1) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.06.05.01.01 - Pertumbuhan PDB Subsektor Kuliner 03.06.05.01.01 - Pertumbuhan PDB Subsektor Kuliner "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2005-03-06T00:00:00 03.06.05 KP 03.06.05.01.01 Pertumbuhan PDB Subsektor Kuliner 95 95 02.01.052 Presentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal persen Presentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal adalah ukuran kuantitatif yang mencerminkan peningkatan kemampuan industri dalam memproduksi produk halal untuk bersaing di pasar domestik maupun internasional. Salah satu komponen utama dalam mengukur daya saing ini adalah nilai produksi barang yang dihasilkan. Indikator ini sangat penting mengingat tingginya jumlah populasi Muslim di Indonesia, yang menciptakan permintaan besar terhadap produk halal. Peningkatan daya saing tersebut sekaligus menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) adalah sistem informasi terpadu yang yang dibangun oleh Kementerian Perindustrian dan berisi data dan informasi tentang industri nasional. Pada indikator ini data pelaporan SIINas yang dilakukan tiap semester diperlukan untuk mensuplai informasi terkait nilai produksi dari produk bersertifikat halal dari perusahaan industri. Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal ini dihitung menggunakan data nilai produksi produk yang memiliki sertifikat halal yang tercatat di SIINas yang kemudian diukur peningkatannya melalui perbandingan data di tahun sebelumnya dan disajikan dalam persen. Presentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal dalam metadata ini mencakup perbandingan nilai produksi produk yang memiliki sertifikat halal di tahun berjalan dengan tahun sebelumnya yang diperoleh dari pelaporan SIINas. Menghitung peningkatan nilai produksi produk yang memiliki sertifikat halal yang diperoleh dari data pelaporan SIINas dengan formula hitung: ((𝑋̅(t) – 𝑋̅(t-1)) / 𝑋̅(t-1)) x 100% 𝑋̅= Rata-rata nilai produksi produk yang memiliki sertifikat halal di tahun (t) t = Periode data t-1 = Periode data 1 tahun sebelumnya Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.13.01.01.01 - Presentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal 02.13.01.01.01 - Presentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2001-02-13T00:00:00 02.13.01 KP 02.13.01.01.01 Presentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal 96 96 02.01.053 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) persen Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama. Proposi IKM = Jumlah Unit Industri Kecil dan Menengah / Total Jumlah Unit Industri Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000028 - Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) INDUSTRI Daerah No "" 28 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah "" "" "" "" 97 97 02.01.054 Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri persen Konsep dan Definisi:Industri Kecil yang dimaksud pada indikator ini adalah industri mikro dan industri kecil.Industri Mikro adalah industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja antara 1 sampai dengan 4 orang. Industri Kecil adalah usaha industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang.Nilai tambah industri kecil merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (pengurangan output dengan input antara) yang dihasilkan oleh industri kecil. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri diperoleh dengan membagi nilai tambah industri kecil dibagi dengan total nilai tambah industri dikalikan dengan 100 persen.Rumus:Keterangan:NTIK:Nilai tambah industri kecil TNTI :Total nilai tambah industri Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 9.3.1* - Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri. 000212 - Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri. INDUSTRI Nasional, Daerah No "" 212 Perindustrian "" "" "" "" 98 98 02.01.055 Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan persen Tenaga kerja adalah semua orang yang bekerja pada suatu usaha dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang (pekerja dibayar) maupun pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan usaha tetapi tidak dibayar (pekerja tidak dibayar). Bagi pekerja keluarga yang bekerja kurang dari 1/3 jam kerja normal (satu shift) tidak dianggap pekerja. Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur diperoleh dengan cara membagi jumlah tenaga kerja sektor industri dengan jumlah tenaga kerja total kemudian dikalikan dengan 100 persen.Rumus:Keterangan:TK: Tenaga kerjaIM : Industri manufakturJTK IM : Jumlah tenaga kerja industri manufaktur JTK : Jumlah tenaga kerja Wilayah Administrasi: Nasional; Skala Usaha Parent "" "" "" 9.2.2* - Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan. 000211 - Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur INDUSTRI Nasional, Daerah No "" 211 Perindustrian "" "" "" "" 99 99 02.01.056 Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan persen Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan adalah persentase besaran PDRB sektor industri pengolahan di provinsi yang memiliki KI/KEK Prioritas terhadap total PDB industri pengolahan nasional. Perhitungan indikator ini menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku. Provinsi yang memiliki KI/KEK Prioritas RPJMN 2025-2029 mencakup: 1. Provinsi Aceh 2. Provinsi Sulawesi Tengah 3. Provinsi Kepulauan Riau 4. Provinsi Banten 5. Provinsi Jawa Tengah 6. Provinsi Maluku Utara 7. Provinsi Sumatera Utara 8. Provinsi Sulawesi Tenggara 9. Provinsi Kalimantan Utara 10. Provinsi Nusa Tenggara Barat 11. Provinsi Jawa Timur 12. Provinsi Kalimantan Barat 13. Provinsi Papua Barat 14. Provinsi Sulawesi Selatan Total PDRB industri pengolahan provinsi yang memiliki KI/KEK Prioritas dibagi dengan jumlah PDRB industri pengolahan seluruh provinsi, dikalikan 100%. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.02.01.01 - Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan 05.02.01.01 - Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 5.019999999999999573674358543939888477325439453125 5.02 PP 05.02.01.01 Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan 100 100 02.01.057 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum persen Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: 1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan 2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum. Rasio PDRB Penyediaan Akamim = (Nilai Tambah Penyediaan Akamim / Nilai PDRB Provinsi) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000024 - Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum INDUSTRI Daerah No "" 24 Pangan "" "" "" "" 101 101 02.01.058 Tersedianya informasi industri secara akurat, lengkap, dan terkini persen Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini mengacu pada ketersediaan data dan informasi yang menyeluruh dan terbaru mengenai sektor industri. Informasi ini mencakup berbagai aspek industri seperti data produksi, distribusi, izin usaha, kepatuhan terhadap regulasi, perkembangan teknologi, tenaga kerja, serta informasi keuangan dan pasar. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku industri, investor, dan masyarakat, memiliki akses ke informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. (Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan) / (Jumlah izin yang dikeluarkan) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000438 - Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini 001100 - Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap 001186 - Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini" INDUSTRI Daerah No "" 438 Perindustrian "" "" "" "" 102 102 02.01.059 Tingkat partisipasi produk elektronik Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global persen Partisipasi dalam GVC menunjukkan seberapa besar keterlibatan suatu negara dalam rantai produksi global, baik sebagai pengimpor input produksi (backward linkage) maupun pemasok bahan baku dan barang setengah jadi untuk negara lain (forward linkage). Partisipasi produk elektronik Indonesia yang bergabung dalam GVC yang dimaksud dalam indikator ini termasuk dalam sektor electrical and optical equipment dalam tabel Multiregional Input-Output (MRIO). Semakin tinggi partisipasi produk elektronik Indonesia dalam GVC menunjukkan bahwa Indonesia semakin terlibat dalam rantai produksi global, baik secara backward linkages, dengan mengimpor bahan baku untuk diolah dan diekspor kembali, serta forward linkages, dengan mengekspor bahan baku yang diproses lebih lanjut oleh negara pengimpor sebelum akhirnya diekspor kembali sebagai produk akhir. " Berdasarkan data dalam tabel MRIO dari Asian Development Bank (ADB). https://kidb.adb.org/globalization " "" Parent "" 05.05.06.01.01 - Tingkat partisipasi produk elektronik Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global 05.05.06.01.01 - Tingkat partisipasi produk elektronik Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2006-05-05T00:00:00 05.05.06 KP 05.05.06.01.01 Tingkat partisipasi produk elektronik Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global 103 103 02.01.060 Tingkat partisipasi produk otomotif termasuk Electric Vehicle (EV) Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global persen Partisipasi dalam GVC menunjukkan seberapa besar keterlibatan suatu negara dalam rantai produksi global, baik sebagai pengimpor input produksi (backward linkage) maupun pemasok bahan baku dan barang setengah jadi untuk negara lain (forward linkage). Partisipasi produk otomotif termasuk EV Indonesia yang bergabung dalam GVC yang dimaksud dalam indikator ini termasuk dalam sektor transport equipment dalam tabel Multiregional Input-Output (MRIO).Semakin tinggi partisipasi produk otomotif termasuk EV Indonesia dalam GVC menunjukkan bahwa Indonesia semakin terlibat dalam rantai produksi global, baik secara backward linkages, dengan mengimpor bahan baku untuk diolah dan diekspor kembali, serta forward linkages, dengan mengekspor bahan baku yang diproses lebih lanjut oleh negara pengimpor sebelum akhirnya diekspor kembali sebagai produk akhir. "Berdasarkan data dalam tabel MRIO dari Asian Development Bank (ADB). https://kidb.adb.org/globalization " "" Parent "" 05.05.06.01.02 - Tingkat partisipasi produk otomotif termasuk Electric Vehicle (EV) Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global 05.05.06.01.02 - Tingkat partisipasi produk otomotif termasuk Electric Vehicle (EV) Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2006-05-05T00:00:00 05.05.06 KP 05.05.06.01.02 Tingkat partisipasi produk otomotif termasuk Electric Vehicle (EV) Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global 104 104 02.01.061 Utilisasi Industri Logam Dasar persen Utilisasi menunjukkan kapasitas industri Logam Dasar (KBLI 24) yang telah dimanfaatkan yang dihitung berdasarkan total produksi dibagi kapasitas nasional Perbandingan antara output aktual produksi Logam Dasar Besi dan Baja dan turunannya dibagi output potensial produksi kelapa dan turunannya pada periode tertentu. Tingkat utilitas industri Logam Dasar Besi dan Baja = (Output Aktual produksi Logam Dasar Besi dan Baja/ Potensial Output produksi Logam Dasar Besi dan Baja) x 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.01.18.01.02 - Utilisasi Industri Logam Dasar 05.01.18.01.02 - Utilisasi Industri Logam Dasar "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2018-05-01T00:00:00 05.01.18 KP 05.01.18.01.02 Utilisasi Industri Logam Dasar 105 105 02.01.062 Utilisasi Industri Pengolahan Garam Industri persen Garam industri adalah garam yang digunakan sebagai bahan baku maupun bahan penolong bagi industri lain. Garam industri digunakan untuk kebutuhan farmasi, kosmetik, tekstil, dan sebagainya. Garam industri memiliki NaCl minimal 97%. Khusus untuk industri pangan, kadar Ca dan Mg < 600 ppm. Volume produksi/kapasitas terpasang "" Parent "" 02.22.04.01.03 - Utilisasi Industri Pengolahan Garam Industri 02.22.04.01.03 - Utilisasi Industri Pengolahan Garam Industri "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2004-02-22T00:00:00 02.22.04 KP 02.22.04.01.03 Utilisasi Industri Pengolahan Garam Industri 106 106 02.01.063 Utilisasi Industri Pengolahan Hasil Laut persen Utilisasi menunjukkan kapasitas produksi industri pengolahan hasil laut (KBLI 10219, 10221, 1022, 10296, 10298, 10299) yang telah dimanfaatkan, yang dihitung berdasarkan total produksi dibagi kapasitas nasional Perbandingan antara output aktual produksi industri pengolahan hasil laut dibagi output potensial industri pengolahan hasil laut pada periode tertentu. Tingkat utilisasi industri pengolahan hasil laut = (Output Aktual Produksi Industri Pengolahan Hasil Laut/Potensial Output Produksi Industri Pengolahan Hasil Laut) x 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.22.04.01.04 - Utilisasi Industri Pengolahan Hasil Laut 02.22.04.01.04 - Utilisasi Industri Pengolahan Hasil Laut "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2004-02-22T00:00:00 02.22.04 KP 02.22.04.01.04 Utilisasi Industri Pengolahan Hasil Laut 107 107 02.01.064 Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa persen Utilisasi menunjukkan kapasitas industri pengolahan kelapa yang telah dimanfaatkan yang dihitung berdasarkan total produksi dibagi kapasitas nasional. Yang dimaksud dengan industri pengolahan kelapa adalah seluruh industri yang berada pada KBLI: 10422, 10423, 10773, 32905 Perbandingan antara output aktual produksi kelapa dan turunannya dibagi output potensial produksi kelapa dan turunannya pada periode tertentu. Tingkat utilisasi industri pengolahan kelapa = (Output Aktual Produksi Kelapa dan Turunannya/Potensial Output Produksi Kelapa dan Turunannya) x 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.01.06.01.04 - Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa 05.01.06.01.04 - Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2006-05-01T00:00:00 05.01.06 KP 05.01.06.01.04 Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa 108 108 02.01.065 Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut persen Utilisasi menunjukkan kapasitas industri pengolahan rumput laut yang telah dimanfaatkan yang dihitung berdasarkan total produksi dibagi kapasitas nasional. Yang dimaksud dengan industri pengolahan rumput laut adalah seluruh industri yang berada pada KBLI: 10298 Perbandingan antara output aktual produksi produk olahan rumput laut dibagi output potensial produksi produk olahan rumput laut pada periode tertentu. Tingkat utilisasi industri pengolahan rumput laut = (Output Aktual Produksi Produk Olahan Rumput Laut/ Potensial Output Produksi Produk Olahan Rumput Laut) x 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 05.01.07.01.03 - Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut 05.01.07.01.03 - Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2007-05-01T00:00:00 05.01.07 KP 05.01.07.01.03 Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut 109 109 02.01.066 Utilisasi Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya persen Utilisasi menunjukkan kapasitas industri pesawat terbang dan perlengkapannya (KBLI 303) yang telah dimanfaatkan yang dihitung berdasarkan total produksi dibagi kapasitas nasional Perbandingan antara output aktual produksi pesawat terbang dan perlengkapannya dibagi output potensial produksi pesawat terbang dan perlengkapannya pada periode tertentu. Tingkat utilitas pesawat terbang dan perlengkapannya = (Output Aktual produksi pesawat terbang dan perlengkapannya/ Potensial Output produksi pesawat terbang dan perlengkapannya) x 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.01.13.01.01 - Utilisasi Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya 05.01.13.01.01 - Utilisasi Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2013-05-01T00:00:00 05.01.13 KP 05.01.13.01.01 Utilisasi Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya 110 110 02.01.067 Volume Produksi Pembuatan Kapal ribu tonase bobot mati Volume pembangunan kapal baru mengacu pada total kapasitas atau jumlah kapal yang direncanakan dan diproduksi dalam suatu periode tertentu di galangan kapal. Konsep ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kapasitas produksi galangan, jenis kapal yang dibangun, hingga volume pesanan yang diterima oleh industri maritim HS: 89 KBLI: 30111 Jumlah volume dari seluruh kapal baru yang dibangun dalam periode waktu berjalan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.22.05.01.002 - Volume Produksi Pembuatan Kapal 02.22.05.01.002 - Volume Produksi Pembuatan Kapal "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2005-02-22T00:00:00 02.22.05 KP 02.22.05.01.002 Volume Produksi Pembuatan Kapal 111 111 02.01.068 Volume Reparasi Kapal ribu tonase bobot mati Volume reparasi kapal mengacu pada jumlah atau kapasitas kapal yang dapat diperbaiki dalam periode tertentu di suatu galangan kapal. Konsep ini mencakup berbagai kegiatan perbaikan, pemeliharaan, dan overhaul (pembaruan besar) kapal untuk memastikan kapal tetap layak beroperasi sesuai dengan standar keselamatan dan operasional maritim HS: 89 KBLI: 33151 Jumlah volume dari seluruh kapal yang dilakukan reparasi dalam periode waktu berjalan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.22.05.01.001 - Volume Reparasi Kapal 02.22.05.01.001 - Volume Reparasi Kapal "" "" INDUSTRI Nasional No "" "" 2005-02-22T00:00:00 02.22.05 KP 02.22.05.01.001 Volume Reparasi Kapal 112 112 02.01.069 Kontribusi ekspor produk industri non migas terhadap total ekspor persen Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 dan kondisi serta kemampuan keuangan daerah "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000880 - Kontribusi ekspor produk industri non migas terhadap total ekspor INDUSTRI Daerah No "" 880 Perindustrian "" "" "" "" 113 113 02.01.070 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB persen untuk mengukur besarnya peran atau sumbangan sektor industri pengolahan dalam menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada suatu wilayah (kabupaten/kota, provinsi) dalam periode tertentu. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB = (PDRB sektor industri / Total PDRB atas dasar harga berlaku) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001097 - Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB INDUSTRI Daerah No "" 1097 Perindustrian "" "" "" "" 114 114 02.01.071 Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan persen Untuk mengukur seberapa besar proporsi izin usaha industri yang berhasil diterbitkan dibandingkan dengan jumlah permohonan yang masuk dalam periode waktu tertentu. Indikator ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas proses perizinan usaha industri. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001099 - Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan INDUSTRI Daerah No "" 1099 Perdagangan "" "" "" "" 115 115 02.01.072 Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual persen mengukur proporsi pelaku ekonomi kreatif yang telah mendaftarkan dan memiliki hak kekayaan intelektual (HKI) dari karya atau produk kreatif "P_EKI = (EKI_M / EKI_T) * 100% Keterangan: P_EKI = Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual EKI_M = Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual EKI_T = Jumlah total pelaku ekonomi kreatif" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001064 - Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual INDUSTRI Daerah No "" 1064 Pariwisata "" "" "" "" 116 116 02.01.073 Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri persen Untuk mengukur seberapa besar persentase investasi yang benar-benar terlaksana (terealisasi) dibandingkan dengan rencana investasi yang telah disetujui, khususnya di sektor industri dan kawasan industri. "P_investasi = (I_realisasi / I_target) * 100% Keterangan: P_investasi = Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri (%) I_realisasi = Jumlah investasi yang terealisasi I_target = Jumlah target investasi yang ditetapkan" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001098 - Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri INDUSTRI Daerah No "" 1098 Perindustrian "" "" "" "" 117 117 02.02.001 Ekspor Barang dan Jasa persen Ekspor didefiniskan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDB Nasional. "Ekspor Barang dan Jasa (% PDB) = (Ekspor Barang dan Jasa ADHB / PDB ADHB) x 100% Ekspor Barang dan Jasa: Total Ekspor Barang dan Jasa Atas Dasar Harga Berlaku (komponen dalam PDB menurut Pengeluaran) (satuan: Miliar Rupiah) PDB ADHB: Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (satuan: Miliar Rupiah)" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent 22 - Ekspor Barang dan Jasa (% PDB) 05.02.03 - Ekspor Barang dan Jasa 02.19.01.02 - Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan) "" 000039 - Ekspor Barang dan Jasa PERDAGANGAN Nasional, Daerah No "" 39 Perdagangan 5 5.0 PN 05.02.03 Ekspor Barang dan Jasa 118 118 02.02.002 Indeks diversifikasi ekspor - Indeks Diversifikasi Ekspor Per Pulau adalah ukuran yang menunjukkan variasi produk yang diekspor oleh pulau tersebut. Indikator ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada beberapa jenis produk ekspor dengan memperluas ragam produk yang diekspor. Indeks ini dihitung menggunakan Hirschman-Herfindahl Index (HHI), yang mengukur tingkat konsentrasi ekspor berdasarkan kategori produk dengan kode HS 2 Digit di setiap provinsi. Semakin rendah nilai HHI, semakin terdiversifikasi ekspor barang dari provinsi-provinsi di Pulau [Nama Pulau], yang menandakan ketergantungan yang lebih rendah pada beberapa jenis produk saja dan meningkatkan stabilitas ekonomi ekspor daerah. "HHI = (Σ[j=1, ni] ( (xij/Xi)^2 - 1/ni) ) / (1 - 1/ni) xij = nilai ekspor ni = jumlah produk Xi = nilai ekspor Indikator ini kemudian dihitung dengan merata-ratakan HHI provinsi di setiap pulau." Pulau: Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, Papua-Maluku Parent "" "" "" "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" "" "" "" "" 119 119 02.02.002.001 Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Sumatera - Indeks Diversifikasi Ekspor Per Pulau adalah ukuran yang menunjukkan variasi produk yang diekspor oleh pulau tersebut. Indikator ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada beberapa jenis produk ekspor dengan memperluas ragam produk yang diekspor. Indeks ini dihitung menggunakan Hirschman-Herfindahl Index (HHI), yang mengukur tingkat konsentrasi ekspor berdasarkan kategori produk dengan kode HS 2 Digit di setiap provinsi. Semakin rendah nilai HHI, semakin terdiversifikasi ekspor barang dari provinsi-provinsi di Pulau [Nama Pulau], yang menandakan ketergantungan yang lebih rendah pada beberapa jenis produk saja dan meningkatkan stabilitas ekonomi ekspor daerah. "HHI = (Σ[j=1, ni] ( (xij/Xi)^2 - 1/ni) ) / (1 - 1/ni) xij = nilai ekspor ni = jumlah produk Xi = nilai ekspor Indikator ini kemudian dihitung dengan merata-ratakan HHI provinsi di setiap pulau." Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" 05.05.01.04.01 - Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Sumatera 05.05.01.04.01 - Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Sumatera "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.04.01 Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Sumatera 120 120 02.02.002.002 Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Jawa - Indeks Diversifikasi Ekspor Per Pulau adalah ukuran yang menunjukkan variasi produk yang diekspor oleh pulau tersebut. Indikator ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada beberapa jenis produk ekspor dengan memperluas ragam produk yang diekspor. Indeks ini dihitung menggunakan Hirschman-Herfindahl Index (HHI), yang mengukur tingkat konsentrasi ekspor berdasarkan kategori produk dengan kode HS 2 Digit di setiap provinsi. Semakin rendah nilai HHI, semakin terdiversifikasi ekspor barang dari provinsi-provinsi di Pulau [Nama Pulau], yang menandakan ketergantungan yang lebih rendah pada beberapa jenis produk saja dan meningkatkan stabilitas ekonomi ekspor daerah. "HHI = (Σ[j=1, ni] ( (xij/Xi)^2 - 1/ni) ) / (1 - 1/ni) xij = nilai ekspor ni = jumlah produk Xi = nilai ekspor Indikator ini kemudian dihitung dengan merata-ratakan HHI provinsi di setiap pulau." Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" 05.05.01.04.02 - Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Jawa 05.05.01.04.02 - Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Jawa "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.04.02 Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Jawa 121 121 02.02.002.003 Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Bali-Nusra - Indeks Diversifikasi Ekspor Per Pulau adalah ukuran yang menunjukkan variasi produk yang diekspor oleh pulau tersebut. Indikator ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada beberapa jenis produk ekspor dengan memperluas ragam produk yang diekspor. Indeks ini dihitung menggunakan Hirschman-Herfindahl Index (HHI), yang mengukur tingkat konsentrasi ekspor berdasarkan kategori produk dengan kode HS 2 Digit di setiap provinsi. Semakin rendah nilai HHI, semakin terdiversifikasi ekspor barang dari provinsi-provinsi di Pulau [Nama Pulau], yang menandakan ketergantungan yang lebih rendah pada beberapa jenis produk saja dan meningkatkan stabilitas ekonomi ekspor daerah. "HHI = (Σ[j=1, ni] ( (xij/Xi)^2 - 1/ni) ) / (1 - 1/ni) xij = nilai ekspor ni = jumlah produk Xi = nilai ekspor Indikator ini kemudian dihitung dengan merata-ratakan HHI provinsi di setiap pulau." Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" 05.05.01.04.03 - Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Bali-Nusra 05.05.01.04.03 - Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Bali-Nusra "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.04.03 Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Bali-Nusra 122 122 02.02.002.004 Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Kalimantan - Indeks Diversifikasi Ekspor Per Pulau adalah ukuran yang menunjukkan variasi produk yang diekspor oleh pulau tersebut. Indikator ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada beberapa jenis produk ekspor dengan memperluas ragam produk yang diekspor. Indeks ini dihitung menggunakan Hirschman-Herfindahl Index (HHI), yang mengukur tingkat konsentrasi ekspor berdasarkan kategori produk dengan kode HS 2 Digit di setiap provinsi. Semakin rendah nilai HHI, semakin terdiversifikasi ekspor barang dari provinsi-provinsi di Pulau [Nama Pulau], yang menandakan ketergantungan yang lebih rendah pada beberapa jenis produk saja dan meningkatkan stabilitas ekonomi ekspor daerah. "HHI = (Σ[j=1, ni] ( (xij/Xi)^2 - 1/ni) ) / (1 - 1/ni) xij = nilai ekspor ni = jumlah produk Xi = nilai ekspor Indikator ini kemudian dihitung dengan merata-ratakan HHI provinsi di setiap pulau." Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" 05.05.01.04.04 - Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Kalimantan 05.05.01.04.04 - Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Kalimantan "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.04.04 Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Kalimantan 123 123 02.02.002.005 Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Sulawesi - Indeks Diversifikasi Ekspor Per Pulau adalah ukuran yang menunjukkan variasi produk yang diekspor oleh pulau tersebut. Indikator ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada beberapa jenis produk ekspor dengan memperluas ragam produk yang diekspor. Indeks ini dihitung menggunakan Hirschman-Herfindahl Index (HHI), yang mengukur tingkat konsentrasi ekspor berdasarkan kategori produk dengan kode HS 2 Digit di setiap provinsi. Semakin rendah nilai HHI, semakin terdiversifikasi ekspor barang dari provinsi-provinsi di Pulau [Nama Pulau], yang menandakan ketergantungan yang lebih rendah pada beberapa jenis produk saja dan meningkatkan stabilitas ekonomi ekspor daerah. "HHI = (Σ[j=1, ni] ( (xij/Xi)^2 - 1/ni) ) / (1 - 1/ni) xij = nilai ekspor ni = jumlah produk Xi = nilai ekspor Indikator ini kemudian dihitung dengan merata-ratakan HHI provinsi di setiap pulau." Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" 05.05.01.04.05 - Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Sulawesi 05.05.01.04.05 - Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Sulawesi "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.04.05 Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Sulawesi 124 124 02.02.002.006 Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Papua-Maluku - Indeks Diversifikasi Ekspor Per Pulau adalah ukuran yang menunjukkan variasi produk yang diekspor oleh pulau tersebut. Indikator ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada beberapa jenis produk ekspor dengan memperluas ragam produk yang diekspor. Indeks ini dihitung menggunakan Hirschman-Herfindahl Index (HHI), yang mengukur tingkat konsentrasi ekspor berdasarkan kategori produk dengan kode HS 2 Digit di setiap provinsi. Semakin rendah nilai HHI, semakin terdiversifikasi ekspor barang dari provinsi-provinsi di Pulau [Nama Pulau], yang menandakan ketergantungan yang lebih rendah pada beberapa jenis produk saja dan meningkatkan stabilitas ekonomi ekspor daerah. "HHI = (Σ[j=1, ni] ( (xij/Xi)^2 - 1/ni) ) / (1 - 1/ni) xij = nilai ekspor ni = jumlah produk Xi = nilai ekspor Indikator ini kemudian dihitung dengan merata-ratakan HHI provinsi di setiap pulau." Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" 05.05.01.04.06 - Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Papua-Maluku 05.05.01.04.06 - Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Papua-Maluku "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.04.06 Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Papua-Maluku 125 125 02.02.003 Indeks Keberdayaan Konsumen "" Indeks Keberdayaan Konsumen merupakan indeks yang mengukur kesadaran, pemahaman dan kemampuan menerapkan hak dan kewajiban konsumen dalam berinteraksi dengan pasar. Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) mengambarkan kondisi keberdayaan konsumen. Indeks Keberdayaan Konsumen diukur melalui survey eksternal yang menghitung tingkat keberdayaan berdasarkan tahapan pra-pembelian, pembelian, dan pasca pembelian. "" Parent "" 05.05.08.05.01 - Indeks Keberdayaan Konsumen 05.05.08.05.01 - Indeks Keberdayaan Konsumen "" "" PERDAGANGAN Nasional No "" "" 2008-05-05T00:00:00 05.05.08 KP 05.05.08.05.01 Indeks Keberdayaan Konsumen 126 126 02.02.004 Inflasi Harga Bergejolak persen Kecenderungan naiknya harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan pangan bergejolak yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.15.01.01.01 - Inflasi Harga Bergejolak 07.15.01.01.01 - Inflasi Harga Bergejolak "" "" PERDAGANGAN Nasional No "" "" 2001-07-15T00:00:00 07.15.01 KP 07.15.01.01.01 Inflasi Harga Bergejolak 127 127 02.02.005 Nilai Ekspor Ekonomi Kreatif miliar dolar Amerika Serikat Ekspor Ekonomi Kreatif adalah pendapatan dikarenakan kegiatan jual beli produk ekonomi kreatif ke luar negeri dalam kurun waktu satu tahun, dihitung menggunakan Referensi HS Ekraf KBLI BPS 2015 yang mengacu kepada BTKI 20217. Penjumlahan nilai ekspor ekonomi kreatif menggunakan klasifikasi HS Ekraf KBLI BPS 2015 yang mengacu pada BTKI 2017 "" Parent "" 05.05.05.01.03 - Nilai ekspor ekonomi kreatif 05.05.05.01.03 - Nilai ekspor ekonomi kreatif "" "" PERDAGANGAN Nasional No 23010084 "" "" 2005-05-05T00:00:00 05.05.05 KP 05.05.05.01.03 Nilai ekspor ekonomi kreatif 128 128 02.02.006 Jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor pelaku usaha (kumulatif) Merupakan jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor yang tercatat dalam sistem Bea Cukai. Berdasarkan data sistem pencatatan Bea Cukai yaitu CEISA (Customs-Excise Information System and Automation) "" Parent "" 05.05.03.01.02 - Jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor 05.05.03.01.02 - Jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor "" "" PERDAGANGAN Nasional No "" "" 2003-05-05T00:00:00 05.05.03 KP 05.05.03.01.02 Jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor 129 129 02.02.007 Jumlah PTA/FTA/CEPA yang terselesaikan kesepakatan Jumlah Preferential Trade Agreement (PTA)/ Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang terselesaikan adalah jumlah Perundingan Perdagangan Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra PTA/FTA/CEPA yang terselesaikan dalam rangka untuk meningkatkan akses pasar produk Indonesia ke negara mitra PTA/FTA/CEPA sehingga daya saing relatif produk Indonesia meningkat dibandingkan produk negara lain di pasar negara mitra PTA/FTA/CEPA. Jumlah perjanjian perdagangan internasional (PTA/FTA/CEPA) yang ditandatangan oleh Indonesia/ASEAN dan negara mitra PTA/FTA/CEPA. Sektor; Jenis Perundingan: PTA, FTA, CEPA Parent "" 02.09.04.01.03 - Jumlah PTA/FTA/CEPA yang terselesaikan 02.09.04.01.03 - Jumlah PTA/FTA/CEPA yang terselesaikan 17.10.1.(a) - Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati. 000339 - Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati PERDAGANGAN Nasional, Daerah No "" 339 Perdagangan 2004-02-09T00:00:00 02.09.04 KP 02.09.04.01.03 Jumlah PTA/FTA/CEPA yang terselesaikan 130 130 02.02.008 Jumlah usaha e-commerce unit (kumulatif) Kemajuan teknologi yang didukung dengan infrastruktur dan kemudahan regulasi, telah mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha berbasis digital. Kategori usaha yang dilakukan survei oleh BPS mencakup (1) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (2) penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; (3) industri pengolahan; (4) jasa lainnya; (5) pengangkutan dan pergudangan; (6) informasi dan komunikasi; (7) pertanian, kehutanan, dan perikanan; (8) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha; (9) Pendidikan; (10) aktivitas Kesehatan manusia dan aktivitas social; (11) aktivitas professional, ilmiah, dan teknis; (12) kesenian, hiburan, dan rekreasi. Indikator ini menunjukkan jumlah usaha yang mencakup seluruh kategori tersebut di atas yang telah tergabung dalam e-commerce atau telah melakukan penjualan secara digital (online) dalam suatu pulau. Berdasarkan publikasi “Statistik E-commerce 2022/2023” yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menggunakan metode survei. Merupakan penjumlahan dari provinsi-provinsi di suatu pulau. Pulau: Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, Papua-Maluku Parent "" "" "" "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" "" "" "" "" 131 131 02.02.008.001 Jumlah usaha e-commerce di Pulau Sumatera unit (kumulatif) Kemajuan teknologi yang didukung dengan infrastruktur dan kemudahan regulasi, telah mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha berbasis digital. Kategori usaha yang dilakukan survei oleh BPS mencakup (1) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (2) penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; (3) industri pengolahan; (4) jasa lainnya; (5) pengangkutan dan pergudangan; (6) informasi dan komunikasi; (7) pertanian, kehutanan, dan perikanan; (8) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha; (9) Pendidikan; (10) aktivitas Kesehatan manusia dan aktivitas social; (11) aktivitas professional, ilmiah, dan teknis; (12) kesenian, hiburan, dan rekreasi. Indikator ini menunjukkan jumlah usaha yang mencakup seluruh kategori tersebut di atas yang telah tergabung dalam e-commerce atau telah melakukan penjualan secara digital (online) dalam suatu pulau. Berdasarkan publikasi “Statistik E-commerce 2022/2023” yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menggunakan metode survei. Merupakan penjumlahan dari provinsi-provinsi di suatu pulau. Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" 05.05.01.05.01 - Jumlah usaha e-commerce di Pulau Sumatera 05.05.01.05.01 - Jumlah usaha e-commerce di Pulau Sumatera "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.05.01 Jumlah usaha e-commerce di Pulau Sumatera 132 132 02.02.008.002 Jumlah usaha e-commerce di Pulau Jawa unit (kumulatif) Kemajuan teknologi yang didukung dengan infrastruktur dan kemudahan regulasi, telah mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha berbasis digital. Kategori usaha yang dilakukan survei oleh BPS mencakup (1) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (2) penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; (3) industri pengolahan; (4) jasa lainnya; (5) pengangkutan dan pergudangan; (6) informasi dan komunikasi; (7) pertanian, kehutanan, dan perikanan; (8) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha; (9) Pendidikan; (10) aktivitas Kesehatan manusia dan aktivitas social; (11) aktivitas professional, ilmiah, dan teknis; (12) kesenian, hiburan, dan rekreasi. Indikator ini menunjukkan jumlah usaha yang mencakup seluruh kategori tersebut di atas yang telah tergabung dalam e-commerce atau telah melakukan penjualan secara digital (online) dalam suatu pulau. Berdasarkan publikasi “Statistik E-commerce 2022/2023” yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menggunakan metode survei. Merupakan penjumlahan dari provinsi-provinsi di suatu pulau. Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" 05.05.01.05.02 - Jumlah usaha e-commerce di Pulau Jawa 05.05.01.05.02 - Jumlah usaha e-commerce di Pulau Jawa "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.05.02 Jumlah usaha e-commerce di Pulau Jawa 133 133 02.02.008.003 Jumlah usaha e-commerce di Pulau Bali-Nusra unit (kumulatif) Kemajuan teknologi yang didukung dengan infrastruktur dan kemudahan regulasi, telah mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha berbasis digital. Kategori usaha yang dilakukan survei oleh BPS mencakup (1) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (2) penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; (3) industri pengolahan; (4) jasa lainnya; (5) pengangkutan dan pergudangan; (6) informasi dan komunikasi; (7) pertanian, kehutanan, dan perikanan; (8) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha; (9) Pendidikan; (10) aktivitas Kesehatan manusia dan aktivitas social; (11) aktivitas professional, ilmiah, dan teknis; (12) kesenian, hiburan, dan rekreasi. Indikator ini menunjukkan jumlah usaha yang mencakup seluruh kategori tersebut di atas yang telah tergabung dalam e-commerce atau telah melakukan penjualan secara digital (online) dalam suatu pulau. Berdasarkan publikasi “Statistik E-commerce 2022/2023” yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menggunakan metode survei. Merupakan penjumlahan dari provinsi-provinsi di suatu pulau. Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" 05.05.01.05.03 - Jumlah usaha e-commerce di Pulau Bali-Nusra 05.05.01.05.03 - Jumlah usaha e-commerce di Pulau Bali-Nusra "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.05.03 Jumlah usaha e-commerce di Pulau Bali-Nusra 134 134 02.02.008.004 Jumlah usaha e-commerce di Pulau Kalimantan unit (kumulatif) Kemajuan teknologi yang didukung dengan infrastruktur dan kemudahan regulasi, telah mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha berbasis digital. Kategori usaha yang dilakukan survei oleh BPS mencakup (1) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (2) penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; (3) industri pengolahan; (4) jasa lainnya; (5) pengangkutan dan pergudangan; (6) informasi dan komunikasi; (7) pertanian, kehutanan, dan perikanan; (8) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha; (9) Pendidikan; (10) aktivitas Kesehatan manusia dan aktivitas social; (11) aktivitas professional, ilmiah, dan teknis; (12) kesenian, hiburan, dan rekreasi. Indikator ini menunjukkan jumlah usaha yang mencakup seluruh kategori tersebut di atas yang telah tergabung dalam e-commerce atau telah melakukan penjualan secara digital (online) dalam suatu pulau. Berdasarkan publikasi “Statistik E-commerce 2022/2023” yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menggunakan metode survei. Merupakan penjumlahan dari provinsi-provinsi di suatu pulau. Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" 05.05.01.05.04 - Jumlah usaha e-commerce di Pulau Kalimantan 05.05.01.05.04 - Jumlah usaha e-commerce di Pulau Kalimantan "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.05.04 Jumlah usaha e-commerce di Pulau Kalimantan 135 135 02.02.008.005 Jumlah usaha e-commerce di Pulau Sulawesi unit (kumulatif) Kemajuan teknologi yang didukung dengan infrastruktur dan kemudahan regulasi, telah mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha berbasis digital. Kategori usaha yang dilakukan survei oleh BPS mencakup (1) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (2) penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; (3) industri pengolahan; (4) jasa lainnya; (5) pengangkutan dan pergudangan; (6) informasi dan komunikasi; (7) pertanian, kehutanan, dan perikanan; (8) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha; (9) Pendidikan; (10) aktivitas Kesehatan manusia dan aktivitas social; (11) aktivitas professional, ilmiah, dan teknis; (12) kesenian, hiburan, dan rekreasi. Indikator ini menunjukkan jumlah usaha yang mencakup seluruh kategori tersebut di atas yang telah tergabung dalam e-commerce atau telah melakukan penjualan secara digital (online) dalam suatu pulau. Berdasarkan publikasi “Statistik E-commerce 2022/2023” yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menggunakan metode survei. Merupakan penjumlahan dari provinsi-provinsi di suatu pulau. Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" 05.05.01.05.05 - Jumlah usaha e-commerce di Pulau Sulawesi 05.05.01.05.05 - Jumlah usaha e-commerce di Pulau Sulawesi "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.05.05 Jumlah usaha e-commerce di Pulau Sulawesi 136 136 02.02.008.006 Jumlah usaha e-commerce di Pulau Papua-Maluku unit (kumulatif) Kemajuan teknologi yang didukung dengan infrastruktur dan kemudahan regulasi, telah mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha berbasis digital. Kategori usaha yang dilakukan survei oleh BPS mencakup (1) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (2) penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; (3) industri pengolahan; (4) jasa lainnya; (5) pengangkutan dan pergudangan; (6) informasi dan komunikasi; (7) pertanian, kehutanan, dan perikanan; (8) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha; (9) Pendidikan; (10) aktivitas Kesehatan manusia dan aktivitas social; (11) aktivitas professional, ilmiah, dan teknis; (12) kesenian, hiburan, dan rekreasi. Indikator ini menunjukkan jumlah usaha yang mencakup seluruh kategori tersebut di atas yang telah tergabung dalam e-commerce atau telah melakukan penjualan secara digital (online) dalam suatu pulau. Berdasarkan publikasi “Statistik E-commerce 2022/2023” yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menggunakan metode survei. Merupakan penjumlahan dari provinsi-provinsi di suatu pulau. Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" 05.05.01.05.06 - Jumlah usaha e-commerce di Pulau Papua-Maluku 05.05.01.05.06 - Jumlah usaha e-commerce di Pulau Papua-Maluku "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.05.06 Jumlah usaha e-commerce di Pulau Papua-Maluku 137 137 02.02.009 Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi - Disparitas Harga pada Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di antara Kabupaten/Kota di dalam Satu Provinsi "KVH_(bapokting1) = (simpangan_baku / rata_rata)_antarkabkota_bapokting1 KVH_antarwilayah = rata_rata_KVH_seluruh_bapokting KVH_antarwilayah = (KVH_(barang1) + KVH_(barang2) + KVH_(barang_n)) / jumlah_bapokting KVH_(bapokting1) : Nilai koefisien variasi harga (KVH) antar kabupaten/kota pada bapokting ke-1. simpangan_baku : Nilai simpangan baku harga antar kabupaten/kota untuk bapokting ke-1. rata_rata : Nilai rata-rata harga antar kabupaten/kota untuk bapokting ke-1. KVH_antarwilayah : Rata-rata nilai KVH seluruh bapokting. KVH_(barang1), KVH_(barang2), KVH_(barang_n) : Nilai KVH masing-masing barang pada bapokting yang dianalisis. jumlah_bapokting : Jumlah total bapokting yang dihitung dalam analisis." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000037 - Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi PERDAGANGAN Daerah No "" 37 Perdagangan "" "" "" "" 138 138 02.02.010 Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB persen Besaran nilai sektor informasi dan komunikasi terhadap kontribusi PDB "" "" Parent "" 02.14.001.001 - Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB 02.14.001.001 - Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB "" "" PERDAGANGAN Internasional No "" "" "" "" 02.14.001.001 Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB 139 139 02.02.011 Kontribusi Ekspor Barang Indonesia terhadap Ekspor Barang Dunia persen Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia mencerminkan proporsi atau persentase dari total ekspor Indonesia terhadap total ekspor barang dunia. Indikator ini memberikan gambaran tentang seberapa besar peran Indonesia dalam ekspor global. Rumus: Kontribusi Ekspor Barang Indonesia Terhadap Total Ekspor Barang Dunia = Total Nilai Ekspor Indonesia / Total Nilai Ekspor Dunia x 100% Keterangan: Kontribusi Ekspor Barang Indonesia dalam satuan persen (%) Total Nilai Ekspor Indonesia: Total nilai ekspor barang Indonesia ke seluruh negara di dunia (US$) Total Nilai Ekspor Dunia: Total nilai ekspor barang seluruh negara di dunia (US$) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.05.01.01 - Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia 05.05.01.01 - Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia 17.11.1.(a) - Kontribusi Ekspor Barang Indonesia terhadap Ekspor Barang Dunia. "" PERDAGANGAN Nasional No "versi 2025.01: 02.02.011, 02.02.012 versi 2025.02: 02.02.011" "" 5.04999999999999982236431605997495353221893310546875 5.05 PP 05.05.01.01 Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia 140 140 02.02.013 Kontribusi ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi Indonesia terhadap total ekspor produk Indonesia persen Industri berteknologi menengah dan tinggi adalah industri- industri dengan klasifikasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) 2020 sebagai berikut: Kode Deskripsi 20 Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia 21Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional 252 Industri senjata dan amunisi 26 Industri komputer, barang elektronik dan optik 27 Industri peralatan listrik 28 Industri mesin dan perlengkapan ytdl (yang tidak termasuk dalam lainnya) 29 Industri mesin dan perlengkapan ytdl 30 Industri alat angkutan lainnya (kecuali 301, pembuatan kapal dan perahu) 325 Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya Teknologi tinggi tidak hanya dinilai dari produk, namun juga proses dalam menghasilkan produk tersebut yang telah menggunakan teknologi tinggi. Kontribusi ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi Indonesia terhadap total ekspor produk Indonesia diperoleh dengan membagi jumlah ekspor produk industri berteknologi menengah dan tinggi dengan total jumlah ekspor produk, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Rumus: P EPIBT = EPIBT / EP x 100 Keterangan: P EPIBT: Proporsi ekspor produk industri berteknologi menengah dan tinggi. EPIBT: Jumlah ekspor produk industri berteknologi menengah dan tinggi. EP : (Total) ekspor produk. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.05.02.01.01 - Kontribusi ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi Indonesia terhadap total ekspor produk Indonesia 05.05.02.01.01 - Kontribusi ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi Indonesia terhadap total ekspor produk Indonesia 9.b.1.(a) - Kontribusi ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi Indonesia terhadap total ekspor produk Indonesia. 000220 - Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi. PERDAGANGAN Nasional, Daerah No "" 220 Perindustrian 2002-05-05T00:00:00 05.05.02 KP 05.05.02.01.01 Kontribusi ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi Indonesia terhadap total ekspor produk Indonesia 141 141 02.02.014 Kontribusi pangsa pasar ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi terhadap dunia persen Merupakan persentase ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi Indonesia terhadap total ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi dunia. Kontribusi ekspor produk berteknologi menengah tinggi Indonesia terhadap total ekspor produk berteknologi menengah tinggi dunia = (Nilai ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi Indonesia pada tahun t / Total nilai ekspor produk berteknologi tinggi Dunia pada tahun t) x100% "" Parent "" 05.05.02.01.03 - Kontribusi pangsa pasar ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi terhadap dunia 05.05.02.01.03 - Kontribusi pangsa pasar ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi terhadap dunia "" "" PERDAGANGAN Nasional No "" "" 2002-05-05T00:00:00 05.05.02 KP 05.05.02.01.03 Kontribusi pangsa pasar ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi terhadap dunia 142 142 02.02.015 Kontribusi pangsa pasar ekspor produk industri berbasis sumber daya alam terhadap dunia persen Merupakan persentase ekspor produk industri berbasis sumber daya alam Indonesia terhadap ekspor produk berbasis SDA dunia untuk produk industri berbasis sumber daya alam berdasarkan klasifikasi Lall. Kontribusi ekspor produk Industri berbasis SDA Indonesia terhadap total ekspor produk pertanian dunia = (Nilai ekspor produk Industri berbasis SDA Indonesia pada tahun t / Total nilai ekspor produk Industri berbasis SDA Dunia pada tahun t) x100% "" Parent "" 05.05.04.01.03 - Kontribusi pangsa pasar ekspor produk industri berbasis sumber daya alam terhadap dunia 05.05.04.01.03 - Kontribusi pangsa pasar ekspor produk industri berbasis sumber daya alam terhadap dunia "" "" PERDAGANGAN Nasional No "" "" 2004-05-05T00:00:00 05.05.04 KP 05.05.04.01.03 Kontribusi pangsa pasar ekspor produk industri berbasis sumber daya alam terhadap dunia 143 143 02.02.016 Kontribusi pangsa pasar ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi terhadap dunia persen Merupakan persentase ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi Indonesia terhadap total ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi. Produk penyerap tenaga kerja tinggi yang dimaksud adalah produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang labor intensive dan melakukan proses produksi dengan teknologi rendah. Kontribusi ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi (berteknologi rendah) Indonesia terhadap total ekspor dunia untuk produk tersebut = (Nilai ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi (berteknologi rendah) Indonesia pada tahun t / Total nilai ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi (berteknologi rendah) Dunia pada tahun t) x100% "" Parent "" 05.05.03.01.01 - Kontribusi pangsa pasar ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi terhadap dunia 05.05.03.01.01 - Kontribusi pangsa pasar ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi terhadap dunia "" "" PERDAGANGAN Nasional No "" "" 2003-05-05T00:00:00 05.05.03 KP 05.05.03.01.01 Kontribusi pangsa pasar ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi terhadap dunia 144 144 02.02.017 Kontribusi pangsa pasar ekspor produk pertanian terhadap dunia persen Merupakan persentase ekspor produk pertanian Indonesia terhadap total ekspor produk pertanian dunia. Dalam hal ini, produk pertanian didefinisikan sebagai kelompok produk yang terdiri atas pertanian dasar (seperti: gandum, susu, dan hewan hidup) dan produk pertanian turunan (seperti: roti, mentega, minyak dan daging, coklat, yogurt, serta sosis), termasuk wines, produk tembakau, serat (katun, wol, dan sutra), dan juga kulit hewan mentah untuk produksi kerajinan kulit dalam klasifikasi WTO. Kontribusi ekspor produk pertanian Indonesia terhadap total ekspor produk pertanian dunia = (Nilai ekspor produk pertanian Indonesia pada tahun t / Total nilai ekspor produk pertanian Dunia pada tahun t) x100% "" Parent "" 05.05.04.01.02 - Kontribusi pangsa pasar ekspor produk pertanian terhadap dunia 05.05.04.01.02 - Kontribusi pangsa pasar ekspor produk pertanian terhadap dunia "" "" PERDAGANGAN Nasional No "" "" 2004-05-05T00:00:00 05.05.04 KP 05.05.04.01.02 Kontribusi pangsa pasar ekspor produk pertanian terhadap dunia 145 145 02.02.018 Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB persen Perdagangan besar dan eceran yang dimaksud adalah perdgangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang merupakan salah satu komponen dalam PDRB berdasarkan lapangan usaha. Perdgangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terdiri dari dua subsektor yaitu (1) Perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya serta (2) Perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor. Indikator ini memberikan gambaran mengenai seberapa besar sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, berkontribusi terhadap PDRB di setiap pulau tersebut. Indikator ini penting untuk mengukur peran sektor perdagangan dalam perekonomian di pulau tersebut dan bagaimana sektor ini mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di wilayah tersebut. "Kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di setiap provinsi di pulau tersebut pada tahun t = (Nilai perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di setiap provinsi di pulau tersebut pada tahun t / Nilai PDRB ADHB di setiap provinsi di pulau tersebut pada tahun t) x100% Dari hasil kontribusi PDBE per provinsi, kemudian dirata-ratakan hasil per provinsi tersebut di setiap pulau." Pulau: Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, Papua-Maluku Parent "" "" "" "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" "" "" "" "" 146 146 02.02.018.001 Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Sumatera persen Perdagangan besar dan eceran yang dimaksud adalah perdgangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang merupakan salah satu komponen dalam PDRB berdasarkan lapangan usaha. Perdgangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terdiri dari dua subsektor yaitu (1) Perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya serta (2) Perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor. Indikator ini memberikan gambaran mengenai seberapa besar sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, berkontribusi terhadap PDRB di setiap pulau tersebut. Indikator ini penting untuk mengukur peran sektor perdagangan dalam perekonomian di pulau tersebut dan bagaimana sektor ini mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di wilayah tersebut. "Kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di setiap provinsi di pulau tersebut pada tahun t = (Nilai perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di setiap provinsi di pulau tersebut pada tahun t / Nilai PDRB ADHB di setiap provinsi di pulau tersebut pada tahun t) x100% Dari hasil kontribusi PDBE per provinsi, kemudian dirata-ratakan hasil per provinsi tersebut di setiap pulau." Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" 05.05.01.02.01 - Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Sumatera 05.05.01.02.01 - Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Sumatera "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.02.01 Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Sumatera 147 147 02.02.018.002 Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Jawa persen Perdagangan besar dan eceran yang dimaksud adalah perdgangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang merupakan salah satu komponen dalam PDRB berdasarkan lapangan usaha. Perdgangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terdiri dari dua subsektor yaitu (1) Perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya serta (2) Perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor. Indikator ini memberikan gambaran mengenai seberapa besar sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, berkontribusi terhadap PDRB di setiap pulau tersebut. Indikator ini penting untuk mengukur peran sektor perdagangan dalam perekonomian di pulau tersebut dan bagaimana sektor ini mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di wilayah tersebut. "Kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di setiap provinsi di pulau tersebut pada tahun t = (Nilai perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di setiap provinsi di pulau tersebut pada tahun t / Nilai PDRB ADHB di setiap provinsi di pulau tersebut pada tahun t) x100% Dari hasil kontribusi PDBE per provinsi, kemudian dirata-ratakan hasil per provinsi tersebut di setiap pulau." Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" 05.05.01.02.02 - Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Jawa 05.05.01.02.02 - Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Jawa "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.02.02 Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Jawa 148 148 02.02.018.003 Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Bali-Nusra persen Perdagangan besar dan eceran yang dimaksud adalah perdgangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang merupakan salah satu komponen dalam PDRB berdasarkan lapangan usaha. Perdgangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terdiri dari dua subsektor yaitu (1) Perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya serta (2) Perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor. Indikator ini memberikan gambaran mengenai seberapa besar sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, berkontribusi terhadap PDRB di setiap pulau tersebut. Indikator ini penting untuk mengukur peran sektor perdagangan dalam perekonomian di pulau tersebut dan bagaimana sektor ini mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di wilayah tersebut. "Kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di setiap provinsi di pulau tersebut pada tahun t = (Nilai perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di setiap provinsi di pulau tersebut pada tahun t / Nilai PDRB ADHB di setiap provinsi di pulau tersebut pada tahun t) x100% Dari hasil kontribusi PDBE per provinsi, kemudian dirata-ratakan hasil per provinsi tersebut di setiap pulau." Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" 05.05.01.02.03 - Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Bali-Nusra 05.05.01.02.03 - Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Bali-Nusra "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.02.03 Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Bali-Nusra 149 149 02.02.018.004 Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Kalimantan persen Perdagangan besar dan eceran yang dimaksud adalah perdgangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang merupakan salah satu komponen dalam PDRB berdasarkan lapangan usaha. Perdgangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terdiri dari dua subsektor yaitu (1) Perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya serta (2) Perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor. Indikator ini memberikan gambaran mengenai seberapa besar sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, berkontribusi terhadap PDRB di setiap pulau tersebut. Indikator ini penting untuk mengukur peran sektor perdagangan dalam perekonomian di pulau tersebut dan bagaimana sektor ini mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di wilayah tersebut. "Kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di setiap provinsi di pulau tersebut pada tahun t = (Nilai perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di setiap provinsi di pulau tersebut pada tahun t / Nilai PDRB ADHB di setiap provinsi di pulau tersebut pada tahun t) x100% Dari hasil kontribusi PDBE per provinsi, kemudian dirata-ratakan hasil per provinsi tersebut di setiap pulau." Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" 05.05.01.02.04 - Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Kalimantan 05.05.01.02.04 - Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Kalimantan "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.02.04 Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Kalimantan 150 150 02.02.018.005 Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Sulawesi persen Perdagangan besar dan eceran yang dimaksud adalah perdgangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang merupakan salah satu komponen dalam PDRB berdasarkan lapangan usaha. Perdgangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terdiri dari dua subsektor yaitu (1) Perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya serta (2) Perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor. Indikator ini memberikan gambaran mengenai seberapa besar sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, berkontribusi terhadap PDRB di setiap pulau tersebut. Indikator ini penting untuk mengukur peran sektor perdagangan dalam perekonomian di pulau tersebut dan bagaimana sektor ini mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di wilayah tersebut. "Kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di setiap provinsi di pulau tersebut pada tahun t = (Nilai perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di setiap provinsi di pulau tersebut pada tahun t / Nilai PDRB ADHB di setiap provinsi di pulau tersebut pada tahun t) x100% Dari hasil kontribusi PDBE per provinsi, kemudian dirata-ratakan hasil per provinsi tersebut di setiap pulau." Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" 05.05.01.02.05 - Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Sulawesi 05.05.01.02.05 - Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Sulawesi "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.02.05 Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Sulawesi 151 151 02.02.018.006 Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Papua-Maluku persen Perdagangan besar dan eceran yang dimaksud adalah perdgangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang merupakan salah satu komponen dalam PDRB berdasarkan lapangan usaha. Perdgangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terdiri dari dua subsektor yaitu (1) Perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya serta (2) Perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor. Indikator ini memberikan gambaran mengenai seberapa besar sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, berkontribusi terhadap PDRB di setiap pulau tersebut. Indikator ini penting untuk mengukur peran sektor perdagangan dalam perekonomian di pulau tersebut dan bagaimana sektor ini mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di wilayah tersebut. "Kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di setiap provinsi di pulau tersebut pada tahun t = (Nilai perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di setiap provinsi di pulau tersebut pada tahun t / Nilai PDRB ADHB di setiap provinsi di pulau tersebut pada tahun t) x100% Dari hasil kontribusi PDBE per provinsi, kemudian dirata-ratakan hasil per provinsi tersebut di setiap pulau." Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" 05.05.01.02.06 - Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Papua-Maluku 05.05.01.02.06 - Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Papua-Maluku "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.02.06 Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Papua-Maluku 152 152 02.02.019 Laju Pertumbuhan Ekspor Produk Nonmigas persen Pertumbuhan atau peningkatan ekspor komoditas dan produk selain minyak dan gas dibandingkan tahun sebelumnya. "e = ((E_t - E_(t-1)) / E_(t-1)) * 100% Keterangan: e : Pertumbuhan ekspor produk nonmigas E : Ekspor nonmigas E_t : Nilai ekspor nonmigas pada tahun ke-t E_(t-1) : Nilai ekspor nonmigas pada tahun sebelumnya (t-1) " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000340 - Pertumbuhan ekspor produk non migas 000426 - Pertumbuhan nilai ekspor non migas" PERDAGANGAN Daerah No 26010004 "" 340 Perindustrian "" "" "" "" 153 153 02.02.020 Nilai ekspor barang miliar rupiah Transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari residen suatu wilayah Provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri (non-resident). Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Indikator ini merupakan penjumlahan dari nilai ekspor barang provinsi di setiap pulau. Ekspor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Pada indikator ini, nilai ekspor barang per provinsi menggunakan nilai ekspor barang per provinsi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang kemudian dijumlahkan per provinsi-provinsinya di setiap pulau. Pulau: Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, Papua-Maluku Parent "" "" "" "" 001164 - Nilai Ekspor Barang di Proviinsi PERDAGANGAN Nasional, Daerah Yes "" 1164 Perdagangan "" "" "" "" 154 154 02.02.020.001 Nilai ekspor barang di Pulau Sumatera miliar rupiah Transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari residen suatu wilayah Provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri (non-resident). Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Indikator ini merupakan penjumlahan dari nilai ekspor barang provinsi di setiap pulau. Ekspor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Pada indikator ini, nilai ekspor barang per provinsi menggunakan nilai ekspor barang per provinsi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang kemudian dijumlahkan per provinsi-provinsinya di setiap pulau. Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" 05.05.01.03.01 - Nilai ekspor barang di Pulau Sumatera 05.05.01.03.01 - Nilai ekspor barang di Pulau Sumatera "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.03.01 Nilai ekspor barang di Pulau Sumatera 155 155 02.02.020.002 Nilai ekspor barang di Pulau Jawa miliar rupiah Transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari residen suatu wilayah Provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri (non-resident). Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Indikator ini merupakan penjumlahan dari nilai ekspor barang provinsi di setiap pulau. Ekspor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Pada indikator ini, nilai ekspor barang per provinsi menggunakan nilai ekspor barang per provinsi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang kemudian dijumlahkan per provinsi-provinsinya di setiap pulau. Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" 05.05.01.03.02 - Nilai ekspor barang di Pulau Jawa 05.05.01.03.02 - Nilai ekspor barang di Pulau Jawa "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.03.02 Nilai ekspor barang di Pulau Jawa 156 156 02.02.020.003 Nilai ekspor barang di Pulau Bali-Nusra miliar rupiah Transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari residen suatu wilayah Provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri (non-resident). Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Indikator ini merupakan penjumlahan dari nilai ekspor barang provinsi di setiap pulau. Ekspor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Pada indikator ini, nilai ekspor barang per provinsi menggunakan nilai ekspor barang per provinsi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang kemudian dijumlahkan per provinsi-provinsinya di setiap pulau. Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" 05.05.01.03.03 - Nilai ekspor barang di Pulau Bali-Nusra 05.05.01.03.03 - Nilai ekspor barang di Pulau Bali-Nusra "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.03.03 Nilai ekspor barang di Pulau Bali-Nusra 157 157 02.02.020.004 Nilai ekspor barang di Pulau Kalimantan miliar rupiah Transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari residen suatu wilayah Provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri (non-resident). Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Indikator ini merupakan penjumlahan dari nilai ekspor barang provinsi di setiap pulau. Ekspor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Pada indikator ini, nilai ekspor barang per provinsi menggunakan nilai ekspor barang per provinsi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang kemudian dijumlahkan per provinsi-provinsinya di setiap pulau. Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" 05.05.01.03.04 - Nilai ekspor barang di Pulau Kalimantan 05.05.01.03.04 - Nilai ekspor barang di Pulau Kalimantan "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.03.04 Nilai ekspor barang di Pulau Kalimantan 158 158 02.02.020.005 Nilai ekspor barang di Pulau Sulawesi miliar rupiah Transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari residen suatu wilayah Provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri (non-resident). Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Indikator ini merupakan penjumlahan dari nilai ekspor barang provinsi di setiap pulau. Ekspor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Pada indikator ini, nilai ekspor barang per provinsi menggunakan nilai ekspor barang per provinsi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang kemudian dijumlahkan per provinsi-provinsinya di setiap pulau. Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" 05.05.01.03.05 - Nilai ekspor barang di Pulau Sulawesi 05.05.01.03.05 - Nilai ekspor barang di Pulau Sulawesi "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.03.05 Nilai ekspor barang di Pulau Sulawesi 159 159 02.02.020.006 Nilai ekspor barang di Pulau Papua-Maluku miliar rupiah Transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari residen suatu wilayah Provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri (non-resident). Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Indikator ini merupakan penjumlahan dari nilai ekspor barang provinsi di setiap pulau. Ekspor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Pada indikator ini, nilai ekspor barang per provinsi menggunakan nilai ekspor barang per provinsi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang kemudian dijumlahkan per provinsi-provinsinya di setiap pulau. Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" 05.05.01.03.06 - Nilai ekspor barang di Pulau Papua-Maluku 05.05.01.03.06 - Nilai ekspor barang di Pulau Papua-Maluku "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.03.06 Nilai ekspor barang di Pulau Papua-Maluku 160 160 02.02.021 Nilai ekspor barang ke Australia dalam Rangka Utilisasi IA-CEPA miliar dolar Amerika Serikat Data nilai ekspor Indonesia ke Australia digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis utilisasi IA-CEPA. Adapun data ekspor berdasarkan preferensi tarif dan ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian tersebut masih belum dapat digunakan karena adanya keterbatasan serta belum tersedianya data yang valid. "Berdasarkan data dari Trademap https://www.trademap.org/" "" Parent "" 05.05.07.01.04 - Nilai ekspor barang ke Australia dalam Rangka Utilisasi IA-CEPA 05.05.07.01.04 - Nilai ekspor barang ke Australia dalam Rangka Utilisasi IA-CEPA "" "" PERDAGANGAN Internasional No "" "" 2007-05-05T00:00:00 05.05.07 KP 05.05.07.01.04 Nilai ekspor barang ke Australia dalam Rangka Utilisasi IA-CEPA 161 161 02.02.022 Nilai ekspor barang ke Chile dalam Rangka Utilisasi Indonesia-Chile CEPA miliar dolar Amerika Serikat Data nilai ekspor Indonesia ke Chile digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis utilisasi Indonesia-Chile CEPA. Adapun data ekspor berdasarkan preferensi tarif dan ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian tersebut masih belum dapat digunakan karena adanya keterbatasan serta belum tersedianya data yang valid. "Berdasarkan data dari Trademap https://www.trademap.org/" "" Parent "" 05.05.07.01.08 - Nilai ekspor barang ke Chile dalam Rangka Utilisasi Indonesia-Chile CEPA 05.05.07.01.08 - Nilai ekspor barang ke Chile dalam Rangka Utilisasi Indonesia-Chile CEPA "" "" PERDAGANGAN Internasional No "" "" 2007-05-05T00:00:00 05.05.07 KP 05.05.07.01.08 Nilai ekspor barang ke Chile dalam Rangka Utilisasi Indonesia-Chile CEPA 162 162 02.02.023 Nilai ekspor barang ke Jepang dalam Rangka Utilisasi IJEPA miliar dolar Amerika Serikat Data nilai ekspor Indonesia ke Jepang digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis utilisasi IJEPA. Adapun data ekspor berdasarkan preferensi tarif dan ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian tersebut masih belum dapat digunakan karena adanya keterbatasan serta belum tersedianya data yang valid. "Berdasarkan data dari Trademap https://www.trademap.org/" "" Parent "" 05.05.07.01.05 - Nilai ekspor barang ke Jepang dalam Rangka Utilisasi IJEPA 05.05.07.01.05 - Nilai ekspor barang ke Jepang dalam Rangka Utilisasi IJEPA "" "" PERDAGANGAN Internasional No "" "" 2007-05-05T00:00:00 05.05.07 KP 05.05.07.01.05 Nilai ekspor barang ke Jepang dalam Rangka Utilisasi IJEPA 163 163 02.02.024 Nilai ekspor barang ke Korea dalam Rangka Utilisasi IK-CEPA miliar dolar Amerika Serikat Data nilai ekspor Indonesia ke Korea digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis utilisasi IK-CEPA. Adapun data ekspor berdasarkan preferensi tarif dan ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian tersebut masih belum dapat digunakan karena adanya keterbatasan serta belum tersedianya data yang valid. "Berdasarkan data dari Trademap https://www.trademap.org/" "" Parent "" 05.05.07.01.07 - Nilai ekspor barang ke Korea dalam Rangka Utilisasi IK-CEPA 05.05.07.01.07 - Nilai ekspor barang ke Korea dalam Rangka Utilisasi IK-CEPA "" "" PERDAGANGAN Internasional No "" "" 2007-05-05T00:00:00 05.05.07 KP 05.05.07.01.07 Nilai ekspor barang ke Korea dalam Rangka Utilisasi IK-CEPA 164 164 02.02.025 Nilai ekspor barang ke negara-negara EFTA dalam Rangka Utilisasi Indonesia-EFTA CEPA miliar dolar Amerika Serikat Total nilai ekspor barang Indonesia ke negara-negara yang tergabung dalam EFTA yaitu Switzerland, Iceland, Norway, dan Liechtenstein. Penjumlahan nilai ekspor ke negara-negara yang tergabung dalam EFTA "" Parent "" 05.05.07.01.03 - Nilai ekspor barang ke negara-negara EFTA dalam Rangka Utilisasi Indonesia-EFTA CEPA 05.05.07.01.03 - Nilai ekspor barang ke negara-negara EFTA dalam Rangka Utilisasi Indonesia-EFTA CEPA "" "" PERDAGANGAN Internasional No "" "" 2007-05-05T00:00:00 05.05.07 KP 05.05.07.01.03 Nilai ekspor barang ke negara-negara EFTA dalam Rangka Utilisasi Indonesia-EFTA CEPA 165 165 02.02.026 Nilai ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam ASEAN miliar dolar Amerika Serikat Total nilai ekspor barang Indonesia ke negara-negara yang tergabung dalam ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Viet Nam, dan Timor Leste. Penjumlahan nilai ekspor ke negara-negara yang tergabung dalam ASEAN "" Parent "" 05.05.07.01.02 - Nilai ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam ASEAN 05.05.07.01.02 - Nilai ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam ASEAN "" "" PERDAGANGAN Internasional No "" "" 2007-05-05T00:00:00 05.05.07 KP 05.05.07.01.02 Nilai ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam ASEAN 166 166 02.02.027 Nilai Ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam RCEP miliar dolar Amerika Serikat Total nilai ekspor barang Indonesia ke negara-negara yang tergabung dalam RCEP yaitu Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Viet Nam, China, Japan, Korea Rep., Australia, New Zealand, dan India. Penjumlahan nilai ekspor ke negara-negara yang tergabung dalam RCEP "" Parent "" 05.05.07.01.01 - Nilai Ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam RCEP 05.05.07.01.01 - Nilai Ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam RCEP "" "" PERDAGANGAN Internasional No "" "" 2007-05-05T00:00:00 05.05.07 KP 05.05.07.01.01 Nilai Ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam RCEP 167 167 02.02.028 Nilai ekspor barang ke UAE dalam Rangka Utilisasi IUAE-CEPA miliar dolar Amerika Serikat Data nilai ekspor Indonesia ke UAE digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis utilisasi IUAE-CEPA. Adapun data ekspor berdasarkan preferensi tarif dan ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian tersebut masih belum dapat digunakan karena adanya keterbatasan serta belum tersedianya data yang valid. "Berdasarkan data dari Trademap https://www.trademap.org/" "" Parent "" 05.05.07.01.06 - Nilai ekspor barang ke UAE dalam Rangka Utilisasi IUAE-CEPA 05.05.07.01.06 - Nilai ekspor barang ke UAE dalam Rangka Utilisasi IUAE-CEPA "" "" PERDAGANGAN Internasional No "" "" 2007-05-05T00:00:00 05.05.07 KP 05.05.07.01.06 Nilai ekspor barang ke UAE dalam Rangka Utilisasi IUAE-CEPA 168 168 02.02.029 Nilai Ekspor Halal/PDB persen Nilai ekspor halal/PDB menunjukkan kontribusi nilai perdagangan internasional produk-produk yang memenuhi standar halal, baik dalam bentuk barang maupun jasa, ke pasar global terhadap PDB. Produk halal yang diekspor mencakup berbagai kategori, seperti makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, fesyen muslim, hingga jasa seperti PRM. Penghitungan nilai ekspor halal/PDB diperoleh pembagian nilai barang dan jasa yang telah dikodifikasi produk halal terhadap nilai PDB Nominal. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.13.02.01.01 - Nilai Ekspor Halal/PDB 02.13.02.01.01 - Nilai Ekspor Halal/PDB "" "" PERDAGANGAN Nasional No "" "" 2002-02-13T00:00:00 02.13.02 KP 02.13.02.01.01 Nilai Ekspor Halal/PDB 169 169 02.02.031 Nilai Ekspor Industri Perkapalan ribu dolar Amerika Serikat Nilai ekspor ini mencakup pembuatan kapal, perahu, dan struktur bangunan terapung. HS: 89 Total nilai ekspor produk industri perkapalan (HS 89) dalam satu periode waktu berjalan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.22.05.01.003 - Nilai Ekspor Industri Perkapalan 02.22.05.01.003 - Nilai Ekspor Industri Perkapalan "" "" PERDAGANGAN Internasional No "" "" 2005-02-22T00:00:00 02.22.05 KP 02.22.05.01.003 Nilai Ekspor Industri Perkapalan 170 170 02.02.032 Nilai ekspor jasa bisnis lainnya miliar dolar Amerika Serikat Bank Indonesia mengklasifikasikan Jasa Bisnis Lainnya sebagai sektor jasa yang meliputi berbagai kegiatan yang terkait dengan layanan yang mendukung operasi bisnis, seperti jasa konsultasi, administrasi, profesional, penelitian, periklanan, akuntansi, dan layanan lainnya yang tidak termasuk dalam kategori-kategori jasa spesifik seperti jasa transportasi, konstruksi, atau keuangan. Berdasarkan data pada Tabel Neraca Pembayaran (BoP) dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan (SEKI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (bi.go.id) "" Parent "" 05.05.05.01.02 - Nilai ekspor jasa bisnis lainnya 05.05.05.01.02 - Nilai ekspor jasa bisnis lainnya "" "" PERDAGANGAN Nasional No "" "" 2005-05-05T00:00:00 05.05.05 KP 05.05.05.01.02 Nilai ekspor jasa bisnis lainnya 171 171 02.02.033 Nilai ekspor jasa Indonesia miliar dolar Amerika Serikat Merupakan total nilai ekspor jasa-jasa yang dilakukan oleh Indonesia. Klasifikasi ekspor jasa berdasarkan sektornya mengacu pada Bank Indonesia yang terdiri dari sektor jasa manufaktur, jasa pemeliharaan dan perbaikan, jasa transportasi, jasa perjalanan, jasa konstruksi, jasa asuransi dan dana pension, jasa keuangan, biaya penggunaan kekayaan intelektual, jasa telekomunikasi komputer dan informasi, jasa bisnis lainnya, jasa personal kultural dan rekreasi, serta jasa pemerintah. Berdasarkan data pada Tabel Neraca Pembayaran (BoP) dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan (SEKI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (bi.go.id) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.05.01.02 - Nilai ekspor jasa Indonesia 05.05.01.02 - Nilai ekspor jasa Indonesia 17.11.1.(b) - Nilai Ekspor Jasa Indonesia. "" PERDAGANGAN Nasional No "" "" 5.04999999999999982236431605997495353221893310546875 5.05 PP 05.05.01.02 Nilai ekspor jasa Indonesia 172 172 02.02.034 Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi miliar dolar Amerika Serikat Jasa Telekomunikasi, Komputer dan Informasi dapat didefinisikan sebagai jasa yang meliputi jasa penyiaran atau transmisi informasi (dalam bentuk suara, gambar, data, atau informasi lainnya) melalui media komunikasi, layanan perangkat keras & lunak, pemrosesan data, serta layanan berita dan jasa informasi lainnya yang penggunanya ialah masyarakat luar negeri Berdasarkan data pada Tabel Neraca Pembayaran (BoP) dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan (SEKI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (bi.go.id) "" Parent "" 05.05.05.01.01 - Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi 05.05.05.01.01 - Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi "" "" PERDAGANGAN Nasional No "" "" 2005-05-05T00:00:00 05.05.05 KP 05.05.05.01.01 Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi 173 173 02.02.035 Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas - Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas mengacu pada total nilai ekspor dari produk industri yang bukan berasal dari sektor migas (minyak dan gas). Produk industri pengolahan nonmigas meliputi berbagai barang manufaktur, seperti tekstil, elektronik, makanan, dan produk kimia. Nilai ekspor diukur dalam dolar Amerika Serikat (USD) dan mencerminkan besarnya kontribusi sektor industri dalam perdagangan internasional. Nilai_Ekspor_Produk_Industri_Pengolahan_Nonmigas = Total_Nilai_Ekspor_Produk_Industri - Nilai_Ekspor_Produk_Migas Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000689 - Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar) PERDAGANGAN Daerah No "" 689 Perindustrian "" "" "" "" 174 174 02.02.036 Nilai ekspor produk kehutanan miliar dolar Amerika Serikat Menghitung nilai ekspor produk sektor kehutanan seperti hasil hutan kayu dan Tumbuhan Satwa Liar (TSL) Penjumlahan nilai ekspor hasil hutan kayu dan TSL dalam satu tahun Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.21.01.01.02 - Nilai ekspor produk kehutanan 02.21.01.01.02 - Nilai ekspor produk kehutanan "" "" PERDAGANGAN Nasional No "" "" 2001-02-21T00:00:00 02.21.01 KP 02.21.01.01.02 Nilai ekspor produk kehutanan 175 175 02.02.038 Nilai pembelian perdagangan antar wilayah triliun rupiah Perdagangan antar wilayah terdiri dari penjualan dan pembelian antar wilayah. Perdagangan antar wilayah memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat dengan menggambarkan alur pergerakan barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Nilai pembelian perdagangan antarwilayah per pulau didefinisikan sebagai penjumlahan dari nilai pembelian per provinsi dalam satu pulau. Ketersediaan dan kebutuhan komoditas yang berbeda di setiap provinsi, serta fluktuasi dan disparitas harga barang pokok yang cukup signifikan antar daerah, menjadi faktor pendorong utama terjadinya perdagangan antar wilayah. Sebagai contoh, nilai pembelian barang dari provinsi Sumatera Utara dari provinsi lain, nilai pembelian barang dari provinsi Sumatera Barat dari provinsi lain, dan seterusnya yang kemudian diintegrasikan sehingga mencerminkan aktivitas perdagangan antar wilayah Pulau Sumatera. Berdasarkan publikasi Perdagangan Antar Wilayah Tahun 2022 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, metode yang digunakan adalah teknik mirror. Teknik ini digunakan dengan dasar asumsi bahwa volume dan nilai pembelian barang yang dilakukan oleh daerah A dari daerah B sama dengan volume dan nilai penjualan barang tersebut oleh daerah B ke daerah A. Dalam indikator ini yang digunakan adalah penjumlahan dari nilai pembelian per provinsi dalam satu pulau. Pulau: Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, Papua-Maluku Parent "" "" "" "" 001165 - Nilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Provinsi PERDAGANGAN Nasional, Daerah Yes "" 1165 Perdagangan "" "" "" "" 176 176 02.02.038.001 Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Sumatera triliun rupiah Perdagangan antar wilayah terdiri dari penjualan dan pembelian antar wilayah. Perdagangan antar wilayah memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat dengan menggambarkan alur pergerakan barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Nilai pembelian perdagangan antarwilayah per pulau didefinisikan sebagai penjumlahan dari nilai pembelian per provinsi dalam satu pulau. Ketersediaan dan kebutuhan komoditas yang berbeda di setiap provinsi, serta fluktuasi dan disparitas harga barang pokok yang cukup signifikan antar daerah, menjadi faktor pendorong utama terjadinya perdagangan antar wilayah. Sebagai contoh, nilai pembelian barang dari provinsi Sumatera Utara dari provinsi lain, nilai pembelian barang dari provinsi Sumatera Barat dari provinsi lain, dan seterusnya yang kemudian diintegrasikan sehingga mencerminkan aktivitas perdagangan antar wilayah Pulau Sumatera. Berdasarkan publikasi Perdagangan Antar Wilayah Tahun 2022 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, metode yang digunakan adalah teknik mirror. Teknik ini digunakan dengan dasar asumsi bahwa volume dan nilai pembelian barang yang dilakukan oleh daerah A dari daerah B sama dengan volume dan nilai penjualan barang tersebut oleh daerah B ke daerah A. Dalam indikator ini yang digunakan adalah penjumlahan dari nilai pembelian per provinsi dalam satu pulau. Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" 05.05.01.01.01 - Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Sumatera 05.05.01.01.01 - Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Sumatera "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.01.01 Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Sumatera 177 177 02.02.038.002 Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Jawa triliun rupiah Perdagangan antar wilayah terdiri dari penjualan dan pembelian antar wilayah. Perdagangan antar wilayah memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat dengan menggambarkan alur pergerakan barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Nilai pembelian perdagangan antarwilayah per pulau didefinisikan sebagai penjumlahan dari nilai pembelian per provinsi dalam satu pulau. Ketersediaan dan kebutuhan komoditas yang berbeda di setiap provinsi, serta fluktuasi dan disparitas harga barang pokok yang cukup signifikan antar daerah, menjadi faktor pendorong utama terjadinya perdagangan antar wilayah. Sebagai contoh, nilai pembelian barang dari provinsi Sumatera Utara dari provinsi lain, nilai pembelian barang dari provinsi Sumatera Barat dari provinsi lain, dan seterusnya yang kemudian diintegrasikan sehingga mencerminkan aktivitas perdagangan antar wilayah Pulau Sumatera. Berdasarkan publikasi Perdagangan Antar Wilayah Tahun 2022 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, metode yang digunakan adalah teknik mirror. Teknik ini digunakan dengan dasar asumsi bahwa volume dan nilai pembelian barang yang dilakukan oleh daerah A dari daerah B sama dengan volume dan nilai penjualan barang tersebut oleh daerah B ke daerah A. Dalam indikator ini yang digunakan adalah penjumlahan dari nilai pembelian per provinsi dalam satu pulau. Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" 05.05.01.01.02 - Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Jawa 05.05.01.01.02 - Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Jawa "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.01.02 Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Jawa 178 178 02.02.038.003 Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Bali-Nusra triliun rupiah Perdagangan antar wilayah terdiri dari penjualan dan pembelian antar wilayah. Perdagangan antar wilayah memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat dengan menggambarkan alur pergerakan barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Nilai pembelian perdagangan antarwilayah per pulau didefinisikan sebagai penjumlahan dari nilai pembelian per provinsi dalam satu pulau. Ketersediaan dan kebutuhan komoditas yang berbeda di setiap provinsi, serta fluktuasi dan disparitas harga barang pokok yang cukup signifikan antar daerah, menjadi faktor pendorong utama terjadinya perdagangan antar wilayah. Sebagai contoh, nilai pembelian barang dari provinsi Sumatera Utara dari provinsi lain, nilai pembelian barang dari provinsi Sumatera Barat dari provinsi lain, dan seterusnya yang kemudian diintegrasikan sehingga mencerminkan aktivitas perdagangan antar wilayah Pulau Sumatera. Berdasarkan publikasi Perdagangan Antar Wilayah Tahun 2022 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, metode yang digunakan adalah teknik mirror. Teknik ini digunakan dengan dasar asumsi bahwa volume dan nilai pembelian barang yang dilakukan oleh daerah A dari daerah B sama dengan volume dan nilai penjualan barang tersebut oleh daerah B ke daerah A. Dalam indikator ini yang digunakan adalah penjumlahan dari nilai pembelian per provinsi dalam satu pulau. Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" 05.05.01.01.03 - Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Bali-Nusra 05.05.01.01.03 - Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Bali-Nusra "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.01.03 Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Bali-Nusra 179 179 02.02.038.004 Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Kalimantan triliun rupiah Perdagangan antar wilayah terdiri dari penjualan dan pembelian antar wilayah. Perdagangan antar wilayah memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat dengan menggambarkan alur pergerakan barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Nilai pembelian perdagangan antarwilayah per pulau didefinisikan sebagai penjumlahan dari nilai pembelian per provinsi dalam satu pulau. Ketersediaan dan kebutuhan komoditas yang berbeda di setiap provinsi, serta fluktuasi dan disparitas harga barang pokok yang cukup signifikan antar daerah, menjadi faktor pendorong utama terjadinya perdagangan antar wilayah. Sebagai contoh, nilai pembelian barang dari provinsi Sumatera Utara dari provinsi lain, nilai pembelian barang dari provinsi Sumatera Barat dari provinsi lain, dan seterusnya yang kemudian diintegrasikan sehingga mencerminkan aktivitas perdagangan antar wilayah Pulau Sumatera. Berdasarkan publikasi Perdagangan Antar Wilayah Tahun 2022 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, metode yang digunakan adalah teknik mirror. Teknik ini digunakan dengan dasar asumsi bahwa volume dan nilai pembelian barang yang dilakukan oleh daerah A dari daerah B sama dengan volume dan nilai penjualan barang tersebut oleh daerah B ke daerah A. Dalam indikator ini yang digunakan adalah penjumlahan dari nilai pembelian per provinsi dalam satu pulau. Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" 05.05.01.01.04 - Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Kalimantan 05.05.01.01.04 - Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Kalimantan "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.01.04 Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Kalimantan 180 180 02.02.038.005 Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Sulawesi triliun rupiah Perdagangan antar wilayah terdiri dari penjualan dan pembelian antar wilayah. Perdagangan antar wilayah memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat dengan menggambarkan alur pergerakan barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Nilai pembelian perdagangan antarwilayah per pulau didefinisikan sebagai penjumlahan dari nilai pembelian per provinsi dalam satu pulau. Ketersediaan dan kebutuhan komoditas yang berbeda di setiap provinsi, serta fluktuasi dan disparitas harga barang pokok yang cukup signifikan antar daerah, menjadi faktor pendorong utama terjadinya perdagangan antar wilayah. Sebagai contoh, nilai pembelian barang dari provinsi Sumatera Utara dari provinsi lain, nilai pembelian barang dari provinsi Sumatera Barat dari provinsi lain, dan seterusnya yang kemudian diintegrasikan sehingga mencerminkan aktivitas perdagangan antar wilayah Pulau Sumatera. Berdasarkan publikasi Perdagangan Antar Wilayah Tahun 2022 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, metode yang digunakan adalah teknik mirror. Teknik ini digunakan dengan dasar asumsi bahwa volume dan nilai pembelian barang yang dilakukan oleh daerah A dari daerah B sama dengan volume dan nilai penjualan barang tersebut oleh daerah B ke daerah A. Dalam indikator ini yang digunakan adalah penjumlahan dari nilai pembelian per provinsi dalam satu pulau. Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" 05.05.01.01.05 - Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Sulawesi 05.05.01.01.05 - Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Sulawesi "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.01.05 Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Sulawesi 181 181 02.02.038.006 Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Papua-Maluku triliun rupiah Perdagangan antar wilayah terdiri dari penjualan dan pembelian antar wilayah. Perdagangan antar wilayah memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat dengan menggambarkan alur pergerakan barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Nilai pembelian perdagangan antarwilayah per pulau didefinisikan sebagai penjumlahan dari nilai pembelian per provinsi dalam satu pulau. Ketersediaan dan kebutuhan komoditas yang berbeda di setiap provinsi, serta fluktuasi dan disparitas harga barang pokok yang cukup signifikan antar daerah, menjadi faktor pendorong utama terjadinya perdagangan antar wilayah. Sebagai contoh, nilai pembelian barang dari provinsi Sumatera Utara dari provinsi lain, nilai pembelian barang dari provinsi Sumatera Barat dari provinsi lain, dan seterusnya yang kemudian diintegrasikan sehingga mencerminkan aktivitas perdagangan antar wilayah Pulau Sumatera. Berdasarkan publikasi Perdagangan Antar Wilayah Tahun 2022 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, metode yang digunakan adalah teknik mirror. Teknik ini digunakan dengan dasar asumsi bahwa volume dan nilai pembelian barang yang dilakukan oleh daerah A dari daerah B sama dengan volume dan nilai penjualan barang tersebut oleh daerah B ke daerah A. Dalam indikator ini yang digunakan adalah penjumlahan dari nilai pembelian per provinsi dalam satu pulau. Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" 05.05.01.01.06 - Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Papua-Maluku 05.05.01.01.06 - Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Papua-Maluku "" "" PERDAGANGAN Nasional Yes "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.01.06 Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Papua-Maluku 182 182 02.02.039 Nilai perdagangan komoditas digital miliar dolar Amerika Serikat Merupakan nilai ekspor dari kelompok produk ICT yang terdiri atas peralatan komputer, alat komunikasi, konsumsi elektronik, komponen elektronik dan sebagainya, serta meliputi 94 produk dalam klasifikasi HS. Lebih lanjut, merujuk pada definisi dari UNCTAD, komoditas digital juga meliputi perdagangan jasa ICT. Penjumlahan dari seluruh nilai ekspor kelompok produk ICT dari Indonesia yang meliputi peralatan komputer, alat komunikasi, konsumsi elektronik, komponen elektronik dan sebagainya, serta meliputi 94 produk dalam klasifikasi HS. "" Parent "" 05.05.05.01.04 - Nilai perdagangan komoditas digital 05.05.05.01.04 - Nilai perdagangan komoditas digital "" "" PERDAGANGAN Nasional No "" "" 2005-05-05T00:00:00 05.05.05 KP 05.05.05.01.04 Nilai perdagangan komoditas digital 183 183 02.02.040 Nilai total pembelian perdagangan antar wilayah triliun rupiah Perdagangan antar wilayah terdiri dari penjualan dan pembelian antar wilayah. Perdagangan antar wilayah mempunyai peran penting dalam perekonomian masyarakat. Perdagangan antar wilayah menggambarkan rangkaian jalur perpindahan suatu barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Nilai total pembelian perdagangan antar wilayah dalam indikator ini mengacu pada level nasional. Secara nasional, nilai total pembelian sama dengan nilai total penjualan, namun demikian nilai total pembelian digunakan dalam indikator ini untuk dapat memotret kebutuhan masyarakat secara nasional. Berdasarkan publikasi Perdagangan Antar Wilayah Tahun 2022 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, metode yang digunakan adalah teknik mirror. Teknik ini digunakan dengan dasar asumsi bahwa volume dan nilai pembelian barang yang dilakukan oleh daerah A dari daerah B sama dengan volume dan nilai penjualan barang tersebut oleh daerah B ke daerah A. "" Parent "" 05.05.01.04 - Nilai total pembelian perdagangan antar wilayah 05.05.01.04 - Nilai total pembelian perdagangan antar wilayah "" "" PERDAGANGAN Nasional No "" "" 5.04999999999999982236431605997495353221893310546875 5.05 PP 05.05.01.04 Nilai total pembelian perdagangan antar wilayah 184 184 02.02.041 Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global persen Aktivitas produksi suatu perekonomian dapat dibagi menjadi tiga kategori: pertama, yang terkait dengan perdagangan domestik; kedua, yang terkait dengan perdagangan bilateral produk akhir; dan ketiga, yang berkaitan dengan perdagangan bahan baku. Kategori ketiga dianggap sebagai aktivitas yang terkait dengan Rantai Nilai Global (GVC) dan menentukan sejauh mana suatu perekonomian berpartisipasi dalam jaringan produksi global. Perekonomian atau dalam hal ini adalah negara, dapat berpartisipasi dalam GVC dengan dua cara yaitu forward linkage dan backward linkage. Dalam forward linkage, suatu negara dapat menyuplai nilai tambah domestik dengan mengekspor produk bahan baku ke negara lain. Sebaliknya, dalam backward linkage, negara tersebut dapat menggunakan bahan baku dari perekonomian lain dalam produksi barang dan jasa akhir. Sumber: ADB (2019); https://www.adb.org/sites/default/files/publication/534851/evolution-indonesia-participation-global-value-chains.pdf Indikator ini diukur berdasarkan Tabel MRIO (multi-regional input-output) yang dipublikasikan oleh ADB. Tabel MRIO memberikan perspektif komprehensif tentang aktivitas produksi global, yang memperlihatkan kontribusi ekspor Indonesia terhadap konsumsi akhir dan permintaan antara. https://kidb.adb.org/mrio "" Parent "" 05.05.01.03 - Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global 05.05.01.03 - Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global "" "" PERDAGANGAN Internasional No "" "" 5.04999999999999982236431605997495353221893310546875 5.05 PP 05.05.01.03 Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global 185 185 02.02.042 Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku persen "Tera Sah: Alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi standar akurasi sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh lembaga metrologi atau instansi terkait. UTTP: Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya. Ini termasuk berbagai jenis alat yang digunakan untuk mengukur, menimbang, dan takar bahan atau barang. Ukuran yang menunjukkan seberapa besar ketepatan dan kesesuaian alat ukur takar timbang serta perlengkapannya setelah melalui proses tera sah oleh pihak berwenang. Proses tera sah ini memastikan bahwa alat ukur memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh regulasi dan dapat digunakan untuk transaksi yang memerlukan ketepatan." jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan / jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000529 - Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 000773 - Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku" PERDAGANGAN Daerah No "" 529 Perdagangan "" "" "" "" 186 186 02.02.043 Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan persen Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah ukuran yang menunjukkan proporsi barang yang beredar di pasar dan telah diawasi atau diperiksa untuk memastikan kepatuhannya terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Ini mencerminkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan barang terhadap regulasi yang ditetapkan. Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB / Jumlah pelaku usaha MB TBB * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000431 - Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan PERDAGANGAN Daerah No "" 431 Perdagangan "" "" "" "" 187 187 02.02.044 Persentase kepatuhan berusaha persen Persentase kepatuhan berusaha mengukur tingkat ketaatan entitas (misalnya, perusahaan atau organisasi) terhadap peraturan dan standar yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usaha mereka. Kepatuhan ini bisa mencakup berbagai aspek seperti perizinan, kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan, dan kewajiban pajak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa entitas tersebut beroperasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. "Persentase Kepatuhan = (Jumlah Aspek yang Dipatuhi) / (Jumlah Aspek yang Harus Dipatuhi) * 100% Penjelasan: Jumlah Aspek yang Dipatuhi: Jumlah aspek atau indikator yang sesuai dengan peraturan yang dipatuhi oleh entitas. Jumlah Aspek yang Harus Dipatuhi: Total aspek atau indikator yang seharusnya dipatuhi oleh entitas berdasarkan peraturan yang berlaku." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000754 - persentase kepatuhan berusaha PERDAGANGAN Daerah No "" 754 Perdagangan "" "" "" "" 188 188 02.02.045 Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan Berlaku persen Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku adalah ukuran yang menunjukkan proporsi komoditi atau produk yang memenuhi standar, regulasi, atau ketentuan yang berlaku dalam suatu industri atau negara, dibandingkan dengan total komoditi potensial yang ada. Ini mencerminkan sejauh mana produk atau komoditi memenuhi persyaratan atau peraturan yang ditetapkan. (Nilai ekspor non migas tahun berjalan - nilai ekspor non migas tahun sebelumnya) / Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000428 - Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan Berlaku PERDAGANGAN Daerah No "" 428 Perdagangan "" "" "" "" 189 189 02.02.046 Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi persen Total ekspor suatu negara yang dihasilkan oleh industri yang menggunakan teknologi maju dan inovasi dalam proses produksi, industri berteknologi tinggi "" "" Parent "" 05.05.02.01.05 - Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi 05.05.02.01.05 - Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi "" "" PERDAGANGAN Internasional No 24310023 "" "" 2002-05-05T00:00:00 05.05.02 KP 05.05.02.01.05 Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi 190 190 02.02.047 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) persen Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan: Pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha sesuai dengan jenis izin yang berlaku, seperti IUPP (Izin Usaha Pusat Perbelanjaan), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) untuk Pusat Perbelanjaan, dan IUTM/IUTS (Izin Usaha Toko Swalayan). Pelaku Usaha Total: Jumlah keseluruhan pelaku usaha yang diperhitungkan, baik yang telah mendapatkan izin sesuai ketentuan maupun yang belum. Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan / Jumlah pelaku usaha * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000528 - Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) 001031 - Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan" PERDAGANGAN Daerah No "" 528 Perdagangan "" "" "" "" 191 191 02.02.048 Persentase penanganan pengaduan konsumen persen Persentase penanganan pengaduan konsumen adalah ukuran yang menunjukkan proporsi pengaduan konsumen yang telah ditangani atau diselesaikan dibandingkan dengan total jumlah pengaduan yang diterima. Ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi proses penanganan pengaduan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. (Jumlah desa yang teraliri listrik / Jumlah total desa) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000427 - Persentase penanganan pengaduan konsumen PERDAGANGAN Daerah No "" 427 Perdagangan "" "" "" "" 192 192 02.02.049 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok persen Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana harga barang kebutuhan pokok tetap stabil dan ketersediaan barang tersebut di pasar. Ini mencerminkan sejauh mana harga barang kebutuhan pokok tetap berada dalam kisaran yang dapat diterima dan seberapa banyak barang tersebut tersedia bagi konsumen. Realisasi / RDKK * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000432 - Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok PERDAGANGAN Daerah No "" 432 Perdagangan "" "" "" "" 193 193 02.02.050 Persentase usaha e-commerce yang melakukan ekspor persen Persentase yang menggambarkan proporsi dari total jumlah usaha yang tergabung dalam sektor e-commerce yang aktif dalam kegiatan ekspor. Definisi ini menyoroti persentase usaha e-commerce yang menggunakan platform online untuk menjual produk atau layanan secara lintas batas negara, terlibat dalam perdagangan internasional. Analisis terhadap persentase ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar peran e-commerce dalam memfasilitasi perdagangan global serta tingkat penetrasi bisnis online dalam pasar internasional. Berdasarkan publikasi “Statistik E-commerce 2022/2023” yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menggunakan metode survei. "" Parent "" 05.05.03.01.03 - Persentase usaha e-commerce yang melakukan ekspor 05.05.03.01.03 - Persentase usaha e-commerce yang melakukan ekspor "" "" PERDAGANGAN Nasional No "" "" 2003-05-05T00:00:00 05.05.03 KP 05.05.03.01.03 Persentase usaha e-commerce yang melakukan ekspor 194 194 02.02.051 Pertumbuhan Ekspor Barang Provinsi "kegiatan persen" Persentase perubahan nilai ekspor barang yang berasal dari suatu provinsi dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. "((Nilai Ekspor Tahun Ini - Nilai Ekspor Tahun Sebelumnya) / Nilai Ekspor Tahun Sebelumnya) x 100% Di mana:​ Nilai Ekspor Tahun Ini adalah total nilai ekspor barang dari provinsi pada tahun berjalan. Nilai Ekspor Tahun Sebelumnya adalah total nilai ekspor barang dari provinsi pada tahun sebelumnya." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000863 - Pertumbuhan Ekspor Barang Provinsi 000866 - Pertumbuhan Ekspor Barang Provinsi" PERDAGANGAN Daerah No "" 863 Perdagangan "" "" "" "" 195 195 02.02.052 Pertumbuhan Ekspor Ekonomi Kreatif persen Pertumbuhan Ekspor Ekonomi Kreatif adalah pertambahan pendapatan dikarenakan kegiatan jual beli produk ekonomi kreatif ke luar negeri dalam kurun waktu satu tahun. Pertumbuhan ekspor ekonomi kreatif ini dihitung menggunakan Referensi HS Ekraf KBLI BPS 2015 yang masih mengacu kepada BTKI 2017, dengan satuan persen. Pertumbuhan Ekspor Ekonomi Kreatif = (Nilai Ekspor Ekraf (t) - Nilai Ekspor Ekraf (t-1))/Nilai Ekspor Ekraf(t-1) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.06.01.02 - Pertumbuhan Ekspor Ekonomi Kreatif 03.06.01.02 - Pertumbuhan Ekspor Ekonomi Kreatif "" "" PERDAGANGAN Nasional No "" "" 3.060000000000000053290705182007513940334320068359375 3.06 PP 03.06.01.02 Pertumbuhan Ekspor Ekonomi Kreatif 196 196 02.02.053 Pertumbuhan ekspor subsektor Aplikasi dan Gim persen Pertumbuhan PDB Subsektor Aplikasi dan Gim adalah pertambahan nilai pendapatan subsektor aplikasi dan gim dalam kurun waktu satu tahun. Perhitungan menggunakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), dengan satuan persen Pertumbuhan PDB Subsektor Aplikasi dan Gim = ((Total PDB ADHB Subsektor Aplikasi dan Gim (t) - Total PDB ADHB Subsektor Aplikasi dan Gim (t-1))/PDB ADHB Subsektor Aplikasi dan Gim (t-1) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.06.04.01.02 - Pertumbuhan ekspor subsektor Aplikasi dan Gim 03.06.04.01.02 - Pertumbuhan ekspor subsektor Aplikasi dan Gim "" "" PERDAGANGAN Nasional No "" "" 2004-03-06T00:00:00 03.06.04 KP 03.06.04.01.02 Pertumbuhan ekspor subsektor Aplikasi dan Gim 197 197 02.02.054 Pertumbuhan ekspor Subsektor Fesyen dan Kriya persen Pertumbuhan Ekspor Subsektor Fesyen dan Kriya adalah pertambahan pendapatan dikarenakan kegiatan jual beli subsektor fesyen dn kriya ke luar negeri dalam kurun waktu satu tahun, dengan satuan persen. Pertumbuhan Ekspor Subsektor Fesyen dan Kriya = (Nilai Ekspor Fesyen dan Kriya (t) - Nilai Ekspor Fesyen dan Kriya (t-1))/Nilai Ekspor Fesyen dan Kriya (t-1) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.06.03.01.02 - Pertumbuhan ekspor Subsektor Fesyen dan Kriya 03.06.03.01.02 - Pertumbuhan ekspor Subsektor Fesyen dan Kriya "" "" PERDAGANGAN Nasional No "" "" 2003-03-06T00:00:00 03.06.03 KP 03.06.03.01.02 Pertumbuhan ekspor Subsektor Fesyen dan Kriya 198 198 02.02.055 Pertumbuhan ekspor Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik persen Pertumbuhan Ekspor Subsektor Film, Animasi, Video, dan musik adalah pertambahan pendapatan dikarenakan kegiatan jual beli jasa animasi ke luar negeri dalam kurun waktu satu tahun, dengan satuan persen. Pertumbuhan ekspor untuk produk film, video, dan musik akan dimasukkan pada RKP 2026-2029. Pertumbuhan Ekspor Subsektor Film, Animasi, dan Video = (Nilai Ekspor Jasa Animasi (t) - Nilai Ekspor Jasa Animasi (t-1))/Nilai Ekspor Jasa Animasi (t-1) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.06.02.01.02 - Pertumbuhan ekspor Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik 03.06.02.01.02 - Pertumbuhan ekspor Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik "" "" PERDAGANGAN Nasional No "" "" 2002-03-06T00:00:00 03.06.02 KP 03.06.02.01.02 Pertumbuhan ekspor Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik 199 199 02.02.056 Pertumbuhan ekspor Subsektor Kuliner persen Pertumbuhan Ekspor Subsektor Kuliner adalah pertambahan pendapatan dikarenakan kegiatan jual beli subsektor kuliner ke luar negeri dalam kurun waktu satu tahun, dengan satuan persen. Pertumbuhan Ekspor Subsektor Kuliner = (Nilai Ekspor Kuliner (t) - Nilai Ekspor Kuliner (t-1))/Nilai Ekspor Kuliner (t-1) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.06.05.01.02 - Pertumbuhan ekspor Subsektor Kuliner 03.06.05.01.02 - Pertumbuhan ekspor Subsektor Kuliner "" "" PERDAGANGAN Nasional No "" "" 2005-03-06T00:00:00 03.06.05 KP 03.06.05.01.02 Pertumbuhan ekspor Subsektor Kuliner 200 200 02.02.057 Pertumbuhan pasar rakyat yang terdigitalisasi persen Proses peningkatan dalam proporsi atau jumlah pasar rakyat yang menggunakan platform digital, seperti aplikasi e-commerce, sistem pembayaran elektronik, atau media sosial, untuk bertransaksi dan berinteraksi dengan konsumen. Persentase Pasar Terdigitalisasi = (Jumlah Pasar yang Menggunakan Teknologi Digital / Total Jumlah Pasar) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000798 - Pertumbuhan pasar rakyat yang terdigitalisasi PERDAGANGAN Daerah No "" 798 Perdagangan "" "" "" "" 201 201 02.02.058 Pertumbuhan Total Perdagangan dengan Provinsi Lainnya persen Menggunakan pertumbuhan target nilai total pembelian perdagangan antarwilayah "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000869 - Pertumbuhan Total Perdagangan dengan Provinsi Lainnya PERDAGANGAN Daerah No "" 869 Perdagangan "" "" "" "" 202 202 02.02.060 Rasio Ekspor Produk Hilir Kelapa Sawit terhadap Bahan Baku persen Perbandingan volume produk hilir kelapa sawit yang diekspor terhadap bahan baku. Yang dimaksud dengan produk hilir kelapa sawit adalah seluruh produk Turunan II dan III kelapa sawit yang terdapat pada Permenperin 32/2024, kecuali HS 15132110 (CPKO) Volume ekspor produk hilir kelapa sawit dibandingkan dengan total volume ekspor produk kelapa sawit. Yang dimaksud dengan produk hilir kelapa sawit adalah seluruh produk Turunan II dan III kelapa sawit yang terdapat pada Permenperin 32/2024, kecuali HS 15132110 (CPKO). Sementara total ekspor produk kelapa sawit adalah seluruh ekspor produk Turunan I, II dan III kelapa sawit yang terdapat pada Permenperin 32/2024. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.01.05.01.04 - Rasio Ekspor Produk Hilir Kelapa Sawit terhadap Bahan Baku 05.01.05.01.04 - Rasio Ekspor Produk Hilir Kelapa Sawit terhadap Bahan Baku "" "" PERDAGANGAN Nasional No "" "" 2005-05-01T00:00:00 05.01.05 KP 05.01.05.01.04 Rasio Ekspor Produk Hilir Kelapa Sawit terhadap Bahan Baku 203 203 02.02.061 Subsidi ekspor pertanian rupiah Jenis pengeluaran dan kuantitas anggaran subsidi ekspor seperti yang dinotifikasi oleh para anggota World Trade Organization (WTO). Informasi tersebut dilaporkan dalam Tabel ES:1 dan Tabel pendukung ES:2, sesuai template dalam dokumen G/AG/2dari WTO. Capaian positif apabila nilai indikator ini menurun. Kuantitas dan pengeluaran anggaran dinyatakan dalam mata uang dan jumlah unit tertentu, seperti yang biasa disampaikan oleh para anggota WTO. WTO mengumpulkan data indikator ini dari negara- negara anggota. Data dilaporkan langsung melalui pemberitahuan/notifikasi oleh anggota ke WTO, dan lembaga ini tidak melakukan penyesuaian apapun terhadap data tersebut.Contoh tampilan format laporan:dapat diakses padahttps: // w w w. w to. org/english/ tratop_e/agric_e/ transparency_toolkit_e.htm :Rumus: - Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 2.b.1* - Subsidi ekspor pertanian. 000101 - Subsidi ekspor pertanian. PERDAGANGAN Nasional, Daerah No "" 101 Pertanian "" "" "" "" 204 204 02.02.062 Tertib usaha persen Tertib usaha merujuk pada tingkat kepatuhan dan keteraturan dalam pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan, standar operasional, dan ketentuan yang berlaku. Ini mencakup aspek-aspek seperti administrasi, perizinan, kepatuhan hukum, dan pengelolaan operasional yang dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan / Jumlah pengaduan konsumen yang diterima dalam tahun berjalan * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000429 - Tertib usaha PERDAGANGAN Daerah No "" 429 Perdagangan "" "" "" "" 205 205 02.02.063 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB persen menunjukkan seberapa besar peran sektor perdagangan dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi di suatu wilayah (provinsi, kabupaten, atau kota) dalam periode tertentu. Kontribusi Perdagangan = (PDRB Sektor Perdagangan / Total PDRB) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001091 - Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB PERDAGANGAN Daerah No "" 1091 Perdagangan "" "" "" "" 206 206 02.02.064 Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi persen ukuran yang menunjukkan proporsi izin usaha di sektor perdagangan yang berhasil difasilitasi oleh suatu instansi atau lembaga terkait dalam periode waktu tertentu "Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi = (Jumlah Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi / Jumlah Total Izin Usaha) * 100% Misalnya: Jumlah izin usaha perdagangan yang difasilitasi = 80 Jumlah total izin usaha = 200" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001092 - Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi PERDAGANGAN Daerah No "" 1092 Perdagangan "" "" "" "" 207 207 02.02.065 Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha persen rasio untuk mengukur efektivitas pemerintah dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha saat memulai bisnis "PPH = (P_selesai / P_total) * 100% Keterangan: PPH = Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan usaha (%) P_selesai = Jumlah permasalahan dan hambatan usaha yang telah diselesaikan P_total = Jumlah total permasalahan dan hambatan usaha yang tercatat" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001032 - Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha PERDAGANGAN Daerah No "" 1032 Penanaman Modal "" "" "" "" 208 208 02.02.066 Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan persen ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi kegiatan promosi produk lokal yang telah mendapat dukungan atau bantuan dari pihak tertentu (misalnya pemerintah, lembaga, atau perusahaan) dibandingkan dengan total keseluruhan kegiatan promosi produk lokal dalam periode tertentu "Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi = (Jumlah promosi produk lokal yang difasilitasi / Total promosi produk lokal) * 100% Indikator Utama: Jumlah kegiatan promosi produk lokal yang mendapatkan fasilitasi (misalnya subsidi, kemitraan, bantuan pemasaran, promosi di media, pameran, dll.) Total kegiatan promosi produk lokal yang dilakukan dalam periode yang sama. Bentuk fasilitasi yang diberikan, seperti dana, sarana pemasaran, atau dukungan teknis." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001096 - Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan PERDAGANGAN Daerah No "" 1096 Perdagangan "" "" "" "" 209 209 02.02.067 Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya persen ukuran yang menunjukan proporsi sarana perdagangan yang telah ditingkatkan kualitasnya dari total sarana perdagangan yang ada "Persentase Peningkatan = (Jumlah Sarana yang Ditingkatkan / Total Sarana Perdagangan) * 100% Keterangan: Jumlah Sarana yang Ditingkatkan = Jumlah sarana perdagangan yang telah mengalami peningkatan kualitas (misalnya renovasi, revitalisasi, atau modernisasi) Total Sarana Perdagangan = Jumlah total seluruh sarana perdagangan yang tersedia dalam wilayah atau sektor tertentu" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001093 - Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya PERDAGANGAN Daerah No "" 1093 Perdagangan "" "" "" "" 210 210 02.02.068 Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting persen Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok mengukur sejauh mana harga barang kebutuhan pokok tetap konsisten atau berubah dalam periode waktu tertentu "ISH = (σ_H / μ_H) * 100% Di mana: σ_H = Standar deviasi harga dalam periode tertentu μ_H = Rata-rata harga dalam periode yang sama" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001094 - Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting PERDAGANGAN Daerah No "" 1094 Perdagangan "" "" "" "" 211 211 02.03.001 Indeks Keamanan Pangan Segar - Indeks Keamanan Pangan Segar adalah Indeks yang merepresentasikan keamanan pangan segar asal tumbuhan, asal ikan dan asal hewan di suatu wilayah, yang dilihat dari beberapa indikator diantaranya SDM dan kelembagaan, pelaksanaan penjaminan keamanan pangan, perdagangan, kesehatan masyarakat dan kesadaran konsumen. Indeks keamanan pangan segar diperoleh dari penggabunan indeks keamanan pangan wilayah dan nasional dengan pembobotan indikator berikut SDM dan kelembagaan (20%), penjaminan keamanan pangan (35%), perdagangan (20%), kesehatan masyarakat (10%) dan kesadaran konsumen (15%) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.10.13.01.01 - Indeks Keamanan Pangan Segar 02.10.13.01.01 - Indeks Keamanan Pangan Segar "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2013-02-10T00:00:00 02.10.13 KP 02.10.13.01.01 Indeks Keamanan Pangan Segar 212 212 02.03.002 Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan - Indeks ini mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha pertanian terhadap standar dan regulasi yang ditetapkan untuk praktik budi daya pertanian berkelanjutan. Kepatuhan ini mencakup penerapan teknik pertanian yang ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan dan peraturan pemerintah "" "" Parent "" 02.10.18.01.01 - Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan 02.10.18.01.01 - Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2018-02-10T00:00:00 02.10.18 KP 02.10.18.01.01 Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan 213 213 02.03.003 Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) - "Ukuran yang menggambarkan kondisi kesejahteraan rumah tangga pertanian secara multidimensi mencakup dimensi ketahanan pangan dan gizi, pendidikan, standar hidup layak, pendapatan dan sumber daya, serta mitigasi risiko. Nilai IKP menunjukkan adjusted headcount yang diperoleh dari hasil perkalian antara Headcount Ratio (H) dan Intensitas Kesejahteraan (A), untuk ukuran non deprivasi. Headcount Ratio adalah proporsi anggota rumah tangga pertanian yang sejahtera secara multidimensi, sementara Intensitas Kesejahteraan adalah rata-rata proporsi indikator yang dapat diakses oleh anggota rumah tangga pertanian yang sejahtera secara multidimensi." "IKP = H x A Keterangan : IKP = Indeks Kesejahteraan Petani H = Headcount Ratio A = Intensitas Kesejahteraan H = q / n Keterangan: q = jumlah anggota rumah tangga pertanian yang dikategorikan sejahtera secara multidimensi n = jumlah seluruh anggota rumah tangga pertanian A=(∑_1^q▒S_i )/q Keterangan: A = Intensitas Kesejahteraan Si = nilai non deprivasi yang dialami oleh anggota rumah tangga pertanian yang sejahtera secara multidimensi q = Jumlah anggota rumah tangga pertanian yang dikategorikan sejahtera secara multidimensi" "" Parent "" 02.10.03.03 - Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) 02.10.03.03 - Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2.100000000000000088817841970012523233890533447265625 2.1 PP 02.10.03.03 Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) 214 214 02.03.004 Indeks Ketahanan Pangan - Angka yang menggambarkan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Menjumlahkan IKP Kabupaten/Kota terbobot populasi Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 02.02.01 - Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 02.02.01 - Indeks Ketahanan Pangan (IKP) "" 000970 - Indeks Ketahanan Pangan (IKP) PERTANIAN Nasional, Daerah No 24110249 "" 970 Pangan 2 2.0 PN 02.02.01 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 215 215 02.03.005 Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah - Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah adalah pangsa pengeluaran untuk pertanian terhadap total pengeluaran pemerintah dibagi dengan pangsa nilai tambah pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Cakupan pertanian dalam arti luas, yaitu meliputi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), kehutanan, dan perikanan.Nilai IOP 1 merefleksikan orientasi yang lebih tinggi ke arah sektor pertanian, yaitu sektor ini menerima proporsi pengeluaran pemerintan yang lebih tinggi relatif terhadap sumbangannya bagi nilai tambah ekonomi nasional;Nilai IOP 1 merefleksikan orientasi lebih rendah terhadap pertanian; danNilai IOP =1 merefleksikan orientasi pemerintah netral terhadap sektor pertanian.Pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian meliputi pengeluaran untuk implementasi kebijakan dan program pembangunan pangan, pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup; dan juga pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk pertanian yang dilaksanakan kementerian Pekerjaan Umum, serta pengeluaran subsidi untuk pertanian (antara lain pupuk dan benih). Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah adalah Pangsa pertanian terhadap pengeluaran pemerintah dibagi dengan Nilai tambah pertanian terhadap PDB.Rumus:Keterangan:IOP : Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintahPPPP : Pangsa pertanian terhadap pengeluaran pemerintahPNTP :Nilai tambah pertanian terhadap PDBPangsa pertanian terhadap pengeluaran pemerintah sama dengan Pengeluaran pemerintah untuk pertanian dibagi Total pengeluaran pemerintah dikalikan seratus.Nilai tambah pertanian terhadap PDB sama dengan Nilai tambah pertanian dibagi PDB dikalikan seratus.Catatan: Provinsi dan kabupaten/kota dapat menyajikan nilai indikator ini berdasarkan data APBD beserta alokasinya dan PDRB. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 2.a.1* - Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah. 000099 - Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah. PERTANIAN Nasional, Daerah No "" 99 Pertanian "" "" "" "" 216 216 02.03.006 Indikator anomali harga pangan - Indikator anomali harga pangan (IAHP) mengidentifikasi harga-harga pangan di berbagai pasar yang secara abnormal tinggi. IAHP ini memperlihatkan tingkat pertumbuhan tertimbang dari harga-harga pangan, baik dalam satu tahun atau beberapa tahun. IAHP ini secara langsung mengevaluasi peningkatan harga- harga pangan dalam satu bulan tertentu selama beberapa tahun, dengan memperhitungkan sifat pasar pertanian musiman dan inflasi, sehingga dapat menjawab pertanyaan apakah perubahan harga tersebut dikategorikan abnormal atau tidak dalam suatu periode tertentu. IAHP adalah the normalize difference of the coumpound growth rate dari harga-harga pangan dari historis nilai tengahnya dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan nilai IAHP karakteristik pergerakan harga dikelompokkan menurut penyimpangan standar deviasi terhadap historis nilai tengahnya dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan sebelumnya, yaitu:■normal, bila -0,5 ≤ IAHP 0,5;■moderat tinggi, bila 0,5 ≤ IAHP ≥1; dan■abnormal tinggi, bila IAHP ≥ 1.Secara matematis IFPA untuk tahun tertentu y dalam bulan t dihitung sebagai jumlah tertimbang dari indikator triwulanan dari anomali harga makanan (QIFPAyt), dan indikator tahunan harga makanan anomali (AIFPAyt) sebagaimana dinyatakan dalam persamaan 1.Rumus:Keterangan:IFPAyt : indikator anomali harga makanan pada tahun y dan bulan tQIFPAyt : indikator triwulanan dari anomali harga makanan pada tahun y dan bulan tAIFPAyt : indikator tahunan anomali harga makanan di tahun y dan bulan ty:Bobot dengan nilai 0,4 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" 2.c.1* - Indikator anomali harga pangan. 000102 - Indikator anomali harga pangan. PERTANIAN Nasional, Daerah No "" 102 Pangan "" "" "" "" 217 217 02.03.007 Inflasi pangan bergejolak tambah kurang (plus minus) 1 dari target yang ditetapkan persen menangani inflasi pangan yang bergejolak, penting untuk memahami bagaimana fluktuasi plus-minus 1 dari target inflasi yang ditetapkan mempengaruhi kebijakan dan strategi pengendalian inflasi. "Batas Atas Inflasi Pangan: Batas Atas = T + 1 Batas Bawah Inflasi Pangan: Batas Bawah = T - 1" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000757 - Inflasi pangan bergejolak tambah kurang (plus minus) 1 dari target yang ditetapkan PERTANIAN Daerah No "" 757 Pangan "" "" "" "" 218 218 02.03.008 Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang terfasilitasi lembaga Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang mendapatkan fasilitasi kegiatan penumbuhan dan pengembangan dari pemerintah atau instansi terkait. Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) adalah lembaga yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, yang melaksanakan kegiatan usaha tani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani anggotanya. Bentuk Kelembagaan Ekonomi Petani adalah dalam bentuk Badan Usaha Berbadan Hukum yang anggotanya adalah para petani. Fasilitasi yang diberikan dapat berupa pelatihan, penyuluhan, bantuan permodalan, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan jaringan kerja sama dan kemitraan, serta pendampingan untuk meningkatkan kapasitas, dan kemandirian ekonomi petani. Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani dalam bentuk Badan Usaha Berbadan Hukum yang mendapatkan fasilitasi kegiatan penumbuhan dan pengembangan dari Pemerintah atau instansi terkait lainnya. "" Parent "" 02.10.16.01.01 - Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang terfasilitasi 02.10.16.01.01 - Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang terfasilitasi "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2016-02-10T00:00:00 02.10.16 KP 02.10.16.01.01 Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang terfasilitasi 219 219 02.03.009 Jumlah Komoditas yang wajib terfortifikasi komoditas Jumlah jenis komoditas pangan yang diwajibkan oleh pemerintah untuk difortifikasi, yaitu penambahan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral ke dalam pangan, guna meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mencegah defisiensi zat gizi tertentu. Menjumlahkan semua komoditas pangan yang secara resmi diwajibkan untuk difortifikasi berdasarkan peraturan atau standar nasional yang berlaku. "" Parent "" 02.10.14.01.01 - Jumlah Komoditas yang wajib terfortifikasi 02.10.14.01.01 - Jumlah Komoditas yang wajib terfortifikasi "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2014-02-10T00:00:00 02.10.14 KP 02.10.14.01.01 Jumlah Komoditas yang wajib terfortifikasi 220 220 02.03.010 Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Beras juta ton Jumlah total cadangan beras yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat untuk menjamin ketersediaan pangan, mengantisipasi gejolak harga, serta menghadapi keadaan darurat seperti bencana alam. Cadangan pangan beras mencakup persediaan yang disimpan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun keadaan darurat. Jumlah pengelolaan cadangan beras pemerintah = carry over (t-1) + pengadaan CBP - penyaluran CBP Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 02.10.08.01.01 - Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Beras 02.10.08.01.01 - Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Beras "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2008-02-10T00:00:00 02.10.08 KP 02.10.08.01.01 Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Beras 221 221 02.03.011 Jumlah Produksi Aneka Kacang ribu ton Total volume produksi berbagai jenis kacang-kacangan, seperti kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau, yang dihasilkan dalam periode tertentu. Produksi aneka kacang mencakup seluruh hasil panen dari komoditas tersebut yang digunakan untuk konsumsi domestik, bahan baku industri, atau ekspor. Produksi aneka kacang= Produktivitas aneka kacang x Luas panen aneka kacang "" Parent "" 02.10.11.01.03 - Produksi Aneka Kacang 02.10.11.01.03 - Produksi Aneka Kacang "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2011-02-10T00:00:00 02.10.11 KP 02.10.11.01.03 Produksi Aneka Kacang 222 222 02.03.012 Jumlah Produksi Bahan Baku (CPO dan CPKO) ton Proses industri yang mengubah hasil panen tanaman kelapa sawit menjadi dua jenis minyak utama yang digunakan sebagai bahan baku berbagai produk konsumsi dan industri Menghitung jumlah produksi bahan baku baku yang dihasilkan "" Parent "" 05.01.05.01.03 - Produksi Bahan Baku (CPO dan CPKO) 05.01.05.01.03 - Produksi Bahan Baku (CPO dan CPKO) "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2005-05-01T00:00:00 05.01.05 KP 05.01.05.01.03 Produksi Bahan Baku (CPO dan CPKO) 223 223 02.03.013 Jumlah Produksi Bawang Merah ton Tonase bawang merah (seusai statistik pertanian hortikultura) yang dihasilkan pada tahun berjalan "Produksi bawang merah dihitung dengan menjumlahkan produksi setiap bulan pada tahun berjalan, dengan rumus: Produksi_bawang_merah = Produksi_bawang_merah_bulan_1 + Produksi_bawang_merah_bulan_2 + ... + Produksi_bawang_merah_bulan_12" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000644 - Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah PERTANIAN Daerah No "" 644 Pertanian "" "" "" "" 224 224 02.03.014 Jumlah Produksi Buah dan Sayur juta ton Banyaknya komoditas buah dan sayur yang dihasilkan dalam satuan berat "" "" Parent "" 02.10.11.01.04 - Produksi Buah dan Sayur 02.10.11.01.04 - Produksi Buah dan Sayur "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2011-02-10T00:00:00 02.10.11 KP 02.10.11.01.04 Produksi Buah dan Sayur 225 225 02.03.015 Jumlah Produksi Cabai ton Tonase aneka cabai (seusai statistik pertanian hortikultura) yang dihasilkan pada tahun berjalan "Produksi cabai dihitung dengan menjumlahkan produksi setiap bulan pada tahun berjalan, dengan rumus: Produksi_cabai = Produksi_cabai_bulan_1 + Produksi_cabai_bulan_2 + ... + Produksi_cabai_bulan_12" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000643 - Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai PERTANIAN Daerah No "" 643 Pertanian "" "" "" "" 226 226 02.03.016 Jumlah Produksi Florikultura ribu tangkai Jumlah komoditas florikultura yang dihasilkan dalam satuan tangkai "" "" Parent "" 02.10.17.03.06 - Produksi Florikultura 02.10.17.03.06 - Produksi Florikultura "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2017-02-10T00:00:00 02.10.17 KP 02.10.17.03.06 Produksi Florikultura 227 227 02.03.017 Jumlah Produksi Jagung juta ton Jumlah Produksi Jagung mengacu pada total volume jagung yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu di wilayah tertentu. Produksi jagung ini biasanya diukur dalam bentuk jagung pipilan kering dengan kadar air standar Data pokok tanaman pangan yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik adalah luas panen dan produktivitas (hasil per hektar). Produksi merupakan hasil perkalian antara luas panen dan produktivitas. Data luas panen padi mulai tahun 2018 dihitung dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA), menggantikan metode pengumpulan data luas panen padi yang sebelumnya yaitu metode eye estimate yang dikumpulkan melalui pelaporan data Statistik Pertanian (SP) oleh Kepala Cabang Dinas (KCD) Kecamatan. Angka produktivitas jagung diperoleh melalui survei ubinan pada plot berukuran 2,5 m x 2,5 m dalam bentuk jagung pipilan kering dengan kadair air standar. "" Parent "" 02.10.11.01.02 - Produksi Jagung 02.10.11.01.02 - Produksi Jagung "" 000639 - Jumlah Produksi Jagung PERTANIAN Nasional, Daerah No "" 639 Pertanian 2011-02-10T00:00:00 02.10.11 KP 02.10.11.01.02 Produksi Jagung 228 228 02.03.018 Jumlah Produksi Kedelai juta ton Jumlah Produksi Kedelai mengacu pada total volume kedelai yang dihasilkan oleh petani atau kelompok tani dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun kalender Produksi Kedelai = Luas Panen × Produktivitas "" Parent "" 02.10.11.01.08 - Produksi Kedelai 02.10.11.01.08 - Produksi Kedelai "" 000641 - Jumlah Produksi Kedelai PERTANIAN Nasional, Daerah No "" 641 Pertanian 2011-02-10T00:00:00 02.10.11 KP 02.10.11.01.08 Produksi Kedelai 229 229 02.03.019 Jumlah Produksi Padi juta ton "Jumlah Produksi Padi adalah total volume padi yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu di suatu wilayah. Produksi padi biasanya dinyatakan dalam bentuk gabah kering giling (GKG) " Data pokok tanaman pangan yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik adalah luas panen dan produktivitas (hasil per hektar). Produksi merupakan hasil perkalian antara luas panen dan produktivitas. Data luas panen padi mulai tahun 2018 dihitung dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA), menggantikan metode pengumpulan data luas panen padi yang sebelumnya yaitu metode eye estimate yang dikumpulkan melalui pelaporan data Statistik Pertanian (SP) oleh Kepala Cabang Dinas (KCD) Kecamatan. Variabel yang dikumpulkan adalah variabel fase amatan yang menunjukkan pertumbuhan padi secara fisik yang digunakan dalam pendataan survei KSA Padi. Fase tersebut terdiri dari Vegetatif Awal, Vegetatif Akhir, Generatif, Panen, Persiapan Lahan, Puso, Lahan pertanian bukan padi. Angka produktivitas padi diperoleh melalui survei ubinan pada plot berukuran 2,5 m x 2,5 m dalam bentuk produksi Gabah Kering Panen (GKP) yang dikonversikan menjadi Gabah Kering Giling (GKG) berdasarkan angka konversi GKP ke GKG hasil Survei Konversi Gabah ke Beras tahun 2018. "" Parent "" 02.10.11.01.01 - Produksi Padi 02.10.11.01.01 - Produksi Padi "" 000640 - Jumlah Produksi Padi PERTANIAN Nasional, Daerah No "" 640 Pertanian 2011-02-10T00:00:00 02.10.11 KP 02.10.11.01.01 Produksi Padi 230 230 02.03.020 Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar) ton Tonase ubi kayu dan ubi jalar nasional yang dihasilkan pada tahun berjalan "Produksi ubi kayu & ubi jalar dihitung dengan menjumlahkan produksi setiap bulan pada tahun berjalan, dengan rumus: Produksi_ubi_kayu_&ubi_jalar = Produksi_ubi_kayu&ubi_jalar_bulan_1 + Produksi_ubi_kayu&ubi_jalar_bulan_2 + ... + Produksi_ubi_kayu&_ubi_jalar_bulan_12" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000642 - Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar) PERTANIAN Daerah No "" 642 Pertanian "" "" "" "" 231 231 02.03.021 Jumlah Produksi Sorghum ribu ton "Produksi sorghum adalah total produksi sorghum nasional dalam bentuk Biji Kering (Juta Ton). Produktivitas sorghum adalah hasil produksi sorghum (juta ton) per satuan lahan (Ha). Luas Panen sorghum adalah adalah luasan tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman sorghum cukup umur " "Produksi sorgum dihitung dengan mengalikan luas panen dengan produktivitas rata-rata per hektar. Rumusnya adalah: Produksi Sorgum=Luas Panen (ha)×Produktivitas (ton/ha)" "" Parent "" 02.10.11.01.05 - Produksi Sorghum 02.10.11.01.05 - Produksi Sorghum "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2011-02-10T00:00:00 02.10.11 KP 02.10.11.01.05 Produksi Sorghum 232 232 02.03.022 Jumlah Produksi Tanaman Obat ton Banyaknya tanaman obat yang dihasilkan dalam satuan berat "" "" Parent "" 02.10.17.03.01 - Produksi Tanaman Obat 02.10.17.03.01 - Produksi Tanaman Obat "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2017-02-10T00:00:00 02.10.17 KP 02.10.17.03.01 Produksi Tanaman Obat 233 233 02.03.023 Jumlah Produksi Ubi Jalar ton Produksi ubi jalar adalah total produksi ubi jalar nasional dalam bentuk umbi basah (Juta Ton). Produksi dipengaruhi produktivitas dan luas panen. Produktivitas ubi jalar adalah hasil produksi ubi jalar (juta ton) per satuan lahan (Ha). Luas Panen ubi jalar adalah luasan tanaman ubi jalar yang dipungut hasilnya setelah tanaman ubi jalar tersebut cukup umur (Juta Ha). "Produksi ubi jalar dihitung dengan mengalikan luas panen dengan produktivitas rata-rata per hektar. Rumusnya adalah: Produksi Ubi Jalar=Luas Panen (ha)×Produktivitas (ton/ha)" "" Parent "" 02.10.11.01.07 - Produksi Ubi Jalar 02.10.11.01.07 - Produksi Ubi Jalar "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2011-02-10T00:00:00 02.10.11 KP 02.10.11.01.07 Produksi Ubi Jalar 234 234 02.03.024 Jumlah Produksi Ubi Kayu ton Tingkat kemampuan tanaman dalam memproduksi ubi kayu selama setahun Jumlah ubi kayu yang dihasilkan pada suatu wilayah dalam satu tahun "" Parent "" 05.01.08.01.03 - Produksi Ubi Kayu 05.01.08.01.03 - Produksi Ubi Kayu "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2008-05-01T00:00:00 05.01.08 KP 05.01.08.01.03 Produksi Ubi Kayu 235 235 02.03.025 Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar unit satuan pelayanan pemenuhan gizi yang memenuhi standar berdasarkan regulasi dan pedoman yang berlaku jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi yang memenuhi standar berdasarkan regulasi dan pedoman yang berlaku "" Parent "" 04.12.02.01.02 - Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar 04.12.02.01.02 - Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2002-04-12T00:00:00 04.12.02 KP 04.12.02.01.02 Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar 236 236 02.03.026 Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang unit Konservasi sumber daya genetik untuk pangan dan pertanian (SDGPP) berupa benih tanaman dan hewan di dalam fasilitas konservasi jangka menengah dan panjang (ex situ, bank gen) mewakili cara yang paling terpercaya untuk mengkonservasi SDGPP tanaman dan hewan di seluruh dunia. SDGPP tanaman dan hewan jangka menengah ataupun jangka panjang. yang dikonservasi dalam fasilitas tersebut dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk program pemuliaan maupun langsung dimanfaatkan petani. Pengelolaan SDGPP tanaman dan hewan ini untuk memelihara dan/atau meningkatkan total ketersediaan keragaman genetik bagi penggunaan di masa datang dan sekaligus melindungi dari kehilangan secara permanen keragaman genetik tersebut yang dapat terjadi di lingkungan alam, baik in situ atau on-farm. Varietas unggul adalah varietas yang dikembangkan oleh peneliti dan sudah dilepas ke masyarakat melalui penetepan Keputusan Menteri Pertanian atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu..Varietas unggul baru yang dilepas harus memiliki kelebihan dari varietas unggul sebelumnya, paling tidak dalam hal hasil per hektar, ketahananan terhadap organisme pengganggu tanaman, dan cekaman iklim. Varietas unggul yang sudah dikembangkan dari tanaman yaitu tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan. Hasil varietas unggul disimpan di Bank Genetik, Balai Besar Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian (BB Biogen) dan Balai-Balai Penelitian Komoditas Lingkup Balitbang Kementan Bibit unggul adalah bibit unggul ternak yang mempunyai keunggulan dalam kriteria bobot dan kecepatan dalam hal berkembang biak. Untuk hewan bibit unggul yaitu diperoleh melalui pemuliaan ataupun pemurnian galur. Dua komponen indikator tersebut, yaitu Konservasi sumber daya genetik untuk pangan dan pertanian (SGGPP) tanaman dan SDGPP hewan dihitung dan disajikan secara terpisah, dengan cara:1.SDGPP tanaman dihitung sebagai jumlah total aksesi unik dari sumber daya tanaman yang disimpan di dalam fasilitas konservasi jangka menengah dan panjang. Jumlah aksesi tersebut harus mencakup aksesi yang ada di fasilitas koleksi dasar (base collections) dan aksesi unik yang disimpan di fasilitas konservasi jangka menegah (sebagai koleksi aktif) hanya apabila aksesi tersebut dipertimbangkan/ dirancang menjadi bagian dari koleksi dasar nasional. Koleksi dasar dapat mencakup dalam bentuk benih, dipelihara di lapangan/kebun (field), cryo-preserved atau koleksi in vitro, tergantung pada spesies yang dikonservasi dan ketersediaan fasilitas konservasi di setiap lokasi. Aksesi didefinisikan sebagai suatu contoh yang unik dari benih, materi tanaman, atau tanaman yang dipelihara dalam sebuah bank genetik.2. SDGPP hewan dihitung dari jumlah ras-ras lokal yang disimpan dalam suatu koleksi bank genetik dengan volume material genetik yang disimpan dalam jumlah yang cukup untuk merekonstitusi (menghadirkan kembali) ras hewan jika terjadi (ancaman) mengalami kepunahan.Rumus: - Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 2.5.1* - Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang. 000097 - Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang. PERTANIAN Nasional, Daerah No "" 97 Pertanian "" "" "" "" 237 237 02.03.027 Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas varietas/ galur Indikator SDGs 2.5.1* Konservasi sumber daya genetik untuk pangan dan pertanian (SDGPP) berupa benih tanaman dan hewan di dalam fasilitas konservasi jangka menengah dan panjang (ex situ, bank gen) mewakili cara yang paling terpercaya untuk mengkonservasi SDGPP tanaman dan hewan di seluruh dunia. SDGPP tanaman dan hewan yang dikonservasi dalam fasilitas tersebut dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk program pemuliaan maupun langsung dimanfaatkan petani. Pengelolaan SDGPP tanaman dan hewan ini untuk memelihara dan/atau meningkatkan total ketersediaan keragaman genetik bagi penggunaan di masa datang dan sekaligus melindungi dari kehilangan secara permanen keragaman genetik tersebut yang dapat terjadi di lingkungan alam, baik in situ atau on-farm. Varietas unggul adalah varietas yang dikembangkan oleh peneliti dan sudah dilepas ke masyarakat melalui penetepan Keputusan Menteri Pertanian atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu. Varietas unggul baru yang dilepas harus memiliki kelebihan dari varietas unggul sebelumnya, paling tidak dalam hal hasil per hektar, ketahananan terhadap organisme pengganggu tanaman, dan cekaman iklim. Varietas unggul yang sudah dikembangkan dari tanaman yaitu tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan. Hasil varietas unggul disimpan di Bank Genetik, Balai Besar Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian (BB Biogen) dan Balai-Balai Penelitian Komoditas Lingkup Balitbang Kementan. Bibit unggul adalah bibit unggul ternak yang mempunyai keunggulan dalam kriteria bobot dan kecepatan dalam hal berkembang biak. Untuk hewan bibit unggul yaitu diperoleh melalui pemuliaan ataupun pemurnian galur. Dua komponen indikator tersebut, yaitu Konservasi sumber daya genetik untuk pangan dan pertanian (SGGPP) tanaman dan SDGPP hewan dihitung dan disajikan secara terpisah, dengan cara: 1. SDGPP tanaman dihitung sebagai jumlah total aksesi unik dari sumber daya tanaman yang disimpan di dalam fasilitas konservasi jangka menengah dan panjang. Jumlah aksesi tersebut harus mencakup aksesi yang ada di fasilitas koleksi dasar (base collections) dan aksesi unik yang disimpan di fasilitas konservasi jangka menegah (sebagai koleksi aktif) hanya apabila aksesi tersebut dipertimbangkan/ dirancang menjadi bagian dari koleksi dasar nasional. Koleksi dasar dapat mencakup dalam bentuk benih, dipelihara di lapangan/kebun (field), cryo-preserved atau koleksi in vitro, tergantung pada spesies yang dikonservasi dan ketersediaan fasilitas konservasi di setiap lokasi. Aksesi didefinisikan sebagai suatu contoh yang unik dari benih, materi tanaman, atau tanaman yang dipelihara dalam sebuah bank genetik. 2. SDGPP hewan dihitung dari jumlah ras-ras lokal yang disimpan dalam suatu koleksi bank genetik dengan volume material genetik yang disimpan dalam jumlah yang cukup untuk merekonstitusi (menghadirkan kembali) ras hewan jika terjadi (ancaman) mengalami kepunahan. "" Parent "" 02.10.18.03.01 - Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas 02.10.18.03.01 - Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2018-02-10T00:00:00 02.10.18 KP 02.10.18.03.01 Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas 238 238 02.03.028 Koefisien variasi (Coefficient of Variation) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah persen koefisien variasi harga pangan adalah indikator yang digunakan untuk melihat sebaran harga pangan baik antar waktu maupun antar wilayah membagi standar deviasi harga tiap komoditas terhadap rata-rata per komoditas baik antar waktu (bulan) maupun antar wilayah (provinsi) "" Parent "" 05.05.01.06.01 - Koefisien variasi (Coefficient of Variation) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah 05.05.01.06.01 - Koefisien variasi (Coefficient of Variation) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2001-05-05T00:00:00 05.05.01 KP 05.05.01.06.01 Koefisien variasi (Coefficient of Variation) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah 239 239 02.03.029 Konsumsi Buah dan Sayur gram per kapita per hari Kuantitas konsumsi sayur dan buah dalam satuan berat pangan per orang per hari Penjumlahan konsumsi sayuran dan buah-buahan dalam satuan berat pangan per orang per hari Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.10.12.01.01 - Konsumsi Buah dan Sayur 02.10.12.01.01 - Konsumsi Buah dan Sayur "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2012-02-10T00:00:00 02.10.12 KP 02.10.12.01.01 Konsumsi Buah dan Sayur 240 240 02.03.030 Konsumsi Umbi-Umbian gram per kapita per hari "Definisi PPH Konsumsi adalah proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan pangan dalam kondisi konsumsi pangan. Jumlah skor PPH Konsumsi mansksimal 100. Umbi-umbian yang dimaksud mencakup berbagai jenis seperti singkong, ubi jalar, talas, garut, kentang, dan gadung. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi pola konsumsi pangan masyarakat serta mendukung diversifikasi pangan dan ketahanan pangan nasional" Dalam menghitung Skor PPH Konsumsi, dengan cara : mengkalikan antara presentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dengan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan. "" Parent "" 02.10.12.01.03 - Konsumsi Umbi-Umbian 02.10.12.01.03 - Konsumsi Umbi-Umbian "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2012-02-10T00:00:00 02.10.12 KP 02.10.12.01.03 Konsumsi Umbi-Umbian 241 241 02.03.031 Luas Lahan Baku Sawah yang dicetak hektare Lahan baku sawah yang dicetak pada tahun tersebut melalui program cetak sawah. Lahan baku sawah merupakan lahan sawah yang secara periodik ditanami padi atau diselingi tanaman lain "Total Lahan Baku Sawah yang Dicetak=∑ luas lahan ke-i yang dicetak menjadi sawah. " "" Parent "" 02.10.07.01.01 - Lahan Baku Sawah yang dicetak 02.10.07.01.01 - Lahan Baku Sawah yang dicetak "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2007-02-10T00:00:00 02.10.07 KP 02.10.07.01.01 Lahan Baku Sawah yang dicetak 242 242 02.03.032 Luas lahan sawah yang ditingkatkan indeks pertanaman ribu hektare Luas lahan sawah dengan Indeks Pertanaman (IP) kurang dari atau sama dengan 100 yang ditingkatkan menjadi IP 200 "" "" Parent "" 02.10.07.01.02 - Luas lahan sawah yang ditingkatkan indeks pertanaman 02.10.07.01.02 - Luas lahan sawah yang ditingkatkan indeks pertanaman "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2007-02-10T00:00:00 02.10.07 KP 02.10.07.01.02 Luas lahan sawah yang ditingkatkan indeks pertanaman 243 243 02.03.033 Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan hektare "Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan oleh Provinsi/Kabupaten Kota. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud mencakup: a. luas dan lokasi yang akan b. jadwal alih c. luas dan lokasi lahan d. jadwal penyediaan lahan dan e. pemanfaatan lahan pengganti. " "Luas Lahan LP2B = Total Luas Lahan Pertanian * (Persentase LP2B / 100) Persentase LP2B = (Luas Lahan LP2B / Total Luas Lahan Pertanian) * 100" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000831 - Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan 001070 - Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B" PERTANIAN Daerah No "" 831 Pertanian "" "" "" "" 244 244 02.03.034 Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan persen Nilai tambah pertanian per tenaga kerja memberikan gambaran tentang produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Makin besar pendapatan atau penghasilan tenaga kerja/petani maka semakin besar kemampuan tenaga kerja untuk mengakses pangan dengan pola gizi seimbang. Nilai tambah pertanian dibagi dengan total tenaga kerja di sektor pertanian dinyatakan dalam rupiah per tenaga kerja.Rumus:Keterangan:NTP PTK: Nilai Tambah Pertanian Per Tenaga KerjaJNTP:Jumlah Nilai Tambah PertanianJTKP :Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.10.03.01 - Pertumbuhan Nilai Tambah per Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 02.10.03.01 - Pertumbuhan Nilai Tambah per Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2.3.1.(a) - Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan 000093 - Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/kehutanan PERTANIAN Nasional, Daerah No "" 93 Keuangan 2.100000000000000088817841970012523233890533447265625 2.1 PP 02.10.03.01 Pertumbuhan Nilai Tambah per Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 245 245 02.03.035 Peningkatan Luas Panen Hortikultura Kawasan Sentra Produksi Pangan hektare Pertambahan luasan tanaman sub-sektor hortikultura yang siap dipanen habis atau yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan tertentu dibandingkan periode sebelumnya yang termasuk dalam Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). KSPP merupakan pengembangan tata kelola sistem sentra produksi pangan terpadu sesuai potensi yang ada di lokasi pengembangan dengan melibatkan petani yang ada di lokasi dan atau mendatangkan petani dari luar wilayah misalnya transmigrasi. Peningkatan Luas Panen=Luas Panen Tahun N−Luas Panen Tahun N-1 "" Parent "" 02.10.02.01.02 - Peningkatan Luas Panen Hortikultura KSPP Sumatera Utara 02.10.02.01.02 - Peningkatan Luas Panen Hortikultura KSPP Sumatera Utara "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2002-02-10T00:00:00 02.10.02 KP 02.10.02.01.02 Peningkatan Luas Panen Hortikultura KSPP Sumatera Utara 246 246 02.03.036 Peningkatan Luas Panen Jagung Kawasan Sentra Produksi Pangan hektare Pertambahan luasan komoditas jagung yang siap dipanen habis atau yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan tertentu dibandingkan periode sebelumnya yang termasuk dalam Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). KSPP merupakan pengembangan tata kelola sistem sentra produksi pangan terpadu sesuai potensi yang ada di lokasi pengembangan dengan melibatkan petani yang ada di lokasi dan atau mendatangkan petani dari luar wilayah misalnya transmigrasi. "Persentase Peningkatan = ( Luas Panen Sebelumnya Luas Panen Saat Ini / Luas Panen Sebelumnya)×100% " KSPP: Nusa Tenggara Timur, Papua Parent "" "" "" "" "" PERTANIAN Nasional Yes "" "" "" "" "" "" 247 247 02.03.036.001 Peningkatan Luas Panen Jagung Kawasan Sentra Produksi Pangan Nusa Tenggara Timur hektare Pertambahan luasan komoditas jagung yang siap dipanen habis atau yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan tertentu dibandingkan periode sebelumnya yang termasuk dalam Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). KSPP merupakan pengembangan tata kelola sistem sentra produksi pangan terpadu sesuai potensi yang ada di lokasi pengembangan dengan melibatkan petani yang ada di lokasi dan atau mendatangkan petani dari luar wilayah misalnya transmigrasi. "Persentase Peningkatan = ( Luas Panen Sebelumnya Luas Panen Saat Ini / Luas Panen Sebelumnya)×100% " KSPP: Nusa Tenggara Timur Child "" 02.10.04.02.02 - Peningkatan Luas Panen Jagung KSPP Nusa Tenggara Timur 02.10.04.02.02 - Peningkatan Luas Panen Jagung KSPP Nusa Tenggara Timur "" "" PERTANIAN Nasional Yes "" "" 2004-02-10T00:00:00 02.10.04 KP 02.10.04.02.02 Peningkatan Luas Panen Jagung KSPP Nusa Tenggara Timur 248 248 02.03.036.002 Peningkatan luas panen Jagung Kawasan Sentra Produksi Pangan Papua hektare Pertambahan luasan komoditas jagung yang siap dipanen habis atau yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan tertentu dibandingkan periode sebelumnya yang termasuk dalam Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). KSPP merupakan pengembangan tata kelola sistem sentra produksi pangan terpadu sesuai potensi yang ada di lokasi pengembangan dengan melibatkan petani yang ada di lokasi dan atau mendatangkan petani dari luar wilayah misalnya transmigrasi. "Persentase Peningkatan = ( Luas Panen Sebelumnya Luas Panen Saat Ini / Luas Panen Sebelumnya)×100% " KSPP: Papua Child "" 02.10.05.01.02 - Peningkatan luas panen Jagung KSPP Papua 02.10.05.01.02 - Peningkatan luas panen Jagung KSPP Papua "" "" PERTANIAN Nasional Yes "" "" 2005-02-10T00:00:00 02.10.05 KP 02.10.05.01.02 Peningkatan luas panen Jagung KSPP Papua 249 249 02.03.037 Peningkatan Luas Panen Padi Kawasan Sentra Produksi Pangan hektare Pertambahan luasan komoditas padi yang siap dipanen habis atau yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan tertentu dibandingkan periode sebelumnya yang termasuk dalam Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). KSPP merupakan pengembangan tata kelola sistem sentra produksi pangan terpadu sesuai potensi yang ada di lokasi pengembangan dengan melibatkan petani yang ada di lokasi dan atau mendatangkan petani dari luar wilayah misalnya transmigrasi. Peningkatan Luas Panen=Luas Panen Tahun N−Luas Panen Tahun N-1 KSPP: Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua Parent "" "" "" "" "" PERTANIAN Nasional Yes "" "" "" "" "" "" 250 250 02.03.037.001 Peningkatan Luas Panen Padi Kawasan Sentra Produksi Pangan Kalimantan Tengah hektare Pertambahan luasan komoditas padi yang siap dipanen habis atau yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan tertentu dibandingkan periode sebelumnya yang termasuk dalam Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). KSPP merupakan pengembangan tata kelola sistem sentra produksi pangan terpadu sesuai potensi yang ada di lokasi pengembangan dengan melibatkan petani yang ada di lokasi dan atau mendatangkan petani dari luar wilayah misalnya transmigrasi. Peningkatan Luas Panen=Luas Panen Tahun N−Luas Panen Tahun N-1 KSPP: Kalimantan Tengah Child "" 02.10.01.01.02 - Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Kalimantan Tengah 02.10.01.01.02 - Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Kalimantan Tengah "" "" PERTANIAN Nasional Yes "" "" 2001-02-10T00:00:00 02.10.01 KP 02.10.01.01.02 Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Kalimantan Tengah 251 251 02.03.037.002 Peningkatan Luas Panen Padi Kawasan Sentra Produksi Pangan Sumatera Selatan hektare Pertambahan luasan komoditas padi yang siap dipanen habis atau yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan tertentu dibandingkan periode sebelumnya yang termasuk dalam Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). KSPP merupakan pengembangan tata kelola sistem sentra produksi pangan terpadu sesuai potensi yang ada di lokasi pengembangan dengan melibatkan petani yang ada di lokasi dan atau mendatangkan petani dari luar wilayah misalnya transmigrasi. Peningkatan Luas Panen=Luas Panen Tahun N−Luas Panen Tahun N-1 KSPP: Sumatera Selatan Child "" 02.10.03.01.02 - Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Sumatera Selatan 02.10.03.01.02 - Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Sumatera Selatan "" "" PERTANIAN Nasional Yes "" "" 2003-02-10T00:00:00 02.10.03 KP 02.10.03.01.02 Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Sumatera Selatan 252 252 02.03.037.003 Peningkatan Luas Panen Padi Kawasan Sentra Produksi Pangan Nusa Tenggara Timur hektare Pertambahan luasan komoditas padi yang siap dipanen habis atau yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan tertentu dibandingkan periode sebelumnya yang termasuk dalam Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). KSPP merupakan pengembangan tata kelola sistem sentra produksi pangan terpadu sesuai potensi yang ada di lokasi pengembangan dengan melibatkan petani yang ada di lokasi dan atau mendatangkan petani dari luar wilayah misalnya transmigrasi. Peningkatan Luas Panen=Luas Panen Tahun N−Luas Panen Tahun N-1 KSPP: Nusa Tenggara Timur Child "" 02.10.04.01.02 - Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Nusa Tenggara Timur 02.10.04.01.02 - Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Nusa Tenggara Timur "" "" PERTANIAN Nasional Yes "" "" 2004-02-10T00:00:00 02.10.04 KP 02.10.04.01.02 Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Nusa Tenggara Timur 253 253 02.03.037.004 Peningkatan Luas Panen Padi Kawasan Sentra Produksi Pangan Papua Selatan hektare Pertambahan luasan komoditas padi yang siap dipanen habis atau yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan tertentu dibandingkan periode sebelumnya yang termasuk dalam Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). KSPP merupakan pengembangan tata kelola sistem sentra produksi pangan terpadu sesuai potensi yang ada di lokasi pengembangan dengan melibatkan petani yang ada di lokasi dan atau mendatangkan petani dari luar wilayah misalnya transmigrasi. Peningkatan Luas Panen=Luas Panen Tahun N−Luas Panen Tahun N-1 KSPP: Papua Child "" 02.10.06.01.02 - Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Papua Selatan 02.10.06.01.02 - Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Papua Selatan "" "" PERTANIAN Nasional Yes "" "" 2006-02-10T00:00:00 02.10.06 KP 02.10.06.01.02 Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Papua Selatan 254 254 02.03.038 Peningkatan Produksi Beras Kawasan Sentra Produksi Pangan ton Peningkatan total volume beras yang dihasilkan dalam periode tertentu di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). KSPP merupakan pengembangan tata kelola sistem sentra produksi pangan terpadu sesuai potensi yang ada di lokasi pengembangan dengan melibatkan petani yang ada di lokasi dan atau mendatangkan petani dari luar wilayah misalnya transmigrasi. Peningkatan Produksi = (Produksi Tahun Berjalan−Produksi Tahun Sebelumnya) KSPP: Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua Parent "" "" "" "" "" PERTANIAN Nasional Yes "" "" "" "" "" "" 255 255 02.03.038.001 Peningkatan Produksi Beras Kawasan Sentra Produksi Pangan Kalimantan Tengah ton Peningkatan total volume beras yang dihasilkan dalam periode tertentu di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). KSPP merupakan pengembangan tata kelola sistem sentra produksi pangan terpadu sesuai potensi yang ada di lokasi pengembangan dengan melibatkan petani yang ada di lokasi dan atau mendatangkan petani dari luar wilayah misalnya transmigrasi. Peningkatan Produksi = (Produksi Tahun Berjalan−Produksi Tahun Sebelumnya) KSPP: Kalimantan Tengah Child "" 02.10.01.01.01 - Peningkatan Produksi Beras KSPP Kalimantan Tengah 02.10.01.01.01 - Peningkatan Produksi Beras KSPP Kalimantan Tengah "" "" PERTANIAN Nasional Yes "" "" 2001-02-10T00:00:00 02.10.01 KP 02.10.01.01.01 Peningkatan Produksi Beras KSPP Kalimantan Tengah 256 256 02.03.038.002 Peningkatan Produksi Beras Kawasan Sentra Produksi Pangan Sumatera Selatan ton Peningkatan total volume beras yang dihasilkan dalam periode tertentu di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). KSPP merupakan pengembangan tata kelola sistem sentra produksi pangan terpadu sesuai potensi yang ada di lokasi pengembangan dengan melibatkan petani yang ada di lokasi dan atau mendatangkan petani dari luar wilayah misalnya transmigrasi. Peningkatan Produksi = (Produksi Tahun Berjalan−Produksi Tahun Sebelumnya) KSPP: Sumatera Selatan Child "" 02.10.03.01.01 - Peningkatan Produksi Beras KSPP Sumatera Selatan 02.10.03.01.01 - Peningkatan Produksi Beras KSPP Sumatera Selatan "" "" PERTANIAN Nasional Yes "" "" 2003-02-10T00:00:00 02.10.03 KP 02.10.03.01.01 Peningkatan Produksi Beras KSPP Sumatera Selatan 257 257 02.03.038.003 Peningkatan Produksi Beras Kawasan Sentra Produksi Pangan Nusa Tenggara Timur ton Peningkatan total volume beras yang dihasilkan dalam periode tertentu di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). KSPP merupakan pengembangan tata kelola sistem sentra produksi pangan terpadu sesuai potensi yang ada di lokasi pengembangan dengan melibatkan petani yang ada di lokasi dan atau mendatangkan petani dari luar wilayah misalnya transmigrasi. Peningkatan Produksi = (Produksi Tahun Berjalan−Produksi Tahun Sebelumnya) KSPP: Nusa Tenggara Timur Child "" 02.10.04.01.01 - Peningkatan Produksi Beras KSPP Nusa Tenggara Timur 02.10.04.01.01 - Peningkatan Produksi Beras KSPP Nusa Tenggara Timur "" "" PERTANIAN Nasional Yes "" "" 2004-02-10T00:00:00 02.10.04 KP 02.10.04.01.01 Peningkatan Produksi Beras KSPP Nusa Tenggara Timur 258 258 02.03.038.004 Peningkatan Produksi Beras Kawasan Sentra Produksi Pangan Papua Selatan ton Peningkatan total volume beras yang dihasilkan dalam periode tertentu di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). KSPP merupakan pengembangan tata kelola sistem sentra produksi pangan terpadu sesuai potensi yang ada di lokasi pengembangan dengan melibatkan petani yang ada di lokasi dan atau mendatangkan petani dari luar wilayah misalnya transmigrasi. Peningkatan Produksi = (Produksi Tahun Berjalan−Produksi Tahun Sebelumnya) KSPP: Papua Child "" 02.10.06.01.01 - Peningkatan Produksi Beras KSPP Papua Selatan 02.10.06.01.01 - Peningkatan Produksi Beras KSPP Papua Selatan "" "" PERTANIAN Nasional Yes "" "" 2006-02-10T00:00:00 02.10.06 KP 02.10.06.01.01 Peningkatan Produksi Beras KSPP Papua Selatan 259 259 02.03.039 Peningkatan Produksi Hortikultura Kawasan Sentra Produksi Pangan ton Peningkatan total volume tanaman sub-sektor hortikultura yang dihasilkan dalam periode tertentu di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). KSPP merupakan pengembangan tata kelola sistem sentra produksi pangan terpadu sesuai potensi yang ada di lokasi pengembangan dengan melibatkan petani yang ada di lokasi dan atau mendatangkan petani dari luar wilayah misalnya transmigrasi. " ((Produksi tahun N – Produksi tahun N-1) / Produksi tahun N-1) × 100%​ Apabila indikator dilaporkan dalam angka absolut (bukan persen), maka peningkatan produksi dapat dinyatakan sebagai penambahan volume (dalam ton) dibanding tahun acuan sebelumnya (misalnya target tonase meningkat sekian ton dari baseline)." "" Parent "" 02.10.02.01.01 - Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara 02.10.02.01.01 - Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2002-02-10T00:00:00 02.10.02 KP 02.10.02.01.01 Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara 260 260 02.03.040 Peningkatan Produksi Jagung Kawasan Sentra Produksi Pangan ton Peningkatan total volume jagung yang dihasilkan dalam periode tertentu di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). KSPP merupakan pengembangan tata kelola sistem sentra produksi pangan terpadu sesuai potensi yang ada di lokasi pengembangan dengan melibatkan petani yang ada di lokasi dan atau mendatangkan petani dari luar wilayah misalnya transmigrasi. Peningkatan Produksi = (Produksi Tahun Berjalan−Produksi Tahun Sebelumnya) KSPP: Nusa Tenggara Timur, Papua Parent "" "" "" "" "" PERTANIAN Nasional Yes "" "" "" "" "" "" 261 261 02.03.040.001 Peningkatan Produksi Jagung Kawasan Sentra Produksi Pangan Nusa Tenggara Timur ton Peningkatan total volume jagung yang dihasilkan dalam periode tertentu di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). KSPP merupakan pengembangan tata kelola sistem sentra produksi pangan terpadu sesuai potensi yang ada di lokasi pengembangan dengan melibatkan petani yang ada di lokasi dan atau mendatangkan petani dari luar wilayah misalnya transmigrasi. Peningkatan Produksi = (Produksi Tahun Berjalan−Produksi Tahun Sebelumnya) KSPP: Nusa Tenggara Timur Child "" 02.10.04.02.01 - Peningkatan Produksi Jagung KSPP Nusa Tenggara Timur 02.10.04.02.01 - Peningkatan Produksi Jagung KSPP Nusa Tenggara Timur "" "" PERTANIAN Nasional Yes "" "" 2004-02-10T00:00:00 02.10.04 KP 02.10.04.02.01 Peningkatan Produksi Jagung KSPP Nusa Tenggara Timur 262 262 02.03.040.002 Peningkatan Produksi Jagung Kawasan Sentra Produksi Pangan Papua ton Peningkatan total volume jagung yang dihasilkan dalam periode tertentu di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). KSPP merupakan pengembangan tata kelola sistem sentra produksi pangan terpadu sesuai potensi yang ada di lokasi pengembangan dengan melibatkan petani yang ada di lokasi dan atau mendatangkan petani dari luar wilayah misalnya transmigrasi. Peningkatan Produksi = (Produksi Tahun Berjalan−Produksi Tahun Sebelumnya) KSPP: Papua Child "" 02.10.05.01.01 - Peningkatan Produksi Jagung KSPP Papua 02.10.05.01.01 - Peningkatan Produksi Jagung KSPP Papua "" "" PERTANIAN Nasional Yes "" "" 2005-02-10T00:00:00 02.10.05 KP 02.10.05.01.01 Peningkatan Produksi Jagung KSPP Papua 263 263 02.03.041 Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan persen Indikator yang mengukur jumlah bantuan beras fortifikasi yang disalurkan kepada penerima manfaat Jumlah penerima bantuan beras fortifikasi dibandingkan dengan total penerima manfaat intervensi Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.10.14.01.04 - Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan 02.10.14.01.04 - Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2014-02-10T00:00:00 02.10.14 KP 02.10.14.01.04 Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan 264 264 02.03.042 Persentase cadangan pangan persen Persentase Cadangan Pangan adalah perbandingan antara jumlah cadangan pangan yang tersedia dengan jumlah kebutuhan pangan atau konsumsi pangan yang direncanakan, dinyatakan dalam bentuk persentase. Ini memberikan gambaran tentang seberapa baik cadangan pangan dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam periode waktu tertentu. "Jumlah_Cadangan_Pangan / Jumlah_Kebutuhan_Pangan * 100% Keterangan: Jumlah_Cadangan_Pangan : Total cadangan pangan yang tersedia. Jumlah_Kebutuhan_Pangan : Total kebutuhan pangan masyarakat." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000385 - Persentase cadangan pangan 000971 - Persentase Jumlah Cadangan Pangan" PERTANIAN Daerah No "" 385 Pangan "" "" "" "" 265 265 02.03.043 Persentase daerah rentan rawan pangan persen Jumlah kabupaten/kota yang berada pada kategori prioritas 1 (sangat rentan), 2 (rentan), dan 3 (agak rentan) terhadap total kabupaten/kota yang masuk ke dalam semua kategori prioritas 1 (sangat rentan), 2 (rentan), 3 (agak rentan), 4 (agak tahan), 5 (tahan), 6 (sangat tahan) dalam periode waktu tertentu, pada peta FSVA Membagi jumlah daerah yang berada pada kategori prioritas 1, 2, dan 3 (sangat rendan, rentan, dan agak rentan) dengan total daerah pada semua kategori prioritas dalam periode waktu tertentu. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.10.15.01.01 - Persentase daerah rentan rawan pangan 02.10.15.01.01 - Persentase daerah rentan rawan pangan "" 000693 - Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan PERTANIAN Nasional, Daerah No "" 693 Pangan 2015-02-10T00:00:00 02.10.15 KP 02.10.15.01.01 Persentase daerah rentan rawan pangan 266 266 02.03.044 Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) "" Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Jumlah cadangan pangan / Jumlah kebutuhan pangan * 100% "" Parent "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 267 267 "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota "" "" "" "" persen 000502 - Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) PERTANIAN Daerah No "" "" 502.0 Pangan "" "" "" "" "" "" 268 268 02.03.045 Persentase kinerja realisasi pupuk persen Persentase kinerja realisasi pupuk adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana realisasi distribusi atau penggunaan pupuk dibandingkan dengan target atau rencana yang telah ditetapkan. Ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program distribusi pupuk dan seberapa baik pencapaian target distribusi pupuk dalam periode waktu tertentu. Realisasi / RDKK * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000430 - Persentase kinerja realisasi pupuk PERTANIAN Daerah No "" 430 Perdagangan "" "" "" "" 269 269 02.03.046 Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) persen Indikator ini memfokuskan pada lahan pertanian, yaitu lahan yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan dan memelihara ternak. Negara menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak dan penghasil produk pangan bagi pencapaian ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. (UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan). Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah luas lahan dan cadangan lahan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dibagi dengan luas pertanian pangan di suatu wilayah, dinyatakan dalam persen "" Parent "" 02.10.18.01.03 - Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 02.10.18.01.03 - Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2018-02-10T00:00:00 02.10.18 KP 02.10.18.01.03 Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 270 270 02.03.047 Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura persen Mengukur persentase DPI yang berhasil ditangani terhadap total luas yang terdampak DPI yang terjadi pada tanaman hortikultura "Cara perhitungan dengan membandingkan luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI pada tahun berjalan terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI pada tahun berjalan, dengan rumus: Σ(luas area hortikultura yang terkena DPI (Banjir/kekeringan) - Puso (banjir/kekeringan) saat tahun berjalan (t)) Σ(luas area hortikultura yang terkena DPI (banjir/kekeringan)) x 100%" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000701 - Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura PERTANIAN Daerah No "" 701 Pertanian "" "" "" "" 271 271 02.03.048 Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan persen Persentase luas lahan tanaman pangan yang telah mendapatkan intervensi pengendalian dan penanggulangan terhadap Dampak Perubahan Iklim (DPI), seperti banjir dan kekeringan, dari total luas lahan yang terdampak oleh bencana tersebut. "Cara perhitungan dengan membandingkan luas area tanaman pangan yang mendapat penanganan DPI pada tahun berjalan terhadap luas area tanaman pangan yang terkena DPI pada tahun berjalan, dengan rumus: Σ(luas area tanaman pangan yang terkena DPI (Banjir/kekeringan) - Puso (banjir/kekeringan) saat tahun berjalan (t)) Σ(luas area tanaman pangan yang terkena DPI (banjir/kekeringan)) x 100%" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000702 - Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan PERTANIAN Daerah No "" 702 Pertanian "" "" "" "" 272 272 02.03.049 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan persen Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan merupakan kondisi yang mencerminkan tingkat capaian kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan berdasarkan data pengawasan post market (pengambilan contoh dan pengujian) dan pre market (registrasi/sertifikasi/surveilan) Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan dihitung berdasarkan capaian kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan post market (pengambilan contoh dan pengujian) dengan bobot sebesar 60% dan pre market (registrasi/sertifikasi/surveilan) sebesar 40%. Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000598 - Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan PERTANIAN Daerah No "" 598 Pangan "" "" "" "" 273 273 02.03.050 Persentase Pangan yang Terselamatkan persen Pangan layak konsumsi yang dapat dimanfaatkan kembali Persentase Pangan yang Terselamatkan = [pangan yang disalurkan ke penerima manfaat dari bank pangan & penggiat - lolos Quality Control] / [total pangan yang dikumpulkan oleh donator ke bank pangan dan penggiat] "" Parent "" 02.15.02.02.02 - Persentase Pangan yang Terselamatkan 02.15.02.02.02 - Persentase Pangan yang Terselamatkan "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2002-02-15T00:00:00 02.15.02 KP 02.15.02.02.02 Persentase Pangan yang Terselamatkan 274 274 02.03.051 Persentase Penduduk Pertanian yang Memiliki Lahan atau Memiliki Hak Atas Lahan Pertanian persen Kepemilikan lahan adalah hak yang sah menurut peraturan untuk menguasai, menggunakan dan memindahkan hak atas lahan/tanah. Untuk itu hak yang dimaksud dengan kepemilikan adalah kepemilikan yang ditetapkan dengan Sertifikat.Lahan pertanian adalah lahan yang digunakan untuk usaha pertanian yang mencakup:Lahan yang dipakai untuk tanaman yang siklusnya kurang dari 1 tahun;Lahan yang dipakai untuk menanam tanaman herba atau tanaman pakan;Lahan subur yang sedang tidak ditanami;Lahan yang ditanami tanaman jangka panjangLahan yang ditanami tanaman pakan atau ditinggalkan sebagai lahan kosong selama lebih dari 5 tahunSub indikator (1) dan (2) bersumber pada data yang sama yang melihat data dari 2 sudut pandang dimana pada sub indikator (2) ingin dilihat proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik lahan pertanian dibandingkan keseluruhan penduduk pertanian. Cara perhitungan 1:Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak tanah atas pertanian diperoleh dengan cara membagi jumlah penduduk pertanian yang mempunyai sertifikat kepemilikan yang sah dengan jumlah penduduk pertanian pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus:Keterangan:P PLAg: Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian.JPLAg: Jumlah penduduk pertanian yang mempunyai sertifikat kepemilikan yang sah pada periode tertentuJPAg: Jumlah penduduk pertanian pada periode tertentuCara perhitungan 2:Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian diperoleh dengan cara membagi jumlah perempuan penduduk pertanian yang mempunyai sertifikat kepemilikan yang sah dengan jumlah penduduk pertanian yang mempunyai sertifikat kepemilikan yang sah pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus:Keterangan:P WLAg: Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian.JWLAg: Jumlah perempuan penduduk pertanian yang mempunyai sertifikat kepemilikan yang sah pada periode tertentuJPLAg: Jumlah penduduk pertanian yang mempunyai sertifikat kepemilikan yang sah pada periode tertentu Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kelamin Parent "" "" "" 5.a.1* - (1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan. 000163 - (1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan. PERTANIAN Nasional, Daerah No 24110228 "" 163 Pertanian "" "" "" "" 275 275 02.03.052 Persentase Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian persen Perubahan iklim dapat menyebabkan terjadinya kerugian ekonomi. Salah satu sektor yang paling terdampak perubahan iklim adalah sektor pertanian. Indikator ini melakukan perhitungan penurunan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat perubahan iklim pada sektor pertanian. Valuasi potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim sektor pertanian "" Parent "" 08.03.03.01.01 - Persentase Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian 08.03.03.01.01 - Persentase Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2003-08-03T00:00:00 08.03.03 KP 08.03.03.01.01 Persentase Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian 276 276 02.03.053 Persentase penurunan sisa pangan persen Susut pangan didefinisikan sebagai penurunan kuantitas pangan yang terjadi pada proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan. Sisa Pangan didefinisikan sebagai pangan layak dan aman untuk dikonsumsi manusia yang beroperasi terbuang menjadi sampah makanan pada tahap distribusi dan konsumsi. Persentase sampah makanan adalah jumlah sampah makanan dibagi dengan total sampah dikali dengan seratus persen.Rumus:Keterangan:PSSP = Persentase susut dan sisa pangan JSSP = Jumlah susut dan sisa pangan JSJS = Jumlah semua jenis sampah Wilayah Administrasi: Nasional, Regional/Pulau, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" 12.3.1.(a) - Persentase penurunan susut dan sisa pangan (food loss and waste). 000252 - Persentase sisa makanan PERTANIAN Nasional, Daerah No "" 252 Pangan "" "" "" "" 277 277 02.03.054 Persentase penurunan susut pangan persen Susut pangan didefinisikan sebagai penurunan kuantitas pangan yang terjadi pada proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan. Sisa Pangan didefinisikan sebagai pangan layak dan aman untuk dikonsumsi manusia yang beroperasi terbuang menjadi sampah makanan pada tahap distribusi dan konsumsi. Persentase sampah makanan adalah jumlah sampah makanan dibagi dengan total sampah dikali dengan seratus persen.Rumus:Keterangan:PSSP = Persentase susut dan sisa pangan JSSP = Jumlah susut dan sisa pangan JSJS = Jumlah semua jenis sampah Wilayah Administrasi: Nasional, Regional/Pulau, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 02.15.02.01.01 - Persentase Penurunan Susut Pangan 02.15.02.01.01 - Persentase Penurunan Susut Pangan 12.3.1.(a) - Persentase penurunan susut dan sisa pangan (food loss and waste). "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2002-02-15T00:00:00 02.15.02 KP 02.15.02.01.01 Persentase Penurunan Susut Pangan 278 278 02.03.055 Persentase Perempuan sebagai Pemilik Lahan atau Pemegang Hak Atas Lahan Pertanian "" Kepemilikan lahan adalah hak yang sah menurut peraturan untuk menguasai, menggunakan dan memindahkan hak atas lahan/tanah. Untuk itu hak yang dimaksud dengan kepemilikan adalah kepemilikan yang ditetapkan dengan Sertifikat.Lahan pertanian adalah lahan yang digunakan untuk usaha pertanian yang mencakup:Lahan yang dipakai untuk tanaman yang siklusnya kurang dari 1 tahun;Lahan yang dipakai untuk menanam tanaman herba atau tanaman pakan;Lahan subur yang sedang tidak ditanami;Lahan yang ditanami tanaman jangka panjangLahan yang ditanami tanaman pakan atau ditinggalkan sebagai lahan kosong selama lebih dari 5 tahunSub indikator (1) dan (2) bersumber pada data yang sama yang melihat data dari 2 sudut pandang dimana pada sub indikator (2) ingin dilihat proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik lahan pertanian dibandingkan keseluruhan penduduk pertanian. Cara perhitungan 1:Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak tanah atas pertanian diperoleh dengan cara membagi jumlah penduduk pertanian yang mempunyai sertifikat kepemilikan yang sah dengan jumlah penduduk pertanian pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus:Keterangan:P PLAg: Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian.JPLAg: Jumlah penduduk pertanian yang mempunyai sertifikat kepemilikan yang sah pada periode tertentuJPAg: Jumlah penduduk pertanian pada periode tertentuCara perhitungan 2:Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian diperoleh dengan cara membagi jumlah perempuan penduduk pertanian yang mempunyai sertifikat kepemilikan yang sah dengan jumlah penduduk pertanian yang mempunyai sertifikat kepemilikan yang sah pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus:Keterangan:P WLAg: Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian.JWLAg: Jumlah perempuan penduduk pertanian yang mempunyai sertifikat kepemilikan yang sah pada periode tertentuJPLAg: Jumlah penduduk pertanian yang mempunyai sertifikat kepemilikan yang sah pada periode tertentu Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kelamin Parent "" "" "" 5.a.1* - (1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan. 000163 - (1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan. PERTANIAN Nasional, Daerah No 33210021 "" 163 Pertanian "" "" "" "" 279 279 02.03.056 Persentase Petani Muda terhadap total petani persen "persentase petani muda terhadap total petani merujuk pada total individu yang terlibat dalam kegiatan pertanian dan berusia antara 19 hingga 39 tahun terhadap semua individu yang bekerja di sektor pertanian. Rentang usia ini digunakan untuk mendorong regenerasi dalam sektor pertanian, mengingat dominasi petani berusia lanjut. " Persentase Petani Muda= (Jumlah Petani berusia 19-39 tahun/Total Jumlah Petani)×100% "" Parent "" 02.10.16.02.01 - Persentase Petani Muda terhadap jumlah petani 02.10.16.02.01 - Persentase Petani Muda terhadap jumlah petani "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2016-02-10T00:00:00 02.10.16 KP 02.10.16.02.01 Persentase Petani Muda terhadap jumlah petani 280 280 02.03.057 Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian persen Persentase produksi komoditas beras, kopi, dan sayuran organik terhadap produksi komoditas beras, kopi, dan sayuran secara total "" "" Parent "" 02.10.18.02.01 - Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian 02.10.18.02.01 - Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2018-02-10T00:00:00 02.10.18 KP 02.10.18.02.01 Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian 281 281 02.03.058 Persentase Wilayah Terkendali dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) persen - Mengurangi kemungkinan masuk dan menyebarnya penyakit hewan dalam satu wilayah yang berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi, lingkungan dan kesehatan masyarakat dari masuk dan menyebarnya OPTK - Teridentifikasinya target Jenis OPTK yang dicegah masuk dan tersebarnya ke/di dalam wilayah NKRI Jumlah media pembawa OPTK yang dilakukan pelepasan dibagi dengan jumlah pemeriksaan media pembawa OPTK yang diperiksa di tempat pemasukan dan pengeluaran dikali 100 %. "" Parent "" 02.10.13.02.03 - Persentase Wilayah Terkendali dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) 02.10.13.02.03 - Persentase Wilayah Terkendali dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2013-02-10T00:00:00 02.10.13 KP 02.10.13.02.03 Persentase Wilayah Terkendali dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) 282 282 02.03.059 Pertumbuhan PDB Tanaman Hortikultura persen Jumlah seluruh nilai tambah bruto ditambah dengan pajak neto atas produk yang dihitung atas harga berlaku (untuk Subsektor Tanaman Hortikultura) Nilai = nilai tahun sebelumnya*(1+pertumbuhan/100) Pertumbuhan tanaman hortikultura = elastisitas*pertumbuhan konsumsi rumah tangga: Makanan dan minuman Elastisitas tahun-tahun sebelumnya = pertumbuhan tanaman hortikultura/pertumbuhan konsumsi rumah tangga Elastisitas tahun 2025-2029 menggunakan rata-rata elastisitas disesuaikan dengan data historis, utamanya data-data beberapa tahun terakhir "" Parent "" 02.10.17.03.15 - Pertumbuhan PDB Tanaman Hortikultura 02.10.17.03.15 - Pertumbuhan PDB Tanaman Hortikultura "" "" PERTANIAN Nasional No "" "" 2017-02-10T00:00:00 02.10.17 KP 02.10.17.03.15 Pertumbuhan PDB Tanaman Hortikultura 283 283 02.03.060 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/ Prevalence of Undernourishment persen Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya PoU=x 30 yang dihitung berdasarkan data kecelakaan selama 2 tahun. Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) yang sedang dan telah dilakukan penanganan. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.01.05.01.04 - Lokasi Rawan Kecelakaan yang ditangani  03.01.05.01.04 - Lokasi Rawan Kecelakaan yang ditangani  "" "" TRANSPORTASI Nasional No "" "" 2005-03-01T00:00:00 03.01.05 KP 03.01.05.01.04 Lokasi Rawan Kecelakaan yang ditangani  717 717 03.03.030 Muatan barang angkutan laut nonkomersil ton Jumlah barang yang diangkut melalui Layanan angkutan barang perintis dan Layanan angkutan peti kemas nonkomersial Menjumlahkan semua muatan barang angkutan perintis dan peti kemas nonkomersial Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.01.03.01.03 - muatan barang angkutan laut nonkomersil 03.01.03.01.03 - muatan barang angkutan laut nonkomersil "" "" TRANSPORTASI Nasional No "" "" 2003-03-01T00:00:00 03.01.03 KP 03.01.03.01.03 muatan barang angkutan laut nonkomersil 718 718 03.03.031 On Time Performance Penerbangan persen Ketepatan waktu penerbangan (On Time performance/OTP) adalah kesesuaian waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan. Jumlah penerbangan tepat waktu dihitung berdasarkan jumlah penerbangan tepat waktu pada armada pesawat udara nasional yang beroperasi pada tahun berjalan. Sementara jumlah total penerbangan adalah jumlah total penerbangan dalam periode tahun berjalan. Nilai OTP Angkutan Udara = (Jumlah penerbangan tepat waktu / Jumlah total penerbangan, lalu dikalikan 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.01.01.04 - On Time Performance Penerbangan 03.01.01.04 - On Time Performance Penerbangan "" "" TRANSPORTASI Nasional No "" "" 3.0099999999999997868371792719699442386627197265625 3.01 PP 03.01.01.04 On Time Performance Penerbangan 719 719 03.03.032 Panjang jalur Kereta Api kilometer Panjang jalur kereta api (termasuk jalur ganda): jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api. Panjang jalur kereta api yang dibangun dan dioperasikan diukur dalam satuan km.Rumus: - Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.01.02.01.01 - Panjang jalur KA yang beroperasi 03.01.02.01.01 - Panjang jalur KA yang beroperasi 9.1.1.(c) - Panjang jalur kereta api 000205 - Panjang jalur kereta api TRANSPORTASI Nasional, Daerah No "" 205 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2002-03-01T00:00:00 03.01.02 KP 03.01.02.01.01 Panjang jalur KA yang beroperasi 720 720 03.03.033 Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan kota Indikator ini menjelaskan banyaknya kota yang sistem angkutan umum massalnya (berbasis rel dan jalan) dikembangkan (termasuk pada aspek perencanaan dan pembangunan) Jumlah wilayah perkotaan yang terdapat kegiatan pengembangan (perencanaan dan pembangunan) sistem angkutan umum massal setiap tahunnya Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.01.06.01.01 - Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan (kumulatif) 03.01.06.01.01 - Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan (kumulatif) "" "" TRANSPORTASI Nasional No "" "" 2006-03-01T00:00:00 03.01.06 KP 03.01.06.01.01 Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan (kumulatif) 721 721 03.03.034 Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten persen Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten dengan mewujudkan transportasi nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah serta berorientasi zero occident. Persentase penyerapan lulusan diklat pembentukan transportasi dikalikan 40% ditambah Persentase lulusan diklat transportasi yang bersertifikat kompetensi dikalikan 60% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.01.01.10 - Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten 03.01.01.10 - Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten "" "" TRANSPORTASI Nasional No "" "" 3.0099999999999997868371792719699442386627197265625 3.01 PP 03.01.01.10 Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten 722 722 03.03.035 Peningkatan Volume Angkutan Laut persen peningkatan barang yang dibongkar dan dimuat pada seluruh pelabuhan Indonesia baik domestik maupun internasional. peningkatan volume angkutan laut dihitung berdasarkan total bongkar muat barang pada tahun terhitung dibandingkan dengan tahun dasar (2022) dengan satuan ton. (A-B)/B Keterangan: A= total bongkar muat barang tahun berjalan (ton) B= total bongkar muat barang tahun dasar (ton) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.01.01.05 - Peningkatan Volume Angkutan Laut (kumulatif angka dasar tahun 2022) 03.01.01.05 - Peningkatan Volume Angkutan Laut (kumulatif angka dasar tahun 2022) "" "" TRANSPORTASI Nasional No "" "" 3.0099999999999997868371792719699442386627197265625 3.01 PP 03.01.01.05 Peningkatan Volume Angkutan Laut (kumulatif angka dasar tahun 2022) 723 723 03.03.036 Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan persen Salah satu indikator keberhasilan program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) Rasio fatalitas kecelakaan per 10.000 Kendaraan=(Korban Meninggal Dunia)/(Kendaraan Bermotor/10.000) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.01.01.09 - Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan 03.01.01.09 - Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan "" "" TRANSPORTASI Nasional No "" "" 3.0099999999999997868371792719699442386627197265625 3.01 PP 03.01.01.09 Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan 724 724 03.03.037 Persentase Kepatuhan Keamanan Penerbangan persen Indikator menunjukkan jumlah rata-rata tingkat kepatuhan di Bandar Udara dengan sistem keamanan A-F yang telah di audit per tahun berdasarkan penilaian risiko Jumlah bandara yang di audit dan memenuhi tingkat kepatuhan berdasarkan penilaian risiko, dibagi dengan jumlah total bandara, dikalikan seratus persen Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.01.04.01.03 - Persentase Kepatuhan Keamanan Penerbangan 03.01.04.01.03 - Persentase Kepatuhan Keamanan Penerbangan "" "" TRANSPORTASI Nasional No "" "" 2004-03-01T00:00:00 03.01.04 KP 03.01.04.01.03 Persentase Kepatuhan Keamanan Penerbangan 725 725 03.03.038 Persentase penduduk terlayani transportasi umum persen Transportasi umum adalah moda angkutan umum massal dan moda perkeretaapian perkotaan yang berjadwal, berute, aman, dan bertarif jelas.Angkutan umum adalah jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan kendaraan bermotor umum. Sementara, kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran (UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem dalam penyelenggaraan transportasi kereta api. Dalam penjelasan UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, perkeretaapian perkotaan adalah penyelenggaraan transportasi kereta api yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang-alik, baik dalam satu wilayah administrasi maupun lebih. Apabila transportasi kereta api tersebut berada di wilayah metropolitan, dapat disebut pula kereta api metro.Jenis moda transportasi tergantung tipologi kota. Misalnya, kota metropolitan dan kota besar perlu sistem transportasi berbasis rel, kota sedang perlu sistem transportasi berbasis bus dan kota kecil dapat dilayani oleh jaringan angkutan kota.Persentase penduduk terlayani transportasi umum adalah perbandingan jumlah penduduk yang menggunakan transportasi umum (baik kereta api maupun angkutan umum) dibandingkan jumlah semua penduduk yang berada di wilayah layanan angkutan umum tersebut. Jumlah penduduk yang menggunakan transportasi umum dibagi dengan jumlah penduduk wilayah yang dilayani dikali dengan seratus, dinyatakan dengan satuan persen (%).Rumus:Keterangan: PPTU : Persentase penduduk terlayani transportasi umumJPTU : Jumlah penduduk yang menggunaan transportasi umumJP : Jumlah penduduk wilayah yang di layani Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan Parent "" "" "" 11.2.1.(b) - Persentase penduduk terlayani transportasi umum. 000238 - Persentase penduduk terlayani transportasi umum TRANSPORTASI Nasional, Daerah No 24410052 "" 238 Perhubungan "" "" "" "" 726 726 03.03.039 Persentase Penduduk yang Mudah Mengakses Transportasi Publik persen Transportasi umum adalah moda angkutan umum massal dan moda perkeretaapian perkotaan yang berjadwal, berute, aman, dan bertarif jelas. Angkutan umum adalah jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. Sementara, kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran (UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem dalam penyelenggaraan transportasi kereta api. Dalam penjelasan UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, perkeretaapian perkotaan adalah penyelenggaraan transportasi kereta api yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang-alik, baik dalam satu wilayah administrasi maupun lebih. Apabila transportasi kereta api tersebut berada di wilayah metropolitan, dapat disebut pula kereta api metro. Jenis moda transportasi tergantung tipologi kota. Misalnya, kota metropolitan dan kota besar perlu memiliki sistem transportasi berbasis rel; kota sedang perlu sistem transportasi berbasis bus; dan kota kecil dapat dilayani oleh jaringan angkutan kota. Akses transportasi umum yang nyaman didekati dengan jarak akses dalam radius 0,5 km.Persentase penduduk yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik adalah perbandingan jumlah penduduk dengan jarak rumah ke tempat menunggu kendaraan/angkutan umum dengan rute tertentu terdekat dalam jarak 0,5 km dibandingkan jumlah semua penduduk yang berada di wilayah layanan angkutan umum tersebut. Jumlah penduduk yang memiliki akses transportasi umum yang nyaman dibagi dengan jumlah penduduk di wilayah yang dilayani dikali dengan seratus, dinyatakan dengan satuan persen (%).Rumus:Keterangan:PPTUN :Persentase penduduk yang memiliki akses nyaman (jarak 0,5 km) ke transportasi umumJPTUN : Jumlah penduduk yang yang memiliki akses nyaman (jarak 0,5 km) ke transportasi umumJP : Jumlah penduduk di wilayah yang dilayani Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan Parent "" "" "" 11.2.1.(a) - Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik. 000237 - Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik TRANSPORTASI Nasional, Daerah No 24410053 "" 237 Perhubungan "" "" "" "" 727 727 03.03.040 Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan persen Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana perlengkapan jalan yang terpasang pada suatu jalan memenuhi standar atau kondisi ideal yang telah ditetapkan. Persentase Perlengkapan Jalan = (Jumlah Perlengkapan Jalan Terpasang / Jumlah Perlengkapan Jalan Ideal) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001014 - Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal TRANSPORTASI Daerah Yes "" 1014 Perhubungan "" "" "" "" 728 728 03.03.040.001 Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi persen Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana perlengkapan jalan yang terpasang pada suatu jalan memenuhi standar atau kondisi ideal yang telah ditetapkan. "" Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" "" "" "" 000600 - Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi TRANSPORTASI Daerah Yes "" 600 Perhubungan "" "" "" "" 729 729 03.03.040.002 Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota persen Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana perlengkapan jalan yang terpasang pada suatu jalan memenuhi standar atau kondisi ideal yang telah ditetapkan. "" Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota Child "" "" "" "" 000765 - Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota TRANSPORTASI Daerah Yes "" 765 Perhubungan "" "" "" "" 730 730 03.03.041 Persentase Produksi Kendaraan Listrik Roda Empat terhadap Total Produksi Kendaraan Roda Empat persen Persentase Jumlah Produksi Kendaraan Listrik menunjukkan bahwa industri semakin banyak memproduksi KBLBB. Hal ini mengindikasikan capaian pembangunan ekosistem industri kendaraan listrik. Persentase Jumlah Produksi Kendaraan Listrik Roda 4 di tahun tertentu dibandingkan dengan Jumlah Total Produksi Kendaraan Bermotor Roda 4 di tahun yang sama Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.01.12.01.01 - Persentase Produksi Kendaraan Listrik Roda Empat terhadap Total Produksi Kendaraan Roda Empat 05.01.12.01.01 - Persentase Produksi Kendaraan Listrik Roda Empat terhadap Total Produksi Kendaraan Roda Empat "" "" TRANSPORTASI Nasional No "" "" 2012-05-01T00:00:00 05.01.12 KP 05.01.12.01.01 Persentase Produksi Kendaraan Listrik Roda Empat terhadap Total Produksi Kendaraan Roda Empat 731 731 03.03.042 Rasio konektivitas - "Rasio Konektivitas adalah proporsi atau perbandingan antara jumlah infrastruktur transportasi yang ada dengan kebutuhan atau standar konektivitas yang ditetapkan. Ini mengukur sejauh mana jaringan transportasi dan komunikasi memfasilitasi mobilitas dan integrasi antar wilayah dalam daerah dan dengan wilayah luar. Pengumpulan Data Infrastruktur: Kumpulkan data tentang berbagai jenis infrastruktur transportasi yang menghubungkan kabupaten/kota, seperti jalan raya, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara. Data ini meliputi panjang jalan, jumlah titik akses, dan kondisi infrastruktur. Penentuan Konektivitas Antar Wilayah: Identifikasi dan hitung berbagai jalur dan rute yang menghubungkan kabupaten atau kota satu dengan yang lainnya. Ini termasuk menentukan frekuensi dan jenis transportasi yang tersedia, serta kualitas layanan yang diberikan. Perhitungan Rasio Konektivitas: Rasio konektivitas dapat dihitung dengan berbagai cara, tergantung pada data yang tersedia dan tujuan pengukuran" "Rasio_Konektivitas_Transportasi = Jumlah_Rute_Transportasi_Yang_Menghubungkan_Provinsi_Tersebut_Dengan_Provinsi_Lain / Jumlah_Provinsi_Yang_Ada Rasio_Konektivitas_Internet = Jumlah_Rumah_Tangga_Atau_Fasilitas_Yang_Terhubung_Ke_Internet_Di_Provinsi_Tersebut / Jumlah_Total_Rumah_Tangga_Atau_Fasilitas_Di_Provinsi_Tersebut Rasio_Konektivitas_Telekomunikasi = Jumlah_Menara_Telekomunikasi_Atau_Cakupan_Sinyal / Luas_Wilayah_Provinsi_Atau_Jumlah_Penduduk_Di_Provinsi_Tersebut Rasio_Konektivitas_Infrastruktur = Jumlah_Fasilitas_Infrastruktur_(jalan+jembatan+pelabuhan+dll) / Jumlah_Total_Penduduk_Atau_Luas_Wilayah Keterangan: Rasio_Konektivitas_Transportasi : Mengukur keterhubungan antarprovinsi melalui rute transportasi yang tersedia. Rasio_Konektivitas_Internet : Menunjukkan tingkat akses internet rumah tangga atau fasilitas di provinsi tertentu. Rasio_Konektivitas_Telekomunikasi : Menggambarkan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi seperti menara atau cakupan sinyal di suatu wilayah. Rasio_Konektivitas_Infrastruktur : Mengukur jumlah fasilitas infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, dan lainnya) dibandingkan dengan total penduduk atau luas wilayah." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "" TRANSPORTASI Daerah Yes "" Perhubungan "" "" "" "" 732 732 03.03.042.001 Rasio konektivitas provinsi - "Rasio Konektivitas Provinsi adalah proporsi atau perbandingan antara jumlah infrastruktur transportasi yang ada dengan kebutuhan atau standar konektivitas yang ditetapkan untuk provinsi. Ini mengukur sejauh mana jaringan transportasi dan komunikasi dalam provinsi memfasilitasi mobilitas dan integrasi antar wilayah dalam provinsi dan dengan wilayah luar provinsi. Pengumpulan Data Infrastruktur: Kumpulkan data tentang berbagai jenis infrastruktur transportasi yang menghubungkan kabupaten/kota, seperti jalan raya, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara. Data ini meliputi panjang jalan, jumlah titik akses, dan kondisi infrastruktur. Penentuan Konektivitas Antar Wilayah: Identifikasi dan hitung berbagai jalur dan rute yang menghubungkan kabupaten atau kota satu dengan yang lainnya. Ini termasuk menentukan frekuensi dan jenis transportasi yang tersedia, serta kualitas layanan yang diberikan. Perhitungan Rasio Konektivitas: Rasio konektivitas dapat dihitung dengan berbagai cara, tergantung pada data yang tersedia dan tujuan pengukuran" "" Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" "" "" "" 000394 - Rasio konektivitas provinsi TRANSPORTASI Daerah Yes "" 394 Perhubungan "" "" "" "" 733 733 03.03.042.002 Rasio konektivitas kabupaten/kota - "Rasio Konektivitas Kabupten/Kota adalah proporsi atau perbandingan antara jumlah infrastruktur transportasi yang ada dengan kebutuhan atau standar konektivitas yang ditetapkan untuk Kabupten/Kota. Ini mengukur sejauh mana jaringan transportasi dan komunikasi dalam Kabupten/Kota memfasilitasi mobilitas dan integrasi antar wilayah dalam Kabupten/Kota dan dengan wilayah luar Kabupten/Kota. Pengumpulan Data Infrastruktur: Kumpulkan data tentang berbagai jenis infrastruktur transportasi yang menghubungkan kabupaten/kota, seperti jalan raya, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara. Data ini meliputi panjang jalan, jumlah titik akses, dan kondisi infrastruktur. Penentuan Konektivitas Antar Wilayah: Identifikasi dan hitung berbagai jalur dan rute yang menghubungkan kabupaten atau kota satu dengan yang lainnya. Ini termasuk menentukan frekuensi dan jenis transportasi yang tersedia, serta kualitas layanan yang diberikan. Perhitungan Rasio Konektivitas: Rasio konektivitas dapat dihitung dengan berbagai cara, tergantung pada data yang tersedia dan tujuan pengukuran" "" Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota Child "" "" "" "" 000518 - Rasio konektivitas kabupaten/kota TRANSPORTASI Daerah Yes "" 518 Perhubungan "" "" "" "" 734 734 03.03.043 Rasio Konektivitas Simpul Transportasi - "Rasio Konektivitas Simpul Transportasi P biasanya merujuk pada ukuran seberapa baik jaringan transportasi menghubungkan berbagai titik atau daerah. Rasio ini mengukur tingkat keterhubungan antara simpul-simpul transportasi seperti jalan, rel kereta, dan bandara. Biasanya, rasio konektivitas dihitung dengan membandingkan jumlah koneksi atau rute transportasi yang ada dengan jumlah simpul yang terlibat. mengukur hubungan atau keterhubungan antar simpul dalam sistem transportasi, seperti jalan, jembatan, dan titik transportasi lainnya (misalnya, stasiun bus atau kereta). Semakin tinggi rasio ini, semakin baik konektivitas antar simpul transportasi di daerah tersebut." "Rasio Konektivitas = Jumlah Koneksi / Jumlah Simpul Di mana: Jumlah Koneksi adalah total route atau jalur yang menghubungkan simpul-simpul transportasi. Jumlah Simpul adalah total titik penting dalam jaringan transportasi yang sedang dianalisis. Contoh: Jika ada 15 simpul transportasi dan 45 koneksi di dalam jaringan, rasio konektivitas akan dihitung sebagai: Rasio Konektivitas = 45 / 15 = 3" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "" TRANSPORTASI Daerah Yes "" Perhubungan "" "" "" "" 735 735 03.03.043.001 Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi - "Rasio Konektivitas Simpul Transportasi P biasanya merujuk pada ukuran seberapa baik jaringan transportasi menghubungkan berbagai titik atau daerah. Rasio ini mengukur tingkat keterhubungan antara simpul-simpul transportasi seperti jalan, rel kereta, dan bandara. Biasanya, rasio konektivitas dihitung dengan membandingkan jumlah koneksi atau rute transportasi yang ada dengan jumlah simpul yang terlibat. mengukur hubungan atau keterhubungan antar simpul dalam sistem transportasi, seperti jalan, jembatan, dan titik transportasi lainnya (misalnya, stasiun bus atau kereta). Semakin tinggi rasio ini, semakin baik konektivitas antar simpul transportasi di daerah tersebut." "" Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" "" "" "" 000755 - Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi TRANSPORTASI Daerah Yes "" 755 Perhubungan "" "" "" "" 736 736 03.03.043.002 Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota - "Rasio Konektivitas Simpul Transportasi P biasanya merujuk pada ukuran seberapa baik jaringan transportasi menghubungkan berbagai titik atau daerah. Rasio ini mengukur tingkat keterhubungan antara simpul-simpul transportasi seperti jalan, rel kereta, dan bandara. Biasanya, rasio konektivitas dihitung dengan membandingkan jumlah koneksi atau rute transportasi yang ada dengan jumlah simpul yang terlibat. mengukur hubungan atau keterhubungan antar simpul dalam sistem transportasi, seperti jalan, jembatan, dan titik transportasi lainnya (misalnya, stasiun bus atau kereta). Semakin tinggi rasio ini, semakin baik konektivitas antar simpul transportasi di daerah tersebut." "" Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota Child "" "" "" "" 000797 - Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota TRANSPORTASI Daerah Yes "" 797 Perhubungan "" "" "" "" 737 737 03.03.044 Rata-rata waktu perputaran di pelabuhan hari Rata-rata selisih waktu antara kedatangan dan keberangkatan ke fasilitas pelabuhan cap waktu ditentukan oleh sinyal geoposisi AIS yang diterima dari kapal di dalam atau di luar batas teoretis pelabuhan. Data ini diakumulasi langsung dari cap waktu kedatangan dan keberangkatan kapal menjadi statistik tingkat negara selama periode 6 bulan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.03.02.02 - Rata-rata waktu perputaran di pelabuhan 05.03.01.02 - Rata-rata waktu perputaran di pelabuhan "" "" TRANSPORTASI Nasional No "" "" 5.03000000000000024868995751603506505489349365234375 5.03 PP 05.03.01.02 Rata-rata waktu perputaran di pelabuhan 738 738 03.03.045 Tersedianya Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) dengan Akreditasi Minimal B unit Ukuran untuk menilai sejauh mana unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang memiliki akreditasi minimal B tersedia untuk melakukan pemeriksaan atau uji berkala pada kendaraan. Akreditasi Minimal B mengacu pada standar kualitas tertentu yang harus dipenuhi oleh unit uji. "Ketersediaan Unit Uji: Mengukur persentase waktu unit pelaksana uji tersedia untuk melakukan uji berkala. Ketersediaan Unit Uji = (Jumlah Waktu Unit Uji Tersedia) / (Jumlah Waktu yang Diharapkan) * 100% Jumlah Unit Uji dengan Akreditasi Minimal B: Mengukur proporsi dari total unit uji yang memiliki akreditasi minimal B. Proporsi Unit Uji = (Jumlah Unit Uji dengan Akreditasi Minimal B) / (Jumlah Total Unit Uji) * 100% Frekuensi Uji Berkala: Mengukur seberapa sering uji berkala dilakukan oleh unit yang terakreditasi. Frekuensi Uji Berkala = Jumlah Uji Berkala / Jumlah Waktu Indeks Kinerja Unit Uji: Menilai kualitas kinerja uji unit berdasarkan beberapa kriteria seperti keakuratan, kepatuhan terhadap standar, dan kecepatan pelayanan. Indeks Kinerja = (Skor Kinerja) / (Skor Maksimal) * 100%" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000768 - Tersedianya Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) dengan Akreditasi Minimal B TRANSPORTASI Daerah No "" 768 Perhubungan "" "" "" "" 739 739 03.03.046 Tingkat keandalan kenavigasian persen kecukupan dan optimalnya fungsi sistem navigasi meliputi keandalan sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomonukasi pelayaran untuk memberikan layanan keselamatan dan keamanan pelayaran Rerata Tingkat kehandalan SBNP ditambah dengan tingkat kehandalan Telekomonikasi Pelayaran Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.01.03.01.04 - Tingkat keandalan kenavigasian 03.01.03.01.04 - Tingkat keandalan kenavigasian "" "" TRANSPORTASI Nasional No "" "" 2003-03-01T00:00:00 03.01.03 KP 03.01.03.01.04 Tingkat keandalan kenavigasian 740 740 03.03.047 Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah persen Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana sistem transportasi dapat beroperasi dengan risiko minimal terhadap kecelakaan, cedera, dan kerugian lainnya. Definisi ini biasanya mencakup indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi keselamatan suatu moda transportasi dalam suatu wilayah atau periode tertentu. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "" TRANSPORTASI Daerah Yes "" Perhubungan "" "" "" "" 741 741 03.03.047.001 Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Provinsi persen Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana sistem transportasi dapat beroperasi dengan risiko minimal terhadap kecelakaan, cedera, dan kerugian lainnya. Definisi ini biasanya mencakup indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi keselamatan suatu moda transportasi dalam suatu wilayah atau periode tertentu. "" Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" "" "" "" 000878 - Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Provinsi TRANSPORTASI Daerah Yes "" 878 Perhubungan "" "" "" "" 742 742 03.03.047.002 Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota persen Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana sistem transportasi dapat beroperasi dengan risiko minimal terhadap kecelakaan, cedera, dan kerugian lainnya. Definisi ini biasanya mencakup indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi keselamatan suatu moda transportasi dalam suatu wilayah atau periode tertentu. "" Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota Child "" "" "" "" 000879 - Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota TRANSPORTASI Daerah Yes "" 879 Perhubungan "" "" "" "" 743 743 03.03.048 Tingkat Lulusan SDM Transportasi yang bersertifikat Kompetensi persen Penyediaan SDM transportasi yang kompeten melalui lembaga diklat BPSDM Perhubungan Persentase jumlah SDM transportasi yang lulus dan bersertifikat kompetensi pada lembaga diklat BPSDM Perhubungan di bidang transportasi darat, laut, dan udara tiap tahun Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.01.07.01.01 - Tingkat Lulusan SDM Transportasi yang bersertifikat Kompetensi 03.01.07.01.01 - Tingkat Lulusan SDM Transportasi yang bersertifikat Kompetensi "" "" TRANSPORTASI Nasional No "" "" 2007-03-01T00:00:00 03.01.07 KP 03.01.07.01.01 Tingkat Lulusan SDM Transportasi yang bersertifikat Kompetensi 744 744 03.03.049 Tingkat Penyerapan Lulusan Pembentukan SDM Transportasi persen Peningkatan lulusan SDM transportasi yang dapat terserap di lembaga pemerintahan, BUMN, swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri Persentase jumlah SDM transportasi darat, laut, udara yang terserap tiap tahun Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.01.07.01.02 - Tingkat Penyerapan Lulusan Pembentukan SDM Transportasi 03.01.07.01.02 - Tingkat Penyerapan Lulusan Pembentukan SDM Transportasi "" "" TRANSPORTASI Nasional No "" "" 2007-03-01T00:00:00 03.01.07 KP 03.01.07.01.02 Tingkat Penyerapan Lulusan Pembentukan SDM Transportasi 745 745 03.03.050 V/C ratio di jalan Provinsi - V/C Ratio (Volume-to-Capacity Ratio) di jalan provinsi adalah rasio antara volume lalu lintas yang mengalir melalui suatu jalan dengan kapasitas maksimum jalan tersebut untuk menampung lalu lintas. Rasio ini digunakan untuk menilai kinerja operasional jalan dan tingkat kemacetan atau kepadatan lalu lintas. "V/C_Ratio = V / C Keterangan: V (Volume) : Volume lalu lintas, yaitu jumlah kendaraan yang melewati suatu titik dalam satuan waktu tertentu (biasanya dinyatakan dalam satuan kendaraan per jam atau kend/jam). C (Capacity) : Kapasitas jalan, yaitu jumlah maksimum kendaraan yang dapat dilayani oleh jalan tersebut dalam satuan waktu tertentu (biasanya dinyatakan dalam kend/jam)." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000395 - V/C ratio di jalan Provinsi TRANSPORTASI Daerah No "" 395 Perhubungan "" "" "" "" 746 746 03.03.051 Volume Angkutan Barang Transportasi Udara pada Bandara Primer/Utama juta ton Indikator yang mengukur jumlah angkutan barang pada transportasi udara Pengukuran berat benda yang dihitung berdasarkan volumenya Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.03.01.01.09 - Volume Angkutan Barang Transportasi Udara pada Bandara Primer/Utama 05.03.01.01.09 - Volume Angkutan Barang Transportasi Udara pada Bandara Primer/Utama "" "" TRANSPORTASI Nasional No "" "" 2001-05-03T00:00:00 05.03.01 KP 05.03.01.01.09 Volume Angkutan Barang Transportasi Udara pada Bandara Primer/Utama 747 747 03.03.052 Volume Angkutan Penyeberangan juta kendaraan Indikator yang menunjukkan jumlah kendaraan yang diangkut oleh angkutan penyeberangan pada lintas komersial dan nonkomersial tiap tahunnya. Peningkatan jumlah kendaraan tiap tahun Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.01.01.07 - Volume Angkutan Penyeberangan 03.01.01.07 - Volume Angkutan Penyeberangan "" "" TRANSPORTASI Nasional No "" "" 3.0099999999999997868371792719699442386627197265625 3.01 PP 03.01.01.07 Volume Angkutan Penyeberangan 748 748 03.03.053 Waktu penahanan (dwell time) di pelabuhan selama fase impor hari waktu yang diperlukan oleh suatu peti kemas mulai dari proses penimbunan sampai dengan keluar kawasan pelabuhan (gate out) "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.03.02.01.01 - Waktu penahanan (dwell time) di pelabuhan selama fase impor 05.03.02.01.01 - Waktu penahanan (dwell time) di pelabuhan selama fase impor "" "" TRANSPORTASI Nasional No "" "" 2002-05-03T00:00:00 05.03.02 KP 05.03.02.01.01 Waktu penahanan (dwell time) di pelabuhan selama fase impor 749 749 03.03.054 Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional jam perseratus kilometer Kecepatan rata-rata perjalanan yang dilakukan pada koridor-koridor terpilih dan dikelompokkan untuk masing-masing rute berdasarkan kondisi topografi, lebar, dan perkerasan (standar) jalan, volume lalu lintas, dan lain-lain. Persentase panjang ruas jalan dengan rating kondisi (RK) < 3 dan nilai kondisi jembatan < 3 RKi = Rating kondisi jalan (skor 1 sd 5) yang terdiri dari penilaian atas komponen IRI, PCI, RLS, efektivitas drainase NKi = Nilai kondisi jembatan (skor 1 sd 5) terdiri dari penilaian atas aspek Struktur, Kerusakan, Kuantitas, Fungsi, dan Pengaruh n = Panjang ruas jalan nasional yang diperhitungkan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 03.01.01.01 - Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional 03.01.01.01 - Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional "" "" TRANSPORTASI Nasional No "" "" 3.0099999999999997868371792719699442386627197265625 3.01 PP 03.01.01.01 Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional 750 750 03.03.055 Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani persen Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pengelolaan dan pengawasan terhadap perlintasan kereta api. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi melalui pengelolaan yang baik atas infrastruktur perlintasan kereta api yang ada. Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (%) = (Jumlah Perlintasan yang Ditangani / Jumlah Total Perlintasan) * 100 Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001017 - Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani TRANSPORTASI Daerah No "" 1017 Perhubungan "" "" "" "" 751 751 03.03.056 Konektivitas Darat persen Konektivitas darat adalah aspek vital dalam pembangunan infrastruktur transportasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur transportasi yang baik memudahkan pergerakan barang dan orang, serta meningkatkan interaksi antar wilayah. Konektivitas Darat = Panjang Infrastruktur (km) / Jumlah Daerah yang Terhubung Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001013 - Konektivitas Darat TRANSPORTASI Daerah No "" 1013 Perhubungan "" "" "" "" 752 752 03.03.057 Konektivitas Laut unit Konektivitas Laut adalah konsep yang mencakup integrasi dan hubungan antarwilayah atau negara melalui sistem transportasi laut, yang mendukung berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Infrastruktur laut yang baik sangat penting untuk meningkatkan perdagangan internasional, aksesibilitas, dan pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara kepulauan atau negara yang memiliki wilayah pesisir yang luas. Indeks Konektivitas Laut = (Jumlah Rute Pelayaran * Jumlah Kapal yang Beroperasi) / Jumlah Pelabuhan yang Terhubung Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001015 - Konektivitas Laut TRANSPORTASI Daerah No "" 1015 Perhubungan "" "" "" "" 753 753 03.03.058 Persentase Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) persen Persentase Pengendalian KKOP adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik pengelolaan keuangan dan operasional pemerintah yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Pengendalian ini penting untuk memastikan bahwa anggaran dan sumber daya digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Persentase Pengendalian KKOP = (Jumlah Program yang Terkendali dengan Baik / Jumlah Program yang Dikelola) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001016 - Persentase Pengendalian KKOP TRANSPORTASI Daerah No "" 1016 Perhubungan "" "" "" "" 754 754 03.04.001 Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) persen Penurunan jumlah rumah yang tidak memenuhi syarat keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan fasilitas mandi, cuci, dan kakus. Ini berarti bahwa jumlah rumah yang tidak layak huni menurun dari tahun ke tahun, menunjukkan peningkatan kualitas perumahan dan kesehatan lingkungan di suatu daerah. Jumlah unit rumah tidak layak huni / Jumlah total unit rumah kabupaten/kota * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000487 - Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) PERUMAHAN Daerah No "" 487 Perumahan Dan Kawasan Permukiman "" "" "" "" 755 755 03.04.002 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota persen √¢‚Äî¬è Program Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka: a. pengurangan kawasan kumuh kurang dari 10 b. penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang c. pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi d. pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan dan/atau e. pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana. √¢‚Äî¬è Warga negara terkena relokasi akibat program kabupaten/kota adalah warga negara terkena relokasi yang mendapatkan layanan penggantian hak atas pengusasaan tahan dan/atau bangunan, dan bantuan akses rumah sewa layak huni. √¢‚Äî¬è Bagi Pemerintah Daerah yang tidak terdapat relokasi program Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu tetap melakukan pengumpulan data dalam bentuk: a. perumahan di lokasi b. perumahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang c. perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi d. perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan e. perumahan yang berada di daerah rawan f. rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun, dan/atau Rumah Khusus sehingga diperoleh capaian pendataan senilai 100%. (Sumber: Permenpupr 13 Tahun 2023) Jumlah warga negara terkena relokasi program kabupaten/kota yang mendapatkan layanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni pada tahun-N / Jumlah total rencana warga negara terkena relokasi program provinsi yang akan ditangani pada tahun-N Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000485 - Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota PERUMAHAN Daerah No "" 485 Perumahan Dan Kawasan Permukiman "" "" "" "" 756 756 03.04.003 Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa) unit per tahun Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, vertikal, dan merupakan satuan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang memiliki peruntukan untuk dimiliki baik melalui SHMSRS ataupun SKBG Sarusun dan sertifikat kepemilikan lainnya Jumlah hunian publik vertikal yang dibangun oleh pemerintah + pemerintah daerah + BUMN/D + Swasta + Swadaya dan/atau disewakan kepada masyarakat Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 06.06.02.01.01 - Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa) 06.06.02.01.01 - Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa) "" "" PERUMAHAN Nasional No "" "" 2002-06-06T00:00:00 06.06.02 KP 06.06.02.01.01 Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa) 757 757 03.04.004 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) persen PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) adalah kelengkapan fisik yang mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman, dan terjangkau. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan kenyamanan hunian. Utilitas umum adalah fasilitas yang digunakan bersama oleh warga perumahan untuk kebutuhan umum "Persentase Dilengkapi PSU = D / T * 100% Ket: D: Jumlah perumahan sudah dilengkapi PSU T: Total Jumlah perumahan yang direncanakan atau ada" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000488 - Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) PERUMAHAN Daerah No "" 488 Perumahan Dan Kawasan Permukiman "" "" "" "" 758 758 03.04.005 Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan yang Difasilitasi unit per tahun Penjumlahan seluruh unit rumah yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya baik tapak dan vertikal Jumlah unit yang dibangun + Jumlah unit yang ditingkatkan kualitasnya + Jumlah unit yang difasilitasi pembiayaan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 06.06.01.01 - Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan yang Difasilitasi 06.06.01.01 - Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan yang Difasilitasi "" "" PERUMAHAN Nasional No "" "" 6.05999999999999960920149533194489777088165283203125 6.06 PP 06.06.01.01 Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan yang Difasilitasi 759 759 03.04.006 Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan rumah tangga Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk pembangunan dan perolehan rumah umum dan rumah swadaya bagi MBR. Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR: subsidi perolehan rumah; stimulan rumah swadaya; insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri asuransi dan penjaminan; Pemberian kemudahan dituangkan dalam akta perjanjian kredit atau pembiayaan untuk perolehan rumah bagi MBR. "Akumulatif dari subsidi perolehan rumah + stimulan rumah swadaya + asuransi dan penjaminan Untuk kemitraan dihitung dari jumlah unit rumah yang disediakan dari kemitraan tersebut." Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 06.06.03.01.01 - Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan 06.06.03.01.01 - Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan "" "" PERUMAHAN Nasional No "" "" 2003-06-06T00:00:00 06.06.03 KP 06.06.03.01.01 Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan 760 760 03.04.007 Jumlah Unit Rumah Baru yang Terbangun unit per tahun Kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya pemerintah/pemerintah daerah/masyarakat baik secara perseorangan dan/atau berkelompok Jumlah unit rumah baru terbangun melalui fasilitasi pemerintah Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 06.06.01.01.01 - Jumlah Unit Rumah Baru yang Terbangun 06.06.01.01.01 - Jumlah Unit Rumah Baru yang Terbangun "" "" PERUMAHAN Nasional No "" "" 2001-06-06T00:00:00 06.06.01 KP 06.06.01.01.01 Jumlah Unit Rumah Baru yang Terbangun 761 761 03.04.008 Jumlah Unit Rumah yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas unit per tahun Bantuan pembangunan berupa penyediaan komponen prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan untuk meningkatkan perumahan yang layak. Jumlah unit rumah yang mendapatkan bantuan PSU Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 06.06.01.01.03 - Jumlah Unit Rumah yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas 06.06.01.01.03 - Jumlah Unit Rumah yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas "" "" PERUMAHAN Nasional No "" "" 2001-06-06T00:00:00 06.06.01 KP 06.06.01.01.03 Jumlah Unit Rumah yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas 762 762 03.04.009 Jumlah Unit Rumah yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Hunian Vertikal unit per tahun Bantuan pembangunan berupa penyediaan komponen prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan vertikal publik untuk meningkatkan perumahan yang layak Jumlah unit rumah yang mendapatkan bantuan PSU Hunian Vertikal Publik Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 06.06.02.01.02 - Jumlah Unit Rumah yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Hunian Vertikal 06.06.02.01.02 - Jumlah Unit Rumah yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Hunian Vertikal "" "" PERUMAHAN Nasional No "" "" 2002-06-06T00:00:00 06.06.02 KP 06.06.02.01.02 Jumlah Unit Rumah yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Hunian Vertikal 763 763 03.04.010 Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya unit per tahun Kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas upaya pemerintah/pemerintah daerah/masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok, antara lain peningkatan kualitas rumah secara swadaya. Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 06.06.01.01.02 - Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya 06.06.01.01.02 - Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya "" "" PERUMAHAN Nasional No "" "" 2001-06-06T00:00:00 06.06.01 KP 06.06.01.01.02 Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya 764 764 03.04.011 Luasan Hektar Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu hektare per tahun Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, penanganan permukiman kumuh terpadu dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman secara terpadu. Luasan hektar yang ditangani secara terpadu dari seluruh kabupaten/kota (Ha) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 06.06.05.01.01 - Luasan Hektar Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu 06.06.05.01.01 - Luasan Hektar Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu "" "" PERUMAHAN Nasional No "" "" 2005-06-06T00:00:00 06.06.05 KP 06.06.05.01.01 Luasan Hektar Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu 765 765 03.04.012 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota persen a) Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah. b) Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana. c) Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangunkan rumah baru yang berada pada lokasi yang sama. d) Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang. e) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini merupakan kegiatan memfasilitasi rumah tangga yang tinggal di rumah sewa yang rusak karena bencana, difasilitasi ke rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada. Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n / Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000484 - Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota PERUMAHAN Daerah No "" 484 Perumahan Dan Kawasan Permukiman "" "" "" "" 766 766 03.04.013 Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani persen Persentase kawasan kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota adalah perbandingan luas areal kawasan kumuh yang memiliki luas di bawah 10 hektar terhadap luas wilayah kabupaten/kota. Kawasan kumuh diidentifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani (ha) / Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000486 - Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani PERUMAHAN Daerah No "" 486 Perumahan Dan Kawasan Permukiman "" "" "" "" 767 767 03.04.014 Persentase Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani persen (Mengacu Permen PUPR 14/2018) √¢‚Äî¬è Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. √¢‚Äî¬è Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dengan pola penanganan pemugaran, peremajaan, atau pemukiman kembali. (Mengacu Permen PUPR 7/2022) √¢‚Äî¬è Peningkatan kualitas RTLH adalah penanganan untuk memperbaiki fasad rumah dan eksterior bangunan guna mengubah tampilan lingkungan permukiman dan/atau mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh. (Mengacu UU Nomor 23 Tahun 2014) √¢‚Äî¬è Pemerintah Daerah provinsi memiliki kewenangan penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh pada luas 10 - 15 hektar "Persentase_Penanganan_Kawasan_Kumuh = (Luas_Kawasan_Kumuh_Ditangani / Target_Luas_Kawasan_Kumuh) * 100% Keterangan: Persentase_Penanganan_Kawasan_Kumuh : Persentase luas kawasan kumuh 10–15 Ha yang berhasil ditangani pada tahun N Luas_Kawasan_Kumuh_Ditangani : Luas kawasan kumuh 10–15 Ha yang ditangani pada tahun N (Ha) Target_Luas_Kawasan_Kumuh : Target luas kawasan kumuh 10–15 Ha pada tahun N" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000368 - Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani PERUMAHAN Daerah No "" 368 Perumahan Dan Kawasan Permukiman "" "" "" "" 768 768 03.04.015 Persentase Pembangunan Hunian/Rumah Tangga yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan persen "Pembangunan rumah diklasifikasikan sebagai hunian layak apabila memenuhi seluruh 4 (empat) kriteria sebagai berikut: • Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat kelayakan, • Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai per kapita ≥ 7,2 m2 • Memiliki akses air minum layak • Memiliki akses sanitasi layak Keterjangkauan diukur melalui perbandingan pengeluaran bersih rumah tangga dan pendapatan rumah tangga per bulan. Hunian tersebut diklasifikasikan terjangkau apabila nilai perbandingan antara pengeluaran dan pendapatan ≤ 30%. Ke depannya dimungkinkan adanya pengembangan indikator untuk pengukuran keterjangkauan atas harga rumah. Indikator keberlanjutan diukur melalui hunian yang memenuhi kriteria Bangunan Gedung Hijau (BGH). Adapun bangunan gedung hijau adalah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis bangunan gedung dan memiliki kinerja struktur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip BGH. Namun untuk saat ini indikator keterjangkauan dan keberlanjutan masih belum bisa dihitung karena keterbatasan data" "PHLTB = JRTHLTB / JRT x 100% PHLTB : Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan JRTHLTB : Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan JRT : Jumlah rumah tangga" "" Parent "" 06.05.01.01.03 - Persentase Pembangunan Hunian/Rumah Tangga yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara 06.05.01.01.03 - Persentase Pembangunan Hunian/Rumah Tangga yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara "" "" PERUMAHAN Nasional No "" "" 2001-06-05T00:00:00 06.05.01 KP 06.05.01.01.03 Persentase Pembangunan Hunian/Rumah Tangga yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara 769 769 03.04.016 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan persen Maka rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2 Memiliki akses air minum layak Memiliki akses sanitasi layak Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak, terjangkau, dan bekelanjutan PHLTB = JRTHLTBJRTx100 PHLTB: Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLTB: jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT: Jumlah rumah tangga Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria ( ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). PHLTB proksi = JRTHLTBproksiJRTx100 PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLTB (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT: Jumlah rumah tangga Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, perkotaan-perdesaan, dan desil pengeluaran. Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent 23b - Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) 06.02.01 - Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan 06.02.01 - Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan 11.1.1.(a) - Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau "000706 - Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan 000041 - Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan 000236 - Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau 000941 - Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak" PERUMAHAN Nasional, Daerah No "" 706 Perumahan Dan Kawasan Permukiman 6 6.0 PN 06.02.01 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan 770 770 03.04.017 Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) persen Permukiman adalah kawasan (Permenpera 12/2014) PSU Permukiman merupakan PSU yang melayani lebih dari satu perumahan dimana diantara perumahan tersebut terdapat fungsi lain di luar perumahan yang terintegrasi dengan sistem atau jaringan perkotaan. Penyelenggaraan PSU meliputi penyediaan, perbaikan, dan pemeliharaan "Persentase_PSU = (Realisasi_PSU / Target_PSU) * 100% Keterangan: Persentase_PSU : Persentase realisasi jumlah permukiman yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di tahun N Realisasi_PSU : Realisasi jumlah permukiman yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di tahun N Target_PSU : Target jumlah permukiman yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di tahun N " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000369 - Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU 000944 - Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)" PERUMAHAN Daerah No "" 369 Perumahan Dan Kawasan Permukiman "" "" "" "" 771 771 03.04.018 Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni persen √¢‚Äî¬è Ketentuan bencana yang dapat dilayani dengan SPM adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor. √¢‚Äî¬è Warga negara korban bencana provinsi yang memperoleh rumah layak huni adalah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan layanan rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah, pemukiman kembali, dan bantuan akses rumah sewa layak huni. √¢‚Äî¬è Bagi Pemerintah Daerah yang tidak terdapat bencana yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu tetap melakukan pengumpulan data dalam bentuk: a. identifikasi perumahan di lokasi rawan b. idenfitikasi lahan dan c. data rumah yang terkena sehingga diperoleh capaian pendataan senilai 100%. (Sumber: Permenpupr 13 Tahun 2023). "Persentase_Pelayanan_Korban_Bencana = (Jumlah_WN_Korban_Bencana_Terlayani / Jumlah_Rencana_WN_Korban_Bencana) * 100% Keterangan: Persentase_Pelayanan_Korban_Bencana : Persentase warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun-N Jumlah_WN_Korban_Bencana_Terlayani : Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun-N Jumlah_Rencana_WN_Korban_Bencana : Jumlah total rencana warga negara korban bencana provinsi yang akan ditangani pada tahun-N " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000366 - Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni PERUMAHAN Daerah No "" 366 Perumahan Dan Kawasan Permukiman "" "" "" "" 772 772 03.04.019 Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni persen Program Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka: a. pengurangan kawasan kumuh 10-15 b. penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang c. pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi d. pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan dan/atau e. pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana. Warga negara terkena relokasi akibat program provinsi adalah warga negara terkena relokasi yang mendapatkan layanan penggantian hak atas pengusasaan tahan dan/atau bangunan, dan bantuan akses rumah sewa layak huni. Bagi Pemerintah Daerah yang tidak terdapat relokasi program Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu tetap melakukan pengumpulan data dalam bentuk: a. perumahan di lokasi b. perumahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang c. perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi d. perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan e. perumahan yang berada di daerah rawan f. rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun, dan/atau Rumah Khusus sehingga diperoleh capaian pendataan senilai 100%. (Sumber: Permenpupr 13 Tahun 2023). Kalau pemda melakukan minimal pendataan elemen data diisi 1/1, tetapi kalau tidak ada kegiatan sama sekali terkait dengan pengumpulan data elemen data diisi 0/1 "Persentase_Pelayanan_Relokasi = (Jumlah_WN_Terkena_Relokasi_Terlayani / Jumlah_Rencana_WN_Terkena_Relokasi) * 100% Keterangan: Persentase_Pelayanan_Relokasi : Persentase warga negara terkena relokasi program provinsi yang mendapatkan layanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni pada tahun-N Jumlah_WN_Terkena_Relokasi_Terlayani : Jumlah warga negara terkena relokasi program provinsi yang mendapatkan layanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni pada tahun-N Jumlah_Rencana_WN_Terkena_Relokasi : Jumlah total rencana warga negara terkena relokasi program provinsi yang akan ditangani pada tahun-N " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000367 - Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 000942 - Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni" PERUMAHAN Daerah No "" 367 Perumahan Dan Kawasan Permukiman "" "" "" "" 773 773 03.04.020 Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen rekomendasi kebijakan Kegiatan pembuatan sebuah sistem tata kelola dan perlindungan konsumen agar dapat berkelanjutan secara finansial baik dalam penyediaan dan pengelolaannya "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 06.06.04.01.02 - Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen 06.06.04.01.02 - Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen "" "" PERUMAHAN Nasional No "" "" 2004-06-06T00:00:00 06.06.04 KP 06.06.04.01.02 Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen 774 774 03.04.021 Tingkat hunian akomodasi persen Tingkat Hunian Akomodasi adalah ukuran yang menunjukkan persentase dari total kapasitas akomodasi yang terisi dalam periode tertentu. Tingkat hunian ini memberikan gambaran tentang seberapa efektif fasilitas akomodasi seperti hotel, penginapan, dan resort dalam menarik tamu dan memaksimalkan penggunaan kapasitas yang tersedia. "Jumlah kamar yang terjual / Jumlah kamar yang tersedia * 100% Deskripsi: Jumlah kamar yang terjual: Total jumlah kamar yang berhasil terjual. Jumlah kamar yang tersedia: Total jumlah kamar yang tersedia untuk dijual." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000417 - Tingkat hunian akomodasi PERUMAHAN Daerah No "" 417 Pariwisata "" "" "" "" 775 775 03.04.022 Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana persen [Draf] Persentase pelaku (orang/badan hukum) pengembangan/perencanaan perumahan & PSU yang telah memiliki sertifikat/terdaftar sesuai ketentuan Kementerian PUPR terhadap total pelaku aktif di wilayah/periode tertentu. Landasan utamanya Permen PUPR 24/PRT/M/2018 tentang akreditasi & registrasi asosiasi pengembang serta sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan yang menjadi mekanisme legal sertifikasi/registrasi pelaku. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000945 - Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana PERUMAHAN Daerah No "" 945 "" "" "" "" "" 776 776 03.04.023 Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU persen ukuran proporsional yang menunjukkan tingkat kepatuhan dan profesionalisme pelaku usaha serta tenaga ahli dalam sektor perumahan dan permukiman yang telah memperoleh sertifikasi dan terdaftar secara resmi sesuai peraturan yang berlaku. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001171 - Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU PERUMAHAN Daerah No "" 1171 Perumahan Dan Kawasan Permukiman "" "" "" "" 777 777 03.05.001 Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes orang Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes mengacu pada total jumlah individu yang terlibat dalam administrasi dan pengelolaan desa (seperti kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, serta pengurus lembaga desa lainnya) yang telah mengikuti program pelatihan atau kursus terkait dengan manajemen pemerintahan desa. Definisi operasional ini mencakup: 1. Aparatur Desa: Individu yang memegang jabatan resmi dalam struktur pemerintahan desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. 2. Pengurus Kelembagaan Desa: Individu yang terlibat dalam pengelolaan dan administrasi lembaga-lembaga desa, termasuk lembaga kemasyarakatan seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa) atau LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). 3. Pelatihan Manajemen Pemdes: Program atau kursus yang diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen dan administrasi pemerintahan desa. 4. Mengikuti: Aktif berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan, baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (daring). "Jumlah_Total = A + P Di mana: A = jumlah total aparatur desa yang mengikuti pelatihan P = jumlah total pengurus kelembagaan desa yang mengikuti pelatihan" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000661 - Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Daerah No "" 661 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa "" "" "" "" 778 778 03.05.002 Jumlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang Mengimplemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif lembaga 1. Jumlah BPD (Badan Permusyawaratan Desa): Total unit atau anggota BPD di suatu desa yang terlibat dalam proses Musdes dan Musrenbangdes. 2. Musyawarah Desa (Musdes): Kegiatan pertemuan di tingkat desa untuk membahas berbagai isu desa dan merumuskan kebijakan desa secara partisipatif, melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa. 3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes): Kegiatan perencanaan pembangunan desa yang melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa, yang biasanya dilakukan secara tahunan. 4. Secara Partisipatif: Proses pelaksanaan Musdes dan Musrenbangdes yang melibatkan dan mendorong keterlibatan aktif seluruh anggota masyarakat desa, termasuk BPD, dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. "Jumlah BPD yang Mengimplementasikan Musdes dan Musrenbangdes Secara Partisipatif = (Jumlah BPD yang Terlibat dalam Musdes dan Musrenbangdes Secara Partisipatif / Jumlah Total BPD) * 100% Keterangan: Jumlah BPD yang Terlibat dalam Musdes dan Musrenbangdes Secara Partisipatif: Jumlah BPD yang aktif terlibat dalam proses Musdes dan Musrenbangdes dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif. Jumlah Total BPD: Total keseluruhan BPD yang ada di desa. " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000657 - Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Daerah No "" 657 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa "" "" "" "" 779 779 03.05.003 Jumlah daerah tertinggal daerah Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal) adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional, sesuai Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.Daerah/kabupaten tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1.Perekonomian masyarakat 2.Sumber daya manusia 3.Sarana dan prasarana 4.Kemampuan keuangan daerah 5.Aksesibilitas 6.Karakteristik daerah. Jumlah daerah atau kabupaten yang sudah meningkat statusnya dari daerah atau kabupaten tertinggal.Rumus: - Wilayah Administrasi: Provinsi Parent "" "" "" 10.1.1.(e) - Jumlah daerah tertinggal. 000223 - Jumlah daerah tertinggal PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Nasional, Daerah No "" 223 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa "" "" "" "" 780 780 03.05.004 Jumlah Desa Mandiri desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi pemenuhan 4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa mandiri adalah desa yang memiliki nilai IPD lebih dari 75. Jumlah Desa Mandiri sesuai Indeks Pembangunan Desa.Rumus: - Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan Parent "" "" "" 10.1.1.(d) - Jumlah Desa Mandiri. 000224 - Jumlah Desa Mandiri PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Nasional, Daerah No 32010033 "" 224 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa "" "" "" "" 781 781 03.05.005 Jumlah Desa Tertinggal desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi pemenuhan4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Desa Tertinggal adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim (Bappenas, Indeks Pembangunan Desa). Desa tertinggal adalah des ayang memiliki nilai IPD kurang dari atau sama dengan 50. Jumlah desa tertinggal sesuai Indeks Pembangunan Desa.Rumus: - Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan Parent "" "" "" 10.1.1.(c) - Jumlah desa tertinggal. 000222 - Jumlah desa tertinggal PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Nasional, Daerah No 32010034 "" 222 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa "" "" "" "" 782 782 03.05.006 Jumlah desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama desa desa Desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama antar Desa maupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga "" Wilayah Administrasi: Provinsi Parent "" "" "" "" 000862 - Jumlah desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama desa PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Daerah No "" 862 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa "" "" "" "" 783 783 03.05.007 Jumlah desa yang menerapkan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital desa Sistem keuangan desa yang berbasis digital hingga saat ini dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri melalui platform Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Melalui platform ini, Pemerintah Desa melaporkan setiap hal mengenai kondisi keuangannya, mulai dari tahap perencanaan hingga pada tahap evaluasi tahunan. Meskipun demikian, belum seluruh desa tertib melaporkan keuangannya melalui Siskeudes sehingga Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi keuangan pemerintah Desa melalui Siskeudes untuk membantu proses perencanaan pusat hingga daerah. Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah desa yang tertib melaporkan keuangannya melalui Siskeudes dalam satu tahun terakhir. Data ini bersumber dari Sikeudes, Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa) "" Parent "" 06.07.03.01.03 - Jumlah desa yang menerapkan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital 06.07.03.01.03 - Jumlah desa yang menerapkan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital "" "" PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Nasional No "" "" 2003-06-07T00:00:00 06.07.03 KP 06.07.03.01.03 Jumlah desa yang menerapkan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital 784 784 03.05.008 Jumlah desa yang menerapkan pelayanan pemerintahan desa berbasis digital desa ukuran kuantitatif yang menggambarkan total desa-desa yang telah mengimplementasikan teknologi digital dalam proses pelayanan pemerintahan mereka. Ini termasuk penggunaan sistem informasi digital untuk administrasi, komunikasi, dan pelayanan publik yang sebelumnya dilakukan secara manual. Kriteria spesifik untuk masuk dalam kategori ini bisa meliputi: 1. Sistem Informasi Digital: Desa memiliki sistem informasi berbasis digital untuk administrasi dan pelayanan publik, seperti e-Office, e-Servis, atau platform manajemen data. 2. Pelayanan Online: Desa menyediakan layanan publik secara online, seperti pendaftaran administrasi, pengajuan izin, atau pembayaran pajak secara digital. 3. Keterlibatan Komunitas: Desa menggunakan alat digital untuk berkomunikasi dengan masyarakat, seperti aplikasi mobile, website desa, atau media sosial. 4. Infrastruktur Teknologi: Desa memiliki infrastruktur yang mendukung penggunaan teknologi digital, seperti jaringan internet yang memadai dan perangkat komputer atau smartphone untuk staf pemerintahan. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000658 - Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital 001181 - Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam Sistem Informasi Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital" PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Daerah No "" 658 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa "" "" "" "" 785 785 03.05.009 Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital desa Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital adalah Desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan memanfaatkan Sistem Keuangan Desa "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000861 - Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Daerah No "" 861 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa "" "" "" "" 786 786 03.05.010 Jumlah desa yang menginisiasi kerja sama desa desa Kerjasama desa adalah kesepakatan bersama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis. Bidang yang dapat dikerjasamakan meliputi: kerjasama peningkatan daya saing perekonomian desa, kerjasama layanan dasar sanitasi desa, kerjasama di wilayah perbatasan negara, dan kerjasama bidang lainnya menyesuaikan dengan kebutuhan desa "Jumlah_Desa_yang_Menginisiasi = Σ D_i , i = 1 sampai n Di mana: n = jumlah total desa yang terlibat dalam pengembangan kerja sama D_i = indikator yang menunjukkan apakah desa ke-i menginisiasi pengembangan kerja sama (bernilai 1 jika desa ke-i menginisiasi, dan 0 jika tidak) " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 06.07.03.01.02 - Jumlah desa yang menginisiasi kerja sama desa 06.07.03.01.02 - Jumlah desa yang menginisiasi kerja sama desa "" 000660 - Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Nasional, Daerah No "" 660 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2003-06-07T00:00:00 06.07.03 KP 06.07.03.01.02 Jumlah desa yang menginisiasi kerja sama desa 787 787 03.05.011 Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset desa dan melaporkan hasil inventaris aset desa pada aplikasi SIPADES desa Jumlah desa yang secara administratif dan teknis: Melaksanakan pengelolaan aset desa secara tertib, sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pencatatan, pemanfaatan, dan pengamanan aset desa. Menggunakan aplikasi SIPADES (Sistem Pengelolaan Aset Desa) dalam proses inventarisasi aset desa. Melaporkan hasil inventarisasi aset desa secara berkala melalui aplikasi SIPADES sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh instansi berwenang. Jumlah Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset dan Melaporkan di SIPADES = Desa yang memenuhi kriteria tertib dalam pengelolaan aset dan telah melaporkan hasil inventarisasi aset di aplikasi SIPADES Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000850 - Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset desa dan melaporkan hasil inventaris aset desa pada aplikasi SIPADES 000858 - Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset desa dan melaporkan hasil inventaris aset desa pada aplikasi SIPADES" PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Daerah No "" 850 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa "" "" "" "" 788 788 03.05.012 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing kawasan "Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) adalah kawasan perdesaan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai prioritas untuk dikembangkan dalam RPJMN 2025 - 2029 sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru dan mengurangi kesenjangan wilayah. Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP) merupakan suatu ukuran yang dibentuk untuk menilai tingkat perkembangan kawasan perdesaan, dengan unit analisisnya adalah desa-desa yang tergabung dalam kawasan perdesaan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Status ""Berdaya Saing"" menunjukkan bahwa kawasan tersebut telah mencapai tingkat kemandirian dan kemampuan bersaing yang tinggi dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan." "Status dalam IPKP terdiri dari 4 klasifikasi, yaitu: - Inisiasi; - Konsolidasi; - Mandiri; dan - Berdaya Saing. Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan semua KPP yang berstatus ""Berdaya Saing"" berdasarkan hasil perhitungan satu tahun terakhir." "" Parent "" 06.07.02.02.01 - Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing 06.07.02.02.01 - Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing "" "" PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Nasional No "" "" 2002-06-07T00:00:00 06.07.02 KP 06.07.02.02.01 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing 789 789 03.05.013 Persentase Bagi Hasil BUMDes terhadap PADes persen Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa (UU No 6 Tahun 2014). Hasil Usaha BUMDes merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku (PP No 11 Tahun 2021) Total kontribusi laba hasil BUM Desa yang dialokasikan untuk PADes / total PADes x 100% "" Parent "" 06.07.02.01.01 - Persentase Bagi Hasil BUMDes terhadap PADes 06.07.02.01.01 - Persentase Bagi Hasil BUMDes terhadap PADes "" "" PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Nasional No "" "" 2002-06-07T00:00:00 06.07.02 KP 06.07.02.01.01 Persentase Bagi Hasil BUMDes terhadap PADes 790 790 03.05.014 Persentase BUM Desa Maju persen 1. BUM Desa Maju: Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang telah mencapai status &maju& berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Status &maju& umumnya mencakup kinerja yang baik dalam aspek seperti pengelolaan keuangan, kapasitas operasional, pencapaian target bisnis, dan kontribusi terhadap pembangunan desa. 2. Jumlah Total BUM Desa: Total jumlah BUM Desa yang ada dalam wilayah administratif tertentu (misalnya, satu provinsi atau negara) dalam periode waktu tertentu. 3. Jumlah BUM Desa yang Dinyatakan Maju: Jumlah BUM Desa yang telah memenuhi kriteria dan dinyatakan sebagai BUM Desa yang &maju& berdasarkan evaluasi atau penilaian. Persentase BUM Desa Maju = (Jumlah BUM Desa yang Dinyatakan Maju / Jumlah Total BUM Desa) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000586 - Persentase BUM Desa Maju PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Daerah No "" 586 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa "" "" "" "" 791 791 03.05.015 Persentase Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Meningkat Statusnya Menjadi Daerah Berkembang dan/atau Maju persen Persentase dari jumlah kabupaten dengan status daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang sudah menjadi daerah berkembang dan/atau maju "" "" Parent "" 06.07.04.01.01 - Persentase Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Meningkat Statusnya Menjadi Daerah Berkembang dan/atau Maju 06.07.04.01.01 - Persentase Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Meningkat Statusnya Menjadi Daerah Berkembang dan/atau Maju "" "" PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Nasional No "" "" 2004-06-07T00:00:00 06.07.04 KP 06.07.04.01.01 Persentase Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Meningkat Statusnya Menjadi Daerah Berkembang dan/atau Maju 792 792 03.05.016 Persentase Desa Berketahanan Bencana Multipihak persen Proporsi desa yang telah berhasil mengimplementasikan berbagai strategi dan program untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana, dibandingkan dengan total jumlah desa yang terdapat dalam suatu kawasan rawan bencana Jumlah Desa Tematik Berketahanan Bencana / Jumlah Desa Rawan Bencana x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.04.04.01.01 - Persentase Desa Berketahanan Bencana Multipihak 08.04.04.01.01 - Persentase Desa Berketahanan Bencana Multipihak "" "" PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Nasional No "" "" 2004-08-04T00:00:00 08.04.04 KP 08.04.04.01.01 Persentase Desa Berketahanan Bencana Multipihak 793 793 03.05.017 Persentase Desa Berketahanan Iklim persen Desa yang mampu merespon perubahan iklim dan dampaknya melalui penguatan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat desa untuk mewujudkan pembangunan desa berkelanjutan "" "" Parent "" 06.07.02.03.01 - Persentase Desa Berketahanan Iklim 06.07.02.03.01 - Persentase Desa Berketahanan Iklim "" "" PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Nasional No "" "" 2002-06-07T00:00:00 06.07.02 KP 06.07.02.03.01 Persentase Desa Berketahanan Iklim 794 794 03.05.018 Persentase Desa Maju dan Mandiri di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan persen Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan atau pembangunan desa menggunakan Persentase Desa Maju dan Mandiri di dalam delinasi Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDT Persentase desa maju dan mandiri di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) = jumlah desa maju dan mandiri di 22 PPKP/jumah desa di 22 PPKP X 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 06.07.05.01.02 - Persentase desa maju dan mandiri di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan 06.07.05.01.02 - Persentase desa maju dan mandiri di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan "" "" PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Nasional No "" "" 2005-06-07T00:00:00 06.07.05 KP 06.07.05.01.02 Persentase desa maju dan mandiri di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan 795 795 03.05.019 Persentase Desa Mandiri persen Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT. "Cara menghitung Persen Desa Mandiri dari Indeks Desa 1. Menghitung Indeks Desa - Skor ID = SIGMA [Dimensi (1-6) x Bobot Dimensi (1-6)] - Skor ID Normalisasi = (Skor ID - Skor Minimal) / (Skor Maksimal - Skor Minimal) - Skor ID (%) = Skor ID Normalisasi / Total Skor ID (123,98) - Klasifikasi ID berdasarkan Skor ID (%) --> Untuk menentukan Status Desa (Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, Sangat Tertinggal) 2. Menghitung % Desa Mandiri - % Desa Mandiri = Jumlah Desa Mandiri / Total Desa" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Wilayah: KTI, KBI Parent 23c - Persentase Desa Mandiri (%) 06.03.01 - Persentase Desa Mandiri 06.03.01 - Persentase Desa Mandiri "" 000042 - Persentase Desa Mandiri PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Nasional, Daerah Yes "" 42 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 6 6.0 PN 06.03.01 Persentase Desa Mandiri 796 796 03.05.019.001 Persentase Desa Mandiri KTI dan KBI persen Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT. "Cara menghitung Persen Desa Mandiri dari Indeks Desa 1. Menghitung Indeks Desa - Skor ID = SIGMA [Dimensi (1-6) x Bobot Dimensi (1-6)] - Skor ID Normalisasi = (Skor ID - Skor Minimal) / (Skor Maksimal - Skor Minimal) - Skor ID (%) = Skor ID Normalisasi / Total Skor ID (123,98) - Klasifikasi ID berdasarkan Skor ID (%) --> Untuk menentukan Status Desa (Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, Sangat Tertinggal) 2. Menghitung % Desa Mandiri - % Desa Mandiri = Jumlah Desa Mandiri / Total Desa" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Child "" 06.07.01.01 - Persentase Desa Mandiri KTI dan KBI 06.07.01.01 - Persentase Desa Mandiri KTI dan KBI "" "" PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Nasional Yes "" "" 6.07000000000000028421709430404007434844970703125 6.07 PP 06.07.01.01 Persentase Desa Mandiri KTI dan KBI 797 797 03.05.020 Persentase Desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan prioritas persen Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan atau pembangunan desa di Indonesia menggunakan Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di dalam denilasi kecamatan perbatasan prioritas. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDT Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan prioritas = desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan prioritas/jumah desa di 204 kecamatan perbatasan prioritas X 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 06.07.05.01.01 - Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan prioritas 06.07.05.01.01 - Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan prioritas "" "" PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Nasional No "" "" 2005-06-07T00:00:00 06.07.05 KP 06.07.05.01.01 Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan prioritas 798 798 03.05.021 Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni persen Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratakn keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni "" "" Parent "" 06.07.01.01.04 - Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni 06.07.01.01.04 - Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni "" "" PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Nasional No "" "" 2001-06-07T00:00:00 06.07.01 KP 06.07.01.01.04 Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni 799 799 03.05.022 Persentase Kemiskinan di Perdesaan persen 1. Penentuan Garis Kemiskinan: Garis kemiskinan adalah ambang batas pendapatan atau pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Garis ini dapat bervariasi antar negara atau bahkan antar wilayah dalam satu negara. 2. Pengumpulan Data: Data mengenai pendapatan atau pengeluaran rumah tangga dikumpulkan melalui survei atau sensus. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) sering melakukan survei untuk tujuan ini. 3. Identifikasi Rumah Tangga Miskin: Rumah tangga diidentifikasi sebagai miskin jika pendapatan atau pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan. 4. Perhitungan Persentase Kemiskinan: Persentase kemiskinan dihitung dengan membagi jumlah rumah tangga miskin di daerah perdesaan dengan total jumlah rumah tangga di daerah tersebut, kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Persentase Kemiskinan = (Jumlah Rumah Tangga Miskin di Perdesaan / Total Rumah Tangga di Perdesaan) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000663 - Persentase Kemiskinan di Perdesaan PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Daerah No "" 663 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa "" "" "" "" 800 800 03.05.023 Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal persen Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal) adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.Daerah/kabupaten tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:Perekonomian masyarakatSumber daya manusiaSarana dan prasaranaKemampuan keuangan daerahAksesibilitasKarakteristik daerah. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal diperoleh dari pembagian penduduk miskin di daerah tertinggal dengan penduduk di daerah tertinggal dan dikalikan 100 persen.Rumus:Keterangan:PPMDT: Persentase penduduk miskin di daerah tertinggalJPMDT: Jumlah penduduk miskin di daerah tertinggalJPDT:Jumlah penduduk di daerah tertinggal Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota Parent "" "" "" 10.1.1.(f) - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. 000225 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Nasional, Daerah No "" 225 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa "" "" "" "" 801 801 03.05.024 Persentase pengentasan desa tertinggal "" Desa Tertinggal: Desa yang memiliki berbagai indikator kemiskinan dan keterbelakangan, seperti akses yang terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peluang ekonomi. Pengentasan: Upaya atau program yang dilakukan untuk mengurangi keterbelakangan dan meningkatkan kualitas hidup di desa. Ini bisa mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi lokal. Persentase Pengentasan: Persentase dari desa yang telah berhasil meningkatkan statusnya dari desa tertinggal menjadi desa yang lebih berkembang atau mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa yang ditargetkan Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun / Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) * 100% "" Parent "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 802 802 "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota "" "" "" "" persen 000515 - Persentase pengentasan desa tertinggal PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Daerah No "" "" 515.0 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa "" "" "" "" "" "" 803 803 03.05.025 Persentase peningkatan status desa mandiri persen Peningkatan: Peningkatan di sini mengacu pada perubahan dari satu kategori status ke kategori yang lebih tinggi. Misalnya, jika desa awalnya berada di kategori &desa tertinggal& dan kemudian pindah ke kategori &desa berkembang& atau &desa mandiri,& maka terjadi peningkatan status. Persentase Peningkatan: Persentase peningkatan dihitung untuk menunjukkan seberapa besar perubahan yang terjadi dalam bentuk persentase. Ini dapat dilakukan dengan membandingkan jumlah desa yang telah meningkat statusnya dengan total desa yang dievaluasi. Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun / Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000516 - Persentase peningkatan status desa mandiri PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Daerah No "" 516 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa "" "" "" "" 804 804 03.05.026 Persentase Rumah tangga perdesaan dengan akses air minum aman persen Mengidentifikasi kelayakan air minum yang ada di desa berdasarkan ukuran kualitas, jam operasional, sumber dan kemudahan akses air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan, yaitu: Tidak berasa, Tidak berbau dan Tidak berwarna (Permenkes Nomor 492 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2018; PermenPUPR No, 13 Tahun 2023; Permenkes No. 2 Tahun 2023; SNI 03-1733-2004)​ "" "" Parent "" 06.07.01.01.01 - Rumah tangga perdesaan dengan akses air minum aman 06.07.01.01.01 - Rumah tangga perdesaan dengan akses air minum aman "" "" PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Nasional No "" "" 2001-06-07T00:00:00 06.07.01 KP 06.07.01.01.01 Rumah tangga perdesaan dengan akses air minum aman 805 805 03.05.027 Persentase Rumah Tangga Perdesaan dengan Akses Sanitasi Aman persen Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik (PermenPUPR No. 04-PRT-M-2017). Persentase sanitasi layak perdesaan adalah persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak yaitu rumah tangga memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di perdesaan. "" "" Parent "" 06.07.01.01.02 - Rumah tangga perdesaan dengan akses sanitasi aman 06.07.01.01.02 - Rumah tangga perdesaan dengan akses sanitasi aman "" "" PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Nasional No "" "" 2001-06-07T00:00:00 06.07.01 KP 06.07.01.01.02 Rumah tangga perdesaan dengan akses sanitasi aman 806 806 03.05.028 Tingkat Aksesibilitas Jalan Jalur Utama Daerah Tertinggal dan Perbatasan kilometer perseratus kilometer persegi Panjang jalan yang yang telah terhubung antara Pusat Kegiatan dan Simpul Transportasi terhadap Jalan Nasional dibangun oleh Pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas jalan keseluruhan ALNR = Tingkat aksesibilitas jalan (km/100 km2) BNR = Total panjang jalan yang telah dibangun oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan aksesibilitas jalan secara keseluruhan (km) ILA = Total luas wilayah daratan Indonesia (km2) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 03.01.01.01.01 - Tingkat Aksesibilitas Jalan Jalur Utama Daerah Tertinggal dan Perbatasan 03.01.01.01.01 - Tingkat Aksesibilitas Jalan Jalur Utama Daerah Tertinggal dan Perbatasan "" "" PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Nasional No "" "" 2001-03-01T00:00:00 03.01.01 KP 03.01.01.01.01 Tingkat Aksesibilitas Jalan Jalur Utama Daerah Tertinggal dan Perbatasan 807 807 03.05.029 Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 204 kecamatan perbatasan prioritas - Indeks komposit yang mengukur capaian pembangunan di kecamatan perbatasan dengan menggunakan empat dimensi yaitu sosial budaya, ekonomi, pemerintahan, dan permukiman. "Nilai IPKP-KPP (X) = x/n, x_ =. dimensi x_ = ∑(y_/ n y), y_ = variabel y_ = y_eksisting / y_ideal , y = indikator Nilai IPKP tiap KPP (X) = ∑ ( y_eksisting : y_ideal / ny) / nx Angregasi nilai IPKP total IPKP-KPP = (x) / Jumlah KPP" Wilayah Administrasi: Nasional, Kecamatan Parent "" 06.07.05.01.04 - Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 204 kecamatan perbatasan prioritas 06.07.05.01.04 - Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 204 kecamatan perbatasan prioritas "" "" PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Nasional No "versi 2025.01: 01.01.019 versi 2025.02: 03.05.029" "" 2005-06-07T00:00:00 06.07.05 KP 06.07.05.01.04 Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 204 kecamatan perbatasan prioritas 808 808 03.05.030 Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan - Indeks komposit yang mengukur capaian pembangunan PKSN dengan menggunakan tiga variabel yaitu Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Simpul Transportasi dan Lintas Batas. "X= (∑[(i=1)^n] Y_i )/nx5 X = nilai variabel Y = total nilai pada PKSN n = jumlah indikator pada PKSN Rata-rata IPKP PKSN = =√(n) x_1…x_n )" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 06.07.05.01.03 - Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan 06.07.05.01.03 - Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan "" "" PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Nasional No "versi 2025.01: 01.01.019 versi 2025.02: 03.05.029" "" 2005-06-07T00:00:00 06.07.05 KP 06.07.05.01.03 Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan 809 809 03.05.031 Indeks Desa Membangun (IDM) - Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat ukur yang digunakan oleh pemerintah untuk mengetahui tingkat kemandirian dan perkembangan suatu desa. IDM disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Penghitungan Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus: IDM = 1/3 * (IKS + IKE + IKL) Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001002 - Indeks Desa Membangun (IDM) PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Daerah No "" 1002 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa "" "" "" "" 810 810 03.05.032 Kemasyarakatan Desa (LKD) indeks Indikator Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan dan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan desa. LKD mencakup berbagai lembaga dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001008 - Kemasyarakatan Desa (LKD) PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Daerah No "" 1008 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa "" "" "" "" 811 811 03.05.033 Persentase Aparatur Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya persen Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah merupakan upaya pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi (UU No. 23 Tahun 2014). Untuk mengukur persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya dapat dihitung menggunakan rumus: Persentase Ditingkatkan = (Jumlah aparatur dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya / Total aparatur dan anggota BPD) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001005 - Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Daerah No "" 1005 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa "" "" "" "" 812 812 03.05.034 Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa persen Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi atau bantuan dan bimbingan kepada desa dalam melaksanakan kerjasama antar desa atau dengan pihak ketiga. Kerjasama antar desa meliputi pembangunan infrastruktur bersama, pengelolaan sumber daya alam bersama, pengembangan ekonomi bersama, dan kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Kerjasama dengan pihak ketiga meliputi kerjasama dengan BUMD, kerjasama dengan pihak swasta, dan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa dipengaruhi oleh beberapa faktor keberhasilan, diantaranya 1) Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan Kerja sama antar desa, dan 2) Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor, 2023). Untuk mengukur capaian program fasilitasi kerjasama daerah, persentase fasilitasi penataan desa dapat dihitung menggunakan rumus: Persentase Fasilitasi = (Jumlah Desa yang Difasilitasi / Total Desa yang Dapat Difasilitasi) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001004 - Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Daerah No "" 1004 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa "" "" "" "" 813 813 03.05.035 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga persen Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan upaya fasilitasi dalam bentuk pembinaan, dukungan, atau penguatan kapasitas terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan, ekonomi, sosial, dan/atau kelembagaan lokal lainnya yang berperan dalam pembangunan di wilayahnya. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga = (Jumlah lembaga yang difasilitasi / Jumlah total lembaga yang menjadi sasaran) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001007 - Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Daerah No "" 1007 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa "" "" "" "" 814 814 03.05.036 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat persen Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dan bimbingan kepada lembaga adat desa (LAD) dan lembaga masyarakat hukum adat (LMHA) untuk meningkatkan kapasitas dan peran mereka dalam pembangunan desa. Untuk mengukur persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat dapat dihitung menggunakan rumus: Persentase Fasilitasi = (Jumlah LAD dan LMHA yang Mendapatkan F / Total LAD dan LMHA yang Menjadi T) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001009 - Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Daerah No "" 1009 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa "" "" "" "" 815 815 03.05.037 Persentase Fasilitasi Penataan Desa persen Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memfasilitasi atau memberikan bantuan dan bimbingan kepada desa dalam proses penataan wilayah desa. Penataan Desa ditetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota yang paling sedikit memuat: nama desa&kelurahan lama dan baru, nomor kode desa/kelurahan yang lama, jumlah penduduk, luas wilayah, cakupan wilayah kerja desa baru, dan peta batas wilayah desa/kelurahan baru. Untuk mengukur capaian program fasilitasi penataan desa, persentase fasilitasi penataan desa dapat dihitung menggunakan rumus: Persentase Fasilitasi = (Jumlah Desa yang Difasilitasi / Total Desa yang Dapat Difasilitasi) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001003 - Persentase Fasilitasi Penataan Desa PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Daerah No "" 1003 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa "" "" "" "" 816 816 03.05.038 Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa persen Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dan bimbingan kepada desa-desa untuk meningkatkan kualitas tata kelola desa. Tata kelola pemerintahan desa adalah proses pengelolaan, pengaturan, dan pengawasan atas sumber daya dan kebijakan di tingkat desa oleh pemerintah desa yang bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat desa. Beberapa aspek tata kelola pemerintahan desa meliputi: struktur organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan aset desa, pemberdayaan masyarakat, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan (Desa Kedungboto Kab. Limbangan, 2023). Desa yang yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah yang menyusun dokumen perencanaan (RPJM Desa dan RKP Desa), dokumen penganggaran (APB Desa dan Perubahan APB Desa), dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban (LPPD, LKPPD, IPPD, dan Pertanggungjawaban APB Desa) yang berkualitas Persentase_Fasilitasi = (Jumlah_Desa_yang_Mendapatkan_Fasilitasi_Tata_Kelola / Total_Desa_yang_Dapat_Difasilitasi) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001006 - Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL Daerah No "" 1006 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa "" "" "" "" 817 817 03.06.001 Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah provinsi Sekretariat PPNS Penataan Ruang di daerah dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS, serta memastikan tidak ada pelanggaran terhadap tata ruang. PPNS penataan ruang adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang penataan ruang yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000705 - Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah 000843 - Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah" PERTANAHAN Daerah No "" 705 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang "" "" "" "" 818 818 03.06.002 Jumlah bidang tanah yang diredistribusi bidang tanah Jumlah bidang tanah yang diredistribusi adalah jumlah total bidang tanah yang telah dialokasikan dan diberikan kepada penerima yang berhak, baik dalam bentuk pemberian tanah secara langsung maupun melalui proses penggabungan bidang-bidang tanah yang sudah didaftar. Redistribusi Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian dan/atau pemberian hak atas tanah yang bersumber dari TORA kepada Subjek Reforma Agraria disertai dengan pemberian sertipikat hak atas tanah. Jumlah Bidang Tanah = Σ(Luas Bidang Tanah) * Jumlah Bidang Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000708 - Jumlah bidang tanah yang diredistribusi 000845 - Jumlah bidang tanah yang diredistribusi" PERTANAHAN Daerah No "" 708 Pertanahan "" "" "" "" 819 819 03.06.003 Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria kepala keluarga Kepala keluarga penerima akses Reforma Agraria merujuk pada individu yang memimpin rumah tangga dan mendapatkan hak atau akses terkait program reforma agraria. Reforma agraria adalah kebijakan atau program yang bertujuan untuk redistribusi tanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan keluarga yang kurang mampu. Program ini sering diterapkan untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah dan mendukung pembangunan ekonomi rural. Penataan Akses adalah program pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah Jumlah Kepala Keluarga = Σ(Jumlah Kepala Keluarga yang Menerima) Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000709 - Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria 000846 - Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria" PERTANAHAN Daerah No "" 709 Pertanahan "" "" "" "" 820 820 03.06.004 Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi persen proses penyelesaian konflik atau perselisihan terkait hak penguasaan atau penggunaan tanah yang dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator). Mediator ini membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa perlu melalui jalur peradilan. Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani / Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000507 - Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi 000975 - Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi" PERTANAHAN Daerah No "" 507 Pertanahan "" "" "" "" 821 821 03.06.005 Penetapan RDTR peraturan RDTR sebagai penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu. Aturan itu jadi alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kawasan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat. Penetapan Perkada RDTR Kabupaten/Kota paling lambat 1 bulan sejal mendapatkan persetujuan substansi. Jika perkada RDTR Kab/kota belum ditetapkan paling lama 2 bulan sejak mendapatkan persub maka menteri ATR/KBPN menetapkan peraturan menteri "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000795 - Penetapan RDTR 000842 - Penetapan RDTR" PERTANAHAN Daerah No "" 795 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang "" "" "" "" 822 822 03.06.006 Penetapan RTRW peraturan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)& berfokus pada proses formal yang harus dilalui untuk mengesahkan dokumen RTRW sehingga menjadi rencana yang sah dan dapat diimplementasikan. Penetapan RTRW adalah penetapan peraturan daerah tentang rencana tata ruang oleh kepala daerah Kerangka Acuan Kerja = Tujuan + Kebijakan + Strategi Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000746 - Penetapan RTRW 000840 - Penetapan RTRW" PERTANAHAN Daerah No "" 746 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang "" "" "" "" 823 823 03.06.007 Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang kasus pengenaan sanksi administratif pelanggaran pemanfaatan ruang bertujuan untuk menjaga keteraturan dan meningkatkan ketaatan dalam penggunaan ruang, serta memberikan konsekuensi yang tepat bagi pelanggaran tersebut. "Ringan = teguran lisan + teguran tertulis + penundaan kenaikan pangkat, golongan / jabatan Sedang = pembatasan kegiatan usaha + pembekuan kegiatan usaha + pembatalan persetujuan Berat = pembatalan izin usaha atau akreditasi + pencabutan izin usaha atau akreditasi yang telah habis masa berlakunya + memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan persetujuan atau laporan" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000704 - Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 000844 - Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang" PERTANAHAN Daerah No "" 704 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang "" "" "" "" 824 824 03.06.008 Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan - Penghitungan untuk mengukur ketimpangan pemilikan tanah pada rumah tangga petani/nelayan penerima redistribusi tanah IG = 1- ∑(Xi+1 – Xi)(Yi + Yi+1) Xi = Proporsi Kumulatif Pemilik Tanah (subjek) dalam Kelas i atau kelompok luasan; Xi+1 = Proporsi Jumlah Kumulatif Pemilik Tanah (subjek) Kelas i +1 atau diatas kelompok luasan; Yi = Proporsi Kumulatif Luas Tanah dalam Kelas i atau kelompok luasan; Yi+1 = Proporsi Kumulatif Luas Tanah Kelas i +1 atau diatas kelompok luasan; Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 06.03.03.01.03 - Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan 06.03.03.01.03 - Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan "" "" PERTANAHAN Nasional No "" "" 2003-06-03T00:00:00 06.03.03 KP 06.03.03.01.03 Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan 825 825 03.06.009 Penyelesaian Materi Teknis RDTR materi teknis "1) Pemetaan dan Analisis Ruang: Identifikasi dan pemetaan area yang akan ditetapkan dalam RDTR. Ini meliputi analisis kondisi eksisting, kebutuhan masyarakat, dan potensi penggunaan ruang. 2) Perencanaan dan Penyusunan Rencana: Penyusunan rencana rinci mengenai penggunaan ruang, pengaturan fungsi lahan, dan batasan-batasan yang perlu diterapkan untuk mengatur pembangunan. 3) Konsultasi Publik: Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan untuk mendapatkan masukan dan memastikan bahwa RDTR mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. 4) Penetapan dan Pengesahan: Proses formal untuk menetapkan RDTR melalui persetujuan dari lembaga yang berwenang, biasanya pemerintah daerah. Penyusunan materi teknis dan Ranperkada RDTR Kabupaten Kota merujuk pada permen ATR/KBPN nomor 11 tahun 2021 jangka waktu penyusunan dibatasi paling lama 12 bulan terhitung sejak penyusunan RDTR" "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000794 - Penyelesaian Materi Teknis RDTR 000841 - Penyelesaian Materi Teknis RDTR" PERTANAHAN Daerah No "" 794 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang "" "" "" "" 826 826 03.06.010 Penyelesaian Materi Teknis RTRW materi teknis "Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)& berfokus pada proses formal yang harus dilalui untuk mengesahkan dokumen RTRW sehingga menjadi rencana yang sah dan dapat diimplementasikan. Penyusunan materi Teknis dan RanPerda RTRW Provinsi merujuk pada Permen ATR/Ka BPN Nomor 11 Tahun 2021 Lampiran 1 Tata Cara Penyusunan dan Muatan RTRW Provinsi. Jangka waktu penyusunan dibatasi paling lama 12 bulan terhitung sejak penyusunan RTRW." "Rumus Penyelesaian Materi Teknis RTRW: Persentase Penyelesaian = (Jumlah Tahapan yang Selesai) / (Total Jumlah Tahapan) * 100% Keterangan: Jumlah Tahapan yang Selesai: Banyaknya tahapan yang sudah diselesaikan dalam proses penyusunan RTRW. Total Jumlah Tahapan: Keseluruhan tahapan yang diperlukan untuk menyelesaikan RTRW." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000745 - Penyelesaian Materi Teknis RTRW 000838 - Penyelesaian Materi Teknis RTRW" PERTANAHAN Daerah No "" 745 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang "" "" "" "" 827 827 03.06.011 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang persen Indeks kepatuhan ruang yang optimal adalah hasil dari capaian target tahunan dibagi target 5 (lima) tahun pada satu periode renstra Semakin meningkatnya rasio pengendalian dan penyelesaian pelanggaran pemanfaatan ruang akan berkorelasi positif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.17.07.04.01 - Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang 02.17.07.04.01 - Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang "" "" PERTANAHAN Nasional No "" "" 2007-02-17T00:00:00 02.17.07 KP 02.17.07.04.01 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang 828 828 03.06.012 Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan persen a) Persentase pemanfaatan tanah: Ini merujuk pada proporsi atau bagian dari luas tanah yang digunakan untuk tujuan tertentu (seperti pertanian, perumahan, industri, dan lain-lain) dibandingkan dengan total luas tanah yang tersedia. b) Peruntukkan tanah: Ini merujuk pada tujuan atau fungsi yang ditetapkan untuk tanah tersebut, seperti pertanian, perumahan, industri, dan lain-lain. c) Di atas izin lokasi: Ini merujuk pada tanah yang telah diberikan izin oleh pemerintah untuk digunakan sesuai dengan peruntukkan yang ditetapkan. D) Dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan: Ini merujuk pada perbandingan antara luas tanah yang sebenarnya digunakan sesuai dengan izin yang diterbitkan dengan luas izin yang telah diberikan. "Luas_Tanah_Sesuai_Ijin_Lokasi / Seluruh_Luas_Tanah_Diberikan_Ijin_Lokasi * 100% Keterangan: Luas_Tanah_Sesuai_Ijin_Lokasi : Luas tanah yang digunakan sesuai dengan peruntukan pada izin lokasi yang diterbitkan. Seluruh_Luas_Tanah_Diberikan_Ijin_Lokasi : Total luas tanah yang telah diberikan izin lokasi oleh pemerintah daerah. " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000386 - Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan PERTANAHAN Daerah No "" 386 Pertanahan "" "" "" "" 829 829 03.06.013 Persentase Penerbitan konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) persen Persentase penerbitan Konfirmasi KKPR adalah capaian tahunan dari jumlah penerbitan Konfirmasi KKPR dibandingkan dengan jumlah penerbitan seluruh produk KKPR Persentase jumlah penerbitan Konfirmasi KKPR terhadap jumlah penerbitan KKPR dalam satu tahun "" Parent "" 02.17.04.04.02 - Persentase Penerbitan konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) 02.17.04.04.02 - Persentase Penerbitan konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) "" "" PERTANAHAN Nasional No "" "" 2004-02-17T00:00:00 02.17.04 KP 02.17.04.04.02 Persentase Penerbitan konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) 830 830 03.06.014 Persentase penerima reforma agraria yang meningkat kesejahteraannya persen Penghitungan jumlah subjek penerima Redistribusi Tanah yang ditindaklanjuti dengan Akses Reforma Agraria %=(jumlah subjek penerima reforma agraria /jumlah subjek redistribusi tanah) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 06.03.01.02 - Persentase penerima reforma agraria yang meningkat kesejahteraannya 06.03.01.02 - Persentase penerima reforma agraria yang meningkat kesejahteraannya "" "" PERTANAHAN Nasional No "" "" 6.03000000000000024868995751603506505489349365234375 6.03 PP 06.03.01.02 Persentase penerima reforma agraria yang meningkat kesejahteraannya 831 831 03.06.015 Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum "" indikator yang menunjukkan proporsi atau bagian dari total luas tanah yang telah ditetapkan atau dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum, seperti jalan, taman, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya, dibandingkan dengan total luas tanah yang tersedia dalam suatu wilayah tertentu. Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum / Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum * 100% "" Parent "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 832 832 "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota "" "" "" "" persen 000503 - Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum PERTANAHAN Daerah No "" "" 503.0 Pertanahan "" "" "" "" "" "" 833 833 03.06.016 Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu persen a) Persentase pengadaan tanah: Ini merujuk pada proporsi atau bagian dari luas tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum (seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan lain-lain) dibandingkan dengan total luas tanah yang tersedia. b) Kepentingan umum: Ini merujuk pada tujuan atau fungsi yang ditetapkan untuk tanah tersebut, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan lain-lain. c) Selesai tepat waktu: Ini merujuk pada pengadaan tanah yang dilakukan dalam waktu yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. "Luas_Pengadaan_Tanah_Selesai_Tepat_Waktu / Luas_Pengadaan_Tanah_Kepentingan_Umum * 100% Luas_Pengadaan_Tanah_Selesai_Tepat_Waktu : Luas tanah yang pengadaannya untuk kepentingan umum berhasil diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan. Luas_Pengadaan_Tanah_Kepentingan_Umum : Total luas tanah yang direncanakan untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum. " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000387 - Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu 000974 - Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu" PERTANAHAN Daerah No "" 387 Pertanahan "" "" "" "" 834 834 03.06.017 Persentase penyelesaian kasus pertanahanan persen Kasus dinyatakan selesai ditangani sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Penanganan Kasus dinyatakan selesai dengan kriteria: a. Kriteria Satu (K1) jika penyelesaian bersifat final, berupa: 1. keputusan pembatalan; 2. perdamaian; atau 3. surat penolakan tidak dapat dikabulkannya permohonan. b. Kriteria Dua (K2) berupa: 1. surat petunjuk Penyelesaian Kasus atau surat penetapan pihak yang berhak tetapi belum dapat ditindaklanjuti keputusan penyelesaiannya karena terdapat syarat yang harus dipenuhi yang merupakan kewenangan instansi lain; 2. surat rekomendasi Penyelesaian Kasus dari Kementerian kepada Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dan Kantor Wilayah kepada Kantor Pertanahan atau usulan Penyelesaian dari Kantor Pertanahan kepada Kantor Wilayah dan Kantor Wilayah kepada Menteri. c. Kriteria Tiga (K3) berupa surat pemberitahuan bukan kewenangan Kementerian. Jumlah kasus selesai dari tahun 2024 s.d. tahun berjalan / Jumlah kasus masuk dari tahun 2024 s.d. tahun berjalan * 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.02.04.01.01 - Persentase penyelesaian kasus pertanahanan 07.02.04.01.01 - Persentase penyelesaian kasus pertanahanan "" "" PERTANAHAN Nasional No "" "" 2004-07-02T00:00:00 07.02.04 KP 07.02.04.01.01 Persentase penyelesaian kasus pertanahanan 835 835 03.06.018 Persentase petani/nelayan penerima Reforma Agraria persen Penghitungan jumlah rumah tangga petani/nelayan penerima Redistribusi Tanah dan Akses Reforma Agraria dan dinyatakan dalam persentase (Jumlah Rumah Tangga Petani/Nelayan Penerima Redistribusi Tanah dan Akses Reforma Agraria : Jumlah Penerima Redistribusi Tanah Penerima Redistribusi Tanah dan Akses Reforma Agraria) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 06.03.03.01.02 - Persentase petani/nelayan penerima Reforma Agraria 06.03.03.01.02 - Persentase petani/nelayan penerima Reforma Agraria "" "" PERTANAHAN Nasional No "" "" 2003-06-03T00:00:00 06.03.03 KP 06.03.03.01.02 Persentase petani/nelayan penerima Reforma Agraria 836 836 03.06.019 Persentase RDTR yang siap terintegrasi dengan OSS persen Persentase RDTR yang Siap Terintegrasi dengan OSS adalah indikator yang mengukur proporsi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah disiapkan dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) dibandingkan dengan total RDTR yang ditargetkan. Indikator ini penting untuk menilai kesiapan dan kemajuan pemerintah daerah dalam menyediakan RDTR yang mendukung kemudahan perizinan berusaha melalui OSS "Persentase RDTR yang siap terintegrasi dengan OSS dihitung menggunakan rumus berikut: Persentase RDTR Siap Integrasi=(RDTR_OSS/Total_RDTR)×100%" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.17.04.04.01 - Persentase RDTR yang siap terintegrasi dengan OSS 02.17.04.04.01 - Persentase RDTR yang siap terintegrasi dengan OSS "" "" PERTANAHAN Nasional No "" "" 2004-02-17T00:00:00 02.17.04 KP 02.17.04.04.01 Persentase RDTR yang siap terintegrasi dengan OSS 837 837 03.06.020 Persentase Rumah Tangga Miskin yang memiliki aset lahan persen Penghitungan jumlah rumah tangga miskin yang telah dilaksanakan penataan aset melalui Redistribusi Tanah dan dinyatakan dalam persentase (Jumlah Rumah Tangga Miskin Penerima Redistribusi Tanah : Jumlah Penerima Redistribusi Tanah) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional; Jenis Pekerjaan Keluarga Penerima Manfaat; Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Parent "" 06.03.03.01.01 - Persentase Rumah Tangga Miskin yang memiliki aset lahan 06.03.03.01.01 - Persentase Rumah Tangga Miskin yang memiliki aset lahan "" "" PERTANAHAN Nasional No "" "" 2003-06-03T00:00:00 06.03.03 KP 06.03.03.01.01 Persentase Rumah Tangga Miskin yang memiliki aset lahan 838 838 03.06.021 Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan persen Cakupan indikator ini adalah penggunaan lahan untuk perumahan dan hunian, yaitu hunian yang memberikan kepastian bermukim (secure tenure) terdiri dari: (a) milik sendiri, (b) sewa/kontrak, (c) dinas, (d) bebas sewa,(e) lainnya.klasifikasi Status Penguasaan Tempat Tinggal yang dikeluarkan oleh BPS, maka klasifikasinya menjadi:1.Milik sendiri, jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik krt atau salah satu seorang art. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap sebagai rumah milik sendiri.2.Kontrak, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh krt/art dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayarannya biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak.3.Sewa, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh krt atau salah seorang art dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.4.Bebas sewa milik orang lain, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan famili/ orang tua) dan ditempati/didiami oleh rt tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.5.Bebas sewa milik orang tua/sanak/saudara, jika tempat tinggal tersebut bukan milik sendiri melainkan milik orang tua/sanak/saudara, dan tidak mengeluarkan suatu pembayaran apapun untuk mendiami tempat tinggal tersebut.6.Rumah dinas, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan famili/orang tua) dan ditempati/didiami oleh rt tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.7.Lainnya, jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas, misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat.Pengumpulan data yang mencakup penggunaan lahan untuk keperluan bisnis, pertanian, kehutanan, padang penggembalaan, sengaja tidak dicakup karena tidak tersedianya data secara spesifik sesuai kebutuhan penghitungan indikator.Hak atas hunian terjamin meliputi dua sub-komponen:(i) hak kepemilikan diakui sebagai dokumen yang sah dan memberikan kepastian bermukim, dan (ii) persepsi sebagai hunian terjamin, karena jenis kepemilikan dari hunian dianggap didukung oleh dokumen yang sah, dimana keduanya perlu ditunjukkan sebagai hunian terjamin.Jumlah rumahtangga bersumber dari hasil proyeksi penduduk yang dibuat berdasarkan data sensus penduduk terakhir. Penduduk dewasa adalah penduduk yang berumur 18 tahun dan lebih, dan penduduk yang berumur dibawah 18 tahun tetapi sudah kawin. Cara Perhitungan (1):Indikator ini dihitung menurut jenis kepemilikan masing-masing sebagai berikut:1.Proporsi rumahtangga dengan Rumah milik (%HM).Proporsi rumahtangga dengan Rumah Hak Milik adalah jumlah rumah tangga menghuni rumah milik sendiri dibagi dengan jumlah rumah tangga pada periode yang sama dikalikan seratus.2.Proporsi rumahtangga dengan Rumah Sewa (%Sewa).Proporsi rumahtangga dengan Rumah Sewa adalah jumlah rumah tangga menghuni rumah sewa dibagi dengan jumlah rumah tangga pada periode yang sama dikalikan seratus.3.Proporsi rumahtangga dengan Rumah Kontrak (%Kontrak) Proporsi rumahtangga dengan Rumah kontrak adalah jumlah rumah tangga menghuni rumah kontrak dibagi dengan jumlah rumah tangga pada periode yang sama dikalikan seratus.Rumus %HM:Keterangan:%HM: Proporsi rumahtangga dengan Rumah Hak MilikJRT HM:jumlah rumah tangga menghuni rumah sewaJRT: jumlah rumah tangga pada periode yang samaRumus %Sewa:Keterangan:% Sewa: Proporsi rumahtangga dengan Rumah SewaJRT Sewa:jumlah rumah tangga menghuni rumah sewa JRT: jumlah rumah tangga pada periode yang samaRumus %Kontrak:Keterangan:% Kontrak:Proporsi rumahtangga dengan Rumah kontrakJRT Kontrak: jumlah rumah tangga menghuni rumah kontrakJRT: jumlah rumah tangga pada periode yang sama Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Kelompok Pengeluaran; Jenis Kelamin Kepala Keluarga Parent "" "" "" 1.4.2* - Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan. 000080 - Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan. PERTANAHAN Nasional, Daerah No "" 80 Perumahan Dan Kawasan Permukiman "" "" "" "" 839 839 03.06.022 Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota persen Perbandingan antara jumlah bangunan yang pemanfaatannya sesuai dengan izin mendirikan bangunan (IMB) yang berlaku dan total bangunan yang memiliki IMB di suatu kabupaten atau kota. Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya / Jumlah IMB yang berlaku * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000480 - Rasio kepatuhan IMB kab/ kota PERTANAHAN Daerah No "" 480 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang "" "" "" "" 840 840 03.06.023 Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk - Lahan terbangun adalah area tidak bervegetasi yang memiliki tutupan lahan buatan yang biasanya bersifat kedap air dan relatif permanen. Lahan terbangun terdiri atas permukiman, jaringan jalan, jaringan jalan kereta api, bandar udara dan pelabuhan laut (SNI 7645:2010 tentang Klasifikasi penutupan lahan). Laju perluasan lahan terbangun adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan area tidak bervegetasi yang memiliki tutupan lahan permanen maupun semi permanen yang bersifat kedap air.Menurut BPS, laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar.Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk adalah perbandingan laju perluasan lahan terbangun (tidak bervegetasi, memiliki tutupan permanen atau semi permanen yang kedap air) dengan laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu yang sama. Laju perluasan lahan terbangun pada kurun waktu tertentu dibagi dengan laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu yang sama.Rumus:Keterangan:RLTPP :Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan pendudukLPLT :Laju perluasan lahan terbangun pada kurun waktu XXXX-YYYYLPP :Laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu XXXX-YYYYPerhitungan laju perluasan lahan terbangun menggunakan data citra satelit LANDSAT skala 1:50.000. Di tahap awal, indikator ini akan diujicobakan di beberapa Wilayah Metropolitan di Indonesia, yaitu Wilayah Metropolitan Medan, Wilayah Metropolitan Surabaya, dan Wilayah Metropolitan Manado. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Wilayah Perkotaan berdasarkan Fungsi dan Karakteristik Parent "" "" "" 11.3.1.(a) - Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk. 000239 - Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk PERTANAHAN Nasional, Daerah No 31010139 "" 239 Pertanahan "" "" "" "" 841 841 03.06.024 Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota persen Tersedianya Lokasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota adalah perbandingan antara jumlah lokasi yang telah disediakan dan siap digunakan untuk pembangunan lintas kabupaten/kota dengan total jumlah lokasi yang dibutuhkan untuk proyek tersebut, dinyatakan dalam bentuk persentase. Ini mengukur ketersediaan dan kesiapan lokasi untuk proyek pembangunan yang melibatkan lebih dari satu wilayah administratif. "Luas_Pemanfaatan_Tanah_Sesuai_Peruntukan / Luas_Izin_Lokasi_Diterbitkan * 100% Keterangan: Luas_Pemanfaatan_Tanah_Sesuai_Peruntukan : Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan izin lokasi lintas kabupaten/kota. Luas_Izin_Lokasi_Diterbitkan : Total luas tanah yang telah diterbitkan izin lokasinya." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000388 - Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota PERTANAHAN Daerah No "" 388 Pertanahan "" "" "" "" 842 842 03.06.025 Tersedianya pembangunan lokasi dalam rangka penanaman modal. "" Tersedianya pembangunan lokasi dalam rangka penanaman modal merujuk pada ketersediaan atau penyediaan lahan atau tempat yang sudah dibangun atau siap dibangun yang akan digunakan untuk kegiatan investasi. Ini mencakup berbagai aspek, seperti: a) Penyediaan Lahan: Lahan yang sesuai untuk keperluan investasi, baik itu untuk pembangunan pabrik, kantor, atau fasilitas lainnya. b) Infrastruktur: Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air, dan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan untuk operasional investasi. c) Perizinan dan Regulasi: Kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku, termasuk izin bangunan, izin lingkungan, dan lain-lain. d) Aksesibilitas: Kemudahan akses menuju lokasi, termasuk transportasi dan konektivitas. e) Kesiapan Lokasi: Lokasi yang siap digunakan dalam waktu dekat, dengan sedikit atau tanpa kebutuhan pengembangan lebih lanjut. Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi / Luas izin lokasi yang diterbitkan * 100% "" Parent "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 843 843 "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota "" "" "" "" persen 000504 - Tersedianya pembangunan lokasi dalam rangka penanaman modal. PERTANAHAN Daerah No "" "" 504.0 Pertanahan "" "" "" "" "" "" 844 844 03.06.026 Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee "" Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee dapat diartikan sebagai tanah yang tersedia untuk redistribusi, yaitu: 1) Tanah Maksimum: Tanah yang berada di atas batas maksimum yang dapat dimiliki oleh seseorang atau kelompok, biasanya ditetapkan oleh pemerintah untuk menghindari ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan tanah. 2)Tanah Absentee: Tanah yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak menggunakannya secara aktif, seringkali dimiliki oleh perusahaan swasta atau individu yang tidak berada di lokasi tersebut. Kedua jenis tanah ini dianggap sebagai sumber potensial untuk redistribusi tanah, dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan tanah serta meningkatkan akses petani yang kurang mampu untuk memiliki tanah yang mereka gunakan Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar atau sama dengan 0.5 ha / Jumlah penerima tanah obyek landreform * 100% "" Parent "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 845 845 "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota "" "" "" "" persen "000505 - Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee 000977 - Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee" PERTANAHAN Daerah No "" "" 505.0 Pertanahan "" "" "" "" "" "" 846 846 03.06.027 Tersedianya tanah untuk masyarakat persen kemampuan tanah untuk digunakan secara optimal, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan dilakukan dengan cara yang adil dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah / Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000506 - Tersedianya tanah untuk masyarakat PERTANAHAN Daerah No "" 506 Pertanahan "" "" "" "" 847 847 03.06.028 Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah persen ukuran-ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau efektivitas proses penetapan hak tersebut. Indikator ini membantu untuk memastikan bahwa penetapan hak dilakukan secara transparan dan akuntabel Luas Tanah yang telah ditetapkan haknya oleh pemda / Total luas tanah yang dikuasai pemda * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000981 - Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah PERTANAHAN Daerah No "" 981 Pertanahan "" "" "" "" 848 848 03.06.029 Persentase Informasi Petanahanan yang Dimanfaatkan persen Dimanfaatkan untuk mengukur seberapa besar proporsi informasi pertanahan yang tersedia dan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Informasi pertanahan mencakup data dan informasi mengenai hak atas tanah, kepemilikan tanah, penggunaan tanah, dan informasi geospasial terkait pertanahan. "PIP = (I_manfaat / I_total) * 100% Keterangan: PIP = Persentase informasi pertanahan yang dimanfaatkan (%) I_manfaat = Jumlah informasi pertanahan yang telah digunakan I_total = Jumlah total informasi pertanahan yang tersedia" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000985 - Persentase Informasi Petanahanan yang Dimanfaatkan PERTANAHAN Daerah No "" 985 Pertanahan "" "" "" "" 849 849 03.06.030 Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah persen ukuran yang menunjukkan seberapa besar proporsi tanah di suatu wilayah yang memiliki status kepemilikan yang jelas dan terdaftar secara sah, untuk mengukur efektivitas program pendaftaran tanah dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kejelasan hak milik. "PKH = (H_jelas / H_total) * 100% Keterangan: PKH = Persentase kejelasan hak milik atas tanah (%) H_jelas = Jumlah bidang tanah dengan hak kepemilikan yang sah H_total = Jumlah total bidang tanah yang terdata Semakin tinggi persentase ini, semakin baik tingkat kepastian hukum dan administrasi pertanahan di suatu wilayah." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000982 - Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah PERTANAHAN Daerah No "" 982 Pertanahan "" "" "" "" 850 850 03.06.031 Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah persen konsolidasi tanah memiliki tujuan untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah serta bertujuan mewujudkan tatanan penguasaan serta penggunaan tanah yang tertib dan teratur sesuai kemampuan dan fungsinya. Luas Tanah yang dikonsolidasi / Total Luas Wilayah yang direncanakan untuk konsolidasi * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000980 - Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah PERTANAHAN Daerah No "" 980 Pertanahan "" "" "" "" 851 851 03.06.032 Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan persen Prosedur dan mekanisme yang digunakan untuk menentukan, menilai, dan memberikan kompensasi kepada pihak yang terdampak oleh pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan "PGK = (G_gelesa_i / G_total) * 100% Keterangan: PGK = Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%) G_gelesa_i = Jumlah kasus yang telah selesai dibayarkan G_total = Jumlah total kasus yang diajukan" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000976 - Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan PERTANAHAN Daerah No "" 976 Pertanahan "" "" "" "" 852 852 03.06.033 Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan persen Untuk mengukur seberapa besar proporsi kasus konflik, sengketa, dan perkara pertanahan yang berhasil diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Indikator ini mencerminkan efektivitas upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001176 - Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan PERTANAHAN Daerah No "" 1176 Pertanahan "" "" "" "" 853 853 03.06.034 Persentase Pertanahan di Wilayah Pesisir persen untuk mengukur proporsi wilayah pesisir yang telah memiliki status hak atas tanah atau penguasaan lahan yang sah, baik dalam bentuk sertifikat hak milik, hak guna usaha, hak pakai, maupun bentuk pengelolaan yang legal lainnya. Persentase Pertanahan di Wilayah Pesisir = (Luas wilayah pesisir yang telah memiliki hak atas tanah / Total luas wilayah pesisir) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000984 - Persentase Pertanahan di Wilayah Pesisir PERTANAHAN Daerah No "" 984 Pertanahan "" "" "" "" 854 854 03.06.035 Persentase Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau yang Tertata persen Untuk mengukur seberapa besar proporsi wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau yang telah memiliki tata ruang pertanahan yang jelas dan teratur. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001175 - Persentase Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau yang Tertata PERTANAHAN Daerah No "" 1175 Pertanahan "" "" "" "" 855 855 03.06.036 Persentase SDM Bidang Pertanahan yang Ditingkatkan Kompetensinya persen Untuk mengukur seberapa besar proporsi sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di bidang pertanahan yang telah mengikuti program peningkatan kompetensi "PSDM = (S_latih / S_total) * 100% Keterangan: PSDM = Persentase SDM bidang pertanahan yang ditingkatkan kompetensinya (%) S_latih = Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan/sertifikasi S_total = Jumlah total SDM di bidang pertanahan" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000983 - Persentase SDM Bidang Pertanahan yang Ditingkatkan Kompetensinya PERTANAHAN Daerah No "" 983 Pertanahan "" "" "" "" 856 856 03.06.037 Persentase Tanah Kosong yang Dikelola persen Dimanfaatkan atau dikelola untuk keperluan tertentu, seperti pertanian, ruang terbuka hijau, proyek infrastruktur, atau pemanfaatan ekonomi lainnya. Luas Tanah Kosong yang dikelola / Total Luas Tanah Kosong yang Tersedia * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000979 - Persentase Tanah Kosong yang Dikelola PERTANAHAN Daerah No "" 979 Pangan "" "" "" "" 857 857 03.06.038 Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan persen Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat, Penetapan tanah ulayat beserta hak masyarakat hukum adat lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi atas tanah ulayat termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sebagai bagian dari Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Luas Tanah Ulayat yang ditetapkan / Total Luas Tanah Ulayat yang diklaim * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000978 - Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan PERTANAHAN Daerah No "" 978 Pertanahan "" "" "" "" 858 858 03.07.001 Angka Fertilitas Spesifik Umur/Age-specific Fertilty Rate (ASFR) kelahiran perseribu perempuan Angka yang menggambarkan banyaknya kelahiran pada suatu tahun dari perempuan usia subur (15—49 tahun) dengan kelompok umur tertentu pada setiap 1.000 perempuan dalam kelompok umur yang sama di pertengahan tahun tersebut. Jumlah kelahiran pada perempuan remaja umur tertentu pada periode tahun tertentu dibagi jumlah perempuan umur tersebut pada pertengahan periode yang sama dikali 1.000. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Tingkat Pendidikan; Kelompok Pengeluaran Parent "" "" "" "" "" KEPENDUDUKAN Nasional, Daerah Yes 10410004 "" "" "" "" "" "" 859 859 03.07.001.001 Angka kelahiran remaja umur 10-14 dan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 10-14, ASFR 15-19) kelahiran perseribu perempuan Angka yang menggambarkan banyaknya kelahiran pada suatu tahun dari perempuan usia subur (15—49 tahun) dengan kelompok umur tertentu pada setiap 1.000 perempuan dalam kelompok umur yang sama di pertengahan tahun tersebut. Jumlah kelahiran pada perempuan remaja umur tertentu pada periode tahun tertentu dibagi jumlah perempuan umur tersebut pada pertengahan periode yang sama dikali 1.000. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Tingkat Pendidikan; Kelompok Pengeluaran Child "" "" "" 3.7.2* - Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama. 000124 - Angka kelahiran remaja (umur 10-14 umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama. KEPENDUDUKAN Nasional, Daerah Yes "" 124 Kesehatan "" "" "" "" 860 860 03.07.001.002 Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) kelahiran perseribu perempuan Angka yang menggambarkan banyaknya kelahiran pada suatu tahun dari perempuan usia subur (15—49 tahun) dengan kelompok umur tertentu pada setiap 1.000 perempuan dalam kelompok umur yang sama di pertengahan tahun tersebut. Jumlah kelahiran pada perempuan remaja umur tertentu pada periode tahun tertentu dibagi jumlah perempuan umur tersebut pada pertengahan periode yang sama dikali 1.000. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Tingkat Pendidikan; Kelompok Pengeluaran Child "" 04.11.01.01.09 - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) 04.11.01.01.09 - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) "" 000694 - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) KEPENDUDUKAN Nasional, Daerah Yes "" 694 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2001-04-11T00:00:00 04.11.01 KP 04.11.01.01.09 Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) 861 861 03.07.002 Angka Fertilitas Total/ Total Fertility Rate (TFR) kelahiran Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu dibagi jumlah perempuan umur 15-49 tahun pada pertengahan periode yang sama dan dikali 1000. TFR sebesar 2,5 berarti bahwa rata-rata perempuan (usia 15-49 tahun) mempunyai 2-3 anak sepanjang masa reproduksinya.Rumus: Keterangan:TFR: Total Fertility Rate (TFR)JK15-49: Banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentuJP15-49: Jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun pada pertengahan periode yang sama Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Tingkat Pendidikan; Kelompok Pengeluaran Parent "" 04.02.02 - Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) 04.02.02 - Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) 3.7.2.(a) - Total Fertility Rate (TFR). "000125 - Total Fertility Rate (TFR). 000517 - TFR (Angka Kelahiran Total) 000695 - Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun" KEPENDUDUKAN Nasional, Daerah No 10410005 "" 125 Kesehatan 4 4.0 PN 04.02.02 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) 862 862 03.07.003 Angka Prevalensi Kontraseptif Modern pada Kelompok Perempuan Usia Reproduksi persen Bagian dari seluruh perempuan usia reproduksi (15—49 tahun) yang menggunakan alat kontrasepsi metode modern. Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok i yang menggunakan sedikitnya satu jenis metode kontrasepsi modern dibagi jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok yang sama dan ditanyakan dalam satu persen (%) mCPRi = (JPeKMi / JPei) * 100% Keterangan : mCPRi : Angka prevalensi kontrasepsi modern pada kelompok i JPeMKi : Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok i yang menggunakan alat kontrasepsi metode modern JPei : Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok yang sama Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.03.04.01 - Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 04.11.03.04.01 - Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) "" "000392 - Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR 001011 - Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)" KEPENDUDUKAN Nasional, Daerah No 10410016 "" 392 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2003-04-11T00:00:00 04.11.03 KP 04.11.03.04.01 Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 863 863 03.07.004 Early Childhood Development Index (ECDI) - Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik sesuai harapan (on-track) berdasarkan Early Childhood Development Index (ECDI). Terdapat empat domain perkembangan anak yang dinilai dalam ECDI. Empat domain tersebut adalah kemampuan literasi dan numerasi, fisik, sosial- emosional, dan kemampuan belajar. ECDI membagi dua kelompok anak usia dini, yaitu: a. Berkembangdenganbaik.BerdasarkanECDI,anakusiadini dinyatakan berkembang dengan baik apabila tiga dari empat domain perkembangan dinilai baik. b. Tidak berkembang dengan baik. Tingginya angka untuk indikator 4.2.1 ini menunjukkan bahwa sebagian besar perkembangan anak usia dini termonitor dan mereka berkembang secara optimal sesuai harapan. Indikator ini merupakan persentase anak usia 24-59 bulan yang berkembang sesuai harapan menurut asesmen menggunakan ECDI dalam Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Rumus: BBA5 = NBBA5 / NA5 x 100% Keterangan: BBA 5 : Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik, NBBA5 : Jumlah anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik pada periode tertentu, NA5 : Jumlah anak usia 24-59 bulan pada periode yang sama Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kelamin Parent "" 04.02.01.03 - Early Childhood Development Index (ECDI) 04.02.01.03 - Early Childhood Development Index (ECDI) 4.2.1* - Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran,danpsikososial, menurut jenis kelamin. "" KEPENDUDUKAN Nasional No "" "" 4.019999999999999573674358543939888477325439453125 4.02 PP 04.02.01.03 Early Childhood Development Index (ECDI) 864 864 03.07.005 Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga - Indeks komposit yang menggambarkan tentang keluarga memenuhi dimensi penghasilan dan dimensi tabungan. IKEK dihitung dengan pendekatan agregat dimensi, dimana setiap dimensi dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh dimensi dan masing-masing dimensi memiliki tingkat kepentingan bobot yang berbeda. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.16.03.01.01 - Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga 04.16.03.01.01 - Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga "" "" KEPENDUDUKAN Nasional No "" "" 2003-04-16T00:00:00 04.16.03 KP 04.16.03.01.01 Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga 865 865 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga - Indeks Kerentanan Keluarga adalah indeks komposit yang menggambarkan keluarga yang memiliki kerentanan dalam aspek keharmonisan keluarga, pemenuhan kebutuhan dasar dan interaksi keluarga. Indeks kerentanan keluarga dihitung menggunakan pendekatan agregat dimensi, yang terdiri dari tiga dimensi: pemenuhan kebutuhan dasar, keharmonisan keluarga, dan interaksi keluarga. Setiap dimensi dihitung berdasarkan tingkat pencapaiannya, kemudian dilakukan agregat untuk seluruh dimensi dengan bobot kepentingan yang berbeda. Sementara itu, untuk dimensi pembentuk indeks kerentanan keluarga, yaitu (1) pemenuhan kebutuhan dasar, nilai indeksnya dihitung dengan menggunakan pendekatan agregat variabel yang setiap variabel dihitung berdasarkan tingkat pencapaiannya, kemudian dilakukan agregat untuk seluruh variabel dengan tingkat kepentingan bobot yang berbeda; sedangkan (2) keharmonisan keluarga dan (3) interaksi keluarga, nilai indeksnya dihitung dengan menggunakan pendekatan agregat variabel yang setiap variabel dihitung berdasarkan tingkat pencapaiannya, kemudian dilakukan agregat untuk seluruh variabel dengan tingkat kepentingan bobot yang sama. Indikator ini dinyatakan dalam indeks, dengan formula sebagai berikut: dengan Di : dimensi ke-i ; dan wi : bobot ke- i ; di mana i= 1,2,3. Adapun bobot untuk masing-masing dimensi adalah w1 = 0,5; w2= 0,3; dan w3= 0,2. D1 : INDEKS PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR, dengan cara perhitungannya adalah: dengan V1j: dimensi ke-1 untuk variabel ke-j , p: banyaknya variabel pada dimensi pemenuhan kebutuhan dasar, dan Adapun bobot untuk masing-masing dimensi adalah w1= 0,2; w2= 0,2; w3= 0,15; w4= 0,2; w5=0,05; w6= 0,075; w7= 0,075; dan w8= 0,05. D2 : INDEKS KEHARMONISAN KELUARGA, dengan cara perhitungannya adalah: dengan V2k: dimensi ke-2 untuk variabel ke-k , q: banyaknya variabel pada dimensi keharmonisan keluarga, dan k= 1,2, …,4. D3 : DIMENSI INTERAKSI KELUARGA, dengan cara perhitungannya adalah: dengan V2k: dimensi ke-2 untuk variabel ke-k , r: banyaknya variabel pada dimensi Interaksi Keluarga, dan r = 1,2. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.16.03.01.02 - Indeks Kerentanan Keluarga 04.16.03.01.02 - Indeks Kerentanan Keluarga "" "" KEPENDUDUKAN Nasional No 10110069 "" "" 2003-04-16T00:00:00 04.16.03 KP 04.16.03.01.02 Indeks Kerentanan Keluarga 866 866 03.07.007 Indeks Modal Manusia - Indeks Modal Manusia menghitung kontribusi kesehatan dan pendidikan terhadap produktivitas pekerja. Skor indeks akhir berkisar dari nol hingga satu dan mengukur produktivitas sebagai pekerja masa depan dari anak yang lahir hari ini relatif terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap. Indeks Modal Manusia adalah pendekatan yang dilakukan oleh World Bank (Human Capital Index). Indeks modal manusia diukur melalui beberapa komponen utama: Probabilitas bertahan hidup (survival) hingga usia 5 tahun: Probabilitas bahwa seorang anak yang baru lahir akan bertahan hingga usia 5 tahun. Data dihitung dari angka kematian balita. Pendidikan: Akses pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah. Kualitas pendidikan diukur melalui harmonized test scores. Data akses dan kualitas pendidikan ditransformasikan menjadi pengukuran Learning‐Adjusted Years of Schooling menggunakan metrik konversi. Kesehatan: Mencakup berbagai indikator kesehatan, termasuk stunting, yang merupakan kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat karena malnutrisi kronis. Dua proksi yang digunakan adalah (1) adult survival rate yang didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia 15 tahun yang hidup hingga 60 tahun dan (2) prevalensi stunting Komponen-komponen ini digabungkan untuk menghasilkan skor Indeks Modal Manusia, yang berkisar dari 0 hingga 1. Skor ini mengukur produktivitas tenaga kerja di masa depan dari anak yang dilahirkan saat ini, relatif terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap. Komponen-komponen tersebut dapat dihitung dengan pendekatan sebagai berikut: Survival dihitung dari angka kematian balita (SUPAS dan LF SP) Pendidikan: Akses pendidikan tetap diukur melalui harapan lama sekolah, namun untuk kualitas pendidikan, harmonized test scores diukur melalui proksi hasil asesmen pendidikan yang dilaksanakan di tingkat nasional dan daerah. Data akses dan kualitas pendidikan ditransformasikan menjadi pengukuran Learning‐Adjusted Years of Schooling menggunakan metrik konversi. Kesehatan dihitung dari data adult survival rate (SUPAS dan LF SP) yang diagregasi pada usia 15-60 dan prevalensi stunting (SSGI dan SKI) Konversi ketiga komponen menjadi Indeks Modal Manusia dilakukan menggunakan pendekatan yang dilakukan World Bank. Catatan: Perlu penjajakan dengan Worldbank, BPS, Kemenkes, Kemendikbudristek, dan pakar statistik membahas metode perhitungan Indeks Modal Manusia di tingkat nasional dan daerah. Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent 04.01 - Indeks Modal Manusia 04.01 - Indeks Modal Manusia 01 - Indeks Modal Manusia "" 000007 - Indeks Modal Manusia KEPENDUDUKAN Nasional, Daerah No "" 7 Pendidikan "" "" 4.01 Indeks Modal Manusia 867 867 03.07.008 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) - Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan adalah indeks komposit yang merepresentasikan dimensi pembangunan berwawasan kependudukan sebagai alat ukur dalam memahami kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di Indonesia "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000832 - Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) KEPENDUDUKAN Daerah No "" 832 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana "" "" "" "" 868 868 03.07.009 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) - Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan indeks pengukuran program pembangunan kualitas keluarga yang ditunjukan melalui dimensi ketenteraman, dimensi kemandirian, dan dimensi kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh (>70), berkembang (40-70) atau rentan (<40). iBangga dihitung dengan pendekatan agregat dimensi, di mana setiap dimensi dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh dimensi dan masing-masing dimensi memiliki tingkat kepentingan bobot yang sama. Selain itu, terdapat pembobotan pada indikator dalam masing-masing dimensi dengan ketentuan skor capaian indikator nasional tertinggi diberikan bobot terendah. Indikator ini dinyatakan dalam indeks, dengan formula sebagai berikut: dengan: Di : dimensi ke- i ; k: banyaknya dimensi; dan i = 1, 2, 3. Di: INDEKS KETENTRAMAN, dengan cara perhitungannya adalah: Dengan V1j : skor capaian dimensi ke-1 untuk indikator ke-j ; w1j : bobot dimensi ke- untuk indikator ke- j; dan p: banyaknya indikator pada dimensi ketentraman; di mana j = 1, 2, …, 6. D2 : INDEKS KEMANDIRIAN, dengan cara perhitungannya adalah: dengan V2j: skor capaian dimensi ke-2 untuk indikator ke- j; w2j: bobot dimensi ke-2 untuk indikator ke- j; dan p: banyaknya indikator pada dimensi kemandirian; di mana j = 1, 2, …, 7. D3: INDEKS KEBAHAGIAAN, dengan cara perhitungannya adalah: dengan V3j: skor capaian dimensi ke-3 untuk indikator ke- j; w3j: bobot dimensi ke-3 untuk indikator ke- j; dan p: banyaknya indikator pada dimensi kebahagiaan; di mana j = 1, 2, …, 4. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Keluarga Sasaran Parent "" 04.16.01.01 - Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 04.16.01.01 - Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) "" 000588 - Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) KEPENDUDUKAN Nasional, Daerah No "" 588 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 4.160000000000000142108547152020037174224853515625 4.16 PP 04.16.01.01 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 869 869 03.07.010 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) persen IPKK mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. IPKK diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi ketahanan, dan dimensi partisipasi. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent 39 - Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) 04.03.02 - Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 04.03.02 - Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga "" 000060 - Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) KEPENDUDUKAN Nasional, Daerah No "" 60 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 4 4.0 PN 04.03.02 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 870 870 03.07.011 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup. "IPM = √(Indeks Kesehatan * Indeks Pendidikan * Indeks Standard Hidup Layak) Indeks Kesehatan (Indeks Harapan Hidup): Indeks Kesehatan = (Harapan Hidup - 20) / (85 - 20) Di mana, Harapan Hidup adalah angka harapan hidup saat lahir. Indeks Pendidikan: Indeks Pendidikan = (Rata-rata Lama Sekolah / 15) * (Harapan Lama Sekolah / 18) Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun pendidikan yang dijalani oleh orang yang berusia 25 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah adalah jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak-anak pada usia memasuki sekolah. Indeks Standard Hidup Layak: Indeks Standard Hidup Layak = log(GNI per kapita) - log(100) / log(75,000) - log(100) GNI per kapita adalah Gross National Income per kapita dalam PPP (Purchasing Power Parity)." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000539 - Indeks Pembangunan Manusia KEPENDUDUKAN Daerah No 33110001 "" 539 Perencanaan "" "" "" "" 871 871 03.07.012 Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) - Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) merupakan indikator kuantitatif yang mengukur sosial kemasyarakatan dengan memotret dimensi kohesi sosial, inklusi sosial, dan pengembangan kapasitas masyarakat sipil. "IPMas = (W1 × D1)+(W2 × D2)+(W3 × D3) W1 = bobot dimensi 1 D1 = dimensi 1 W2 = bobot dimensi 2 D2 = dimensi 2 W3 = bobot dimensi 3 D3 = dimensi 3;1. Persentase rumah tangga menurut tanggapan terhadap kegiatan keagamaan lain di sekitar lingkungan tempat tinggal 2. Persentase rumah tangga menurut tanggapan terhadap kegiatan oleh suku lain di lingkungan tempat tinggal" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Ibu Kota Nusantara Parent "" 08.01.01 - Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) 08.01.01 - Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) "" "" KEPENDUDUKAN Nasional Yes "" "" 8 8.0 PN 08.01.01 Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) 872 872 03.07.012.001 Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Ibu Kota Nusantara "" Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) merupakan indikator kuantitatif yang mengukur sosial kemasyarakatan dengan memotret dimensi kohesi sosial, inklusi sosial, dan pengembangan kapasitas masyarakat sipil. "IPMas = (W1 × D1)+(W2 × D2)+(W3 × D3) W1 = bobot dimensi 1 D1 = dimensi 1 W2 = bobot dimensi 2 D2 = dimensi 2 W3 = bobot dimensi 3 D3 = dimensi 3;1. Persentase rumah tangga menurut tanggapan terhadap kegiatan keagamaan lain di sekitar lingkungan tempat tinggal 2. Persentase rumah tangga menurut tanggapan terhadap kegiatan oleh suku lain di lingkungan tempat tinggal" Wilayah Administrasi: Ibu Kota Nusantara Child "" 06.05.03.01 - Indeks Pembangunan Masyarakat Ibu Kota Nusantara 06.05.03.01 - Indeks Pembangunan Masyarakat Ibu Kota Nusantara "" "" KEPENDUDUKAN Nasional Yes "" "" 6.04999999999999982236431605997495353221893310546875 6.05 PP 06.05.03.01 Indeks Pembangunan Masyarakat Ibu Kota Nusantara 873 873 03.07.013 Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini persen Pengasuhan anak usia dini yang memenuhi komponen good health, adequate nutrition, responsive caregiving, opportunity for early learning, dan safety and security. Indeks Pengasuhan AUD = (Dimensi Kesehatan*0,214) + (Dimensi Kecukupan Gizi*0,198) + (Dimensi Pengasuhan Responsif*0,198) + (Dimensi Stimulasi Dini*0,190) + (Dimensi Keamanan dan Kesehatan*0,200) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.16.01.01.01 - Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini 04.16.01.01.01 - Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini "" "" KEPENDUDUKAN Nasional No "" "" 2001-04-16T00:00:00 04.16.01 KP 04.16.01.01.01 Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini 874 874 03.07.014 Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja - Konsep: Pengasuhan keluarga pada remaja, di mana remaja adalah anggota keluarga usia 10 - 24 tahun dan belum menikah. Definisi: Indeks komposit yang menggambarkan pengasuhan orang tua atau keluarga kepada anaknya/anggota keluarga yang berusia remaja dengan umur 10-24 tahun dan belum menikah. Indeks pengasuhan remaja dihitung dengan pendekatan agregat indikator, di mana setiap indikator dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh indikator dan masing-masing indikator memiliki tingkat kepentingan bobot yang sama. Indikator ini dinyatakan dalam indeks, dengan formula sebagai berikut: dengan Vi: indikator ke-i ; dan wi: bobot ke- i ; di mana i = 1,2,…,8. Adapun bobot untuk masing-masing indikator adalah wi = , dengan p= banyaknya indikator. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.16.01.01.04 - Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja 04.16.01.01.04 - Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja "" "" KEPENDUDUKAN Nasional No "" "" 2001-04-16T00:00:00 04.16.01 KP 04.16.01.01.04 Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja 875 875 03.07.015 Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Perempuan tahun Nilai tengah dari usia saat pertama kali kawin pada perempuan berumur 15—49 tahun yang berstatus kawin (menikah) atau pernah kawin. Metode perhitungan mUKP wanita mengacu pada metode perhitungan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan melalui tiga tahap sebagai berikut: - Tahap pertama: menentukan batas usia termuda dari wanita yang dapat dihitung median UKP-nya, yaitu dengan menghitung distribusi persentase wanita usia 15-49 tahun menurut kelompok usia lima tahunan dan status perkawinannya. Batas usia termuda adalah kelompok usia lima tahunan dimana persentase yang pernah kawin (kawin, cerai hidup atau cerai mati) sudah 50 persen atau lebih. - Tahap kedua: menghitung persentase wanita pernah kawin (kawin, cerai hidup atau cerai mati) menurut UKP, yaitu: dengan : persentase wanita pernah kawin (kawin, cerai hidup atau cerai mati) yang kawin pada usia ; : usia kawin pertama kali (UKP) ; dan semua wanita disini adalah semua wanita yang belum kawin dan pernah kawin - Tahap ketiga: menghitung median UKP, yaitu UKP yang tepat berada pada 50 persen kumulatif distribusi persentase. Jika 50 persen distribusi persentase berada diantara dua UKP, maka median dihitung dengan melakukan interpolasi linear. Median UKP dinyatakan dalam satuan tahun, dengan formula sebagai berikut: dengan : median usia kawin pertama wanita; : usia kawin pertama pada kelompok ke-i; : proporsi kumulatif sebelum jumlah kumulatif mencapai 50 persen; : proporsi kumulatif sebelum jumlah kumulatif mencapai 50 persen atau lebih; dan : persentase kumulatif usia kawin pertama mencapai 50 persen dari keseluruhan total. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.16.01.02 - Median Usia Kawin Pertama (MUKP) 04.16.01.02 - Median Usia Kawin Pertama (MUKP) "" "" KEPENDUDUKAN Nasional No 10110075 "" "" 4.160000000000000142108547152020037174224853515625 4.16 PP 04.16.01.02 Median Usia Kawin Pertama (MUKP) 876 876 03.07.016 Persentase ayah yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak dan pendampingan remaja persen Konsep: Calon ayah atau ayah yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak dan pendampingan remaja melalui kelas pengasuhan ayah teladan. Definisi: Calon ayah atau ayah usia 20-39 tahun yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak dan pendampingan remaja melalui kelas pengasuhan ayah teladan dibandingkan dengan penduduk laki-laki usia 20-39 tahun. Jumlah calon ayah atau ayah usia 20-39 tahun yang memiliki pengetahuan melalui edukasi pengasuhan anak dan pendampingan remaja melalui kelas pengasuhan ayah teladan dibagi jumlah penduduk laki-laki usia 20-39 tahun dikali 100%. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.16.01.01.02 - Persentase ayah yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak dan pendampingan remaja 04.16.01.01.02 - Persentase ayah yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak dan pendampingan remaja "" "" KEPENDUDUKAN Nasional No "" "" 2001-04-16T00:00:00 04.16.01 KP 04.16.01.01.02 Persentase ayah yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak dan pendampingan remaja 877 877 03.07.017 Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan persen Presentase catin yang mendapatkan bimbingan perkawinan merujuk pada persentase dari calon pengantin (catin) yang telah menerima panduan atau bimbingan khusus mengenai perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan. Bimbingan perkawinan dapat mencakup aspek-aspek seperti kesiapan mental, tanggung jawab dalam pernikahan, keseimbangan peran suami-istri, serta informasi hukum dan agama terkait pernikahan Jumlah calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah dibagi jumlah populasi calon pengantin dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.01.01.01.03 - Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan 08.01.01.01.03 - Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan "" "" KEPENDUDUKAN Nasional No "" "" 2001-08-01T00:00:00 08.01.01 KP 08.01.01.01.03 Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan 878 878 03.07.018 Persentase calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah persen Konsep: Calon pengantin mendapatkan pendampingan oleh TPK. Definisi: Calon pengantin yang teregister di Aplikasi Elsimil yang mendapatkan pendampingan edukasi, baik yang dilakukan secara perorangan dan kelompok oleh tim pendamping keluarga dibandingkan dengan calon pengantin yang teregister di SIMKAH. Jumlah calon pengantin yang mendapatkan pendampingan edukasi pra nikah, baik perorangan maupun kelompok dibagi calon pengantin dikali 100%. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.16.01.01.03 - Persentase calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah 04.16.01.01.03 - Persentase calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah "" "" KEPENDUDUKAN Nasional No "" "" 2001-04-16T00:00:00 04.16.01 KP 04.16.01.01.03 Persentase calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah 879 879 03.07.019 Persentase Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang Tidak Terpenuhi/ Unmet Need Keluarga Berencana persen Kebutuhan keluaga berencana yang tidak terpenuhi (unmet need KB) meliputi 1) perempuan yang tidak sedang hamil atau tidak sedang amenore postpartum, dalam keadaan subut, dan ingin menunda kehamilan dalam waktu 2 tahun yang akan datang atau tidak ingin anak lagi, tetapi tidak menggunakan alat/cara KB; 2) sedang hamil tetapi kehamilannya tidak tepat waktu atau tidak diinginkan, dan 3) sedang amenore postpartum tetapi kehamilannya yang terjadi dalam 2 tahun terakhir tidak tepat waktu atau tidak diinginkan Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok i yang tidak ingin memiliki anak lagi (limiting) atau ingin menunda anak (spacing)v tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi dibagi jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok yang sama dan dinyatakan dalam satuan (%) Unmet Need KBi = (JPURiunmet need / JPURi) 100% Keterangan : Unmet need KBi : Persentase perempuan usia reproduksi pada kelompok i yang kebutuhan keluarga berencana tidak terpenuhi JPURiunmet need : Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok i yang tidak ingin memeiliki anak lagi atau ingin menunda anak tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi JPURi : Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok yang sama Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.03.04.02 - Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need KB) 04.11.03.04.02 - Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need KB) "" 000393 - Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) KEPENDUDUKAN Nasional, Daerah No 10110076 "" 393 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2003-04-11T00:00:00 04.11.03 KP 04.11.03.04.02 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need KB) 880 880 03.07.020 Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) persen Perbandingan jumlah ibu hamil yang tidak ingin anak lagi dan yang ingin hamil nanti terhadap jumlah ibu yang saat ini sedang hamil "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000833 - Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) KEPENDUDUKAN Daerah No "" 833 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana "" "" "" "" 881 881 03.07.021 Persentase Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan persen Persentase peserta KB baru pasca persalinan adalah perbandingan jumlah ibu bersalin yang dilayani KB pasca persalinan sampai dengan 6 minggu atau 42 hari terhadap jumlah ibu melahirkan di tahun berjalan. Perhitungan persentase peserta KB baru pasca persalinan, yaitu jumlah peserta KB pasca persalinan sampai dengan 42 hari dibagi jumlah ibu melahirkan. Indikator ini dinyatakan dalam satuan persen (%) %Persentase KB baru pasca persalinan (s.d 42 hari)=(∑ Peserta KB baru pasca persalinan (s.d 42 hari))/(∑ ibu melahirkan di tahun berjalan)×100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.01.01.11 - Persentase KB Pasca Persalinan 04.11.01.01.11 - Persentase KB Pasca Persalinan "" "" KEPENDUDUKAN Nasional No "" "" 2001-04-11T00:00:00 04.11.01 KP 04.11.01.01.11 Persentase KB Pasca Persalinan 882 882 03.07.022 Persentase Perempuan Berumur 15—49 Tahun yang Membuat Keputusan Sendiri terkait Hubungan Seksual, Penggunaan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi persen Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan adalah perbandingan perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan terhadap jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun.Otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan hak-hak reproduksi mereka dinilai dari sikap terhadap tiga pertanyaan berikut, yaitu:1.Dapatkah mengatakan tidak kepada suami atau pasangan saat tidak ingin melakukan hubungan seksual?a.Yab.Tidakc.Tidak yakin2.Bagaimana pengambilan keputusan dalam penggunaan alat kontrasepsi?a.Oleh diri sendirib.Oleh suami atau pasanganc.Keputusan bersama dengan suami atau pasangand.Lainnya.3.Siapa yang biasanya mengambil keputusan terkait layanan kesehatan bagi anda?a.Diri sendirib.Suami atau pasanganc.Bersama dengan suami atau pasangand.Orang lain?Seorang perempuan dianggap memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan kesehatan reproduksi dan berdaya dalam menggunakan hak reproduksinya jika mereka (1) memutuskan perawatan kesehatan untuk diri mereka sendiri, baik sendiri maupun bersama dengan suami/pasangannya; (2) memutuskan untuk menggunakan/tidak menggunakan kontrasepsi, baik sendiri maupun bersama dengan suami/pasangannya; dan (3) dapat mengatakan “TIDAK” kepada suami/ pasangannya jika mereka tidak mau melakukan hubungan seksual.Indikator ini akan dihitung untuk 2 (dua) kelompok perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yaitu:Perempuan usia reproduksi 15-49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS).Perempuan usia reproduksi 15-49 tahun berstatus kawin (hanya Pasangan Usia Subur/PUS). Kriteria untuk data pembilang:Perempuan usia reproduksi 15-49 tahun pada kelompok i yang:Keputusan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dirinya tidak dibuat oleh suami atau pasangan atau orang lain.Pengambilan keputusan penggunaan atau tidak menggunakan kontrasepsi ditentukan sendiri maupun Bersama suami atau pasangannya.Dapat mengatakan “tidak” kepada suami atau pasangan jika tidak mau melakukan hubungan seksual.Rumus:Keterangan:P PKSRi : Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun pada kelompok i yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.JPKSRi: Jumlah perempuan usia reproduksi 15-49 tahun pada kelompok i yang membuat keputusan sendiri terkai hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.JP(15-49)i: Jumlah perempuan usia reproduksi 15- 49 tahun pada kelompok i yang sama.Kelompok i adalah:Perempuan usia reproduksi 15-49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS).Perempuan usia reproduksi 15-19 tahun berstatus kawin (hanya Pasangan Usia Subur/PUS). Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan; Kelompok Pengeluaran Parent "" "" "" 5.6.1* - Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan. 000161 - Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan. KEPENDUDUKAN Nasional, Daerah No 10410147 "" 161 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak "" "" "" "" 883 883 03.07.023 Persentase Perempuan Berumur 20—24 Tahun yang Usia Kawin Pertama atau Usia Hidup Bersama Pertama Sebelum Umur 15 Tahun persen Status perkawinan dikategorikan menjadi, 1) belum kawin; 2) kawin; 3) cerai hidup; dan 4) cerai mati. Status hidup bersama adalah kawin berdasarkan surat maupun tanpa surat. Faktor utama yang mempengaruhi kemungkinan seorang perempuan untuk hamil antara lain perkawinan dan aktivitas seksual. Perkawinan merupakan awal dari kemungkinan untuk hamil bagi seorang perempuan. Di Indonesia, perkawinan memiliki hubungan yang kuat dengan fertilitas, karena biasanya kebanyakan perempuan melahirkan setelah ada dalam ikatan perkawinan. Masyarakat dengan usia perkawinan pertama yang rendah cenderung untuk mulai mempunyai anak pada usia yang rendah pula dan mempunyai fertilitas yang tingi. Cara perhitungan a: Jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama pada umur sebelum 15 tahun dibagi dengan jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun dinyatakan dalam satuan persen (%). Rumus: PHB<15 = JPHB<15 x 100% JP(20-24) Keterangan: PHB<15 : Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun JPHB<15 : Jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun JP(20-24) : Jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun Cara perhitungan b: Rumus: PHB<18 = JPHB<18 x 100% JP(20-24) Keterangan: PHB<18 : Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 18 tahun JPHB<18 : Jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 18 tahun JP(20-24) : Jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas; Kelompok Pengeluaran; Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga Parent "" 04.17.02.01.01 - Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun 04.17.02.01.01 - Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun 5.3.1* - Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur (a) 15 tahun dan (b) sebelum umur 18 tahun. 000157 - Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. KEPENDUDUKAN Nasional, Daerah No 10410144 "" 157 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2002-04-17T00:00:00 04.17.02 KP 04.17.02.01.01 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun 884 884 03.07.024 Persentase Perempuan Berumur 20—24 Tahun yang Usia Kawin Pertama atau Usia Hidup Bersama Pertama Sebelum Umur 18 Tahun persen Status perkawinan dikategorikan menjadi, 1) belum kawin; 2) kawin; 3) cerai hidup; dan 4) cerai mati. Status hidup bersama adalah kawin berdasarkan surat maupun tanpa surat. Faktor utama yang mempengaruhi kemungkinan seorang perempuan untuk hamil antara lain perkawinan dan aktivitas seksual. Perkawinan merupakan awal dari kemungkinan untuk hamil bagi seorang perempuan. Di Indonesia, perkawinan memiliki hubungan yang kuat dengan fertilitas, karena biasanya kebanyakan perempuan melahirkan setelah ada dalam ikatan perkawinan. Masyarakat dengan usia perkawinan pertama yang rendah cenderung untuk mulai mempunyai anak pada usia yang rendah pula dan mempunyai fertilitas yang tingi. Cara perhitungan a: Jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama pada umur sebelum 15 tahun dibagi dengan jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun dinyatakan dalam satuan persen (%). Rumus: PHB<15 = JPHB<15 x 100% JP(20-24) Keterangan: PHB<15 : Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun JPHB<15 : Jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun JP(20-24) : Jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun Cara perhitungan b: Rumus: PHB<18 = JPHB<18 x 100% JP(20-24) Keterangan: PHB<18 : Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 18 tahun JPHB<18 : Jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 18 tahun JP(20-24) : Jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas; Kelompok Pengeluaran; Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga Parent "" 04.17.02.01.01 - Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun "" 5.3.1* - Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur (a) 15 tahun dan (b) sebelum umur 18 tahun. 000157 - Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. KEPENDUDUKAN Nasional, Daerah No 10410145 "" 157 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2002-04-17T00:00:00 04.17.02 KP 04.17.02.01.01 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun 885 885 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) persen Persentase peserta KB Aktif (PA) MKJP adalah proporsi wanita kawin 15- 49 tahun (PUS) yang pada saat pengumpulan data sedang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang terhadap semua peserta KB modern. Metode kontrasepsi jangka panjang meliputi Metode Operasi Wanita (MOW)/steril wanita, Metode Operasi Pria (MOP)/steril pria, IUD/spiral/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), dan implan/susuk Penghitungan persentase PA MKJP, yaitu jumlah PUS yang sedang menggunakan metode KB jangka panjang dibagi dengan jumlah PUS yang menggunakan metode KB modern. Indikator ini dinyatakan dalam satuan persen (%) PA MKJP=(∑ Jumlah PUS menggunakan MKJP)/(∑ jumlahPUS sedang menggunakan kontrasepsi modern)×100% Dengan PA MKJP: persentase peserta KB aktif yang menggunakan metode KB jangka panjang "" Parent "" 04.11.03.04.03 - Persentase peseta KB aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 04.11.03.04.03 - Persentase peseta KB aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) "" "" KEPENDUDUKAN Nasional No "" "" 2003-04-11T00:00:00 04.11.03 KP 04.11.03.04.03 Persentase peseta KB aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 886 886 03.07.026 Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang terjangkau persen Konsep: Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) yang melaporkan pelayanan minimal 6 kali dalam satu tahun. Definisi: Persentase Satyagatra yang menyediakan pelayanan konsultasi dan konseling bagi keluarga serta dilaporkan melalui R/1/PPKS pada SIGA minimal 6 (enam) kali selama periode 1 (satu) tahun. Indikator ini berupa persentase, dengan formula sebagai berikut. % Satyagatra Terjangkau=(Jumlah Satyagatra yang melaporkan minimal 6x setahun)/(Jumlah Satyagatra yang ada) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.16.02.01.02 - Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang terjangkau 04.16.02.01.02 - Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang terjangkau "" "" KEPENDUDUKAN Nasional No "" "" 2002-04-16T00:00:00 04.16.02 KP 04.16.02.01.02 Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang terjangkau 887 887 03.07.027 Persentase remaja perempuan berusia 16-18 tahun yang hamil persen Persentase remaja perempuan usia 15-18 tahun yang sedang hamil terhadap seluruh remaja perempuan usia 15-18 tahun yang telah/pernah kawin. Jumlah remaja perempuan usia 15–18 tahun yang sedang hamil dibagi jumlah seluruh remaja perempuan usia 15–18 tahun yang telah/pernah kawin dikalikan 100%. "" Parent "" 04.18.1.3 - Persentase remaja perempuan berusia 16–18 tahun yang hamil 04.18.1.3 - Persentase remaja perempuan berusia 16–18 tahun yang hamil "" "" KEPENDUDUKAN Nasional No "" "" "" "" 04.18.1.3 Persentase remaja perempuan berusia 16–18 tahun yang hamil 888 888 03.07.028 Persentase Tempat Penitipan Anak (TPA) yang menerima pendampingan pengasuhan persen Tempat Penitipan Anak (TPA) yang menerima minimal 1 jenis pendampingan pengasuhan. Pendampingan Pengasuhan adalah pendampingan yang diberikan kepada pengasuh dan anak asuh di Tempat penitipan anak. Pendampingan kepada pengasuh diberikan dalam bentuk peningkatan kapasitas dengan mendapatkan sertifikat kerabat minimal 3 kali dan sertifikat Sibima BKB Emas. Pendampingan kepada anak asuk dalam bentuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak di tempat pengasuhan anak secara rutin Tempat Penitipan Anak (TPA) adala penyelenggaran penitipan anak yang teregistrasi dalam system informasi Tamasya (Taman Asuh Anak) (jumlah tempat penitipan anak teregistrasi menerima pendampingan)/(jumlah tempat penitipan anak teregistrasi )x100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.16.02.01.03 - Persentase Tempat Penitipan Anak (TPA) yang menerima pendampingan pengasuhan 04.16.02.01.03 - Persentase Tempat Penitipan Anak (TPA) yang menerima pendampingan pengasuhan "" "" KEPENDUDUKAN Nasional No "" "" 2002-04-16T00:00:00 04.16.02 KP 04.16.02.01.03 Persentase Tempat Penitipan Anak (TPA) yang menerima pendampingan pengasuhan 889 889 03.07.029 Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern persen Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern adalah persentase perempuan usia reproduksi 15-49 tahun (wanita usia subur/WUS) atau persentase perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang berstatus kawin (Pasangan Usia Subur/PUS) yang tidak ingin memiliki anak lagi (limiting) atau ingin menunda memiliki anak (spacing) dan menggunakan metode kontrasepsi modern. Komponen dalam perhitungan indikator ini adalah prevalensi pemakaian kontrasepsi (suatu cara dan cara modern) dan kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi (unmet need KB). Penggunaan metode kontrasepsi modern meliputi metode operasi pria (MOP) atau sterilisasi pria, metode operasi wanita (MOW) atau dan sterilisasi wanita, IUD, implant KB, suntik KB, pil, kondom, diafragma, Metode Amenorrhea Laktasi (MAL) dan kontrasepsi darurat. Penggunaan metode kontrasepsi suatu cara mencakup penggunaan metode modern ditambah dengan metode tradisional mencakup pantang berkala, senggama terputus, dan alat/cara KB tradisional lainnya. Kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi (unmet need KB) meliputi (1) perempuan yang tidak sedang hamil atau tidak sedang amenore postpartum, dalam keadaan subur, dan ingin menunda kehamilan dalam waktu 2 tahun yang akan datang atau tidak ingin anak lagi, tetapi tidak menggunakan alat/cara KB; (2) sedang hamil tetapi kehamilannya tidak tepat waktu atau tidak diinginkan; atau (3) sedang amenore postpartum tetapi kehamilannya yang terjadi dalam 2 tahun terakhir tidak tepat waktu atau tidak diinginkan. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern masing-masing dihitung untuk kelompok i yaitu:Perempuan usia reproduksi 15- 49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS). Perhitungan WUS digunakan untuk pelaporan SDGs di tingkat global.Perempuan usia reproduksi 15-49 tahun berstatus kawin (hanya Pasangan Usia Subur). Perhitungan PUS digunakan untuk pelaporan kinerja RPJMN di tingkat nasional.Komponen CPRi(a)Jumlah perempuan usia reproduksi 15-49 tahun pada kelompok i yang menggunakan sedikitnya satu jenis metode kontrasepsi dibagi jumlah total perempuan usia reproduksi 15- 49 tahun pada kelompok yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus:Keterangan:CPRi : Angka prevalensi kontrasepsi pada kelompok iJPeKi : Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok i yang menggunakan alat kontrasepsiJPei: Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok yang samaKomponen mCPRi(b)Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok i yang menggunakan sedikitnya satu jenis metode kontrasepsi modern dibagi jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus:Keterangan:mCPRi: Angka prevalensi kontrasepsi modern pada kelompok iJPeMKi: Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok i yang menggunakan alat kontrasepsi metode modernJPei: Jumlah perempuan usia reproduksi (15- 49 tahun) pada kelompok yang samaKomponen Unmet Need KB (c)Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok i yang tidak ingin memiliki anak lagi (limiting) atau ingin menunda anak (spacing) tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi dibagi jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus:Keterangan:Unmet need KBi :Persentase perempuan usia reproduksi pada kelompok i yang kebutuhan keluarga berencana tidak terpenuhiJPURi unmet need: Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok i yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda anak tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsiJPURi: Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok yang samaProporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern (demand satisfied by modern method) = (b/ (a+c))*100%.Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) dibagi angka prevalensi kontrasepsi ditambah persentase perempuan yang kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi (unmet need KB) dan dinyatakan dalam satuan persen (%), dihitung untuk masing-masing kelompok perempuan usia reproduksi 15-49 tahun (WUS) dan kelompok pasangan usia subur 15-49 tahun (PUS).Rumus:Keterangan:Demand Statisfied i by modern method : Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok i yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modernmCPRi(b): Angka prevalensi kontrasepsi modern pada kelompok i.Unmet need KBi : Persentase Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi pada kelompok yang sama. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan; Kelompok Pengeluaran Parent "" 04.11.01.07 - Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Proportion of demand satisfied by modern methods) 04.11.01.07 - Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Proportion of demand satisfied by modern methods) 3.7.1* - Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern. "000123 - Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern. 000696 - Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern" KEPENDUDUKAN Nasional, Daerah No "" 123 Kesehatan 4.11000000000000031974423109204508364200592041015625 4.11 PP 04.11.01.07 Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Proportion of demand satisfied by modern methods) 890 890 03.07.030 Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan persen "Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan mengacu pada luasnya kegiatan dan data yang terlibat dalam pengelolaan informasi tentang penduduk suatu wilayah Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan adalah indikator yang mengukur persentase wilayah (desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota) yang telah melakukan pengelolaan dan pemutakhiran data profil kependudukan secara sistematis, mencakup data individu, keluarga, serta karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi penduduk." " Cakupan_Pengelolaan_Profil_Kependudukan = (Jumlah_wilayah_yang_mengelola_profil_kependudukan / Total_jumlah_wilayah) * 100%" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "001177 - Cakupan Pengelolaan Profil Kependuduka 001001 - Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan" KEPENDUDUKAN Daerah No "" 1177 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil "" "" "" "" 891 891 03.07.031 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang hasil pengukurannya didapat melalui kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. SKM = (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total Unsur yang Terisi) * Nilai Penimbang Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000994 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan KEPENDUDUKAN Daerah No "" 994 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil "" "" "" "" 892 892 03.07.032 Indeks Lansia Berdaya - Indeks Lansia Berdaya adalah indeks komposit yang menggambarkan tentang lansia yang memenuhi indikator dari dimensi lansia tangguh yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi intelektual, dimensi vokasional dan dimensi lingkungan. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001193 - Indeks Lansia Berdaya KEPENDUDUKAN Daerah No "" 1193 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana "" "" "" "" 893 893 03.07.033 Kepadatan Penduduk orang/km2 Indikator Kepadatan Penduduk adalah ukuran yang menunjukkan jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah tertentu dalam satu satuan luas (biasanya per kilometer persegi). Kepadatan Penduduk = Jumlah Penduduk / Luas Wilayah (km^2) Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000888 - Kepadatan Penduduk KEPENDUDUKAN Daerah No "" 888 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil "" "" "" "" 894 894 03.07.034 Laju Pertumbuhan Penduduk persen Indikator demografi yang menggambarkan persentase perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dari waktu ke waktu, biasanya per tahun, sebagai akibat dari kelahiran, kematian, dan migrasi. Indikator ini menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan, seperti penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur. "r = ((ln(P_t) - ln(P_0)) / t) * 100% atau r = (ln(P_t / P_0) / t) * 100% Keterangan: r = laju pertumbuhan penduduk per tahun (%) P_0 = jumlah penduduk pada awal tahun P_t = jumlah penduduk pada akhir tahun (setelah t tahun) t = selang waktu dalam tahun ln = logaritma natural" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000886 - Laju Pertumbuhan Penduduk KEPENDUDUKAN Daerah No "" 886 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana "" "" "" "" 895 895 03.07.035 Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri persen Kampung KB Mandiri adalah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu di mana terdapat peningkatan indikator Program Bangga Kencana dan keterpaduan dengan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001194 - Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri KEPENDUDUKAN Daerah No "" 1194 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana "" "" "" "" 896 896 03.07.036 Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri persen Kampung KB Mandiri adalah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu di mana terdapat peningkatan indikator Program Bangga Kencana dan keterpaduan dengan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001191 - Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri KEPENDUDUKAN Daerah No "" 1191 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana "" "" "" "" 897 897 03.07.037 Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk persen Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan / Jumlah Penduduk wajib akta kelahiran * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000997 - Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan KEPENDUDUKAN Daerah No "" 997 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil "" "" "" "" 898 898 03.07.038 Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga persen Persentase keluarga yang berpartisipasi dalam program ketahanan keluarga yang meliputi aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. "P_K = (K_P / K_T) * 100% Keterangan: P_K = Persentase keluarga yang berpartisipasi, K_P = Jumlah keluarga yang berpartisipasi, K_T = Total jumlah keluarga" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001012 - Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga KEPENDUDUKAN Daerah No "" 1012 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana "" "" "" "" 899 899 03.07.039 Rasio Penduduk persen adalah indikator yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (usia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap jumlah penduduk usia produktif (usia 15–64 tahun) dalam suatu wilayah dan waktu tertentu. Rasio Ketergantungan = (Penduduk usia tidak produktif / Penduduk usia produktif) * 100 Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000887 - Rasio Penduduk KEPENDUDUKAN Daerah No "" 887 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil "" "" "" "" 900 900 04.01.001 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis persen Angka yang menggambarkan bagian dari seluruh kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati, yang mendapat pengobatan lengkap dan sembuh. Jumlah semua kasus TBC diobati yang memiliki hasil akhir pengobatan sembuh dan pengobatan lengkap diantara Jumlah semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.13.01.01.02 - Angka keberhasilan pengobatan TBC (TB Succes Rate) 04.13.01.01.02 - Angka keberhasilan pengobatan TBC (TB Succes Rate) "" 000013 - Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) KESEHATAN Nasional, Daerah No 10410001 "" 13 Kesehatan 2001-04-13T00:00:00 04.13.01 KP 04.13.01.01.02 Angka keberhasilan pengobatan TBC (TB Succes Rate) 901 901 04.01.002 Angka Kematian akibat air yang tidak aman, sanitasi yang tidak aman dan kurangnya kebersihan (Water, Sanitation and Hygiene for All (WASH) services) orang Tingkat kematian disebabkan oleh air yang tidak aman, sanitasi yang tidak aman dan kurangnya kebersihan adalah jumlah kematian dari air yang tidak aman, sanitasi yang tidak aman dan kurangnya kebersihan dalam setahun, dibagi dengan populasi, dan dikalikan dengan 100.000. Penyakit yang dimasukkan adalah fraksi diare yang disebabkan oleh WASH (ICD-10 kode A00, A01, A03, A04, A06-A09), infeksi nematoda usus (ICD-10 kode B76-B77, B79) dan kekurangan gizi energi protein (ICD- 10 kode E40-E46). Saat ini, data kematian yang dapat dihimpun hanya berasal dari kematian yang tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kedepannya, akan didorong ketersediaan data kematian yang terintegrasi melalui sistem registrasi vital. Kematian pada peserta BPJS Kesehatan yang disebabkan oleh air yang tidak aman, sanitasi yang tidak aman dan kurangnya kebersihan, dinyatakan per 100.000 penduduk. Rumus: Indikator 3.9.2 = Jumlah kasus kematian peserta BPJS Kesehatan akibat air yang tidak aman, sanitasi yang tidak aman dan kurangnya kebersihan x 100.000 Jumlah penduduk Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kelamin; Umur/Usia Parent "" "" "" 3.9.2.(a) - Angka Kematian akibat air yang tidak aman, sanitasi yang tidak aman dan kurangnya kebersihan (Water, Sanitation and Hygiene for All (WASH) services). 000131 - Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis. KESEHATAN Nasional, Daerah No "" 131 Kesehatan "" "" "" "" 902 902 04.01.003 Angka kematian akibat keracunan yang tidak disengaja kasus Sebagaimana didefinisikan sebagai jumlah kematian keracunan yang tidak disengaja dalam setahun, dibagi dengan jumlah penduduk, dan dikalikan dengan 100.000. Tingkat kematian dari keracunan yang tidak disengaja per tahun. Kode ICD-10 yang sesuai dengan indikator termasuk X40, X43-X44, X46-X49. Saat ini, data kematian yang dapat dihimpun hanya berasal dari kematian yang tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kedepannya, akan didorong ketersediaan data kematian yang terintegrasi melalui sistem registrasi vital Jumlah peserta BPJS Kesehatan yang meninggal akibat keracunan yang tidak disengaja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk dan dikalikan dengan 100.000. Rumus: Indikator 3.9.3 = Jumlah kasus kematian peserta BPJS Kesehatan akibat keracunan yang tidak disengaja x 100.000 Jumlah penduduk Wilayah Administrasi: Nasional; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Jenis Keracunan Parent "" "" "" 3.9.3.(a) - Angka kematian akibat keracunan yang tidak disengaja. 000132 - Angka kematian akibat keracunan. KESEHATAN Nasional, Daerah No "" 132 Kesehatan "" "" "" "" 903 903 04.01.004 Angka kematian akibat polusi rumah tangga dan polusi udara ambien (luar ruangan) orang Kematian yang disebabkan oleh efek gabungan polusi rumah tangga dan udara ambien, dapat dinyatakan dalam jumlah kematian (number of death) atau angka kematian (death rate). Angka kematian dihitung dengan membagi jumlah kematian dengan total populasi. Bukti dari studi epidemiologis telah menunjukkan bahwa paparan polusi udara terkait dengan penyakit- penyakit berikut, yang selanjutnya dimasukan dalam perhitungan indikator ini, yaitu: 1. Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada anak (diperkirakan di bawah 5 tahun); 2. Penyakit serebrovaskular (stroke) pada orang dewasa (diperkirakan di atas 25 tahun); 3. Penyakit jantung iskemik (IHD) pada orang dewasa (diperkirakan di atas 25 tahun); 4. Penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) pada orang dewasa (diperkirakan di atas 25 tahun); dan 5. Kanker paru pada orang dewasa (diperkirakan di atas 25 tahun). Kematian yang disebabkan oleh paparan polusi udara ambien (luar ruangan) dan polusi udara rumah tangga (dalam ruangan). Polusi udara rumah tangga bersumber dari bahan bakar untuk memasak. Sedangkan polusi udara ambien bersumber dari emisi aktivitas industri, rumah tangga, mobil dan truk yang merupakan campuran kompleks dari polutan udara. Dari semua polutan ini, partikel halus memiliki efek terbesar pada kesehatan manusia. Bahan bakar pencemar meliputi minyak tanah, kayu, batu bara, kotoran hewan, arang, dan limbah tanaman. Saat ini, data kematian yang dapat dihimpun hanya berasal dari kematian yang tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kedepannya, akan didorong ketersediaan data kematian yang terintegrasi melalui sistem registrasi vital Rumus: Jumlah kasus kematian peserta BPJS Kesehatan akibat polusi rumah tangga dan udara ambien (luar ruangan) / Jumlah kasus kematian seluruh kematian pada periode yang sama Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kelamin; Umur/Usia Parent "" "" "" 3.9.1.(a) - Angka kematian akibat polusi rumah tangga dan polusi udara ambien (luar ruangan). 000130 - Angka kematian akibat polusi rumah tangga dan polusi udara ambien (luar ruangan). KESEHATAN Nasional, Daerah No "" 130 Kesehatan "" "" "" "" 904 904 04.01.005 Angka Kematian Balita (AKBa)/Under-Five Mortality Rate (U5MR) kematian perseribu anak 1.Angka Kematian Balita (AKBa) adalah:Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama (termasuk kematian bayi). Nilai normatif AKBa adalah sebagai berikut:■≥140 = sangat tinggi,■71AKBa 140 = tinggi,■20AKBa 70 = sedang,■≤20= rendah.2.Angka Kematian Bayi (AKB) adalah: Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Nilai normatif AKB adalah sebagai berikut:■70 sangat tinggi,■40 – 70 tinggi,■20-39 sedang,■dan 20 rendah. 1.Jumlah penduduk yang meninggal pada umur 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk usia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada pertengahan tahun yang sama dan dikali 1000.Rumus:Keterangan:AKBa:Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidupJK5th:Jumlah penduduk yang meninggal pada umur 0-4 tahun (0-59 bulan) pada waktu tertentuJLH:Jumlah penduduk usia 0-4 tahun (0- 59 bulan) pada pertengahan tahun yang sama2.Jumlah penduduk yang meninggal pada umur 1 tahun pada waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama dan dikali 1.000.Rumus:Keterangan:AKB: Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidupJK1th: Jumlah penduduk yang meninggal pada umur 1 tahun pada waktu tertentuJLH: Jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama Wilayah Administrasi: Nasional, Regional/Pulau, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan Terakhir Ibu Parent "" 04.11.01.02 - Angka Kematian Balita 04.11.01.02 - Angka Kematian Balita 3.2.1* - (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup. "000104 - (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup. 000816 - Angka Kematian Balita" KESEHATAN Nasional, Daerah No 10410007 "" 104 Kesehatan 4.11000000000000031974423109204508364200592041015625 4.11 PP 04.11.01.02 Angka Kematian Balita 905 905 04.01.006 Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Rate (IMR) kematian perseribu kelahiran hidup 1.Angka Kematian Balita (AKBa) adalah:Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama (termasuk kematian bayi). Nilai normatif AKBa adalah sebagai berikut:■≥140 = sangat tinggi,■71AKBa 140 = tinggi,■20AKBa 70 = sedang,■≤20= rendah.2.Angka Kematian Bayi (AKB) adalah: Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Nilai normatif AKB adalah sebagai berikut:■70 sangat tinggi,■40 – 70 tinggi,■20-39 sedang,■dan 20 rendah. 1.Jumlah penduduk yang meninggal pada umur 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk usia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada pertengahan tahun yang sama dan dikali 1000.Rumus:Keterangan:AKBa:Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidupJK5th:Jumlah penduduk yang meninggal pada umur 0-4 tahun (0-59 bulan) pada waktu tertentuJLH:Jumlah penduduk usia 0-4 tahun (0- 59 bulan) pada pertengahan tahun yang sama2.Jumlah penduduk yang meninggal pada umur 1 tahun pada waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama dan dikali 1.000.Rumus:Keterangan:AKB: Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidupJK1th: Jumlah penduduk yang meninggal pada umur 1 tahun pada waktu tertentuJLH: Jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama Wilayah Administrasi: Nasional, Regional/Pulau, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan Terakhir Ibu Parent "" 04.11.01.01.13 - Angka Kematian Bayi 04.11.01.01.13 - Angka Kematian Bayi 3.2.1* - (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup. 000104 - (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup. KESEHATAN Nasional, Daerah No 10410008 "" 104 Kesehatan 2001-04-11T00:00:00 04.11.01 KP 04.11.01.01.13 Angka Kematian Bayi 906 906 04.01.007 Angka Kematian Ibu (AKI)/Maternal Mortality Ratio (MMR) kematian perseratus ribu kelahiran hidup Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000. AKI = (JKI/JLH) x 100.000 Keterangan: AKI : Angka kematian ibu JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu JLH : Jumlah kelahiran Wilayah Administrasi: Nasional, Regional/Pulau, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent 2a - Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup) 04.11.01.01 - Angka Kematian Ibu 04.11.01.01 - Angka Kematian Ibu 3.1.1* - Angka Kematian Ibu (AKI). 000010 - Angka Kematian Ibu (AKI) KESEHATAN Nasional, Daerah No 10410009 "" 10 Kesehatan 4.11000000000000031974423109204508364200592041015625 4.11 PP 04.11.01.01 Angka Kematian Ibu 907 907 04.01.008 Angka Kematian Neonatal kematian perseribu kelahiran hidup Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. "Jumlah anak yang meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan pada waktu tertentu dibagi jumlah seluruh kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 1000. AKN = (JK<28hr/JLH)*1000 Keterangan : AKN : Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup JK<28hr : Jumlah anak yang meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan pada waktu tertentu JLH : Jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama" Wilayah Administrasi: Nasional, Regional/Pulau, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan Terakhir Ibu Parent "" 04.11.01.01.12 - Angka kematian neonatal 04.11.01.01.12 - Angka kematian neonatal 3.2.2* - Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. 000105 - Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. KESEHATAN Nasional, Daerah No 10410010 "" 105 Kesehatan 2001-04-11T00:00:00 04.11.01 KP 04.11.01.01.12 Angka kematian neonatal 908 908 04.01.009 Angka Kesakitan Malaria "" Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Kesakitan malaria digambarkan dengan insidens malaria, dalam hal ini Annual Parasite Incidence (API). API adalah angka kesakitan per 1.000 penduduk berisiko dalam satu tahun. Angka API digunakan untuk menentukan tingkat endemisitas malaria di suatu daerah. Endemisitas malaria sangat dipengaruhi oleh sistem kesehatan yang buruk, meningkatnya resistensi terhadap pemakaian obat dan insektisida, pola perubahan iklim, gaya hidup, upaya penanggulangan vector, migrasi dan pemindahan penduduk. Jumlah kasus malaria positif dibagi jumlah penduduk berisiko pada periode waktu yang sama dikali 1.000 penduduk.Rumus:Keterangan:KM :Kejadian Malaria per 1.000 orangJKMP : Jumlah kasus malaria positif pada periode tertentuJPB: Jumlah penduduk berisiko pada periode waktu yang sama Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Umur/Usia Parent "" "" "" 3.3.3* - Kejadian Malaria per 1000 orang. 000108 - Kejadian Malaria per 1000 orang. KESEHATAN Nasional, Daerah No 10410013 "" 108 Kesehatan "" "" "" "" 909 909 04.01.010 Angka Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis persen Bagian dari perkiraan semua kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu. Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000012 - Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) 000473 - Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar" KESEHATAN Daerah No 10410015 "" 12 Kesehatan "" "" "" "" 910 910 04.01.011 Angka Prevalensi Penyalahaguna Narkotika - Prevalensi penyalahgunaan narkoba merupakan jumlah atau persentase penyalahguna narkoba dalam populasi tertentu pada waktu tertentu "Keterangan : p : prevalensi penyalahgunaan narkoba dalam setahun terakhir, p = 1.8% (Survei Penyalahgunaan Narkoba 2019) deff : design effect, deff = 2 rr : antisipasi response rate, rr = 85% e : relative standard error" Wilayah Administrasi: Nasional; Umur/Usia; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Penguasaan Tempat Tinggal; Intensitas Hubungan dalam Keluarga Parent "" 07.03.01 - Angka Prevalensi Penyalahaguna Narkotika 07.03.01 - Angka Prevalensi Penyalahaguna Narkotika "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 7 7.0 PN 07.03.01 Angka Prevalensi Penyalahaguna Narkotika 911 911 04.01.012 Cakupan imunisasi bayi lengkap persen Persentase bayi (0-11 bulan) yang mendapatkan imunisasi lengkap di suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu. meliputi 1 dosis hepatitis B, 1 dosis BCG, 4 dosis polio tetes (bOPV), 1 dosis polio suntik (IPV), 3 dosis DPT-HB-Hib, serta 1 dosis campak rubella (MR) di satu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi lengkap di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, dibagi target bayi (0-11 bulan) dalam waktu yang sama, dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.01.01.15 - Cakupan imunisasi bayi lengkap 04.11.01.01.15 - Cakupan imunisasi bayi lengkap "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2001-04-11T00:00:00 04.11.01 KP 04.11.01.01.15 Cakupan imunisasi bayi lengkap 912 912 04.01.013 Cakupan imunisasi HPV persen Persentase anak perempuan usia kelas 5 SD atau sederajat yang sudah mendapat imunisasi HPV Jumlah anak perempuan usia kelas 5 SD atau sederajat yang sudah mendapat imunisasi HPV, dibagi total perempuan usia kelas 5 SD atau sederajat , dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.13.04.01.05 - Cakupan imunisasi HPV 04.13.04.01.05 - Cakupan imunisasi HPV "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2004-04-13T00:00:00 04.13.04 KP 04.13.04.01.05 Cakupan imunisasi HPV 913 913 04.01.014 Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat persen Cakupan intervensi pengobatan untuk gangguan napza didefinisikan sebagai jumlah orang yang menerima pengobatan dalam satu tahun dibagi dengan jumlah orang dengan gangguan penyalahgunaan napza pada tahun yang sama. Konsep sentral ‘penyalahgunaan zat’ dalam target kesehatan SDG 3.5 menyiratkan penggunaan zat psikoaktif yang ketika masuk atau diberikan ke dalam sistem seseorang, mempengaruhi proses mental, mispersepsi, kesadaran, kognisi atau keterlibatan afektif. Konsep ‘gangguan penggunaan zat’ mencakup ‘gangguan penggunaan narkoba’ dan ‘gangguan penggunaan alkohol’ menurut klasifikasi ICD-10 dan ICD-11. Istilah ‘narkoba’ mengacu pada zat psikoaftif yang dikendalikan seperti yang dijadwalkan oleh Tiga Konvensi Pengendalian Obat (1961, 1971 dan 1988), zat yang dikendalikan di bawah undang-undang nasional dan zat proaktif baru (NPS) yang tidak dikendalikan berdasarkan Konvensi, tetapi dapat menimbulkan ancaman kesehatan masyarakat. “Alkohol” mengacu pada etanol – zat psikoatif dengan sifat penghasil ketergantungan yang dikonsumsi dalam minuman berbasis etanol atau alkohol. Orang dengan gangguan penggunaan zat adalah mereka yang menggunakan zat berbahaya dan/atau terpengaruh oleh ketergantungan zat. Penggunaan zat berbahaya didefinisikan dalam ICD-11 sebagai pola penggunaan zat yang telah menyebabkan kerusakan pada kesehatan fisik atau mental seseorang atau telah mengakibatkan perilaku membahayakan kesehatan orang lain. Menurut ICD-11, ketergantungan muncul dari penggunaan zat psikoaktif berulang dan terus menerus. Ciri khasnya adalah dorongan internal yang kuat untuk menggunakan zat psikoaktif, yang dimanifestasikan oleh gangguan kemampuan untuk mengontrol penggunaan, peningkatan prioritas yang diberikan untuk penggunaan di atas aktivitas lain dan kegigihan penggunaan meskipun ada bahaya atau konsekuensi negatif. Pengobatan gangguan penggunaan zat – setiap intervensi terstruktur yang ditujukan khusus untuk: 1. Mengurangi penggunaan zat dan keinginan menggunakan zat 2. Meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan fungsi sosial individu yang terkena, dan 3. Mencegah bahaya dimasa depan dengan mengurangi risiko komplikasi dan kekambuhan. Ini mungkin termasuk pengobatan farmakologis, intervensi psikososial dan rehabilitasi dan perawatan setelahnya. Semua berbasis bukti yang digunakan untuk pengobatan gangguan penggunaan zat didefinisikan dengan baik dalam dokumen terkait WHO dan UNODC. Perawatan farmakologi mengacu pada intervensi yang mencakup detoksifikasi, terapi pemeliharaan agonis opoid (OAMT) dan pemeliharaan antagonis. Perawatan semacam ini membutuhkan pelatihan staf klinis yang tepat dan dukungan layanan rawatan khusus. Dalam ketiadaan layanan kesehatan yang dirancang dan ditunjuk untuk rawatan gangguan penggunaan napza, fasilitas rawatan non-spesialis dapat berfungsi sebagai pengaturan rawatan utama untuk gangguan penggunaan napza (WHO-UNODC, Standar Internasional untuk rawatan gangguan penggunaan napza, edisi revisi, 2020). Intervensi psikososial mengacu pada program yang membahas faktor motivasi, perilaku, psikologis, sosial, dan lingkungan yang terkait dengan penggunaan narkoba dan telah terbukti mengurangi penggunaan narkoba, mempromosikan pantangan dan mencegah kekambuhan. Untuk gangguan penggunaan narkoba yang berbeda, bukti dari uji klinis mendukung efektivitas perencanaan pengobatan, skrining konseling, kelompok dukungan sebaya, terapi perilaku kognitif ( Cognitive Behavioral Therapy/CBT), wawancara motivasi (Motivational Interviewing/MI), pendekatan penguatan komunitas (community reinforcement approach/ CRA), terapi peningkatan motivasi (motivational enhancement therapy/MET), modalitas terapi keluarga (family therapy/FT), manajemen kontingensi (contingency management/CM), konseling, perawatan berorientasi wawasan, dukungan perumahan dan pekerjaan (Standar Internasional UNODC WHO untuk perawatan gangguan penggunaan narkoba, 2016). Rehabilitasi dan perawatan setelahnya (Manajemen Pemulihan dan Dukungan Sosial) mengacu pada intervensi yang didasarkan pada bukti ilmiah dan berfokus pada proses rehabilitasi, dan reintegrasi sosial yang didedikasikan untuk mengobati gangguan penggunaan narkoba Indikator akan dihitung dengan membagi jumlah orang menerima layanan pengobatan setidaknya dalam setahun dengan jumlah total orang dengan gangguan penyalahgunaan napza pada tahun yang sama. Rumus: Cakupan-SUD = Jumlah orang yang dirawat karena SUD X 100 Jumlah orang dengan SUD * Dimana SUD adalah Substance Use Disorder (gangguan penggunaan zat); Indikator akan dihitung dengan membagi jumlah orang menerima layanan pengobatan setidaknya dalam setahun dengan jumlah total orang dengan gangguan penyalahgunaan napza pada tahun yang sama. Rumus: Cakupan-SUD = Jumlah orang yang dirawat karena SUD X 100 Jumlah orang dengan SUD * Dimana SUD adalah Substance Use Disorder (gangguan penggunaan zat) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kelamin; Jenis Intervensi Pengobatan Parent "" "" "" 3.5.1* - Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat. 000119 - Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi,psikososial, rehabilitasi dan layanan pascaintervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat KESEHATAN Nasional, Daerah No "" 119 Kesehatan "" "" "" "" 914 914 04.01.015 Cakupan Kunjungan Nifas (KF) lengkap sesuai standar persen Persentase ibu nifas yang mendapatkan pelayanan nifas minimal 4x secara lengkap sesuai standar dengan ketentuan minimal 1x pada 6-48 jam setelah melahirkan, 1x pada hari 3-7, 1x pada hari ke 8 -28, dan 1x pada hari ke 29-42 setelah melahirkan di suatu wilayah pada kurun waktu yang tertentu Pelayanan yang harus diberikan adalah sebagai berikut: 1. identifikasi tanda bahaya (perdarahan, tekanan darah tinggi, pandangan mata kabur, nyeri kepala yang sangat mengganggu, kejang, keluarnya cairan berbau dan berwarna dari jalan lahir), 2. edukasi menyusui, 3. edukasi dan/atau pelayanan KB, 4. edukasi tentang pemenuhan gizi ibu selama masa nifas dan menyusui jumlah perempuan pernah kawin 10-54 tahun yang mendapat pelayanan masa nifas lengkap dibagi dengan jumlah sasaran seluruh perempuan pernah kawin 10-54 tahun yang pernah melahirkan pada periode waktu yang sama dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.01.01.10 - Cakupan KF lengkap sesuai standar 04.11.01.01.10 - Cakupan KF lengkap sesuai standar "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2001-04-11T00:00:00 04.11.01 KP 04.11.01.01.10 Cakupan KF lengkap sesuai standar 915 915 04.01.016 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar "" Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. (Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3) / Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama "" Parent "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 916 916 "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota "" "" "" "" persen 000466 - Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar KESEHATAN Daerah No "" "" 466.0 Kesehatan "" "" "" "" "" "" 917 917 04.01.017 Cakupan pelayanan kesehatan esensial persen Cakupan pelayanan kesehatan essensial didefinisikan sebagai rata-rata cakupan pelayanan esensial yang mencakup kesehatan reproduksi, kesehatan ibu, bayi baru lahir dan balita, penyakit menular, penyakit tidak menular, serta kapasitas dan akses pelayanan pada populasi umum dan populasi yang paling tidak beruntung. Indikator ini merupakan indeks berskala 0 sampai dengan 100 yang dihitung dari rerata geometrik 14 tracer indikator cakupan pelayanan kesehatan. Ke-14 tracer indikator tersebut adalah: A.Kesehatan reproduksi, ibu, bayi baru lahir dan balita.1.Keluarga berencana: persentase perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang pernah kawin atau hidup bersama kebutuhan keluarga berencana terpenuhi dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern (Indikator SDG 3.7.1);2.Perawatan kehamilan: persentase perempuan usia 15-49 tahun yang memiliki anak lahir hidup dalam periode waktu tertentu dan memperoleh pelayanan antenatal 4 kali atau lebih;3.Imunisasi anak: persentase bayi yang memperoleh tiga dosis vaksin yang mengandung diphtheria- tetanus-pertussis;4.Perawatan balita: Persentase anak dibawah usia lima tahun yang diduga mengalami pneumonia (batuk dan sulit bernapas bukan karena permasalah pada hidung dan dada) dalam kurun waktu dua minggu sebelum survei dan dibawa ke tenaga atau fasilitas kesehatan.B.Penyakit menular.1.Tuberkulosis: Persentase insiden TB yang terdeteksi dan berhasil diobati;2.HIV/AIDS: Persentase penduduk yang hidup dengan HIV dan saat ini mendapatkan terapi antiretroviral;3.Malaria: persentase populasi di wilayah endemis malaria yang tidur menggunakan kelambu berinsektisida pada malam sebelum survei;4.Air dan sanitasi: persentase Rumah tangga yang menggunakan fasilitas sanitasi improved.C.Penyakit tidak menular.1.Hipertensi: Age-standardized prevalensi tekanan darah tidak meningkat (tekanan darah sistolik 140 mmHg atau tekanan darah diastolik 90 mmHg) pada penduduk usia ≥18 tahun;2.Diabetes: Age-standardized rata-rata gula darah puasa (mmol/L) pada penduduk usia ≥25 tahun ;3. Merokok: Age-standardized prevalensi penduduk usia ≥15 tahun yang tidak merokok dalam kurun waktu 30 hari sebelum survei (indikator SDG 3.a.1). D.Kapasitas dan akses pelayanan.1.Akses ke Rumah sakit: Tempat tidur rumah sakit per kapita, relatif terhadap ambang batas maksimum 18 per 10.000 penduduk;2.Kepadatan tenaga kesehatan: tenaga kesehatan per kapita (dokter, psikiater, dan ahli bedah), relatif terhadap ambang batas maksimum untuk setiap kader (bagian dari indikator 3.c.1);3.Keamanan kesehatan: indeks kapasitas utama regulasi kesehatan internasional (International Health Regulations/IHR) yang diperoleh dari 13 indikator kapasitas yang dicapai (Indikator 3.d.1). "Indeks ini dihitung menggunakan rata-rata geometric berdasarkan metode yang digunakan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebelum melakukan perhitungan, perlu menyamakan skala data dari 14 tracer indicator dimana 0 paling rendah dan 100 paling tinggi. Pada indicator yang sudah menggunakan skala persentase, data tersebut dapat langsung digunakan untuk perhitungan. Sebagia contoh: persentase imunisasi pada bayi yang memiliki skala 0 sampai dengan 100 persen.Namun, pada beberapa indikator memerlukan rescaling dengan cara sebagai berikut:a.Rescaling berdasarkan non-zero minimum, sebagai contoh: prevalensi tekanan darah tidak meningkat dan prevalensi tidak merokok, keduanya menggunakan angka minimum 50%. Selanjutnya dihitung dengan rumus sebagai berikut: rescaled value = (X-50)/(100-50)*100b.Rescaling pada indikator kontinyu, sebagai contoh rata-rata kadar gula darah puasa diubah menjadi skala 0 sampai dengan 100 menggunakan nilai minimum teoritis ((5.1 mmol/L) dan nilai observasi maksimum (7.1 mmol/L). Selanjutnya dihitung dengan rumus sebagai berikut: rescaled value = (7.1 - original value)/(7.1-5.1)*100c.Rescaling pada indikator kontinyu, sebagai contoh rata-rata kadar gula darah puasa diubah menjadi skala 0 sampai dengan 100 menggunakan nilai minimum teoritis ((5.1 mmol/L) dan nilai observasi maksimum (7.1 mmol/L). Selanjutnya dihitung dengan rumus sebagai berikut: rescaled hospital beds per 10,000 = minimum (100, original value / 18*100). rescaled physicians per 1,000 = minimum (100, original value / 0.9*100). rescaled psychiatrists per 100,000 = minimum (100, original value / 1*100). rescaled rescaled surgeons per 100,000 = minimum (100, original value / 14*100)Setelah semua indicator setara, selanjutnya dilakukan perhitungan rerata geometric pada masing-masing kelompok pelayanan kesehatan dan dilanjutkan dengan perhitungan rerata geomatri dari keempat kelompok tersebut sehingga menjadi satu indeks.Rumus: Cakupan pelayanan kesehatan essensial = (RMNCH * PM * PTM * Kapasitas)" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" 3.8.1* - Cakupan pelayanan kesehatan esensial. 000126 - Cakupan pelayanan kesehatan esensial. KESEHATAN Nasional, Daerah No "" 126 Kesehatan "" "" "" "" 918 918 04.01.018 Cakupan Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM) untuk schistosomiasis persen Cakupan pemberian obat pencegahan massal untuk schistosomiasis merujuk pada persentase individu yang minum obat pencegahan secara massal dalam upaya untuk mengendalikan penyebaran penyakit schistosomiasis di suatu populasi atau wilayah tertentu. Jumlah cakupan pemberian obat pencegahan massal untuk schistosomiasis merujuk pada persentase individu yang minum obat pencegahan secara massal dalam upaya untuk mengendalikan penyebaran penyakit schistosomiasis di suatu populasi atau wilayah tertentu. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.13.02.01.04 - Cakupan Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM) untuk schistosomiasis 04.13.02.01.04 - Cakupan Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM) untuk schistosomiasis "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2002-04-13T00:00:00 04.13.02 KP 04.13.02.01.04 Cakupan Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM) untuk schistosomiasis 919 919 04.01.019 Cakupan Pemberian Terapi Pencegahan pada Orang Kontak Serumah persen Jumlah kontak serumah yang diberikan terapi pencegahan TBC (TPT) yang dan dilaporkan diantara Perkiraan jumlah total kontak serumah yang memenuhi syarat (eligible) diberikan TPT. Jumlah kontak serumah yang diberikan terapi pencegahan TBC (TPT) yang dilaporkan diantara Perkiraan jumlah total kontak serumah yang memenuhi syarat (eligible) diberikan TPT. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.13.01.01.03 - Cakupan Pemberian Terapi Pencegahan pada Orang Kontak Serumah 04.13.01.01.03 - Cakupan Pemberian Terapi Pencegahan pada Orang Kontak Serumah "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2001-04-13T00:00:00 04.13.01 KP 04.13.01.01.03 Cakupan Pemberian Terapi Pencegahan pada Orang Kontak Serumah 920 920 04.01.020 Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) persen Penemuan kasus Tuberkulosis (TBC) dalam konteks operasional merujuk pada proses identifikasi dan diagnosis individu yang terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Secara operasional, ini melibatkan beberapa langkah penting: Deteksi Gejala: Identifikasi individu yang menunjukkan gejala TBC, seperti batuk kronis, nyeri dada, penurunan berat badan, demam, dan keringat malam. Pemeriksaan Klinis: Evaluasi klinis oleh tenaga medis untuk menilai kemungkinan adanya infeksi TBC berdasarkan gejala, riwayat kesehatan, dan faktor risiko. Tes Diagnostik: Tes Tuberkulin (Mantoux): Uji kulit untuk mendeteksi reaksi imun terhadap bakteri TBC. Sputum Examination: Pemeriksaan dahak untuk menemukan bakteri TBC melalui mikroskopi atau kultur. Tes Molekuler: Tes berbasis DNA untuk mendeteksi keberadaan genetik bakteri TBC. Konfirmasi Diagnosis: Berdasarkan hasil tes, dokter menentukan apakah seseorang terdiagnosis TBC atau tidak. "Rasio Deteksi Kasus: Rasio Deteksi Kasus Baru = (Jumlah kasus TBC baru yang terdeteksi) / (Jumlah total individu yang diperiksa) * 100 Prevalensi: Prevalensi = (Jumlah kasus TBC yang ada pada waktu tertentu) / (Jumlah total populasi pada waktu yang sama) * 100 Insiden: Insiden Kasus Baru = (Jumlah kasus TBC baru selama periode waktu tertentu) / (Jumlah total populasi berisiko pada periode waktu tersebut) * 1000 Sensitivitas Tes: Sensitivitas = (Jumlah kasus TBC yang benar-benar terdeteksi oleh tes) / (Jumlah total kasus TBC yang sebenarnya) * 100 Spesifisitas Tes: Spesifitas = (Jumlah individu yang benar-benar negatif pada tes) / (Jumlah total individu yang sebenarnya negatif) * 100" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.13.01.01.01 - Cakupan penemuan kasus TBC (Notifikasi Kasus TBC) 04.13.01.01.01 - Cakupan penemuan kasus TBC (Notifikasi Kasus TBC) "" 000551 - Penemuan Kasus TBC KESEHATAN Nasional, Daerah No "" 551 Kesehatan 2001-04-13T00:00:00 04.13.01 KP 04.13.01.01.01 Cakupan penemuan kasus TBC (Notifikasi Kasus TBC) 921 921 04.01.021 Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis persen Proporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis pada semua kelompok usia terhadap jumlah penduduk. Jumlah penerima pemeriksaan Kesehatan gratis pada semua kelompok usia dibagi total penduduk, dikalikan 100%. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.01.08 - Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.11.01.08 - Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 4.11000000000000031974423109204508364200592041015625 4.11 PP 04.11.01.08 Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis 922 922 04.01.022 Cakupan Skrining Kesehatan Jiwa persen Persentase penduduk usia ≥ 7 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, faskes swasta) atau di fasilitas pelayanan diluar sektor kesehatan (sekolah, tempat kerja, posyandu, rutan, panti, dll) di wilayah kerjanya dengan frekuensi sesuai dengan standar dan melaporkan ke Kementerian Kesehatan Jumlah penduduk usia ≥ 7 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, faskes swasta) atau di fasilitas pelayanan diluar sektor kesehatan (sekolah, tempat kerja, posyandu, rutan, panti, dll) di wilayah kerjanya dengan frekuensi sesuai dengan standar dan melaporkan ke Kementerian Kesehatan dibagi dengan total penduduk usia ≥ 7 tahun dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.13.04.02.01 - Cakupan Skrining Kesehatan Jiwa 04.13.04.02.01 - Cakupan Skrining Kesehatan Jiwa "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2004-04-13T00:00:00 04.13.04 KP 04.13.04.02.01 Cakupan Skrining Kesehatan Jiwa 923 923 04.01.023 Desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi desa Jumlah kumulatif desa endemis schistosomiasis yang memiliki proporsi infeksi schistosomiasis dengan intensitas berat pada manusia < 1% Akumulasi jumlah desa endemis yang berdasarkan hasil survei prevalensi schistosomiasis pada manusia, menunjukkan intensitas angka 0 pada tahun tersebut. Rumus : Jumlah penduduk dengan tinja positif pada desa endemis dibagi jumlah penduduk diperiksa pada desa endemis dikali 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.13.01.03 - Desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi 04.13.01.03 - Desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 4.12999999999999989341858963598497211933135986328125 4.13 PP 04.13.01.03 Desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi 924 924 04.01.024 Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi - Indeks kepuasan layanan rehabilitasi merpakan indeks yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), mencakup layanan rawat jalan dan rawat inap yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan rehabilitasi. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi Narkotika diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Penerima Layanan Rehabilitasi yang merupakan tanggung jawab penyelenggara layanan publik sesuai dengan peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.14 Tahun 2017 "" Parent "" 07.06.02.01.01 - Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi 07.06.02.01.01 - Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2002-07-06T00:00:00 07.06.02 KP 07.06.02.01.01 Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi 925 925 04.01.025 Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap Penyalahgunaan Narkotika - Indeks Ketahanan masyarakat (Dektamas) adalah komposit dari hasil indeks ketahanan diri remaja dan indeks ketahanan keluarga sebagai upaya meningkatkan daya tangkal menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. "Ukur indeks komposit Dektamas pada tingkat nasional menggunakan metode aggregasi geometrik, dengan rumus: Dektamas=√(Dektari x Dektara)" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.06.01.01.01 - Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap Penyalahgunaan Narkotika 07.06.01.01.01 - Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap Penyalahgunaan Narkotika "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2001-07-06T00:00:00 07.06.01 KP 07.06.01.01.01 Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap Penyalahgunaan Narkotika 926 926 04.01.026 Indeks Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) - Indeks P4GN merupakan indikator pengukuran yang berbasis pada data kinerja untuk menggambarkan efektivitas intervensi program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di setiap level administrasi, termasuk tingkat pusat dan daerah. "Indeks P4GN dihitung berdasarkan tiga aspek: input, proses, dan output/outcome. Penghitungan dilakukan dengan rumus yang mempertimbangkan bobot 20% untuk input, 30% untuk proses, dan 50% untuk output/outcome. Indeks dihitung dengan mengumpulkan data survei dan data SIN, lalu mengolahnya menjadi persentase untuk setiap dimensi. Formula perhitungan: Indeks P4GN = w1 indeks input + w2 indeks proses +w3 indeks output/outcome w: menunjukan nilai bobot di tiap dimensi pengukuran w1= 20%; w2=30%; w3=50%" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.06.01.01 - Indeks P4GN 07.06.01.01 - Indeks P4GN "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 7.05999999999999960920149533194489777088165283203125 7.06 PP 07.06.01.01 Indeks P4GN 927 927 04.01.027 Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi kasus perseratus ribu penduduk Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS). Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang. Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi, menurut jenis kelamin, umur dan populasi kunci adalah jumlah kasus baru infeksi HIV per 1000 orang-tahun. Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi, menurut jenis kelamin, umur dan populasi kunci.Rumus:Keterangan:InsidenHIV:Infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksiJInfbaruHIV:Jumlah infeksi baru HIVJPnonInf:Jumlah penduduk tidak terinfeksi HIV Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.13.01.04 - Insidensi HIV 04.13.01.04 - Insidensi HIV 3.3.1* - Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi. 000106 - Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi. KESEHATAN Nasional, Daerah No "" 106 Kesehatan 4.12999999999999989341858963598497211933135986328125 4.13 PP 04.13.01.04 Insidensi HIV 928 928 04.01.028 Jumlah kabupaten/kota dengan akses sulit yang menerapkan skema/pendekatan khusus dalam pemenuhan pelayanan kesehatan berkualitas kabupaten/ kota Jumlah Kab/Kota (populasi 291 Kab/Kota berdasarkan Kemenkes) yang memiliki wilayah dengan tingkat akses menuju fasyankes yang sulit tergolong sulit akses yaitu daerah perbatasan, kepulauan, terpencil yang menerapkan minimal 2 skema/pendekatan khusus dalam peningkatan akses pelayanan kesehatan antara lain : 1. Pelayanan Kesehatan Bergerak 2. Pelayanan Kesehatan Gugus Pulau 3. Telemedicine/Telekesehatan 4. Flying healthcare 5. RS Pratama yang operasional 6. RS Kapal 7. Bentuk modifikasi pelayanan kesehatan lain yang mengacu pada regulasi standar Jumlah kumulatif Kab/Kota (populasi 291 Kab/Kota berdasarkan Kemenkes) yang memiliki wilayah dengan tingkat akses menuju fasyankes yang sulit tergolong sulit akses yaitu daerah perbatasan, kepulauan, terpencil yang menerapkan minimal 2 skema/pendekatan khusus dalam peningkatan akses pelayanan kesehatan. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.02.01.05 - Jumlah Kabupaten/Kota dengan akses sulit yang menerapkan skema/pendekatan khusus dalam pemenuhan pelayanan kesehatan berkualitas 04.15.02.01.05 - Jumlah Kabupaten/Kota dengan akses sulit yang menerapkan skema/pendekatan khusus dalam pemenuhan pelayanan kesehatan berkualitas "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2002-04-15T00:00:00 04.15.02 KP 04.15.02.01.05 Jumlah Kabupaten/Kota dengan akses sulit yang menerapkan skema/pendekatan khusus dalam pemenuhan pelayanan kesehatan berkualitas 929 929 04.01.029 Jumlah kabupaten/kota dengan jenis dokter spesialis pada Rumah Sakit sesuai standar kabupaten/ kota Total kabupaten/kota dengan seluruh RS milik Pemerintah pada wilayah tersebut memenuhi jenis dokter spesialis sesuai standar berdasarkan kategori pelayanan (non-lokus dan lokus pelayanan unggulan KJSU KIA). Standar spesialis pada RS non-lokus: 7 jenis dokter spesialis (Sp.A, Sp.B, Sp.OG, Sp.PD, Sp.An, Sp.Rad, Sp.PK) dan minimal 1 jenis dokter spesialis layanan unggulan tambahan sesuai dengan jenis pelayanan unggulan pada RS Pengampu Pelayanan KJSU-KIA. Jumlah kab/kota dengan proporsi RS memiliki dokter spesialis sesuai standar terhadap RS pada tahun baseline 100%. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.03.01.02 - Jumlah kab/kota dengan jenis dokter spesialis pada RS sesuai standar 04.15.03.01.02 - Jumlah kab/kota dengan jenis dokter spesialis pada RS sesuai standar "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2003-04-15T00:00:00 04.15.03 KP 04.15.03.01.02 Jumlah kab/kota dengan jenis dokter spesialis pada RS sesuai standar 930 930 04.01.030 Jumlah kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat kabupaten/ kota Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan air minum baik secara internal maupun eksternal yang dilakukan secara rutin. Kabupaten/kota dengan kualitas air minum memenuhi syarat (E-Coli dan 4 parameter kimia tertentu) di 70% Sarana Air Minum dan 30% air minum rumah tangga Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pengawasan air minum secara rutin setiap tahun. Jumlah kumulatif Kabupaten/kota dengan kualitas air minum memenuhi syarat (E-Coli dan 4 parameter kimia tertentu) di 70% Sarana Air Minum dan 30% air minum rumah tangga Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "02.12.05.02.01 - Kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat 04.13.06.01.01 - Kab/Kota degan kualitas Air Minum yang memenuhi syarat" "02.12.05.02.01 - Kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat 04.13.06.01.01 - Kab/Kota degan kualitas Air Minum yang memenuhi syarat" "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2005-02-12T00:00:00 02.12.05 KP 02.12.05.02.01 "Kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat 04.13.06.01.01" 931 931 04.01.031 Jumlah kabupaten/kota dengan kualitas udara dalam ruang yang memenuhi syarat kabupaten/ kota Kab/kota dengan kualitas udara dalam ruang memenuhi syarat di 70% tempat fasilitas umum dan 30% pemukiman yang memenuhi syarat Jumlah kumulatif kab/kota dengan kualitas udara dalam ruang memenuhi syarat di 70% tempat fasilitas umum dan 30% pemukiman yang memenuhi syarat Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.13.06.01.03 - Kabupaten/kota dengan kualitas udara dalam ruang yang memenuhi syarat (Kab/Kota) 04.13.06.01.03 - Kabupaten/kota dengan kualitas udara dalam ruang yang memenuhi syarat (Kab/Kota) "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2006-04-13T00:00:00 04.13.06 KP 04.13.06.01.03 Kabupaten/kota dengan kualitas udara dalam ruang yang memenuhi syarat (Kab/Kota) 932 932 04.01.032 Jumlah kabupaten/kota dengan persentase pangan olahan siap saji memenuhi syarat (POSS) kabupaten/ kota Kab/kota dengan 70% hasil pemeriksaan POSS pada TPP siap saji rumah tangga yang ditetapkan, memenuhi syarat (higiene dan kimia terbatas) Kab/kota dengan 70% hasil pemeriksaan POSS pada TPP siap saji rumah tangga yang ditetapkan, memenuhi syarat (higiene dan kimia terbatas) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.14.03.01.02 - Kabupaten/kota dengan persentase pangan olahan siap saji memenuhi syarat (POSS) 04.14.03.01.02 - Kabupaten/kota dengan persentase pangan olahan siap saji memenuhi syarat (POSS) "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2003-04-14T00:00:00 04.14.03 KP 04.14.03.01.02 Kabupaten/kota dengan persentase pangan olahan siap saji memenuhi syarat (POSS) 933 933 04.01.033 Jumlah kabupaten/kota dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe D yang ditingkatkan menjadi tipe C kabupaten/ kota Kab/Kota yang hanya memiliki 1 RS dan masih tipe D (tipe D atau D Pratama) untuk ditingkatkan RS tersebut menjadi tipe C sesuai standar yang berlaku dalam regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Jumlah Kab/Kota yang hanya memiliki 1 RS di Kab/Kota tersebut dengan tingkatan yang paling tinggi yaitu 1 RS tipe D (tipe D/D Pratama) untuk ditingkatkan RS tersebut menjadi tipe C sesuai standar yang berlaku dalam regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.02.01.07 - Kab/Kota dengan RSUD tipe D yang ditingkatkan menjadi tipe C 04.15.02.01.07 - Kab/Kota dengan RSUD tipe D yang ditingkatkan menjadi tipe C "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2002-04-15T00:00:00 04.15.02 KP 04.15.02.01.07 Kab/Kota dengan RSUD tipe D yang ditingkatkan menjadi tipe C 934 934 04.01.034 Jumlah kabupaten/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar kabupaten/ kota Total kabupaten/kota dengan minimal 90% Puskesmas memenuhi jenis dan jumlah SDM Kesehatan sesuai standar kriteria untuk RPJMN 2024-2029. Kriteria Puskesmas dengan SDMK memenuhi standar: Puskesmas Non-Rawat Inap: minimal terdapat masing-masing 1 dokter Sp.KKLP/dokter umum, dokter gigi/terapis gigi dan mulut, perawat, bidan, tenaga ahli gizi, tenaga ahli kesehatan masyarakat/kesehatan lingkungan, tenaga teknologi informasi/rekam medik, tenaga keuangan/tata usaha Puskesmas Rawat Inap wilayah perkotaan: minimal terdapat 3 dokter Sp.KKLP/dokter umum, perawat, dan bidan; serta minimal terdapat 1 dokter gigi, apoteker/tenaga kefarmasian, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga ahli gizi, tenaga ahli promosi kesehatan, tenaga ahli kesehatan lingkungan, terapis gigi mulut, tenaga teknologi informasi/rekam medik, tenaga keuangan/tata usaha Puskesmas Rawat Inap wilayah non-perkotaan (pedesaan, terpencil, sangat terpencil): minimal terdapat 2 dokter Sp.KKLP/dokter umum, perawat, dan bidan; serta minimal terdapat 1 dokter gigi/terapis gigi mulut, apoteker/tenaga kefarmasian, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga ahli gizi, tenaga ahli promosi kesehatan, tenaga ahli kesehatan lingkungan, tenaga teknologi informasi/rekam medik, tenaga keuangan/tata usaha Jumlah kab/kota dengan proporsi Puskesmas memiliki SDM sesuai standar terhadap Puskesmas pada tahun baseline >90%. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.03.01.01 - Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar 04.15.03.01.01 - Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2003-04-15T00:00:00 04.15.03 KP 04.15.03.01.01 Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar 935 935 04.01.035 Jumlah kabupaten/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syarat kabupaten/ kota Kab/kota dengan 70% Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) siap saji memenuhi syarat pengelolaan pangan meliputi hasil inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) minimal 80, peningkatan kapasitas penjamah pangan,dan pemeriksaan pangan Jumlah kumulatif Kab/kota dengan 70% Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) siap saji memenuhi syarat pengelolaan pangan meliputi hasil inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) minimal 80, peningkatan kapasitas penjamah pangan,dan pemeriksaan pangan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.14.03.01.01 - Kabupaten/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syarat 04.14.03.01.01 - Kabupaten/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syarat "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2003-04-14T00:00:00 04.14.03 KP 04.14.03.01.01 Kabupaten/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syarat 936 936 04.01.036 Jumlah kabupaten/kota dengan wilayah berciri kepulauan yang dilayani Rumah Sakit kapal sesuai standar kabupaten/ kota Jumlah Kab/Kota (85 Kab/Kota berdasarkan RUU Kepulauan) yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan yang menjadi operasional pelayanan RS Kapal sesuai standar (SPA dan SDM) secara berkelanjutan Jumlah Kab/Kota (85 Kab/Kota berdasarkan RUU Kepulauan) yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan yang menjadi wilayah operasional pelayanan RS Kapal sesuai standar (SPA dan SDM) secara berkelanjutan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.02.01.04 - Kabupaten/Kota dengan wilayah berciri kepulauan yang dilayani RS kapal sesuai standar 04.15.02.01.04 - Kabupaten/Kota dengan wilayah berciri kepulauan yang dilayani RS kapal sesuai standar "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2002-04-15T00:00:00 04.15.02 KP 04.15.02.01.04 Kabupaten/Kota dengan wilayah berciri kepulauan yang dilayani RS kapal sesuai standar 937 937 04.01.037 Jumlah kabupaten/kota endemis yang melaksanakan upaya preventif promotif rabies kabupaten/ kota Jumlah kabupaten/kota yang mempunyai > 20% Puskesmas yang berfungsi sebagai rujukan Rabies Center Akumulasi jumlah Kab/Kota yang berhasil menurunkan angka kematian rabies pada manusia Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.14.01.01.05 - Jumlah kab/kota endemis yang melaksanakan upaya preventif promotif rabies 04.14.01.01.05 - Jumlah kab/kota endemis yang melaksanakan upaya preventif promotif rabies "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2001-04-14T00:00:00 04.14.01 KP 04.14.01.01.05 Jumlah kab/kota endemis yang melaksanakan upaya preventif promotif rabies 938 938 04.01.038 Jumlah kabupaten/kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan kabupaten/ kota Jumlah Kab/kota dengan kualitas air minum, kualitas udara dalam ruang, kualitas pangan yang memenuhi syarat serta merupakan kab/kota sehat Jumlah kumulatif Kab/kota dengan kualitas air minum memenuhi syarat di 70% sarana air minum dan 30% rumah tangga; kualitas udara dalam ruang memenuhi syarat di 70% tempat fasilitas umum dan 30% pemukiman serta 70% capaian nilai tatanan KKS Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.13.01.13 - Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan 04.13.01.13 - Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 4.12999999999999989341858963598497211933135986328125 4.13 PP 04.13.01.13 Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan 939 939 04.01.039 Jumlah kabupaten/kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat kabupaten/ kota Jumlah Kab/Kota yang telah terverifikasi 100% KK Stop Buang Air Besar Sembarangan di tempat terbuka dan minimal 75% KK berperilaku minimal 3 pilar STBM lainnya Jumlah kumulaif Kab/Kota yang telah terverifikasi 100% KK Stop Buang Air Besar Sembarangan di tempat terbuka dan minimal 75% KK berperilaku minimal 3 pilar STBM lainnya Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.13.06.01.04 - Kab/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 04.13.06.01.04 - Kab/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2006-04-13T00:00:00 04.13.06 KP 04.13.06.01.04 Kab/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 940 940 04.01.040 Jumlah kabupaten/kota sehat kabupaten/ kota Kabupaten/kota dengan capaian nilai minimal 70% untuk setiap tatanan Kabupaten Kota Sehat (KKS) Jumlah kabupaten/kota dengan capaian nilai minimal 70% untuk setiap tatanan Kabupaten Kota Sehat (KKS) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.13.06.01.05 - Kabupaten/kota sehat 04.13.06.01.05 - Kabupaten/kota sehat "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2006-04-13T00:00:00 04.13.06 KP 04.13.06.01.05 Kabupaten/kota sehat 941 941 04.01.041 Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pelayanan UBM kabupaten/ kota Kab/kota yang menyelenggarakan skrining, konseling dalam rangka UBM di minimal 50% Puskesmas Jumlah kumukatif kab/kota yang menyelenggarakan skrining, konseling dalam rangka UBM di minimal 50% puskemas Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.13.05.01.06 - Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan UBM 04.13.05.01.06 - Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan UBM "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2005-04-13T00:00:00 04.13.05 KP 04.13.05.01.06 Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan UBM 942 942 04.01.042 Jumlah kabupaten/kota yang melakukan skrining DM > 60% kabupaten/ kota Kab/Kota yang menyelenggarakan deteksi dini DM meliputi pengukuran BB, TB, GDS, IMT dan lingkar perut, paling kurang 80% populasi usia ≥ 15 tahun di UKBM dan FKTP. Capaian ≥ 90% populasi = 1 kab/kota. Akumulasi jumlah Kab/Kota yang melakukan deteksi dini DM. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.13.04.01.01 - Jumlah kabupaten/kota yang melakukan skrining DM > 60% 04.13.04.01.01 - Jumlah kabupaten/kota yang melakukan skrining DM > 60% "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2004-04-13T00:00:00 04.13.04 KP 04.13.04.01.01 Jumlah kabupaten/kota yang melakukan skrining DM > 60% 943 943 04.01.043 Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Filariasis kabupaten/ kota Penanggulangan Filariasis adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan prevalensi (microfilaria rate) serendah mungkin sehingga dapat menurunkan risiko penularan Filariasis di suatu wilayah. Wilayah endemis Filariasis meliputi satuan kabupaten / kota yang ditentukan berdasarkan hasil survei data dasar prevalensi mikrofilaria menunjukkan angka mikrofilaria (microfilaria rate) lebih dari dan/atau sama dengan 1% (satu persen). Di Indonesia telah ditemukan 236 Kabupaten/Kota endemis Filariasis dengan jumlah penduduk 99 juta jiwa. Upaya untuk mengatasi penyakit ini sesuai dengan metode pengobatan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis sekali setahun selama 5 Tahun. Akumulasijumlahkabupaten/kotayangberhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi 1%.Rumus: - Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 3.3.5.[b] - Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi. 000113 - Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi. KESEHATAN Nasional, Daerah No 10410035 "" 113 Kesehatan "" "" "" "" 944 944 04.01.044 Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Kusta kabupaten/ kota Kab/kota yang telah mencapai eliminasi kusta yaitu tidak ada kasus baru kusta anak selama 5 tahun dan tidak ada kasus kusta sama sekali pada dewasa selama 3 tahun. Jumlah kumulatif kab/kota yang telah mencapai eliminasi kusta yaitu tidak ada kasus kusta anak selama 5 tahun, tidak ada kasus kusta sama sekali pada dewasa selama 3 tahun Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.13.01.02 - Kabupaten/kota dengan eliminasi kusta 04.13.01.02 - Kabupaten/kota dengan eliminasi kusta 3.3.5.[a] - Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta. 000112 - Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta. KESEHATAN Nasional, Daerah No 10410034 "" 112 Kesehatan 4.12999999999999989341858963598497211933135986328125 4.13 PP 04.13.01.02 Kabupaten/kota dengan eliminasi kusta 945 945 04.01.045 Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria kabupaten/ kota Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada vector malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali. Eliminasi malaria di Indonesia dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Jumlah absolut kumulatif kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria dalam satu tahun.Rumus: - Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.13.01.05 - Kabupaten/kota dengan eliminasi malaria 04.13.01.05 - Kabupaten/kota dengan eliminasi malaria 3.3.3.[a] - Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria. 000109 - Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria. KESEHATAN Nasional, Daerah No 10410036 "" 109 Kesehatan 4.12999999999999989341858963598497211933135986328125 4.13 PP 04.13.01.05 Kabupaten/kota dengan eliminasi malaria 946 946 04.01.046 Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Rabies kabupaten/ kota Kabupaten/Kota yang tidak ada kematian akibat Rabies pada manusia atau spesimen positif pada hewan dalam 2 (dua) tahun terakhir Jumlah Kabupaten/Kota eliminasi Rabies, adalah jumlah kabupaten/kota yang tidak ada kematian akibat Rabies pada manusia atau spesimen positif pada hewan dalam 2 (dua) tahun terakhir, dihitung secara kumulatif setiap tahun Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.14.01.04 - Jumlah kab/kota eliminasi rabies 04.14.01.04 - Jumlah kab/kota eliminasi rabies "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 4.13999999999999968025576890795491635799407958984375 4.14 PP 04.14.01.04 Jumlah kab/kota eliminasi rabies 947 947 04.01.047 Jumlah kabupaten/kota yang Mencapai Positivity Rate (PR) Malaria <5% kabupaten/ kota Presentase jumlah kasus malaria yang terkonfirmasi dibandingkan dengan jumlah total pemeriksaan baik positif dan negatif. Capaian indikator Positivity Rate (PR) malaria merupakan salah indikator utama persyaratan eliminasi malaria, selain tidak ada kasus indigenous selama 3 tahun berturut-turut dan Annual Parasite Incidence (API) < 1 per 1000 penduduk Akumulasi jumlah kab/kota yang mencapai Positivity Rate (PR) Malaria < 5% dalam kurun waktu satu tahun. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.13.03.01.03 - Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Positivity Rate (PR) Malaria <5% 04.13.03.01.03 - Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Positivity Rate (PR) Malaria <5% "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2003-04-13T00:00:00 04.13.03 KP 04.13.03.01.03 Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Positivity Rate (PR) Malaria <5% 948 948 04.01.048 Jumlah kabupaten/kota yang mencapai target pra-eliminasi kanker leher rahim kabupaten/ kota Kab/kota yang mencapai target pra-eliminasi kanker leher rahim: • cakupan imunisasi HPV 90% • skrining HPV dengan kenaikan 15% dibandingkan tahun sebelumnya pengobatan lesi pra kanker 90%. Akumulasi jumlah Kab/kota yang mencapai target pra-eliminasi kanker leher rahim: • cakupan imunisasi HPV 90% • skrining HPV dengan kenaikan 15% dibandingkan tahun sebelumnya pengobatan lesi pra kanker 90%. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.13.01.08 - Kab/kota yang mencapai target pra-eliminasi kanker leher rahim 04.13.01.08 - Kab/kota yang mencapai target pra-eliminasi kanker leher rahim "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 4.12999999999999989341858963598497211933135986328125 4.13 PP 04.13.01.08 Kab/kota yang mencapai target pra-eliminasi kanker leher rahim 949 949 04.01.049 Jumlah kabupaten/kota yang mendeklarasikan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) kabupaten/ kota "Jumlah kabupaten/kota yang mendeklarasikan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan jumlah kabupaten atau kota yang secara resmi telah mengadopsi dan mendeklarasikan pelaksanaan lima pilar STBM dalam upaya meningkatkan kondisi sanitasi dan kesehatan masyarakat. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Lima pilar STBM meliputi: 1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS): Setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar 2. Cuci Tangan Pakai Sabun: Masyarakat membiasakan mencuci tangan dengan sabun pada waktu-waktu penting.​ 3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga: Pengolahan dan penyimpanan air minum serta makanan dilakukan dengan benar untuk mencegah kontaminasi.​ 4. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga: Sampah rumah tangga dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan.​ 5. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga: Limbah cair rumah tangga diolah agar tidak mencemari lingkungan.​" "Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan total kabupaten/kota yang telah melakukan deklarasi resmi penerapan 5 Pilar STBM. Deklarasi ini biasanya didokumentasikan melalui acara resmi dan didukung oleh bukti administratif, seperti surat keputusan atau berita acara.​ Indikator ini dinyatakan dalam angka absolut yang menunjukkan jumlah kabupaten/kota." "" Parent "" 02.12.08.01.01 - Kab/Kota yang mendeklarasikan 5 Pilar STBM 02.12.08.01.01 - Kab/Kota yang mendeklarasikan 5 Pilar STBM "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2008-02-12T00:00:00 02.12.08 KP 02.12.08.01.01 Kab/Kota yang mendeklarasikan 5 Pilar STBM 950 950 04.01.050 Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) kabupaten/ kota Terlaksananya kab/kota yang memiliki kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) yaitu memiliki juknis dan satgas, melakukan monitoring melalui dashboard Kemkes Jumlah kab/kota yang memiliki kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) "" Parent "" 04.13.05.01.05 - Jumlah kab/kota yang menerapkan KTR 04.13.05.01.05 - Jumlah kab/kota yang menerapkan KTR "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2005-04-13T00:00:00 04.13.05 KP 04.13.05.01.05 Jumlah kab/kota yang menerapkan KTR 951 951 04.01.051 Jumlah kabupaten/kota yang merespon sinyal SKDR <24 jam minimal 80% kabupaten/ kota Jumlah Kabupaten/kota yang melaksanakan respon verifikasi terhadap sinyal yang muncul di SKDR dalam waktu < 24 jam minimal 80%. kumulasi Jumlah Kabupaten/kota yang melaksanakan respon verifikasi terhadap sinyal yang muncul di SKDR dalam waktu < 24 jam minimal 80%. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.14.01.01.01 - Kab/kota yang merespon sinyal SKDR <24 jam minimal 80% 04.14.01.01.01 - Kab/kota yang merespon sinyal SKDR <24 jam minimal 80% "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2001-04-14T00:00:00 04.14.01 KP 04.14.01.01.01 Kab/kota yang merespon sinyal SKDR <24 jam minimal 80% 952 952 04.01.052 Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan kejadian Jumlah kejadian dimana terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi Pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, Pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan. Jumlah kejadian KLB keracunan pangan dalam satu tahun berdasarkan data SKDR. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.14.01.03 - Jumlah KLB keracunan pangan 04.14.01.03 - Jumlah KLB keracunan pangan "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 4.13999999999999968025576890795491635799407958984375 4.14 PP 04.14.01.03 Jumlah KLB keracunan pangan 953 953 04.01.053 Jumlah layanan berbasis kedokteran presisi layanan Jumlah layanan kesehatan yang telah menerapkan prinsip kedokteran presisi untuk pendekatan teknologi yang spesifik Jumlah layanan kesehatan yang telah menerapkan prinsip kedokteran presisi untuk pendekatan teknologi yang spesifik Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.05.01.05 - Jumlah layanan berbasis kedokteran presisi 04.15.05.01.05 - Jumlah layanan berbasis kedokteran presisi "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2005-04-15T00:00:00 04.15.05 KP 04.15.05.01.05 Jumlah layanan berbasis kedokteran presisi 954 954 04.01.054 Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta orang Menurut situasi di Indonesia, untuk indikator global mengenai penyakit tropis yang terabaikan yang dipilih adalah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit filariasis dan kusta. Pada dokumen metadata ini, data yang dapat disajikan untuk perhitungan adalah:1.Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis2.Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobatiUntuk Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis didefinisikan sebagai jumlah orang di kabupaten/kota endemis yang telah melaksanakan Pemberian Obat Massal Pencegahan (POMP) Filariasis sekali setahun selama 5 tahun berturut-turut dengan cakupan POPM Filariasis minimal 85% dari jumlah penduduk di kabupaten/kota atau 65% dari jumlah sasaran POPM kabupaten/kota, kemudian dilakukan survei darah jari dan hasilnya angka mikrofilarianya 1%. Untuk proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati didefinisikan sebagai jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ditemukan dan diobati. Cara perhitungan (a) Filariasis:Jumlah penduduk di kabupaten/kota dengan Mikrofilaria rate (Mf-rate)1% yang mendapat POPM Filariasis dibagi jumlah seluruh penduduk di kabupaten/ kota dengan Mf-rate1% dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Jika angkanya Mf-rate1% maka yang butuh diobati adalah jumlah penduduk dalam satu kabupaten tersebut.Rumus:Keterangan:PF 100%:Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis 65%JPPOPMF:Jumlah penduduk yang mendapat POPM Filariasis di kabupaten/kotaJP: Jumlah penduduk di kabupaten/kota dengan Mf-rate1% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Umur/Usia; Jenis Kelamin Parent "" "" "" 3.3.5* - Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta. 000111 - Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta. KESEHATAN Nasional, Daerah No "" 111 Kesehatan "" "" "" "" 955 955 04.01.055 Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang terbentuk di tempat kerja informal pos Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk di tempat kerja informal Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk di tempat kerja informal Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.03.02.02 - Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang terbentuk di tempat kerja informal 04.11.03.02.02 - Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang terbentuk di tempat kerja informal "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2003-04-11T00:00:00 04.11.03 KP 04.11.03.02.02 Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang terbentuk di tempat kerja informal 956 956 04.01.056 Jumlah Rumah Sakit Pemerintah yang memenuhi tingkat maturitas kemandirian rumah sakit RS BLU milik Pemerintah yang mencapai rata-rata setiap aspek level 4 dalam penilaian maturitas BLU untuk semua aspek maturity rating Jumlah RS BLU milik Pemerintah yang mencapai rata-rata setiap aspek level 4 dalam penilaian maturitas BLU untuk semua aspek maturity rating Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.02.01.08 - Jumlah RS Pemerintah yang memenuhi tingkat maturitas kemandirian 04.15.02.01.08 - Jumlah RS Pemerintah yang memenuhi tingkat maturitas kemandirian "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2002-04-15T00:00:00 04.15.02 KP 04.15.02.01.08 Jumlah RS Pemerintah yang memenuhi tingkat maturitas kemandirian 957 957 04.01.057 Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi orang Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi merujuk pada jumlah individu atau kasus yang telah menyelesaikan program rehabilitasi utama dan kemudian melanjutkan ke layanan dukungan atau pemulihan lanjutan. Ini termasuk berbagai bentuk layanan yang dirancang untuk mendukung pemulihan berkelanjutan dan integrasi kembali ke masyarakat atau lingkungan kerja. Layanan Pasca Rehabilitasi: Layanan yang diberikan setelah individu menyelesaikan program rehabilitasi utama. Layanan ini bisa termasuk terapi lanjutan, konseling, pelatihan keterampilan, dukungan sosial, dan program reintegrasi. Jumlah yang Mengakses: Total individu atau kasus yang secara aktif menggunakan layanan pasca rehabilitasi dalam periode tertentu. "Jumlah_Pengakses = Σ Ai (dari i=1 sampai n) n adalah jumlah individu atau kasus dalam periode pengukuran. Ai adalah status aktif dari individu atau kasus i, di mana Ai = 1 jika individu/case i mengakses layanan pasca rehabilitasi, dan Ai = 0 jika tidak." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000120 - Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi. KESEHATAN Daerah No "" 120 Kesehatan "" "" "" "" 958 958 04.01.058 Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan kabupaten/ kota Jumlah Kab/kota dengan kualitas air minum, kualitas udara dalam ruang, kualitas pangan yang memenuhi syarat serta merupakan kab/kota sehat "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000829 - Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan KESEHATAN Daerah No "" 829 Kesehatan "" "" "" "" 959 959 04.01.059 Kematian akibat bunuh diri (incidence rate) kasus Gangguan jiwa terjadi di semua wilayah dan budaya di dunia. Yang paling umum dari gangguan ini adalah depresi dan kecemasan, yang diperkirakan mempengaruhi hampir 1 dari 10 orang. Paling buruk, depresi dapat menyebabkan bunuh diri. Menurut WHO (Juni 2021), pada tahun 2019, diperkirakan ada lebih dari 700.000 kematian akibat bunuh diri di seluruh dunia. Percobaan bunuh diri sebelumnya adalah satu-satunya faktor risiko yang paling penting pada populasi umum. Bunuh diri adalah penyebab kematian ke-4 diantara anak usia 15-19 tahun. Di tingkat global, dari seluruh kejadian bunuh diri, 77 persen terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Metode bunuh diri yang umum di dunia adalah menelan pestisida, gantung diri, dan menggunakan senjata api. Bunuh diri adalah masalah kesehatan masyarakat yang serius, dan sebenarnya kejadian bunuh diri dapat dicegah dengan intervensi yang tepat waktu dan berbasis bukti. Agar respons nasional efektif, diperlukan strategi pencegahan bunuh diri secara multisektoral yang komprehensif. Hubungan antara bunuh diri dan gangguan mental (khususnya, depresi dan gangguan penggunaan alkohol) banyak terjadi di negara berpenghasilan tinggi, dan kejadian bunuh diri bisa juga terjadi secara impulsif di saat-saat krisis dengan gangguan dalam kemampuan untuk menghadapi tekanan hidup, seperti masalah keuangan, masalah putus hubungan atau sakit kronis. Selain itu kejadian bunuh diri banyak terjadi pada wilayah mengalami konflik, bencana, kekerasan, pelecehan, atau rasa terisolasi. Tingkat bunuh diri juga tinggi diantara kelompok rentan yang mengalami diskriminasi, seperti pengungsi dan migran, masyarakat adat, dikalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan populasi yang di penjara Data kematian berasal dari sistem regitrasi vital yang berkualitas termasuk informasi tentang penyebab kematian. Rumus: Indikator 3.4.2 = Jumlah kasus kematian akibat bunuh diri Total Populasi pada periode yang sama x 100.000 Mengacu pada metadata SDGs global, denominator yaitu mid-year population Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kelamin; Umur/Usia Parent "" "" "" 3.4.2* - Kematian akibat bunuh diri (incidence rate). 000118 - Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri. KESEHATAN Nasional, Daerah No "" 118 Kesehatan "" "" "" "" 960 960 04.01.060 Kematian akibat kecelakaan lalu lintas orang Angka kematian karena kecelakaan lalu lintas (road traffic injury) adalah jumlah kasus kematian akibat kecelakaan lalu lintas, yang dinyatakan sebagai angka per 100.000 penduduk. Angka kematian ini terus meningkat setiap tahun seiring dengan pertambahan jumlah kendaraan bermotor. Angka kematian lalu lintas di Indonesia sangat sulit ditentukan secara pasti karena ketiadaan sistem surveilans terintegrasi. Dengan demikian, saat ini data kematian akibat kecelakaan lalu lintas diperoleh dari sistem registrasi vital. Jumlah penduduk yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dan dikali 100.000. Rumus: Indikator 3.6.1 = Jumlah kasus kematian akibat kecelakaan lalu lintas X 100.000 Jumlah penduduk pada periode yang sama Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Tipe Pengguna Jalan: Pejalan Kaki, Kendaraan Roda Dua, Kendaraan Roda Empat Parent "" "" "" 3.6.1 - Kematian akibat kecelakaan lalu lintas. 000122 - Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas KESEHATAN Nasional, Daerah No "" 122 Kesehatan "" "" "" "" 961 961 04.01.061 Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis kasus Probabilitas penduduk usia 30 sampai dengan 70 tahun yang meninggal akibat penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis adalah persentase dari orang berusia 30 tahun yang meninggal sebelum ulang tahun ke-70 karena penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis, dengan asumsi bahwa dia akan mengalami tingkat kematian saat ini pada setiap usia dan dia tidak akan meninggal karena sebab kematian lainnya (misalnya, cedera atau HIV / AIDS). Indikator ini dihitung menggunakan metode tabel kehidupan (life table). Probabilitas kematian: kemungkinan bahwa seseorang akan mati antara dua kurun usia tertentu yang dihitung menggunakan metode tabel kehidupan. Berdasarkan ICD-10 penyebab kematian akibat penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis: dengan kode I00-I99, COO-C97, E10-E14 dan J30-J98. Saat ini, data kematian yang dapat dihimpun hanya berasal dari kematian yang tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kedepannya, akan didorong ketersediaan data kematian yang terintegrasi melalui sistem registrasi vital. Ada 4 tahapan dalam menghitung indikator ini yaitu: 1. Menentukan estimasi tabel kehidupan WHO berdasarkan data the UN World Population Prospects 2012 revision; 2. Menentukan estimasi distribusi menurut penyebab kematian; 3. Menghitung age-specific mortality rates dari empat PTM utama untuk setiap rentang waktu 5 tahunan pada populasi usia 30 sampai dengan 70; 4. Menghitung probabilitas kematian antara umur 30 sampai dengan 70 tahun akibat penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis; Rumus: Indikator 3.4.1 = Jumlah kasus kematian akibat empat PPM utama pada usia 30-70 tahun Total Populasi usia 30-70 tahun Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Jenis Penyakit Parent "" "" "" 3.4.1.(a) - Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis. 000114 - Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis. KESEHATAN Nasional, Daerah No "" 114 Kesehatan "" "" "" "" 962 962 04.01.062 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan orang Untuk mengukur kepadatan tenaga kesehatan disuatu wilayah dapat digunakan rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk. Tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknis biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain (UU Kesehatan No.36 Tahun 2014. Jumlah tenaga kesehatan menurut jenis dibagi jumlah seluruh populasi kemudian di kali 1.000.Rumus: Keterangan:KNakes : Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatanJNakes : Jumlah tenaga kesehatan menurut jenis pada waktu tertentuJP : Jumlah seluruh penduduk pada periode yang sama Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Tenaga Kesehatan Parent "" "" "" 3.c.1* - Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. 000137 - Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. KESEHATAN Nasional, Daerah No "" 137 Kesehatan "" "" "" "" 963 963 04.01.063 Kesehatan keuangan aset dana jaminan sosial kesehatan orang Aset bersih pada waktu tertentu yang dicatat sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia (PP 53 Tahun 2018) Total asset dikurang total liabilitas dibagi rata-rata klaim 12 bulan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.04.01.04 - Kesehatan keuangan aset dana jaminan sosial kesehatan 04.15.04.01.04 - Kesehatan keuangan aset dana jaminan sosial kesehatan "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2004-04-15T00:00:00 04.15.04 KP 04.15.04.01.04 Kesehatan keuangan aset dana jaminan sosial kesehatan 964 964 04.01.064 ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART persen Persentase ODHIV yang baru ditemukan masuk dalam layanan tes dan pengobatan pengobatan Antiretroviral Therapy dalam kurun waktu 1 tahun Jumlah orang dengan HIV yang baru ditemukan masuk dalam layanan tes dan pengobatan yang memulai terapi Antiretro virus (ART) dibagi jumlah orang dengan HIV yang baru ditemukan masuk dalam layanan tes dan pengobatan dalam kurun waktu tertentu di kali 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.13.03.01.01 - ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART 04.13.03.01.01 - ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2003-04-13T00:00:00 04.13.03 KP 04.13.03.01.01 ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART 965 965 04.01.065 Pengeluaran Kesehatan Total per kapita juta rupiah per kapita Pengeluaran yang digunakan untuk kesehatan dari seluruh sumber pendanaan dibandingkan dengan jumlah populasi pada periode waktu tertentu. Jumlah pengeluaran untuk kesehatan total dibagi jumlah penduduk pada periode waktu yang ditentukan. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.01.08 - Pengeluaran Kesehatan Total per kapita 04.15.01.08 - Pengeluaran Kesehatan Total per kapita "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 4.1500000000000003552713678800500929355621337890625 4.15 PP 04.15.01.08 Pengeluaran Kesehatan Total per kapita 966 966 04.01.066 Persentase Alat kesehatan yang memenuhi syarat pengujian dan penandaan persen Perbandingan antara jumlah alat kesehatan yang memenuhi syarat pengujian dan penandaan dengan seluruh alkes di peredaran yang dilakukan sampling Jumlah alat kesehatan di peredaran yang memenuhi syarat pengujian dan penandaan dibagi seluruh alkes di peredaran yang dilakukan sampling dikali 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.14.03.01.10 - Persentase Alat kesehatan yang memenuhi syarat pengujian dan penandaan 04.14.03.01.10 - Persentase Alat kesehatan yang memenuhi syarat pengujian dan penandaan "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2003-04-14T00:00:00 04.14.03 KP 04.14.03.01.10 Persentase Alat kesehatan yang memenuhi syarat pengujian dan penandaan 967 967 04.01.067 Persentase Anak Berusia 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif persen Persentase bayi 6 bulan yang dari lahir sampai usia 5 bulan 29 hari hanya diberikan ASI saja tanpa diberikan makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin dan mineral Jumlah bayi usia 6 bulang yang mendapatkan ASI Eksklusif dibagi jumlah bayi 6 bulan yang ada dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.11.02.02.05 - Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif 04.11.02.02.05 - Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2002-04-11T00:00:00 04.11.02 KP 04.11.02.02.05 Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif 968 968 04.01.068 Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI persen Persentase anak usia 6-23 bulan yang mengkonsumsi makanan dan minuman setidaknya 5 dari 8 jenis kelompok makanan pada hari kemarin sebelum wawancara. Yang dimaksud 8 jenis kelompok makanan adalah ASI, makanan pokok, kacang-kacangan, produk susu hewani, dagingdagingan, telur, buah dan sayuran kaya vitamin A, serta buah dan sayuran lainnya Jumlah anak usia 6-23 bulan mendapatkan MP ASI, dibagi anak usia 6-23 bulan yang diwawancara, dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.11.02.02.06 - Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI 04.11.02.02.06 - Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2002-04-11T00:00:00 04.11.02 KP 04.11.02.02.06 Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI 969 969 04.01.069 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar persen Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran. Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran / Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama. Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000467 - Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar KESEHATAN Daerah No "" 467 Kesehatan "" "" "" "" 970 970 04.01.070 Persentase anak usia sekolah dengan status gizi normal berdasarkan IMT/U persen Persentase anak usia 5-18 tahun yang z-score hasil pengukuran IMT/U berada dalam rentang -2 SD s.d. 1 SD [Anak berusia 5-18 tahun dengan z-score hasil pengukuran IMT/U berada dalam rentang -2 SD s.d. + 1 SD] x 100 /[anak berusia 5-18 tahun yang diukur] "" Parent "" 04.12.01.02 - Persentase anak usia sekolah dengan status gizi normal berdasarkan IMT/U 04.12.01.02 - Persentase anak usia sekolah dengan status gizi normal berdasarkan IMT/U "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 4.12000000000000010658141036401502788066864013671875 4.12 PP 04.12.01.02 Persentase anak usia sekolah dengan status gizi normal berdasarkan IMT/U 971 971 04.01.071 Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6) persen Cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit 6 kali dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester ke-1, 2 kali pada trimester ke-2, 3 kali pada trimester ke-3 Jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal minimal 6x sesuai standar pada kurun waktu satu tahun dibagi jumlah sasaran seluruh ibu bersalin pada kurun waktu yang sama dikali 100%. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.01.01.05 - Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6) 04.11.01.01.05 - Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6) "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2001-04-11T00:00:00 04.11.01 KP 04.11.01.01.05 Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6) 972 972 04.01.072 Persentase balita dengan status gizi normal berdasarkan BB/PB atau BB/TB persen Persentase anak berusia 0-59 bulan dengan z-score hasil pengukuran BB/PB atau BB/TB berada dalam rentang -2 SD s.d. + 1 SD [Anak berusia 0-59 bulan dengan z-score hasil pengukuran BB/PB atau BB/TB berada dalam rentang -2 SD s.d. + 1 SD] x 100 /[anak berusia 0-59 bulan yang diukur] "" Parent "" 04.12.01.01 - Persentase balita dengan status gizi normal berdasarkan BB/PB atau BB/TB 04.12.01.01 - Persentase balita dengan status gizi normal berdasarkan BB/PB atau BB/TB "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 4.12000000000000010658141036401502788066864013671875 4.12 PP 04.12.01.01 Persentase balita dengan status gizi normal berdasarkan BB/PB atau BB/TB 973 973 04.01.073 Persentase Balita yang Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya persen Bagian dari seluruh balita (anak berusia 0—59 bulan) yang ditimbang sedikitnya 8 kali dalam satu tahun, diukur panjang badan atau tinggi badannya sedikitnya 2 kali dalam satu tahun, dan dipantau perkembangannya (motorik kasar, motorik halus, bicara-bahasa, sosialisasi kemandirian) sedikitnya 2 kali dalam satu tahun. (Jumlah balita berusia 12 bulan yang dipantau tumbuh kembang +jumlah balita berusia 24 bulan yang dipantau tumbuh kembang + jumlah balita berusia 36 bulan yang dipantau tumbuh kembang+ jumlah balita berusia 48 bulan yang dipantau tumbuh kembang + jumlah balita berusia 60 bulan yang dipantau tumbuh kembang) dibagi Jumlah sasaran balita 12-59 bulan dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.11.02.02.07 - Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan 04.11.02.02.07 - Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan "" "" KESEHATAN Nasional No 10410093 "" "" 2002-04-11T00:00:00 04.11.02 KP 04.11.02.02.07 Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan 974 974 04.01.074 Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Neonatal persen Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan neonatal sesuai standar sebanyak 3 kali dengan ketentuan minimal 1x pada 6-48 jam, 1x pada hari ke 3-7 dan 1 x pada hari ke 8-28 setelah dilahirkan pada wilayah dan kurun waktu yang tertentu. Standar kunjungan neonatal meliputi: ● Pemeriksaan neonatus menggunakan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) ● Perawatan metode Kangguru (PMK) untuk bayi BBLR jumlah anak umur 0-28 hari mendapatkan pelayanan neonatal esensial lengkap sesuai standar, dibagi dengan jumlah anak umur 0-28 hari dikali dengan 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.01.01.14 - Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar 04.11.01.01.14 - Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar "" 000465 - Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir KESEHATAN Nasional, Daerah No 10410095 "" 465 Kesehatan 2001-04-11T00:00:00 04.11.01 KP 04.11.01.01.14 Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar 975 975 04.01.075 Persentase bayi lahir premature (<37 minggu) persen Persentase bayi lahir prematur (< 37 minggu) Jumlah bayi lahir < 37 minggu dibagi jumlah bayi lahir hidup yang diukur dalam sampel survei dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.02.02.02 - Persentase bayi lahir premature (<37 minggu) 04.11.02.02.02 - Persentase bayi lahir premature (<37 minggu) "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2002-04-11T00:00:00 04.11.02 KP 04.11.02.02.02 Persentase bayi lahir premature (<37 minggu) 976 976 04.01.076 Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif persen Persentase bayi usia 0-5 bulan yang diberikan ASI saja tanpa diberikan makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin, dan mineral Jumlah bayi usia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif dalam 24 jam terakhir dibagi jumlah bayi 0-5 bulan yang di-recall dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.11.02.02.04 - Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif 04.11.02.02.04 - Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif "" "" KESEHATAN Nasional No 10410089 "" "" 2002-04-11T00:00:00 04.11.02 KP 04.11.02.02.04 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif 977 977 04.01.077 Persentase belanja kesehatan out of pocket masyarakat berpengeluaran 40% terbawah persen Proporsi belanja out of pocket masyarakat dengan pengeluran 40% terbawah dibandingkan pengeluaran kesehatan total Jumlah belanja out of pocket masyarakat dengan pengeluaran 40% terbawah dibandingkan pengeluaran kesehatan total dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.01.07 - Persentase belanja kesehatan out of pocket masyarakat berpengeluaran 40% terbawah 04.15.01.07 - Persentase belanja kesehatan out of pocket masyarakat berpengeluaran 40% terbawah "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 4.1500000000000003552713678800500929355621337890625 4.15 PP 04.15.01.07 Persentase belanja kesehatan out of pocket masyarakat berpengeluaran 40% terbawah 978 978 04.01.078 Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) persen Cakupan peserta merupakan setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional. Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent 4 - Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) 04.15.01.06 - Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 04.15.01.06 - Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 3.8.2.(a) - Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "000014 - Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) 000129 - Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)." KESEHATAN Nasional, Daerah No 10610031 "" 14 Kesehatan 4.1500000000000003552713678800500929355621337890625 4.15 PP 04.15.01.06 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 979 979 04.01.079 Persentase Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) persen Proporsi setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah menjadi peserta dan mengiur secara aktif dibandingkan proyeksi jumlah penduduk Indonesia (data BPS) Jumlah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah menjadi peserta dan mengiur secara aktif dibagi proyeksi jumlah penduduk Indonesia (data BPS) dikali 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.04.01.01 - Cakupan kepesertaan aktif JKN 04.15.04.01.01 - Cakupan kepesertaan aktif JKN "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2004-04-15T00:00:00 04.15.04 KP 04.15.04.01.01 Cakupan kepesertaan aktif JKN 980 980 04.01.080 Persentase Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) usia 0-17 tahun persen Cakupan kepesertaan aktif program Jaminan Kesehatan Nasional usia 0-17 tahun mencakup setiap anak berusia 0-17 tahun yang secara aktif dibayarkan iurannya sebagai peserta JKN Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berusia 0-17 tahun berbasis NIK dan aktif mengiur dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia yang berusia 0-17 tahun rilis terakhir Ditjen Dukcapil Kemdagri dikali 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.17.01.01.01 - Cakupan kepesertaan aktif JKN usia 0-17 tahun 04.17.01.01.01 - Cakupan kepesertaan aktif JKN usia 0-17 tahun "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2001-04-17T00:00:00 04.17.01 KP 04.17.01.01.01 Cakupan kepesertaan aktif JKN usia 0-17 tahun 981 981 04.01.081 Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis persen Proporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis pada semua kelompok usia terhadap jumlah penduduk. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000827 - Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis KESEHATAN Daerah No "" 827 Kesehatan "" "" "" "" 982 982 04.01.082 Persentase calon pengantin yg mendapat skrining kesehatan persen Persentase Calon Pengantin yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar Jumlah Calon Pengantin yang diperiksa kesehatannya dibagi seluruh sasaran calon pengantin di tahun yang sama dikali 100 persen Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.01.01.08 - Persentase calon pengantin yg mendapat skrining kesehatan 04.11.01.01.08 - Persentase calon pengantin yg mendapat skrining kesehatan "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2001-04-11T00:00:00 04.11.01 KP 04.11.01.01.08 Persentase calon pengantin yg mendapat skrining kesehatan 983 983 04.01.083 Persentase Desa yang Mendapatkan Layanan Kesehatan persen Fasilitas Kesehatan Skala Perdesaan yang dimaksud meliputi Puskesmas Pembantu, Poskesdes, dan Polindes. Puskesmas Pembantu merupakan jaringan pelayanan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas (Permenkes Nomor 75 Tahun 2014). Poskesdes adalah Pos Kesehatan Desa, sebagai upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di Desa dalam rangka mendekatkan / menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat Desa (Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa oleh Kementerian Kesehatan RI, 2012). Polindes adalah pondok bersalin desa, salah satu bentuk partisipasi/ peran serta masyarakat (UKBM) dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk KB di Desa "" "" Parent "" 06.07.01.01.03 - Persentase Desa yang Mendapatkan Layanan Kesehatan 06.07.01.01.03 - Persentase Desa yang Mendapatkan Layanan Kesehatan "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2001-06-07T00:00:00 06.07.01 KP 06.07.01.01.03 Persentase Desa yang Mendapatkan Layanan Kesehatan 984 984 04.01.084 Persentase Diabetes dalam Pengendalian persen Persentase individu dengan diabetes dengan kontrol glikemik terkendali berdasarkan target global HbA1C < 7% atau gula darah preprandial kapiler 80-130 mg/dl atau gula darah 2 PP kapiler < 180 mg/dl pada kunjungan klinis terakhir. Jumlah individu dengan diabetes dengan kontrol glikemik terkendali berdasarkan target global HbA1C < 7% atau gula darah preprandial kapiler 80-130 mg/dl atau gula darah 2 PP kapiler < 180 mg/dl pada kunjungan klinis terakhir dibagi dengan jumlah individu yang dilakukan pemeriksaan gula darah Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.13.01.06 - Persentase Diabetes dalam Pengendalian 04.13.01.06 - Persentase Diabetes dalam Pengendalian "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 4.12999999999999989341858963598497211933135986328125 4.13 PP 04.13.01.06 Persentase Diabetes dalam Pengendalian 985 985 04.01.085 Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan persen 1. Teridentifikasinya kontaminasi yang mempengaruhi standar keamanan pangan dan mutu pangan asal hewan 2. Teridentifikasinya kontaminasi yang mempengaruhi standar keamanan pangan dan mutu pangan asal ikan Teridentifikasi kontaminasi yang mempengaruhi standar keamanan pangan dan mutu pangan asal tanaman. 3. Teridentifikasinya kontaminasi yang mempengaruhi standar keamanan pangan dan mutu pangan asal tumbuhan 1. Jumlah pangan asal hewan yang dilakukan pelepasan dibagi dengan jumlah pemeriksaan pangan asal hewan yang diperiksa di tempat pemasukan dan pengeluaran dikali 100%. 2. Jumlah pangan asal ikan yang dilakukan pelepasan dibagi dengan jumlah pemeriksaan pangan asal hewan yang diperiksa di tempat pemasukan dan pengeluaran dikali 100%. 3. Jumlah pangan asal tumbuhan yang dilakukan pelepasan dibagi dengan jumlah pemeriksaan pangan asal hewan yang diperiksa di tempat pemasukan dan pengeluaran dikali 100 %. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 02.10.13.01.03 - Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan 02.10.13.01.03 - Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2013-02-10T00:00:00 02.10.13 KP 02.10.13.01.03 Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan 986 986 04.01.086 Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan persen Persentase faktor resiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, dan barang yang dilakukan tindakan pengendalian di pintu masuk negara maupun pelabuhan/bandara domestik Jumlah faktor resiko yang dikendalikan / jumlah faktor resiko yang ditemukan dikali 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.14.01.02 - Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan 04.14.01.02 - Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 4.13999999999999968025576890795491635799407958984375 4.14 PP 04.14.01.02 Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan 987 987 04.01.087 Persentase fasilihat kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional persen Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang meresepkan antimikroba mengacu pada Panduan Praktik Klinis Jumlah FKTP mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional dibagi jumlah seluruh FKTP t-1 dikali 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.14.02.01.05 - Persentase FKTP yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional 04.14.02.01.05 - Persentase FKTP yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2002-04-14T00:00:00 04.14.02 KP 04.14.02.01.05 Persentase FKTP yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional 988 988 04.01.088 Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Paket Obat Esensial yang Tersedia dan Terjangkau Secara Berkelanjutan persen Porporsi fasilitas kesehatan yang memiliki paket obat essensial yang relavan tersedia dan terjangkau secara berkelanjutanIndikatornya adalah indeks multidimensi yang dilaporkan sebagai proporsi (%) dari fasilitas kesehatan yang memiliki serangkaian obat-obatan berkualitas yang tersedia dan terjangkau dibandingkan dengan jumlah total fasilitas kesehatan yang disurvei di tingkat nasional.Terdapat dua konsep dalam indikator ini, yaitu:1.Ketersediaan obat. Fasilitas kesehatan dinyatakan memiliki ketersediaan obat apabila tersedia 32 obat essensial untuk pelayanan, pencegahan dan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular pada pelayanan kesehatan primer2.Keterjangkauan obat Dinyatakan terjangkau apabila tidak ada upah tambahan untuk memenuhi kebutuhan obat esensial bagi pekerja tidak terampil dengan gaji terendah pada sektor pemerintah. Indeks dihitung sebagai rasio fasilitas kesehatan dengan obat-obatan yang tersedia dan terjangkau untuk perawatan kesehatan dibandingan dengan jumlah total fasilitas kesehatan yang disurvei.Rumus: Keterangan:%FOVE : Persentase faskes denganketersediaan obat dan vaksin esensialJFaskesOVE :Jumlah fasilitas kesehatan denganobat-obatan yang tersedia dan terjangkau untuk perawatan kesehatanJTotalFaskes : Jumlah total fasilitas kesehatan yang disurvei Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 3.b.3* - Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. 000136 - Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. KESEHATAN Nasional, Daerah No 10410096 "" 136 Kesehatan "" "" "" "" 989 989 04.01.089 Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional persen Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (RS, Puskesmas, Klinik, Labkes,TPMD/DG yang terkoneksi dengan aktif mengirimkan data dalam sistem informasi kesehatan nasional. Unit populasi: total seluruh faskes (tanpa apotik) Jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan (RS, Puskesmas, Klinik, Labkes,TPMD/DG yang terkoneksi (aktif mengirimkan data) dalam sistem ke nasional dibagi jumlah populasi seluruh fasilitas pelayanan Kesehatan (FKTP dan RS) yang teregistrasi tahun 2024 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.01.10 - Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional 04.15.01.10 - Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional "" 000830 - Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional KESEHATAN Nasional, Daerah No "" 830 Kesehatan 4.1500000000000003552713678800500929355621337890625 4.15 PP 04.15.01.10 Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional 990 990 04.01.090 Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem rujukan online nasional persen Perbandingan jumlah fasilitas kesehatan (puskesmas, klinik pratama, praktik mandiri, rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan) yang telah terintegrasi dalam sistem rujukan online nasional dengan jumlah seluruh fasilitas kesehatan Jumlah fasilitas kesehatan yang telah terintegrasi dalam sistem rujukan online nasional dibagi total fasilitas kesehatan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.05.01.04 - Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem rujukan online nasional 04.15.05.01.04 - Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem rujukan online nasional "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2005-04-15T00:00:00 04.15.05 KP 04.15.05.01.04 Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem rujukan online nasional 991 991 04.01.091 Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin persen Jumlah fasyankes yang memiliki ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin: Jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia dan memiliki stok obat esensial serta vaksin rutin sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan. Jumlah total fasyankes: Jumlah keseluruhan fasilitas kesehatan yang dinilai dalam survei atau pemantauan. Persentase Fasyankes = (Jumlah fasyankes yang memiliki ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin / Jumlah total fasyankes) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000557 - Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin KESEHATAN Daerah No "" 557 Kesehatan "" "" "" "" 992 992 04.01.092 Persentase fasyankes melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja persen Fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan dengan dokter atau dokter spesialis yang kompeten dalam tatalaksana Penyakit Akibat Kerja yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pelatihan mengenai tata laksana penyakit akibat kerja sesuai standar dan melakukan pencatatan serta pelaporan penyakit akibat kerja. Jumlah fasyankes yang memiliki dokter atau dokter spesialis yang kompeten dalam tatalaksana Penyakit Akibat Kerja dan melakukan pencatatan serta pelaporan penyakit akibat kerja, dibagi total fasyankes pemerintah dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.03.02.03 - Persentase fasyankes melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja 04.11.03.02.03 - Persentase fasyankes melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2003-04-11T00:00:00 04.11.03 KP 04.11.03.02.03 Persentase fasyankes melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja 993 993 04.01.093 Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar persen Puskesmas dan RS Pemerintah yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar mencakup: 1. Pengelolaan sediaan farmasi: memiliki SOP kecuali SOP pendistribusian 2. Pelayanan farmasi klinis: pengkajian resep, penyerahan obat, pemberian informasi obat, PIO, dan konseling Jumlah Puskesmas dan RS Pemerintah yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar dibagi jumlah seluruh Puskesmas dan RS Pemerintah dikali 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.14.02.01.03 - Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 04.14.02.01.03 - Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2002-04-14T00:00:00 04.14.02 KP 04.14.02.01.03 Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 994 994 04.01.095 Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK) persen Persentase ibu hamil dengan indeks massa tubuh (IMT) prahamil atau trimester I di bawah 18,5 kg/m2 dan/atau lingkar lengan atas < 23,5 cm (Jumlah ibu hamil dengan lingkar lengan atas <23.5 cm/jumlah ibu hamil) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.02.02.03 - Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK) 04.11.02.02.03 - Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK) "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2002-04-11T00:00:00 04.11.02 KP 04.11.02.02.03 Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK) 995 995 04.01.096 Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar persen Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal sesuai standar (12T) meliputi: 1.Timbang berat badan dan ukur tinggi badan 2.Ukur tekanan darah 3.Tentukan status gizi (ukur lingkar lengan atas/LILA) 4.Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri) 5.Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ) 6.Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi tetanus difteri (Td) bila diperlukan 7.Pemberian tablet tambah darah minimal 180 tablet selama masa kehamilan 8.Tes laboratorium: tes kehamilan, kadar hemoglobin darah, golongan darah, tes triple eliminasi (HIV, Sifilis dan Hepatitis B), Malaria, gluko-protein urin, gula darah sewaktu, BTA 9.Diagnosis dan Tata laksana/penanganan kasus sesuai kewenangan 10.Temu wicara (konseling) 11. Temui dokter untuk USG 12. Temui Nakes untuk Skrining keswa Jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar 12T pada kurun waktu satu tahun dibagi jumlah sasaran seluruh ibu bersalin pada kurun waktu yang sama dikali 100%. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.01.01.06 - Cakupan Antenatal Care (ANC) sesuai standar (12T) 04.11.01.01.06 - Cakupan Antenatal Care (ANC) sesuai standar (12T) "" 000463 - Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil KESEHATAN Nasional, Daerah No 10410098 "" 463 Kesehatan 2001-04-11T00:00:00 04.11.01 KP 04.11.01.01.06 Cakupan Antenatal Care (ANC) sesuai standar (12T) 996 996 04.01.097 Persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita dengan skor literasi gizi baik persen Persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita dengan skor literasi gizi baik sesuai dengan standar yang berlaku [jumlah ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita yang memiliki skor literasi baik sesuai dengan standar yang berlaku/jumlah seluruh ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita] x 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.12.01.01.10 - Persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita dengan skor literasi gizi baik 04.12.01.01.10 - Persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita dengan skor literasi gizi baik "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2001-04-12T00:00:00 04.12.01 KP 04.12.01.01.10 Persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita dengan skor literasi gizi baik 997 997 04.01.098 Persentase infeksi aliran darah akibat organisme antimikroba-resisten terpilih/tertentu persen Persentase infeksi aliran darah akibat organisme antimikroba-resisten terpilih/tertentu adalah proporsi infeksi aliran darah yang disebabkan oleh patogen yang resisten terhadap antimikroba tertentu, dibandingkan dengan total infeksi aliran darah yang tercatat. Ini merupakan indikator penting untuk memahami dampak resistensi antimikroba terhadap kesehatan masyarakat. "Total infeksi aliran darah yang tercatat: 500 Infeksi aliran darah akibat organisme antimikroba-resisten: 100 Maka persentase infeksi aliran darah akibat organisme antimikroba-resisten adalah: Persentase = (100 / 500) * 100% = 20%" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000139 - Persentase infeksi aliran darah akibat organisme antimikroba-resisten terpilih/tertentu KESEHATAN Daerah No "" 139 Kesehatan "" "" "" "" 998 998 04.01.099 Persentase kabupaten/kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis >80% persen Proporsi kabupaten/kota yang melakukan pemeriksaan kesehatan gratis pada >80% populasi target Jumlah kabupaten/kota dengan capaian pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis pada >80% populasi target, dibagi total kabupaten/kota, lalu dikalikan 100%. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.04.01.01 - Persentase kab/kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis >80% 04.11.04.01.01 - Persentase kab/kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis >80% "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2004-04-11T00:00:00 04.11.04 KP 04.11.04.01.01 Persentase kab/kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis >80% 999 999 04.01.100 Persentase kabupaten/kota dengan CFR direct obstetric (eklampsi & pendarahan postpartum) < 1% persen Persentase kab/kota dengan CFR direct obstetric (eclampsia dan pendarahan postpartum) < 1% Case fatality rate direct obstetric adalah proporsi antara jumlah kematian akibat direct obstetric (eclampsia dan pendarahan postpartum) dengan jumlah kasus yang didiagnosis dengan direct obstetric (eclampsia dan pendarahan postpartum) tersebut (minimal 500 kasus eclampsia dan postpartum pada seluruh RS di dalam satu wilayah tersebut) pada kurun waktu 1 tahun Persentase kab/kota dengan CFR direct obstetric (eclampsia dan pendarahan postpartum) < 1% Jumlah kab kota dengan CFR direct obstetric (eclampsia dan pendarahan postpartum) <1% dibagi Jumlah Kab/Kota di Indonesia pada kurun waktu 1 tahun dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.01.01.04 - Persentase Kabkota dengan CFR direct obstetric (eklampsi & pendarahan postpartum) < 1%  04.11.01.01.04 - Persentase Kabkota dengan CFR direct obstetric (eklampsi & pendarahan postpartum) < 1%  "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2001-04-11T00:00:00 04.11.01 KP 04.11.01.01.04 Persentase Kabkota dengan CFR direct obstetric (eklampsi & pendarahan postpartum) < 1%  1000 1000 04.01.101 Persentase kabupaten/kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah persen Proporsi kab/kota yang memiliki jaminan ketersediaan untuk: 1. 90% dari 40 jenis obat esensial; dan 2. 7 jenis vaksin IRL dibandingkan jumlah seluruh kab/kota Jumlah kab/kota yang memiliki jaminan ketersediaan untuk 90% dari 40 jenis obat esensial dan 7 jenis vaksin IRL dibandingkan jumlah kab/kota dikali 100. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.14.02.01.01 - Persentase kab/kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah 04.14.02.01.01 - Persentase kab/kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2002-04-14T00:00:00 04.14.02 KP 04.14.02.01.01 Persentase kab/kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah 1001 1001 04.01.102 Persentase kabupaten/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/wabah persen Persentase kabupaten/Kota yang melaksanakan deteksi & respon potensi KLB (Kejadian Luar Biasa)/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah, yang memenuhi 4 dari 5 kriteria berikut: 1. Melaksanakan respon terhadap min. 80% sinyal SKDR dalam waktu < 24 jam. 2. Melakukan pemetaan risiko penyakit infeksi emerging dan menyusun rekomendasinya. 3. Mempunyai kapasitas dalam penanggulangan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan berpotensi wabah. 4. Puskesmasnya melaksanakan Surveilans dan intervensi Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit . 5. Memiliki kapasitas surveilans berbasis laboratorium dan mendeteksi penyakit potensial KLB/Wabah dan/atau faktor risiko kesehatan. Kab/Kota yang memenuhi 4 dari 5 kriteria Indikator Komposit, dibagi total kab/kota, dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.14.01.01 - Persentase kab/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/wabah 04.14.01.01 - Persentase kab/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/wabah "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 4.13999999999999968025576890795491635799407958984375 4.14 PP 04.14.01.01 Persentase kab/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/wabah 1002 1002 04.01.103 Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas PONED sesuai standar persen Persentase kab/kota yang memiliki minimal 20% Puskesmas mampu PONED dari total Puskesmas di wilayahnya. Puskesmas mampu PONED adalah Puskesmas yang mampu menjalankan sinyal fungsi, sebagai berikut: 1. Pemberian injeksi parenteral antibiotik 2. Pemberian obat untuk tatalaksana perdarahan pasca salin 3. Pemberian injeksi parenteral Antikonvulsan 4. Melakukan tindakan Manual Placenta 5. Melakukan tindakan persalinan pervaginam berbantu vakum ekstraksi letak rendah** 6. Melakukan tindakan pengeluaran sisa konsepsi** 7. Pemberian cairan IV terapetik 8. Melakukan tindakan resusitasi 9. Pemberian injeksi parenteral antibiotika 10. Pemberian terapi Oksigen tekanan positif 11. Memfasilitasi pemberian ASI 12. Memfasilitasi perawatan metode kangguru 13. Melakukan Perawatan Berkelanjutan Obsteteri dan Neonatal selama rujukan antar faskes **sinyal fungsi yang tidak wajib, dan butuh kompetensi tambahan Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 20% Puskesmas PONED dari seluruh puskesmas di wilayah tsb dan minimal mampu menjalankan 10 sinyal fungsi, dibagi total kab/kota, dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.01.01.03 - Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas PONED sesuai standar 04.11.01.01.03 - Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas PONED sesuai standar "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2001-04-11T00:00:00 04.11.01 KP 04.11.01.01.03 Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas PONED sesuai standar 1003 1003 04.01.104 Persentase kabupaten/kota dengan Rumah Sakit PONEK sesuai standar persen "Kriteria RS PONEK terdiri atas: 1. Pemberian PONEK selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu; 2. mampu melakukan resusitasi, stabilisasi, transportasi rujukan dan perawatan dalam penanganan kasus gawat darurat dengan pendekatan tim, 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu; 3. mampu melakukan penanganan operatif cepat dan tepat seksio sesarea emergensi; 4. tersedianya bank darah; dan mampu melakukan penanganan komplikasi obstetri dan neonatal Persyaratan RS PONEK : 1. Kebijakan RS 2. SDM 3. Sarana dan Prasarana 4. Alat Kesehatan 5. Obat-obatan Kriteria dan persyaratan RS PONEK mengacu pada ketentuan yang berlaku Ekslusi: RS bergerak, RS lapangan, RSD Pratama, RS Khusus" Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RS PONEK sesuai standar PONEK, dibagi total kab/kot, dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.01.01.02 - Persentase kabupaten/kota dengan RS PONEK sesuai standar 04.11.01.01.02 - Persentase kabupaten/kota dengan RS PONEK sesuai standar "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2001-04-11T00:00:00 04.11.01 KP 04.11.01.01.02 Persentase kabupaten/kota dengan RS PONEK sesuai standar 1004 1004 04.01.105 Persentase kabupaten/kota dengan Rumah Sakit yang memenuhi kapasitas pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal sesuai standar persen Persentase Kab/Kota yang telah memiliki minimal 1 Rumah Sakit Pemerintah di wilayahnya untuk pelayanan Kesehatan Ibu-Anak (KIA), Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal (KJSU) sesuai standar yang berlaku terkait SPA dan SDM untuk strata minimal madya dan strata utama untuk Provinsi Jumlah Kab/Kota yang memiliki Rumah Sakit Pemerintah Kab/Kota untuk pelayanan Kesehatan Ibu-Anak (KIA), Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal (KJSU) sesuai standar yang berlaku terkait SPA dan SDM untuk strata minimal madya dibagi dengan jumlah total Kab/Kota dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.15.02.01.02 - Persentase Kab/Kota dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal sesuai standar 04.15.02.01.02 - Persentase Kab/Kota dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal sesuai standar "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2002-04-15T00:00:00 04.15.02 KP 04.15.02.01.02 Persentase Kab/Kota dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal sesuai standar 1005 1005 04.01.106 Jumlah Kabupaten/kota dengan kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat persen Sarana air minum diawasi /diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar (aman) : Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada sarana air minum yang diperiksa kualitasnya dan memenuhi syarat di antara seluruh jumlah sarana air minum yang ada. Jumlah Sarana Air Minum yang Diperiksa Kualitas Air Minumnya dibagi total Sarana Air Minum yang ada Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 02.12.05.02.02 - Kabupaten/kota kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat 02.12.05.02.02 - Kabupaten/kota kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2005-02-12T00:00:00 02.12.05 KP 02.12.05.02.02 Kabupaten/kota kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat 1006 1006 04.01.107 Persentase kabupaten/kota Pangan Aman persen Proporsi Kab/Kota yang menerapkan pemberdayaan masyarakat, pengawasan premarket dan post market produk dan sarana IRT pangan sesuai dengan pedoman. Kab/Kota yang memenuhi kriteria dengan nilai minimal 70 dibagi seluruh jumlah Kab/ Kota dikali 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.14.03.01.03 - Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman 04.14.03.01.03 - Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2003-04-14T00:00:00 04.14.03 KP 04.14.03.01.03 Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman 1007 1007 04.01.108 Persentase kabupaten/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar persen Persentase Kab/Kota yang telah memiliki 75% Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan di wilayahnya pada periode 2025-2028 yang telah memenuhi standar dari aspek - minimal kondisi sarana prasarana baik dan tersedia alkes sesuai standar -100% Sumber Daya Manusia (2 nakes dan Kader) - Melaksanakan fungsi sesuai standar Jumlah Kab/Kota yang memiliki 75% Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar dibagi Jumlah total Kab/Kota dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.01.01 - Persentase kab/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar 04.15.01.01 - Persentase kab/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar "" 000822 - Persentase kab/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar KESEHATAN Nasional, Daerah No "" 822 Kesehatan 4.1500000000000003552713678800500929355621337890625 4.15 PP 04.15.01.01 Persentase kab/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar 1008 1008 04.01.109 Persentase kabupaten/kotadengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif persen Persentase Kab/Kota yang minimal 75% Posyandu siklus hidup di wilayahnya telah memiliki status aktif berdasarkan 2 kriteria yaitu - posyandu yang melakukan kegiatan hari buka minimal 8 kali dalam setahun dalam bulan berbeda; - memberikan pelayanan kesehatan minimal untuk ibu hamil, balita, remaja, dewasa, dan lansia Persentase Kab/Kota yang telah memiliki capaian 100% Posyandu memenuhi kriteria aktif di dalam Kab/Kota tersebut dibagi total jumlah Kab/Kota, dikali 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.01.01.02 - Persentase Kab/Kota dengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif 04.15.01.01.02 - Persentase Kab/Kota dengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2001-04-15T00:00:00 04.15.01 KP 04.15.01.01.02 Persentase Kab/Kota dengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif 1009 1009 04.01.110 Persentase Kebutuhan Pelayanan Kesehatan yang Tidak Terpenuhi/ Unmet Need Pelayanan Kesehatan persen Unmet need pelayanan kesehatan atau persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya namun tidak berobat jalan adalah perbandingan antara banyaknya penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya namun tidak berobat jalan dan jumlah penduduk, dinyatakan dalam satuan persen (%). Aktifitas yang dimaksud adalah aktifitas penduduk sehari-hari seperti bekerja, bersekolah atau kegiatan sehari-hari lainnya. Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya tetapi tidak berobat jalan pada waktu tertentu dibagi jumlah total penduduk, dinyatakan dalam persen (%).Rumus: Keterangan:UNPK :Unmet Need Pelayanan Kesehatan.JPKPK : Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya tetapi tidak berobat jalan pada waktu tertentuJP : Jumlah penduduk pada periode waktu yang sama Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan; Status Disabilitas; Kelompok Pengeluaran Parent "" "" "" 3.8.1.(a) - Unmet Need Pelayanan Kesehatan. 000127 - Unmet Need Pelayanan Kesehatan. KESEHATAN Nasional, Daerah No 10410155 "" 127 Kesehatan "" "" "" "" 1010 1010 04.01.111 Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu persen Proporsi kosmetik yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dibandingkan seluruh populasi sampel kosmetik Jumlah sampel kosmetik yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dibagi seluruh populasi sampel kosmetik dikali 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.14.03.01.09 - Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu 04.14.03.01.09 - Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2003-04-14T00:00:00 04.14.03 KP 04.14.03.01.09 Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu 1011 1011 04.01.112 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan persen "Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan, mencakup: 1) Peringatan Kesehatan (Gambar PHW dan keterangan gambar) ; 2) Informasi Kesehatan (a. pernyataan ""mengandung nikotin dan tar'; b. pernyataan ""dilarang menjual atau memberi kepada orang berusia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil""; c. kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi,serta nama dan alamat produsen; dan d. pernyataan ""tidak ada batas aman"" dan ""mengandung lebih dari 7.000 zat kimia serta lebih dari 83 zat penyebab kanker"" untuk produk)" Jumlah label Produk Tembakau dan /atau Rokok Elektronik yang Memenuhi Ketentuan dibagi Jumlah Total Label Produk Tembakau dan /atau Rokok Elektronik yang diawasi melalui sampling) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.13.05.01.08 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan 04.13.05.01.08 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2005-04-13T00:00:00 04.13.05 KP 04.13.05.01.08 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan 1012 1012 04.01.113 Persentase laboratorium kesmas tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya persen Persentase laboratorium tingkat 2-5 yang dikembangkan dan sudah operasional paling lambat per tahun 2028 dan telah memenuhi standar berdasarkan stratanya, dari aspek : 1. SDM Laboratorium 2. Sarana, Prasarana,dan Alat Kesehatan 3. Fungsi labkesmas pelayanan yang dilaksanakan 4. Standar layanan Jumlah laboratorium tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya dan sudah beroperasional paling lambat per tahun 2028 dibagi dengan jumlah laboratorium tingkat 2-5 di seluruh Kab/Kota dan Provinsi yang paling lambat beroperasional hingga 2028 (jumlah labkesmas tingkat 2-5 yang eksisting ditambah dengan jumlah lokus pembangunan baru labkesmas hingga tahun 2028) dikali 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.14.01.01.02 - Persentase laboratorium kesmas tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya 04.14.01.01.02 - Persentase laboratorium kesmas tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2001-04-14T00:00:00 04.14.01 KP 04.14.01.01.02 Persentase laboratorium kesmas tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya 1013 1013 04.01.114 Persentase lanjut usia dengan ketergantungan sedang, berat, dan total mendapatkan perawatan jangka Panjang (PJP) persen Lansia lebih besar sama dengan 60 tahun yang tidak dapat melakukan aktivitas hidup sehari-hari sehingga membutuhkan bantuan orang lain (ketergantungan sedang, berat, total atau ADL=0-11) yang mendapatkan perawatan jangka panjang (PJP) Jumlah lansia yang mendapatkan PJP dibagi jumlah lansia dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.03.03.04 - Persentase lanjut usia dengan ketergantungan sedang, berat, dan total mendapatkan perawatan jangka Panjang (PJP) 04.11.03.03.04 - Persentase lanjut usia dengan ketergantungan sedang, berat, dan total mendapatkan perawatan jangka Panjang (PJP) "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2003-04-11T00:00:00 04.11.03 KP 04.11.03.03.04 Persentase lanjut usia dengan ketergantungan sedang, berat, dan total mendapatkan perawatan jangka Panjang (PJP) 1014 1014 04.01.115 Persentase Lansia yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar persen "Bagian dari populasi lansia yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan usia lanjut sesuai standar minimal satu kali dalam kurun waktu satu tahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi: (1) pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut; (2) pengukuran tekanan darah; (3) pemeriksaan gula darah; (4) pemeriksaan gangguan mental; (5) pemeriksaan gangguan kognitif; (6) pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut; dan (7) anamnesa perilaku berisiko." Jumlah lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi total lansia dikali 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.11.03.03.01 - Persentase lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 04.11.03.03.01 - Persentase lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar "" "000468 - Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 000469 - Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar" KESEHATAN Nasional, Daerah No 10410105 "" 468 Kesehatan 2003-04-11T00:00:00 04.11.03 KP 04.11.03.03.01 Persentase lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 1015 1015 04.01.116 Persentase Obat Bahan Alam yang aman dan bermutu persen Proporsi sampel obat bahan alam yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dibandingkan seluruh populasi sampel obat bahan alam Jumlah sampel obat bahan alam yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dibagi seluruh populasi sampel obat bahan alam dikali 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.14.03.01.07 - Persentase Obat Bahan Alam yang aman dan bermutu 04.14.03.01.07 - Persentase Obat Bahan Alam yang aman dan bermutu "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2003-04-14T00:00:00 04.14.03 KP 04.14.03.01.07 Persentase Obat Bahan Alam yang aman dan bermutu 1016 1016 04.01.117 Persentase Obat yang aman dan bermutu persen Proporsi sampel obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu dibandingkan dengan keseluruhan sampel obat yang diperiksa/disampling berdasarkan analisis risiko Jumlah sampel obat yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dibagi seluruh populasi sampel obat dikali 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.14.03.01.06 - Persentase Obat yang aman dan bermutu 04.14.03.01.06 - Persentase Obat yang aman dan bermutu "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2003-04-14T00:00:00 04.14.03 KP 04.14.03.01.06 Persentase Obat yang aman dan bermutu 1017 1017 04.01.118 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar persen Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000472 - Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar KESEHATAN Daerah No "" 472 Kesehatan "" "" "" "" 1018 1018 04.01.119 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar persen Capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar / Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000474 - Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar KESEHATAN Daerah No "" 474 Kesehatan "" "" "" "" 1019 1019 04.01.120 Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu persen Proporsi pangan industri rumah tangga yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dibandingkan seluruh populasi sampel pangan industri rumah tangga. Jumlah sampel pangan industri rumah tangga yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dibagi seluruh populasi sampel pangan industri rumah tangga dikali 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.14.03.01.05 - Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu 04.14.03.01.05 - Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2003-04-14T00:00:00 04.14.03 KP 04.14.03.01.05 Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu 1020 1020 04.01.121 Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu persen Proporsi pangan olahan yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dibandingkan seluruh populasi sampel pangan olahan Jumlah sampel pangan olahan yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dibagi seluruh populasi sampel pangan olahan dikali 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.14.03.01.04 - Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu 04.14.03.01.04 - Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2003-04-14T00:00:00 04.14.03 KP 04.14.03.01.04 Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu 1021 1021 04.01.122 Persentase Pasien TBC yang memulai Pengobatan (Enrollment TBC) persen Jumlah semua kasus TBC yang memulai pengobatan diantara Jumlah kasus TBC ditemukan yang dilaporkan Jumlah semua kasus TBC yang memulai pengobatan diantara Jumlah kasus TBC ditemukan yang dilaporkan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.13.01.01.04 - Persentase Pasien TBC yang memulai Pengobatan (Enrollment TBC) 04.13.01.01.04 - Persentase Pasien TBC yang memulai Pengobatan (Enrollment TBC) "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2001-04-13T00:00:00 04.13.01 KP 04.13.01.01.04 Persentase Pasien TBC yang memulai Pengobatan (Enrollment TBC) 1022 1022 04.01.123 Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi kejadian luar biasa (KLB) persen "Pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB. Layanan minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko di wilayah berpotensi KLB sebagai bentuk kegiatan kewaspadaan KLB atau pada situasi KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB" "Rasio_Pelayanan_KLB = (Jumlah_Orang_Terdampak_Dan_Berisko_Mendapat_Pelayanan_Kesehatan / Jumlah_Orang_Terdampak_Dan_Berisko_KLB) * 100% Keterangan: Rasio_Pelayanan_KLB : Rasio orang terdampak dan berisiko pada situasi KLB (Kejadian Luar Biasa) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah_Orang_Terdampak_Dan_Berisko_Mendapat_Pelayanan_Kesehatan : Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah_Orang_Terdampak_Dan_Berisko_KLB : Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000747 - Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) KESEHATAN Daerah Yes "" 747 Kesehatan "" "" "" "" 1023 1023 04.01.123.001 "Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi kejadian luar biasa (KLB) provinsi " persen "Pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB. Layanan minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko di wilayah berpotensi KLB sebagai bentuk kegiatan kewaspadaan KLB atau pada situasi KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB" "" Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota Child "" "" "" "" 000358 - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi KESEHATAN Daerah Yes "" 358 Kesehatan "" "" "" "" 1024 1024 04.01.124 Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehetan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana persen Layanan minimal untuk penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi adalah layanan minimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan pada masa darurat bencana "Rasio_Pelayanan_Kesehatan = (Jumlah_Penduduk_Ditargetkan_Pelayanan_Kesehatan / Jumlah_Seluruh_Penduduk_Target_Pelayanan_Kesehatan) * 100% Rasio_Pelayanan_Kesehatan : Rasio penduduk di wilayah yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dalam kurun waktu satu tahun Jumlah_Penduduk_Ditargetkan_Pelayanan_Kesehatan : Jumlah penduduk di wilayah yang ditargetkan mendapatkan pelayanan kesehatan dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dalam kurun waktu satu tahun Jumlah_Seluruh_Penduduk_Target_Pelayanan_Kesehatan : Jumlah seluruh penduduk di wilayah yang menjadi target untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dalam kurun waktu satu tahun" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000357 - Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehetan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana KESEHATAN Daerah No "" 357 Kesehatan "" "" "" "" 1025 1025 04.01.125 Persentase Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar persen Persentase pelayan kesehatan yang memenuhi standar dengan pelayanan yang berkualitas dan ideal dengan memenuhi kebutuhan pasien serta memenuhi pelayanan standar pelayanan minimal (SPM) Kesehatan. "Persentase = (Jumlah fasilitas yang memenuhi standar / Total jumlah fasilitas yang dinilai)×100% Jumlah fasilitas kesehatan yang memenuhi standar adalah jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat rujukan (RS) yang telah terakreditas minimal madya." "" Parent "" 06.05.02.02.02 - Persentase Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar di Ibu Kota Nusantara 06.05.02.02.02 - Persentase Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar di Ibu Kota Nusantara "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2002-06-05T00:00:00 06.05.02 KP 06.05.02.02.02 Persentase Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar di Ibu Kota Nusantara 1026 1026 04.01.126 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar "" Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama "" Parent "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1027 1027 "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota "" "" "" "" persen 000471 - Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KESEHATAN Daerah No "" "" 471.0 Kesehatan "" "" "" "" "" "" 1028 1028 04.01.127 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar persen Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi: 1) Pemeriksaan dan monitoring tekanan darah 2) Edukasi untuk perubahan gaya hidup (diet seimbang, istirahat yang cukup, aktivitas fisik, dan kelola stress) 3) Pengelolaan farmakologis Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmHg dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronis. Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar, dibagi total penderita hipertensi, dikali 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.13.04.01.02 - Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 04.13.04.01.02 - Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar "" 000470 - Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KESEHATAN Nasional, Daerah No "" 470 Kesehatan 2004-04-13T00:00:00 04.13.04 KP 04.13.04.01.02 Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1029 1029 04.01.128 Persentase Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu persen Jumlah penderita baru kusta kering (PB:Pausi Basiler/kuman sedikit) atau kusta basah (MB: MultiBasiler/kuman banyak) dari periode kohort 1 (satu) tahun yang sama yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu (PB menyelesaikan 6 dosis dalam waktu 6-9 bulan/MB menyelesaikan 12 dosis dalam waktu 12-18 bulan) Penyelesaian Pengobatan Kusta Tepat Waktu disebut juga Relapse From Treatment (RFT). RFT dapat dinyatakan setelah dosis dipenuhi tanpa diperlukan pemeriksaan laboratorium. Jumlah penderita kusta baru yang telah RFT rate (PB menyelesaikan pengobatan 6 dosis dalam waktu 6-9 bulan dan MB menyelesaikan pengobatan 12 dosis dalam waktu 12-18 bulan) dibagi seluruh penderita baru pada periode kohort tahun yang sama di kali 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.13.02.01.02 - Persentase Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu 04.13.02.01.02 - Persentase Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2002-04-13T00:00:00 04.13.02 KP 04.13.02.01.02 Persentase Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu 1030 1030 04.01.129 Persentase penduduk dengan literasi kesehatan persen Persentase penduduk yang memiliki skor pemahaman tentang kesehatan (sejauh mana individu dapat menemukan, memahami, dan menggunakan informasi dan layanan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan terkait kesehatan) masayarakat yang melek kesehatan --> skor literasi yang cukup dan sangat baik menggunakan 16 instrumen (HLS,...) dengan skala likert, hasil skor (0-50): - tidak memahami : 0-25 -bermasalah: 25,1-33 - cukup: 33,1-42 - sangat baik: >42,1 Jumlah penduduk dg skor cukup dan sangat baik, dibagi total responden, dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.13.05.01.02 - Persentase penduduk dengan literasi kesehatan 04.13.05.01.02 - Persentase penduduk dengan literasi kesehatan "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2005-04-13T00:00:00 04.13.05 KP 04.13.05.01.02 Persentase penduduk dengan literasi kesehatan 1031 1031 04.01.130 Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia persen Proporsi jumlah penerima pemeriksaan kesehatan gratis utk skrining prioritas kelompok lanjut usia >=60 tahun terhadap total populasi kelompok lanjut usia >=60 tahun pada tahun berjalan. Skrining pada kelompok lanjut usia adalah Skrining Telinga, Mata, Gigi, Jiwa, Gizi, Tekanan Darah, Diabetes Melitus Tuberkulosis, Kebugaran, Merokok, Stroke, Jantung dan Ginjal (untuk penderita HT dan DM), Kanker Leher Rahin dan Payudara (untuk wanita), Kanker Paru, Kanker Usus Besar, PPOK, Osteoporosis, dan Geriatri serta Skrining Hepatitis B,C dan Sirosis untuk kelompok risiko Jumlah penerima paket pemeriksaan kesehatan gratis untuk skrining prioritas kelompok lanjut usia >=60 tahun , dibagi total populasi kelompok lanjut usia >=60 tahun lalu dikalikan 100%. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.04.01.06 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia 04.11.04.01.06 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2004-04-11T00:00:00 04.11.04 KP 04.11.04.01.06 Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia 1032 1032 04.01.131 Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia pra skeolah persen Proporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis minimal skrining pertumbuhan tes daya dengar dan test daya lihat untuk kelompok usia balita dan anak usia pra sekolah terhadap total penduduk kelompok usia balita dan anak usia pra sekolah Skrining pada kelompok usia balita dan anak usia pra sekolah adalah Skrining Pertumbuhan, Perkembangan, Mata, Telinga, Gigi, dan Tuberkulosis, serta Skrining Hepatitis B,C dan Sirosis untuk kelompok risiko Jumlah penerima paket pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia pra skeolah, dibagi total penduduk kelompok usia balita dan anak usia pra sekolah lalu dikalikan 100%. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.04.01.03 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia pra skeolah 04.11.04.01.03 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia pra skeolah "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2004-04-11T00:00:00 04.11.04 KP 04.11.04.01.03 Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia pra skeolah 1033 1033 04.01.132 Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia bayi baru lahir persen Proporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis minimal 2 jenis skrinning untuk kelompok usia bayi baru lahir terhadap total penduduk kelompok bayi baru lahir Skrining pada kelompok usia bayi baru lahir adalah pengukuran berat badan, pjbk, dan pengambilan sam Jumlah penerima paket pemeriksaan kesehatan gratis minimal 2 jenis skrinning untuk per kelompok bayi baru lahir, dibagi total penduduk kelompok bayi baru lahir lalu dikalikan 100%. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.04.01.02 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia bayi baru lahir 04.11.04.01.02 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia bayi baru lahir "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2004-04-11T00:00:00 04.11.04 KP 04.11.04.01.02 Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia bayi baru lahir 1034 1034 04.01.133 Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa persen Proporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis minimal skrining DM dan hipertensi pada kelompok usia dewasa usia 15-59 tahun terhadap total kelompok usia dewasa usia 15-59 tahun Jumlah penerima paket pemeriksaan kesehatan gratis minimal skrining DM dan hipertensi pada kelompok usia dewasa usia 15-59 tahun, dibagi total penduduk kelompok usia dewasa usia 15-59 tahun lalu dikalikan 100%. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.04.01.05 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa 04.11.04.01.05 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2004-04-11T00:00:00 04.11.04 KP 04.11.04.01.05 Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa 1035 1035 04.01.134 Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja persen Proporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis kelompok usia sekolah dan remaja usia 7 sampai <18 tahun di satuan pendidikan terhadap total kelompok usia sekolah dan remaja usia 7 sampai <18 tahun di satuan pendidikan Catatan (masih dalam pembahasan): Skrining pada kelompok usia sekolah dan remaja adalah Skrining Telinga, Mata, Gigi, Jiwa, Gizi, Tekanan Darah, Tuberkulosis, Kebugaran, Merokok, Anemia Remaja Putri, Thalasemia, Diabetes Melitus (pada ≥ 15 tahun) , serta Skrining Hepatitis B,C dan Sirosis untuk kelompok risiko Jumlah penerima paket pemeriksaan kesehatan gratis per kelompok usia sekolah dan remaja usia 7 sampai <18 tahun di satuan pendidikan, dibagi total penduduk kelompok usia sekolah dan remaja usia 7 sampai <18 tahun di satuan pendidikan lalu dikalikan 100%. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.04.01.04 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja 04.11.04.01.04 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2004-04-11T00:00:00 04.11.04 KP 04.11.04.01.04 Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja 1036 1036 04.01.135 Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat persen Penduduk yg menerapkan perilaku hidup sehat meliputi: aktivitas fisik, cuci tangan, konsumsi buah sayur, tidak merokok, cek TD dan guldar minimal 1 x dalam satu tahun Jumlah masyarakat yang menerapkan hidup sehat, dibagi populasi survei,dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.13.05.01.04 - Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat 04.13.05.01.04 - Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2005-04-13T00:00:00 04.13.05 KP 04.13.05.01.04 Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat 1037 1037 04.01.136 Persentase Penduduk yang Merokok persen Bagian dari populasi penduduk pada kelompok usia tertentu yang merokok. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Jenis Penyakit; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Tingkat Pendidikan; Kelompok Pengeluaran Parent "" "" "" "" "" KESEHATAN Nasional, Daerah Yes 10410119 "" "" "" "" "" "" 1038 1038 04.01.136.001 Persentase merokok pada penduduk 10-21 tahun persen Bagian dari populasi penduduk pada kelompok usia tertentu yang merokok. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Jenis Penyakit; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Tingkat Pendidikan; Kelompok Pengeluaran Child "" 04.13.02.11 - Persentase merokok pada penduduk 10-21 tahun 04.13.02.11 - Persentase merokok pada penduduk 10-21 tahun "" 000820 - Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun KESEHATAN Nasional, Daerah Yes "" 820 Kesehatan 4.12999999999999989341858963598497211933135986328125 4.13 PP 04.13.02.11 Persentase merokok pada penduduk 10-21 tahun 1039 1039 04.01.136.002 Persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun persen Bagian dari populasi penduduk pada kelompok usia tertentu yang merokok. "Rumus: PM10-18 = (JP10-18yM / JP10-18) * 100% Keterangan: PM10-18 = Persentase merokok pada penduduk usia 10–18 tahun JP10-18yM = Jumlah penduduk umur 10–18 tahun yang merokok pada waktu tertentu JP10-18 = Jumlah penduduk umur 10–18 tahun pada periode waktu yang sama" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Jenis Penyakit; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Tingkat Pendidikan; Kelompok Pengeluaran Child "" "" "" 3.4.1.[a] - Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun. 000115 - Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun. KESEHATAN Nasional, Daerah Yes "" 115 Kesehatan "" "" "" "" 1040 1040 04.01.136.003 Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun persen Bagian dari populasi penduduk pada kelompok usia tertentu yang merokok. (Jumlah penduduk umur ≥15 tahun yang merokok selama sebulan terakhir/ Jumlah penduduk umur ≥15 tahun pada periode yang sama) * 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Jenis Penyakit; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Tingkat Pendidikan; Kelompok Pengeluaran Child "" "" "" 3.a.1* - Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun. 000133 - Persentase merokok pada penduduk umur ?15 tahun KESEHATAN Nasional, Daerah Yes "" 133 Kesehatan "" "" "" "" 1041 1041 04.01.136.004 Persentase merokok pada pemuda persen Bagian dari populasi penduduk pada kelompok usia tertentu yang merokok. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Jenis Penyakit; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Tingkat Pendidikan; Kelompok Pengeluaran Child "" 04.18.01.1.3 - Persentase pemuda yang merokok 04.18.01.1.3 - Persentase pemuda yang merokok "" "" KESEHATAN Nasional Yes "" "" "" "" 04.18.01.1.3 Persentase pemuda yang merokok 1042 1042 04.01.137 Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Sensitif Iklim persen Tingkat pengurangan persentase penyakit yang sensitif dengan perubahan iklim dalam suatu periode tertentu % Capaian = (Jumlah Kasus Tahun Berjalan ÷ Estimasi Kasus Tahun Berjalan) × 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 08.03.04.01.01 - Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Sensitif Iklim 08.03.04.01.01 - Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Sensitif Iklim "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2004-08-03T00:00:00 08.03.04 KP 08.03.04.01.01 Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Sensitif Iklim 1043 1043 04.01.138 Persentase penurunan kekosongan (stock out) obat dan vaksin di fasyankes persen Penurunan kekosongan (stock out) obat dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun berjalan dibandingkankan dengan tahun sebelumnya Jumlah temuan kasus kekosongan obat dan vaksin tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah temuan kasus tahun sebelumnya dikali 100. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.14.02.01.02 - Persentase penurunan kekosongan (stock out) obat dan vaksin di fasyankes 04.14.02.01.02 - Persentase penurunan kekosongan (stock out) obat dan vaksin di fasyankes "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2002-04-14T00:00:00 04.14.02 KP 04.14.02.01.02 Persentase penurunan kekosongan (stock out) obat dan vaksin di fasyankes 1044 1044 04.01.139 Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol persen Persentase perempuan usia 30-69 tahun dengan hasil pemeriksaan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi /PAPs sesuai protokol Jumlah perempuan usia 30-69 tahun dengan hasil pemeriksaan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi /PAPs sesuai protokol dibagi dengan pembaginya adalah jumlah perempuan usia 30-69 tahun yang terdeteksi DNA HPV positif Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.13.04.01.03 - Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol 04.13.04.01.03 - Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2004-04-13T00:00:00 04.13.04 KP 04.13.04.01.03 Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol 1045 1045 04.01.140 Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol persen Jumlah perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim berdasarkan hasil skrining, mendapatkan tatalaksana sesuai protokol dibagi dengan jumlah perempuan yang ditemukan dengan lesi pra kanker leher rahim Jumlah perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim berdasarkan hasil skrining, mendapatkan tatalaksana sesuai protokol dibagi dengan jumlah perempuan yang ditemukan dengan lesi pra kanker leher rahim Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.13.04.01.04 - Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol 04.13.04.01.04 - Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2004-04-13T00:00:00 04.13.04 KP 04.13.04.01.04 Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol 1046 1046 04.01.141 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15—49 Proses Kelahiran Anaknya Dilakukan di Fasilitas Kesehatan dan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan persen 1.Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih adalah:perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (memiliki kompetensi kebidanan) dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15- 49 tahun yang pernah melahirkan. Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kompetensi kebidanan, yaitu seperti dokter kandungan, dokter umum, dan bidan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar. 2.Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan adalah:perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan, dinyatakan dengan persentase. Fasilitas kesehatan seperti, rumah sakit, rumah sakit bersalin, klinik/bidan praktek swasta/ praktek dokter, dan puskesmas/pustu/ polindes. 1.Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (memiliki kompetensi kebidanan) dibagi jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan pada periode waktu yang sama dandinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus:Keterangan:P Salinakes: Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatihJPMoTK:Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dalam dua tahun terakhirJPM15-49 :Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam dua tahun terakhir2.Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dibagi jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan pada periode waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus:Keterangan:P Salifaskes:Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatanJPSalifaskes:Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatanJPM15-49:Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan pada periode waktu yang sama Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan; Status Disabilitas; Kelompok Pengeluaran; Tingkat Pendidikan Terakhir Ibu Parent "" "" "" 3.1.2* - Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan. "000103 - Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga (b) di fasilitas kesehatan. 000464 - Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan" KESEHATAN Nasional, Daerah No 10410136 "" 103 Kesehatan "" "" "" "" 1047 1047 04.01.142 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15—49 Proses Kelahiran Anaknya Dilakukan di Fasilitas Kesehatan dan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Sesuai Standar persen Persentase ibu yang bersalin di fasilitas kesehatan di suatu wilayah pada kurun waktu yang tertentu sesuai standar (sesuai SPM) Persalinan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh tim paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Medis dan 2 (dua) orang Tenaga Kesehatan. Dalam hal terdapat keterbatasan akses persalinan di fasyankes sebagaimana dimaksud di atas, persalinan tanpa komplikasi dapat dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang Tenaga Kesehatan, yang terdiri atas bidan dan perawat atau 2 (dua) orang bidan Fasyankes mencakup: FKTP: puskes, klinik pratama, praktik mandiri Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan FKRTL: RS, klinik utama, praktik mandiri Tenaga Medis Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dibagi jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan pada periode waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). PSalifaskes = (JPSalifaskes/JP15-49)**100% Keterangan : P Salifaskes = Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan JP Salifaskes = Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan JPM15-49 = Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan pada periode waktu yang sama Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.01.01.01 - Persentase persalinan di fasyankes 04.11.01.01.01 - Persentase persalinan di fasyankes "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2001-04-11T00:00:00 04.11.01 KP 04.11.01.01.01 Persentase persalinan di fasyankes 1048 1048 04.01.143 Persentase pertumbuhan belanja kesehatan dari sektor publik persen Persentase pertumbuhan belanja Kesehatan dari sektor publik (Kemkes, KL lain, Pemda, Asuransi kesehatan sosial) Pengeluaran Kesehatan dari sektor publik tahun ini dikurang tahun sebelumnya dibagi pengeluaran sektor publik tahun sebelumnya dikali 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.04.01.05 - Persentase pertumbuhan belanja kesehatan dari sektor publik 04.15.04.01.05 - Persentase pertumbuhan belanja kesehatan dari sektor publik "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2004-04-15T00:00:00 04.15.04 KP 04.15.04.01.05 Persentase pertumbuhan belanja kesehatan dari sektor publik 1049 1049 04.01.144 Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah persen Pintu masuk negara (pelabuhan/ bandar udara/PLBN) maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pemeriksan terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dalam rangka deteksi dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah dibagi dengan seluruh pintu masuk negara maupun pelabuhan/ bandara domestik Jumlah Pintu masuk negara (pelabuhan/ bandar udara/PLBN) maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pemeriksan terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dalam rangka deteksi dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah dibagi dengan seluruh pintu masuk negara maupun pelabuhan/ bandara domestik *100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.14.01.01.03 - Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah 04.14.01.01.03 - Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2001-04-14T00:00:00 04.14.01 KP 04.14.01.01.03 Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah 1050 1050 04.01.145 Persentase pintu masuk yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah persen Indikator ini mengukur persentase pintu masuk negara (seperti bandara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas darat) yang memiliki kapasitas inti untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons penyakit menular serta faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah. Kapasitas inti ini mencakup infrastruktur, sumber daya manusia, prosedur operasional standar, dan sistem surveilans yang efektif sesuai dengan regulasi kesehatan nasional dan internasional, seperti International Health Regulations (IHR) 2005 Persentase=(Jumlah pintu masuk yang memiliki kapasitas penanggulangan/Total jumlah pintu masuk )×100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.14.01.01.04 - Persentase pintu masuk yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah 04.14.01.01.04 - Persentase pintu masuk yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2001-04-14T00:00:00 04.14.01 KP 04.14.01.01.04 Persentase pintu masuk yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah 1051 1051 04.01.146 Persentase Provinsi dengan Rumah Sakit yang memenuhi kapasitas pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal sesuai standar persen Persentase Provinsi yang memiliki Rumah Sakit Pemerintah Provinsi untuk pelayanan Kesehatan Ibu-Anak (KIA), Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal (KJSU) sesuai standar yang berlaku terkait SPA dan SDM untuk strata minimal utama Jumlah Provinsi yang memiliki Rumah Sakit Pemerintah Provinsi untuk pelayanan Kesehatan Ibu-Anak (KIA), Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal (KJSU) sesuai standar yang berlaku terkait SPA dan SDM untuk strata minimal utama dibagi dengan jumlah total provinsi dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.02.01.01 - Persentase Provinsi dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal sesuai standar 04.15.02.01.01 - Persentase Provinsi dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal sesuai standar "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2002-04-15T00:00:00 04.15.02 KP 04.15.02.01.01 Persentase Provinsi dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal sesuai standar 1052 1052 04.01.147 Persentase Provinsi yang memiliki kualitas data rutin yang baik untuk indikator pembangunan kesehatan persen • Persentase provinsi yang dilakukan penilaian kualitas data rutin terhadap indikator RPJMN 2025-2029 sesuai dengan standar penilaian kualitas data • Parameter penilaian : kelengkapan, konsistensi data, dan keakuratan data (data outlier) Standar Kelengkapan data: ≥ 85%: Kategori Baik 70-84%: Kategori Sedang < 70%: Kategori Kurang Standar Konsistensi Internal Antar Waktu : ≤ ±33%: Konsisten > ±33%: Tidak Konsisten Standar Data Outlier : Ekstrim: Nilai data > 3 standar deviasi dari rata-rata Sedang/moderate: Nilai data 2-3 standar deviasi dari rata-rata • Jumlah indikator yang dipantau merupakan indikator PP dan KP RPJMN yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan • Indikator yang dipantau berdasarkan kesepakatan Bappenas dan Kemenkes yang datanya tersedia Jumlah provinsi yang dilakukan penilaian kualitas data rutin indikator RPJMN 2025-2029 dibagi total provinsi dikali 100. Populasi target 38 Provinsi Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.05.01.02 - Persentase Provinsi yang memiliki kualitas data rutin yang baik untuk indikator pembangunan kesehatan 04.15.05.01.02 - Persentase Provinsi yang memiliki kualitas data rutin yang baik untuk indikator pembangunan kesehatan "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2005-04-15T00:00:00 04.15.05 KP 04.15.05.01.02 Persentase Provinsi yang memiliki kualitas data rutin yang baik untuk indikator pembangunan kesehatan 1053 1053 04.01.148 Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar persen Proporsi Puskesmas teregistrasi dan laik operasional yang memenuhi standar minimal jenis dan jumlah SDMK berdasarkan lingkup pelayanan fasyankes (rawat inap dan non-rawat inap) dan klasifikasi wilayah (perkotaan dan non-perkotaan) untuk RPJMN 2025-2029. Kriteria Puskesmas dengan SDMK memenuhi standar: Puskesmas Non-Rawat Inap: minimal terdapat masing-masing 1 dokter Sp.KKLP/dokter umum, dokter gigi/terapis gigi dan mulut, perawat, bidan, tenaga ahli gizi, tenaga ahli kesehatan masyarakat/kesehatan lingkungan, tenaga teknologi informasi/rekam medik, tenaga keuangan/tata usaha Puskesmas Rawat Inap wilayah perkotaan: minimal terdapat 3 dokter Sp.KKLP/dokter umum, perawat, dan bidan; serta minimal terdapat 1 dokter gigi, apoteker/tenaga kefarmasian, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga ahli gizi, tenaga ahli promosi kesehatan, tenaga ahli kesehatan lingkungan, terapis gigi mulut, tenaga teknologi informasi/rekam medik, tenaga keuangan/tata usaha Puskesmas Rawat Inap wilayah non-perkotaan (pedesaan, terpencil, sangat terpencil): minimal terdapat 2 dokter Sp.KKLP/dokter umum, perawat, dan bidan; serta minimal terdapat 1 dokter gigi/terapis gigi mulut, apoteker/tenaga kefarmasian, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga ahli gizi, tenaga ahli promosi kesehatan, tenaga ahli kesehatan lingkungan, tenaga teknologi informasi/rekam medik, tenaga keuangan/tata usaha Jumlah Puskesmas teregistrasi dan laik operasional sesuai kategori lingkup pelayanan fasyankes dan klasifikasi wilayah yang memenuhi standar kriteria yang ditentukan, dibagi total Puskesmas teregistrasi dan laik operasional pada tahun baseline, lalu dikalikan 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.01.04 - Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar 04.15.01.04 - Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar "" "000774 - Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. 000825 - Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar" KESEHATAN Nasional, Daerah No 10410149 "" 774 Kesehatan 4.1500000000000003552713678800500929355621337890625 4.15 PP 04.15.01.04 Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar 1054 1054 04.01.149 Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) persen Proporsi Puskesmas yang memiliki 1. 90% dari 40 jenis obat esensial; dan 2. 7 jenis vaksin IRL sesuai kebutuhan dibandingkan jumlah seluruh puskesmas Jumlah Puskesmas yang memiliki 90% dari 40 jenis obat esensial dan 7 jenis vaksin IRL sesuai kebutuhan dibagi jumlah seluruh puskesmas dikali 100. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.14.01.05 - Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) 04.14.01.05 - Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) "" 000821 - Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) KESEHATAN Nasional, Daerah No "" 821 Kesehatan 4.13999999999999968025576890795491635799407958984375 4.14 PP 04.14.01.05 Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) 1055 1055 04.01.150 Persentase Puskesmas mampu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) persen Persentase Puskesmas yang mampu melaksanakan Pelayanan KB Metode Jangka Panjang (AKDR dan Implan) dengan kriteria: Mempunyai minimal 2 orang bidan di Puskesmas kompeten melakukan pelayanan KB MKJP (Bidan profesi atau Bidan Vokasi yang sudah punya sertifikat kompetensi pelatihan) Minimal 50% Pustu diwilayah kerja dengan bidan kompeten melakukan pelayanan MKJP (Bidan profesi atau Bidan Vokasi yang sudah punya sertifikat kompetensi pelatihan) Melakukan kajian mandiri kualitas pelayanan kontrasepsi minimal 1 kali setahun Jumlah Puskesmas mampu Pelayanan KB MKJP/ Jumlah Puskesmas di wilayah kerja, dikali 100% "" Parent "" 04.11.03.04.04 - Persentase Puskesmas mampu Pelayanan KB MKJP 04.11.03.04.04 - Persentase Puskesmas mampu Pelayanan KB MKJP "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2003-04-11T00:00:00 04.11.03 KP 04.11.03.04.04 Persentase Puskesmas mampu Pelayanan KB MKJP 1056 1056 04.01.151 Persentase Puskesmas memiliki SPA sesuai standar persen Persentase puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar Unit Populasi: Puskesmas yang teregistrasi dan operasional sampai tahun 2028 Persentase Puskesmas yang memiliki kelengkapan sarana, prasarana, dan alat Kesehatan dalam ASPAK minimal 70% sesuai standar Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.01.01.04 - Persentase Puskesmas memiliki SPA sesuai standar 04.15.01.01.04 - Persentase Puskesmas memiliki SPA sesuai standar "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2001-04-15T00:00:00 04.15.01 KP 04.15.01.01.04 Persentase Puskesmas memiliki SPA sesuai standar 1057 1057 04.01.152 Persentase puskesmas santun lanjut usia persen Puskesmas yang memberikan layanan santun lansia sesuai standar Jumlah puskesmas yang memberikan layanan santun lansia sesuai standar di suatu wilayah dibagi jumlah puskesmas yang ada diwilayah tersebut dikali 100% "" Parent "" 04.11.03.03.02 - Persentase puskesmas santun lansia 04.11.03.03.02 - Persentase puskesmas santun lansia "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2003-04-11T00:00:00 04.11.03 KP 04.11.03.03.02 Persentase puskesmas santun lansia 1058 1058 04.01.153 Persentase puskesmas terakreditasi paripurna persen Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan akreditasi dengan status capaian sertifikat paripurna dari lembaga akreditasi puskesmas dan masih berlaku dalam kurun 2025-2029. Unit populasi: Puskesmas teregistrasi yang paling lambat operasional di tahun 2026 Jumlah Puskesmas yang mendapatkan sertifikat akreditasi paripurna dan masih berlaku dalam kurun 2025-2029 dibagi total populasi puskesmas yang telah teregistrasi dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.01.02 - Persentase puskesmas terakreditasi paripurna 04.15.01.02 - Persentase puskesmas terakreditasi paripurna "" "000775 - Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna 000823 - Presentasi puskesmas terakreditasi paripurna" KESEHATAN Nasional, Daerah No "" 775 Kesehatan 4.1500000000000003552713678800500929355621337890625 4.15 PP 04.15.01.02 Persentase puskesmas terakreditasi paripurna 1059 1059 04.01.154 Persentase Puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak persen Persentase Puskesmas yang telah mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai standar. Unit Populasi: Puskesmas yang teregistrasi dan operasional sampai tahun 2028 Jumlah Puskesmas yang telah mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai standar dibagi dengan total Puskesmas dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.01.01.05 - Persentase Puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak 04.15.01.01.05 - Persentase Puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2001-04-15T00:00:00 04.15.01 KP 04.15.01.01.05 Persentase Puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak 1060 1060 04.01.155 Persentase puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi untuk UBM persen Proporsi puskesmas dengan pelayanan UBM yang memberikan layanan farmakoterapi (pemberian obat dalam rangka berhenti merokok) Jumlah puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi dibagi total puskesmas yang memiliki layanan UBM, dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.13.05.01.07 - Persentase puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi untuk UBM 04.13.05.01.07 - Persentase puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi untuk UBM "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2005-04-13T00:00:00 04.13.05 KP 04.13.05.01.07 Persentase puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi untuk UBM 1061 1061 04.01.156 Persentase puskesmas yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu) persen Persentase Puskesmas yang telah mencapai seluruh target di INM Puskesmas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Unit Populasi: Puskesmas yang teregistrasi dan operasional sampai tahun 2028 Jumlah Puskesmas yang telah mencapai seluruh target INM di Puskesmas dibagi dengan total jumlah Puskesmas yang teregistrasi dan operasional sampai tahun 2028 dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.01.01.03 - Persentase puskesmas yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu) 04.15.01.01.03 - Persentase puskesmas yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu) "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2001-04-15T00:00:00 04.15.01 KP 04.15.01.01.03 Persentase puskesmas yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu) 1062 1062 04.01.157 Persentase Puskesmas yang ramah penyandang disabilitas persen Persentase Puskesmas yang telah ramah penyandang disabilitas sesuai standar. Unit Populasi: Puskesmas yang teregistrasi dan operasional sampai tahun 2028 Persentase Puskesmas yang telah ramah penyandang disabilitas sesuai standar dibagi dengan total Puskesmas dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.01.01.06 - Persentase Puskesmas yang ramah penyandang disabilitas 04.15.01.01.06 - Persentase Puskesmas yang ramah penyandang disabilitas "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2001-04-15T00:00:00 04.15.01 KP 04.15.01.01.06 Persentase Puskesmas yang ramah penyandang disabilitas 1063 1063 04.01.158 Persentase remaja putri yang mengkonsumsi TTD persen % rematri SMP & SMA sederajat yang mengonsumsi TTD sebanyak 1 tablet setiap minggu (total minimal 26 tablet dalam satu tahun) di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah remaja putri SMP & SMA sederajat yang mengonsumsi TTD sebanyak 1 tablet setiap minggu (total minimal 26 tablet dalam satu tahun) di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu, dibagi jumlah sasaran remaja putri SMP & SMA sederajat diwaktu yang sama, dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.03.01.01 - Persentase remaja putri yang mengkonsumsi TTD 04.11.03.01.01 - Persentase remaja putri yang mengkonsumsi TTD "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2003-04-11T00:00:00 04.11.03 KP 04.11.03.01.01 Persentase remaja putri yang mengkonsumsi TTD 1064 1064 04.01.159 Persentase Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar persen Persentase RS Pemerintah Daerah yang telah memenuhi standar ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) minimal 80% berdasarkan data ASPAK Jumlah RS Pemerintah Daerah yang memenuhi standar SPA dibagi total RS Kab/Kota dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.02.01.06 - Persentase RS Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar 04.15.02.01.06 - Persentase RS Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2002-04-15T00:00:00 04.15.02 KP 04.15.02.01.06 Persentase RS Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar 1065 1065 04.01.160 Persentase Rumah Sakit Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar persen Proporsi RS milik Pemerintah Pusat dan Daerah teregistrasi dan laik operasional yang memenuhi standar minimal 7 jenis dokter spesialis (Sp.A, Sp.B, Sp.OG, Sp.PD, Sp.An, Sp.Rad, Sp.PK) dan minimal 1 jenis dokter spesialis layanan unggulan tambahan sesuai dengan jenis pelayanan unggulan pada RS Pengampu Pelayanan KJSU-KIA. Jumlah RS teregistrasi dan laik operasional memenuhi standar kriteria yang ditentukan, dibagi total RS teregistrasi dan laik operasional pada tahun baseline, lalu dikalikan 100%. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.01.05 - Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar 04.15.01.05 - Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar "" 000826 - Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar KESEHATAN Nasional, Daerah No "" 826 Kesehatan 4.1500000000000003552713678800500929355621337890625 4.15 PP 04.15.01.05 Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar 1066 1066 04.01.161 Persentase Rumah Sakit Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar persen Persentase RS pemerintah yang telah memenuhi standar ketenagaan minimal, yaitu memiliki jenis dan jumlah tenaga medis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Standar ini ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap RS memiliki tenaga medis yang kompeten dan memadai guna memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.​ "Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana = (Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama) * 100%" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000684 - Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar. KESEHATAN Daerah No "" 684 Kesehatan "" "" "" "" 1067 1067 04.01.162 Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna persen Persentase Rumah Sakit pemerintah (K/L, TNI/Polri, dan daerah) yang telah melaksanakan akreditasi dengan status capaian minimal sertifikat paripurna dari lembaga akreditasi rumah sakit dan masih berlaku dalam kurun 2025-2029 Jumlah Rumah Sakit pemerintah (K/L, TNI/Polri, dan daerah) yang mendapatkan sertifikat akreditasi paripurna dan masih berlaku dalam kurun 2025-2029 dibagi total populasi RS Pemerintah (RS yang memiliki izin operasional maksimal tahun 2027) dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.01.03 - Persentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna 04.15.01.03 - Persentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna "" 000824 - Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna KESEHATAN Nasional, Daerah No "" 824 Kesehatan 4.1500000000000003552713678800500929355621337890625 4.15 PP 04.15.01.03 Persentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna 1068 1068 04.01.163 Persentase Rumah Sakit Pemerintah yang patuh memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standar persen RS Pemerintah yang memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standar >= 80%. Yang termasuk RS Pemerintah adalah RSVK/L, RS milik pemda Prov/Kab/Kota. Pemberian antibiotik sistemik adalah pemberian antibiotik sesuai dengan antibiogram (peta kuman) dan/atau PPK (Panduan praktik klinis) yang ditetapkan RS Jumlah RS Pemerintah yang memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standar >= 80% dibagi jumlah seluruh RS Pemerintah t-1 dikali 100. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.14.01.07 - Persentase RS Pemerintah yang patuh memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standar 04.14.01.07 - Persentase RS Pemerintah yang patuh memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standar "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 4.13999999999999968025576890795491635799407958984375 4.14 PP 04.14.01.07 Persentase RS Pemerintah yang patuh memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standar 1069 1069 04.01.164 Persentase Rumah Sakit Rujukan yang terakreditasi persen Mengukur tingkat rumah sakit rujukan yang telah memiliki akreditasi. Persentase RS Rujukan terakreditasi adalah ukuran yang menunjukkan proporsi rumah sakit rujukan yang telah mendapatkan akreditasi dari badan akreditasi resmi. Akreditasi ini menunjukkan bahwa rumah sakit tersebut telah memenuhi standar tertentu dalam hal kualitas dan keselamatan layanan kesehatan yang ditetapkan oleh badan akreditasi "Rasio_RS_Terakreditasi = (Jumlah_RS_Rujukan_Terakreditasi / Jumlah_RS_Provinsi) * 100% Keterangan: Rasio_RS_Terakreditasi : Persentase rumah sakit rujukan provinsi yang telah terakreditasi Jumlah_RS_Rujukan_Terakreditasi : Jumlah rumah sakit rujukan provinsi yang sudah memperoleh akreditasi Jumlah_RS_Provinsi : Jumlah total rumah sakit di provinsi " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "" KESEHATAN Daerah Yes "" Kesehatan "" "" "" "" 1070 1070 04.01.164.001 Persentase Rumah Sakit Rujukan tingkat Provinsi yang terakreditasi persen Mengukur tingkat rumah sakit rujukan yang telah memiliki akreditasi. Persentase RS Rujukan terakreditasi adalah ukuran yang menunjukkan proporsi rumah sakit rujukan yang telah mendapatkan akreditasi dari badan akreditasi resmi. Akreditasi ini menunjukkan bahwa rumah sakit tersebut telah memenuhi standar tertentu dalam hal kualitas dan keselamatan layanan kesehatan yang ditetapkan oleh badan akreditasi "" Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" "" "" "" 000356 - Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi KESEHATAN Daerah Yes "" 356 Kesehatan "" "" "" "" 1071 1071 04.01.164.002 Persentase Rumah Sakit Rujukan tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi persen Mengukur tingkat rumah sakit rujukan yang telah memiliki akreditasi. Persentase RS Rujukan terakreditasi adalah ukuran yang menunjukkan proporsi rumah sakit rujukan yang telah mendapatkan akreditasi dari badan akreditasi resmi. Akreditasi ini menunjukkan bahwa rumah sakit tersebut telah memenuhi standar tertentu dalam hal kualitas dan keselamatan layanan kesehatan yang ditetapkan oleh badan akreditasi "" Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota Child "" "" "" "" 000462 - Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi KESEHATAN Daerah Yes "" 462 Kesehatan "" "" "" "" 1072 1072 04.01.165 Persentase Rumah Sakit terakreditasi paripurna persen Tingkatan Paripurna menandakan seluruh bab telah mendapat nilai minimal 80% dan merupakan pencapaian tertinggi dalam akreditasi rumah sakit, di mana rumah sakit telah berhasil mencapai keunggulan dalam setiap aspek pelayanan. Keunggulan ini mencakup penerapan metode pengobatan terkini, perawatan pasien yang personal, dan pemenuhan kebutuhan kesehatan secara holistik. Rumah sakit Paripurna tidak hanya memberikan perawatan medis, tetapi juga menekankan aspek pelayanan yang memuaskan dan mendukung kebutuhan individu pasien. Persentase Terakreditasi Paripurna = (Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna / Total Jumlah Rumah Sakit) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000685 - Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna KESEHATAN Daerah No "" 685 Kesehatan "" "" "" "" 1073 1073 04.01.166 Persentase Rumah Sakit yang memberikan layanan geriatri terpadu persen RS yang memberikan layanan kesehatan bagi lansia sesuai konsep pelayanan geriatric dengan tim terpadu (interdisiplin) Jumlah RS yang memberikan pelayanan geriatri terpadu dibagi total RS x 100% "" Parent "" 04.11.03.03.03 - Persentase RS yang memberikan layanan geriatri terpadu 04.11.03.03.03 - Persentase RS yang memberikan layanan geriatri terpadu "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2003-04-11T00:00:00 04.11.03 KP 04.11.03.03.03 Persentase RS yang memberikan layanan geriatri terpadu 1074 1074 04.01.167 Persentase Rumah Sakit yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu) persen "Persentase Rumah Sakit yang telah mencapai seluruh target Indikator Nasional Mutu di Rumah Sakit " "Jumlah rumah sakit Pemerintah (Kemenkes, KL Lain dan Pemda) yang telah mencapai seluruh target INM di rumah sakit dibagi dengan total jumlah rumah sakit Pemerintah yang telah teregistrasi maksimal tahun 2027, dikali 100% " Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.02.01.03 - Persentase RS yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu) 04.15.02.01.03 - Persentase RS yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu) "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2002-04-15T00:00:00 04.15.02 KP 04.15.02.01.03 Persentase RS yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu) 1075 1075 04.01.168 Persentase Rumah Sakit yang mengimplementasikan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) persen "Persentase Rumah Sakit : - Memiliki Tim Pengendalian Resistensi Antimikroba - Memiliki Program Pengendalian Resistensi Antimikroba - Melaporkan implementasi Program Pengendalian Resistensi Antimikroba kepada Kementerian Kesehatan" Jumlah RS yang mengimplementasikan PPRA dibagi jumlah seluruh RS t-1 dikali 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.14.02.01.04 - Persentase RS yang mengimplementasikan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) 04.14.02.01.04 - Persentase RS yang mengimplementasikan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2002-04-14T00:00:00 04.14.02 KP 04.14.02.01.04 Persentase RS yang mengimplementasikan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) 1076 1076 04.01.169 Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman persen Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikeloa secara aman diukur dengan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak (improved basic drinking water source), lokasi sumber berada di dalam atau halaman rumah, tersedia setiap diperlukan dan kuaitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.Pencatatan indikator dilakukan melalui pendekatan 5 (lima) tingkatan (ladder) akses, yaitu (1) akses tidak tersedia, (2) akses tidak layak, (3) akses layak terbatas, (4) akses layak dasar, dan (5) akses aman. Pendekatan tersebut dijabarkan sebagai berikut: (1) Akses tidak tersedia adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi) secara langsung tanpa pengolahan. (2) Akses tidak layak adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air yang berasal dari sumur tidak terlindung dan/atau mata air tidak terlindung. (3) Akses layak terbatas adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak dengan waktu pengambilan air lebih dari 30 menit. (4) Akses layak dasar adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak dengan waktu pengambilan 30 menit atau kurang. (5) Akses aman adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak, lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap dibutuhkan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum.Sumber air minum layak adalah jika rumah tangga menggunakan sumber air minum utama berupa ledeng, perpipaan, perpipaan eceran, kran halaman, hidran umum, air terlindungi, dan penampungan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindungi, dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan atau air isi ulang, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindungi meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air terindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adaah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan air minum yang dikelola secara aman pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya pada periode yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus:Pelayanan Air Minum Yang Dikelola Secara Aman (Layak)Keterangan:PAMSA :Persentase rumah tangga yang menggunakan pelayanan air minum yang dikelola secara aman, berlokasi di dalam atau di halaman rumah, dan air tersedia sepanjang tahunJRTAMSA : Jumlah rumah tangga yang menggunakan pelayanan air minum yang dikelola secara aman, berlokasi di dalam atau di halaman rumah, dan air tersedia sepanjang tahunJRT:Jumlah rumah tangga seluruhnya Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Kelompok Pengeluaran; Jenis Kelamin Kepala Keluarga Parent "" 02.12.02.01 - Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (%) 02.12.02.01 - Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (%) 6.1.1* - Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman. "000167 - Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman. 000667 - Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)" KESEHATAN Nasional, Daerah No 10710063 "" 167 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2.12000000000000010658141036401502788066864013671875 2.12 PP 02.12.02.01 Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (%) 1077 1077 04.01.170 Persentase Sediaan farmasi aman dan bermutu persen Proporsi sediaan farmasi yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dibandingkan seluruh sediaan farmasi yang menjadi sampel Jumlah sampel sediaan farmasi yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dibagi seluruh sampel sediaan farmasi dikali 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.14.01.06 - Persentase Sediaan farmasi aman dan bermutu 04.14.01.06 - Persentase Sediaan farmasi aman dan bermutu "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 4.13999999999999968025576890795491635799407958984375 4.14 PP 04.14.01.06 Persentase Sediaan farmasi aman dan bermutu 1078 1078 04.01.171 Persentase sistem informasi Kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional persen Persentase sistem informasi kesehatan yang telah diintegrasikan dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional (secara kumulatif) Jumlah sistem informasi kesehatan yang telah diintegrasikan dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional dibagi dengan jumlah seluruh system informasi kesehatan (secara kumulatif) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.05.01.03 - Persentase sistem informasi data Kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional 04.15.05.01.03 - Persentase sistem informasi Kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2005-04-15T00:00:00 04.15.05 KP 04.15.05.01.03 Persentase sistem informasi data Kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional 1079 1079 04.01.172 Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan persen Proporsi SDM Kesehatan (tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan) terdaftar dalam Sistem Satu Sehat SDMK yang mengikuti dan menyelesaikan pelatihan, workshop, dan hands on bidang kesehatan (kumulatif) Jumlah SDMK (tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan) teregistrasi pada sistem Satu Sehat SDMK yang mengikuti dan telah menyelesaikan pelatihan dibagi dengan total SDMK teregistrasi pada sistem Satu Sehat SDMK. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.03.01.04 - Persentase SDMK yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan 04.15.03.01.04 - Persentase SDMK yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2003-04-15T00:00:00 04.15.03 KP 04.15.03.01.04 Persentase SDMK yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan 1080 1080 04.01.173 Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu persen Proporsi suplemen kesehatan yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dibandingkan seluruh populasi sampel suplemen kesehatan Jumlah sampel suplemen kesehatan yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dibagi seluruh populasi sampel suplemen kesehatan dikali 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.14.03.01.08 - Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu 04.14.03.01.08 - Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2003-04-14T00:00:00 04.14.03 KP 04.14.03.01.08 Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu 1081 1081 04.01.174 Persentase unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan kader kesehatan sesuai standar persen Persentase Unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan yang telah memiliki jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan dan kader kesehatan sesuai standar (2 nakes dan kader) Jumlah unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan yang yang telah memiliki tenaga kesehatan dan kader kesehatan sesuai standar (2 nakes dan kader), dibagi total jumlah Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan , dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.01.01.01 - Persentase unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan kader kesehatan sesuai standar 04.15.01.01.01 - Persentase unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan kader kesehatan sesuai standar "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2001-04-15T00:00:00 04.15.01 KP 04.15.01.01.01 Persentase unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan kader kesehatan sesuai standar 1082 1082 04.01.175 Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil Berumur 15— 49 Tahun persen Anemia adalah suatu kondisi yang menunjukkan jumlah sel darah merah atau kapasitas sel darah merah membawa oksigen tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Ibu hamil anemia adalah ibu hamil dengan kadar Hb 11,0 g/dl yang diperiksa pada saat kunjungan pertama (K1). Ibu hamil dengan anemia memiliki risiko lebih tinggi melahirkan bayi dengan anemia defisiensi besi yang bisa bertahan sepanjang usia awal anak dan menghambat pertumbuhan sel-sel otak anak serta sel- sel tubuh lainnya, yang mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan (Pedoman Program Pemberian Dan Pemantauan Mutu Tablet Tambah Darah Untuk Ibu Hamil). Prevalensi ibu hamil anemia adalah jumlah ibu hamil anemia di suatu wilayah pada periode tertentu dibagi dengan jumlah seluruh ibu hamil yang diperiksa di suatu wilayah pada periode tertentu dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus:Keterangan:PIHA: Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15- 49 tahunJIHA: Ibu hamil usia 15-49 dengan anemia di suatu wilayah pada periode waktu tertentuJIHP: Ibu hamil usia 15-49 tahun yang diperiksa di suatu wilayah pada periode waktu tertentu Wilayah Administrasi: Nasional; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan; Status Pekerjaan Parent "" 04.11.01.01.07 - Persentase anemia pada ibu hamil 04.11.01.01.07 - Persentase anemia pada ibu hamil 2.2.3* - Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun. 000091 - Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun. KESEHATAN Nasional, Daerah No 10410158 "" 91 Kesehatan 2001-04-11T00:00:00 04.11.01 KP 04.11.01.01.07 Persentase anemia pada ibu hamil 1083 1083 04.01.176 Prevalensi depresi di umur ≥15 tahun persen Prevalensi depresi di umur ≥15 tahun adalah perbandingan antara jumlah ART umur 15 tahun ke atas yang saat ini mengalami gangguan depresi dibagi jumlah seluruh ART berumur ≥ 15 tahun Jumlah ART umur 15 tahun ke atas yang saat ini mengalami gangguan depresi (menurut MINI) dibagi jumlah seluruh ART berumur ≥ 15 tahun, dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.13.01.09 - Prevalensi depresi di umur ≥15 tahun 04.13.01.09 - Prevalensi depresi di umur ≥15 tahun "" 000819 - Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun KESEHATAN Nasional, Daerah No "" 819 Kesehatan 4.12999999999999989341858963598497211933135986328125 4.13 PP 04.13.01.09 Prevalensi depresi di umur ≥15 tahun 1084 1084 04.01.177 Prevalensi Obesitas pada Penduduk Berumur 18 Tahun ke Atas persen Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun adalah persentase jumlah penduduk umur ≥18 tahun dengan hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥25. Jumlah penduduk umur ≥18 tahun yang hasil pengukuran IMT ≥25, dibagi dengan jumlah penduduk umur ≥18 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus: Keterangan:PObes: Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahunJP≥18yObes:Jumlah penduduk umur ≥18 tahun yang hasil pengukuran IMT ≥25 pada waktu tertentuJP≥18:Jumlah penduduk umur ≥18 tahun pada periode waktu yang sama Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan; Status Pekerjaan; Kelompok Pengeluaran Parent "" 04.13.02.10 - Prevalensi obesitas >18 tahun 04.13.02.10 - Prevalensi obesitas >18 tahun 3.4.1.[c] - Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun. "000828 - Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun 000117 - Prevalensi obesitas pada penduduk umur ?18 tahun." KESEHATAN Nasional, Daerah No "" 828 Kesehatan 4.12999999999999989341858963598497211933135986328125 4.13 PP 04.13.02.10 Prevalensi obesitas >18 tahun 1085 1085 04.01.178 Prevalensi remaja putri anemia persen Cakupan anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang memiliki kadar hemoglobin <12 g/dL [(Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang memiliki kadar hemoglobin <12 g/dL)/(jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang diskrining Hb x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.01.04 - Prevalensi remaja putri anemia 04.11.01.04 - Prevalensi remaja putri anemia "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 4.11000000000000031974423109204508364200592041015625 4.11 PP 04.11.01.04 Prevalensi remaja putri anemia 1086 1086 04.01.179 Prevalensi tekanan darah tinggi persen Prevalensi tekanan darah tinggi adalah perbandingan jumlah penduduk umur ≥18 tahun dengan hasil pengukuran tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan / atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg. Jumlah penduduk umur ≥18 tahun yang dilakukan pengukuran tekanan darah dengan hasil pengukuran tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg dibagi dengan jumlah penduduk umur ≥18 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus: Keterangan:PTDT : Prevalensi tekanan darah tinggiJP≥18yTDT :Jumlah penduduk umur ≥18 tahun yang dilakukan pengukuran tekanan darah dengan tekanan darah sistolik ≥140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik ≥90 mmHg pada waktu tertentuJP≥18:Jumlah penduduk umur ≥18 tahun pada periode waktu yang sama Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin Parent "" 04.13.01.07 - Persentase Hipertensi dalam Pengendalian 04.13.01.07 - Persentase Hipertensi dalam Pengendalian 3.4.1.[b] - Prevalensi tekanan darah tinggi. 000116 - Prevalensi tekanan darah tinggi. KESEHATAN Nasional, Daerah No 10410163 "" 116 Kesehatan 4.12999999999999989341858963598497211933135986328125 4.13 PP 04.13.01.07 Persentase Hipertensi dalam Pengendalian 1087 1087 04.01.180 Prevalensi Tengkes/ Stunting pada Balita persen Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek: Zscore < -3,0 b. Pendek: Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0 Cara perhitungan (1) (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Keterangan PAB(5) P stunting : Prevalensi anak balita yang menderita pendek (stunting) JAB(5 )P stunting : Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (2) (2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Keterangan PAB(5) SP stunting : Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (stunting) JAB(5) SP stunting : Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (3) Prevalensi stunting = PAB(5) P + PAB(5) SP Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan; Status Pekerjaan; Kelompok Pengeluaran Parent 2b - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) 04.11.01.03 - Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) 04.11.01.03 - Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) 2.2.1* - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. "000011 - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 000817 - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)" KESEHATAN Nasional, Daerah No 10410162 "" 11 Kesehatan 4.11000000000000031974423109204508364200592041015625 4.11 PP 04.11.01.03 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) 1088 1088 04.01.181 Prevalensi Wasting pada Balita persen Wasting (kurus) adalah kondisi kurang gizi akut yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO 2005 digunakan pada balita. Berikut adalah standart dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010:■Sangat Kurus : Zscore -3,0■Kurus : Zscore ≥- 3,0 s/d Zscore -2,0 Cara perhitungan kurus/wasting (1):(1)Jumlah anak balita yang menderita kurus dibagi dengan jumlah anak balita dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus:Keterangan:PAB(5) K wasting : Prevalensi anak balita yang menderita kurus (wasting)JAB(5) K wasting : Jumlah anak balita yang menderita kurus (wasting) pada waktu tertentuJAB(5) :Jumlah seluruh anak balita pada periode waktu yang samaCara perhitungan kurus/wasting (2):(2)Jumlah anak balita yang menderita sangat kurus dibagi dengan jumlah anak balita dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus:Keterangan:PAB(5)SK wasting: Prevalensi anak balita yang menderita sangat kurus (wasting)JAB(5) SK wasting:Jumlah anak balita yang menderita sangat kurus (wasting)pada waktu tertentuJAB(5): Jumlah seluruh anak balita pada periode waktu yang sama Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan; Status Pekerjaan; Kelompok Pengeluaran Parent "" 04.11.02.02.01 - Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita 04.11.02.02.01 - Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita 2.2.2* - Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. 000089 - Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. KESEHATAN Nasional, Daerah No 10410164 "" 89 Kesehatan 2002-04-11T00:00:00 04.11.02 KP 04.11.02.02.01 Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita 1089 1089 04.01.182 Proporsi jenis alkes yang dapat diproduksi dalam negeri persen Persentase jenis alat kesehatan sesuai kebutuhan yang ditargetkan yang dipenuhi melalui produk dalam negeri dalam jangka waktu tertentu Jumlah total jenis alat kesehatan yang diproduksi secara dalam negeri /Jumlah alat Kesehatan yang ditargetkan untuk diproduksi dalam negeri * 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.01.14.01.02 - Proporsi jenis alkes yang dapat diproduksi dalam negeri 05.01.14.01.02 - Proporsi jenis alkes yang dapat diproduksi dalam negeri "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2014-05-01T00:00:00 05.01.14 KP 05.01.14.01.02 Proporsi jenis alkes yang dapat diproduksi dalam negeri 1090 1090 04.01.183 Proporsi jenis obat (termasuk vaksin dan produk biologi) yang dapat diproduksi dalam negeri persen - Proporsi jenis obat termasuk produk biologi dan vaksin dengan pemenuhan melalui produk dalam negeri yang ditargetkan dalam jangka waktu tertentu - Produk dalam negeri untuk obat adalah obat yang diproduksi menggunakan bahan baku produksi dalam negeri. Produk biologi dan vaksin dalam negeri adalah produk yang diproduksi di dalam negeri minimum dari tahap fill and finish. Jumlah total jenis obat (termasuk produk biologi dan vaksin) yang diproduksi dalam negeri/ Jumlah jenis obat (termasuk produk biologi dan vaksin) sesuai kebutuhan yang ditargetkan x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.01.11.01.02 - Proporsi jenis obat (termasuk vaksin dan produk biologi) yang dapat diproduksi dalam negeri 05.01.11.01.02 - Proporsi jenis obat (termasuk vaksin dan produk biologi) yang dapat diproduksi dalam negeri "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2011-05-01T00:00:00 05.01.11 KP 05.01.11.01.02 Proporsi jenis obat (termasuk vaksin dan produk biologi) yang dapat diproduksi dalam negeri 1091 1091 04.01.184 Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru persen Proporsi kasus kusta baru anak (<15 tahun) yang ditemukan pada periode 1 tahun Jumlah kasus kusta baru pada anak usia < 15 tahun dibagi jumlah kasus baru kusta yang ditemukan pada periode yang sama dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.13.02.01.03 - Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru 04.13.02.01.03 - Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2002-04-13T00:00:00 04.13.02 KP 04.13.02.01.03 Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru 1092 1092 04.01.185 Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas persen Persentase Penderita Kusta baru tanpa disabilitas (disabilitas tingkat 0) di antara total Penderita Kusta baru yang ditemukan di suatu wilayah dalam periode waktu yang sama Jumlah kasus kusta baru tanpa disabilitas (disabilitas tingkat 0) dibagi dengan jumlah kasus kusta baru yang ditemukan dalam periode yang sama dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.13.02.01.01 - Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas 04.13.02.01.01 - Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2002-04-13T00:00:00 04.13.02 KP 04.13.02.01.01 Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas 1093 1093 04.01.186 Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup persen Aktivitas fisik cukup adalah aktivitas masyarakat yang mencakup aktivitas fisik sedang (dilakukan selama >5 hari dalam seminggu dengan rata-rata lama aktivitas tersebut >150 menit dalam seminggu (atau >30 menit per hari)) dan berat (dilaksanakan selama >3 hari per minggu dan MET minute per minggu >1500) yang mencakup kegiatan sehari-hari (gabungan saat bekerja atau di rumah, waktu senggang dan transportasi, olahraga, dll) dalam jumlah hari per minggu dan jumlah menit per hari, yang ditanyakan pada ART umur 10 tahun ke atas Jumlah anggota rumah tangga >= 10 tahun dengan aktivitas fisik sedang atau berat dibagi semua anggota rumah tangga .= 10 tahun Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.13.05.01.01 - Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup 04.13.05.01.01 - Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2005-04-13T00:00:00 04.13.05 KP 04.13.05.01.01 Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup 1094 1094 04.01.187 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan persen Perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup terakhir dalam 2 tahun dan proses melahirkan terakhirnya tidak di fasilitas kesehatan dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup terakhir dalam 2 tahun. MTF= a/b Keterangan: a: jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup terakhir dalam dua tahun dan proses melahirkan terakhirnya tidak di fasilitas kesehatan b: jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup terakhir dalam dua tahun. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.19.01.01 - Proporsi perempuan kawin/pernah kawin 15-49 tahun yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan 04.19.01.01 - Proporsi perempuan kawin/pernah kawin 15-49 tahun yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 4.19000000000000039079850466805510222911834716796875 4.19 PP 04.19.01.01 Proporsi perempuan kawin/pernah kawin 15-49 tahun yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan 1095 1095 04.01.188 Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan persen Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial/BPJS) dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40% terbawah/ pendapatan terendah).Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibayar oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan.Perlindungan sosial meliputi:1.Jumlah alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah untuk kesehatan melalui jaminan sosial (PBI); dibagi dengan total APBN2.Jumlah alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah untuk bantuan sosial (PKH, Program Indonesia Pintar/ PIP, Rastra/Raskin/bantuan pangan non tunai, KPS) dibagi dengan total APBN. Alokasi dan realisasi dana tersebut datanya diperoleh dari DJA Kementerian Keuangan web: anggaran. depkeu.go.id. Peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (BPJS) dibagi dengan jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40% terbawah/ pendapatan terendah) dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus:Keterangan:PBPJS: Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (BPJS)JBPJS: Jumlah peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (BPJS)JP40: Jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40% terbawah/pendapatan terendah) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Umur/Usia Parent "" "" "" 1.3.1.[a] - Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. 000077 - Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. KESEHATAN Nasional, Daerah No "" 77 Kesehatan "" "" "" "" 1096 1096 04.01.189 Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan persen Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan. Dua ambang batas digunakan untuk mendefinisikan “pengeluaran rumah tangga besar untuk kesehatan”: lebih besar dari 10% dan lebih besar dari 25% total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan. Indikator ini dihitung berdasarkan rasio antara total pengeluaran Rumah tangga untuk kesehatan (numerator) dan total pengeluaran rumah tangga atau total pendapatan rumah tangga (denominator). Pengeluaranrumahtanggauntukkesehatan didefinisikan sebagai setiap pengeluaran yang terjadi pada saat penggunaan layanan untuk mendapatkan semua jenis perawatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitasi, paliatif atau perawatan jangka panjang) termasuk semua obat-obatan, vaksin dan sediaan farmasi lainnya serta semua produk kesehatan, dari semua jenis penyedia dan untuk semua anggota rumah tangga. Pengeluaran kesehatan ini secara langsung dibayar menggunakan pendapatan rumah tangga (termasuk pengiriman uang), tabungan atau pinjaman tetapi tidak termasuk penggantian pembayaran oleh pihak ketiga. Dengan demikian, akses terhadap pelayanan kesehatan terbatas pada pelayanan yang mampu dibayar sendiri, tanpa bantuan dari orang lain di luar rumah tangga tersebut dan semata-mata berdasarkan pada kemauan dan kemampuan rumah tangga untuk membayar. Berdasarkan klasifikasi pembiayaan kesehatan the international Classification for Health Accounts (ICHA), pembayaran pelayanan kesehatan secara langsung disebut pembayaran Out-Of-Pocket (OOP). Pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan dengan OOP merupakan sumber pembiayaan yang paling tidak equitable dalam sistem kesehatan. Komponen pengeluaran Rumah tangga untuk kesehatan harus konsisten dengan the UN Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP) komponen 06 (devisi kesehatan), yang terdiri atas obat-obatan dan jasa medis (06.1), pelayanan rawat Jalan (06.2) dan pelayanan rawat inap (06.3). Pengeluaran rumah tangga dan pendapatan rumah tangga merupakan ukuran dari kesejahteraan moneter. Pengeluaran rumah tangga merupakan proxy dari pendapatan yang merupakan ukuran kemampuan ekonomi jangka panjang suatu rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga adalah seluruh uang yang digunakan untuk membeli barang dan jasa untuk kebutuhan Rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Informasi tentang pengeluaran rumah tangga biasanya dikumpulkan melalui survey rumah tangga. Pendapatan Rumah tangga adalah seluruh disposable income rumah tangga, yang terdiri atas total pendapatan (setelah dikurangi pajak), gaji pokok dan denda. Total pendapatan umumnya terdiri dari pendapatan dari pekerjaan, pendapatan dari properti, pendapatan dari produksi rumah tangga untuk konsumsi sendiri, transfer yang diterima baik dalam bentuk uang maupun barang, serta transfer yang diterima dalam bentuk layanan Rata-rata jumlah penduduk tertimbang dengan dengan pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan yang besar sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan dihitung dengan rumus sebagai berikut:Rumus:Keterangan:di mana i menunjukkan satu rumah tangga, 1 () adalah fungsi indikator yang mengambil nilai 1 jika benar, dan 0 jika salah, mi sesuai dengan jumlah anggota rumah tangga i, wi sesuai dengan berat sampel rumah tangga i, τ adalah ambang batas yang mengidentifikasi pengeluaran rumah tangga besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total konsumsi atau pendapatan rumah tangga (yaitu 10% dan 25%). Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Umur/Usia; Kelompok Pengeluaran; Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga Parent "" "" "" 3.8.2* - Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan. 000128 - Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan. KESEHATAN Nasional, Daerah No "" 128 Kesehatan "" "" "" "" 1097 1097 04.01.190 Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional persen 1. Cakupan vaksin yang mengandung DPT (dosis ke -3): Persentase bayi yang menerima 3 dosis vaksin DPT pada tahun tertentu.2. Cakupan campak (dosis kedua): Persentase anak yang menerima dua dosis vaksin campak yang sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan secara nasional melalui layanan imunisasi rutin pada tahun tertentu.3.Cakupan vaksi konjugat pneumokus/PCV (dosis terakhir dalam jadwal): Persentase bayi yang menerima vaksin konjugasi pneumokokus yang direkomendasikan secara nasional pada tahun tertentu. Masing-masing indikator dilaporkan secara terpisah. Metode perhitungan cakupan imunisasi menggunakan pengembangan estimasi dari WHO dan UNICEF tahun 2000.Rumus Cakupan DPT3:Keterangan:Cakupan DPT3:Persentase bayi yang menerima 3 dosis vaksin DPT pada tahun tertentuJavaksinDPT3:Jumlah anak usia 12-23 bulan yang pernah mendapat vaksinasi DPT dosis ketigaJa12-23: Total jumlah anak usia 12-23 bulanRumus Cakupan Campak2:Keterangan:Cakupan Campak2:Persentase anak yang menerima dua dosis vaksin campak yang sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan pada tahun tertentuJavaksinCampak2:Jumlah anak usia 24-36 bulan yang pernah mendapat vaksinasi Campak dosis keduaJa24-36: Total jumlah anak usia 24-36 bulanRumus Cakupan PCV2:Keterangan:Cakupan PCV2:Persentase bayi yang menerima vaksin konjugasi pneumokokus yang direkomendasikan secara nasional pada tahun tertentuJavaksinPCV2:Jumlah anak usia 12-23 bulan yang pernah mendapat vaksinasi PCV dosis keduaJa12-23: Total jumlah anak usia 12-23 bulan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Kelompok Pengeluaran; Pekerjaan; Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga Parent "" "" "" 3.b.1* - Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional. 000134 - Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional. KESEHATAN Nasional, Daerah No "" 134 Kesehatan "" "" "" "" 1098 1098 04.01.191 Rasio daya tampung Rumah Sakit rujukan persen Perbandingan antara jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit rujukan dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Tujuannya adalah untuk menilai kecukupan fasilitas rawat inap dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. "Rasio_Daya_Tampung_RS = (Jumlah_Daya_Tampung_Rumah_Sakit_Rujukan / Jumlah_Penduduk_Provinsi) * 100% Keterangan: Rasio_Daya_Tampung_RS : Rasio daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh provinsi terhadap jumlah penduduk Jumlah_Daya_Tampung_Rumah_Sakit_Rujukan : Total kapasitas daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh provinsi Jumlah_Penduduk_Provinsi : Jumlah total penduduk di provinsi " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000355 - Rasio daya tampung rumah sakit rujukan KESEHATAN Daerah No "" 355 Kesehatan "" "" "" "" 1099 1099 04.01.192 Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk "" Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara kapasitas tempat tidur yang tersedia di rumah sakit dan jumlah penduduk yang dilayani oleh rumah sakit tersebut. Rasio ini mengukur seberapa banyak jumlah penduduk yang dapat dilayani oleh kapasitas tempat tidur rumah sakit yang ada. Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan / Jumlah penduduk di kabupaten/kota * 100% "" Parent "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1100 1100 "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota "" "" "" "" persen 000461 - Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk KESEHATAN Daerah No "" "" 461.0 Kesehatan "" "" "" "" "" "" 1101 1101 04.01.193 Rasio dokter spesialis "" Proporsi dokter spesialis teregistrasi per 1000 penduduk Jumlah dokter spesialis teregistrasi dibagi dengan total penduduk pada periode perhitungan, lalu dikalikan 1000 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.03.01.03 - Rasio dokter spesialis 04.15.03.01.03 - Rasio dokter spesialis "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2003-04-15T00:00:00 04.15.03 KP 04.15.03.01.03 Rasio dokter spesialis 1102 1102 04.01.194 Rata-rata Konsumsi Alkohol Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas per Kapita liter per kapita Jumlah minuman keras/beralkohol (liter per kapita 15 tahun keatas) yang dikonsumsi oleh penduduk umur ≥15 tahun adalah perbandingan antara jumlah minuman keras/beralkohol (liter) yang dikonsumsi penduduk umur ≥15 tahun dalam setahun terakhir dengan jumlah penduduk umur ≥15 tahun, dinyatakan dalam liter per kapita. Minuman mengandung alkohol meliputi bir dan minuman keras lainnya seperti anggur, vodka, dan sebagainya. Jumlah minuman mengandung alkohol (liter) yang dikonsumsi oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam setahun terakhir dibagi jumlah seluruh penduduk umur≥15 tahun dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus: Keterangan:KA : Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhirJAyKP15 :Jumlah minuman mengandung alkohol (liter) yang dikonsumsi oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam setahun terakhirJP15:Jumlah seluruh penduduk umur ≥15 tahun Wilayah Administrasi: Nasional; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Kelompok Pengeluaran Parent "" "" "" 3.5.2.(a) - Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir. 000121 - Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ? 15 tahun dalam satu tahun terakhir. KESEHATAN Nasional, Daerah No 10410165 "" 121 Kesehatan "" "" "" "" 1103 1103 04.01.195 Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan persen Persentase atribut dari 13 kapasitas inti yang telah dicapai pada kurun waktu tertentu. Ke-13 kapasitas inti ini meliputi: (1) Undang-undang, kebijakan, dan pembiayaan nasional; (2) Koordinasi dan komunikasi Titik Fokus Nasional; (3) Pengawasan; (4) Tanggapan; (5) Kesiapan; (6) Komunikasi risiko; (7) Sumber Daya Manusia; (8) Laboratorium; (9) Tempat masuk; (10) Peristiwa zoonosis; (11) Keamanan pangan; (12) Peristiwa kimia; (13) Darurat nuklir. Status dari kapasitas inti dibagi dalam 4 level, yaitu: level 1: prasyarat (level dasar); Level 1: input dan proses; Level 2: output dan hasil; Level 3: tambahan. Jawaban ‘ya’ untuk level 1 dan 2 dibagi dengan total pertanyaan level 1 dan 2 untuk tiap kapasitas inti dan dinyatakan dalam persentase.Rumus: Keterangan:RegIHR :Persentase atribut dari 13 kapasitas inti yang telah dicapai pada kurun waktu tertentuJPoinYa : Jumlah jawaban “Ya” untuk level 1 dan 2JPertanyaan : Total pertanyaan level 1 dan 2 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 3.d.1* - Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan. 000138 - Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan. KESEHATAN Nasional, Daerah No "" 138 Kesehatan "" "" "" "" 1104 1104 04.01.196 Tingkat Insiden Hepatitis B "" Hepatitis B dan C adalah adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus Hepatitis B dan C yang dapat menimbulkan peradangan hati akut atau menahun, dan dapat berlanjut menjadi sirosis atau kanker hati. VHB 100 kali lebih infeksius dibanding dengan virus HIV. Penularan dapat secara vertikal dari ibu kepada bayi, dan horizontal dari individu berisiko kepada individu lain. Risiko tertinggi yang dapat menimbulkan kronisitas seperti sirosis dan kanker hati jika terjadi penularan pada perinatal. Pengendalian penyakit Hepatitis B dan C akan sangat efektif bila dilakukan pemutusan dan pencegahan penularan serta pengobatan pada kelompok berisiko. Kelompok berisiko yang dimaksud adalah ibu hamil, petugas kesehatan, mahasiswa/pelajar kesehatan, perempuan penjaja seks, penasun, waria, LSL/Gay, warga binaan penjara, pasien klinik IMS, orang dengan terinveksi HIV, penderita cuci darah, keluarga yang tinggal serumah dengan penderita hepatitis B dan C, dan orang dengan riwayat keluarga terinfeksi hepatitis B dan C. Penyakit Hepatitis B dan C pada tahap awal seringkali tidak memiliki gejala yang khas sehingga perlu dilakukan deteksi dini pada kelompok berisiko. Besaran masalah Hepatitis B di Indonesia dapat diketahui salah satunya melalui insiden hepatitis B per 100.000 penduduk yang menggambarkan jumlah kasus infeksi baru Hepatitis B pada periode waktu tertentu pada kelompok penduduk yang berisiko pada periode yang sama. Jumlah kasus infeksi baru Hepatitis B pada periode waktu tertentu dibagi jumlah penduduk yang berisiko pada periode yang sama dan dikali 100.000.Rumus:Keterangan:InsidenHepB: Insiden hepatitis B per 100.000 pendudukJIHepB: Jumlah kasus infeksi baru Hepatitis B pada periode waktu tertentuJPrisk: Jumlah jumlah penduduk yang berisiko pada periode yang sama Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" 3.3.4* - Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk. 000110 - Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk. KESEHATAN Nasional, Daerah No 10410210 "" 110 Kesehatan "" "" "" "" 1105 1105 04.01.197 Tingkat Insiden Tuberkulosis (TB) kasus perseratus ribu penduduk Jumlah kasus tuberkulosis baru dan kambuh yang muncul selama periode waktu tertentu per 100.000 penduduk Jumlah semua kasus tuberkulosis baru dan kambuh pada waktu tertentu dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama kemudian dikali 100.000 Keterangan: ITB: Insidensi tuberkulosis per 100.000 penduduk JKTB: Jumlah kasus tuberkulosis baru dan kambuh pada waktu tertentu JP: Jumlah penduduk pada periode waktu yang sama Wilayah Administrasi: Nasional; Jenis Kelamin; Umur/Usia Parent 3 - Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 04.13.01.01 - Insidensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) 04.13.01.01 - Insidensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) 3.3.2* - Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. "000107 - Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. 000875 - Insidensi Tuberkulosis" KESEHATAN Nasional, Daerah No 10410170 "" 107 Kesehatan 4.12999999999999989341858963598497211933135986328125 4.13 PP 04.13.01.01 Insidensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) 1106 1106 04.01.198 Tingkat kepuasan publik atas layanan Jaminan Kesehatan Nasional persen Proporsi peserta yang puas atas layanan JKN berdasarkan hasil survei kepuasan Jumlah keseluruhan nilai kepuasan peserta survei atas layanan JKN dibagi dengan jumlah seluruh peserta survei (indeks) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.04.01.03 - Tingkat kepuasan publik atas layanan Jaminan Kesehatan Nasional 04.15.04.01.03 - Tingkat kepuasan publik atas layanan Jaminan Kesehatan Nasional "" "" KESEHATAN Nasional No "" "" 2004-04-15T00:00:00 04.15.04 KP 04.15.04.01.03 Tingkat kepuasan publik atas layanan Jaminan Kesehatan Nasional 1107 1107 04.01.199 Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) tahun Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat table kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent 1 - Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 04.02.01 - Usia Harapan Hidup (UHH) 04.02.01 - Usia Harapan Hidup (UHH) "" "000009 - Usia Harapan Hidup (UHH) 000921 - Umur Harapan Hidup" KESEHATAN Nasional, Daerah No 10410187 "" 9 Kesehatan 4 4.0 PN 04.02.01 Usia Harapan Hidup (UHH) 1108 1108 04.01.200 Indeks Keluarga Sehat - Alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan keluarga berdasarkan 12 indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. IKS ini membantu mengidentifikasi keluarga yang tergolong sehat, pra-sehat, atau tidak sehat, dan menjadi dasar dalam intervensi program kesehatan keluarga. IKS = (Jumlah Indikator yang Terpenuhi / Jumlah Seluruh Indikator) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000892 - Indeks Keluarga Sehat KESEHATAN Daerah No "" 892 Kesehatan "" "" "" "" 1109 1109 04.01.201 Jumlah fasilitasi lembaga posyandu dalam pelaksanaan 6 bidang Standar Pelanan Minimal (SPM) lembaga 1.500 Lembaga Posyandu yang tertata dan mampu melaksanakan fungsinya "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001185 - Jumlah fasilitasi lembaga posyandu dalam pelaksanaan 6 bidang SPM KESEHATAN Daerah No "" 1185 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa "" "" "" "" 1110 1110 04.01.202 Persentase Cakupan Sediaan Farmasi persen Persentase cakupan sediaan farmasi mengacu pada proporsi ketersediaan dan penggunaan berbagai jenis produk farmasi, seperti obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik, dalam suatu populasi atau area tertentu. Cakupan ini bisa dilihat dari berbagai aspek, termasuk ketersediaan obat di fasilitas kesehatan, produksi dalam negeri, serta pengawasan iklan dan produksi pangan fortifikasi. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000924 - Persentase Cakupan Sediaan Farmasi KESEHATAN Daerah No "" 924 Kesehatan "" "" "" "" 1111 1111 04.01.203 Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman persen Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketersediaan, distribusi, serta pengawasan terhadap produk farmasi, alat kesehatan, dan pangan yang memenuhi standar di suatu wilayah dalam periode tertentu. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001170 - Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman KESEHATAN Daerah No "" 1170 Kesehatan "" "" "" "" 1112 1112 04.01.204 Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan persen Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan, baik melalui edukasi, pemberdayaan komunitas, maupun partisipasi dalam program kesehatan Persentase Masyarakat yang Diberdayakan = (Jumlah individu/kelompok yang diberdayakan / Total populasi yang menjadi target) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000925 - Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan KESEHATAN Daerah No "" 925 Kesehatan "" "" "" "" 1113 1113 04.01.205 Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi persen Akreditasi adalah proses penilaian eksternal oleh lembaga independen yang kompeten untuk menilai apakah fasilitas pelayanan kesehatan memenuhi standar yang ditetapkan. Tujuannya adalah memastikan mutu pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, dan peningkatan kinerja fasilitas kesehatan secara berkesinambungan. Persentase Pelayanan Kesehatan Terakreditasi = (Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi / Total Fasilitas Kesehatan yang Dievaluasi) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000926 - Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi KESEHATAN Daerah No "" 926 Kesehatan "" "" "" "" 1114 1114 04.01.206 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan persen Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pertumbuhan atau peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas tenaga kesehatan dalam periode tertentu. Persentase Peningkatan Kompetensi = (Jumlah SDM yang Mengalami Peningkatan Kompetensi / Total SDM yang Dievaluasi) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000923 - Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan KESEHATAN Daerah No "" 923 Kesehatan "" "" "" "" 1115 1115 04.02.001 Indeks kesejahteraan sosial untuk penduduk lanjut usia persen Perhitungan keberfungsian sosial untuk penduduk lanjut usia, yang menilai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri serta terdiri dari tiga dimensi aspek: kebutuhan dasar, peranan sosial, dan kemandirian ekonomi Total dari tiga indikator (kebutuhan dasar, peranan sosial, dan kemandirian ekonomi) "" Parent "" 04.20.01.01 - Indeks kesejahteraan sosial untuk penduduk lanjut usia 04.20.01.01 - Indeks kesejahteraan sosial untuk penduduk lanjut usia "" "" SOSIAL Nasional No "" "" 4.20000000000000017763568394002504646778106689453125 4.2 PP 04.20.01.01 Indeks kesejahteraan sosial untuk penduduk lanjut usia 1116 1116 04.02.002 Indeks kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas persen Perhitungan keberfungsian sosial untuk penduduk penyandang disabilitas, yang menilai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri serta terdiri dari tiga dimensi aspek: kebutuhan dasar, peranan sosial, dan kemandirian ekonomi Total dari tiga indikator (kebutuhan dasar, peranan sosial, dan kemandirian ekonomi) "" Parent "" 04.20.01.02 - Indeks kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas 04.20.01.02 - Indeks kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas "" "" SOSIAL Nasional No "" "" 4.20000000000000017763568394002504646778106689453125 4.2 PP 04.20.01.02 Indeks kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas 1117 1117 04.02.003 Jumlah desa yang memanfaatkan Data Regsosek desa jumlah total desa yang telah menggunakan data dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk berbagai keperluan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program sosial dan ekonomi. Regsosek sendiri adalah suatu sistem yang menyediakan data terkait kondisi sosial dan ekonomi penduduk, yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas dalam pengelolaan bantuan sosial, program pembangunan, dan kebijakan lainnya. "Proporsi Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek = (Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek / Jumlah Total Desa) * 100% Keterangan: Jumlah Total Desa adalah keseluruhan jumlah desa yang ada dalam wilayah yang dihitung." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000659 - Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek SOSIAL Daerah No "" 659 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa "" "" "" "" 1118 1118 04.02.004 Jumlah gangguan pada layanan dasar akibat bencana persen Kerusakan pada infrastruktur vital dan jumlah gangguan pada layanan dasar akibat bencana mengacu pada dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa bencana terhadap infrastruktur kunci dan layanan masyarakat yang esensial. Infrastruktur vital termasuk fasilitas publik yang sangat dibutuhkan seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, jalan raya, jembatan, dan infrastruktur lain yang mendukung fungsi dasar masyarakat. Kerusakan pada infrastruktur vital mencakup kerusakan fisik atau gangguan operasional yang menghambat kemampuan infrastruktur tersebut untuk memberikan layanan dasar yang penting bagi masyarakat, sementara jumlah gangguan pada layanan dasar merujuk pada tingkat gangguan atau terhentinya layanan-layanan tersebut sebagai akibat langsung dari bencana. Data yang dihasilkan atau diharapkan dalam indikator ini meliputi jumlah kerusakan fasilitas, di antaranya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, transportasi/jalan/jembatan, yang disebabkan oleh bencana. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Fasilitas Parent "" "" "" 11.5.3* - (a) Kerusakan pada infrastruktur vital dan (b) jumlah gangguan pada layanan dasar, akibat bencana. 000242 - (a) Kerusakan pada infrastruktur vital dan (b) jumlah gangguan pada layanan dasar, akibat bencana SOSIAL Nasional, Daerah No "" 242 Perumahan Dan Kawasan Permukiman "" "" "" "" 1119 1119 04.02.005 Jumlah kebijakan peningkatan kualitas program dan manfaat Jaminan Sosial secara inklusif rekomendasi kebijakan Kebijakan pelaksanaan jaminan sosial oleh Dewan Jaminan Sosial (DJSN) di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) untuk mendukung penguatan program dan manfaat Jaminan Sosial Nasional yang inklusif. Inklusif didefinisikan berpihak pada sektor informal dan kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, miskin, dan perempuan Jumlah kebijakan yang dirumuskan oleh Dewan Jaminan Sosial (DJSN) Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 06.02.02.01.03 - Jumlah kebijakan peningkatan kualitas program dan manfaat Jaminan Sosial secara inklusif 06.02.02.01.03 - Jumlah kebijakan peningkatan kualitas program dan manfaat Jaminan Sosial secara inklusif "" "" SOSIAL Nasional No "" "" 2002-06-02T00:00:00 06.02.02 KP 06.02.02.01.03 Jumlah kebijakan peningkatan kualitas program dan manfaat Jaminan Sosial secara inklusif 1120 1120 04.02.006 Jumlah keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan keluarga Indikator ini mengukur jumlah keluarga miskin yang menerima perlindungan sosial dan berhasil keluar dari kategori miskin berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait dalam suatu periode tertentu. "TGP_keluarga = K_graduasi Keterangan: TGP_keluarga = Jumlah keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang keluar dari kategori miskin (satuan: keluarga). K_graduasi = Jumlah keluarga penerima perlindungan sosial yang tidak lagi dikategorikan sebagai miskin dalam periode tertentu." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 06.02.01.03 - Jumlah keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan "06.02.01.03 - Jumlah keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan " "" 000545 - Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan SOSIAL Nasional, Daerah No "" 545 Sosial 6.019999999999999573674358543939888477325439453125 6.02 PP 06.02.01.03 Jumlah keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan 1121 1121 04.02.007 Jumlah keluarga penerima kartu kesejahteraan yang tergraduasi sejahtera jiwa per tahun Penerima bantuan sosial (PKH/Sembako/KIS/KIP) yang berhasil meningkat kesejahteraannya setelah menerima bantuan sosial. Indikator ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program bantuan sosial dalam mendorong kemandirian dan keberlanjutan hidup penerima manfaat. Jumlah penerima bantuan sosial yang tergraduasi sejahtera Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 06.02.01.01.03 - Jumlah keluarga penerima kartu kesejahteraan yang tergraduasi sejahtera 06.02.01.01.03 - Jumlah keluarga penerima kartu kesejahteraan yang tergraduasi sejahtera "" "" SOSIAL Nasional No "" "" 2001-06-02T00:00:00 06.02.01 KP 06.02.01.01.03 Jumlah keluarga penerima kartu kesejahteraan yang tergraduasi sejahtera 1122 1122 04.02.008 Jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) juta jiwa Jumlah peserta JKN yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat berdasarkan data kerentanan Jumlah peserta JKN yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat berdasarkan data kerentanan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.04.01.02 - Jumlah kepesertaan segmen PBI 04.15.04.01.02 - Jumlah kepesertaan segmen PBI "" "" SOSIAL Nasional No "" "" 2004-04-15T00:00:00 04.15.04 KP 04.15.04.01.02 Jumlah kepesertaan segmen PBI 1123 1123 04.02.009 Jumlah Korban Bencana orang Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana).Jumlah korban meninggal adalah jumlah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana.Jumlah korban hilang adalah jumlah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana.Jumlah korban terdampak (luka dan pengungsi) adalah jumlah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya.Korban terdampak yang dihitung merupakan korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/ sakit dan pengungsi. Korban luka/sakit adalah orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap. Pengungsi adalah orang/ sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.Data korban jiwa akibat bencana yang saat ini disediakan oleh Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) diklasifikasikan kedalam 3 kelompok, yaitu:a.meninggal dan hilang (meninggal dan hilang masih menjadi 1 klasifikasi)b.Luka – lukac.Menderita dan mengungsi. "Cara Perhitungan Korban Meninggal:Jumlah korban meninggal akibat bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000 dan dinyatakan dengan satuan orang.Rumus:Keterangan:JKMSR: Jumlah korban meninggal per 100.000 orangJKM: Jumlah korban meninggal akibat bencana JP: Jumlah pendudukCara Perhitungan Korban Hilang:Jumlah korban hilang akibat bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000 dan dinyatakan dengan satuan orang.Rumus:Keterangan:JKHSR : Jumlah korban hilang per 100.000 orang JKH : Jumlah korban hilang akibat bencana JKH : Jumlah pendudukCara PerhitunganKorban Terluka:Jumlah korban terluka akibat bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000 dan dinyatakan dengan satuan orang.Rumus:Keterangan:JKLSR : Jumlah korban mengungsi per 100.000 orangJKU : Jumlah korban mengungsi akibat bencana JP : Jumlah pendudukCara Korban Mengungsi:Jumlah korban terluka akibat bencana dibagi jumlahpenduduk pada periode yang sama dikali 100.000 dan dinyatakan dengan satuan orang.Rumus:Keterangan:JKUSR : Jumlah korban mengungsi per 100.000 orangJKU : Jumlah korban mengungsi akibat bencana JP : Jumlah penduduk " Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Bencana Parent "" "" "" "1.5.1* - Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. 11.5.1* - Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang." 000081 - Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. SOSIAL Nasional, Daerah No 31010048 "" 81 Sosial "" "" "" "" 1124 1124 04.02.010 Jumlah Korban Bencana Hidrometeorologi orang Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana). Jumlah korban meninggal adalah jumlah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana (Perka BNPB No. 8/2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan). Jumlah korban hilang adalah jumlah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana (Perka BNPB No. 8/2011). Jumlah korban terdampak adalah jumlah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/ atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya (Perka BNPB No. 8/2011). Korban terdampak yang dihitung merupakan korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/ sakit dan pengungsi. Korban luka/ sakit adalah orang yang mengalami luka- luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana (Perka BNPB No. 8/2011). Cara Perhitungan Korban Meninggal Akibat Bencana Hidrometeorologi: Jumlah korban meninggal akibat bencana hidrometeorologi dibagi dengan jumlah penduduk dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang. Rumus: Keterangan: JKMSR : Jumlah korban meninggal per 100.000 orang JKM : Jumlah korban meninggal akibat bencana hidrometeorologi JP : Jumlah penduduk Cara Perhitungan Korban Hilang Akibat Bencana Hidrometeorologi: Jumlah korban hilang akibat bencana hidrometeorologi dibagi dengan jumlah penduduk dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang. Rumus: Keterangan: JKHSR : Jumlah korban hilang per 100.000 orang JKH : Jumlah korban hilang akibat bencana hidrometeorologi JP : Jumlah penduduk Cara Perhitungan Korban Terluka Akibat Bencana Hidrometeorologi: Jumlah korban terluka akibat bencana hidrometeorologi dibagi dengan jumlah penduduk dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang. Rumus Korban Terluka Akibat Bencana Hidrometeorologi: Keterangan: JKLSR : Jumlah korban terluka per 100.000 orang JKL : Jumlah korban terluka akibat bencana hidrometeorologi JP : Jumlah penduduk Cara Perhitungan Korban Mengungsi Akibat Bencana Hidrometeorologi: Jumlah korban mengungsi akibat bencana hidrometeorologi dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang. Rumus: Keterangan: JKUSR : Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang JKU : Jumlah korban mengungsi akibat bencana hidrometeorologi JP : Jumlah penduduk Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Bencana Parent "" "" "" 13.1.1.(a) - Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang. 000267 - Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang SOSIAL Nasional, Daerah No "" 267 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1125 1125 04.02.011 Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Meningkat Pendapatannya orang Jumlah individu atau kelompok yang menerima manfaat dari program atau kebijakan tertentu dan mengalami peningkatan pendapatan sebagai dampak dari program tersebut. Menjumlahkan jumlah Penerima Manfaat yang mengalami peningkatan pendapatan dalam periode tertentu Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000632 - Jumlah PM yang Meningkat Pendapatannya SOSIAL Daerah No "" 632 Sosial "" "" "" "" 1126 1126 04.02.012 Jumlah penerima manfaat Kartu Usaha Afirmatif yang berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan jiwa per tahun Jumlah penerima manfaat Kartu Usaha Afirmatif yang berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan per tahun anggaran Definisi berdasarkan ICLS 17 Pekerja di sektor formal didefinisikan sebagai (1) pekerja yang bekerja di instansi pemerintah/negeri/lembaga/organisasi internasional/lembaga nonptofit/BUMN/BUMD/CV/PT dll/koperasi (2) bekerja di usaha lainnya yang memiliki pembukuan lengkap Pekerja formal adalah (1) tenaga kerja dengan status berusaha (kode 1/2/3) dengan pencatatan/pembukuan keuangan lengkap, atau (2) tenaga kerja dengan status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai/pekerja bebas (kode 4/5/6) yang memiliki jaminan sosial dari pemberi kerja atau memiliki kontrak PKWT & PKWTT, atau mendapatkan cuti tahunan/cuti sakit yang tidak dipotong upah/gaji. Jumlah penerima Kartu Usaha Afirmatif yang berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 06.03.02.01.01 - Jumlah penerima manfaat Kartu Usaha Afirmatif yang berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan 06.03.02.01.01 - Jumlah penerima manfaat Kartu Usaha Afirmatif yang berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan "" "" SOSIAL Nasional No "" "" 2002-06-03T00:00:00 06.03.02 KP 06.03.02.01.01 Jumlah penerima manfaat Kartu Usaha Afirmatif yang berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan 1127 1127 04.02.013 Jumlah SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ASN dan NON ASN yang Mengikuti Sertifikasi orang 1. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. 2. Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. 3. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan. 4. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 5. Relawan adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan berdasarkan kesukarelaan. 6. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada Pekerja Sosial setelah lulus uji kompetensi. "SDM_sertifikasi = ASN_sertifikasi + NONASN_sertifikasi Keterangan: SDM_sertifikasi = Jumlah total SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang mengikuti sertifikasi (orang). ASN_sertifikasi = Jumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) yang mengikuti sertifikasi (orang). NONASN_sertifikasi = Jumlah tenaga NON-ASN (misalnya pekerja sosial, relawan, pendamping sosial) yang mengikuti sertifikasi (orang)." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000616 - SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ASN dan NON ASN yang Mengikuti Sertifikasi SOSIAL Daerah No "" 616 Sosial "" "" "" "" 1128 1128 04.02.014 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana orang a) Jumlah Warga Negara: Ini merujuk pada total populasi warga negara yang berada di suatu wilayah. b) Layanan Penyelamatan dan Evakuasi: Ini merujuk pada layanan yang diberikan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000491 - Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana SOSIAL Daerah No "" 491 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1129 1129 04.02.015 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Mengikuti Proses Akreditasi lembaga 1. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 2. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 3. Akreditasi adalah penetapan tingkat kelayakan dan standardisasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang didasarkan pada penilaian program, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, dan hasil pelayanan kesejahteraan sosial. "L_akreditasi = LKS_akreditasi + PSKS_akreditasi Keterangan: L_akreditasi = Jumlah total lembaga yang mengikuti proses akreditasi (satuan: lembaga). LKS_akreditasi = Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang mengikuti proses akreditasi (lembaga). PSKS_akreditasi = Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kelembagaan yang mengikuti proses akreditasi (lembaga)." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000617 - Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Mengikuti Proses Akreditasi SOSIAL Daerah No "" 617 Sosial "" "" "" "" 1130 1130 04.02.016 Mobilitas Penduduk Lanjut Usia persen Ukuran kemudahan lansia untuk melakukan perjalanan "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.03.07 - Mobilitas Penduduk Lanjut Usia 04.03.07 - Mobilitas Penduduk Lanjut Usia "" "" SOSIAL Nasional No "" "" 4 4.0 PN 04.03.07 Mobilitas Penduduk Lanjut Usia 1131 1131 04.02.017 Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas persen Proporsi Penyandang disabilitas yang tidak mengalami kesulitan dalam berjalan/naik tangga dan/atau menggerakkan/menggunakan tangan dan jari Jumlah Penyandang disabilitas yang tidak mengalami kesulitan dalam berjalan/naik tangga dan/atau menggerakkan/menggunakan tangan dan jari dibagi dengan Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Sedang-Berat Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.03.08 - Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas 04.03.08 - Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas "" "" SOSIAL Nasional No "" "" 4 4.0 PN 04.03.08 Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas 1132 1132 04.02.018 Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya persen Rehabilitasi Sosial diluar panti yaitu rehabilitasi sosial yang dilaksanakan berbasis keluarga dan masyarakat dengan melayani penyandang disabilitas yang ada di keluarga, lampu merah, terminal, pasar, atau tempat lainnya &*Terpenuhi kebutuhan dasar diluar panti yaitu: - diusulkan dan/atau masuk kedalam data terpadu kesejahteraan sosial - mendapatkan layanan aduan/keluhan - terpenuhi pangan dan gizi, pakaian dan kelengkapan lainnya, administrasi kependudukan, akses layanan pendidikan, akses layanan kesehatan, dan/atau aksesibilitas (bagai penyandang disabilitas hasil penjangkauan/ responkasus/kedaruratan yang dibawa ke shelter/rumah singgah) - meningkat kemampuan dalam perawatan diri, perlindungan diri, aktualisasi diri, dan/atau partisipasi sosial setelah mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial - kemampuan keluarga penerima manfaat meningkat dalam pengasuhan, perlindungan keluarga, dan/atau partisipasi sosial setelah mendapat bimbingan sosial keluarga - penerima manfaat yang tinggal di keluarga atau masyarakat terpenuhi administrasi kependudukan, akses pendidikan, akses kesehatan, dan/atau aksesibilitas Populasi: - Rekap anak terlantar yang tinggal di keluarga dan membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti per tahun (target reguler) - Rekap anak terlantar yang dijangkau/ diberikan layanan kedaruratan /hasil respon kasus per tahun (untuk target asumsi tahun berikutnya) "Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dikali 100%." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000742 - Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya SOSIAL Daerah No "" 742 Sosial "" "" "" "" 1133 1133 04.02.019 Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti persen Terpenuhi kebutuhan dasar di dalam panti meliputi fisik, psikis dan sosial yaitu: - terpenuhi tempat tinggal layak (asrama/wisma), pengasuhan, makan dan gizi, pakaian dan kelengkapan lainnya, administrasi kependudukan, pendidikan dasar dan/atau kesehatan dasar. - mampu melakukan perawatan diri, perlindungan diri, akyualisasi diri, dan/atau partisipasi sosial setelah mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial - mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari. - mendapatkan penelusuran keluarga - mendapatkan reunififikasi keluarga, dan/atau - mendapatkan pengasuhan keluarga pengganti sesuai kebutuhan berdasarkan hasil asesmen Populasi: Anak terlantar yang dilayani di updt dan panti masyarakat dan anak terlantar yang diusulkan kab/kota untuk mendapatkan pelayanan dalam panti "Persentase_AnakTerlantar_Terpenuhi = (Jumlah_AnakTerlantar_Terpenuhi / Populasi_AnakTerlantar_Membutuhkan) * 100% Keterangan: Persentase_AnakTerlantar_Terpenuhi : Persentase anak terlantar di dalam panti yang kebutuhannya terpenuhi. Jumlah_AnakTerlantar_Terpenuhi : Jumlah anak terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Populasi_AnakTerlantar_Membutuhkan : Populasi anak terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti sesuai kebutuhan berdasarkan hasil asesmen." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000376 - Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti SOSIAL Daerah No "" 376 Sosial "" "" "" "" 1134 1134 04.02.020 Persentase Daerah Pasca Bencana Masif yang ditangani persen Proporsi wilayah yang telah menerima intervensi atau penanganan setelah terjadinya bencana masif, dibandingkan dengan total wilayah yang terdampak oleh bencana tersebut. Jumlah Daerah terdampak bencana masif yang Ditangani / Jumlah seluruh Daerah Terdampak bencana masif × 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.04.03.01.01 - Persentase Daerah Pasca Bencana Masif yang ditangani 08.04.03.01.01 - Persentase Daerah Pasca Bencana Masif yang ditangani "" "" SOSIAL Nasional No "" "" 2003-08-04T00:00:00 08.04.03 KP 08.04.03.01.01 Persentase Daerah Pasca Bencana Masif yang ditangani 1135 1135 04.02.021 Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan persen Proporsi pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang secara aktif melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data sejenis yang digunakan untuk penanggulangan kemiskinan. Pemutakhiran data ini mencakup proses verifikasi dan validasi data rumah tangga miskin dan rentan miskin untuk memastikan ketepatan sasaran program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. "Jumlah daerah yang aktif memutakhirkan data / Total daerah x 100% Jumlah daerah yang aktif memutakhirkan data: Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan pemutakhiran DTKS sesuai dengan pedoman dan jadwal yang ditetapkan. Total daerah: Total keseluruhan pemerintah daerah yang menjadi objek pengukuran (misalnya, total provinsi atau kabupaten/kota)" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000629 - Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan SOSIAL Daerah No "" 629 Sosial "" "" "" "" 1136 1136 04.02.022 Persentase daerah yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana minimal pada kategori sedang persen Tingkat kapasitas daerah merepresentasikan tingkat ketahanan daerah pada suatu Provinsi, sehingga secara spasial dapat dianggap bahwa semua wilayah dalam 1 Provinsi memiliki kemampuan yang sama terhadap kemampuan menghadapi kejadian bencana (Jumlah Provinsi dengan tingkat kapasitas sedang + Jumlah Provinsi dengan tingkat kapasitas tinggi) / jumlah Provinsi di Seluruh Indonesia x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.04.01.01.01 - Persentase daerah yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana minimal pada kategori sedang 08.04.01.01.01 - Persentase daerah yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana minimal pada kategori sedang "" "" SOSIAL Nasional No "" "" 2001-08-04T00:00:00 08.04.01 KP 08.04.01.01.01 Persentase daerah yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana minimal pada kategori sedang 1137 1137 04.02.023 Persentase daerah yang menetapkan status keadaan darurat bencana dan menerima intervensi sesuai standar persen Indikator ini mengukur sejauh mana kabupaten/kota yang terdampak bencana melaksanakan penanganan darurat bencana berdasarkan pedoman atau standar yang telah ditetapkan Jumlah Daerah terdampak bencana yang menyatakan status darurat / jumlah Daerah yang diintervensi kegiatan penanganan darurat bencana sesuai standar Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 08.04.02.01.03 - Persentase daerah yang menetapkan status keadaan darurat bencana dan menerima intervensi sesuai standar 08.04.02.01.03 - Persentase daerah yang menetapkan status keadaan darurat bencana dan menerima intervensi sesuai standar "" "" SOSIAL Nasional No "" "" 2002-08-04T00:00:00 08.04.02 KP 08.04.02.01.03 Persentase daerah yang menetapkan status keadaan darurat bencana dan menerima intervensi sesuai standar 1138 1138 04.02.024 Persentase data sosial ekonomi keluarga Indonesia yang termutakhir dan terpilah secara berkala persen Indikator ini mengukur proporsi data Registrasi Sosial Ekonomi yang terkini dan tersusun secara teratur dan sistematis. Data yang mutakhir tersebut terdiri dari variabel penentu tingkat kesejahteraan yang diantaranya mencakup informasi kepemilikan aset, Persentase data sosial ekonomi keluarga Indonesia yang termutakhir dan terpilah secara berkala, dihitung berdasarkan jumlah keluarga yang dimutakhirkan variabel tingkat kesejahteraannya dibagi dengan jumlah total keluarga yang tersedia pada data Registrasi Sosial Ekonomi pada periode satu tahun dikali seratus. Keterangan: P = Persentase data sosial ekonomi keluarga Indonesia yang termutakhir dan terpilah secara berkala. ∑X = Jumlah Keluarga dari Data Registrasi Sosial Ekonomi yang dimutakhirkan variabel tingkat kesejahteraannya. ∑Y = Jumlah total Keluarga yang saat ini ada di data Registrasi Sosial Ekonomi. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 06.01.01.01 - Persentase data sosial ekonomi keluarga Indonesia yang termutakhir dan terpilah secara berkala "" "" "" SOSIAL Nasional No "" "" 6.0099999999999997868371792719699442386627197265625 6.01 PP 06.01.01.01 Persentase data sosial ekonomi keluarga Indonesia yang termutakhir dan terpilah secara berkala 1139 1139 04.02.025 Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya persen Terpenuhi kebutuhan dasar di dalam panti meliputi fisik, psikis dan sosial yaitu: - terpenuhi tempat tinggal layak (asrama/wisma), makan dan gizi, pakaian dan kelengkapan lainnya, administrasi kependudukan, pendidikan dan/atau kesehatan dasar. - mampu melakukan perawatan dan perlindungan diri setelah mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial - mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari. - memiliki keterampilan dasar (usaha), dan.atau - dipulangkan ke daerah asal - sesuai kebutuhan berdasarkan hasil asesmen Populasi: Gepeng yang terdata dalam panti provinsi serta setelah mendapat layanan dari kabupaten/kota "Jumlah lanjut gelandangan dan pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Populasi lanjut gelandangan dan pengemis di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti sesuai hasil asesmen dikali 100%." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000743 - Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 001172 - Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti" SOSIAL Daerah No "" 743 Sosial "" "" "" "" 1140 1140 04.02.026 Persentase K/L yang sistem datanya terhubung dengan sistem Regsosek persen Terbangunnya interoperabilitas data antar Kementerian Lembaga yang terhubung dan dapat digunakan oleh 15 K/L yang terlibat. List K/L yang terlibat 1. Kementerian UMKM (Baseline 2024) 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Kementerian Keuangan 4. Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil) 5. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 6. Kementerian Pekerjaan Umum 7. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 8. Kementerian ATR/BPN 9. Kementerian Sosial 10. Kementerian Kesehatan 11. Kementerian Pertanian 12. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 13. Kementerian ESDM 14. BPJS Kesehatan 15. BPJS Ketenagakerjaan Jumlah Kementerian/Lembaga yang sistemnya terhubung dengan sistem Regsosek dan mengirimkan data balikan pada sistem Regsosek Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 06.01.01.01.01 - Persentase K/L yang sistem datanya terhubung dengan sistem Regsosek "" "" "" SOSIAL Nasional No "" "" 2001-06-01T00:00:00 06.01.01 KP 06.01.01.01.01 Persentase K/L yang sistem datanya terhubung dengan sistem Regsosek 1141 1141 04.02.027 Persentase K/L/D yang memanfaatkan data terintegrasi melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) persen Indikator ini untuk menghitung persentase Kementerian/Lembaga/Daerah yang memanfaatkan data terintegrasi melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) "(Jumlah K/L yang memanfaatkan SEPAKAT​ / Total Kementerian/Lembaga)×100 persen (Jumlah Pemerintah Daerah yang memanfaatkan SEPAKAT- kab/kota/provinsi​ / Total Pemerintah Daerah - kab/kota/provinsi)×100 persen" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Instansi Pemerintah: K/L, Pemerintah Daerah Parent "" "" "" "" "" SOSIAL Nasional Yes "" "" "" "" "" "" 1142 1142 04.02.027.001 Persentase Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan data terintegrasi melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) persen Indikator ini untuk menghitung persentase Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan data terintegrasi melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) (Jumlah K/L yang memanfaatkan SEPAKAT​ / Total Kementerian/Lembaga)×100 persen Instansi Pemerintah: K/L Child "" 06.01.02.01.01 - Persentase Kementerian/Lembaga yang Memanfaatkan Data Regsosek melalui SEPAKAT 06.01.02.01.01 - Persentase Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan data terintegrasi melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) "" "" SOSIAL Nasional Yes "" "" 2002-06-01T00:00:00 06.01.02 KP 06.01.02.01.01 Persentase Kementerian/Lembaga yang Memanfaatkan Data Regsosek melalui SEPAKAT 1143 1143 04.02.027.002 Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan data terintegrasi melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) persen Indikator ini digunakan untuk menghitung persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan data terintegrasi melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) (Jumlah Pemerintah Daerah yang memanfaatkan SEPAKAT- kab/kota/provinsi​ / Total Pemerintah Daerah - kab/kota/provinsi)×100 persen Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Instansi Pemerintah: Pemerintah Daerah Child "" 06.01.02.01.02 - Persentase Pemerintah Daerah yang Memanfaatkan Data Regsosek melalui SEPAKAT 06.01.02.01.02 - Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan data terintegrasi melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) "" "" SOSIAL Nasional Yes "" "" 2002-06-01T00:00:00 06.01.02 KP 06.01.02.01.02 Persentase Pemerintah Daerah yang Memanfaatkan Data Regsosek melalui SEPAKAT 1144 1144 04.02.028 Persentase keberhasilan evakuasi korban pencarian dan pertolongan persen Perhitungan keberhasilan penyelamatan korban pada operasi pencarian dan pertolongan, baik korban selamat maupun meninggal dunia yang berhasil ditemukan/dievakuasi Jumlah korban yang berhasil ditemukan atau dievakuasi, dibandingkan dengan jumlah korban keseluruhan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.01.01.02 - Persentase keberhasilan evakuasi korban pencarian dan pertolongan 03.01.01.02 - Persentase keberhasilan evakuasi korban pencarian dan pertolongan "" "" SOSIAL Nasional No "" "" 3.0099999999999997868371792719699442386627197265625 3.01 PP 03.01.01.02 Persentase keberhasilan evakuasi korban pencarian dan pertolongan 1145 1145 04.02.029 Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial persen Rasio jumlah keluarga miskin dan rentan yang setidaknya mendapatkan 1 jenis program bantuan sosial (PKH, Sembako, PIP, PBI-JKN) dan setidaknya 1 jenis program jaminan sosial (JKN non-PBI, swasta, Jamkesda) dibagi dengan total keluarga miskin dan rentan. Definisi miskin dan rentan yang digunakan adalah mereka yang tingkat kesejahteraannya (diperingkatkan secara moneter) berada di bawah 40% terbawah dari populasi. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bansos dan jamsos / jumlah total keluarga miskin dan rentan dikali 100 persen Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 06.02.01.01 - Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial 06.02.01.01 - Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial "" "" SOSIAL Nasional No "" "" 6.019999999999999573674358543939888477325439453125 6.02 PP 06.02.01.01 Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial 1146 1146 04.02.030 Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial non-tunai persen Mengukur proporsi keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dalam bentuk non-tunai, seperti bantuan sembako, program keluarga harapan, PIP, PBI KIS, , subsidi listrik, atau program bantuan sosial lainnya, dibandingkan dengan total keluarga miskin dan rentan yang teridentifikasi. jumlah penduduk miskin dan rentan yang mendapat bantuan sosial non-tunai dibagi jumlah penduduk miskin dan rentan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 06.02.01.01.01 - Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial non-tunai 06.02.01.01.01 - Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial non-tunai "" "" SOSIAL Nasional No "" "" 2001-06-02T00:00:00 06.02.01 KP 06.02.01.01.01 Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial non-tunai 1147 1147 04.02.031 Persentase keluarga sasaran yang mendapat pendampingan 1000 hari pertama kehidupan (HPK) persen Konsep: Keluarga 1000 hari pertama kehidupan (HPK) adalah ibu hamil dan keluarga yang memiliki anak usia 0-23 bulan. Sedangkan pendampingan adalah serangkaian kegiatan pendampingan yang dilakukan kepada ibu hamil dan keluarga yang memiliki anak usia 0-23 bulan untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendampingan yang dimaksud, antara lain: 1. Pendampingan bantuan sosial 2. Pendampingan edukasi 3. Pendampingan rujukan Definisi: Ibu hamil dan keluarga punya anak usia 0 - 23 bulan yang mendapatkan pendampingan minimal 1 pendampingan Jumlah ibu hamil dan keluarga yang memiliki anak usia 0 - 23 bulan yang mendapatkan minimal satu kali pendampingan dibagi dengan jumlah ibu hamil dan keluarga yang memiliki anak usia 0 - 23 bulan sasaran dikali 100%. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.02.02.08 - Persentase keluarga sasaran yang mendapat pendampingan 1000 hari pertama kehidupan (HPK) 04.11.02.02.08 - Persentase keluarga sasaran yang mendapat pendampingan 1000 hari pertama kehidupan (HPK) "" "" SOSIAL Nasional No "" "" 2002-04-11T00:00:00 04.11.02 KP 04.11.02.02.08 Persentase keluarga sasaran yang mendapat pendampingan 1000 hari pertama kehidupan (HPK) 1148 1148 04.02.032 Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial kebencanaan persen Mengukur cakupan korban bencana yang menerima bantuan logistik darurat dan bantuan stimulan sosial kebencanaan sebagai bagian dari upaya tanggap darurat dan pemulihan pascabencana. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas program bantuan dalam menjangkau kelompok terdampak bencana, baik dalam penyediaan kebutuhan dasar maupun dukungan keberlanjutan hidup. Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan sosial yang bersifat adaptif dibagi jumlah seluruh korban bencana x 100 persen Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 06.02.01.01.02 - Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial kebencanaan 06.02.01.01.02 - Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial kebencanaan "" "" SOSIAL Nasional No "" "" 2001-06-02T00:00:00 06.02.01 KP 06.02.01.01.02 Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial kebencanaan 1149 1149 04.02.033 Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya persen "Terpenuhi kebutuhan dasar saat dan setelah tanggap darurat yaitu: - terpenuhi makan dan gizi, pakaian dan/atau kelengkapan lainnya - mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan - terpenuhi rasa aman, nyaman dan tenang, berkurang reaksi stres, mampu melindungi diri, dan/atau menjalin koneksi ke sumber bantuan lain setelah mendapatkan layanan dukunagn psikososial Sesuai dengan kebutihan berdasarkan hasil sesmen dari SDM perlindungan dan jaminan sosial Populasi: data asumsi korban yang dilayani di daerah rawan bencana di tahun sebelumnya yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang mengeluarkan data korban bencana alam, sosial dan non alam persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melibatkan mengukur sejauh mana kebutuhan dasar para korban bencana, seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, kesehatan, dan dukungan psikososial, dipenuhi setelah terjadinya bencana." "Persentase_KorbanBencana_Terpenuhi = (Jumlah_KorbanBencana_Terpenuhi / Populasi_KorbanBencana_Membutuhkan) * 100% Keterangan: Persentase_KorbanBencana_Terpenuhi : Persentase korban bencana alam, sosial, dan non alam di provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jumlah_KorbanBencana_Terpenuhi : Jumlah korban bencana alam, sosial, dan non alam di provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Populasi_KorbanBencana_Membutuhkan : Populasi korban bencana alam, sosial, dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di provinsi. " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000744 - Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 001174 - Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana" SOSIAL Daerah Yes "" 744 Sosial "" "" "" "" 1150 1150 04.02.033.001 Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada bencana daerah provinsi persen "Terpenuhi kebutuhan dasar saat dan setelah tanggap darurat yaitu: - terpenuhi makan dan gizi, pakaian dan/atau kelengkapan lainnya - mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan - terpenuhi rasa aman, nyaman dan tenang, berkurang reaksi stres, mampu melindungi diri, dan/atau menjalin koneksi ke sumber bantuan lain setelah mendapatkan layanan dukunagn psikososial Sesuai dengan kebutihan berdasarkan hasil sesmen dari SDM perlindungan dan jaminan sosial Populasi: data asumsi korban yang dilayani di daerah rawan bencana di tahun sebelumnya yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang mengeluarkan data korban bencana alam, sosial dan non alam persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melibatkan mengukur sejauh mana kebutuhan dasar para korban bencana, seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, kesehatan, dan dukungan psikososial, dipenuhi setelah terjadinya bencana." "" Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" "" "" "" 000378 - Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi SOSIAL Daerah Yes "" 378 Sosial "" "" "" "" 1151 1151 04.02.033.002 Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada bencana daerah kabupaten/kota persen "Terpenuhi kebutuhan dasar saat dan setelah tanggap darurat yaitu: - terpenuhi makan dan gizi, pakaian dan/atau kelengkapan lainnya - mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan - terpenuhi rasa aman, nyaman dan tenang, berkurang reaksi stres, mampu melindungi diri, dan/atau menjalin koneksi ke sumber bantuan lain setelah mendapatkan layanan dukunagn psikososial Sesuai dengan kebutihan berdasarkan hasil sesmen dari SDM perlindungan dan jaminan sosial Populasi: data asumsi korban yang dilayani di daerah rawan bencana di tahun sebelumnya yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang mengeluarkan data korban bencana alam, sosial dan non alam persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melibatkan mengukur sejauh mana kebutuhan dasar para korban bencana, seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, kesehatan, dan dukungan psikososial, dipenuhi setelah terjadinya bencana." "" Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota Child "" "" "" "" 000495 - Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota SOSIAL Daerah Yes "" 495 Sosial "" "" "" "" 1152 1152 04.02.034 Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional persen Analisis Kemiskinan multidimensi yang diukur melalui indikator Kemiskinan Multidimensi adalah indikator kemiskinan dari pelbagai dimensi selain kurangnya pendapatan, dengan melihat sisi deprivasi. Kemiskinan pelbagai dimensi adalah kekurangan atau tidak memiliki akses pada pelbagai kebutuhan dasar bagi kehidupan seperti perumahan, sanitasi, air bersih, perawatan kesehatan, pendidikan, dan asset pokok untuk bertahan hidup secara layak. Analisis ini memperlihatkan pelbagai aspek kemiskinan yang berbeda dan luas dari kemiskinan yang diukur berdasarkan pendapatan. Indikator ini menyajikan tingkat deprivasi dari tiga dimensi yang digunakan meliputi: Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, dan Standar Hidup yang diukur menggunakan 14 indikator. Setiap indikator akan ditampilkan untuk kelompok miskin dan rentan. Perhitungan intensitas deprivasi di suatu wilayah melalui penentuan status deprivasi suatu rumah tangga dan dilakukan pada setiap indikator dan dimensi dengan cara berikutDIMENSI #1. KESEHATAN1.Imunisasi Dasar: Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan, terjadi deprivasijika ada penduduk usia 12-23 bulan yang tidak mendapatkan imunisasi dasar.Rumus:Keterangan:P PImdi : Persentase penduduk usia 12-23 bulan yang tidak mendapatkan imunisasi dasar pada kelompok ke i, i=1(Miskin), 2(Rentan), 3(penduduk usia 12-23 bulan)JPImdi : penduduk usia 12-23 bulan yang tidak mendapatkan imunisasi dasar pada kelompok ke i, i=1(Miskin), 2(Rentan), 3(penduduk usia 12-23 bulan)JPi : Jumlah penduduk usia 12-23 bulan pada periode waktu yang sama pada kelompok ke i, i=1(Miskin), 2(Rentan), 3(penduduk usia 12-23 bulan)2.Gizi: Prevalensi of Undernourishment (tingkat kekurangan gizi), terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang kekurangan gizi.Rumus:Keterangan:P PPoUi : Persentase penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energy (MDER) yang diukur dengan kkal pada kelompok ke i, i=1(Miskin), 2(Rentan), 3(semua penduduk)JPoUi : Jumlah penduduk yang kekurangan gizi atau ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal pada kelompok ke i, i=1(Miskin), 2(Rentan), 3(semua penduduk)JPi : Jumlah Penduduk pada periode waktu yang sama pada kelompok ke i, i=1(Miskin), 2(Rentan), 3(semua penduduk) Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Status Disabilitas; Kelompok Pengeluaran; Lokasi Geografis Parent "" "" "" 1.2.2* - Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional. 000075 - Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional. SOSIAL Nasional, Daerah No "" 75 Tenaga Kerja "" "" "" "" 1153 1153 04.02.035 Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya persen Rehabilitasi Sosial diluar panti yaitu rehabilitasi sosial yang dilaksanakan berbasis keluarga dan masyarakat dengan melayani penyandang disabilitas yang ada di keluarga, lampu merah, terminal, pasar, atau tempat lainnya &*Terpenuhi kebutuhan dasar diluar panti yaitu: - diusulkan dan/atau masuk kedalam data terpadu kesejahteraan sosial - mendapatkan layanan aduan/keluhan - terpenuhi pangan dan gizi, pakaian dan kelengkapan lainnya, administrasi kependudukan, akses layanan pendidikan, akses layanan kesehatan, dan/atau aksesibilitas (bagai penyandang disabilitas hasil penjangkauan/ responkasus/kedaruratan yang dibawa ke shelter/rumah singgah) - meningkat kemampuan dalam perawatan diri, perlindungan diri, aktualisasi diri, dan/atau partisipasi sosial setelah mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial - kemampuan keluarga penerima manfaat meningkat dalam pengasuhan, perlindungan keluarga, dan/atau partisipasi sosial setelah mendapat bimbingan sosial keluarga - penerima manfaat yang tinggal di keluarga atau masyarakat terpenuhi administrasi kependudukan, akses pendidikan, akses kesehatan, dan/atau aksesibilitas Populasi: - Rekap lanjut usia terlantar yang tinggal di keluarga dan membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti per tahun (target reguler) - Rekap lanjut usia terlantar yang dijangkau/ diberikan layanan kedaruratan /hasil respon kasus per tahun (untuk target asumsi tahun berikutnya) "Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dikali 100%." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000741 - Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya SOSIAL Daerah No "" 741 Sosial "" "" "" "" 1154 1154 04.02.036 Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti persen Terpenuhi kebutuhan dasar di dalam panti meliputi fisik, psikis dan sosial yaitu: - terpenuhi tempat tinggal layak (asrama/wisma), makan dan gizi, pakaian dan kelengkapan lainnya, administrasi kependudukan, dan/atau kesehatan dasar. - mampu melakukan perawatan diri, perlindungan diri, aktualisasi diri, dan/atau partisipasi sosial setelah mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial - mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari. - mendapatkan penelusuran keluarga - mendapatkan reunififikasi keluarga, dan/atau - mendapatkan pemulasaraan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil asesmen Populasi: lanjut usia terlantar yang dilayani di updt dan panti masyarakat dan anak terlantar yang diusulkan kab/kota untuk mendapatkan pelayanan dalam panti "Persentase_Lansia_Terpenuhi = (Jumlah_Lansia_Terpenuhi / Populasi_Lansia_Membutuhkan) * 100% Keterangan: Persentase_Lansia_Terpenuhi : Persentase lanjut usia terlantar di dalam panti yang kebutuhannya terpenuhi. Jumlah_Lansia_Terpenuhi : Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Populasi_Lansia_Membutuhkan : Populasi lanjut usia terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti sesuai hasil asesmen." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000377 - Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti SOSIAL Daerah No "" 377 Sosial "" "" "" "" 1155 1155 04.02.037 Persentase lanjut usia yang mandiri persen Persentase lansia >= 60 tahun yang masih mampu melakukan aktifitas hidup sehari-hari tanpa bantuan sama sekali dari orang lain (mandiri : skor ADL 20) dan lansia yang mengalami gangguan dalam melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari hingga kadang perlu bantuan orang lain (skor ADL 12-19/ketergantungan ringan). "Penilaian dihitung dengan menggunakan skoring dari pertanyaan disabilitas penduduk umur ≥ 60 tahun yang mengacu pada Barthel Index of Activities of Daily Living (ADL) dengan memodifikasi Barthel Index mengikuti kriteria : 1. ≥ 20 : Mandiri 2. 12-19 : Ketergantungan ringan 3. 9-12 : Ketergantungan sedang 4. 5-8 : Ketergantungan berat 5. 0-4 : Ketergantungan total Proporsi penduduk umur ≥ 60 tahun yang mandiri dihitung dari jumlah penduduk umur ≥ 60 tahun dengan skor mandiri dibagi total penduduk ≥ 60 tahun dikali 100%" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.01.06 - Persentase lanjut usia yang mandiri 04.11.01.06 - Persentase lanjut usia yang mandiri "" 000818 - Presentase lanjut usia yang mandiri SOSIAL Nasional, Daerah No "" 818 Kesehatan 4.11000000000000031974423109204508364200592041015625 4.11 PP 04.11.01.06 Persentase lanjut usia yang mandiri 1156 1156 04.02.038 Persentase lanjut usia yang mendapatkan pendampingan persen Konsep: Lansia yang mendapatkan pendampingan berupa Perawatan Jangka Panjang (PJP), pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan lansia melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL). Definisi: Persentase keluarga lansia yang mendapatkan pendampingan berupa Perawatan Jangka Panjang (PJP), pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan lansia melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) dibandingkan dengan sasaran keluarga lansia. jumlah keluarga yg menjadi anggota BKL dibagi jumlah keluarga sasaran kali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.20.01.01.02 - Persentase lansia yang mendapatkan pendampingan 04.20.01.01.02 - Persentase lansia yang mendapatkan pendampingan "" "" SOSIAL Nasional No "" "" 2001-04-20T00:00:00 04.20.01 KP 04.20.01.01.02 Persentase lansia yang mendapatkan pendampingan 1157 1157 04.02.039 Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi persen Mengukur Lembaga Kesejahteraan Sosial yang telah memenuhi standar akreditasi nasional. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat profesionalitas dan kualitas pelayanan lembaga kesejahteraan sosial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. (Total jumlah LKS/Jumlah LKS terakreditasi) )×100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 06.02.03.01.01 - Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi 06.02.03.01.01 - Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi "" "" SOSIAL Nasional No "" "" 2003-06-02T00:00:00 06.02.03 KP 06.02.03.01.01 Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi 1158 1158 04.02.040 Persentase Masyarakat Sejahtera persen "Persentase masyarakat sejahtera didefinisikan sebagai jumlah masyarakat yang berada di atas garis kemiskinan (Bank Dunia) yakni 2.15 USD per hari atau sekitar Rp.35.190,- per hari. Meski IKN tetap mengacu pada garis kemiskinan nasional, yaitu Rp.21.250,- masyarakat tidak miskin yang belum mencapai garis kemiskinan acuan global (Rp.35.190,-/hari) dapat dikategorikan sebagai pra-sejahtera. " [(Jumlah penduduk - jumlah penduduk prasejahtera)/jumlah penduduk] * 100% "" Parent "" 06.05.02.02.01 - Persentase Masyarakat Sejahtera 06.05.02.02.01 - Persentase Masyarakat Sejahtera "" "" SOSIAL Nasional No "" "" 2002-06-05T00:00:00 06.05.02 KP 06.05.02.02.01 Persentase Masyarakat Sejahtera 1159 1159 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran persen Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah. Layanan ini merupakan layanan SPM sub urusan kebakaran. Total kejadian kebakaran Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam tingkat waktu tanggap / Total kejadian kebakaran Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000492 - Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 000961 - Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran" SOSIAL Daerah No "" 492 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1160 1160 04.02.042 Persentase pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan persen Pemenuhan jumlah sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan, baik sarana SAR darat, laut, udara, prasarana, sistem komunikasi, dan teknologi informasi, dibandingkan dengan standar pemenuhan minimum masing-masing jenis sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana SAR yang tersedia dibandingkan dengan standar pemenuhan minimum sarana dan prasarana SAR Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.01.08.01.01 - Persentase pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan 03.01.08.01.01 - Persentase pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan "" "" SOSIAL Nasional No "" "" 2008-03-01T00:00:00 03.01.08 KP 03.01.08.01.01 Persentase pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan 1161 1161 04.02.043 Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana persen Dokumen strategi penanggulangan bencana (PB) tingkat daerah adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat daerah untuk menanggulangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana (RAD PB), serta Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API).Periode penyusunan dokumen adalah sebagai berikut:a.RPBD:5 tahun dan laporan pencapaianb. RAD PB: 3 tahun dan laporan pencapaianc.RAD API5 tahun dan laporan pencapaian. Pemerintah daerah yang mengadopsi, mengembangkan dan menerapkan strategi penanggulangan bencana lokal dihitung jika tersedia dokumen strategi PB tingkat daerah (RPBD, RAD PB, dan/atau RAD API) yang telah disahkan saat dilakukan pengumpulan data yang menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi yang akan melandasi implementasi PB di tingkat daerah. Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi, mengembangkan dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana lokal merupakan jumlah pemerintah daerah yang telah melaksanakan dibagi dengan jumlah daerah dikalikan 100 persen.Rumus:Keterangan:PPSBN : Persentase pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota mengadopsi strategi bencana nasionalJPDBN : Jumlah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menerapkan strategi bencana nasionalJSPD : Jumlah seluruhpemerintahdaerah provinsi atau kabupaten/kota Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "11.b.2* - Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana. 13.1.3* - Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana." 000250 - Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana SOSIAL Nasional, Daerah No "" 250 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1162 1162 04.02.044 Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional persen Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat daerah untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), serta Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API).Periode penyusunan dokumen adalah sebagai berikut:RPBD: 5 tahun dan laporan pencapaianRAD PRB: 3 tahun dan laporan pencapaianRAD API: 5 tahun dan laporan pencapaian. Pemerintah daerah yang mengadopsi, mengembangkan dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana lokal dihitung jika tersedia dokumen strategi PRB tingkat daerah (RPBD, RAD PRB, dan/atau RAD API) yang telah disahkan saat dilakukan pengumpulan data yang menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi yang akan melandasi implementasi PRB di tingkat daerah. Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi, mengembangkan dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana lokal merupakan jumlah pemerintah daerah yang telah melaksanakan dibagi dengan jumlah daerah dikalikan 100 persen.Rumus:Keterangan:PPSBN: Persentase pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota mengadopsi strategi bencana nasionalJPDBN: Jumlah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menerapkan strategi bencana nasionalJSPD: Jumlah seluruh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" 1.5.4* - Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional. 000084 - Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional. SOSIAL Nasional, Daerah No "" 84 Sosial "" "" "" "" 1163 1163 04.02.045 Persentase Pemprov yang melibatkan lanjut usia dalam penyusunan kebijakan persen partisipasi lansia pada proses pembangunan yang mencakup perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi Jumlah provinsi yang melibatkan perwakilan lansia dalam penyusunan kebijakan Dibagi Total Provinsi Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.20.02.01.02 - Persentase Pemprov yang melibatkan Lansia dalam penyusunan kebijakan 04.20.02.01.02 - Persentase Pemprov yang melibatkan Lansia dalam penyusunan kebijakan "" "" SOSIAL Nasional No "" "" 2002-04-20T00:00:00 04.20.02 KP 04.20.02.01.02 Persentase Pemprov yang melibatkan Lansia dalam penyusunan kebijakan 1164 1164 04.02.046 Persentase Pemprov yang melibatkan Penyandang Disabilitas dalam penyusunan kebijakan persen partisipasi penyandang disabilitas dalam proses kebijakan pembangunan yang mencakup perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi Jumlah provinsi yang melibatkan perwakilan penyandang disabilitas dalam penyusunan kebijakan Dibagi Total Provinsi Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.20.02.01.01 - Persentase Pemprov yang melibatkan Penyandang Disabilitas dalam penyusunan kebijakan 04.20.02.01.01 - Persentase Pemprov yang melibatkan Penyandang Disabilitas dalam penyusunan kebijakan "" "" SOSIAL Nasional No "" "" 2002-04-20T00:00:00 04.20.02 KP 04.20.02.01.01 Persentase Pemprov yang melibatkan Penyandang Disabilitas dalam penyusunan kebijakan 1165 1165 04.02.047 Persentase penanganan tanggap bencana darurat persen penanganan tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan fasilitasi/pendampingan kepada kabupaten/kota yang terdampak bencana agar mampu melakukan penanganan kedaruratan termasuk melakukan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar "Persentase_Fasilitasi_TanggapDarurat = (Jumlah_KabKota_Terfasilitasi / Jumlah_KabKota_Terdampak) * 100% Keterangan: Persentase_Fasilitasi_TanggapDarurat : Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana di suatu provinsi. Jumlah_KabKota_Terfasilitasi : Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana. Jumlah_KabKota_Terdampak : Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000374 - Persentase penanganan tanggap bencana darurat SOSIAL Daerah No "" 374 Sosial "" "" "" "" 1166 1166 04.02.048 Persentase pendampingan penanganan pasca bencana persen Proporsi kegiatan pendampingan yang dilakukan dalam penanganan pasca bencana, mencakup fase rehabilitasi dan rekonstruksi, terhadap total kebutuhan pendampingan yang diidentifikasi. Pendampingan ini melibatkan bantuan teknis, fasilitasi, dan dukungan lainnya kepada masyarakat terdampak untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur setelah bencana. "Jumlah kegiatan pendampingan yang terlaksana / Total kebutuhan pendampingan yang diidentifikasi x 100% Jumlah kegiatan pendampingan yang terlaksana: Jumlah kegiatan pendampingan yang berhasil dilaksanakan sesuai rencana dalam penanganan pasca bencana. Total kebutuhan pendampingan yang diidentifikasi: Jumlah keseluruhan kebutuhan pendampingan yang telah diidentifikasi berdasarkan asesmen awal pasca bencana." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000624 - Persentase pendampingan penanganan pasca bencana SOSIAL Daerah No "" 624 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1167 1167 04.02.049 Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana persen Proporsi kegiatan pendampingan yang dilakukan dalam penanganan tanggap darurat bencana terhadap total kebutuhan pendampingan yang diidentifikasi. Pendampingan ini mencakup bantuan teknis, fasilitasi, dan dukungan lainnya kepada masyarakat terdampak untuk menanggulangi dampak langsung bencana, termasuk penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan sarana prasarana vital. "Jumlah kegiatan pendampingan yang terlaksana / Total kebutuhan pendampingan yang diidentifikasi x 100% Jumlah kegiatan pendampingan yang terlaksana: Jumlah kegiatan pendampingan yang berhasil dilaksanakan sesuai rencana dalam penanganan tanggap darurat bencana.​ Total kebutuhan pendampingan yang diidentifikasi: Jumlah keseluruhan kebutuhan pendampingan yang telah diidentifikasi berdasarkan asesmen awal saat tanggap darurat." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000620 - Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana SOSIAL Daerah No "" 620 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1168 1168 04.02.050 Persentase penduduk hidup dalam rumah tangga yang mempunyai akses terhadap pelayanan dasar persen Akses pada layanan dasar menyangkut kecukupan dan layanan terjangkau yang dapat diandalkan dengan kualitas memadai. Pelayanan dasar merujuk pada sistem penyediaan layanan publik yang memenuhi kebutuhan dasar manusia: air minum, sanitasi dan penyehatan, energi, mobilitas, pembuangan sampah, pelayanan kesehatan, pendidikan dan teknologi informasi. Pencapaian kemajuan penyediaan layanan dasar perlu diukur untuk melihat perkembangan dalam kemudahan yang telah dinikmati berbagai kelompok masyarakat, baik pedesaan dan perkotaan, perempuan dan laki-laki, penduduk muda dan penduduk lebih tua. Pelayanan dasar akan dilihat sebagai suatu pelayanan utuh dan holistik, sehingga pengukuran dilakukan secara komposit. Secaragrafiscakupankeseluruhan(komposit) pelayanan dasar adalah:Dimensipelayanandasaryangdiukurmeliputi:(1) perumahan dan pemukiman, (2) mobilitas dan komunikasi, dan (3) fasilitas sosial bagi kemajuan kehidupan. Setiap dimensi pelayanan dasar didukungoleh elemen pelayanan yang disebut sebagai kompo- nen pelayanan dasar. Setiap komponen merupakan capaian indikator yang membentuknya.Akses pada layanan dasar menyangkut kecukupan dan layanan terjangkau yang dapat diandalkan dengan kualitas memadai. Layanan dasar mencakup:a.Layanan air minum merujuk pada air minum berasal dari sumber yang baik dan tersedia dengan waktu pengambilan tidak lebih dari 30 menit pp termasuk waktu antrian. Sumber air yang meningkat kualitasnya termasuk air pipa, sumur bor atau sumur pipa, mata air dan sumur galian terlindung, air kemasan. Lihat definsi pada SDG indikator 6.1.b.Layanan Sanitasi Dasar merujuk pada penggunaan fasilitas yang ditingkatkan yang tidak digunakan bersama dengan rumahtangga lain. Lihat definisi pada SDG 6.2.c.Mobilitas Dasar merujuk pada jalan yang dapat digunakan sepanjang musim di pedesaan (lihat SDG 9.1.1) atau mempunyai akses pada transportasi umum di perkotaan (lihat SDG 11.2.1). Penghitungan “Akses pada Mobilitas Dasar” karenanya merupakan kombinasi dari hal di atas.d.Fasilitas Penyehatan Dasar merujuk pada ketersediaan dari fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. Lihat definsi pada SDG 6.2.Konteks Pedesaan:Lihat SDG indikator 9.1.1 “Proportion of the rural population who live within 2 km of an all- season road”, yang menyarankan penggunaan the Rural Access Index (RAI) yang mengukur % penduduk 2 km dari jalan dapat dilalui sepanjang musim (setara 20-25 menit jalan kaki).Asumsi dasar: perempuan dan laki-laki mendapat manfaat yang sama dari akses dengan adanya jalan sepanjang tahun.Konteks perkotaan:Akses pada transportasi diukur menggunakan metodologi dari SDG 11.2.1 – proporsi penduduk mempunyai akses pada angkutan umum menurut jenis kelamin, umur dan orang dengan disabilitas. Cara Perhitungan (1):Indeks Komposit Pelayanan Dasar [IKPD]Merupakan capaian gabungan dengan bobot tertentu dari setiap jenis layanan dasar pada saat pengukuran dibandingkan dengan target yang akan dicapai. Secara umum capaian setiap layanan pada saat pengukuran dihitung sebagai berikut:Keterangan:IIndikj : Indeks pencapaian (dalam %), i= 1,2,3; k=1,2,..,8; j=1,..,6(maksIndt=i : nilai indikator pelayanan pada saat penilaianIndt=0 : nilai indikator pelayanan pada saat awal, menggambarkan kualitas/situasi terburukIndt=n: nilai indikator pelayanan pada saat akhir periode, menggambarkan kualitas yang diimpikan (target)Nilai Indt=0 dan nilai Indt=n setiap indikator bisa berbeda tergantung kesepakatan para perencana dan para pakar di bidang masing-masing pelayanan dasar. Pencapaian pada setiap dimensi dan komponen pelayanan dasar dihitung sebagai berikut:Pencapaian delapan komponen pelayanan dasar secara umum dihitung sebagai berikut:dimanaIKik : Besaran nilai IKPD komponen ke-k dari dimensi ke-iIIndikj : Besaran indeks pencapaian dari indikator pelayanan dasar ke-j dari komponen ke-k dan dimensi ke-iWikj :Bobot dari indikator pelayanan dasar IikjPencapaian tiga dimensi pelayanan dasar secara umum dihitung sebagai berikut:dimanaIDi : Besaran nilai IKPD dimensi ke-iIKik : Besaran indeks pencapaian pelayanan dasar dari komponen ke-k dimensi ke-iWik :Bobot dari komponen ke-k dimensi ke-idimanaIKPD : Besaran pencapaian akses pada pelayanan dasar (IKPD)IDi : Besaran indeks pencapaian pelayanan dasar dimensi ke-iWi : Bobot dari dimensi ke-i pelayaanan dasar.Merupakan penjumlahan dari persentase capaian dari seluruh indikator layanan dasar pada saat pengukuran dibandingkan dengan target capaian.Dimana akses pada layanan dasar diperoleh dari:1.JPAM: Penduduk dengan akses pada layanan air minum.Jumlah penduduk yang mempunyai akses pada air minum yang bersumber dari PAM, mata air, sumur bor, sumur galian yang terlindung yang dialirkan dengan pipa. Mata air dan sumur bor/galian tersebut harus berjarak lebih 10 meter dari tempat pembuangan limbah dan tangki septik.2.JPSD: Penduduk dengan akses pada Layanan Sanitasi Dasar.Jumlah penduduk yang mempunyai akses pada jamban leher angsa yang berfungsi dengan pembuangan limbah tangki septik. Jamban yang digunakan merupakan jamban yang hanya digunakan oleh rumahtangga sendiri.3.JPMD: Penduduk dengan akses pada Mobilitas Dasar di:Pedesaan.Jumlah penduduk yang tinggal di satuan wilayah (desa) pedesaan yang mempunyai jalan beraspal atau sirtu yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda-4 sepanjang tahun.Perkotaan.Jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah (desa) perkotaaan dimana terdapat jaminan pelayanan angkutan umum berbayar dengan waktu pelayanannya diketahui.4.JFPD: Penduduk dengan akses pada Fasilitas Penyehatan Dasar.Jumlah penduduk yang bertempat tinggal di satuan wilayah (desa) yang mempunyai fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.Pada dasarnya, secara umum, penghitungan indeks pelayanan dasar dapat dilakukan dengan rumus IPD berikut. Namun demikian data yang dikumpulkan setiap jenis pelayanan dasar tidak dapat diperoleh dengan metode dan sumber data yang terbanding. Oleh karena itu, pengukuran pencapaian pelayanan dasar akan dilakukan pada setiap jenis pelayanan dasar.1.Indeks Pelayanan Dasar:Rumus:Keterangan:IPD : Persentase penduduk dengan akses pada layanan dasarJPD : jumlah penduduk dengan akses pada semua layanan dasarJP : jumlah penduduk pada periode yang sama2.Akses pada layanan air minum, IPAM:Rumus:Keterangan:IPAM : Persentase penduduk dengan akses pada layanan air minum dasarJPAM : jumlah penduduk dengan akses pada air minumJP : jumlah penduduk pada periode yang sama3.Akses pada Layanan Sanitasi Dasar, IPSD:Rumus:Keterangan:IPSD : Persentase penduduk dengan akses pada layanan sanitasi dasarJPD : jumlah penduduk dengan akses pada layanan sanitasi dasarJP : jumlah penduduk pada periode yang sama4.Akses pada Mobilitas Dasar Urban, IPMD-rural: Rumus: Keterangan:IPMD-rural : Persentase penduduk rural dengan akses pada layanan mobilitas dasarJPMD-rural : Jumlah penduduk rural dengan akses pada layanan mobilitas dasarJP-rural : Jumlah penduduk rural pada periode yang sama5.Akses pada Mobilitas Dasar, IPMD-urban: Rumus:Keterangan:IPMD-urban : Persentase penduduk urban dengan akses pada layanan mobilitas dasar Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Kelompok Pengeluaran Parent "" "" "" 1.4.1* - Persentase penduduk hidup dalam rumah tangga yang mempunyai akses terhadap pelayanan dasar. 000079 - Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar. SOSIAL Nasional, Daerah No "" 79 Sosial "" "" "" "" 1169 1169 04.02.051 Persentase Penduduk Miskin persen Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Jumlahpendudukyangberadadibawahgariskemiskinan pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus:Keterangan:PPM: Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasionalJPM: Jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan nasional pada waktu tertentuJP: Jumlah penduduk pada periode waktu yang sama Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Status Disabilitas; Jenis Kelamin Kepala Keluarga Parent "02.01 - Tingkat Kemiskinan (%) 8 - Tingkat Kemiskinan (%)" "02.05 - Tingkat kemiskinan 06.01.02 - Tingkat Kemiskinan" "01 - Tingkat Kemiskinan 06.01.02 - Tingkat Kemiskinan" "1.2.1* - Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. 10.1.1.(b) - Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur." "000004 - Tingkat Kemiskinan 000074 - Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur 000540 - Angka Kemisikinan" SOSIAL Nasional, Daerah No 33110020 "" 4 Tenaga Kerja "" "" 2.05 "Tingkat kemiskinan 06.01.02" 1170 1170 04.02.052 Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial keagamaan untuk peningkatan kesejahteraan persen Integrasi pemanfaatan penerima manfaat penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan pemanfaatan wakaf dengan data penduduk miskin yang ada pada sistem data kemiskinan di daerah. Jumlah data mustahiq yang selaras dengan data kemiskinan regsosek Rumusan: A/B Keterangan: Variabel A: Total penerima manfaat dana sosial keagamaan, khususnya di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Variabel B: Jumlah penduduk miskin pada BPS, TNP2K, DTKS-Kemensos dan data lainnya Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.01.08.01.01 - Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial keagamaan untuk peningkatan kesejahteraan 08.01.08.01.01 - Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial keagamaan untuk peningkatan kesejahteraan "" "" SOSIAL Nasional No "" "" 2008-08-01T00:00:00 08.01.08 KP 08.01.08.01.01 Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial keagamaan untuk peningkatan kesejahteraan 1171 1171 04.02.053 Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah 50 Persen dari Median Pendapatan persen Jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendapatan (diproksi dengan pengeluaran) dibawah 50 persen dari nilai median pengeluaran dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase. Jumlah penduduk yang memiliki tingkat pengeluaran perkapita di bawah 50 persen dari nilai median pengeluaran perkapita dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya dinyatakan dalam persentase.Rumus:Keterangan:PPHM : Persentase penduduk yang hidup di bawah 50 persen median pengeluaran per kapita.JPHM : Jumlah penduduk yang hidup di bawah 50 persen median pengeluaran per kapita.JP : Jumlah penduduk pada periode yang samaCatatan : Median pengeluaran perkapita adalah nilai tengah yang membagi sebaran data pengeluaran perkapita seluruh penduduk menjadi dua kelompok yang sama jumlahnya. Contoh: jika nilai median pengeluaran per kapita penduduk Indonesia adalah sebesar Rp. 800.000,00 maka 50 persen dari median pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp. 400.000,00. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Status Disabilitas; Status Pekerja Parent "" "" "" 10.2.1* - Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. 000226 - Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. SOSIAL Nasional, Daerah No 10510011 "" 226 Sosial "" "" "" "" 1172 1172 04.02.054 Persentase penduduk yang mengikuti gotong royong dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya persen Proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas yang terlibat pada kegiatan sosial kemasyarakatan termasuk gotong rotong di lingkungannya dalam waktu 3 bulan terakhir terhadap jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang terlibat pada kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungannya / Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.02.01.01.01 - Persentase penduduk yang mengikuti gotong royong dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya 08.02.01.01.01 - Persentase penduduk yang mengikuti gotong royong dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya "" "" SOSIAL Nasional No "" "" 2001-08-02T00:00:00 08.02.01 KP 08.02.01.01.01 Persentase penduduk yang mengikuti gotong royong dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya 1173 1173 04.02.055 Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya persen Rehabilitasi Sosial diluar panti yaitu rehabilitasi sosial yang dilaksanakan berbasis keluarga dan masyarakat dengan melayani penyandang disabilitas yang ada di keluarga, lampu merah, terminal, pasar, atau tempat lainnya Terpenuhi kebutuhan dasar diluar panti yaitu: - diusulkan dan/atau masuk kedalam data terpadu kesejahteraan sosial - mendapatkan layanan aduan/keluhan - terpenuhi pangan dan gizi, pakaian dan kelengkapan lainnya, administrasi kependudukan, akses layanan pendidikan, akses layanan kesehatan, dan/atau aksesibilitas (bagai penyandang disabilitas hasil penjangkauan/ responkasus/kedaruratan yang dibawa ke shelter/rumah singgah) - meningkat kemampuan dalam perawatan diri, perlindungan diri, aktualisasi diri, dan/atau partisipasi sosial setelah mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial - kemampuan keluarga penerima manfaat meningkat dalam pengasuhan, perlindungan keluarga, dan/atau partisipasi sosial setelah mendapat bimbingan sosial keluarga - penerima manfaat yang tinggal di keluarga atau masyarakat terpenuhi administrasi kependudukan, akses pendidikan, akses kesehatan, dan/atau aksesibilitas. Populasi: - Rekap penyandang disabilitas terlantar yang tinggal di keluarga dan membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti per tahun (target reguler) - Rekap penyandang disabilitas terlantar yang dijangkau/ diberikan layanan kedaruratan /hasil respon kasus per tahun (untuk target asumsi tahun berikutnya) "Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dikali 100%." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000740 - Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya SOSIAL Daerah No "" 740 Sosial "" "" "" "" 1174 1174 04.02.056 Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti persen Terpenuhi kebutuhan dasar di dalam panti meliputi fisik, psikis dan sosial yaitu: &- terpenuhi tempat tinggal layak (asrama/wisma), makan dan gizi, pakaian dan kelengkapan lainnya, administrasi kependudukan,pendidikan dan kesehatan dasar, dan/atau aksesibilitas. &- mampu melakukan perawatan diri, perlindungan diri, aktualisasi diri, dan/atu partisipasi sosial setelah mendapat bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial &- mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari - mendapatkan penelusuran keluarga, dan/atau - mendapatkan reunififikasi keluarga sesuai kebutuhan berdasarkan hasil asesmen Populasi: Rekap Data penyandang disabilitas terlantar yang dilayani di UPTD dan panti masyarakat dan penyandang disabilitas terlantar yang diusulkan kab/kota untuk mendapatkan pelayanan dalam panti "Persentase_Disabilitas_Terpenuhi = (Jumlah_Disabilitas_Terpenuhi / Populasi_Disabilitas_Membutuhkan) * 100% Persentase_Disabilitas_Terpenuhi : Persentase penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang kebutuhannya terpenuhi. Jumlah_Disabilitas_Terpenuhi : Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Populasi_Disabilitas_Membutuhkan : Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti sesuai hasil asesmen. " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000375 - Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti SOSIAL Daerah No "" 375 Sosial "" "" "" "" 1175 1175 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi persen a) Penyandang Disabiltas Terlantar: Individu dengan disabilitas yang tidak memiliki akses ke pelayanan sosial, kesehatan, atau dukungan keluarga, dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. b) Anak Terlantar: Anak di bawah usia 18 tahun yang tidak mendapatkan pengasuhan atau perawatan dari keluarga atau pihak yang bertanggung jawab, dan berada dalam kondisi yang membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus. c) Lanjut Usia Terlantar: Individu berusia lanjut yang tidak memiliki dukungan dari keluarga atau komunitas, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, atau perawatan medis. d) Gelandangan dan Pengemis: Individu atau kelompok yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan mengandalkan meminta-minta atau berkelana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti / Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000494 - Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi SOSIAL Daerah No "" 494 Sosial "" "" "" "" 1176 1176 04.02.058 Persentase penyandang disabilitas yang tidak mengalami tindak kekerasan persen Proporsi individu penyandang disabilitas yang tidak menjadi korban kekerasan dalam periode tertentu. Indikator ini penting untuk menilai efektivitas upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dalam masyarakat. Jumlah penyandang disabilitas sedang-berat yang tidak mengalami tindak kekerasan Dibagi dengn Total Populasi penyandang disabilitas Sedang-Berat Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.20.01.01.01 - Persentase penyandang disabilitas yang tidak mengalami tindak kekerasan 04.20.01.01.01 - Persentase penyandang disabilitas yang tidak mengalami tindak kekerasan "" "" SOSIAL Nasional No "" "" 2001-04-20T00:00:00 04.20.01 KP 04.20.01.01.01 Persentase penyandang disabilitas yang tidak mengalami tindak kekerasan 1177 1177 04.02.059 Persentase Tenaga SDM Kesejahteraan Sosial/Pendamping Perawatan yang tersertifikasi persen Mengukur tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) kesejahteraan sosial atau pendamping perawatan yang telah mendapatkan sertifikasi kompetensi resmi sesuai dengan standar nasional. Indikator ini digunakan untuk menilai kapasitas dan kualitas tenaga kerja dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang profesional dan berkualitas. Total tenaga SDM kesejahteraan sosial/pendamping dibagi Jumlah tenaga SDM kesejahteraan sosial/pendamping tersertifikasi, dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 06.02.03.01.02 - Persentase Tenaga SDM Kesejahteraan Sosial/Pendamping Perawatan yang tersertifikasi 06.02.03.01.02 - Persentase Tenaga SDM Kesejahteraan Sosial/Pendamping Perawatan yang tersertifikasi "" "" SOSIAL Nasional No "" "" 2003-06-02T00:00:00 06.02.03 KP 06.02.03.01.02 Persentase Tenaga SDM Kesejahteraan Sosial/Pendamping Perawatan yang tersertifikasi 1178 1178 04.02.060 Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi persen Korban kekerasan adalah seseorang yang dirinya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi. Kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, misalnya pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan dan perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan sebagainya). Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. Pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan. Pencurian dengan kekerasan adalah mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan. Pelecehan Seksual adalah perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual. Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi dibagi dengan jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir dikalikan 100%.Rumus:Keterangan:P PKP :Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisiJKKP :Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisiJKK :Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kelamin; Umur/Usia Parent "" "" "" 16.3.1.(a) - Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi. 000304 - Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi. SOSIAL Nasional, Daerah No "" 304 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1179 1179 04.02.061 Proporsi penduduk kelas menengah persen Proporsi penduduk yang termasuk dalam kategori kelas menengah, dihitung berdasarkan pengeluaran per kapita berada diantara 4,13 kali garis kemiskinan regional dan 17 kali garis kemiskinan regional. Jumlah Penduduk yang Termasuk Kelas Menengah dibagi Jumlah Penduduk dikali 100 persen Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 06.01.01 - Proporsi penduduk kelas menengah 06.01.01 - Proporsi penduduk kelas menengah "" "" SOSIAL Nasional No "" "" 6 6.0 PN 06.01.01 Proporsi penduduk kelas menengah 1180 1180 04.02.062 Proporsi penduduk umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun persen Indikator ini melihat pengalaman seumur hidup (life- time prevalence) sebagai anak atau ketika berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan pada Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) respondennya adalah laki-laki dan perempuan muda yang berusia 18-24 tahun yang telah mengalami kekerasan seksual pada usia sebelum 18 tahun.Kekerasan seksual diukur dengan:1.Perlakuan salah secara seksual (sexual abuse), termasuk sentuhan seksual yang tidak diinginkan ( jika seseorang pernah melakukan sentuhan yang tidak diinginkan secara seksual, tetapi tidak mencoba atau memaksa responden untuk melakukan hubungan seksual), percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan paksaan fisik, dan hubungan seksual di bawah tekanan non fisik, termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan;2.Eksploitasi seksual, seperti dengan pemberian uang, makanan, hadiah maupun bantuan untuk dapat melakukan hubungan seksual atau tindak seksual lainnya;3.Eksploitasi atau kekerasan seksual tanpa hubungan (non-contact), misalnya berbicara atau menulis dengan cara seksual, memaksa untuk menonton foto atau video seks, atau memaksa untuk difoto atauberperan dalam video seks. 1.Proporsi perempuan muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.Jumlahperempuan muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun dibagi dengan jumlah perempuan umur 18-24 tahun dikalikan 100%.Rumus:Keterangan:P PMKS : Proporsi perempuan muda umur 18- 24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahunJPMKS: Jumlah perempuan muda umur 18- 24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahunJPM:Jumlah perempuan muda umur 18-24 tahun2.Proporsi laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.Jumlah laki-laki umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun dibagi dengan jumlah laki-laki umur 18-24 tahun dikalikan 100%.Rumus:Keterangan:P LMKS: Proporsi laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahunJLMKS: Jumlah laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahunJLM:Jumlah laki-laki muda umur 18-24 tahun Wilayah Administrasi: Nasional; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Jenis Kekerasan Parent "" "" "" 16.2.3.(a) - Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. 000303 - Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. SOSIAL Nasional, Daerah No "" 303 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1181 1181 04.02.063 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan persen Sistem perlindungan sosial terdiri atas tujuh jenis bantuan sosial yang dilaksanakan secara sinergi dan terpadu berdasarkan pendekatan siklus hidup. Melalui perlindungan sosial, penduduk diarahkan dapat mencegah dan menangani risiko yang mungkin muncul selama siklus hidupnya, mulai dari usia balita, sekolah, produktif, hingga lanjut usia.Program jaminan sosial mencakup program Bantuan Langsung Tunai (BLT): yaitu (1) BLT tanpa syarat, (2) BLT bersyarat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), (3) Bantuan Sembako, (4) Pemberian Makan Tambahan (PMT) murid SD/sederajat, (5) PMT balita di Posyandu, (6) Penciptaan kerja langsung di bidang PU seperti Cash for Work, Food for Work, untuk perbaikan saluran irigasi, saluran drainase, perbaikan jalan/jembatan lingkungan yang rusak, (7) Subsidi Listrik untuk golongan pelanggan PLN R1, (8) Bantuan sosial lain, misal bantuan yang diberikan jika terjadi bencana. Sistem perlindungan sosial mencakup dua skema pembiayaan, yaitu pembiayaan yang bersumber dari kontribusi masyarakat, misalnya bantuan yang diberikan oleh masyarakat dan LSM pada korban bencana, dan pembiayaan yang bersumber dari pajak yaitu bantuan selain yang disebut sebelumnya. Persentase rumahtangga miskin dan rentan penerima manfaat BLT tanpa syarat adalah rasio dari rumahtangga penerima BLT terhadap total rumahtangga miskin dan rentan.Rumus:Keterangan:P RTBLT:Proporsi rumahtangga miskin dan rentan penerima BLT tanpa syaratJ RTblt:Jumlah rumahtangga miskin dan rentan penerima BLT tanpa syaratJRT40:Jumlah rumahtangga miskin dan rentan (40% terbawah/pendapatan terendah)Catatan:BLT tanpa syarat merupakan program yang bersifat insidental, diberikan jika terjadi krisis atau bencana yang berdampak pada menurunnya secara signifikan daya beli rumahtangga miskin dan rentan.Persentase rumahtangga miskin penerima manfaat PKH adalah rasio dari rumahtangga penerima manfaat PKH terhadap total rumahtangga miskin yang memenuhi syarat PKH.Rumus:Keterangan:P RTPKH : Proporsi rumahtangga miskin penerima manfaat PKHJ RTPKH : Jumlah rumahtangga miskin penerima manfaat PKHJRTMiskin-PKH :Jumlah rumahtangga miskin memenuhi syarat PKHCatatan:PKH merupakan program pemberian BLT dengan syarat sbb: Penerima adalah rumahtangga miskin yang dalam rumah tangga: (1) Ada wanita hamil/menyusui dan atau(2)Ada balita dan atau(3)Ada anak usia sekolah SD, SMP, SMA yang berskolah Sumber data: Susenas Kor (BPS)Disagregasi: Nasional, Provinsi Frekuensi: Tahunan.Persentase rumahtangga miskin dan rentan penerima bantuan sembako adalah rasio dari rumahtangga penerima bantuan sembako terhadap total rumahtangga miskin dan rentan.Rumus:Keterangan:PRTSembako :Proporsi rumahtangga miskin dan rentan penerima sembakoJ RTSembako:Jumlah rumahtangga miskin dan rentan penerima sembakoJRT40 : Jumlah rumahtangga miskin dan rentan (40% terbawah/pendapatan terendah)Catatan:Pemberian sembako bagi masyarakat merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan kepada rumah tangga miskin dan rentan. Sumber data: Susenas Kor (BPS) Disagregasi: Nasional, Provinsi. Frekuensi: Tahunan.Persentase murid SD/sederajat Kelas 1 dan 2 yang memperoleh Pemberian Makan Tambahan (PMTSD12) adalah rasio dari murid SD/sederajat kelas 1 dan 2 memperoleh PMT terhadap total murid SD/sederajat kelas 1 dan 2.Rumus:Keterangan:PPMTSD12 : Proporsi murid SD/sederajat kelas 1 dan 2 penerima PMTJ PMTSD12 : Jumlah murid SD/sederajat kelas 1 dan 2 penerima PMTJMSD12: Jumlah murid SD/sederajat kelas 1 dan 2Catatan:Pemberian PMT murid kelas 1 dan 2 SD/sederajat dimaksudkan untuk perbaikan gizi bagi anak yang baru masuk sekolah. Dimana status gizi anak umur 6 – 7 tahun dilihat berdasarkan tinggi badan menurut umur (TB/U) sebagai berikut:Tinggi badan anak Laki-laki minimal 100 cmTinggi badan anak Perempuan minimal 110 cmAnak yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan sebagai anak yang mempunyai masalah gizi.Sumber data: Susenas Kor (BPS). Disagregasi: Nasional, Provinsi. Frekuensi: Tahunan.Persentase Balita penerima PMT di Posyandu adalah rasio dari Balita penerima PMT di Posyandu terhadap total balita .Rumus:Keterangan:P PMTBalita-Posyandu: Proporsi balita penerima PMT di PosyanduJPMTBalita-Posyandu: Jumlah balita penerima PMT di PosyanduJBalita-Posyandu:Jumlah balita yang memeriksa rutin di PosyanduCatatan:Pemberian PMT bagi Balita yang memeriksakan diri secara rutin di Posyandu merupakan bagian dari pelayanan Posyandu bagi Balita dengan status BGM (Bawah Garis Merah) pada KMS (Kartu Menuju Sehat), yaitu status gizi balita yang kurang berat dibandingkan umurnya (BB/U)Sumber data: Susenas Kor (BPS) Disagregasi: Nasional, Provinsi Frekuensi: Tahunan.Jumlah peserta kegiatan perbaikan saluran irigasi, drainase, dan jalan/jembatan lingkungan yang rusak dalam rangka Cash for Work dan Food for Work.Catatan:Penciptaan lapangan kerja dalam rangka Cash for Work dan Food for Work ini banyak dilakukan ketika terjadi krisis yang menyebabkan banyak kepala rumahtangga kehilangan pekerjaan.Persentase rumahtangga miskin dan rentan penerima subsidi listrik adalah rasio rumahtangga miskin dan rentan penerima subsidi listrik dengan jumlah rumahtangga miskin dan rentan.Rumus:Keterangan:P RT40-Listrik:Proporsi rumahtangga miskin dan rentan penerima subsidi listrikJRT40-Listrik :Jumlah rumahtangga miskin dan rentan penerima subsidi listrikJRT40 : Jumlah rumahtangga miskin dan rentanCatatan:Subsidi listrik merupakan program subsidi yang diberikan kepada pelanggan PLN kategori R1 dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran rumahtangga miskin dan rentan. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kelamin; Umur/Usia Parent "" "" "" 1.3.1* - Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. 000076 - Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. SOSIAL Nasional, Daerah No "" 76 Sosial "" "" "" "" 1182 1182 04.02.064 Proporsi Penduduk yang Mengalami Kejahatan Kekerasan - Korban kejahatan kekerasan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan. Dalam konteks ini cakupan korban kejahatan kekerasan terkait penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual. Kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan kekerasan yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, yakni pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan dan perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan dan pencabulan), dan sebagainya. Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. Pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan. Pencurian dengan kekerasan adalah mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan. Pelecehan Seksual adalah perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual. Jumlah penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan lalu dibandingkan jumlah penduduk pada tahun tersebut, dinyatakan dalam satuan persen.Rumus:Keterangan:PPKK : Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhirJPKK : Jumlah penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhirJP : Jumlah Penduduk Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" "11.7.1.(a) - Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. 16.1.3.(a) - Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir." 000248 - Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir SOSIAL Nasional, Daerah No 10810050 "" 248 Sosial "" "" "" "" 1183 1183 04.02.065 Rasio Gini - Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1.Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Rasio Gini = 1-i=1n(pi-pi-1)(Yi-Yi-1) dimana: pi = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i; Yi = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i; n = jumlah observasi Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan Parent 02.02 - Rasio Gini (Indeks) 02.02 - Rasio gini 02 - Rasio Gini 10.1.1.(a) - Rasio Gini. "000005 - Rasio Gini 000544 - Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)" SOSIAL Nasional, Daerah No 33110012 "" 5 Perencanaan "" "" 2.02 Rasio gini 1184 1184 04.02.066 Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 dokumen Dokumen strategi penanggulangan bencana (PRB) tingkat nasional adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB); dan Rencana Nasional Penanggulangan Nasional (Renas PB), serta Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN API).Periode penyusunan dokumen adalah sebagai berikut:a.RIPB: 15 tahunb.Renas PB: 5 tahunc.RAN PB: 3 tahund.RAN API: 5 tahun Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen strategi penanggulangan bencana tingkat nasional (RIPB, Renas PB, dan/atau RAN API) yang telah disahkan saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi yang melandasi implementasi penanggulangan bencana di tingkat nasional pada tahun berjalan.Rumus: - Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" "11.b.1* - Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. 13.1.2* - Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030." 000249 - Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015�2030 SOSIAL Nasional, Daerah No "" 249 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1185 1185 04.02.067 Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-203 dokumen Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah adalah dokumen yang berisi strategi dan/ atau rencana aksi pencegahan bencana untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (Jakstra PB); Rencana Penanggulangan Bencana Nasional (Renas PB) dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB), dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), serta Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) dan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API).Periode penyusunan dokumen adalah sebagai berikut:Jakstra PB: 5 tahunRenas PB dan RPBD: 5 tahunRAN dan RAD PRB: 3 tahunRAN dan RAD API: 5 tahun. Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen strategi PRB tingkat nasional (Jakstra PB, Renas PB, RAN PRB, dan/atau RAN API) dan daerah (RPBD, RAD PRB, dan/atau RAD API) yang telah disahkan saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi yang melandasi implementasi PRB di tingkat nasional dan daerah pada tahun berjalan.Rumus: - Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 1.5.3* - Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 000083 - Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. SOSIAL Nasional, Daerah No "" 83 Sosial "" "" "" "" 1186 1186 04.02.068 Tingkat Kemiskinan Ekstrem persen Konsep:Kemiskinan dipandang sebagai suatu situasi dimana seseorang tidak dapat/mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup layak dan bermartabat. Tidak mudah menentukan atau mendefinisikan kemiskinan karena kemiskinan sendiri bersifat multi dimensi. Oleh karena itu, pemerintah (BPS dan beberapa pihak dalam beberapa seminar dan pertemuan) menyepakati mengukur kemiskinan dari sudut ekonomi dengan pendekatan uang (monetary approach).Langkah selanjutnya adalah menentukan garis kemiskinan yaitu sejumlah rupiah yang diperlukan untuk dapat bertahan hidup layak. Seseorang dengan pendapatan/pengeluaran kurang dari garis kemiskinan tersebut dikategorikan sebagai miskin.Definisi:Indikator proporsi penduduk dibawah garis kemiskinan internasional adalah persentase penduduk dengan pendapatan kurang dari 2,15 dollar AS pada PPP (Purchasing Power Parity) 2017.Garis kemiskinan nasional pada dasarnya adalah sejumlah uang yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan data pengeluaran/konsumsi terdiri dari Garis Kemikinan Cara Perhitungan (1):Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional adalah Jumlah penduduk dengan pengeluaran perkapita 2,15 USD PPP (Purchasing Power Parity) dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dikali seratus.Rumus:Keterangan:P PMI:Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan internasionalJPMI :Jumlah penduduk dengan pengeluaran perkapita 2,15 USD PPP(Purchasing Power Parity)JPI: Jumlah penduduk pada periode waktu yang sama Cara Perhitungan (2):Persentase pekerja yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional adalah Jumlah pekerja dengan konsumsi perkapita 2,15 USD PPP (Purchasing Power Parity) dibagi dengan jumlah seluruh pekerja pada periode waktu yang sama dikali seratus.Rumus: Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Umur/Usia; Status Pekerja; Status Disabilitas Parent "" 06.01.03 - Tingkat Kemiskinan Ekstrem 06.01.03 - Tingkat Kemiskinan Ekstrem 1.1.1* - Tingkat kemiskinan Ekstrim. 000073 - Tingkat kemiskinan Ekstrim SOSIAL Nasional, Daerah No "" 73 Tenaga Kerja 6 6.0 PN 06.01.03 Tingkat Kemiskinan Ekstrem 1187 1187 04.02.069 Persentase K/L/D yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) persen Indikator ini digunakan untuk menghitung persentase Kementerian/Lembaga/Daerah yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) "" Wilayah Administrasi: Nasional; Instansi Pemerintah: K/L, Pemerintah Daerah Parent "" "" "" "" "" SOSIAL Nasional Yes "" "" "" "" "" "" 1188 1188 04.02.069.001 Persentase Kementerian/Lembaga yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) persen Indikator ini digunakan untuk menghitung persentase Kementerian/Lembaga yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) "" Instansi Pemerintah: K/L Child "" "" 06.01.01.01 - Persentase Kementerian/Lembaga yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) "" "" SOSIAL Nasional Yes "" "" 6.0099999999999997868371792719699442386627197265625 6.01 PP 06.01.01.01 Persentase Kementerian/Lembaga yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) 1189 1189 04.02.069.002 Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) persen Indikator ini mengukur persentase pemerintah daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) "" Instansi Pemerintah: Pemerintah Daerah Child "" "" 06.01.01.02 - Persentase Pemerintah Daerah yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) "" "" SOSIAL Nasional Yes "" "" 6.0099999999999997868371792719699442386627197265625 6.01 PP 06.01.01.02 Persentase Pemerintah Daerah yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) 1190 1190 04.02.070 Persentase K/L/D yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) persen Indikator ini mengukur persentase Kementerian/Lembaga/Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) "" Wilayah Administrasi: Nasional; Instansi Pemerintah: K/L, Pemerintah Daerah Parent "" "" "" "" "" SOSIAL Nasional Yes "" "" "" "" "" "" 1191 1191 04.02.070.001 Persentase Kementerian/Lembaga yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) persen Indikator ini mengukur persentase Kementerian/Lembaga yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) "" Instansi Pemerintah: K/L Child "" "" 06.01.01.01.01 - Persentase Kementerian/Lembaga yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) "" "" SOSIAL Nasional Yes "" "" 2001-06-01T00:00:00 06.01.01 KP 06.01.01.01.01 Persentase Kementerian/Lembaga yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) 1192 1192 04.02.070.002 Persentase Pemerintah Daerah yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) persen Indikator ini mengukur persentase Pemerintah Daerah yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) "" Instansi Pemerintah: Pemerintah Daerah Child "" "" 06.01.01.01.02 - Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) "" "" SOSIAL Nasional Yes "" "" 2001-06-01T00:00:00 06.01.01 KP 06.01.01.01.02 Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) 1193 1193 04.02.071 Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan persen Rehabilitasi sarana dan prasarana TMPN Provinsi adalah perbaikan terhadap komponen sarana dan prasaran TMPN Provinsi yang memiliki tingkat kerusakan antara 26-50% (perbaikan sedang). Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provins yaitu pemeliharaan dilakukan dalam bentuk rutin, perbaikan ringan, rehabilitasi, pemugaran dan pembangunan dengan penjelasan sebagai berikut: a. Pemeliharaan Rutin meliputi pemeliharaan kebersihan, keamanan, ketertiban b. Perbaikan Ringan meliputi perbaikan terhadap komponen TMPN dan MPN serta fasilitas lainnya yang mengalami kerusakan ringan dengan tingkat kerusakan setinggi-tingginya 25%. c. Rehabilitasi meliputi perbaikan terhadap komponen TMPN dan MPN yang memiliki tingkat kerusakan antara 26-50% (perbaikan sedang). d. Pemugaran meliputi berbagai upaya perbaikan untuk mengembalikan bentuk dan fungsinya seperti semula dengan tingkat kerusakan di atas 50%. Pelaksanaan pemugaran wajib berkoordinasi dan kerja sama dengan instansi yang membidangi kepurbakalaan setempat (UU Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya serta PP No. 10 Tahun 1993 tentang pelaksanaan UU Nomor : 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya) serta instansi teknis terkait. e. Pembangunan meliputi berbagai upaya pengadaan komponen TMPN dan MPN yang belum tersedia sesuai persyaratan. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yaitu Penjaga Keamanan/Petugas Keamanan bertanggung jawab terhadap urusan keamanan makam dan lingkungannya. Petugas keamanan dimaksud diutamakan yang memiliki sertifikat satpam. (Jumlah Layanan yang Terpenuhi / Jumlah Layanan yang Diharapkan) * 100 Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000954 - Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan SOSIAL Daerah No "" 954 Sosial "" "" "" "" 1194 1194 04.02.072 Indeks Keberfungsian Sosial - Indeks Keberfungsian Sosial adalah indikator komposit yang mengukur tingkat keberdayaan dan kemampuan individu, keluarga, atau komunitas dalam menjalankan fungsi sosial secara mandiri dan produktif serta dalam mengatasi permasalahan sosial untuk mencapai kesejahteraan sosial. Indeks Keberfungsian Sosial = (Σ Skor tiap dimensi / Jumlah dimensi) * 100 Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000946 - Indeks Keberfungsian Sosial SOSIAL Daerah No "" 946 Sosial "" "" "" "" 1195 1195 04.02.073 Indeks Kesejahteraan Sosial - "Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan berbagai aspek kehidupan sosial. IKS dibangun dari aspek-aspek kesejahteraan sosial yang mencakup dimensi-dimensi utama seperti: Ketahanan Keluarga, Ketersediaan dan Akses terhadap Pelayanan Sosial, Partisipasi Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Layak, Perlindungan Sosial, Pekerjaan dan Pendapatan, dan Lingkungan Sosial. Setiap dimensi diukur menggunakan beberapa indikator, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, dan dinilai dengan menggunakan skala tertentu." "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001180 - Indeks Kesejahteraan Sosial SOSIAL Daerah No "" 1180 Sosial "" "" "" "" 1196 1196 04.02.074 Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana persen Mengukur seberapa luas dan efektif upaya penyebaran informasi dan edukasi mengenai risiko bencana telah dilakukan kepada masyarakat di suatu wilayah. "P = (M_IE / M_T) * 100% Keterangan: P = Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana M_IE = Jumlah masyarakat yang menerima informasi dan edukasi M_T = Jumlah total target masyarakat" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000958 - Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana SOSIAL Daerah No "" 958 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1197 1197 04.02.075 Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan persen Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi konflik sosial yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi, negosiasi, intervensi pemerintah, atau upaya hukum dibandingkan dengan total konflik sosial yang terjadi dalam suatu periode tertentu. "Rumus: Persentase_Konflik_Sosial_yang_Diseleasikan = (Jumlah_Konflik_yang_Telah_Diseleasikan / Total_Konflik_yang_Terjadi) * 100% Keterangan: Jumlah_Konflik_yang_Telah_Diseleasikan = Konflik yang telah mendapatkan penyelesaian dengan mekanisme hukum, mediasi, rekonsiliasi, atau pendekatan lainnya sehingga tidak lagi menimbulkan ketegangan di masyarakat. Total_Konflik_yang_Terjadi = Semua insiden konflik sosial yang tercatat dalam periode tertentu, baik yang sedang dalam proses penanganan maupun yang telah diselesaikan." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001163 - Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan SOSIAL Daerah No "" 1163 Kesatuan Bangsa Dan Politik "" "" "" "" 1198 1198 04.02.076 Persentase Korban Bencana Alam persen adalah indikator yang mengukur proporsi jumlah penduduk yang terdampak langsung oleh bencana alam, seperti meninggal dunia, luka-luka, hilang, atau mengungsi, terhadap total jumlah penduduk di wilayah tertentu dalam periode tertentu. Indikator ini mencerminkan tingkat kerentanan penduduk terhadap bencana alam dan menjadi dasar untuk penilaian risiko serta kesiapsiagaan wilayah. Persentase Korban Bencana Alam = (Jumlah penduduk korban bencana / Total jumlah penduduk) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000953 - Persentase Korban Bencana Alam SOSIAL Daerah No "" 953 Sosial "" "" "" "" 1199 1199 04.02.077 Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA persen "Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial." (Jumlah Pekerja Sosial di Panti Rehabilitasi Sosial / Jumlah Total Pekerja Sosial) * 100 Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000948 - Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA SOSIAL Daerah No "" 948 Sosial "" "" "" "" 1200 1200 04.02.078 Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar persen Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. "PPSB = (P_bencana / P_total) * 100% Keterangan: PPSB = Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial/relawan sosial yang menangani korban bencana sesuai standar (%) P_bencana = Jumlah pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial yang menangani korban bencana sesuai standar P_total = Total tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial di provinsi" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000949 - Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar SOSIAL Daerah No "" 949 Sosial "" "" "" "" 1201 1201 04.02.079 Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial persen Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. (Jumlah Pekerja Sosial di Panti Rehabilitasi Sosial / Jumlah Total Pekerja Sosial) * 100 Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000947 - Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial SOSIAL Daerah No "" 947 Sosial "" "" "" "" 1202 1202 04.02.080 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti persen Penyediaan permakanan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS sesuai dengan Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi. Penyediaan sandang untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS di dalam panti berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis. Fasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit) "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001173 - Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti SOSIAL Daerah No "" 1173 Sosial "" "" "" "" 1203 1203 04.02.081 Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi persen Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. (Jumlah Penerima Manfaat yang Kemandiriannya Meningkat / Jumlah Total Penerima Manfaat) * 100 Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000952 - Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi SOSIAL Daerah No "" 952 Sosial "" "" "" "" 1204 1204 04.02.082 Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar persen Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. (Jumlah Penerima Manfaat yang Kebutuhan Dasarnya Terpenuhi / Jumlah Total Penerima Manfaat) * 100 Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000951 - Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar SOSIAL Daerah No "" 951 Sosial "" "" "" "" 1205 1205 04.02.083 Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani persen "Warga Negara Migran (WNM): WNI yang bekerja di luar negeri, baik laki-laki maupun perempuan, dengan jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia). Korban Tindak Kekerasan: WNM yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, atau bentuk kekerasan lain selama bekerja di luar negeri. Yang Tertangani: WNM yang telah mendapatkan bantuan atau penanganan dari pihak terkait, seperti: Konsultasi dan pendampingan hukum. Bantuan medis dan psikologis. Pemulangan ke Indonesia. Penanganan kasus kekerasan oleh pihak berwenang." (Jumlah Warga Negara Migran Korban Kekerasan yang Tertangani / Jumlah Total Warga Negara Migran Korban Kekerasan) * 100 Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000950 - Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani SOSIAL Daerah No "" 950 Sosial "" "" "" "" 1206 1206 04.03.001 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) - Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan. Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonic Menghitung indeks masing – masing dimensi Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik Menghitung Indeks Kesetaraan Gender Menghitung Indeks Ketimpangan Gender Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent 40 - Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 04.03.01 - Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 04.03.01 - Indeks Ketimpangan Gender (IKG) "" 000015 - Indeks Ketimpangan Gender (IKG) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional, Daerah No 33210018 "" 15 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 4 4.0 PN 04.03.01 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 1207 1207 04.03.002 Indeks Pembangunan Gender - IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia. IPG = IPM Perempuan / IPM Laki-Laki Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.03.05 - Indeks Pembangunan Gender 04.03.05 - Indeks Pembangunan Gender "" 000665 - Indeks Pembangunan Gender (IPG) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional, Daerah No 33210001 "" 665 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 4 4.0 PN 04.03.05 Indeks Pembangunan Gender 1208 1208 04.03.003 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) - Angka yang menggambarkan pencapaian pembangunan pemenuhan hak anak atas hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang. Penghitungan IPHA dimulai dengan menghitung nilai indeks klaster menggunakan nilai indikator yang sudah dinormalisasi dengan metode nilai maksimal dan minimal. Indeks klaster tersebut dihitung dengan bobot indikator yang sama (equal weight) untuk setiap indikator dalam klaster yang sama. Kemudian, nilai IPHA diperoleh dengan mengalikan bobot klaster dengan indeks klaster. - Nilai indeks klaster IPHA Indeks K_j= ((∑_(i=1)^n 〖SX〗_ji)/n_j ) X 100 Keterangan: Indeks Kj : nilai indeks klaster ke-j SXji : nilai indikator ke-i pada klaster ke-j yang telah dinormalisasi Nj : banyaknya indikator pada klaster ke-j - Nilai IPHA Indeks= (W1 * Indeks D1) + … + (Wj * Indeks Dj) Keterangan: W1= nilai bobot klaster ke-1 D1= nilai indeks klaster ke-1 Wj= nilai bobot klaster ke-j Dj= nilai indeks klaster ke-j Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.17.01.01 - Indeks Pemenuhan Hak Anak 04.17.01.01 - Indeks Pemenuhan Hak Anak "" "" PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional No 33210003 "" "" 4.1699999999999999289457264239899814128875732421875 4.17 PP 04.17.01.01 Indeks Pemenuhan Hak Anak 1209 1209 04.03.004 Indeks Perlindungan Anak (IPA) - Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indeks komposit yang mengukur capaian pemenuhan hak dan perlindungan anak yang disusun sesuai dengan klaster dalam Konvensi Hak Anak.;Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah indeks komposit yang mengukur capaian perlindungan khusus anak sesuai dengan klaster dalam Konvensi Hak Anak. "Penghitungan IPA dimulai dengan menghitung nilai indeks klaster menggunakan nilai indikator yang sudah dinormalisasi dengan metode nilai maksimal dan minimal. Indeks klaster tersebut dihitung dengan bobot indikator yang sama (equal weight) untuk setiap indikator dalam klaster yang sama. Kemudian, nilai IPA diperoleh dengan mengalikan bobot klaster dengan indeks klaster. Penghitungan IPA dimulai dengan menghitung nilai indeks klaster menggunakan nilai indikator yang sudah dinormalisasi dengan metode nilai maksimal dan minimal. Indeks klaster tersebut dihitung dengan bobot indikator yang sama (equal weight) untuk setiap indikator dalam klaster yang sama. Kemudian, nilai IPA diperoleh dengan mengalikan bobot klaster dengan indeks klaster. ;beda. Selanjutnya, dilakukan penghitungan IPKA dengan mengalikan tiap nilai indikator dengan bobot indikatornya Rumus IPKA: IPKA = (W1 * Indikator1) + … + (Wj * Indikatorj) Keterangan: W1= nilai bobot indikator ke-1 Indikator1= nilai indikator ke-1 Wj= nilai bobot indikator ke-j Dj= nilai indikator ke-j" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.03.06 - Indeks Perlindungan Anak 04.03.06 - Indeks Perlindungan Anak "" 000630 - Indeks Perlindungan Anak (IPA) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional, Daerah No 33210004 "" 630 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 4 4.0 PN 04.03.06 Indeks Perlindungan Anak 1210 1210 04.03.005 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) - Angka yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Penghitungan IPKA dimulai dengan penentuan bobot indikator. Setiap indikator dapat memiliki bobot yang berbeda. Selanjutnya, dilakukan penghitungan IPKA dengan mengalikan tiap nilai indikator dengan bobot indikatornya. Rumus IPKA: IPKA = (W1 * Indikator1) + … + (Wj * Indikatorj) Keterangan: W1= nilai bobot indikator ke-1 Indikator1= nilai indikator ke-1 Wj= nilai bobot indikator ke-j Dj= nilai indikator ke-j Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.17.01.02 - Indeks Perlindungan Khusus Anak 04.17.01.02 - Indeks Perlindungan Khusus Anak "" "" PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional No 33210005 "" "" 4.1699999999999999289457264239899814128875732421875 4.17 PP 04.17.01.02 Indeks Perlindungan Khusus Anak 1211 1211 04.03.006 Jumlah K/L/D yang memperoleh Penghargaan Parahita Ekapraya lembaga Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian PPPA sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran serta para pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Propinsi/Kab/Kota dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Dalam indikator ini hanya menghitung K/L/D yang mendapatkan predikat mentor. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.19.01.07 - Jumlah K/L/D yang memperoleh PPE 04.19.01.07 - Jumlah K/L/D yang memperoleh PPE "" "" PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional No "" "" 4.19000000000000039079850466805510222911834716796875 4.19 PP 04.19.01.07 Jumlah K/L/D yang memperoleh PPE 1212 1212 04.03.007 Jumlah kabupaten/kota dengan peringkat dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) kabupaten/ kota Jumlah kabupaten/kota dengan peringkat dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah Jumlah kabupaten/kota yang mampu memenuhi berbagai indikator Layak Anak dan mendapatkan peringkat dalam Kabupaten/Kota Layak Anak(KLA) sesuai Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 yang diukur dengan instrumen yang ditetapkan KemenPPPA. Peringkat KLA terdiri dari Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA. Pengkategorian peringkat KLA dilakukan berdasarkan nilai komposit yang diperoleh dari berbagai indikator yang diukur dalam evaluasi KLA. Nilai komposit tersebut melambangkan tingkat keberhasilan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan KLA. Adapun peringkat KLA dan nilai kompositnya adalah sebagai berikut: - Pratama: Kabupaten/kota yang memperoleh skor atau nilai 500-600 - Madya: Kabupaten/kota yang memperoleh skor atau nilai 601-700 - Nindya: Kabupaten/kota yang memperoleh skor atau nilai 701-800 - Utama: Kabupaten/kota yang memperoleh skor atau nilai 801-900 - KLA: Kabupaten/kota yang memperoleh skor atau nilai 901-1000 Jumlah kabupaten/kota dengan peringkat pratama, madya, nindya, utama dan kabupaten/kota layak anak (KLA) dalam evaluasi KLA dhitung berdasarkan nilai komposit yang diperoleh sebagai berikut: - Pratama: Kabupaten/kota yang memperoleh skor atau nilai 500-600 - Madya: Kabupaten/kota yang memperoleh skor atau nilai 601-700 - Nindya: Kabupaten/kota yang memperoleh skor atau nilai 701-800 - Utama: Kabupaten/kota yang memperoleh skor atau nilai 801-900 - KLA: Kabupaten/kota yang memperoleh skor atau nilai 901-1000 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.17.01.01.02 - Jumlah kabupaten/kota dengan peringkat dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 04.17.01.01.02 - Jumlah kabupaten/kota dengan peringkat dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) "" "" PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional No "" "" 2001-04-17T00:00:00 04.17.01 KP 04.17.01.01.02 Jumlah kabupaten/kota dengan peringkat dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 1213 1213 04.03.008 Jumlah kabupaten/kota yang sudah melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan kabupaten/ kota Jumlah kabupaten/kota yang sudah melibatkan anak dalam proses perencanaan pembanguna adalah jumlah kab/kota yang telah melibatkan Forum Anak/Kelompok Anak untuk berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dan dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Bersumber dari hasil penghitungan skor penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak klaster I (Hak Sipil dan Kebebasan), khususnya pada indikator Pelembagaan Partisipasi Anak, dimana beberapa variabel yang dinilai beserta skornya adalah: a. Apakah Forum Anak/kelompok anak berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)? Range skor penilaian adalah 0-21 berdasarkan kuantitas pelibatan anak sebagai 2P b. Apakah Forum Anak/kelompok anak sudah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah (PAPP)? Range skor penilaian adalah 0-12 berdasarkan kuantitas pelibatan anak dalam PAPP Kabupaten/kota dinyatakan sudah melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan jika: a. Nilai 2P >=5 dengan pertimbangan memenuhi minimal 5 kegiatan di masing-masing klaster atau sesuai isu prioritas di daerahnya; dan b. Nilai PAPP>=3 dengan pertimbangan memenuhi keterlibatan anak dalam musrenbang tingkat desa/kel, kecamatan, dan kab/kota Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.17.01.01.05 - Jumlah kabupaten/kota yang sudah melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan 04.17.01.01.05 - Jumlah kabupaten/kota yang sudah melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan "" "" PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional No "" "" 2001-04-17T00:00:00 04.17.01 KP 04.17.01.01.05 Jumlah kabupaten/kota yang sudah melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan 1214 1214 04.03.009 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan (termasuk TPPO) yang dilaporkan melalui SIMFONI PPA orang Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dicatatkan dalam SIMFONI PPA Inputisasi jumlah kasus melalui SIMFONI PPA Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.19.04.01.07 - Jumlah Perempuan Korban Kekerasan (termasuk TPPO) yang dilaporkan melalui SIMFONI PPA 04.19.04.01.07 - Jumlah Perempuan Korban Kekerasan (termasuk TPPO) yang dilaporkan melalui SIMFONI PPA "" "" PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional No "" "" 2004-04-19T00:00:00 04.19.04 KP 04.19.04.01.07 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan (termasuk TPPO) yang dilaporkan melalui SIMFONI PPA 1215 1215 04.03.010 Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol dokumen Indikator ini ingin melihat sejauh mana peraturan yang ada dapat menjamin hak perempuan untuk memiliki atau menguasai lahan. Perhatian pada kepemilikan lahan ini merupakan pengakuan bahwa tanah adalah sumber daya ekonomi yang dapat dikuasai.Lahan adalah modal untuk pertanian, dapat digunakan sebagai jaminan untuk mengakses sumber pendanaan, memperluas pelayanan dan dapat menjadi sumber penghasilan langsung, jika disewakan atau dijual. Hal ini juga mengakui bahwa kepemilikan lahan oleh perempuan adalah hak yang menentukan dalam pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kepemilikan lahan oleh perempuan juga merupakan hak asasi.Cara mengukurnya adalah dengan menguji peraturan tersebut dengan 6 proksi yang berasal dari hukum internasional yaitu: Untuk hukum waris, yang tersedia adalah Hukum Waris Agama Islam (Kompilasi Hukum Islam) untuk yang beragama Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk yang beragama lainnya. Pada Hukum Waris Agama Islam telah ada pembagian per ahli waris termasuk laki-laki dan perempuan, sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan pada Hukum Perdata, pembagiannya menurut individu dan tidak menyebutkan jenis kelamin dan tiap individu dihitung sama. Cara perhitungan 1:Informasi tentang proksi dikumpulkan dan dicocokkan dengan peraturan yang berlaku, kemudian dibuat tingkatannya mulai dari 0 hingga 3.Tingkat 0 :Proksi tidak ada atau tidak dapat ditempatkan dalam Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;Tingkat 1: Peraturan PerUndang-Undangan sudah ada dan mencakup proksi;Tingkat 2: Peraturan PerUndang-Undangan mencakup proksi;Tingkat 3: Peraturan di bawah Undang-Undang mencakup proksi;N/A: Proksi tidak dapat dipakai. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 5.a.2* - Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol. 000164 - Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanahdan/atau hak kontrol. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional, Daerah No "" 164 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak "" "" "" "" 1216 1216 04.03.011 Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin persen Indikator ini mengukur upaya pemerintah untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang responsif gender. Indikator ini diukur berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menggunakan kuesioner standard yang dikembangkan oleh UN. Sumber data dari peraturan dan rencana aksi dari kebijakan yang ada. Survei standard ini berisi pertanyaan terkait 4 bidang yaitu:1.Kebijakan yang menyangkut kehidupan pada umumnya2.Kebijakan tentang kekerasan terhadap perempuan3.Lapangan kerja dan ekonomi4.Perkawinan dan keluarga.Pada masing-masing bidang terdiri dari (i) kebijakan yang mendorong atau memajukan kesetaraan gender; dan (ii) penegakan hukum dan pemantauan hasil pelaksanaannya. Nilai dari masing-masing bidang menjadi ukuran pada indikator ini. Jumlah pertanyaan pada survei ini adalah 45 pertanyaan dan masing-masing pertanyaan mempunyai jawaban “Ya” atau “Tidak”. Setiap jawaban “ya” diberi nilai “1” dan jawaban “tidak” diberi nilai “0”. Tiap bidang akan dihitung dalam persentase yang akan menjadi ukuran indikator ini.Rumus 1:Keterangan:%Bidangi: Persentase nilai pada setiap bidang NilaiYai: Jumlah nilai jawaban Ya pada setiap bidangJPi:Jumlah pertanyaan pada setiap bidangPertanyaan pada masing-masing bidang adalah sebagai berikut:BIDANG KE 1: DASAR HUKUM UMUMPromosi/ Pe- majuan1.Jika hukum adat adalah dasar hukum yang sah menurut UUD apakah menjadi tidak sah jika tidak sesuai dengan ketentuan UUD tentang kesetaraan dan non diksriminasi?2.Jika hukum tentang orang adalah dasar hukum yang sah menurut UUD, apakah menjadi tidak sah jika tidak sesuai dengan ketentuan UUD tentang kesetaraan dan non diskriminasi?3.Apakah ada peraturan perUndang-Undangan tentang Diskriminasi yang secara langsung maupun tidak langsung melarang diskriminasi terhadap perempuan?4.Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan akses yang sama untuk menduduki jabatan publik (legislatif, eksekutif dan judikatif)?5.Apakah ada kuota untuk kursi parlemen atau calon anggota parlemen?6.Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk berpindah kewarganegaraan mengikuti pasangannya dan anak-anaknya?Penegakan dan pemantauan7.Apakah Peraturan perndang-Undangan membentuk badan independent yang menerima pengaduan tentang diskriinasi berbasis gender?8.Apakah bantuan hukum itu diharuskan untuk masalah kriminal?9.Apakah bantuan hukum itu diharuskan untuk masalah perdata/keluarga?10.Apakah kesaksian perempuan sama derajatnya dengan kesaksian laki-laki di pengadilan?11.Apakah ada peraturan perUndang-undangan yang mengharuskan pembuatan dan penerbitan statistik gender?12.Apakah ada sangsi untuk partai politik yang tidak memenuhi kuota calon anggota legislatif?BIDANG KE 2: KEKERASAN TERHADAP PEREMPUANPemajuan/ Promosi13.Apakah ada Peraturan perUndang-Undangan tentang KDRT yang mencakup kekerasan fisik?14.Apakah ada Peraturan perUndang-Undangan tentang KDRT yang mencakup kekerasan seksual?15.Apakah ada Peraturan perUndang-Undangan tentang KDRT yang mencakup kekerasan psikologis?16.Apakah ada Peraturan perUndang-Undangan tentang KDRT yang mencakup kekerasan ekonomi?17.Apakah ketentuan dalam Peraturan PerUndang-Undangan tentang pengecualian pelaku perkosaan jika dia mengawini korban sesudah melakukan kejahatan itu sudah dicabut atau tidak pernah ada dalam peraturan perUndang-Undangan?18.Apakahketentuantentangkejahatanuntukmempertahankan kehormatan sudah dicabut atau tidak pernah ada?19.Apakah Peraturan PerUndang-Undangan tentang perkosaan didasarkan pada adanya penolakan (Lack of consent) tanpa pembuktian paksaan fisik dan penetrasi?20.Apakah Peraturan perUndang-Undangan menganggap perkosaan dalam perkawinan sebagai pelanggaran hukum atau melegalkan perempuan untuk melaporkan perkosaan oleh suami atau pasangannya?21.Apakah ada Peraturan PerUndang-Undangan yang menangani pelecehan seksual?Penegakan dan peman- tauan22.Apakah ada komitmen pembiayaan pemerintah untuk pelaksanaan Peraturan PerUndang-Undangan tentang kekerasan terhadap perempuan dengan membuat kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait?23.Apakah ada komitmen pembiayaan pemerintah untuk pelaksanaan Undang-Undang tentang kekerasan terhadap perempuan dengan memberikan alokasi anggaran khusus untuk mendukung kegiatan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan oleh lembaga non pemerintah?24.Apakah ada rencana aksi atau kebijakan untuk menangguIangi kekerasan terhadap perempuan yang diawasi oleh mekanisme nasional yang diberi tugas untuk memantau dan menelaah pelaksanaannya?BIDANG KE 3: LAPANGAN KERJA DAN EKONOMIPenegakan dan peman- tauan25.Apakah Peraturan PerUndang-Undangan memerintahkan non-diskriminasi berdasarkan gender dalam pekerjaan?26.Apakah Peraturan PerUndang-Undangan memerintahkan penggajian yang setara untuk pekerjaan yang nilainya sma?27.Apakah perempuan dapat bekerja di bidang yang berbahaya, sulit dan secara moral kurang pantas sama seperti laki-laki?28.Apakah perempuan dapat bekerja pada bidang yang sama dengan laki-laki?29.Apakah perempuan dapat berperan sama dengan laki-laki?30.Apakah Peraturan PerUndang-Undangan membolehkan perempuan bekerja pada jam giliran malam sama dengan laki-laki?31.Apakah Peraturan PerUndang-Undangan memberikan cuti melahirkan dan pengasuhan untuk ibu sesuai dengan standard ILO?32.Apakah Undang-Undang memberikan hak cuti kelahiran anak dengan tetap digaji pada suami atau pasangan?Penegakan dan peman- tauan33.Apakah ada lembaga publik yang dapat menerima pengaduan tentang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam pekerjaan?34.Apakah pengasuhan/penitipan anak tersedia secara umum atau disubsidi?BIDANG KE 4: PERKAWINAN DAN KELUARGAPemajuan/ promosi35.Apakah batas usia minimum kawin paling rendah 18 tahun tanpa pengecualian, untuk perempuan dan laki-laki?36.Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk menikah and bercerai?37.Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk menjadi wali hukum dari anak-anaknya selama dan setelah perkawinan?38.Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk menjadi kepala keluarga atau rumah tangga? (39.Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk memilih tempat tinggal?40.Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk memilih profesi?41.Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kartu identitias?42.Apakah perkawinan dibawah usia yang diijinkan Undang- Undang sah atau dapat disahkan?43.Apakah ada pengadilan khusus untu keluarga?Penegakan dan peman- tauan44.Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan paspor?45.Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk memiliki, mengakses dan mengendalikan kepemilikan harta perkawinan termasuk setelah perceraian? Wilayah Administrasi: Nasional; Bidang Kebijakan Responsif Gender Parent "" "" "" 5.1.1* - Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. 000154 - Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional, Daerah No "" 154 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak "" "" "" "" 1217 1217 04.03.012 Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan persen Dukungan anggaran sangat penting dalam pencapaian kesetaraan gender. Dukungan anggaran dapat dilacak dan dipantau serta disampaikan kepada masyarakat melalui suatu sistem. Indikator ini akan mengukur apakah Pemerintah mempunyai sistem untuk melacak dan membuat alokasi sumber daya untuk mencapai kesetaraan gender. Terkait hal ini, Pemerintah Indonesia telah memiliki strategi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Untuk menentukan apakah sistem itu terpenuhi, maka digunakan 3 kriteria berikut:Pertanyaan pada kriteriaKriteria yang memenuhiKriteria 1: manakah aspek anggaran berikut yang menggambarkan program dan alokasi anggarannya (di tahun anggaran yang lalu)1.1. Apakah ada kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan gender termasuk pada sektor yang tidak khusus1.2. Apakah kebijakan ini didukung oleh alokasi anggaran yang cukup untuk mencapai tujuan umumnya dan tujuan penurunan kesenjangan gendernya?1.3. Apakah ada mekanisme untuk memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan sesuai dengan anggarannya?(2 dari 3 pertanyaan jawabannya Ya)Kriteria 2: seberapa jauh sistem anggaran mendorong pencapaian kesetaraan gender dan upaya yang terkait (di tahun anggaran yang lalu)2.1. Apakah Kementerian Keuangan menerbitkan edaran atau arahan lain tentang petunjuk penyusunan Anggaran yang Responsif Gender?2.2. Apakah kebijakan pengalokasian anggaran yang responsif gender didasarkan pada gender impact assesment sebelumnya?2.3. Apakah data dan statistik gender digunakan dalam pembuatan kebijakan alokasi anggaran yang responsif gender?2.4. Apakah ada pernyataan anggaran yang jelas (GBS)?2.5. Apakah ada sistem Tagging Gender?2.6. Apakah kebijakan di atas menjadi subyek dari ex-post gender impact assessment?2.7. Apakah anggaran tersebut merupakan subyek audit independent untuk melihat dukungannya pada kebijakan yang responsif gender?(3 dari 7 pertanyaan jawabannya Ya)Kriteria 3: apakah alokasi anggaran untuk pencapaian kesetaraan gender dapat dilihat oleh masyarakat (di tahun anggaran yang lalu)3.1. Apakah data tentang ARG diterbitkan?3.2. Apakah dapat diakses melalui Website Kementerian Keuangan?3.3. Apakah data ARG diterbitkan secara tepat waktu?(2 dari 3 pertanyaan, jawabannya Ya) Ada 3 kategori dengan cara penilaian sebagai berikut:1.Memenuhi persyaratan;2.Mendekati persyaratan;3.Tidak memenuhi persyaratan. Kemungkinan kategori tersebut adalah: Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 5.c.1* - Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 000166 - Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional, Daerah No "" 166 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak "" "" "" "" 1218 1218 04.03.013 Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) - ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kabupaten atau kota memenuhi standar dan kriteria sebagai lingkungan yang mendukung hak-hak anak. KLA merupakan upaya untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan pelayanan yang memadai sesuai dengan hak-haknya. "Skor KLA = (Jumlah Skor Indikator yang Dipenuhi) / (Jumlah Indikator Total) * 100 Dalam hal ini: Jumlah Skor Indikator yang Dipenuhi: Jumlah indikator yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Jumlah Indikator Total: Jumlah total indikator yang dinilai." Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000770 - Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Daerah No "" 770 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak "" "" "" "" 1219 1219 04.03.014 Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah - Kesetaraan Gender: Penilaian terhadap kebijakan, program, dan kegiatan yang mendorong kesetaraan gender di berbagai sektor, termasuk dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Pemberdayaan Perempuan: Penilaian terhadap inisiatif yang mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan pendidikan. Perlindungan Anak: Penilaian terhadap kebijakan dan program yang melindungi hak-hak anak dan mendorong kesejahteraan mereka. Nilai PPE = Σ (Nilai Indikator * Bobot Indikator) Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000612 - Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Daerah No "" 612 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak "" "" "" "" 1220 1220 04.03.015 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten persen ukuran atau indikator yang menunjukkan proporsi anak yang menjadi korban kekerasan dan telah menerima penanganan dari instansi yang berwenang di tingkat kabupaten. Penanganan ini bisa mencakup berbagai bentuk bantuan, seperti pendampingan psikologis, bantuan hukum, layanan kesehatan, atau intervensi sosial lainnya. "% = a / A * K Keterangan: a = jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan secara tuntas sesuai dengan kebutuhan (hasil asesmen) A = jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang melapor dan/atau dirujuk ke Kemen PPPA K = konstanta 100 persen" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000501 - Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Daerah No "" 501 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak "" "" "" "" 1221 1221 04.03.016 Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif persen Persentase anak usia 0-17 tahun korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif adalah perbandingan anak korban kekerasan berdasarkan data layanan SAPA Anak dan SImfoni PPA yang dibandingkan anak usia 0-17 tahun korban kekerasan. Layanan Komprehensif pada layanan SAPA Anak adalah layanan yang diberikan dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan anak secara menyeluruh, berkualitas dan tuntas dengan pendekatan manajemen kasus secara tepat melalui assesmen oleh tenaga profesional, dimana layanan yang diperoleh lebih dari 2 layanan dan sudah diterminasi di pusat dan korban yang mendapatkan layanan merupakan kewenangan pusat/korban yang ditangani oleh pusat. Sehingga, persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapatkan layanan komprehensif diperoleh dari jumlah korban yang mendapatkan layanan komprehensif dibagi dengan jumlah korban kewenangan pusat. Sementara, berdasarkan data SIMFONI PPA, korban yang mendapatkan layanan komprehesif adalah korban kekerasan yang mendapatkan layanan >=2 layanan. Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapatkan layanan komprehensif diperoleh dari jumlah korban yang mendapatkan layanan komprehensif dibagi dengan jumlah korban kekerasan. Rumus perhitungan: % anak korban yang mendapatkan layanan komprehensif= a/A x 100% Keterangan: a = Jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif di tahun berjalan berdasarkan data SAPA Anak dan SIMFONI PPA A= Jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang dilayani Kementerian PPPA dan lembaga layanan PPA di daerah secara keseluruhan di tahun berjalan, baik yang sudah mendapatkan layanan secara tuntas maupun yang belum tuntas Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.17.02.01.03 - Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif 04.17.02.01.03 - Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif "" 000631 - Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional, Daerah No "" 631 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2002-04-17T00:00:00 04.17.02 KP 04.17.02.01.03 Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif 1222 1222 04.03.017 Persentase anak usia 13-17 tahun yang beranggapan mendapatkan dukungan keluarga persen Indikator ini digunakan untuk mengetahui pendapat anak 13-17 tahun mengenai peran keluarga dalam memberi dukungan dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Anak 13-17 tahun dikatakan beranggapan mendapat dukungan keluarga jika: 1. jumlah skor persepsinya <=12 untuk anak yang tidak berstatus masih bersekolah 2. jumlah skor persepsinya <=14 untuk anak yang berstatus masih bersekolah Jumlah anak usia 13-17 tahun yang mendapat dukungan keluarga dibagi jumlah anak usia 13-17 tahun. Bentuk dukungan keluarga yang dimintakan pendapatnya kepada responden dengan kategori sangat setuju, setuju, kurang setuju dan tidak setuju adalah: 1. keluarga selalu selalu berusaha membantu; 2. mendapatkan dukungan dan bantuan emosional dari keluarga (misalnya memberi semangat, memberi saran, atau menghibur); 3. dapat membicarakan masalah dengan keluarga; 4. keluarga mendengarkan masalah yang disampaikan; 5. keluarga bersedia membantu untuk membuat keputusan; 6. keluarga memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, kesehatan, rasa aman dll; 7. keluarga memenuhi kebutuhan selama belajar di rumah (jika masih bersekolah) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.17.01.01.03 - Persentase anak usia 13-17 tahun yang beranggapan mendapatkan dukungan keluarga 04.17.01.01.03 - Persentase anak usia 13-17 tahun yang beranggapan mendapatkan dukungan keluarga "" "" PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional No "" "" 2001-04-17T00:00:00 04.17.01 KP 04.17.01.01.03 Persentase anak usia 13-17 tahun yang beranggapan mendapatkan dukungan keluarga 1223 1223 04.03.018 Persentase anak usia 13-17 tahun yang mendapatkan perlakuan tidak layak dari orang tua dan kerabat lainnya dalam 12 bulan terakhir persen a. Perlakuan tidak layak yang dimaksud adalah mendapatkan kekerasan fisik, emosional atau seksual dari orang tua dan kerabat lainnya. b. Berdasarkan pola kuesioner SNPHAR indikator yang dimungkinkan adalah: - anak usia 13-17 tahun yang mendapatkan kekerasan fisik oleh orang tua dan kerabat dewasa lainnya pada kejadian terakhir dalam 12 bulan - anak usia 13-17 tahun yang mendapatkan kekerasan emosional oleh orang tua dan kerabat dewasa lainnya pada kejadian terakhir dalam 12 bulan - anak usia 13-17 tahun yang mendapatkan kekerasan seksual kontak oleh orang tua dan kerabat dewasa lainnya pada kejadian terakhir dalam 12 bulan Jumlah anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan fisik atau emosional oleh orang tua dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah anak usia 13-17 tahun Pertanyaan pada kuesioner adalah apakah selama setahun terakhir ada ART di dewasa di atas (17 tahun) di rumah tangga yang disurvei melakukan hal berikut terhadap anak yakni: 1) menghukum anak dengan mengurangi atau melarang melakukan sesuatu yang disukai anak (misal: mengurangi uang saku/waktu bermain/menonton TV); 2) memberikan tugas/pekerjaan kepada anak yang melakukan kesalahan; 3) memanggilnya bodoh, pemalas, tidak berguna, mengatakan tidak sayang lagi, atau sebutan lain yang sejenis; 4) Membentak atau menakutinya 5) Mengurung atau meninggalkan anak sendirian dalam kamar/ruang tertentu 6) Mendorong/mengguncang badannya 7) Mencubit atau menjewer 8) Menampar, memukul, menjambak, atau menendang Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.17.02.01.07 - Persentase anak usia 13-17 tahun yang mendapatkan perlakuan tidak layak dari orang tua dan kerabat lainnya dalam 12 bulan terakhir 04.17.02.01.07 - Persentase anak usia 13-17 tahun yang mendapatkan perlakuan tidak layak dari orang tua dan kerabat lainnya dalam 12 bulan terakhir "" "" PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional No "" "" 2002-04-17T00:00:00 04.17.02 KP 04.17.02.01.07 Persentase anak usia 13-17 tahun yang mendapatkan perlakuan tidak layak dari orang tua dan kerabat lainnya dalam 12 bulan terakhir 1224 1224 04.03.019 Persentase Anggaran Responsif Gender persen Anggaran Responsif Gender merupakan alokasi anggaran yang memberikan perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender. "Persentase ARG = (Nilai ARG / Total Belanja Langsung) * 100% Keterangan: Nilai ARG: Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan atau proyek tertentu dalam APBD. Total Belanja Langsung: Jumlah total anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung, yaitu pengeluaran yang langsung digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah, seperti pembelian barang dan jasa, pembayaran honorarium, dan biaya operasional lainnya. " Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.19.05.01.01 - Persentase Anggaran Responsif Gender 04.19.05.01.01 - Persentase Anggaran Responsif Gender "" "000613 - Persentase ARG 000963 - Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)" PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional, Daerah Yes "" 613 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2005-04-19T00:00:00 04.19.05 KP 04.19.05.01.01 Persentase Anggaran Responsif Gender 1225 1225 04.03.019.001 Persentase Anggaran Responsif Gender Daerah persen Anggaran Responsif Gender merupakan alokasi anggaran yang memberikan perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Child "" "" "" "" 000382 - Persentase ARG Daerah PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Daerah Yes "" 382 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak "" "" "" "" 1226 1226 04.03.020 Persentase daerah yang memiliki dan melaksanakan Rencana Aksi Kesetaraan Gender persen Rencana aksi nasional pembangunan Kesetaraan Gender disusun untuk menjelaskan keterkaitan input, proses, keluaran, hasil, dan dampak pencapaian indikator pembangunan Kesetaraan Gender mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan nasional jangka menengah "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.19.05.01.03 - Persentase daerah yang memiliki dan melaksanakan Rencana Aksi Kesetaraan Gender 04.19.05.01.03 - Persentase daerah yang memiliki dan melaksanakan Rencana Aksi Kesetaraan Gender "" "" PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional No "" "" 2005-04-19T00:00:00 04.19.05 KP 04.19.05.01.03 Persentase daerah yang memiliki dan melaksanakan Rencana Aksi Kesetaraan Gender 1227 1227 04.03.021 Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam Kabupaten/Kota Layak Anank (KLA) persen evaluasi atau penilaian terhadap kebijakan, program, dan fasilitas yang ada di suatu provinsi dalam mendukung kesejahteraan dan perlindungan anak-anak. Ini mencakup berbagai aspek seperti: 1. Ketersediaan dan Kualitas Layanan Kesehatan: Akses terhadap layanan kesehatan anak, fasilitas kesehatan, dan program vaksinasi. 2. Pendidikan: Ketersediaan dan kualitas pendidikan dasar dan menengah, serta program pendidikan non-formal. 3. Kesejahteraan Sosial: Dukungan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak jalanan, anak korban kekerasan, dan anak dengan disabilitas. 4. Lingkungan yang Ramah Anak: Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang mendukung anak, seperti taman bermain, ruang publik, dan keselamatan lingkungan. 5. Keterlibatan Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam mendukung hak dan perlindungan anak, termasuk pelibatan orang tua dan komunitas. % Kab/Kota yang mendapat peringkat dalam KLA = (Jumlah Kab Kota yang mendapatkan peringkat dalam KLA di Provinsi / Jumlah Kab Kota di Provinsi) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi Parent "" "" "" "" 000614 - Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Daerah No "" 614 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak "" "" "" "" 1228 1228 04.03.022 Persentase Keterwakilan Perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah persen 1.Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat adalah persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat pusat, mencakup anggota DPR RI dan DPD RI.2.Proporsi kursi yang diduduki perempuan di pemerintah daerah adalah persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat daerah (anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) dan perempuan pada jabatan pemerintah daerah yang dipilih melalui pemilihan umum (gubernur/ wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/ wakil walikota). Cara Perhitungan (a) parlemen tingkat pusat: Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat ditunjukkan melalui (1) proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR RI serta (2) proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPD RI. 1. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR RI Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR RI dibagi jumlah seluruh anggota DPR RI dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Rumus DPR RI: P PPPa = JPDPR RI x 100% JADPR RI Keterangan: P PPPb : Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPD RI JPDPD RI : Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPD RI JADPD RI : Jumlah seluruh anggota DPD RI 2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPD RI Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPD RI dibagi jumlah seluruh anggota DPD RI dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Rumus DPD RI: P PPPb = JPDPD RI x 100% JADPD RI Keterangan: P PPPb : Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPD RI JPDPD RI : Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPD RI JADPD RI : Jumlah seluruh anggota DPD RI Cara Perhitungan (b) Pemerintah Daerah: Proporsi kursi yang diduduki perempuan di pemerintah daerah ditunjukkan melalui (1) proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD provinsi; (2) proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD kabupaten/kota; (3) proporsi kursi yang diduduki perempuan di jabatan pemerintahan. 1. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di legislatif DPRD Provinsi. Jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif/ DPRD provinsi dibagi jumlah seluruh anggota DPRD provinsi dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Rumus (1): P PPDProv = JPDPRDProv x 100% JADPRDProv Keterangan: P PPDProv : Proporsi kursi yang diduduki perempuan di legislatif/DPRD provinsi JPDPRDProv : Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD provinsi JADPRDProv : Jumlah seluruh anggota DPRD provinsi 2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di legislatif DPRD kabupaten/kota: Jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif/ DPRD kabupaten/kota dibagi jumlah seluruh anggota DPRD kabupaten/kota dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Rumus: P PPDKabKot = JPDPRDKabKot/ JADPRDKabKot x 100% Keterangan: P PPDKabKot : Proporsi kursi yang diduduki perempuan di legislatif/DPRD kabupaten/kota JPDPRDKabKot : Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD kabupaten/kota JADPRDKabKot : Jumlah seluruh anggota DPRD kabupaten/kota 3. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di jabatan pemerintahan Gubernur/Wakil Gubernur: Jumlah perempuan yang menjabat sebagai gubernur/wakil gubernur dibagi dengan jumlah seluruh gubernur/wakil gubernur dinyatakan dalam satuan persen (%). Rumus (2): P PJPGub = JPJPGub x 100% JJPGub Keterangan: P PJPGub : Proporsi perempuan pada jabatan pemerintah daerah Gubernur/Wakil Gubernur JPJPGub : Jumlah perempuan yang menjabat gubernur/wakil gubernur JJPGub : Jumlah seluruh pejabat gubernur/ wakil gubernur 4. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di jabatan pemerintahan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota: Jumlah perempuan yang menjabat sebagai bupati/ wakil bupati, walikota/wakil walikota dibagi dengan jumlah seluruh pejabat bupati/wakil bupati, walikota/ wakil walikota dinyatakan dalam satuan persen (%). Rumus (2): P PJPBup = JPJPBup x 100% JJPBup Keterangan: P PJPBup : Proporsi kursi yang diduduki perempuan di jabatan pemerintahan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota JPJPBup : Jumlah perempuan yang menjabat sebagai bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota JJPBup : Jumlah seluruh pejabat bupati/w Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkatan Parlemen; Tingkat Pendidikan Parent "" "" "" 5.5.1* - Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah. 000159 - Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkatpusat dan (b) pemerintah daerah. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional, Daerah No "" 159 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak "" "" "" "" 1229 1229 04.03.023 Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif "" Konsep dan Definisi:Persentase perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) /Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi /DPRD kabupaten/kota terhadap keseluruhan anggota DPR atau DPRD di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Metode Perhitungan:1.Persentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Jumlah perempuan anggota DPR dibagi dengan jumlah seluruh anggota DPR dikalikan 100%.Rumus:Keterangan:P KPD : Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)JPD : Jumlah perempuan anggota DPR JSD : Jumlah seluruh anggota DPR2.Persentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).Jumlah perempuan anggota DPRD Provinsi dibagi dengan jumlah seluruh DPRD Provinsi dikalikan 100%.Rumus:Keterangan:P KPDD : Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) JPDD : Jumlah perempuan anggota DPRD ProvinsiJSDD : Jumlah seluruh anggota DPRD Provinsi Tingkatan Parlemen; Partai Politik Parent "" "" "" 16.7.1.(a) - Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 000317 - Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional, Daerah No 33210011 "" 317 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak "" "" "" "" 1230 1230 04.03.024 Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif persen Konsep dan Definisi:Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di lembaga pemerintahan pada tingkat eksekutif (eselon I dan II) terhadap keseluruhan pengambil keputusan di lembaga eksekutif setara eselon I dan II. Metode Perhitungan:Jumlah perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II) dibagi dengan jumlah seluruh pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II) dikalikan 100%.Rumus:Keterangan:P KPLE : Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II)JPLE : Jumlah perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II)JSPLE : Jumlah seluruh pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" 16.7.1.(b) - Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). 000318 - Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional, Daerah No 33210012 "" 318 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak "" "" "" "" 1231 1231 04.03.025 Persentase Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan Berumur 15—64 Tahun yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain Selain Pasangan persen Kekerasan seksual didefinisikan sebagai perilaku seksual yang berbahaya atau tidak diinginkan yang dikenakan pada seseorang. Ini termasuk tindakan hubungan seksual yang kasar, keterlibatan paksa dalam tindakan seksual, melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan, pelecehan seksual, dll.Proporsi kekerasan seksual terhadap perempuan oleh selain pasangan pada sebagian besar survei mengumpulkan informasi yang terbatas pada paksaan melakukan hubungan seksual ketika perempuan tersebut tidak ingin melakukan, serta mencoba untuk memaksa seseorang untuk bertindak seksual melawan kehendaknya atau mencoba untuk memaksa dia ke hubungan seksual. Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) yang mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus:Keterangan:PKSoSP: Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhirJPKSoSP : Jumlahperempuandewasadan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhirJP(15-64) : Jumlah perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) Wilayah Administrasi: Nasional; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan; Lokasi Kejadian Parent "" 04.19.04.01.01 - Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain 04.19.04.01.01 - Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain 5.2.2* - Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. 000156 - Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional, Daerah No 10810079 "" 156 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2004-04-19T00:00:00 04.19.04 KP 04.19.04.01.01 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain 1232 1232 04.03.026 Persentase Perempuan di Jabatan Tinggi Pratama dan Madya persen Persentase perempuan yang menduduki jabatan struktural eselon I (jabatan pimpinan tinggi/JPT madya) "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.19.02.01.01 - Persentase Perempuan di Jabatan Tinggi Pratama dan Madya 04.19.02.01.01 - Persentase Perempuan di Jabatan Tinggi Pratama dan Madya "" "" PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional No "" "" 2002-04-19T00:00:00 04.19.02 KP 04.19.02.01.01 Persentase Perempuan di Jabatan Tinggi Pratama dan Madya 1233 1233 04.03.027 Persentase Perempuan Kepala Desa persen Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban, serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah "" "" Parent "" 04.19.02.01.03 - Persentase Perempuan Kepala Desa 04.19.02.01.03 - Persentase Perempuan Kepala Desa "" "" PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional No "" "" 2002-04-19T00:00:00 04.19.02 KP 04.19.02.01.03 Persentase Perempuan Kepala Desa 1234 1234 04.03.028 Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif persen 1. Persentase: Ukuran yang dinyatakan dalam bentuk persen (%) yang menggambarkan proporsi perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menerima layanan komprehensif dari total perempuan korban kekerasan dan TPPO yang teridentifikasi. 2. Perempuan Korban Kekerasan: Perempuan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, seksual, emosional, dan ekonomi. 3. TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang): Tindak pidana yang melibatkan rekrutmen, transportasi, penampungan, atau penerimaan orang dengan tujuan eksploitasi melalui ancaman, penggunaan kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. 4. Layanan Komprehensif: Layanan yang mencakup berbagai aspek kebutuhan korban, seperti: Layanan Kesehatan: Penanganan medis, konseling kesehatan mental, rehabilitasi. Layanan Hukum: Bantuan hukum, pendampingan dalam proses hukum. Layanan Sosial: Penyediaan tempat tinggal sementara, pendampingan sosial, bantuan ekonomi. Layanan Psikologis: Konseling psikologis, terapi trauma. 5. Mendapatkan Layanan Komprehensif: Mengacu pada perempuan korban kekerasan dan TPPO yang telah menerima satu atau lebih layanan yang disebutkan di atas sesuai dengan kebutuhannya. "Persentase = (Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif / Total Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Teridentifikasi) * 100 Penjelasan Komponen Rumus: Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif: Total perempuan korban kekerasan dan TPPO yang telah menerima layanan komprehensif (kesehatan, hukum, sosial, psikologis). Total Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Teridentifikasi: Total seluruh perempuan korban kekerasan dan TPPO yang telah diidentifikasi dalam suatu periode tertentu." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.19.04.01.06 - Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif 04.19.04.01.06 - Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif "" 000664 - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional, Daerah No "" 664 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2004-04-19T00:00:00 04.19.04 KP 04.19.04.01.06 Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif 1235 1235 04.03.029 Persentase Perempuan yang Berada di Posisi Manajerial persen Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di sejumlah area seperti pemerintah di tingkat eksekutif, legislatif, peradilan dan penegak hukum, serta perusahaan milik publik atau swasta.Jabatan manajer menurut Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014 BPS meliputi: Pimpinan Eksekutif, Pejabat Tinggi Pemerintah dan Pejabat Pembuat Peraturan Perundang-undangan (kode 11); Manajer Administrasi dan Komersial (kode 12); Manajer Produksi dan Pelayanan Khusus (kode 13); dan Manajer Jasa Perhotelan, Perdagangan, dan Jasa Lainnya (kode 14). Cara perhitungan posisi managerial/kepemimpinan di pemerintahan (1):Perempuan di posisi kepemimpinan pemerintah (Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, dan Eselon I-II) dibagi dengan jumlah seluruh jabatan pemerintah (Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, dan Eselon I-II) dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus:Keterangan:P PJM: Proporsi perempuan pada jabatan managerial/kepemimpinanJPJM: Jumlah perempuan di posisi manajerial JLPM :Jumlah seluruh laki-laki dan perempuan di posisi Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan; Status Disabilitas; Status Perkawinan Parent "" 04.19.02.01.02 - Persentase Perempuan di Posisi Managerial 04.19.02.01.02 - Persentase Perempuan di Posisi Managerial 5.5.2* - Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. 000160 - Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional, Daerah No 33210015 "" 160 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2002-04-19T00:00:00 04.19.02 KP 04.19.02.01.02 Persentase Perempuan di Posisi Managerial 1236 1236 04.03.030 Persentase perempuan yang tidak setuju atas sikap pemukulan persen Persentase persepsi perempuan yang tidak setuju dipukul oleh suaminya Persentase Perempuan yang Tidak Setuju Atas Sikap Pemukulan=[(perempuan usia 15-64 tahun yang tidak setuju)/( perempuan usia 15-64 tahun)] × 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.19.04.01.04 - Persentase perempuan yang tidak setuju atas sikap pemukulan 04.19.04.01.04 - Persentase perempuan yang tidak setuju atas sikap pemukulan "" "" PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional No "" "" 2004-04-19T00:00:00 04.19.04 KP 04.19.04.01.04 Persentase perempuan yang tidak setuju atas sikap pemukulan 1237 1237 04.03.031 Persentase RO/Sub kegiatan Responsif Gender persen "Persentase Rincian Output/Subkegiatan yang Responsif Gender adalah persen rincian output/subkegiatan yang memuat analisis gender dan intervensi untuk mengatasi ketimpangan gender, serta memiliki alokasi anggaran tertentu yang berkontribusi terhadap pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan. RO/subkegiatan tersebut sekurang-kurangnya memenuhi standar minimal integrasi gender sesuai dengan kelompok Klasifikasi Rincian Output (KRO)/subkegiatan sebagai berikut: ." "Persentase RO/Subkegiatan yang Responsif Gender = (Jumlah RO atau Subkegiatan yang Responsif Gender/Total RO atau Subkegiatan) x 100% Keterangan: - Jumlah RO/Subkegiatan yang Responsif Gender adalah Jumlah RO/Subkegiatan yang memenuhi kriteria responsif gender dan ditandai sebagai ARG - Total RO/Subkegiatan adalah banyaknya RO/SubKegiatan seluruh K/L atau Pemda di dalam tahun perencanaan" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.19.05.01.02 - Persentase RO/Sub kegiatan Responsif Gender 04.19.05.01.02 - Persentase RO/Sub kegiatan Responsif Gender "" "" PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional No "" "" 2005-04-19T00:00:00 04.19.05 KP 04.19.05.01.02 Persentase RO/Sub kegiatan Responsif Gender 1238 1238 04.03.032 Prevalensi anak usia 13-17 tahun korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada 12 bulan terakhir persen Proporsi anak usia 13-17 tahun yang dalam 12 bulan terakhir mengalami: a. Kekerasan fisik oleh suami/isteri atau orang tua dan kerabat dewasa lainnya yang tinggal bersama; atau b. Kekerasan emosional oleh orang tua; atau c. Kekerasan seksual kontak oleh orang tua. Anak usia 13-17 tahun yang mengalami minimal 1 dari 3 kriteria KDRT dalam 12 bulan terakhir dibagi anak usia 13-17 tahun dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.16.01.01.06 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada 12 bulan terakhir 04.16.01.01.06 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada 12 bulan terakhir "" "" PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional No "" "" 2001-04-16T00:00:00 04.16.01 KP 04.16.01.01.06 Prevalensi anak usia 13-17 tahun korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada 12 bulan terakhir 1239 1239 04.03.033 Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan emosional dalam 12 bulan terakhir persen Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan emosional dalam 12 bulan terakhir adalah perbandingan jumlah anak usia usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan emosional dalam 12 bulan terakhir dengan jumlah anak usia 13-17 tahun, dinyatakan dalam persen. Bentuk kekerasan emosional kontak yang dimaksud adalah: a. Kekerasan emosional oleh orang dewasa, terkait: - Mengatakan bahwa mereka tidak menyayangi atau tidak pantas disayangi - Mengatakan bahwa mereka mengharapkan tidak pernah dilahirkan atau mengharapkan mati saja - Menghina atau merendahkan, misalnya dengan mengatakan bahwa bodoh dan tidak berguna - Membentak, mengancam, atau mengintimidasi b. Kekerasan emosional oleh orang seumuran/teman sebaya, terkait: - Ras, suku, kebangsaan, agama/kepercayaan - Lelucon, komentar, atau gerakan tidak senonoh kepada - Kondisi fisik atau mental - Melakukan kesalahan - Kemampuan atau keterampilan - Kondisi keluarga (misalnya: ekonomi, sosial, budaya dll - Karena alasan lainnya c. Cyberbullying, terkait: - Seseorang mengirim pesan suara, gambar atau tulisan yang merendahkan, kejam, mengolok- ngolok, atau mempermalukan melalui media sosial dan atau komunikasi elektronik lainnya di WA, IG, LINE, TWITTER, TIKTOK, DLL - Seseorang mengambil foto/video dan menyebarkannya secara online tanpa ijin yang membuat Anda merasa dipermalukan Jumlah anak usia usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan emosional dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah anak usia 13-17 tahun dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.17.02.01.06 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan emosional dalam 12 bulan terakhir 04.17.02.01.06 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan emosional dalam 12 bulan terakhir "" "" PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional No "" "" 2002-04-17T00:00:00 04.17.02 KP 04.17.02.01.06 Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan emosional dalam 12 bulan terakhir 1240 1240 04.03.034 Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual kontak dalam 12 bulan terakhir persen Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual kontak dalam 12 bulan terakhir adalah perbandingan jumlah anak usia usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual kontak dalam 12 bulan terakhir dengan jumlah anak usia 13-17 tahun, dinyatakan dalam persen. Adapun bentuk kekerasan seksual kontak yang dimaksud adalah: a) Disentuh atau dipegang secara seksual tanpa izin, namun tidak menjadi target percobaan atau tidak dipaksa berhubungan seksual; dan/atau b) Menjadi target percobaan hubungan seksual, namun tidak berhasil/gagal; dan/atau c) Secara fisik dipaksa untuk melakukan hubungan seksual hingga terjadi persetubuhan; dan/atau d) Melakukan hubungan seksual dengan setelah dipaksa dengan menggunakan pengaruh atau kekuasaan Jumlah anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan seksual kontak dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah anak usia 13-17 tahun dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.17.02.01.05 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual kontak dalam 12 bulan terakhir 04.17.02.01.05 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual kontak dalam 12 bulan terakhir "" "" PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional No "" "" 2002-04-17T00:00:00 04.17.02 KP 04.17.02.01.05 Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual kontak dalam 12 bulan terakhir 1241 1241 04.03.035 Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual non-kontak dalam 12 bulan terakhir persen Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual non-kontak dalam 12 bulan terakhir merupakan perbandingan jumlah anak usia usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual non-kontak dalam 12 bulan terakhir dengan jumlah anak usia 13-17 tahun, dinyatakan dalam persen. Bentuk kekerasan seksual non-kontak yang dimaksud adalah a) Dipaksa untuk menyaksikan kegiatan atau kekerasan seksual walaupun tidak terlibat di dalamnya atau membaca tulisan yang menggambarkan kegiatan seksual; dan/atau b) Dipaksa untuk terlibat dalam gambar/foto, atau video kegiatan seksual atau kekerasan seksual; dan/atau c) Diminta untuk mengirimkan teks, gambar/foto, atau video tentang kegiatan seksual yang terlibat di dalamnya. Jumlah anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan seksual non kontak dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah anak usia 13-17 tahun dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.17.02.01.04 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual non-kontak dalam 12 bulan terakhir 04.17.02.01.04 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual non-kontak dalam 12 bulan terakhir "" "" PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional No "" "" 2002-04-17T00:00:00 04.17.02 KP 04.17.02.01.04 Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual non-kontak dalam 12 bulan terakhir 1242 1242 04.03.036 Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual dalam 12 bulan terakhir persen Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir adalah prevalensi terjadinya minimal satu kekerasan terhadap anak usia 13-17 tahun, baik kekerasan fisik, seksual atau emosional. Metode perhitungan yang digunakan adalah: PKtAL= JALK/JALx100% PKtAP= JAPK/JAPx100% Keterangan: PKtAL/PKtAP : Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki/perempuan JALK/JAPK : Jumlah anak laki-laki/perempuan umur 13-17 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam 12 bulan terakhir JAL/JAP : Jumlah anak laki-laki/perempuan umur 13-17 tahun pada periode yang sama Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.17.01.04 - Persentase anak berusia 13-17 tahun yang mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual dalam 12 bulan terakhir 04.17.01.04 - Persentase anak berusia 13-17 tahun yang mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual dalam 12 bulan terakhir "" "" PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional No "" "" 4.1699999999999999289457264239899814128875732421875 4.17 PP 04.17.01.04 Persentase anak berusia 13-17 tahun yang mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual dalam 12 bulan terakhir 1243 1243 04.03.037 Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya persen Prevalensi kekerasan terhadap anak adalah paling tidak salah satu tindakan kekerasan seksual, fisik atau emosional dialami oleh anak, artinya dapat terjadi tumpang tindih antara tiga jenis kekerasan tersebut. Tumpang tindih dengan jenis kekeraan yang lainnya terjadi:a.Pertama, mereka dapat terjadi secara bersamaan, dimana anak dapat dilecehkan secara emosional sekaligus dianiaya secara fisik.b.Kedua, mereka bisa mengalami tiga jenis kekerasan pada waktu yang bersamaan.Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (UU. No. 35 Tahun 2014). Adapun jenis kekerasan adalah sebagai berikut:1.Kekerasan seksual diukur dengan:a.Perlakuan salah secara seksual (sexual abuse), termasuk sentuhan seksual yang tidak diinginkan ( jika seseorang pernah melakukan sentuhan yang tidak diinginkan secara seksual, tetapi tidak mencoba atau memaksa responden untuk melakukan hubungan seksual), percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan paksaan fisik, dan hubungan seksual di bawah tekanan non fisik, termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan;b.Eksploitasi seksual, seperti dengan pemberian uang, makanan, hadiah maupun bantuan untuk dapat melakukan hubungan seksual atau tindak seksual lainnya;c.Eksploitasi atau kekerasan seksual tanpa hubungan (non-contact), misalnya berbicara atau menulis dengan cara seksual, memaksa untuk menonton foto atau video seks, atau memaksa untuk difoto atau berperan dalam video seks.2.Kekerasan fisik ditunjukkan dengan perilaku menonjok, menendang, mencambuk atau memukul dengan benda, mencekik, membekap, mencoba menenggelamkan atau membakar dengan sengaja, menggunakan atau mengancam dengan pisau atau senjata lain. (UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga).3.Kekerasan emosional diukur dengan menanyakan apakah orangtua atau pengasuh mengatakan bahwa mereka tidak menyayangi si anak atau si anak tidak pantas disayangi, mengatakan bahwa mereka mengharapkan si anak tidak pernah dilahirkan atau mengharapkan si anak mati saja; menghina atau merendahkan. (UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). Kekerasan emosional mencakup kegagalan dalam menyediakan lingkungan yang sesuai dan mendukung, sehingga anak dapat mengembangkan kompetensi sosialnya secara menyeluruh dan stabil sesuai dengan potensi pribadi yang dimilikinya dankonteks masyarakat. 1.Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki Jumlah anak laki-laki umur 13-17 yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan, dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah anak laki-laki umur 13-17 tahun pada periode yang sama dikalikan dengan 100%.Rumus:Keterangan:P KtAL: Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-lakiJALK:Jumlah anak laki-laki umur 13-17 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam 12 bulan terakhirJAL:Jumlah anak laki-laki umur 13-17 tahun pada periode yang sama2.Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan Jumlah anak perempuan umur 13-17 yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan, dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah anak perempuan umur 13-17 tahun pada periode yang sama dikalikan 100%.Rumus:Keterangan:P KtAP: Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuanJAPK: Jumlah anak perempuan umur 13-17 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam 12 bulan terakhirJAP: Jumlah anak perempuan umur 13-17 tahun pada periode yang sama Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Jenis Kekerasan Parent "" "" "" 16.2.1.(b) - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. 000301 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional, Daerah No "" 301 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1244 1244 04.03.038 Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan persen Prevalensi perempuan yang mengalami KTP usia 15-64 tahun dalam 12 bulan terakhir Prevalensi KTP = [(perempuan yangn mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual)/(jumlah penduudk perempuan usia 15-64 tahun)]x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.19.01.05 - Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan 04.19.01.05 - Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan "" "" PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional No "" "" 4.19000000000000039079850466805510222911834716796875 4.19 PP 04.19.01.05 Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan 1245 1245 04.03.039 Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) di ruang publik dalam 12 bulan terakhir persen Proporsi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh selain pasangan di ruang publik dalam 12 bulan terakhir Prevalensi KTP di ruang publik= [(perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami minimal 1 dari 2 kriteria KTP di ruang publik dalam 12 bulan terakhir)/(perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan selain suami/pasangan dalam 12 bulan terakhir)] × 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.19.04.01.03 - Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) di ruang publik dalam 12 bulan terakhir 04.19.04.01.03 - Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) di ruang publik dalam 12 bulan terakhir "" "" PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional No "" "" 2004-04-19T00:00:00 04.19.04 KP 04.19.04.01.03 Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) di ruang publik dalam 12 bulan terakhir 1246 1246 04.03.040 Prevalensi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam 12 bulan terakhir persen Proporsi perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan/atau pembatasan aktivitas oleh pasangan serta kekerasan fisik dan/atau seksual oleh selain pasangan dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga yang dimaksud mencakup: a. suami, isteri, dan anak; dan b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. Perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami minimal 1 dari 10 kriteria KDRT dalam 12 bulan terakhir dibagi perempuan usia 15-64 tahun ×100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.16.01.01.05 - Prevalensi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam 12 bulan terakhir 04.16.01.01.05 - Prevalensi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam 12 bulan terakhir "" "" PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional No "" "" 2001-04-16T00:00:00 04.16.01 KP 04.16.01.01.05 Prevalensi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam 12 bulan terakhir 1247 1247 04.03.041 Proporsi anak perempuan dari perempuan umur 15-49 tahun yang tinggal bersama dan menjalankan praktik sunat perempuan persen Proporsi anak perempuan dari perempuan umur 15-49 tahun yang tinggal bersama dan menjalankan praktik sunat perempuan kriteria WHO. Anak perempuan yang didefinisikan dalam hal ini adalah semua anak yang masih hidup dan tinggal di rumah tangga dari perempuan usia 15-49 tahun. Indikator ini diukur diantara kelompok usia yang lebih kecil, dengan pengalaman perempuan yang lebih muda yang mewakili FGM/C yang terjadi saat ini. FGM (Female Genital Mulilation) atau mutilasi alat kelamin perempuan mengacu pada ‘semua prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau keseluruhan alat kelamin luar perempuan atau cedera lain pada alat kelamin perempuan untuk alasan non- medis’ (World Health Organization, Eliminating Female Genital Mutilation: An interagency statement, WHO, UNFPA, UNICEF, UNIFEM, OHCHR, UNHCR, UNECA, UNESCO, UNDP, UNAIDS, WHO, Geneva, 2008, p.4). Sunat Perempuan menurut kriteria WHO adalah tindakan menggoreskan/memotong/melukai bagian alat kelamin, sehingga menyakitkan dan menyebabkan keluar darah. Jenis-jenis Sunat Perempuan menurut kriteria WHO yang dimaksud adalah: 1. Kelentit (klitoris) digores/ditoreh/ditusuk hingga terjadi perlukaan, Sunat perempuan pada tipe ini termasuk menggores bagian kelamin dengan jarum suntik, tumbuh-tumbuhan, bahan-bahan logam (koin) sehingga menyebabkan keluarnya darah dan juga tindakan simbolis lainnya. 2. Ujung kelentit (klitoris) dipotong sedikit. Pemotongan permukaan atau seluruh bagian klitoris pada alat kelamin perempuan. 3. Bagian dari kelentit (klitoris) dan bibir vagina dalam (labia minora) dipotong dan dijahit. Pemotongan klitoris dan sebagian atau seluruh bagian dari labia minora (bibir vagina bagian dalam). 4. Bagian dari kelentit (klitoris) dan bibir vagina dalam (labia minora) dipotong dan dijahit bersama bibir vagina luar (labia mayora). Pemotongan dan penjahitan sebagian atau seluruh alat kelamin bagian luar perempuan, sehingga hanya menyisakan lubang kecil untuk berkemih dan mentruasi. Jumlah anak perempuan dari perempuan usia 15-49 tahun yang tinggal bersama dan menjalankan praktik sunat perempuan menurut kriteria WHO dibagi jumlah anak perempuan dari perempuan usia 15-49 tahun yang tinggal bersama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Rumus: ASW = JASW x 100 JA Keterangan: ASW : Persentase anak perempuan dari perempuan usia 15-49 tahun yang tinggal bersama dan menjalankan praktik sunat perempuan menurut kriteria WHO JASW : Jumlah anak perempuan dari perempuan usia 15-49 tahun yang tinggal bersama dan menjalankan praktik sunat perempuan menurut kriteria WHO JA : Jumlah anak perempuan dari perempuan usia 15-49 tahun yang tinggal bersama Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.19.04.01.05 - Prevalensi Perempuan yang Mengalami P2GP 04.19.04.01.05 - Prevalensi Perempuan yang Mengalami P2GP 5.3.2.(a) - Proporsi anak perempuan dari perempuan umur 15-49 tahun yang tinggal bersama dan menjalankan praktik sunat perempuan. 000158 - Proporsi anak perempuan dari perempuan umur 15-49 tahun yang tinggal bersama dan menjalankan praktik sunat perempuan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional, Daerah No "" 158 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2004-04-19T00:00:00 04.19.04 KP 04.19.04.01.05 Prevalensi Perempuan yang Mengalami P2GP 1248 1248 04.03.042 Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan dan memperoleh layanan persen Persentase anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan dan mendapat layanan adalah perbandingan jumlah anak yang mendapatkan kekerasan dan memperoleh layanan dari semua bentuk kekerasan yang dialami dibagi dengan jumlah anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik, seksual ataupun emosional. Persentase anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan dan mendapat layanan dari semua bentuk kekerasan yang dialami dibagi dengan jumlah anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.17.01.05 - Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan dan memperoleh layanan 04.17.01.05 - Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan dan memperoleh layanan "" "" PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional No "" "" 4.1699999999999999289457264239899814128875732421875 4.17 PP 04.17.01.05 Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan dan memperoleh layanan 1249 1249 04.03.043 Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami masalah kesehatan jiwa selama 30 hari terakhir persen Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami masalah kesehatan jiwa selama 30 hari terakhir adalah indikator unutk mengetahui prevalensi kesehatan mental anak 13-17 tahun dalam periode waktu tertentu yang diukur menggunakan klasifikasi kesehatan jiwa yang diadaptasi dari konsep ‘Kessler K6 non-specific distress scale screens for mental illness’, Anak usia 13-17 tahun dinyatakan mengalami masalah kesehatan jiwa dalam 30 hari terakhir jika total skor untuk seluruh pertanyaan adalah >=13. Jumlah anak usia 13-17 tahun yang mengalami masalah kesehatan jiwa selama 30 hari terakhir dibagi jumlah anak usia 13-17 tahun dikali 100% Indikator ini bersumber dari SNPHAR dimana anak usia 13-17 tahun ditanyakan terkait beberapa kondisi kesehatan jiwa yang dirasakan dalam 30 hari terakhir, dengan jawaban dalam skala likert (Selalu, Sering, Kadang-kadang, Jarang, Tidak Pernah). Kondisi kesehatan jiwa yang ditanyakan tersebut adalah: a. Apakah merasa cemas? b. Apakah merasa putus asa? c. Apakah merasa gelisah atau resah? d. Apakah merasa sedemikian sedih sehingga tidak ada apapun yang bisa membuat gembira? e. Apakah merasa bahwa segala sesuatunya tidak mudah dijalani? f. Apakah merasa tak berharga? Sesuai konsep ‘Kessler K6 non-specific distress scale screens for mental illness’, skor untuk setiap jawaban pertanyaan adalah: - Selalu = 4 - Sering = 3 - Kadang-kadang = 2 - Jarang = 1 - Tidak Pernah = 0 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.17.01.01.04 - Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami masalah kesehatan jiwa selama 30 hari terakhir 04.17.01.01.04 - Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami masalah kesehatan jiwa selama 30 hari terakhir "" "" PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional No "" "" 2001-04-17T00:00:00 04.17.01 KP 04.17.01.01.04 Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami masalah kesehatan jiwa selama 30 hari terakhir 1250 1250 04.03.044 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir persen Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (UU. No. 35 Tahun 2014).Adapun jenis kekerasan adalah sebagai berikut1.Kekerasan seksual diukur dengan:a.perlakuan salah secara seksual (sexual abuse), termasuk sentuhan seksual yang tidak diinginkan ( jika seseorang pernah melakukan sentuhan yang tidak diinginkan secara seksual, tetapi tidak mencoba atau memaksa responden untuk melakukan hubungan seksual), percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan dengan paksaan fisik, dan hubungan seksual di bawah tekanan non fisik, termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan;b.eksploitasi seksual, seperti dengan pemberian uang, makanan, hadiah maupun bantuan untuk dapat melakukan hubungan seksual atau tindak seksual lainnya;c.eksploitasi atau kekerasan seksual tanpa hubun- gan (non-contact), misalnya berbicara atau menu- lis dengan cara seksual, memaksa untuk menon- ton foto atau video seks, atau memaksa untuk difoto atau berperan dalam video seks.2.Kekerasan fisik ditunjukkan dengan perilaku me- nonjok, menendang, mencambuk atau memukul dengan benda, mencekik, membekap, mencoba menenggelamkan atau membakar dengan sengaja, menggunakan atau mengancam dengan pisau atau senjata lain. (UU no. 23 tahun 2004 tentang Pengha- pusan Kekerasan dalam Rumah Tangga).3.Kekerasan emosional ditunjukkan dengan perilaku menghina atau membuat merasa rendah diri, mer- endahkan atau mempermalukan istri/pasangannya di depan orang lain, dengan sengaja melakukan se-suatu untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi istri/pasangannya (misalnya dengan cara berteriak atau membanting sesuatu), mengancam akan men- yakiti istri/pasangannya atau orang yang istri/pas- angannya sayangi, serta tindakan psikis lainnya. 1.Cara Perhitungan Kekerasan Fisik:Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan fisik oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus:Keterangan:PKFoP: Proporsiperempuandewasadan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan fisik oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhirJPKFoP: Jumlahperempuandewasadan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan fisik oleh pasangan/mantan pasangan dalam 12 bulan terakhirJP(15-64) : Jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun)2.Cara Perhitungan Kekerasan Seksual:Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) yang mengalami kekerasan seksual oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus:Keterangan:PKSoP: Proporsiperempuandewasadan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhirJPKSoP : Jumlah perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan sesual oleh pasangan/mantan pasangan dalam 12 bulan terakhirJP(15-64) : Jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun)3.Cara Perhitungan Kekerasan Emosional:Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) yang mengalami kekerasan emosional oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus:Keterangan:PKEoP: Proporsiperempuandewasadan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan emosional oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhirJPKEoP : Jumlah perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan emosional oleh pasangan/mantan pasangan dalam 12 bulan terakhirJP(15-64) : Jumlah perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun)4.Cara Perhitungan Kekerasan Total (Fisik, Seksual, atau Emosional):Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan fisik, seksual atau emosional oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus:Keterangan:PKFSoP: Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhirJPKFSoP : Jumlah perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional oleh pasangan/mantan pasangan dalam 12 bulan terakhirJP(15-64) : Jumlah perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) Wilayah Administrasi: Nasional; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan; Jenis Kekerasan Parent "" 04.19.04.01.02 - Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir 04.19.04.01.02 - Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir 5.2.1* - Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. 000155 - Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional, Daerah No "" 155 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2004-04-19T00:00:00 04.19.04 KP 04.19.04.01.02 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir 1251 1251 04.03.045 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun persen Perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup. MHPK20 = a/b keterangan: a: jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun b: jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.19.01.01.01 - Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun 04.19.01.01.01 - Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun "" "" PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional No "" "" 2001-04-19T00:00:00 04.19.01 KP 04.19.01.01.01 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun 1252 1252 04.03.046 Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir persen Konsep Dan Definisi:Indikator ini diukur dalam konteks rumah tangga, yaitu menanyakan mengenai anak yang tinggal di suatu rumah tangga. Definisi mengenai anak maupun konteks rumah tangga serta definisi kekerasan fisik dan psikis selaras dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, juga sesuai dengan definisi kekerasan dalam Pandangan Umum (General Comment) Komite Hak Anak No. 13 tentang Hak Anak untuk Bebas dari Kekerasan. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada indikator ini, umur anak yakni 1-17 tahun. Anak yang dimaksud yakni anak kandung, anak tiri maupun anak angkat/anak adopsi, yang tinggal di rumah tangga maupun tinggal di luar rumah tangga. Yang dimaksud sebagai pengasuh adalah orang dewasa yang tinggal di rumahtangga tersebut, termasuk ayah dan ibu, paman atau bibi, kakek atau nenek, maupun orang dewasa lain yang tinggal di rumah dan terlibat mengasuh anak seperti asisten rumah tangga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak Indikator ini mengukur proporsi anak mulai dari umur 1 (satu) tahun sampai kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh. Mengacu pada Survei Klaster Multi Indikator atau Multi- Indicator Cluster Survey (MICS) yang juga telah diadopsi ke Modul Ketahanan Sosial (HANSOS) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), hukuman fisik atau hukuman badan mengacu pada suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan secara fisik, tetapi tidak diniatkan untuk membuat anak cedera. Hukuman fisik meliputi mendorong/mengguncang badannya, mencubit, menjewer, menampar, memukul, menjambak, menendang, dan sebagainya. Mendorong/ mengguncang badan adalah menggoyang bagian belakang badan anak lebih dari sekali, dalam hal ini termasuk menyuruh anak berdiri. Menampar, memukul, menjambak, atau menendang termasuk memukul dengan tangan atau dengan benda/alat lain. Agresi psikologis meliputi memanggilnya bodoh, pemalas, tidak sayang lagi, tidak berguna atau sebutan lain yang sejenis. Beberapa orang tua menggunakan makian secara lisan seperti ini saat mendidik anak untuk tidak melakukan perilaku buruk. Selain itu, yang termasuk ke dalam agresi psikologis adalah membentak atau menakuti anak. Hukuman disiplin secara fisik dan agresi psikologis cenderung tumpang tindih dan sering terjadi bersama- sama. Jumlah rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dibagi dengan jumlah rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun dikalikan 100%.Rumus: Keterangan:P RTAH : Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhirJRTAH : Jumlah rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologisJRT : Jumlah rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan Parent "" "" "" 16.2.1.(a) - Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. 000300 - Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional, Daerah No "" 300 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak "" "" "" "" 1253 1253 04.03.047 Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak persen Rasio Kekerasan terhadap Anak per 10.000 Anak adalah perbandingan antara jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan atau tercatat dengan jumlah total anak dalam populasi, dinyatakan dalam satuan per 10.000 anak. Ini mengukur tingkat kejadian kekerasan terhadap anak dan mempermudah perbandingan antar wilayah atau periode waktu yang berbeda. "Persentase_Anak_Terdampingi = (Jumlah_Anak_Korban_Kekerasan_Terdampingi / Jumlah_Anak_Penduduk_U18) * 100% Keterangan: Jumlah_Anak_Korban_Kekerasan_Terdampingi : Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi dan mendapatkan pendampingan. Jumlah_Anak_Penduduk_U18 : Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) di wilayah provinsi." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000383 - Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Daerah No "" 383 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak "" "" "" "" 1254 1254 04.03.048 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan) persen Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan) adalah perbandingan antara jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan kasus TPPO dengan jumlah total penduduk perempuan, dinyatakan dalam satuan per 100.000 penduduk perempuan. Ini mengukur tingkat kejadian kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan perempuan dan anak, serta mempermudah perbandingan antar wilayah atau periode waktu yang berbeda. "Jumlah_Perempuan_Mengalami_Kekerasan / Jumlah_Penduduk_Perempuan * 100000 Keterangan: Jumlah_Perempuan_Mengalami_Kekerasan : Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dalam periode tertentu. Jumlah_Penduduk_Perempuan : Jumlah total penduduk perempuan pada wilayah yang sama. " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000384 - rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Daerah No "" 384 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak "" "" "" "" 1255 1255 04.03.049 Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi persen Tersedianya regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.HukumHukum dan undang-undang adalah aturan resmi terkait tindakan yang ditentukan, atau secara resmi diakui mengikat dan ditegakkan oleh otoritas pengendali yang mengatur perilaku aktor (termasuk orang-orang, perusahaan, asosiasi, lembaga pemerintah). Mereka diadopsi atau diratifikasi oleh cabang legislative pemerintah dan dapat secara resmi diakui dalam Konstitusi atau ditafsirkan oleh pengadilan. Hukum yang mengatur kesehatan seksual dan reproduksi tidak selalu terkandung dalam satu undang-undang.Peraturan/regulasiRegulasi dianggap sebagai perintah, keputusan eksekutif, Menteri atau administrasi lainnya. Pada tingkat kota, regulasi disebut juga tata cara. Peraturan dan tata cara yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah memiliki kekuatan hukum, meskipun dibatasi oleh tingkat otoritas penerbit. Pada metodologi indikator ini, hanya peraturan dengan aplikasi tingkat nasional yang dipertimbangkan.PembatasanBanyak undang-undang dan regulasi memuat batasan dalam lingkup penerapannya yang meliputi, meskipun tidak terbatas pada usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan persyaratan untuk otorisasi pihak ketiga. Semua pembatasan tersebut merupakan hambatan untuk akses yang setara terhadap layanan, informasi dan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi.Sistem hukum jamakDidefinisikan sebagai sistem hukum dari berbagai sumber hukum saling berdampingan. Sistem seperti itu biasanya berkembang selama periode waktu tertentu sebagai konsekuensi dari warisan kolonial, agama dan faktor sosial budaya lainnya. Contoh sumber hukum yang mungkin berdampingan di bawah sistem hukum jamak meliputi: hukum umum Inggris, hukum perdata Prancis atau lainnya, hukum perundang-undangan, dan adat dan agama hukum. Konsistensi berbagai sumber hukum dapat menciptakan kontradiksi mendasar dalam sistem hukum, yang menghasilkan hambatan untuk akses penuh dan setara ke layanan, informasi dan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi.Indikator ini berupaya menyediakan pengukuran global pertama secara komprehensif tentang kerangka kerja hukum dan regulasi yang sejalan dengan Program Aksi pada Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan 1994 (International Conference on Population and Development/ICPD), Aksi pada Platform Beijing (1995), dan standar HAM internasional.Indikator ini merupakan persentase (%) skala 0 hingga100 (ketersediaan hukum dan regulasi nasional yang menjamin akses yang setara), yang menunjukkan status dan kemajuan suatu negara dalam ketersediaan hukum dan regulasi nasional tersebut. Sebagai catatan, indikator ini hanya mengukur ketersediaan hukum dan regulasi, namun tidak mengukur implementasinya. Indikator mengukur lingkungan hukum dan regulasi pada 4 (empat) area tematik yang didefinisikan sebagai parameter kunci dalam layanan kesehatan seksual dan reproduksi, yaitu diantaranya: 1.Layanan maternal; 2.Keluarga berencana dan kontrasepsi; 3.Pendidikan dan informasi seksualitas yang komprehensif; 4.HIV dan HPV (Human Papilloma Virus).Masing-masing area tematik diwakili oleh komponen individual yang merefleksikan (i) kritis dari perspektif substantif, ii) jangkauan spektrum layanan, informasi dan Pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, daniii) subjek kerangka hukum dan regulasi nasional.Secara total terdapat 13 komponen sebagai berikut: AREA I. LAYANAN MATERNAL Komponen 1. Layanan persalinan Komponen 2. Komoditas penyelamatan jiwa Komponen 3. Aborsi Komponen 4. Layanan Pasca Aborsi AREA II. KELUARGA BERENCANA DAN KONTRASEPSI Komponen 5. Kontrasepsi Komponen 6. Inform consent untuk layanan kontrapsesi Komponen 7. Kontrasepsi darurat AREA III. PENDIDIKAN DAN INFORMASI SEKSUALITAS YANG KOMPREHENSIF Komponen 8. Hukum/regulasi Komponen 9. Kurikulum AREA IV. HIV DAN HPV Komponen 10. Tes dan konseling HIV Komponen 11. Penanganan dan perawatan HIV Komponen 12. Kerahasiaan status kesehatan bagi orang yang hidup dengan HIV (ODHA) Komponen 13. Vaksin HPVUntuk masing-masing 13 komponen, dikumpulkan informasi tentang ketersediaan (i) pemungkin hukum tertentu (hukum dan peraturan positif) dan (ii) penghambat hukum. Untuk setiap komponen, faktor pemungkin dan penghambat spesifik didefinisikan sebagai pendukung dan hambatan untuk komponen tersebut. Bahkan pada hukum positif, hambatan hukum dapat merusak akses yang setara ke layanan, informasi dan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi sehingga metodologi ini dirancang untuk menangkap hal tersebut. Indikator ini mengukur faktor pemungkin dan penghambat hukum spesifik untuk 13 komponen di empat area. Perhitungan indikator membutuhkan data dari semua 13 komponen.13 komponen diberi skala yang sama, dengan 0% merupakan nilai terendah dan 100% nilai paling optimal. Setiap komponen dihitung secara independen dan diberi bobot yang sama.Rumus: Keterangan:Ci:Data untuk komponen i.Ei: Total jumlah faktor pemungkin pada komponen iei : Jumlahfaktorpemungkin pada komponen iBi : Total jumlah faktor penghambat pada komponen ibi: Jumlahfaktorpenghambat pada komponen ii:Komponen individualNilai akhir untuk indikator merupakan rata-rata dari nilai 13 komponen. Demikian pula halnya dengan nilai untuk setiap area dihitung sebagai rata-rata dari data komponen individualnya Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" 5.6.2* - Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi. 000162 - Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional, Daerah No "" 162 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak "" "" "" "" 1256 1256 04.03.050 Rasio Kewirausahaan Perempuan persen Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah perempuan yang berusaha dibantu buruh tetap dengan total angkatan kerja pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Perempuan yang termasuk angkatan kerja adalah perempuan usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. (Jumlah Perempuan Angkatan Kerja Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Total Angkatan Kerja Perempuan) x 100 (persen) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.19.03.01.02 - Rasio Kewirausahaan Perempuan 04.19.03.01.02 - Rasio Kewirausahaan Perempuan "" "" PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nasional No "versi 2025.01: 02.10.009 versi 2025.02: 04.03.050" "" 2003-04-19T00:00:00 04.19.03 KP 04.19.03.01.02 Rasio Kewirausahaan Perempuan 1257 1257 04.03.051 Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai nilai tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang dilakukan oleh tenaga konselor dan psikolog atau tenaga layanan profesi lainnya sesuai kebutuhan melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap Anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi Anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik Anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran "PK = (KG + PHA) * (PK + DM) Keterangan: PK = Pembelajaran Keluarga KG = Kesetaraan Gender PHA = Pendidikan Hak Anak PK = Partisipasi Keluarga DM = Dukungan Masyarakat" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000965 - Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Daerah No "" 965 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak "" "" "" "" 1258 1258 04.03.052 Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan persen data gender dan anak secara konsisten dan berkelanjutan, diperlukan peraturan sebagai payung hukum yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan daerah. Keberadaan peraturan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap penyelenggaraan sistem data gender dan anak sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender "P = (P_D / P_T) * 100% Keterangan: P = Tingkat pemanfaatan data gender dan anak P_D = Jumlah program yang menggunakan data gender dan anak P_T = Jumlah total program" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000966 - Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Daerah No "" 966 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak "" "" "" "" 1259 1259 05.01.001 Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index) - Konsep dan Definisi:Akses terhadap keadilan adalah jalan bagi masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan hukum baik melalui mekanisme formal maupun informal, termasuk di dalamnya kemampuan masyarakat, sesuai dengan standar hak asasi manusia. Akses terhadap keadilan dilihat dari dua permasalahan, yaitu kapabilitas individu dan pemenuhan standar hak asasi manusia dalam mekanisme penyelesaian permasalahan hukum. Kedua permasalahan ini digunakan sebagai acuan penilaian agar mendapatkan gambaran mengenai capaian akses terhadap keadilan di Indonesia. Pertanyaan utama dalam pengukuran indeks akses terhadap keadilan yaitu sebagai berikut: Bagaimana gambaran kondisi akses terhadap keadilan di Indonesia?Pertanyaan ini lalu diturunkan dalam pertanyaan - pertanyaan sebagai berikut:Permasalahan hukum apa yang sering dialami oleh masyarakat di Indonesia?Bagaimana mekanisme formal dan informal yang ditempuh masyarakat saat menyelesaikan permasalahan hukum yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia?Bagaimana kemampuan masyarakat Indonesia dalam menempuh mekanisme formal dan informal dalam upaya menyelesaikan permasalahan hukum (termasuk mempertahankan hak dan memulihkan hak) yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia?Bagaimana hasil dari proses penyelesaian permasalahan hukum masyarakat tersebut (termasuk mempertahankan hak dan memulihkan hak) yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia?Indeks ini akan menjadi indeks akses terhadap keadilan pertama di Asia yang menggunakan kerangka dan alat ukur untuk menyediakan informasi terkait akses terhadap keadilan di Indonesia. Metode Perhitungan:Berdasarkan definisi yang telah dinyatakan sebelumnya, terdapat tujuh aspek yang dirumuskan berdasarkan kebutuhan pengukuran indeks akses terhadap keadilan. Tujuh aspek ini diharapkan dapat memberikan potret terkini atas kondisi akses terhadap keadilan di masyarakat, baik dari perspektif HAM dan kemampuan masyarakat. Untuk memahami tujuh aspek akses terhadap keadilan yang telah dipilih, maka perlu dilihat kembali tiga aspek utama yang ada dalam definisi, yang mana satu aspek dapat dijelaskan melalui beberapa aspek ataupun sebaliknya, satu aspek dapat menjelaskan beberapa aspek.Aspek Prevalensi Permasalahan Hukum;Aspek Kerangka Hukum;Aspek Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum;Aspek Bantuan Hukum;Aspek Kualitas Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum;Aspek Hasil dari Permasalahan Hukum;Aspek Kemampuan Masyarakat.Teknik penghitungan indeks dilakukan berdasarkan teknik pengambilan data, yang bersumber dari data survei masyarakat, data wawancara pakar, dan data dokumen administratif dalam lingkup nasional.Penentuan skor indeks pada:▪ Data surveimasyarakatdilakukan melalui tahapan:Penentuan skor setiap pertanyaan dari 252 pertanyaan survei, selanjutnya penentuan skor total setiap aspek dan dilanjutkan skor indeks dari setiap aspek. Skor indeks setiap aspek kemudian dikalikan ke bobot per aspek yang telah ditentukan untuk memperoleh skor gabungan.▪ Data wawancara pakai, dihitung melalui langkah:Merekapitulasi skor yang diberikan oleh seluruh pakar saat pengambilan data, selanjutnya menghitung rata-rata skor yan gdibeirkan oleh masing-masing pakar, kemudian menjumlahkan seluruh rata-rata skor tersebut untuk mendapatkan skor dalam aspek, tahap akhir yaitu membagi skor total dengan jumlah pakar pada aspek tersebut.▪ Data dokumen administratif, dihitung melalui langkah:Mengubah jawaban analisis data administrative di setiap pertanyaan ke dalam bentuk skor, kemudian menghitung rata-rata skor di tiap indikator yang dianalisis oleh data administratif dengan membagi jumlah skor dengan jumlah Lembaga yang dianalisis data administratifnya. Selanjutnya menjumlahkan rata-rata skor untuk mendapatkan skor gabungan dari seluruh Lembaga di aspek tersebut, menggeser skor gabungan untuk menghindari skor negative dari skor indeks, dan kemudian membagi dengan jumlah nilai maksimum dan minimum dalam setiap pertanyaan dalam skala positif.Berdasarkan seluruh metode tersebut didapatkan skor indeks per aspek pada setiap teknik pengumpulan data, maka dikalikan dengan bobot dari setiap aspek yang telah ditentukan atas setiap metode pengumpulan data dan dijumlahkan, sehingga menghasilkan angka indeks akses terhadap keadilan.Rumus: - Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" 16.3.3.(a) - Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index). 000308 - Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index) HUKUM Nasional, Daerah No "" 308 Sosial "" "" "" "" 1260 1260 05.01.002 Indeks Budaya Hukum nilai Indeks Budaya Hukum adalah salah satu pilar dalam Indeks Pembangunan Hukum (IPH) yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman, kesadaran, hingga kepatutan hukum masyarakat; serta mengukur tingkat kepatutan hukum lembaga hukum. "Indeks Budaya Hukum = Σ (Skor Variabel × Bobot Variabel)​ Skor Variabel adalah nilai yang diperoleh dari penilaian indikator-indikator dalam variabel tersebut Bobot Variabel adalah tingkat kepentingan atau kontribusi variabel tersebut terhadap keseluruhan indeks" "" Parent "" 07.02.01.02 - Indeks Budaya Hukum 07.02.01.02 - Indeks Budaya Hukum "" "" HUKUM Nasional No "" "" 7.019999999999999573674358543939888477325439453125 7.02 PP 07.02.01.02 Indeks Budaya Hukum 1261 1261 05.01.003 Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang nilai Indeks efektivitas kinerja rezim Anti Pencucian Uang (IE) adalah alat ukur yang dirancang untuk mengevaluasi sejauh mana suatu negara berhasil dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif terkait efektivitas institusi dan mekanisme yang ada dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU "Rumus Perhitungan: 𝐼𝐸𝑇𝑃𝑃𝑈= ∑▒〖𝑊_𝑖×𝑋_𝑖 〗 dimana: Xi = Dimensi Indeks Efektivitas Wi = pembobot untuk masing-masing dimensi Untuk Xi akan dihitung dengan: 𝑋_𝑖= ∑▒〖𝑤_𝑖𝑗×𝐼_𝑖𝑗 〗 Dimana: wij​ adalah bobot indikator ke-j dalam dimensi ke-i. Iij adalah skor dari indikator ke-j dalam dimensi i." Wilayah Administrasi: Nasionall Parent "" 07.05.01.03 - Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang 07.05.01.03 - Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang "" "" HUKUM Nasional No "" "" 7.04999999999999982236431605997495353221893310546875 7.05 PP 07.05.01.03 Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang 1262 1262 05.01.004 Indeks Kelembagaan Hukum nilai Indeks Kelembagaan hukum adalah pelembagaan fungsi hukum untuk meningkatkan sinergi antar LPH melalui dukungan aparaturnya yang berintegritas. Pilar Kelembagaan Hukum dijabarkan kedalam variabel dan indicator Dimana penjabaran masing-masing variabel tersebut menggambarkan elemen terpenting dalam pengembangan kelembagaan hukum agar terciptanya supremasi hukum dalam negara hukum (rule of law) Σ Variabel 1-3 / 3 Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 07.03.01.01 - Indeks Kelembagaan Hukum 07.03.01.01 - Indeks Kelembagaan Hukum "" "" HUKUM Nasional No "" "" 7.03000000000000024868995751603506505489349365234375 7.03 PP 07.03.01.01 Indeks Kelembagaan Hukum 1263 1263 05.01.005 Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan nilai Adalah indeks yang mengukur kualitas proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan Σ Nilai indikator dalam Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan "" Parent "" 07.02.01.01.01 - Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan 07.02.01.01.01 - Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan "" "" HUKUM Nasional No "" "" 2001-07-02T00:00:00 07.02.01 KP 07.02.01.01.01 Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan 1264 1264 05.01.006 Indeks Materi Hukum nilai Indeks Materi Hukum merupakan indeks yang mengukur pilar materi hukum dalam Indeks Pembangunan Hukum, sebagai representasi capaian pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas (formil dan materiil) serta pemenuhan kebutuhan hukum berdasarkan perkembangan di masyarakat. Indeks Materi Hukum terdiri dari dua variabel yaitu Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Taat Asas dan Kesesuaian Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan. Indeks Materi Hukum dihitung secara komposit dengan menggabungkan tiga metode perhitungan data (data administratif K/L, survei masyarakat, dan wawancara pakar) yang mengukur dua variabel. Perhitungan menggunakan persentase digunakan mulai dari tingkat terkecil yaitu indikator hingga variabel secara akumulatif. Masing-masing variabel menyumbang bobot yang sama kepada indeks. "" Parent 24 - Indeks Materi Hukum 07.02.01.01 - Indeks Materi Hukum 07.02.01.01 - Indeks Materi Hukum "" "" HUKUM Nasional No "" "" 7.019999999999999573674358543939888477325439453125 7.02 PP 07.02.01.01 Indeks Materi Hukum 1265 1265 05.01.007 Indeks Pembangunan Hukum nilai Indeks Pembangunan Hukum (IPH) adalah indeks yang mengukur pilar pembangunan hukum sebagai representasi capaian pembangunan hukum di Indonesia. Adapun lima pilar dalam IPH terdiri dari budaya hukum (legal culture), materi hukum (legal substance), kelembagaan hukum (legal structure), penegakan hukum (law enforcement), serta informasi dan komunikasi hukum (information and communication of law). Indeks Pembangunan Hukum dihitung secara komposit dengan menggabungkan tiga metode perhitungan data (data administratif K/L, survei masyarakat, dan wawancara pakar) yang mengukur lima pilar. Perhitungan menggunakan persentase digunakan mulai dari tingkat terkecil yaitu indikator, variabel, hingga pilar secara akumulatif. Masing-masing pilar menyumbang bobot yang sama kepada indeks. Wilayah Administrasi: Nasional Parent 28 - Indeks Pembangunan Hukum 07.01.01 - Indeks Pembangunan Hukum 07.01.01 - Indeks Pembangunan Hukum "" "" HUKUM Nasional No "" "" 7 7.0 PN 07.01.01 Indeks Pembangunan Hukum 1266 1266 05.01.008 Indeks Penegakan Hukum nilai Indeks Penegakan Hukum dalam IPH adalah indeks yang mengukur penerapan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan putusan hakim Σ Variabel 1-8 / 8 Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 07.03.01.02 - Indeks Penegakan Hukum 07.03.01.02 - Indeks Penegakan Hukum "" "" HUKUM Nasional No "" "" 7.03000000000000024868995751603506505489349365234375 7.03 PP 07.03.01.02 Indeks Penegakan Hukum 1267 1267 05.01.009 Indeks Perlindungan Saksi dan Korban - Indeks Perlindungan Saksi dan Korban (IPSK) adalah nilai capaian penyelenggaraan pelayanan perlindungan saksi dan korban tindak pidana berdasarkan sepuluh dimensi penilaian. "Hasil survei terhadap 10 (sepuluh) dimensi: 1. Keterlibatan LPSK dari awal hingga akhir proses peradilan; 2. Keterlibatan masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban; 3. Edukasi hak-hak saksi dan korban sebagai upaya perlindungan; 4. Sinergi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/D); 5. Kepercayaan telah terlindunginya saksi dan korban; 6. Penilaian saksi dan korban terhadap pelayanan perlindungan; 7. Aksesibilitas informasi layanan perlindungan; 8. Hubungan antara saksi dan korban dengan pelaku selama proses peradilan; 9. Keberadaan tempat perlindungan; dan 10.Jaminan pasca-perlindungan." Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 07.02.02.01.01 - Indeks Perlindungan Saksi dan Korban 07.02.02.01.01 - Indeks Perlindungan Saksi dan Korban "" "" HUKUM Nasional No "" "" 2002-07-02T00:00:00 07.02.02 KP 07.02.02.01.01 Indeks Perlindungan Saksi dan Korban 1268 1268 05.01.010 Indeks Reformasi Hukum - Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000043 - Indeks Reformasi Hukum HUKUM Daerah No "" 43 Sekretariat Daerah "" "" "" "" 1269 1269 05.01.011 Jumlah paten granted dari perguruan tinggi paten Kekayaan intelektual adalah konsep hukum yang mencakup hak atas karya kreatif atau inovasi yang diciptakan oleh individu atau kelompok. Hak ini memberikan perlindungan hukum untuk mencegah pihak lain menggunakan, memproduksi, atau mendistribusikan karya tersebut tanpa izin. Kekayaan intelektual meliputi beberapa kategori utama yaitu Hak Cipta, Desain Industri, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Indikais Geografis DTLST, dan termasuk Paten serta Paten Sederhana. Paten dan Paten sederhana yang dihasilkan oleh perguruan tinggi perlu dilihat sebagai kinerja dari produktivitas hasil ilmu pengetahuan yang dalam perguruan tinggi. Jumlah paten granted perguruan tinggi adalah jumlah keseluruhan (kumulatif) paten (termasuk paten sederhana) yang dihasilkan oleh perguruan tinggi pada tahun tertentu. Dihitung jumlah kekayaan intelektual perguruan tinggi dengan jenis paten dan paten sederhana secara kumulatif pada tahun tertentu Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.08.04.01.03 - Jumlah paten granted dari perguruan tinggi 04.08.04.01.03 - Jumlah paten granted dari perguruan tinggi "" "" HUKUM Nasional No "" "" 2004-04-08T00:00:00 04.08.04 KP 04.08.04.01.03 Jumlah paten granted dari perguruan tinggi 1270 1270 05.01.012 Jumlah Produk/Jasa Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya produk Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas hasil olah pikirnya, seperti karya, cipta, dan karsa. KI juga dikenal dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Rights (IPR). "" Wilayah Administrasi: Provinsi Parent "" "" "" "" 000814 - Jumlah Produk/Jasa Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya HUKUM Daerah No "" 814 Pariwisata "" "" "" "" 1271 1271 05.01.013 Persentase Capaian Implementasi Stranas TPPU persen Persentase capaian pemenuhan implementasi rencana aksi yang dilakukan oleh seluruh Anggota Komite TPPU dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU ((Total rencana aksi tercapai dari masing-masing K/L di bidang pencegahan)/(Total rencana aksi keseluruhan di bidang pencegahan))x100% + ((Total rencana aksi tercapai dari masing-masing K/L di bidang pemberantasan)/(Total rencana aksi keseluruhan di bidang pemberantasan))x100% /2 Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 07.05.04.01.01 - Persentase Capaian Implementasi Stranas TPPU 07.05.04.01.01 - Persentase Capaian Implementasi Stranas TPPU "" "" HUKUM Nasional No "" "" 2004-07-05T00:00:00 07.05.04 KP 07.05.04.01.01 Persentase Capaian Implementasi Stranas TPPU 1272 1272 05.01.014 Persentase Kecukupan, Kesesuaian, dan Pengembangan SDM Kejaksaan persen Jumlah Jaksa yang ideal berdasarkan beban kerja, wilayah dan letak geografis serta pengelolaan SDM yang baik di seluruh satuan kerja Kejaksaan RI Rata-rata(Tingkat Kecukupan Personil, Tingkat Pengembangan Kapasitas SDM Kejaksaan dan Tingkat Pengelolaan SDM) Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 07.04.01.02 - Persentase Kecukupan, Kesesuaian, dan Pengembangan SDM Kejaksaan 07.04.01.02 - Persentase Kecukupan, Kesesuaian, dan Pengembangan SDM Kejaksaan "" "" HUKUM Nasional No "" "" 7.04000000000000003552713678800500929355621337890625 7.04 PP 07.04.01.02 Persentase Kecukupan, Kesesuaian, dan Pengembangan SDM Kejaksaan 1273 1273 05.01.015 Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi persen Konsep dan Definisi:Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Yang dimaksud orang miskin adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. (Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum) Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum yang meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Pemohon bantuan hukum adalah orang atau kelompok yang mengajukan permohonan bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang. Litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Non litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur non pengadilan. 1.Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi.Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam kurun waktu 12 bulan terakhir dibagi jumlah pemohon bantuan hukum litigasi dalam 12 bulan terakhir dikali 100%.Rumus:Keterangan:P BHL:Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasiJMBHL:Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sesuai Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam 12 bulan terakhirJBHL:Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi dalam 12 bulan terakhir2.Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum non litigasi.Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum nonlitigasi sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dibagi seluruh permohonan bantuan hukum nonlitigasi dalam kurun waktu 12 bulan terakhir dikali 100%.Rumus:Keterangan:P BHNL:Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum nonlitigasiJMBHNL : Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum nonlitigasi sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam 12 bulan terakhirJBHNL:Jumlah permohonan bantuan hukum nonlitigasi dalam 12 bulan terakhir Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Umur/Usia Parent "" "" "" 16.3.1.(b) - Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi. 000305 - Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi HUKUM Nasional, Daerah No "" 305 Sosial "" "" "" "" 1274 1274 05.01.016 Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara persen Konsep dan Definisi:Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, pada pasal 1 bahwa layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara perdata, sidang di luar gedung Pengadilan dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Tujuan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah:Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan.Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik, atau geografis.Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan.Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.Layanan pembebasan biaya perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan.Sidang di luar gedung pengadilan adalah sidang dapat dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan Negeri di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan Negeri dalam bentuk sidang keliling atau sidang di zitting plaatz. Pos Bantuan Hukum atau Posbakum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Negeri untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Umum. Indikator ini terbagi atas tiga layanan hukum, yaitu pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.1.Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum.Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum dibagi seluruh orang tidak mampu yang memohon layanan pos bantuan hukum dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir dikali 100%.Rumus:Keterangan:P PLPBH :Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukumJOTMLPBH :Jumlah orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum dalam 12 bulan terakhirJPLPBH:Jumlah seluruh orang tidak mampu yang memohon layanan pos bantuan hukum dalam 12 bulan terakhir2.Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa sidang di luar gedung pengadilan.Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa sidang di luar gedung pengadilan dibagi seluruh orang tidak mampu yang memohon layanan sidang di luar gedung pengadilan dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir dikali 100%.Rumus:Keterangan:P PLSLG : Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa sidang di luar gedung pengadilanJOTMLSLG :Jumlah orang tidak mampu yang memperoleh layanan sidang di luar gedung pengadilan dalam 12 bulan terakhirJPLSLG :Jumlah seluruh orang tidak mampu yang memohon layanan sidang di luar gedung pengadilan dalam 12 bulan terakhir3.Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pembebasan biaya perkara.Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pembebasan biaya perkara dibagi seluruh orang tidak mampu yang memohon layanan pembebasan biaya perkara dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir dikali 100%.Rumus:Keterangan:P PLPBP: Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pembebasan biaya perkaraJOTMPBP:Jumlah orang tidak mampu yang memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dalam 12 bulan terakhirJPLPBP :Jumlah seluruh orang tidak mampu yang memohon pembebasan biaya perkara dalam 12 bulan terakhir Karakteristik Jumlah Perkara; Sifat Perkara Parent "" "" "" 16.3.1.(c) - Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara. 000306 - Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara HUKUM Nasional, Daerah No "" 306 Sosial "" "" "" "" 1275 1275 05.01.017 Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi persen Dalam indikator ini, pengukuran dilakukan terhadap pemberian bantuan hukum dalam lingkup litigasi dan non litigasi. % litigasi: jumlah pemberian layanan bantuan hukum dalam lingkup litigasi / jumlah pemohon layanan bantuan hukum dalam lingkup litigasi x 100% % non litigasi: jumlah pemberian layanan bantuan hukum dalam lingkup non litigasi / jumlah pemohon layanan bantuan hukum dalam lingkup non litigasi x 100% % total: (%litigasi + %nonlitigasi)/2 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.02.02.01.02 - Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi 07.02.02.01.02 - Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi "" "" HUKUM Nasional No "" "" 2002-07-02T00:00:00 07.02.02 KP 07.02.02.01.02 Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi 1276 1276 05.01.018 Persentase Penanganan Perkara melalui Mediasi Penal, Diskresi Penuntutan, dan Denda Damai persen Jumlah perkara yang diselesaikan di luar pengadilan melalui Mediasi Penal, Diskresi Penuntutan, dan Denda Damai. Mediasi penal merupakan Alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal; Penyampingan perkara atau diskresi penuntutan; dan denda damai adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung. (Σ perkara yang dilakukan penanganan melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai/ Σperkara yang masuk)*100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.04.01.01.01 - Persentase Penanganan Perkara melalui Mediasi Penal, Diskresi Penuntutan, dan Denda Damai 07.04.01.01.01 - Persentase Penanganan Perkara melalui Mediasi Penal, Diskresi Penuntutan, dan Denda Damai "" "" HUKUM Nasional No "" "" 2001-07-04T00:00:00 07.04.01 KP 07.04.01.01.01 Persentase Penanganan Perkara melalui Mediasi Penal, Diskresi Penuntutan, dan Denda Damai 1277 1277 05.01.019 Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara persen Jumlah perkara yang diselesaikan melalui alternatif pemidanaan (Σ perkara yang dituntut dengan alternatif pemidanaan/ Σ perkara yang dituntut)*100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.04.01.01 - Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara 07.04.01.01 - Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara "" "" HUKUM Nasional No "" "" 7.04000000000000003552713678800500929355621337890625 7.04 PP 07.04.01.01 Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara 1278 1278 05.01.020 Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata persen Penyelesaian pelaksanaan eksekusi perkara perdata pada peradilan umum Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi x 100% Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 07.03.02.01.02 - Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata 07.03.02.01.02 - Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata "" "" HUKUM Nasional No "" "" 2002-07-03T00:00:00 07.03.02 KP 07.03.02.01.02 Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata 1279 1279 05.01.021 Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum persen "Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum adalah ukuran yang menggambarkan seberapa efektif prinsip keadilan restoratif diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai penyelesaian yang adil, dengan fokus pada pemulihan hubungan dan keadaan semula, bukan hanya pada hukuman bagi pelaku. " "1. % Pidana Bersyarat = Jumlah putusan pidana bersyarat/Jumlah tuntutan pidana bersyarat x 100% 2. % Restitusi = jumlah putusan restitusi/jumlah tuntutan restitusi x 100% 3. % Diversi = jumlah diversi berhasil/jumlah perkara diversi x 100% % total= (%Pidana Bersyarat + %Restitusi + %Diversi) / 3 " "" Parent "" 07.03.02.01.01 - Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum 07.03.02.01.01 - Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum "" "" HUKUM Nasional No "" "" 2002-07-03T00:00:00 07.03.02 KP 07.03.02.01.01 Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum 1280 1280 05.01.022 Tingkat Kecukupan Personil Jaksa persen Dalam kerangka institusi penegakan hukum, perlu dilihat sejauh mana sumber daya yang ada (jaksa) pada Kejaksaan RI dapat menerima dan menyelesaikan pengaduan yang masuk. Σ personil / x 100% (Σ personil + Σ kebutuhan personil tambahan) Σ kebutuhan personil tambahan = Σperkara masuk - selesai rasio ideal personil Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.04.02.01.01 - Tingkat Kecukupan Personil Jaksa 07.04.02.01.01 - Tingkat Kecukupan Personil Jaksa "" "" HUKUM Nasional No "" "" 2002-07-04T00:00:00 07.04.02 KP 07.04.02.01.01 Tingkat Kecukupan Personil Jaksa 1281 1281 05.01.023 Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum nilai Variabel Kepatutan Hukum Lembaga Hukum merupakan alat ukur terhadap perilaku lembaga hukum terhadap hukum Σ Nilai indikator dalam Variabel Kepatutan Hukum Lembaga Hukum / Σ Indikator dalam Variabel Kepatutan Hukum Lembaga Hukum Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.02.03.01.02 - Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum 07.02.03.01.02 - Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum "" "" HUKUM Nasional No "" "" 2003-07-02T00:00:00 07.02.03 KP 07.02.03.01.02 Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum 1282 1282 05.01.024 Tingkat Kepatutan Hukum Masyarakat nilai Variabel Kepatutan Hukum Masyarakat merupakan alat ukur terhadap perilaku atau respon masyarakat terhadap hukum Σ Nilai indikator dalam Variabel Kepatutan Hukum Masyarakat / Σ Indikator dalam Variabel Kepatutan Hukum Masyarakat Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.02.03.01.01 - Tingkat Kepatutan Hukum Masyarakat 07.02.03.01.01 - Tingkat Kepatutan Hukum Masyarakat "" "" HUKUM Nasional No "" "" 2003-07-02T00:00:00 07.02.03 KP 07.02.03.01.01 Tingkat Kepatutan Hukum Masyarakat 1283 1283 05.01.025 Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum - Ukuran yang menunjukan sejauh mana masyarakat percaya bahwa lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan telah menjalankan tugasnya dengan adil, transparan, dan profesional Jumlah masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap lembaga hukum/jumlah responden keseluruhan x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.03.01.01.01 - Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum 07.03.01.01.01 - Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum "" "" HUKUM Nasional No "" "" 2001-07-03T00:00:00 07.03.01 KP 07.03.01.01.01 Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum 1284 1284 05.01.026 Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu nilai Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu adalah ukuran sejauh mana masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh Bawaslu RI dalam menyelesaikan sengketa terkait dengan proses pemilihan umum. Layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kemudahan akses informasi, kecepatan dan ketepatan penanganan sengketa, hingga kualitas komunikasi dan profesionalisme petugas. "Nilai Tingkat Kepuasan didapatkan dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui survey, wawancara mendalam, analisis media, dan studi literatur. Pengukuran IKM menggunakan skala likert berdasarkan PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Terdapat 9 variabel yaitu: (1) Persyaratan dan Jenis Pelayanan (2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (3) Waktu Penyelesaian (4) Biaya/Tarif (5) Kesesuaian Produk, Spesifikasi Jenis Pelayanan (6) Kompetensi Pelaksana (7) Perilaku Pelaksana (8) Sarana dan Prasarana (9) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Tingkat kepuasan (dari penghitungan IKM) akan berupa nilai dan kategori dengan rentang sebagai berikut: - 25,00-64,99: D (tidak baik) - 65,00-76,60: C (kurang baik) - 76,61-88,30: B (baik) - 88,31-100,00: A (sangat baik)" Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 07.01.03.01.02 - Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 07.01.03.01.02 - Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu "" "" HUKUM Nasional No "" "" 2003-07-01T00:00:00 07.01.03 KP 07.01.03.01.02 Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 1285 1285 05.01.027 Tingkat Kesesuaian Pengelolaan SDM Jaksa persen Menilai manajemen sumber daya manusia pada lembaga hukum, tidak hanya dapat dilihat dari kecukupan personil maupun tingkat pengembangan kapasitas personil melainkan juga sejauh mana pengelolaan SDM sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku %rata-rata skor indeks sistem merit + skor indeks profesionalitas + skor ketersediaan SOP Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.04.02.01.03 - Tingkat Kesesuaian Pengelolaan SDM Jaksa 07.04.02.01.03 - Tingkat Kesesuaian Pengelolaan SDM Jaksa "" "" HUKUM Nasional No "" "" 2002-07-04T00:00:00 07.04.02 KP 07.04.02.01.03 Tingkat Kesesuaian Pengelolaan SDM Jaksa 1286 1286 05.01.028 Tingkat Pengembangan Kapasitas Personil Jaksa persen Melihat seberapa banyak personil yang memiliki wewenang untuk menangani perkara memperoleh pelatihan yang relevan dengan wewenangnya tersebut. (Σ personil yang menerima diklat dasar + lanjutan/ Σ personil yang membutuhkan diklat dasar + lanjutan) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.04.02.01.02 - Tingkat Pengembangan Kapasitas Personil Jaksa 07.04.02.01.02 - Tingkat Pengembangan Kapasitas Personil Jaksa "" "" HUKUM Nasional No "" "" 2002-07-04T00:00:00 07.04.02 KP 07.04.02.01.02 Tingkat Pengembangan Kapasitas Personil Jaksa 1287 1287 05.01.029 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan indeks Untuk mengukur tingkat keteraturan, kelengkapan, dan keakuratan data serta dokumen pertanahan di suatu wilayah administratif (desa, kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota). Indeks ini mencerminkan sejauh mana wilayah tersebut telah menjalankan tata kelola pertanahan yang sesuai dengan kaidah administrasi pertanahan yang baik: legal, akuntabel, transparan, dan mudah diakses. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000973 - Indeks Tertib Administrasi Pertanahan HUKUM Daerah No "" 973 Pertanahan "" "" "" "" 1288 1288 05.01.030 Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif persen (1) Perlindungan Khusus Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (2)SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. "P = (A_LK / A_T) * 100% Keterangan: P = Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan mendapatkan layanan komprehensif A_LK = Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus dan mendapatkan layanan komprehensif A_T = Seluruh anak yang memerlukan perlindungan khusus" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000968 - Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif HUKUM Daerah No "" 968 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak "" "" "" "" 1289 1289 05.01.031 Persentase Penyelesaian Konflik persen Persentase Penyelesaian Konflik adalah indikator yang mengukur proporsi jumlah kasus konflik yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan total jumlah konflik yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode tertentu. Persentase Penyelesaian Konflik = (Jumlah konflik yang diselesaikan / Jumlah total konflik yang terjadi) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000986 - Persentase Penyelesaian Konflik HUKUM Daerah No "" 986 Kesatuan Bangsa Dan Politik "" "" "" "" 1290 1290 05.01.032 Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup persen Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup adalah persentase dari jumlah sengketa atau kasus tindak pidana lingkungan hidup yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan jumlah total kasus atau sengketa tindak pidana lingkungan hidup yang tercatat dalam suatu periode tertentu. "P_SK = (K_S / K_T) * 100% Keterangan: P_SK = Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup K_S = Jumlah kasus yang diselesaikan K_T = Jumlah total kasus tindak pidana lingkungan hidup" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000993 - Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup HUKUM Daerah No "" 993 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1291 1291 05.02.001 Angka Kematian yang Disebabkan Konflik kematian perseratus ribu orang Konsep Dan Definisi:Kematian yang disebabkan konflik adalah kematian akibat konflik yang merujuk pada pendefinisian mengenai konflik di Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 mengenai Penanganan Konflik Sosial. Konflik merupakan perseteruan dan benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.Konflik dapat bersumber dari: a.Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya. b. Perseteruanantar umatberagama atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis. c.Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan provinsi. d. Sengketa sumber daya alam antar masyarakat atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha. e. Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat. "Jumlah korban meninggal akibat konflik dalam satu tahun terakhir dibagi dengan jumlah penduduk pada 12 bulan terakhir dikalikan 100.000 penduduk. Rumus: KDK=( JP/JK )×100.000 Keterangan:KDK :Kematian disebabkan konflikJK:Jumlah korban meninggal akibat konflikJP:Jumlah Penduduk" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Kategori Korban: Masyarakat, TNI, POLRI Parent "" "" "" 16.1.2.(a) - Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. 000299 - Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk KEAMANAN Nasional, Daerah No 31010001 "" 299 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1292 1292 05.02.002 Angka korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) per 100.000 penduduk orang Konsep dan Definisi:Perdagangan manusia menurut UU No. 21 Tahun 2007, merupakan kejahatan perdagangan orang ketika seseorang merekrut, mengangkut, melabuhkan, mengirimkan, memindahkan atau menerima seseorang melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang lain yang memiliki kendali atas seseorang, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut baik yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia.Selanjutnya, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21 Tahun 2007 ini. Undang-Undang juga menetapkan sebagai perdagangan orang jika ada orang yang dibawa ke dalam wilayah Indonesia untuk tujuan dieksploitasi dan jika ada orang yang dibawa keluar dari wilayah Indonesia untuk tujuan eksploitasi. Perdagangan manusia terjadi bilamana korban dipaksa untuk melakukan pekerjaan diluar kehendaknya untuk keuntungan si pelaku. Perdagangan manusia dapat terjadi dalam berbagai bentuk namun apapun itu selalu merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan melawan hukum di Indonesia. Tujuan dari perdagangan orang selalu untuk mengeksploitasi korban untuk keuntungan orang lain. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI telah mengembangkan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak, termasuk korban TPPO, melalui SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak). Sistem ini dapat di akses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat nasional, provinsi, dan kab/kota rill time dan akurat. Sistem dibangun sebagai platform pendataan, monitoring dan evaluasi kekerasan perempuan dan anak di Indonesia. SIMFONI PPA versi 2 (tahun 2022) menambahkan variabel baru untuk TPPO yang mencakup variable proses, cara dan tujuan dari TPPO. Pada SIMFONI PPA, data korban TPPO menjelaskan unsur TPPO yang terdiri atas cara, proses, dan tujuan. Cara terbagi atas ancaman, jeratan hutang, kekerasan, pemalsuan, penculikan, praktik kerja, adopsi ilegal, janji/iming-iming, penyalahgunaan kekuasaan. Proses TPPP mencakup unsur: lokasi perekrutan, daerah tujuan, daerah tujuan akhir, dan metode pemindahan. Tujuan TPPO mencakup jenis eksploitasi, antara lain ekspoitasi seksual, pernikahan paksa/pengantin pesanan, eksploitasi ekonomi (dijadikan sebagai anak jalanan, pekerja jermal) dan lain sebagainya, serta jenis kerentanan, yang terdiri atas: ancaman, penahanan gaji, menahan dokumen berharga, pembatasan komunikasi, hutang, pembatasan bepergian dan kebebasan, pemaksaaan mengkonsumsi alkohol dan obat terlarang. Metode Perhitungan:Jumlah korban perdagangan orang dibagi dengan jumlah penduduk pada 12 bulan terakhir dikalikan100.000 penduduk.Rumus: Keterangan:AKPM:Angka korban perdagangan orangJKPM:Jumlah korban perdagangan orang pada 12 bulan terakhirJP:Jumlah Penduduk pada 12 bulan terakhirJumlah korban perdagangan orang tersedia dari berbagai sumber yang kemudian dikompilasi dalam laporan gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).Institusi yang berkontribusi dalam penyediaan data tersebut adalah:a.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melalui dinas PPPA, UPTD PPAb.Kementerian Sosial yang berasal dari data Rumah Perlindungan/Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW), dan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA),c.Kepolisian yang berasal dari data gabungan Poldadan Bareskrim POLRI.d.Kementerian Luar Negeri, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI.e.Fasilitas kesehatanDari institusi tersebut terdapat jumlah korban perdagangan orang berdasarkan laporan polisi dan korban yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi, reintegrasi dan pemulangan. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Jenis Eksploitasi Parent "" "" "" 16.2.2* - Angka korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi. 000302 - Angka korban perdagangan manusia per 100,000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi KEAMANAN Nasional, Daerah No "" 302 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1293 1293 05.02.003 Cakupan Deteksi Dini Intelijen persen Upaya penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan sebagai bentuk deteksi dini dan cegah dini dari segala bentuk potensi ancaman terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Tidak terdapat rumus matematis standar untuk mengukur cakupan deteksi dini dalam intelijen. Namun, efektivitas deteksi dini dapat dievaluasi melalui indikator kualitatif seperti:​ Jumlah dan kualitas informasi intelijen yang berhasil dikumpulkan terkait potensi ancaman. Kecepatan respons terhadap informasi yang diperoleh. Tingkat keberhasilan dalam mencegah atau menanggulangi ancaman berdasarkan informasi yang dideteksi" "" Parent "" 02.04.02.01.01 - Cakupan Deteksi Dini Intelijen 02.04.02.01.01 - Cakupan Deteksi Dini Intelijen "" "" KEAMANAN Nasional No "" "" 2002-02-04T00:00:00 02.04.02 KP 02.04.02.01.01 Cakupan Deteksi Dini Intelijen 1294 1294 05.02.004 Clearance Rate Tindak Pidana persen Tingkat penyelesaian kasus tindak pidana secara keseluruhan "Tingkat Penyelesaian Kasus = (Jumlah Kasus Tindak Pidana yang Diselesaikan / Jumlah Total Kasus Tindak Pidana yang Masuk) x 100%​ Keterangan: Jumlah Kasus Tindak Pidana yang Diselesaikan: Jumlah kasus yang telah mencapai putusan akhir atau penyelesaian, baik melalui proses peradilan maupun alternatif penyelesaian lainnya.​ Jumlah Total Kasus Tindak Pidana yang Masuk: Jumlah keseluruhan kasus tindak pidana yang dilaporkan atau terdaftar dalam periode waktu tertentu." "" Parent "" 02.07.02.01.02 - Clearance Rate Tindak Pidana 02.07.02.01.02 - Clearance Rate Tindak Pidana "" "" KEAMANAN Nasional No "" "" 2002-02-07T00:00:00 02.07.02 KP 02.07.02.01.02 Clearance Rate Tindak Pidana 1295 1295 05.02.005 Clearance Rate Tindak Pidana Narkotika persen Tingkat penyelesaian kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika "Clearance Rate Tindak Pidana Narkotika = (Jumlah Kasus Narkotika yang Diselesaikan / Jumlah Total Kasus Narkotika yang Dilaporkan) x 100%​ Keterangan: Jumlah Kasus Narkotika yang Diselesaikan: Jumlah kasus narkotika yang telah mencapai penyelesaian, baik melalui proses peradilan maupun alternatif penyelesaian lainnya.​ Jumlah Total Kasus Narkotika yang Dilaporkan: Jumlah keseluruhan kasus tindak pidana narkotika yang dilaporkan atau terdaftar dalam periode waktu tertentu." "" Parent "" 07.06.04.01.01 - Clearance Rate Tindak Pidana Narkotika 07.06.04.01.01 - Clearance Rate Tindak Pidana Narkotika "" "" KEAMANAN Nasional No "" "" 2004-07-06T00:00:00 07.06.04 KP 07.06.04.01.01 Clearance Rate Tindak Pidana Narkotika 1296 1296 05.02.006 Global Terrorism Index - GTI menilai dampak terorisme di 163 negara, mencakup 99,7% populasi dunia. Indeks ini memberikan skor komposit untuk menyediakan peringkat ordinal negara-negara berdasarkan dampak terorisme, dengan skor 0 menunjukkan tidak ada dampak dari terorisme dan 10 menunjukkan dampak terukur tertinggi dari terorisme. "Rumus atau Perhitungan: Skor GTI untuk suatu negara dalam tahun tertentu didasarkan pada sistem penilaian unik yang memperhitungkan dampak relatif dari insiden terorisme. Ada empat indikator yang dihitung dalam skor tahunan setiap negara:​ - Total jumlah insiden teroris dalam setahun​ - Total jumlah kematian yang disebabkan oleh teroris dalam setahun​ - Total jumlah cedera yang disebabkan oleh teroris dalam setahun​ - Total tingkat kerusakan properti akibat insiden teroris dalam setahun​ Setiap indikator diberi bobot yang berbeda:​ - Jumlah total insiden: bobot 1​ - Jumlah total kematian: bobot 3​ - Jumlah total cedera: bobot 0,5​ - Jumlah total kerusakan properti: bobot antara 0 dan 3 tergantung pada tingkat keparahan​ Bobot terbesar umumnya diberikan pada kematian. Tingkat kerusakan properti dibagi lagi menjadi empat kategori tergantung pada tingkat kerusakan yang diukur oleh satu insiden. Mayoritas insiden dikodekan dalam GTD sebagai tingkat kerusakan properti 'tidak diketahui', sehingga tidak mendapatkan skor, dengan peristiwa 'katastrofik' sangat jarang terjadi." "" Parent "" 02.04.01.02 - Global Terrorism Index 02.04.01.02 - Global Terrorism Index "" "" KEAMANAN Internasional No "" "" 2.04000000000000003552713678800500929355621337890625 2.04 PP 02.04.01.02 Global Terrorism Index 1297 1297 05.02.007 Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) - Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) merupakan indikator yang mengukur kinerja institusi Polri secara komprehensif dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Indeks Kamtibmas dihitung dari rata-rata terbobot dari dua dimensi pembentuk Indeks Kamtibmas yaitu Indeks Harkamtibmas (bobot 56%) dan Indeks Gakkum Polri (bobot 44%). "" Parent "" 02.07.01.01 - Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 02.07.01.01 - Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat "" "" KEAMANAN Nasional No "" "" 2.069999999999999840127884453977458178997039794921875 2.07 PP 02.07.01.01 Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 1298 1298 05.02.008 Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) - Merupakan nilai yang menggambarkan situasi keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia "Menggunakan rata-rata aritmetika dengan formulasi penghitungan: IKLN = ( 1/6 ) * ( ∑ D ) ∑ D = Jumlah Nilai Dimensi Variabel dan Sumber Data: - Dimensi Kapasitas Patroli - Dimensi Kapasitas Pemantauan - Dimensi Pengendalian Kejahatan Laut - Dimensi Pengendalian Pelanggaran Laut - Dimensi Pengendalian Pencemaran Laut - Dimensi Pengendalian Kecelakaan Laut" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.01.05 - Indeks Keamanan Laut Nasional 02.01.05 - Indeks Keamanan Laut Nasional "" "" KEAMANAN Nasional Yes "" "" 2 2.0 PN 02.01.05 Indeks Keamanan Laut Nasional 1299 1299 05.02.008.001 Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) Dimensi Pengendalian Kejahatan Laut - Pengendalian Keajahatan laut menjadi salah satu dimensi yang diukur pada Indeks Keamanan Laut nasional. Terdapat beberapa sub-dimensi pada Dimensi Pengendalian Kejahatan Laut, yaitu subdimensi pengendalian angka kejahatan lintas negara/Trans-national Crimes (TnC), subdimensi pengendalian angka perampokan/pencurian di Wilayah Perairan Indonesia dan Subdmensi Pengendalian Penggunaan Senjata Api di wilayah Perairan Indonesia "Menggunakan rata-rata aritmetika dengan formulasi penghitungan: IKLN = ( 1/6 ) * ( ∑ D ) ∑ D = Jumlah Nilai Dimensi Variabel dan Sumber Data: - Dimensi Kapasitas Patroli - Dimensi Kapasitas Pemantauan - Dimensi Pengendalian Kejahatan Laut - Dimensi Pengendalian Pelanggaran Laut - Dimensi Pengendalian Pencemaran Laut - Dimensi Pengendalian Kecelakaan Laut" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Child "" 02.06.01.01 - IKLN Dimensi Pengendalian Kejahatan Laut 02.06.01.01 - IKLN Dimensi Pengendalian Kejahatan Laut "" "" KEAMANAN Nasional Yes "" "" 2.060000000000000053290705182007513940334320068359375 2.06 PP 02.06.01.01 IKLN Dimensi Pengendalian Kejahatan Laut 1300 1300 05.02.008.002 Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) Dimensi Pengendalian Pelanggaran Laut - Dimensi Pengendalian Pelanggaran Laut ini terdapat beberapa subdimensi yaitu pengendalian angka angka pelanggaran kapal ikan nasional yang ditangkap, pengendalian angka pelanggaran kapal ikan asing yang ditangkap, pengendalian pelanggaran kapal niaga berbendera nasional dan berbendera asing yang ditangkap dan pengendalian angka imigram ilegal "Menggunakan rata-rata aritmetika dengan formulasi penghitungan: IKLN = ( 1/6 ) * ( ∑ D ) ∑ D = Jumlah Nilai Dimensi Variabel dan Sumber Data: - Dimensi Kapasitas Patroli - Dimensi Kapasitas Pemantauan - Dimensi Pengendalian Kejahatan Laut - Dimensi Pengendalian Pelanggaran Laut - Dimensi Pengendalian Pencemaran Laut - Dimensi Pengendalian Kecelakaan Laut" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Child "" 02.06.01.02 - IKLN Dimensi Pengendalian Pelanggaran Laut 02.06.01.02 - IKLN Dimensi Pengendalian Pelanggaran Laut "" "" KEAMANAN Nasional Yes "" "" 2.060000000000000053290705182007513940334320068359375 2.06 PP 02.06.01.02 IKLN Dimensi Pengendalian Pelanggaran Laut 1301 1301 05.02.008.003 Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) Dimensi Pengendalian Pencemaran Laut - Dimensi pengendalian Pencemaran Lautmerupakan nilai yang terbentuk dari dari beberapa subdimensi, yaitu pengendalian angka insiden pencemaran dan perusakan yang bersumber dari kapal di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, pengendalian angka insiden pencemaran yang bersumber dari pertambangan minyak dan gas di wiayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dan pengendalian angka pencemaran yang bersumber dari daratan. "Menggunakan rata-rata aritmetika dengan formulasi penghitungan: IKLN = ( 1/6 ) * ( ∑ D ) ∑ D = Jumlah Nilai Dimensi Variabel dan Sumber Data: - Dimensi Kapasitas Patroli - Dimensi Kapasitas Pemantauan - Dimensi Pengendalian Kejahatan Laut - Dimensi Pengendalian Pelanggaran Laut - Dimensi Pengendalian Pencemaran Laut - Dimensi Pengendalian Kecelakaan Laut" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Child "" 02.06.01.03 - IKLN Dimensi Pengendalian Pencemaran Laut 02.06.01.03 - IKLN Dimensi Pengendalian Pencemaran Laut "" "" KEAMANAN Nasional Yes "" "" 2.060000000000000053290705182007513940334320068359375 2.06 PP 02.06.01.03 IKLN Dimensi Pengendalian Pencemaran Laut 1302 1302 05.02.008.004 Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) Dimensi Pengendalian Kecelakaan Laut - Dimensi Pengendalian Kecelakaan Laut merupakan nilai yang terbentuk dari beberapa subdimensi, yaitu pengendalian angka kecelakaan laut, pengendalian angka kematian akibat kecelakaan laut, serrta armada keselamatan "Menggunakan rata-rata aritmetika dengan formulasi penghitungan: IKLN = ( 1/6 ) * ( ∑ D ) ∑ D = Jumlah Nilai Dimensi Variabel dan Sumber Data: - Dimensi Kapasitas Patroli - Dimensi Kapasitas Pemantauan - Dimensi Pengendalian Kejahatan Laut - Dimensi Pengendalian Pelanggaran Laut - Dimensi Pengendalian Pencemaran Laut - Dimensi Pengendalian Kecelakaan Laut" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Child "" 02.06.01.04 - IKLN Dimensi Pengendalian Kecelakaan Laut 02.06.01.04 - IKLN Dimensi Pengendalian Kecelakaan Laut "" "" KEAMANAN Nasional Yes "" "" 2.060000000000000053290705182007513940334320068359375 2.06 PP 02.06.01.04 IKLN Dimensi Pengendalian Kecelakaan Laut 1303 1303 05.02.008.005 Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) Dimensi Kapasitas Patroli - IKLN merupakan nilai yang menggambarkan situasi keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia "Menggunakan rata-rata aritmetika dengan formulasi penghitungan: IKLN = ( 1/6 ) * ( ∑ D ) ∑ D = Jumlah Nilai Dimensi Variabel dan Sumber Data: - Dimensi Kapasitas Patroli - Dimensi Kapasitas Pemantauan - Dimensi Pengendalian Kejahatan Laut - Dimensi Pengendalian Pelanggaran Laut - Dimensi Pengendalian Pencemaran Laut - Dimensi Pengendalian Kecelakaan Laut" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Child "" 02.06.02.01.01 - IKLN Dimensi Kapasitas Patroli 02.06.02.01.01 - IKLN Dimensi Kapasitas Patroli "" "" KEAMANAN Nasional Yes "" "" 2002-02-06T00:00:00 02.06.02 KP 02.06.02.01.01 IKLN Dimensi Kapasitas Patroli 1304 1304 05.02.008.006 Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) Dimensi Kapasitas Pemantauan - IKLN merupakan nilai yang menggambarkan situasi keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia "Menggunakan rata-rata aritmetika dengan formulasi penghitungan: IKLN = ( 1/6 ) * ( ∑ D ) ∑ D = Jumlah Nilai Dimensi Variabel dan Sumber Data: - Dimensi Kapasitas Patroli - Dimensi Kapasitas Pemantauan - Dimensi Pengendalian Kejahatan Laut - Dimensi Pengendalian Pelanggaran Laut - Dimensi Pengendalian Pencemaran Laut - Dimensi Pengendalian Kecelakaan Laut" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Child "" 02.06.03.01.01 - IKLN Dimensi Kapasitas Pemantauan 02.06.03.01.01 - IKLN Dimensi Kapasitas Pemantauan "" "" KEAMANAN Nasional Yes "" "" 2003-02-06T00:00:00 02.06.03 KP 02.06.03.01.01 IKLN Dimensi Kapasitas Pemantauan 1305 1305 05.02.009 Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian - Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. "Pelaksanaan survei IKLK ditetapkan dalam Keputusan Menteri PAN RB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan IKLK Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Secara umum, rumus untuk menghitung Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian dapat dihitung sebagai berikut: IKLK=(∑Si x Wi/∑Wi) Si: Skor kepuasan pada indikator layanan ke-i (misalnya, kualitas pelayanan, waktu respons, sikap petugas, dll.) Wi: Bobot dari setiap indikator, yang menunjukkan pentingnya indikator tersebut dalam keseluruhan penilaian kepuasan." "" Parent "" 02.08.01.01 - Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian 02.08.01.01 - Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian "" "" KEAMANAN Nasional No "" "" 2.0800000000000000710542735760100185871124267578125 2.08 PP 02.08.01.01 Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian 1306 1306 05.02.010 Indeks Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) - Indeks Harkamtibmas mengukur kinerja Polri untuk melakukan upaya pemeliharaan Kamtibmas serta pencegahan terjadinya tindak kejahatan. "Indeks Harkamtibmas dihitung dari rata-rata terbobot dari 10 indikator kinerja pembentuk dimensi Harkamtibmas. Indikator kinerja beserta bobotnya masing-masing dalam Dimensi Harkamtibmas adalah sebagai berikut: X1 : Road Safety Index (6,28%) X2 : Index Community Policing (7,83%) X3 : Response Time kehadiran Polisi di TKP (13,43%) X4 : Tingkat Keamanan di Jalur Perairan Indonesia (8,06%) X5 : Persentase pengamanan objek vital dan target rentan (11,25%) X6 : Tingkat kualitas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi ( 6,94%) X7 : Persentase kemampuan reduksi potensi gangguan (7,45%) X8 : Crime rate (17,36%) X9 : Persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (17,36%) X10 : Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Harkamtibmas) (4,05%)" "" Parent "" 02.07.01.01.01 - Indeks Harkamtibmas 02.07.01.01.01 - Indeks Harkamtibmas "" "" KEAMANAN Nasional No "" "" 2001-02-07T00:00:00 02.07.01 KP 02.07.01.01.01 Indeks Harkamtibmas 1307 1307 05.02.011 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas - "Sub Urusan Bencana: Indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah dalam menangani dan mengelola kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan bencana. Indeks ini mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan upaya pencegahan, penanganan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana terjadi. Beberapa komponen yang mungkin termasuk dalam indeks ini antara lain: 1. Kesiapsiagaan terhadap bencana, seperti pelatihan, simulasi, dan koordinasi antar instansi terkait. 2. Penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan yang harus dilakukan saat bencana. 3. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana, seperti sistem peringatan dini dan pusat informasi bencana. 4. Tindak lanjut pasca bencana, termasuk pemulihan dan rehabilitasi bagi korban bencana. Indeks ini bertujuan untuk memastikan bahwa daerah memiliki sistem yang siap dan responsif terhadap potensi bencana yang mungkin terjadi, serta mampu meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat Sub Urusan Trantibum: Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman masyarakat (Trantibum) di tingkat pemerintah daerah. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti penanganan keamanan, pengelolaan potensi kerawanan sosial, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan menciptakan kondisi yang aman dan tertib bagi masyarakat. Secara umum, Indeks Trantibum diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana daerah tersebut berhasil dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta memberikan rasa aman bagi warganya. Indeks ini juga berguna untuk mengevaluasi dan merencanakan kebijakan terkait pengelolaan ketenteraman sosial. Sub urusan Kebakaran: Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan kesiapan pemerintah daerah dalam mencegah, menangani, dan mengurangi dampak kebakaran. Indeks ini mencakup berbagai upaya yang dilakukan untuk memastikan penanggulangan kebakaran berjalan dengan baik, termasuk pencegahan kebakaran, respons cepat, serta pemulihan pasca-kebakaran. Beberapa komponen yang dapat dimasukkan dalam indeks ini meliputi: 1. Kesiapsiagaan dan kesiapan petugas pemadam kebakaran, seperti pelatihan, peralatan yang memadai, serta jumlah dan distribusi pos pemadam kebakaran di daerah. 2. Upaya pencegahan kebakaran, termasuk sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran dan langkah-langkah pencegahannya (misalnya, pemeriksaan rutin terhadap instalasi listrik atau peralatan yang rawan menyebabkan kebakaran). 3. Sistem peringatan dini kebakaran, seperti detektor kebakaran dan sistem alarm yang efektif untuk memperingatkan masyarakat dan petugas pemadam kebakaran dengan cepat. 4. Koordinasi antarinstansi terkait, seperti antara petugas pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit, dan organisasi relawan, dalam menangani kebakaran dengan cepat dan efektif. 5. Tindak lanjut pasca-kebakaran, termasuk pemulihan area yang terkena kebakaran dan pemberian bantuan kepada korban kebakaran. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai seberapa baik pemerintah daerah mempersiapkan diri dalam menghadapi ancaman kebakaran dan seberapa cepat serta efektif respons terhadap kejadian kebakaran, sehingga dapat meminimalkan kerugian dan dampak yang ditimbulkan." "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "" KEAMANAN Daerah Yes "" Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1308 1308 05.02.011.001 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana - Sub Urusan Trantibum: Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman masyarakat (Trantibum) di tingkat pemerintah daerah. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti penanganan keamanan, pengelolaan potensi kerawanan sosial, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan menciptakan kondisi yang aman dan tertib bagi masyarakat. Secara umum, Indeks Trantibum diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana daerah tersebut berhasil dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta memberikan rasa aman bagi warganya. Indeks ini juga berguna untuk mengevaluasi dan merencanakan kebijakan terkait pengelolaan ketenteraman sosial. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Child "" "" "" "" 000847 - Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana KEAMANAN Daerah Yes "" 847 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1309 1309 05.02.011.002 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum - Sub Urusan Trantibum: Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman masyarakat (Trantibum) di tingkat pemerintah daerah. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti penanganan keamanan, pengelolaan potensi kerawanan sosial, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan menciptakan kondisi yang aman dan tertib bagi masyarakat. Secara umum, Indeks Trantibum diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana daerah tersebut berhasil dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta memberikan rasa aman bagi warganya. Indeks ini juga berguna untuk mengevaluasi dan merencanakan kebijakan terkait pengelolaan ketenteraman sosial. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Child "" "" "" "" 000848 - Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum KEAMANAN Daerah Yes "" 848 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1310 1310 05.02.011.003 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran - Sub urusan Kebakaran: Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan kesiapan pemerintah daerah dalam mencegah, menangani, dan mengurangi dampak kebakaran. Indeks ini mencakup berbagai upaya yang dilakukan untuk memastikan penanggulangan kebakaran berjalan dengan baik, termasuk pencegahan kebakaran, respons cepat, serta pemulihan pasca-kebakaran. Beberapa komponen yang dapat dimasukkan dalam indeks ini meliputi: 1. Kesiapsiagaan dan kesiapan petugas pemadam kebakaran, seperti pelatihan, peralatan yang memadai, serta jumlah dan distribusi pos pemadam kebakaran di daerah. 2. Upaya pencegahan kebakaran, termasuk sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran dan langkah-langkah pencegahannya (misalnya, pemeriksaan rutin terhadap instalasi listrik atau peralatan yang rawan menyebabkan kebakaran). 3. Sistem peringatan dini kebakaran, seperti detektor kebakaran dan sistem alarm yang efektif untuk memperingatkan masyarakat dan petugas pemadam kebakaran dengan cepat. 4. Koordinasi antarinstansi terkait, seperti antara petugas pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit, dan organisasi relawan, dalam menangani kebakaran dengan cepat dan efektif. 5. Tindak lanjut pasca-kebakaran, termasuk pemulihan area yang terkena kebakaran dan pemberian bantuan kepada korban kebakaran. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai seberapa baik pemerintah daerah mempersiapkan diri dalam menghadapi ancaman kebakaran dan seberapa cepat serta efektif respons terhadap kejadian kebakaran, sehingga dapat meminimalkan kerugian dan dampak yang ditimbulkan. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Child "" "" "" "" 000849 - Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran KEAMANAN Daerah Yes "" 849 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1311 1311 05.02.012 Indeks Profesionalitas SDM Polri - Indeks Profesinalitas SDM Polri adalah pengukuran yang ditetapkan untuk mengukur kualitas sikap, derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh SDM Polri dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Dimensi Indeks Profesinalitas SDM Polri meliputi: K: SIPK bagi anggota Polri dan e-kinerja bagi PNS/PPPK Polri D: Data pelanggaran kode etik atau pelanggaran disiplin PNPP R: Data penilaian rohani P: Data penilaian psikologi Kes: Data penilaian pemeriksaan kesehatan J: Data penilaian jasmani Ak: Data kualifikasi dan kompetensi IPS= (0,3K + 0,3D + 0,09R + 0,09P + 0,08Kes + 0,07J + 0,07Ak)" "" Parent "" 02.08.04.01.01 - Indeks Profesionalitas SDM Polri 02.08.04.01.01 - Indeks Profesionalitas SDM Polri "" "" KEAMANAN Nasional No "" "" 2004-02-08T00:00:00 02.08.04 KP 02.08.04.01.01 Indeks Profesionalitas SDM Polri 1312 1312 05.02.013 Indeks Risiko Bencana - IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. "Risk = (Hazard x Vulnerability) / Capacity - Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. - Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (Capacity) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: • lndeks <13 adalah Rendah • lndeks 13 - 144 adalah Sedang • lndeks >144 adalah Tinggi" "" Parent "" 06.05.02.03.03 - Indeks Risiko Bencana Ibu Kota Nusantara 06.05.02.03.03 - Indeks Risiko Bencana Ibu Kota Nusantara "" 000071 - Indeks Risiko Bencana KEAMANAN Nasional, Daerah No "" 71 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 2002-06-05T00:00:00 06.05.02 KP 06.05.02.03.03 Indeks Risiko Bencana Ibu Kota Nusantara 1313 1313 05.02.014 Indeks Risiko Terorisme - Suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat risiko suatu negara atau wilayah terhadap ancaman terorisme "Menurut Laporan Kinerja BNPT tahun 2022, Indeks Risiko Terorisme diukur melalui dua dimensi utama: Dimensi Supply Pelaku: Mengukur potensi atau ketersediaan individu atau kelompok yang berpotensi melakukan aksi terorisme. Dimensi Target: Menilai kerentanan atau daya tarik suatu wilayah atau objek sebagai target aksi terorisme." Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" "" "" "" "" KEAMANAN Nasional Yes "" "" "" "" "" "" 1314 1314 05.02.014.001 Indeks Risiko Terorisme (Target) - Dimensi Target: Menilai kerentanan atau daya tarik suatu wilayah atau objek sebagai target aksi terorisme. Dimensi Target: Menilai kerentanan atau daya tarik suatu wilayah atau objek sebagai target aksi terorisme. Wilayah Administrasi: Nasional Child "" 02.04.04.01.01 - Indeks Risiko Terorisme (Target) 02.04.04.01.01 - Indeks Risiko Terorisme (Target) "" "" KEAMANAN Nasional Yes "" "" 2004-02-04T00:00:00 02.04.04 KP 02.04.04.01.01 Indeks Risiko Terorisme (Target) 1315 1315 05.02.014.002 Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) - Dimensi Supply Pelaku: Mengukur potensi atau ketersediaan individu atau kelompok yang berpotensi melakukan aksi terorisme. Dimensi Supply Pelaku: Mengukur potensi atau ketersediaan individu atau kelompok yang berpotensi melakukan aksi terorisme. Wilayah Administrasi: Nasional Child "" 02.04.05.01.01 - Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) 02.04.05.01.01 - Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) "" "" KEAMANAN Nasional Yes "" "" 2005-02-04T00:00:00 02.04.05 KP 02.04.05.01.01 Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) 1316 1316 05.02.015 Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif provinsi jumlah wilayah administratif (provinsi, kabupaten, atau kota) yang telah mengadopsi dan menerapkan strategi serta langkah-langkah yang tertuang dalam RAD Penanganan Konflik Sosial, dimana penerapannya berhasil menunjukkan hasil yang signifikan dalam: 1. Pencegahan Konflik: Adanya penurunan jumlah insiden konflik sosial di daerah tersebut. 2. Penanganan Konflik: Adanya mekanisme penanganan yang efektif saat konflik terjadi, yang dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan respon serta resolusi konflik yang meminimalkan dampak negatif. 3. Pemulihan Pasca Konflik: Adanya upaya dan hasil yang terlihat dalam memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat yang terdampak konflik. 4. Pelibatan Masyarakat: Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pencegahan dan penanganan konflik, termasuk dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. 5. Kerjasama Antar Pihak: Adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Jumlah Daerah yang Efektif = (Jumlah Daerah yang Melaksanakan RAD Secara Efektif / Jumlah Total Daerah yang Melaksanakan RAD) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000666 - Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif KEAMANAN Daerah No "" 666 Kesatuan Bangsa Dan Politik "" "" "" "" 1317 1317 05.02.016 Jumlah Kapasitas Pusat Pendidikan Polwan orang Total kapasitas yang dimiliki oleh pusat pendidikan khusus untuk Polisi Wanita (Polwan), yaitu jumlah maksimal peserta didik yang dapat ditampung dan dididik dalam satu periode pendidikan di Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan). Indikator ini dihitung berdasarkan kapasitas maksimal fasilitas pendidikan, termasuk ruang kelas, asrama, dan fasilitas pendukung lainnya yang tersedia di Sepolwan untuk menampung peserta didik dalam satu periode pendidikan. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.08.03.01.02 - Jumlah Kapasitas Pusat Pendidikan Polwan 02.08.03.01.02 - Jumlah Kapasitas Pusat Pendidikan Polwan "" "" KEAMANAN Nasional No "" "" 2003-02-08T00:00:00 02.08.03 KP 02.08.03.01.02 Jumlah Kapasitas Pusat Pendidikan Polwan 1318 1318 05.02.017 Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan kasus Konsep:Kasus kejahatan pembunuhan adalah kasus-kasus yang terjadi akibat kejahatan tindakan pembunuhan, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku Kedua Bab XXI tentang Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Janin. Metode Perhitungan:Jumlah kasus kejahatan pembunuhan yang diukur adalah dalam kurun waktu satu tahun terakhir atau 12 bulan terakhir.Rumus: - Tingkat Organisasi Kepolisian Parent "" "" "" 16.1.1.(a) - Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. 000298 - Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir KEAMANAN Nasional, Daerah No 10810016 "" 298 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1319 1319 05.02.018 Jumlah Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika perkara Jumlah kasus hukum yang melibatkan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika dan prekursor narkotika. TPPU adalah upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Dalam konteks ini, sumber harta tersebut adalah kejahatan terkait narkotika dan prekursor narkotika. Jumlah berkas perkara TPPU hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dihitung dengan menjumlahkan seluruh berkas perkara yang telah diselidiki, disidik, atau diputus oleh pengadilan dalam periode tertentu. Setiap kasus yang memenuhi kriteria sebagai TPPU dengan tindak pidana asal narkotika atau prekursor narkotika dihitung sebagai satu perkara. "" Parent "" 07.06.07.01.01 - Jumlah Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika 07.06.07.01.01 - Jumlah Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika "" "" KEAMANAN Nasional No "" "" 2007-07-06T00:00:00 07.06.07 KP 07.06.07.01.01 Jumlah Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika 1320 1320 05.02.019 Jumlah personel Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Pusdalops tingkat provinsi yang dikembangkan teknis dan manajerialnya persen Jumlah personel TRC dan Pusdalops di tingkat provinsi yang telah menerima pengembangan kapasitas dalam aspek teknis dan manajerial. Pengembangan teknis mencakup peningkatan keterampilan dalam penanganan bencana, seperti kaji cepat, koordinasi lapangan, dan penggunaan peralatan khusus. Pengembangan manajerial meliputi peningkatan kemampuan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengendalian operasi, dan pengambilan keputusan strategis dalam penanggulangan bencana. Menjumlahkan jumlah personel TRC dan Pusdalops di tingkat provinsi yang telah mengikuti program pelatihan atau pengembangan kapasitas dalam aspek teknis dan manajerial selama periode tertentu Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000621 - Jumlah personel TRC dan Pusdalops tingkat provinsi yang dikembangkan teknis dan manajerialnya KEAMANAN Daerah No "" 621 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1321 1321 05.02.020 Jumlah provinsi yang memiliki kemampuan intelijen minimal provinsi Jumlah provinsi yang memiliki kapasitas intelijen dasar dalam mengumpulkan informasi dan menjalankan operasi untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Jumlah provinsi dengan kemampuan intelijen minimal dihitung dengan menjumlahkan seluruh provinsi yang memiliki struktur organisasi intelijen "" Parent "" 07.06.06.01.01 - Persentase jumlah provinsi yang memiliki kemampuan intelijen minimal 07.06.06.01.01 - Persentase jumlah provinsi yang memiliki kemampuan intelijen minimal "" "" KEAMANAN Nasional No "" "" 2006-07-06T00:00:00 07.06.06 KP 07.06.06.01.01 Persentase jumlah provinsi yang memiliki kemampuan intelijen minimal 1322 1322 05.02.021 Jumlah Pusat Pendidikan Polwan unit Jumlah lembaga pendidikan yang secara khusus didedikasikan untuk mendidik dan melatih Polisi Wanita (Polwan) di Indonesia. Lembaga ini bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kompetensi Polwan sesuai dengan standar dan kebutuhan Kepolisian Negara Republik Indonesia. "Jumlah Pusat Pendidikan Polwan dihitung dengan menjumlahkan semua lembaga pendidikan yang secara resmi diakui dan beroperasi untuk mendidik Polwan di Indonesia. " Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.08.03.01.01 - Jumlah Pusat Pendidikan Polwan 02.08.03.01.01 - Jumlah Pusat Pendidikan Polwan "" "" KEAMANAN Nasional No "" "" 2003-02-08T00:00:00 02.08.03 KP 02.08.03.01.01 Jumlah Pusat Pendidikan Polwan 1323 1323 05.02.022 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana orang a) Layanan Informasi Rawan Bencana: Informasi yang diberikan kepada warga negara tentang potensi risiko bencana, termasuk tindakan pencegahan, peringatan dini, dan cara merespons situasi bencana. Ini bisa berupa informasi yang disebarluaskan melalui berbagai saluran, seperti media massa, aplikasi ponsel, situs web, atau penyuluhan langsung. b) Jumlah Warga Negara: Total individu yang telah menerima atau mengakses layanan informasi tentang rawan bencana dalam periode waktu tertentu. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana. Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000489 - Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana KEAMANAN Daerah No "" 489 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1324 1324 05.02.023 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana orang a) Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana: Merupakan berbagai jenis informasi, pelatihan, dan tindakan yang diberikan kepada warga negara untuk meningkatkan kesadaran mereka mengenai potensi bencana dan bagaimana cara mempersiapkan dan menghadapinya. Ini termasuk pelatihan evakuasi, penyuluhan, simulasi bencana, dan akses ke panduan atau sumber daya terkait bencana. b) Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan: Total individu yang telah menerima atau mengakses layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dalam periode waktu tertentu. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000490 - Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana KEAMANAN Daerah No "" 490 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1325 1325 05.02.024 Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana ke publik menit Indikator kecepatan penyampaian informasi kejadian bencana kepada publik adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan seberapa cepat informasi terkait suatu kejadian bencana disampaikan kepada masyarakat umum sejak waktu kejadian tersebut berlangsung ΔT=Tp​−Tk​ (Selisih Waktu = Waktu Penyampaian Informasi – Waktu Deteksi Kejadian Bencana) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.04.02.01.02 - Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana ke publik 08.04.02.01.02 - Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana ke publik "" "" KEAMANAN Nasional No "" "" 2002-08-04T00:00:00 08.04.02 KP 08.04.02.01.02 Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana ke publik 1326 1326 05.02.025 Ketersediaan SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih orang Ketersediaan jumlah SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih hingga saat ini Jumlah SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih dari dahulu hingga saat ini Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.01.08.01.02 - Ketersediaan SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih (kumulatif angka dasar tahun 2020) 03.01.08.01.02 - Ketersediaan SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih (kumulatif angka dasar tahun 2020) "" "" KEAMANAN Nasional No "" "" 2008-03-01T00:00:00 03.01.08 KP 03.01.08.01.02 Ketersediaan SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih (kumulatif angka dasar tahun 2020) 1327 1327 05.02.026 Persentase cakupan layanan peringatan dini di daerah berisiko bencana persen Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan oleh sistem peringatan dini bencana di kawasan berisiko bencana Jumlah kemampuan jangkauan peringatan dini bencana / jumlah populasi jiwa terpapar yang berada di kawasan berisiko bencana tinggi X 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.04.02.01.01 - Persentase cakupan layanan peringatan dini di daerah berisiko bencana 08.04.02.01.01 - Persentase cakupan layanan peringatan dini di daerah berisiko bencana "" "" KEAMANAN Nasional No "" "" 2002-08-04T00:00:00 08.04.02 KP 08.04.02.01.01 Persentase cakupan layanan peringatan dini di daerah berisiko bencana 1328 1328 05.02.027 Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan persen Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah gangguan ketertiban umum dan keamanan yang berhasil diselesaikan dengan total jumlah gangguan ketertiban umum dan keamanan yang dilaporkan dalam periode tertentu. Ini mengukur tingkat keberhasilan dalam menangani dan menyelesaikan masalah ketertiban umum. "Persentase_Penyelesaian_Pengaduan = (Jumlah_Pengaduan_Diselesaikan / Jumlah_Pengaduan_Masuk) * 100% Keterangan: Persentase_Penyelesaian_Pengaduan : Persentase jumlah pengaduan pelanggaran yang berhasil diselesaikan. Jumlah_Pengaduan_Diselesaikan : Jumlah pengaduan pelanggaran yang telah ditangani dan diselesaikan. Jumlah_Pengaduan_Masuk : Total pengaduan pelanggaran yang diterima." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000370 - Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan KEAMANAN Daerah No "" 370 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1329 1329 05.02.028 Persentase instansi yang berpartisipasi dalam sinergisitas penanggulangan terorisme persen "Indikator ini menunjukkan proporsi instansi pemerintah yang aktif berpartisipasi dalam program sinergisitas penanggulangan terorisme, yaitu kolaborasi antar kementerian/lembaga dalam melaksanakan rencana aksi penanggulangan terorisme Mengukur proporsi instansi pemerintah yang terlibat aktif dalam upaya kolaboratif penanggulangan terorisme melalui program sinergisitas antar kementerian/lembaga. " "Dihitung dengan membagi jumlah instansi yang berpartisipasi dalam program sinergisitas penanggulangan terorisme dengan total jumlah instansi yang diidentifikasi sebagai pihak terkait dalam upaya penanggulangan terorisme, kemudian dikalikan dengan 100. Rumus: (Jumlah instansi yang berpartisipasi / Total instansi terkait) × 100" "" Parent "" 02.04.03.01.01 - Persentase instansi yang berpartisipasi dalam sinergisitas penanggulangan terorisme 02.04.03.01.01 - Persentase instansi yang berpartisipasi dalam sinergisitas penanggulangan terorisme "" "" KEAMANAN Nasional No "" "" 2003-02-04T00:00:00 02.04.03 KP 02.04.03.01.01 Persentase instansi yang berpartisipasi dalam sinergisitas penanggulangan terorisme 1330 1330 05.02.029 Persentase Kesesuaian Rencana Patroli Nasional persen Merupakan nilai yang menunjukkan kesesuaian kegiatan patroli Bakamla RI dengan Rencana Patroli Nasional yang tertuang pada Kebijakan Nasional KKPH PerPres Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Indikator ini menunjukkan kepatuhan pelaksanaan patroli dengan Kebijakan Nasional yang telah ditetapkan. Dihitung berdasarkan besar persentase kegiatan patroli Bakamla RI terhadap seluruh total Patroli pada Rencana Patroli Nasional "" Parent "" 02.06.03.01.02 - Persentase Kesesuaian Rencana Patroli Nasional 02.06.03.01.02 - Persentase Kesesuaian Rencana Patroli Nasional "" "" KEAMANAN Nasional No "" "" 2003-02-06T00:00:00 02.06.03 KP 02.06.03.01.02 Persentase Kesesuaian Rencana Patroli Nasional 1331 1331 05.02.030 Persentase pemenuhan capaian kebutuhan dasar SPM sub urusan bencana daerah Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk sub urusan bencana di suatu daerah. SPM sub urusan bencana mencakup tiga jenis pelayanan dasar:​ (1) Pelayanan informasi rawan bencana: Penyediaan informasi mengenai wilayah rawan bencana kepada masyarakat yang berada atau berpotensi terpapar bencana.​ (2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana: Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.​ (3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana: Tindakan penyelamatan dan evakuasi bagi korban saat terjadi bencana. "Jumlah kebutuhan dasar yang terpenuhi / Total kebutuhan dasar yang harus dipenuhi x 100% Jumlah kebutuhan dasar yang terpenuhi: Jumlah layanan dasar sub urusan bencana yang telah berhasil dipenuhi sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan. Total kebutuhan dasar yang harus dipenuhi: Jumlah keseluruhan layanan dasar sub urusan bencana yang seharusnya dipenuhi berdasarkan perencanaan dan standar yang berlaku." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000618 - Persentase pemenuhan capaian kebutuhan dasar SPM sub urusan bencana KEAMANAN Daerah No "" 618 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1332 1332 05.02.031 Persentase Pemenuhan Postur Bakamla RI persen Mengukur persentase yang menunjukkan kemajuan proses pembangunan yang dilaksanakan Bakamla RI pada tahun dimaksud, dibandingkan dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pada Postur Optimum Bakamla RI Tahun 2025-2045 Persentase dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di tahun dimaksud terhadap total Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Bakamla RI yang tercantum pada Postur Optimum Bakamla RI "" Parent "" 02.06.02.01.02 - Persentase Pemenuhan Postur Bakamla RI 02.06.02.01.02 - Persentase Pemenuhan Postur Bakamla RI "" "" KEAMANAN Nasional No "" "" 2002-02-06T00:00:00 02.06.02 KP 02.06.02.01.02 Persentase Pemenuhan Postur Bakamla RI 1333 1333 05.02.032 Persentase Pemenuhan Sarpras Profesionalisme dan Kesejahteraan persen Merupakan nilai yang menggambarkan kemajuan proses pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil Badan Keamanan Laut RI pada tahun dimaksud. Sarana dan Prasarana dimaksud sesuai dengan yang ditetapkan pada Rencana Strategis Bakamla RI Tahun 2025-2029. Persentase dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana profesionalisme dan kesejahteraan pegawai terhadap seluruh kebutuhan sarana dan prasarana profesionalisme dan kesejahteraan di Tahun 2025-2029 "" Parent "" 02.06.04.01.01 - Persentase Pemenuhan Sarpras Profesionalisme dan Kesejahteraan 02.06.04.01.01 - Persentase Pemenuhan Sarpras Profesionalisme dan Kesejahteraan "" "" KEAMANAN Nasional No "" "" 2004-02-06T00:00:00 02.06.04 KP 02.06.04.01.01 Persentase Pemenuhan Sarpras Profesionalisme dan Kesejahteraan 1334 1334 05.02.033 Persentase penanganan pra bencana persen Penanganan Pra-Bencana adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan kebencanaan kepada masyarakat, peningkatan tata kelola dan meningkatkan kapasitas aparatur kabupaten.kota agar mampu melakukan upaya mitigasi dalam rangka pengurangan risiko bencana "Persentase_Kegiatan_Prabencana = (Jumlah_Kegiatan_Prabencana_Dilaksanakan / Jumlah_Target_Kegiatan_Prabencana) * 100% Keterangan: Persentase_Kegiatan_Prabencana : Persentase pelaksanaan kegiatan pra-bencana oleh kabupaten/kota pada tahun n. Jumlah_Kegiatan_Prabencana_Dilaksanakan : Jumlah kegiatan pra-bencana yang benar-benar dilaksanakan kabupaten/kota pada tahun n. Jumlah_Target_Kegiatan_Prabencana : Jumlah target kegiatan pra-bencana yang direncanakan oleh kabupaten/kota dan tercantum dalam rencana kerja Perangkat Daerah pada tahun n." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000373 - Persentase penanganan pra bencana KEAMANAN Daerah No "" 373 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1335 1335 05.02.034 Persentase Peningkatan Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis persen Mengukur sejauh mana peningkatan kemampuan pusat analisis dan pengendalian krisis dalam periode tertentu. Pusat analisis dan pengendalian krisis adalah unit atau lembaga yang bertugas memantau, menganalisis, dan mengoordinasikan respons terhadap situasi krisis untuk meminimalkan dampak negatifnya. "Persentase Peningkatan=(Nilai Kemampuan Saat Ini−Nilai Kemampuan Sebelumnya/Nilai Kemampuan Sebelumnya)×100% Di mana ""Nilai Kemampuan"" dapat diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan, seperti kecepatan respons, akurasi analisis, dan efektivitas koordinasi. sumber: Penerapan Manajemen Risiko - Kementerian Keuangan RI" "" Parent "" 02.04.06.01.01 - Persentase Peningkatan Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis 02.04.06.01.01 - Persentase Peningkatan Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis "" "" KEAMANAN Nasional No "" "" 2006-02-04T00:00:00 02.04.06 KP 02.04.06.01.01 Persentase Peningkatan Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis 1336 1336 05.02.035 Persentase penurunan nilai indeks risiko bencana nasional persen IRBI dihasilkan dari dokumen kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut yangm menjadi pembentuk komponen IRBI. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. (IRBI T+1- IRBI T0) / IRBI T0 x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.04.01.01 - Persentase penurunan nilai indeks risiko bencana nasional 08.04.01.01 - Persentase penurunan nilai indeks risiko bencana nasional "" "" KEAMANAN Nasional No "" "" 8.03999999999999914734871708787977695465087890625 8.04 PP 08.04.01.01 Persentase penurunan nilai indeks risiko bencana nasional 1337 1337 05.02.036 Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal persen Proporsi penyelesaian dokumen-dokumen terkait kebencanaan, seperti Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Kontinjensi (Renkon), yang telah difasilitasi melalui pendampingan hingga dinyatakan sah atau legal oleh otoritas yang berwenang.​ "Jumlah dokumen kebencanaan yang disahkan / Jumlah total dokumen kebencanaan yang direncanakan x 100% Jumlah dokumen kebencanaan yang disahkan: Jumlah dokumen terkait kebencanaan yang telah selesai disusun dan dinyatakan sah atau legal oleh otoritas yang berwenang.​ Jumlah total dokumen kebencanaan yang direncanakan: Jumlah keseluruhan dokumen kebencanaan yang direncanakan untuk disusun dan disahkan dalam periode tertentu." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000619 - Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal KEAMANAN Daerah No "" 619 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1338 1338 05.02.037 Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal persen Dokumen kebencanaan merupakan salah satu dokumen pemerintahan daerah yang wajib disediakan dalam rangka penetapan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan karateristik daerah "Persentase_Penegakan_Perda = (Jumlah_Perdaperkada_Ditegakkan / Jumlah_Perdaperkada_Bersanksi) * 100% Keterangan: Persentase_Penegakan_Perda : Persentase Perda/Perkada yang memuat sanksi dan telah ditegakkan. Jumlah_Perdaperkada_Ditegakkan : Jumlah Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang memuat sanksi dan telah ditegakkan. Jumlah_Perdaperkada_Bersanksi : Jumlah keseluruhan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang memuat sanksi." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000372 - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal KEAMANAN Daerah No "" 372 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1339 1339 05.02.038 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya persen Seberapa banyak penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Indikator ini biasanya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) = (Jumlah Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya / Jumlah Penduduk) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Waktu Siang/Malam Parent 29 - Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) 02.01.03 - Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya 02.01.03 - Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya 16.1.4* - Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. 000047 - Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya KEAMANAN Nasional, Daerah No 10810051 "" 47 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 2 2.0 PN 02.01.03 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya 1340 1340 05.02.039 Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan persen Konsep dan Definisi:Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan (Rutan) sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Penahanan dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana dalam hal sesuai Pasal 21 ayat 4 (a) dan (b) KUHAP yang berada pada Rumah Tahanan Negara. Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pembentukan Rutan didasarkan pada adanya kebutuhan dalam proses penegakan hukum. Pada Pasal 22 ayat (1) mengamanatkan Jenis penahanan dapat berupa:a.penahanan rumah tahanan negara;b.penahanan rumah;c.penahanan kota.Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penjelasan dari Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa sepanjang belum terdapat rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara, di kantor Kejaksaan Negeri, di Lembaga Pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain. Penjelasan ini memberikan isyarat bahwa penahanan Rutan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian, Kejaksaan, Lapas, rumah sakit dan tempat lainnya, dengan catatan apabila belum terbentuk Rutan.Masa penahanan yang diukur adalah selama proses:Penyidikan (20+40 hari) dan dapat diperpanjang berdasarkan Pasal 29 ayat (1) KUHAP selama 30+30 hari;Penuntutan (20+30 hari) dan dapat diperpanjang berdasarkan Pasal 29 ayat (1) KUHAP selama 30+30 hariPengadilan (30+60 hari) dan dapat diperpanjang berdasarkan Pasal 29 ayat (1) KUHAP selama 30+30 hari di Pengadilan NegeriTidak termasuk penahanan ketika pemeriksaan banding dan kasasi (Pasal 24 – 26 KUHAP).Dalam kaitannya dengan pidana anak serta penahanan terhadap anak maka merujuk pada Pasal 30 – 35 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu penahanan dilakukan untuk kepentingan:a.Penyidikan (7+8 hari);b.Penuntutan (5+5 hari);c.Pengadilan (10+15 hari);Tidak termasuk pemeriksaan di tingkat banding dan kasasi. Anak yang dimaksud adalah anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih yang ditempatkan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Metode Perhitungan:Jumlah tahanan yang melebihi masa penahanan pada akhir tahun t dibagi dengan jumlah tahanan pada akhir tahun t dikalikan 100%. Rumus:Keterangan:P TMMP : Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahananJTMMP : Jumlah tahanan yang melebihi masa penahanan pada akhir tahun tJT :Jumlah tahanan pada akhir tahun t Jenis Kelamin; Umur/Usia; Lama Waktu Penahanan Parent "" "" "" 16.3.2.(a) - Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan. 000307 - Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan. KEAMANAN Nasional, Daerah No "" 307 Sosial "" "" "" "" 1341 1341 05.02.040 Tercapainya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori baik daerah "Jumlah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang mencapai kategori ""baik"" dalam Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU). IPKKU adalah ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola penyelenggaraan Trantibum yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu." "Jumlah provinsi atau kabupaten/kota yang mencapai skor IPKKU dalam rentang yang dikategorikan sebagai ""baik"" sesuai dengan standar yang ditetapkan.​" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000627 - Tercapainya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori baik KEAMANAN Daerah No "" 627 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1342 1342 05.02.041 Terlaporkannya pelaksanaan SPM sub urusan bencana ke pusat dokumen Jumlah dokumen laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) kepada pemerintah pusat mengenai pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana. Pelaporan ini mencakup informasi tentang pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah dokumen laporan pelaksanaan SPM sub urusan bencana yang disampaikan oleh pemerintah daerah ke pemerintah pusat dalam periode tertentu. Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000623 - Terlaporkannya pelaksanaan SPM sub urusan bencana ke pusat KEAMANAN Daerah No "" 623 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1343 1343 05.02.042 Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum daerah Jumlah pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang berhasil memenuhi standar mutu layanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum). SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Jumlah pemerintah daerah yang telah mencapai atau melampaui standar mutu layanan yang ditetapkan dalam SPM untuk sub urusan trantibum. Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000626 - Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum KEAMANAN Daerah No "" 626 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1344 1344 05.02.043 Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar* daerah Jumlah pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang telah memenuhi standar pelayanan minimal dalam sub urusan kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan ini mencakup aspek-aspek seperti kesiapan personel, ketersediaan sarana dan prasarana, serta efektivitas layanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran. Jumlah pemerintah daerah yang telah mencapai atau melampaui standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam sub urusan kebakaran. Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000625 - Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar* KEAMANAN Daerah No "" 625 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1345 1345 05.02.044 Terverifikasinya data penduduk yang berhak menerima SPM, data agregat penduduk yang telah menerima KIE, dan data penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan/gladi kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tingkat provinsi dokumen "Data penduduk yang berhak menerima SPM: Dokumen yang memuat informasi mengenai individu atau kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan layanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.​ Data agregat penduduk yang telah menerima KIE: Dokumen yang berisi data kumulatif mengenai jumlah dan karakteristik penduduk yang telah mendapatkan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait penanggulangan bencana atau layanan publik lainnya.​ Data penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan atau gladi kesiapsiagaan di daerah rawan bencana: Dokumen yang mencatat individu atau kelompok yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan atau simulasi kesiapsiagaan menghadapi bencana di wilayah yang rentan terhadap bencana." Jumlah dokumen yang telah diverifikasi dan memenuhi kriteria yang ditetapkan Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000622 - Terverifikasinya data penduduk yang berhak menerima SPM, data agregat penduduk yang telah menerima KIE, dan data penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan/gladi kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tingkat provinsi KEAMANAN Daerah No "" 622 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1346 1346 05.02.045 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Polri persen Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Polri merupakan indikator yang mencerminkan seberapa puas masyarakat atas kinerja Polri dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dalam penerimaan pengaduan, tindak lanjut pengaduan, dan penyelesaian pengaduan. "Survei ini menggunakan skala penilaian 0-100. DM= (∑Ri x Ni/5 x ∑Ni) x 100 DM: Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat Ri: Rating i yang diberikan pada suatu pernyataan kuesioner yang menggunakan skala Likert 1-5 Ni: Jumlah pernyataan kuesioner yang memperoleh rating i " "" Parent "" 02.08.02.01.02 - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Polri 02.08.02.01.02 - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Polri "" "" KEAMANAN Nasional No "" "" 2002-02-08T00:00:00 02.08.02 KP 02.08.02.01.02 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Polri 1347 1347 05.02.046 Tingkat pemenuhan Minimum Essential Police Equipment (MEPE) persen MEPE adalah peralatan dasar yang diperlukan oleh petugas Kepolisian untuk melakukan tugasnya dengan efektif dan aman yaitu perlatan pelindung pribadi, perangkat komunikasi, dan alat operasional lainnya yang memastikan bahwa Kepolisian dapat melaksanakan peran mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban publik. "MEPE dihitung berdasarkan rerata pemenuhan komponen peralatan dasar berikut: X1: Pemenuhan Almatsus X2: Pemenuhan terhadap perbekalan umum X3: Pemenuhan terhadap fasilitas konstruksi MEPE= ∑Wi x Xi Wi: Bobot masing-masing komponen (W1=70%, W2=15%, W3=15%) Xi: Nilai masing-masing komponen " "" Parent "" 02.08.01.01.01 - Tingkat pemenuhan Minimum Essential Police Equipment (MEPE) 02.08.01.01.01 - Tingkat pemenuhan Minimum Essential Police Equipment (MEPE) "" "" KEAMANAN Nasional No "" "" 2001-02-08T00:00:00 02.08.01 KP 02.08.01.01.01 Tingkat pemenuhan Minimum Essential Police Equipment (MEPE) 1348 1348 05.02.047 Tingkat Risiko Penduduk Terkena Kejahatan/Crime Rate kejahatan perseratus ribu penduduk Angka yang menggambarkan risiko terjadinya sejumlah tindak kejahatan pada setiap 100.000 orang penduduk. Crime Rate = (Jumlah Peristiwa Kejahatan pada Tahun t/Jumlah Penduduk) x 100.000 "" Parent "" 02.07.02.01.01 - Crime Rate 02.07.02.01.01 - Crime Rate "" "" KEAMANAN Nasional No 10810057 "" "" 2002-02-07T00:00:00 02.07.02 KP 02.07.02.01.01 Crime Rate 1349 1349 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran menit Waktu Tanggap Penanganan Kebakaran: Adalah waktu yang diperlukan dari saat laporan kebakaran diterima hingga saat tim penyelamat atau pemadam kebakaran mulai melakukan tindakan penanganan kebakaran, seperti tiba di lokasi atau memulai pemadaman. Ini mencakup waktu yang diperlukan untuk: 1) Menerima Laporan: Waktu dari saat kebakaran dilaporkan ke pusat kontrol (misalnya, pusat panggilan darurat) hingga laporan diterima oleh tim tanggap darurat. 2) Persiapan dan Pergerakan: Waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dan mengirimkan tim pemadam kebakaran dari stasiun atau lokasi mereka ke lokasi kebakaran. 3) Tindakan Awal: Waktu yang diperlukan dari saat tim tiba di lokasi hingga mulai melakukan tindakan penanganan, seperti memulai pemadaman kebakaran. Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000493 - Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran KEAMANAN Daerah No "" 493 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1350 1350 05.02.049 Fragile State Index - Fragile States Index (FSI) adalah indeks tahunan yang menilai kerentanan negara-negara terhadap konflik atau keruntuhan berdasarkan berbagai tekanan yang mereka hadapi. Indeks ini dikembangkan oleh The Fund for Peace (FFP), sebuah lembaga think tank independen yang berfokus pada pencegahan konflik dan promosi keamanan global. FSI menilai kerentanan suatu negara terhadap konflik atau keruntuhan dengan mengevaluasi tekanan politik, sosial, dan ekonomi yang dihadapinya. Indeks ini mencerminkan sejauh mana sebuah negara dapat mengelola tekanan internal dan eksternal tanpa mengalami destabilisasi atau kegagalan fungsi. "Rumus atau Perhitungan: FSI didasarkan pada 12 indikator utama yang dikelompokkan ke dalam empat kategori:​ GoodStats Indikator Kohesi: Aparat Keamanan (Security Apparatus) Elit yang Terpecah (Factionalized Elites) Keluhan Kelompok (Group Grievance) Indikator Ekonomi: Penurunan Ekonomi dan Kemiskinan (Economic Decline and Poverty) Pembangunan Ekonomi yang Tidak Merata (Uneven Economic Development) Migrasi dan Brain Drain (Human Flight and Brain Drain) Indikator Politik: Legitimasi Negara (State Legitimacy) Layanan Publik (Public Services) Hak Asasi Manusia dan Aturan Hukum (Human Rights and Rule of Law) Indikator Sosial dan Lintas Sektor: Tekanan Demografis (Demographic Pressures) Pengungsi dan IDP (Refugees and Internally Displaced Persons) Intervensi Eksternal (External Intervention) Setiap indikator dinilai pada skala 0 hingga 10, di mana 0 menunjukkan stabilitas tertinggi dan 10 menunjukkan kerentanan tertinggi. Skor total FSI untuk sebuah negara adalah jumlah dari 12 indikator tersebut, sehingga rentang skor total adalah dari 0 hingga 120." "" Parent "" 02.04.01.01 - Fragile State Index 02.04.01.01 - Fragile State Index "" "" KEAMANAN Internasional No "versi 2025.01: 01.01.001 versi 2025.02: 05.02.049" "" 2.04000000000000003552713678800500929355621337890625 2.04 PP 02.04.01.01 Fragile State Index 1351 1351 05.02.050 Indeks Keamanan Informasi - Jumlah nilai seluruh area keamanan informasi sebagai alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu Organisasi atau Pemerintah Daerah, dilakukan secara self assessment untuk kemudian diverifikasi oleh BSSN. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001190 - Indeks Keamanan Informasi KEAMANAN Daerah No "" 1190 Persandian "" "" "" "" 1352 1352 05.02.051 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban - Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (IKK) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat ketenteraman dan ketertiban di suatu wilayah. IKK ini biasanya mencakup berbagai aspek seperti keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. IKK yang baik menunjukkan bahwa suatu wilayah aman, nyaman, dan kondusif bagi warganya untuk beraktivitas. Hal ini berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat, investasi, dan pembangunan ekonomi. IKK dapat mencakup berbagai indikator, seperti tingkat kejahatan, pelanggaran lalu lintas, pelanggaran ketertiban umum, tingkat kepatuhan terhadap peraturan daerah, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. "Indeks Trantibum = Σ_(i=1)^n (w_i * I_i) Keterangan: I_i = Skor indikator ke-i (skala 0–100, hasil normalisasi) w_i = Bobot indikator ke-i (jumlah bobot = 1) Hasil akhir dalam skala 0–100, makin tinggi makin baik" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000908 - Indeks Ketenteraman dan Ketertiban KEAMANAN Daerah No "" 908 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1353 1353 05.02.052 Indeks Rasa Aman - Indeks rasa aman adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat di suatu wilayah atau lingkungan tertentu. Indeks ini mencerminkan persepsi masyarakat terhadap keamanan dan ketentraman di lingkungan mereka, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi. Indeks ini mengukur sejauh mana masyarakat merasa terlindungi dari kejahatan, kekerasan, gangguan sosial, dan bencana, baik dalam aktivitas pribadi maupun kehidupan sosial. "Indeks Rasa Aman = (Σ_(i=1)^n (I_i * w_i)) / n Keterangan: I_i = skor persepsi atau pengalaman (skala 0–100) w_i = bobot (jika ada pembobotan, tergantung pentingnya indikator) Nilai akhir = 0–100, makin tinggi makin aman" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000907 - Indeks Rasa Aman KEAMANAN Daerah No "" 907 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1354 1354 05.02.053 Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat persen Mengukur seberapa luas atau seberapa banyak masyarakat yang telah mendapatkan perlindungan dari suatu program atau layanan tertentu. "P = (PL_A / PL_K) * 100% Keterangan: P = Persentase petugas Linmas yang aktif PL_A = Jumlah petugas Linmas yang aktif PL_K = Jumlah kebutuhan petugas Linmas" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000956 - Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat KEAMANAN Daerah No "" 956 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1355 1355 05.02.054 Persentase Penanganan Pasca Bencana persen Mengukur seberapa efektif dan efisien upaya pemulihan dan rehabilitasi yang dilakukan setelah terjadinya bencana. "P = (TPB_T / TPB_TT) * 100% Keterangan: P = Persentase penanganan pasca bencana TPB_T = Jumlah target penanganan pasca bencana yang tercapai TPB_TT = Jumlah total target penanganan pasca bencana" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000959 - Persentase Penanganan Pasca Bencana KEAMANAN Daerah No "" 959 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1356 1356 05.02.055 Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas persen Mengukur efektivitas dan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat "P = (K_DL / K_DR) * 100% Keterangan: P = Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas K_DL = Jumlah kegiatan Tibumtranmas yang dilaksanakan K_DR = Jumlah kegiatan Tibumtranmas yang direncanakan" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000955 - Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas KEAMANAN Daerah No "" 955 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1357 1357 05.03.001 Indeks Hak Asasi Manusia - Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia adalah instrumen pengukuran objektif untuk mengetahui perkembangan implementasi norma dan prinsip hak asasi manusia di Indonesia. Adapun norma dan prinsip hak asasi manusia yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia, UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (disahkan oleh Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005), serta Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (disahkan oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 20025). Rumus umum: XSI x S SI: Skor masing-masing Indikator S: Skala yang ingin digunakan (skala 10) Skor Indikator (SI): *dengan Survei Masyarakat ΣJR R x100% JR: Responden/Pakar/Data Adm yang bisa tersedia R: Jumlah seluruh responden *indikator dengan Wawancara Pakar: ΣJP P x100% JP: Skor yang diberikan pakar P: Jumlah seluruh pakar yang memberi skor *indikator dengan Data Admin K/L: XJA JA: Skor masing-masing indikator dengan data adm K/L (karena memiliki rumus perhitungan yang berbeda-beda sesuai dengan indikatornya) Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 01.01.02 - Indeks Hak Asasi Manusia 01.01.02 - Indeks Hak Asasi Manusia "" "" HAK ASASI MANUSIA Nasional Yes "" "" 1 1.0 PN 01.01.02 Indeks Hak Asasi Manusia 1358 1358 05.03.001.001 Indeks Hak Asasi Manusia Dimensi Hak Sipil dan Politik - Dimensi hak sipil dan politik merupakan instrumen pengukuran objektif untuk mengetahui perkembangan implementasi norma dan prinsip hak sipil dan politik di Indonesia, yang diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia, UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (disahkan oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 20025). XSI x S SI: Skor masing-masing Indikator S: Skala yang ingin digunakan (skala 4) Wilayah Administrasi: Nasional Child "" 01.05.01.01 - Indeks HAM Dimensi Hak Sipil dan Politik 01.05.01.01 - Indeks HAM Dimensi Hak Sipil dan Politik "" "" HAK ASASI MANUSIA Nasional Yes "" "" 1.0500000000000000444089209850062616169452667236328125 1.05 PP 01.05.01.01 Indeks HAM Dimensi Hak Sipil dan Politik 1359 1359 05.03.001.002 Indeks Hak Asasi Manusia Dimensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya - Dimensi hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan instrumen pengukuran objektif untuk mengetahui perkembangan implementasi norma dan prinsip hak ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia, yang diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia, UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (disahkan oleh Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005). XSI x S SI: Skor masing-masing Indikator S: Skala yang ingin digunakan (skala 4) Wilayah Administrasi: Nasional Child "" 01.05.01.02 - Indeks HAM Dimensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 01.05.01.02 - Indeks HAM Dimensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya "" "" HAK ASASI MANUSIA Nasional Yes "" "" 1.0500000000000000444089209850062616169452667236328125 1.05 PP 01.05.01.02 Indeks HAM Dimensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 1360 1360 05.03.002 Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dokumen/ keluhan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud tersebut meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM dihentikan apabila tidak memiliki bukti awal yang memadai; materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia; pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Jumlah berkas penanganan pengaduan pelanggaran HAM adalah seluruh jumlah berkas yang ditangani hingga sampai dengan penanganannya ditutup oleh Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, atau Bagian Dukungan Mediasi Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.Rumus: - Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Cara Penyampaian Berkas; Klasifikasi/Tema Hak; Klasifikasi Korban; Klasifikasi Pihak yang Diadukan; Jenis Berkas Parent "" "" "" "10.3.1.(b) - Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). 16.10.1.(b) - Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)." "000228 - Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). 000324 - Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)" HAK ASASI MANUSIA Nasional, Daerah No 10810029 "" 228 Kesatuan Bangsa Dan Politik "" "" "" "" 1361 1361 05.03.003 Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan kasus Hak Asasi Perempuan adalah hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi atas dasar ras, etnis, jenis kelamin, agama/keyakinan, orientasi politik, kelas dan pekerjaan, dll terutama berbasis gender.Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 20 Desember 1993).Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada hal sebagai berikut:a.Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan,penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak- kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pen-grusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik tradisional lain yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;b.Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, ter-masuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;c.Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, di manapun terjadinya.Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi baik di ranah personal/privat/domestik, publik/ komunitas, negara.Yang dimaksud dengan penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan adalah semua kasus pengaduan pelanggaran HAM yang melanggar HAM perempuan seperti tersebut di atas yang ditangani oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dilaporkan oleh mitra maupun yang dipantau oleh Komnas Perempuan. Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.Rumus: - Umur/Usia; Jenis Kekerasan Parent "" "" "" "10.3.1.(c) - Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan. 16.10.1.(c) - Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan." 000229 - Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan HAK ASASI MANUSIA Nasional, Daerah No "" 229 Kesatuan Bangsa Dan Politik "" "" "" "" 1362 1362 05.03.004 Persentase Capaian Aksi RANHAM persen RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Aksi HAM sendiri adalah penjabaran lebih lanjut dari RANHAM untuk dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. RANHAM merupakan kebijakan periodik yang dilaksanakan ∑ Nilai capaian setiap Aksi HAM / ∑ Aksi HAM Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 01.05.02.01.03 - Persentase Capaian Aksi RANHAM 01.05.02.01.03 - Persentase Capaian Aksi RANHAM "" 000906 - Persentase Capaian Aksi HAM HAK ASASI MANUSIA Nasional, Daerah No "" 906 Sekretariat Daerah 2002-01-05T00:00:00 01.05.02 KP 01.05.02.01.03 Persentase Capaian Aksi RANHAM 1363 1363 05.03.005 Persentase K/L/D dan Masyarakat yang mendapatkan penguatan HAM persen 1. Mainstreaming HAM ke dalam Diklat pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 2. Penyusunan kurikulum pelatihan berbasis Hak Asasi Manusia di setiap program Diklat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 3. Training of Trainers klaster HAM di setiap Lembaga Diklat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Jumlah K/L/D dan Masyarakat yang mendapatkan penguatan dihitung melalui dengan menjumlah terlebih dahulu persentase K/L/D yang mendapatkan penguatan (mainstreaming sadar HAM) yang dibagi dengan jumlah total K/L/D yang perlu mendapatkan penguatan. Selanjutnya data tersebut ditambahkan dengan jumlah persentase masyarakat berusia 5 – 70 tahun yang mendapatkan penguatan lalu dibagi dengan jumlah total masyarakat yang berusia 5 – 70 tahun. Setelah kedua data tersebut diketahui jumlahnya masing-masing maka kedua data tersebut dijumlahkan dan dibagi 2 (unsur K/L/D dan Masyrakat). PMH: Keterangan: PMH: Jumlah K/L/D dan masyarakat yang mendapatkan penguatan (mainstreaming sadar HAM) KLDP: Jumlah K/L/D yang mendapatkan penguatan (mainstreaming sadar HAM) TKLD: Total jumlah K/L/D yang perlu mendapatkan penguatan (mainstreaming sadar HAM) MP : Jumlah masyarakat usia 5 – 70 tahun yang mendapatkan penguatan (mainstreaming sadar HAM) TMP: Jumlah total masyarakat usia 5 – 70 tahun Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 01.05.01.01.01 - Persentase K/L/D dan Masyarakat yang mendapatkan penguatan HAM 01.05.01.01.01 - Persentase K/L/D dan Masyarakat yang mendapatkan penguatan HAM "" "" HAK ASASI MANUSIA Nasional No "" "" 2001-01-05T00:00:00 01.05.01 KP 01.05.01.01.01 Persentase K/L/D dan Masyarakat yang mendapatkan penguatan HAM 1364 1364 05.03.006 Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles lembaga Konsep dan Definisi:Indikator ini mengukur proporsi negara yang memiliki institusi HAM nasional yang berdasarkan pada prosedur dari International Coordinating Committee of National Institutions (ICC). Yang dimaksud dengan lembaga HAM nasional adalah lembaga administratif independen yang dibentuk oleh negara untuk menggalakkan dan melindungi hak asasi manusia. Lembaga HAM nasional ini adalah lembaga negara dan merupakan bagian dari aparatur negara dan didanai oleh negara, namun lembaga ini beroperasi dan berfungsi secara independen dari pemerintah. Fungsi utama dari lembaga ini termasuk menangani keluhan, edukasi tentang HAM dan memberikan rekomendasi untuk reformasi undang-undang. Lembaga HAM yang independen adalah institusi dengan status akreditasi “level A” sesuai United Nations Paris Principles, yang diadopsi oleh UN General Assembly tahun 1993. Proses akreditasi dilaksanakan melalui peer review oleh Sub-Committee on Accreditation (SCA) dari ICC. Terdapat tiga tipe akreditasi:A = compliance dengan Paris PrinciplesB = status observer, tidak sepenuhnya compliance dengan Paris Principles atau tidak cukup informasi tersedia untuk menetapkanC = tidak compliance dengan Paris PrinciplesLembaga HAM nasional yang compliance dengan Paris Principles apabila berkomitmen untuk menggalakkan dan melindungi HAM dengan mandat yang luas, kompetensi dan kekuatan untuk menginvestigasi, melaporkan situasi HAM nasional, dan mempublikasikan HAM melalui informasi dan edukasi. Lembaga ini juga independen dari pemerintah, memiliki kompetensi kuasi judisial, menangani keluhan, dan mendampingi korban untuk membawa kasusnya ke pengadilan. Lembaga termasuk memiliki klasifikasi akreditasi yang baik bila kredibel, sah, relevan dan efektif dalam mempromosikan HAM di tingkat nasional. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 mengatur bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM bertujuan untuk:a.Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; danb.Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Metode Perhitungan:Tersedianya lembaga HAM Nasional yang berakreditasi A.Rumus: - Keterangan:Komnas HAM telah dibentuk melalui Keputusan Presiden RI No. 50 tahun 1993 yang dinyatakan sebagai Komnas HAM berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Komnas HAM RI secara berkala menjalani review The Global Alliance Of National Human Rights Institutions (GANHRI) dan telah mendapat terakreditasi “A” dari sejak tahun 2000 sampai saat ini. Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" 16.a.1* - Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles. 000328 - Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles. HAK ASASI MANUSIA Nasional, Daerah No "" 328 Kesatuan Bangsa Dan Politik "" "" "" "" 1365 1365 05.03.007 Tingkat efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM persen Penegakan hukum dalam arti luas yaitu meliputi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, serta dalam arti sempit merupakan kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang salah satunya yang menjadi perhatian adalah penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks pemenuhan HAM, Indonesia mengakui keberadaan hak asasi manusia dalam UUD 1945, pasal 28 A- 28 J. Dalam UU HAM, juga dijelaskan bahwa setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan kepada Komnas HAM. {Jumlah tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM / Jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh Komnas HAM ) x 100 (di kali 100) Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 01.05.02.01.01 - Tingkat efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM 01.05.02.01.01 - Tingkat efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM "" "" HAK ASASI MANUSIA Nasional No "" "" 2002-01-05T00:00:00 01.05.02 KP 01.05.02.01.01 Tingkat efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM 1366 1366 06.01.001 Angka Anak Tidak Sekolah persen Anak tidak sekolah adalah anak-anak dan remaja usia sekolah yaitu 7-12 tahun; usia 13-15 tahun; dan usia 16-18 tahun yang tidak terdaftar dalam satuan pendidikan. Angka anak tidak sekolah dihitung untuk setiap kelompok usia sekolah yaitu usia 7-12 tahun; usia 13-15 tahun; dan usia 16-18 tahun. Angka anak tidak sekolah diperoleh dengan membandingkan jumlah penduduk dalam kelompok usia sekolah i yang tidak terdaftar di sekolah dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam kelompok i.Rumus: Keterangan:PSi : Angka anak tidak sekolah pada kelompok usia sekolah iNPsi : Jumlah penduduk dalam kelompok usia sekolah i yang tidak terdaftar di sekolah pada periode tertentuNi : Jumlah penduduk yang termasuk dalam kelompok usia sekolah i pada periode yang samaDalam rumus di atas, NPSi dapat diperoleh melalui selisih antara populasi penduduk usia sekolah di kelompok usia sekolah i (Ni) dengan jumlah anak atau remaja yang terdaftar, sedang bersekolah, atau sudah menyelesaikan pendidikan di kelompok usia sekolah i.Kelompok usia sekolah sebagai berikut:■Kelompok usia SD/sederajat: 7 – 12 tahun■Kelompok usia SMP/sederajat: 13 – 15 tahun■Kelompok usia SMA/sederajat: 16 – 18 tahun Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Status Disabilitas; Kelompok Pengeluaran Parent "" "" "" 4.1.2.(a) - Angka anak tidak sekolah usia 7-12 tahun; usia 13-15 tahun; dan usia 16-18 tahun. 000142 - Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat. PENDIDIKAN Nasional, Daerah No 10310002 "" 142 Pendidikan "" "" "" "" 1367 1367 06.01.002 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah=FKi=7nEitPit Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren Eit = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t Pit = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent 5d - Harapan Lama Sekolah 04.01.03 - Harapan Lama Sekolah 04.01.03 - Harapan Lama Sekolah "" 000019 - Harapan Lama Sekolah PENDIDIKAN Nasional, Daerah No 10310003 "" 19 Pendidikan 4 4.0 PN 04.01.03 Harapan Lama Sekolah 1368 1368 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD persen Perbandingan antara jumlah penduduk usia 0-6 tahun yang sedang/pernah mengikuti pendidikan prasekolah pada tahun ajaran ini terhadap jumlah peduduk usia 3-6 tahun. Dalam hal ini, pendidikan prasekolah yang dimaksud meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Bustanul Athfal (BA), Raudatul Athfal (RA), dan Satuan PAUD Sejenis (PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, dll). "APK PAUD = a/b × 100% Keterangan: a = Jumlah penduduk 0-6 tahun yang sedang/pernah mengikuti prasekolah tahun ajaran ini pada jenis prasekolah TK/BA/RA/ PAUD sejenis b = Jumlah penduduk usia 3-6 tahun" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.01.01.01.01 - Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 04.01.01.01.01 - Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2001-04-01T00:00:00 04.01.01 KP 04.01.01.01.01 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 1369 1369 06.01.004 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi persen Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi adalah persentase jumlah penduduk pada suatu kelompok usia tertentu yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terhadap jumlah total penduduk dalam kelompok usia acuan tersebut, tanpa memperhitungkan apakah mereka berada pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya atau tidak. Untuk APK Pendidikan Tinggi, kelompok usia acuan yang digunakan adalah 19–23 tahun. APK dapat melebihi 100% apabila terdapat mahasiswa yang berasal dari luar kelompok usia 19–23 tahun (misalnya, yang masuk kuliah lebih cepat atau lebih lambat dari usia ideal). Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi = (Jumlah mahasiswa pada jenjang Pendidikan D1/D2/D3/D4/S1/S2/S3 pada tahun-T ÷ Jumlah penduduk umur 19-23 tahun pada tahun-T) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Status Disabilitas; Kelompok Pengeluaran Parent 6 - Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%) 04.06.01.01 - Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi 04.06.01.01 - Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi 4.3.1.(a) - Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT). 000145 - Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT). PENDIDIKAN Nasional, Daerah No "" 145 Pendidikan 4.05999999999999960920149533194489777088165283203125 4.06 PP 04.06.01.01 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi 1370 1370 06.01.005 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/sederajat persen Persentase penduduk usia 16-18 tahun menurut partisipasi sekolah dan jenis kelamin. Partisipasi sekolah termasuk pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, atau Paket C) "APK=( Jumlah penduduk usia 16-18 tahun/ Jumlah siswa terdaftar di SMA/SMK/sederajat)×100% ​ Keterangan: Jumlah siswa terdaftar di SMA/SMK/sederajat: Total siswa yang terdaftar di jenjang pendidikan menengah atas, termasuk pendidikan formal (SMA, SMK, MA, SMLB) dan nonformal (Paket C), tanpa memandang usia mereka.​ Jumlah penduduk usia 16-18 tahun: Total populasi penduduk yang berusia 16 hingga 18 tahun pada periode yang sama." Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.19.01.01.02 - Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/sederajat 04.19.01.01.02 - Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/sederajat "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2001-04-19T00:00:00 04.19.01 KP 04.19.01.01.02 Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/sederajat 1371 1371 06.01.006 Iklim Inklusivitas - Definisi Konseptual Indikator: Iklim inklusivitas menyangkut bagaimana lingkungan satuan pendidikan menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya Sumber Data : Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar. Wilayah Administrasi: Provinsi; Tingkat Pendidikan: SD, SMP, SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB Parent "" "" "" "" "" PENDIDIKAN Daerah Yes "" Pendidikan "" "" "" "" 1372 1372 06.01.006.001 Iklim Inklusivitas SD - Definisi Konseptual Indikator: Iklim inklusivitas menyangkut bagaimana lingkungan satuan pendidikan menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya Sumber Data : Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah "" Wilayah Administrasi: Provinsi; Child "" "" "" "" 000782 - Iklim Inklusivitas SD PENDIDIKAN Daerah Yes "" 782 Pendidikan "" "" "" "" 1373 1373 06.01.006.002 Iklim Inklusivitas SMP - Definisi Konseptual Indikator: Iklim inklusivitas menyangkut bagaimana lingkungan satuan pendidikan menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya Sumber Data : Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah "" Wilayah Administrasi: Provinsi; Child "" "" "" "" 000783 - Iklim Inklusivitas SMP PENDIDIKAN Daerah Yes "" 783 Pendidikan "" "" "" "" 1374 1374 06.01.006.003 Iklim Inklusivitas SMA - Definisi Konseptual Indikator: Iklim inklusivitas menyangkut bagaimana lingkungan satuan pendidikan menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya Sumber Data : Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah "" Wilayah Administrasi: Provinsi; Child "" "" "" "" 000734 - Iklim Inklusivitas SMA PENDIDIKAN Daerah Yes "" 734 Pendidikan "" "" "" "" 1375 1375 06.01.006.004 Iklim Inklusivitas SMK - Definisi Konseptual Indikator: Iklim inklusivitas menyangkut bagaimana lingkungan satuan pendidikan menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya Sumber Data : Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah "" Wilayah Administrasi: Provinsi; Child "" "" "" "" 000735 - Iklim Inklusivitas SMK PENDIDIKAN Daerah Yes "" 735 Pendidikan "" "" "" "" 1376 1376 06.01.006.005 Iklim Inklusivitas SDLB - Definisi Konseptual Indikator: Iklim inklusivitas menyangkut bagaimana lingkungan satuan pendidikan menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya Sumber Data : Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah "" Wilayah Administrasi: Provinsi; Child "" "" "" "" 000736 - Iklim Inklusivitas SDLB PENDIDIKAN Daerah Yes "" 736 Pendidikan "" "" "" "" 1377 1377 06.01.006.006 Iklim Inklusivitas SMPLB - Definisi Konseptual Indikator: Iklim inklusivitas menyangkut bagaimana lingkungan satuan pendidikan menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya Sumber Data : Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah "" Wilayah Administrasi: Provinsi; Child "" "" "" "" 000737 - Iklim inklusivitas SMPLB PENDIDIKAN Daerah Yes "" 737 Pendidikan "" "" "" "" 1378 1378 06.01.006.007 Iklim Inklusivitas SMALB - Definisi Konseptual Indikator: Iklim inklusivitas menyangkut bagaimana lingkungan satuan pendidikan menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya Sumber Data : Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah "" Wilayah Administrasi: Provinsi; Child "" "" "" "" 000738 - Iklim inklusivitas SMALB PENDIDIKAN Daerah Yes "" 738 Pendidikan "" "" "" "" 1379 1379 06.01.007 Iklim Keamanan - Definisi Konseptual Indikator: Tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal rasa aman disatuan pendidikan, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan Sumber Data : Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar Wilayah Administrasi: Provinsi; Tingkat Pendidikan: SD, SMP, SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB Parent "" "" "" "" "" PENDIDIKAN Daerah Yes "" Pendidikan "" "" "" "" 1380 1380 06.01.007.001 Iklim Keamanan SD - Definisi Konseptual Indikator: Tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal rasa aman disatuan pendidikan, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan Sumber Data : Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah "" Wilayah Administrasi: Provinsi; Child "" "" "" "" 000784 - Iklim Keamanan SD PENDIDIKAN Daerah Yes "" 784 Pendidikan "" "" "" "" 1381 1381 06.01.007.002 Iklim Keamanan SMP - Definisi Konseptual Indikator: Tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal rasa aman disatuan pendidikan, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan Sumber Data : Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah "" Wilayah Administrasi: Provinsi; Child "" "" "" "" 000779 - Iklim Keamanan SMP PENDIDIKAN Daerah Yes "" 779 Pendidikan "" "" "" "" 1382 1382 06.01.007.003 Iklim Keamanan SMA - Definisi Konseptual Indikator: Tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal rasa aman disatuan pendidikan, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan Sumber Data : Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah "" Wilayah Administrasi: Provinsi; Child "" "" "" "" 000724 - Iklim keamanan SMA PENDIDIKAN Daerah Yes "" 724 Pendidikan "" "" "" "" 1383 1383 06.01.007.004 Iklim Keamanan SMK - Definisi Konseptual Indikator: Tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal rasa aman disatuan pendidikan, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan Sumber Data : Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah "" Wilayah Administrasi: Provinsi; Child "" "" "" "" 000725 - Iklim keamanan SMK PENDIDIKAN Daerah Yes "" 725 Pendidikan "" "" "" "" 1384 1384 06.01.007.005 Iklim Keamanan SDLB - Definisi Konseptual Indikator: Tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal rasa aman disatuan pendidikan, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan Sumber Data : Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah "" Wilayah Administrasi: Provinsi; Child "" "" "" "" 000726 - Iklim keamanan SDLB PENDIDIKAN Daerah Yes "" 726 Pendidikan "" "" "" "" 1385 1385 06.01.007.006 Iklim Keamanan SMPLB - Definisi Konseptual Indikator: Tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal rasa aman disatuan pendidikan, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan Sumber Data : Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah "" Wilayah Administrasi: Provinsi; Child "" "" "" "" 000727 - Iklim keamanan SMPLB PENDIDIKAN Daerah Yes "" 727 Pendidikan "" "" "" "" 1386 1386 06.01.007.007 Iklim Keamanan SMALB - Definisi Konseptual Indikator: Tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal rasa aman disatuan pendidikan, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan Sumber Data : Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah "" Wilayah Administrasi: Provinsi; Child "" "" "" "" 000728 - Iklim keamanan SMALB PENDIDIKAN Daerah Yes "" 728 Pendidikan "" "" "" "" 1387 1387 06.01.008 Iklim Kebhinekaan - Definisi Konseptual Indikator: Kondisi satuan pendidikan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala satuan pendidikan dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan Sumber Data : Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah Nilai rerata iklim kebinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar Wilayah Administrasi: Provinsi; Tingkat Pendidikan: SD, SMP, SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB Parent "" "" "" "" "" PENDIDIKAN Daerah Yes "" Pendidikan "" "" "" "" 1388 1388 06.01.008.001 Iklim Kebhinekaan SD - Definisi Konseptual Indikator: Kondisi satuan pendidikan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala satuan pendidikan dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan Sumber Data : Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah "" Wilayah Administrasi: Provinsi; Child "" "" "" "" 000780 - Iklim Kebhinekaan SD PENDIDIKAN Daerah Yes "" 780 Pendidikan "" "" "" "" 1389 1389 06.01.008.002 Iklim Kebhinekaan SMP - Definisi Konseptual Indikator: Kondisi satuan pendidikan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala satuan pendidikan dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan Sumber Data : Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah "" Wilayah Administrasi: Provinsi; Child "" "" "" "" 000781 - Iklim Kebinekaan SMP PENDIDIKAN Daerah Yes "" 781 Pendidikan "" "" "" "" 1390 1390 06.01.008.003 Iklim Kebhinekaan SMA - Definisi Konseptual Indikator: Kondisi satuan pendidikan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala satuan pendidikan dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan Sumber Data : Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah "" Wilayah Administrasi: Provinsi; Child "" "" "" "" 000729 - Iklim kebinekaan SMA PENDIDIKAN Daerah Yes "" 729 Pendidikan "" "" "" "" 1391 1391 06.01.008.004 Iklim Kebhinekaan SMK - Definisi Konseptual Indikator: Kondisi satuan pendidikan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala satuan pendidikan dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan Sumber Data : Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah "" Wilayah Administrasi: Provinsi; Child "" "" "" "" 000730 - Iklim kebinekaan SMK PENDIDIKAN Daerah Yes "" 730 Pendidikan "" "" "" "" 1392 1392 06.01.008.005 Iklim Kebhinekaan SDLB - Definisi Konseptual Indikator: Kondisi satuan pendidikan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala satuan pendidikan dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan Sumber Data : Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah "" Wilayah Administrasi: Provinsi; Child "" "" "" "" 000731 - Iklim kebinekaan SDLB PENDIDIKAN Daerah Yes "" 731 Pendidikan "" "" "" "" 1393 1393 06.01.008.006 Iklim Kebhinekaan SMPLB - Definisi Konseptual Indikator: Kondisi satuan pendidikan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala satuan pendidikan dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan Sumber Data : Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah "" Wilayah Administrasi: Provinsi; Child "" "" "" "" 000732 - Iklim kebinekaan SMPLB PENDIDIKAN Daerah Yes "" 732 Pendidikan "" "" "" "" 1394 1394 06.01.008.007 Iklim Kebhinekaan SMALB - Definisi Konseptual Indikator: Kondisi satuan pendidikan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala satuan pendidikan dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan Sumber Data : Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah "" Wilayah Administrasi: Provinsi; Child "" "" "" "" 000733 - Iklim kebinekaan SMALB PENDIDIKAN Daerah Yes "" 733 Pendidikan "" "" "" "" 1395 1395 06.01.009 Indeks Pemerataan Guru - Indeks Pemerataan Guru (IPG) adalah indeks yang mengukur pemerataan beban kerja guru antarsekolah negeri pada satu daerah. Beban kerja guru dihitung berdasarkan Permendikbud 15/2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. Sedangkan perhitungan indeks Pemerataan dihitung menggunakan persamaan koefisien gini. Koefisien Gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya sekolah) dengan distribusi guru yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Nilai koefisien Gini pada perhitungan IPG dihitung terbalik/reverse sehingga apabila bernilai 0 berarti ketimpangan sempurna, apabila bernilai 1 berarti pemerataan sempurna. Dihitung dari kecukupan guru dan kebutuhan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.04.01.01 - Indeks Pemerataan Guru 04.04.01.01 - Indeks Pemerataan Guru "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 4.04000000000000003552713678800500929355621337890625 4.04 PP 04.04.01.01 Indeks Pemerataan Guru 1396 1396 06.01.010 Jumlah anak tidak sekolah usia 6-18 tahun orang Jumlah anak usia sekolah 6-18 tahun yang tidak sekolah. Usia yang digunakan dalam indikator ini adalah school age, yakni usia anak di saat awal tahun pembelajaran, bukan usia saat pencacahan. Jumlah anak usia sekolah 6-18 tahun yang tidak sekolah Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.01.01.02 - Jumlah anak tidak sekolah usia 6-18 tahun 04.01.01.02 - Jumlah anak tidak sekolah usia 6-18 tahun "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 4.0099999999999997868371792719699442386627197265625 4.01 PP 04.01.01.02 Jumlah anak tidak sekolah usia 6-18 tahun 1397 1397 06.01.011 Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal orang Banyaknya anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal Penjumlahan dari anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.01.04.01.01 - Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal 04.01.04.01.01 - Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2004-04-01T00:00:00 04.01.04 KP 04.01.04.01.01 Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal 1398 1398 06.01.012 Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang orang Total mahasiswa asing yang menerima bantuan beasiswa pendidikan dari Pemerintah Indonesia (Pemri) dan dinyatakan dalam orang. Beasiswa Unggulan ditujukan untuk mahasiswa jenjang pendidikan master (S2) dan doctoral (S3) di Indonesia dan bisa berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia pada bidang pendidikan Bahasa Indonesia, Seni dan Budaya. "" Negara; Tingkat Pendidikan Parent "" "" "" 4.b.1* - Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang. 000152 - Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang. PENDIDIKAN Nasional, Daerah No "" 152 Pendidikan "" "" "" "" 1399 1399 06.01.013 Jumlah dosen yang mengikuti progam peningkatan kapasitas orang Indikator ini mengukur jumlah dosen di perguruan tinggi (akademik maupun vokasi) yang terlibat dalam program peningkatan kapasitas profesional yang mencakup pelatihan, sertifikasi, kursus, workshop, studi lanjut (misalnya program magister atau doktoral), atau program lain yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi akademik, pedagogik, dan penelitian mereka. Peningkatan kapasitas ini dapat difasilitasi oleh perguruan tinggi sendiri, pemerintah, atau pihak ketiga seperti lembaga internasional. Jumlah dosen yang mengikuti progam peningkatan kapasitas Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.06.04.01.03 - Jumlah dosen yang mengikuti progam peningkatan kapasitas 04.06.04.01.03 - Jumlah dosen yang mengikuti progam peningkatan kapasitas "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2004-04-06T00:00:00 04.06.04 KP 04.06.04.01.03 Jumlah dosen yang mengikuti progam peningkatan kapasitas 1400 1400 06.01.014 Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Rankig SDGs: a) Top 300 b) Top 600 c) Top 1000 perguruan tinggi THE Impact SDGs merupakan salah satu metrik yang digunakan untuk menentukan peringkat perguruan tinggi di tingkat global. THE Impact SDGs mengukur kinerja perguruan tinggi terhadap masing-masing Pilar SDGs sesuai dengan keunggulannnya masing-masing sehingga tidak hanya terpaku pada metriks penilaian yang cenderung sama. Menghitung jumlah perguruan tinggi berdasarkan ranking yang berhasil diperoleh, yaitu: a) Rangking Top 300 : seluruh perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat 1-300 b) Rangking Top 600 : seluruh perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat 1-600 c) Ranking Top 1000 : seluruh perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat 1-1000 Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 04.08.01.03 - Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Rankig SDGs: a) Top 300 b) Top 600 c) Top 1000 04.08.01.03 - Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Rankig SDGs: a) Top 300 b) Top 600 c) Top 1000 "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 4.0800000000000000710542735760100185871124267578125 4.08 PP 04.08.01.03 Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Rankig SDGs: a) Top 300 b) Top 600 c) Top 1000 1401 1401 06.01.015 Jumlah perguruan tinggi yang terpetakan berdasarkan keunggulannya perguruan tinggi Mengukur jumlah perguruan tinggi (khususnya PTN-BH) yang telah dipetakan atau diklasifikasikan berdasarkan kriteria keunggulan seperti akreditasi, klasterisasi, bidang riset, pendidikan vokasi, atau hubungan dengan industri. Tujuan Indikator adalah untuk Menyediakan informasi tentang distribusi dan keunggulan perguruan tinggi di Indonesia untuk mendukung pengembangan kebijakan pendidikan tinggi. "" "" Parent "" 04.06.03.01.02 - Jumlah perguruan tinggi yang terpetakan berdasarkan keunggulannya 04.06.03.01.02 - Jumlah perguruan tinggi yang terpetakan berdasarkan keunggulannya "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2003-04-06T00:00:00 04.06.03 KP 04.06.03.01.02 Jumlah perguruan tinggi yang terpetakan berdasarkan keunggulannya 1402 1402 06.01.016 Jumlah Provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi di atas 31% provinsi Jumlah Provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi di atas 31% adalah jumlah unit wilayah administrasi setingkat provinsi di Indonesia yang memiliki APK Pendidikan Tinggi (usia 19–23 tahun) lebih besar dari 31 persen dalam tahun tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur pemerataan akses pendidikan tinggi antardaerah di Indonesia dengan mengacu pada batas capaian minimal tertentu, dalam hal ini APK ≥ 31%, sebagai ambang batas kinerja yang diharapkan (ambang batas ditentukan sebagaimana capaian APK PT tahun 2023, sebesar 31,45%). "APK PT = (Jumlah mahasiswa pada jenjang Pendidikan D1 s.d.S3 pada tahun-T ÷ Jumlah penduduk umur 19-23 tahun pada tahun-T) x 100% selanjutnya dihitung jumlah provinsi yang memiliki APK PT di atas 31%" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.06.01.01.02 - Jumlah provinsi dengan APK PT di atas 31% 04.06.01.01.02 - Jumlah provinsi dengan APK PT di atas 31% "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2001-04-06T00:00:00 04.06.01 KP 04.06.01.01.02 Jumlah provinsi dengan APK PT di atas 31% 1403 1403 06.01.017 Jumlah sekolah unggul transformasi yang terbina unit Sekolah unggul tranformasi adalah sekolah unggul yang diselenggarakan dari sekolah pada jenjang pendidikan menengah existing yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan fasilitas, sumber daya, proses pembelajaran, serta tata kelola guna mendorong terciptanya lulusan dengan kualitas unggul dan daya saing tinggi. Total unit sekolah unggul transformasi yang terbina dan terselenggara dalam periode tertentu "" Parent "" 04.02.07.01.02 - Jumlah sekolah unggul transformasi yang terbina 04.02.07.01.02 - Jumlah sekolah unggul transformasi yang terbina "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2007-04-02T00:00:00 04.02.07 KP 04.02.07.01.02 Jumlah sekolah unggul transformasi yang terbina 1404 1404 06.01.018 Jumlah unit sekolah unggul baru yang beroperasi unit Jumlah sekolah unggul baru yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan fasilitas, sumber daya, proses pembelajaran, serta tata kelola guna mendorong terciptanya lulusan dengan kualitas unggul dan daya saing tinggi. Total unit sekolah unggul baru yang telah beroperasi dalam periode tertentu "" Parent "" 04.02.07.01.01 - Jumlah unit sekolah unggul baru yang beroperasi 04.02.07.01.01 - Jumlah unit sekolah unggul baru yang beroperasi "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2007-04-02T00:00:00 04.02.07 KP 04.02.07.01.01 Jumlah unit sekolah unggul baru yang beroperasi 1405 1405 06.01.019 Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B persen Peningkatan proporsi satuan PAUD yang telah mendapatkan akreditasi minimal B, yang mencerminkan peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah. Persentase jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B / satuan PAUD yang sudah diakreditasi di kota/kabupaten Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000791 - Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B PENDIDIKAN Daerah No "" 791 Pendidikan "" "" "" "" 1406 1406 06.01.020 Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD persen Persentase penduduk yang masih bersekolah di kelas 1 SD/MI/Sederajat yang sebelumnya pernah mengikuti pendidikan prasekolah terhadap seluruh penduduk yang masih bersekolah di kelas 1 SD/MI/Sederajat. Dalam hal ini, pendidikan prasekolah yang dimaksud meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Bustanul Athfal (BA), dan Raudatul Athfal (RA). "%Pernah PAUD = a/b × 100% Keterangan: a =Jumlah anak kelas 1 SD/MI/Sederajat yang pernah PAUD (TK/BA/RA) b = Jumlah anak kelas 1 SD/MI/Sederajat" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.01.01.03 - Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD 04.01.01.03 - Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 4.0099999999999997868371792719699442386627197265625 4.01 PP 04.01.01.03 Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD 1407 1407 06.01.021 Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas persen Persentase angka melek aksara/huruf (AMH) penduduk umur ≥15 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk berumur ≥15 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk umur ≥15 tahun. Banyaknya penduduk umur ≥15 tahun yang melek huruf dibagi jumlah penduduk umur ≥15 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus:Keterangan:PAMH ≥15:Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahunJAMH ≥15: Banyaknya penduduk umur ≥15 tahun yang melek huruf pada periode tertentuJP≥15:Jumlah penduduk umur ≥15 tahun pada periode yang sama Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Status Disabilitas; Kelompok Pengeluaran Parent "" "" "" 4.6.1.(a) - Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun. 000148 - Persentase angka melek aksara penduduk umur ?15 tahun. PENDIDIKAN Nasional, Daerah No 10310027 "" 148 Pendidikan "" "" "" "" 1408 1408 06.01.022 Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan persen Perbandingan jumlah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang telah memenuhi SPM pendidikan dibagi dengan jumlah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Daerah dikatakan telah memenuhi SPM pendidikan apabila nilai indeks SPM telah: a) mencapai paling tidak 60 (kategori tuntas muda) usulan Kemendikbudristek; atau b) mencapai 100 (kategori tuntas paripurna) hasil pembahasan 13 Oktober 2023 Perlu pembahasan lebih lanjut dan kesepakatan terkait cutoff nilai indeks SPM yang digunakan. %Daerah Memenuhi SPM Pend= N_(Daerah Memenuhi SPM Pend)/N_Daerah ×100 "" Parent "" 04.05.02.01.01 - Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan 04.05.02.01.01 - Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2002-04-05T00:00:00 04.05.02 KP 04.05.02.01.01 Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan 1409 1409 06.01.023 Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki indeks pemerataan guru dengan kategori baik persen Indeks pemerataan guru saat ini yang perlu dipertimbangkan adalah per satuan pendidikan atau per mata pelajaran. Perlu didiskusikan dengan Ditjen GTK. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Tingkat Pendidikan Parent "" 04.04.02.01.01 - Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki indeks pemerataan guru dengan kategori baik 04.04.02.01.01 - Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki indeks pemerataan guru dengan kategori baik "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2002-04-04T00:00:00 04.04.02 KP 04.04.02.01.01 Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki indeks pemerataan guru dengan kategori baik 1410 1410 06.01.024 Persentase dosen berkualifikasi S3: a. Total b. STEM c. Non STEM persen Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penelitian ilmiah secara mandiri, sehingga kontribusi dosen berkualifikasi S3 diharapkan dapat meningkatkan kualitas riset dan pengembangan pendidikan tinggi. Persentase dosen berkualifikasi S3 total diperoleh dengan menghitung jumlah dosen berkualifikasi S3 dan/atau S3 Terapan dibandingkan dengan total dosen keseluruhan. Persentase dosen berkualifikasi S3 bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Math) diperoleh dengan menghitung jumlah dosen berkualifikasi S3 dan/atau S3 Terapan bidang Keteknikan, MIPA, Pertanian (termasuk Pertenakan dan Perikanan), dan Kesehatan dibandingkan dengan total dosen keseluruhan bidang Keteknikan, MIPA, Pertanian (termasuk Pertenakan dan Perikanan), dan Kesehatan. Persentase dosen berkualifikasi S3 bidang Non STEM diperoleh dengan menghitung jumlah dosen berkualifikasi S3 dan/atau S3 Terapan bidang Humaniora, Sosial, Pendidikan, Ekonomi, Seni, dan Agama dibandingkan dengan total dosen keseluruhan bidang Humaniora, Sosial, Pendidikan, Ekonomi, Seni, dan Agama. "- Persentase Dosen Berkualifikasi S3 Total = Jumlah Dosen Terdaftar Berkualifikasi (S3+S3 Terapan) : Total Dosen Terdaftar x 100% - Persentase Dosen Berkualifikasi S3 STEM = Jumlah Dosen Terdaftar Berkualifikasi (S3+S3 Terapan) Bidang STEM : Total Dosen Terdaftar Bidang STEM x 100% - Persentase Dosen Berkualifikasi S3 Non STEM = Jumlah Dosen Terdaftar Berkualifikasi (S3+S3 Terapan) Bidang Non STEM : Total Dosen Terdaftar Bidang Non STEM x 100%" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.06.04.01.01 - Persentase dosen berkualifikasi S3: a. Total b. STEM c. Non STEM 04.06.04.01.01 - Persentase dosen berkualifikasi S3: a. Total b. STEM c. Non STEM "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2004-04-06T00:00:00 04.06.04 KP 04.06.04.01.01 Persentase dosen berkualifikasi S3: a. Total b. STEM c. Non STEM 1411 1411 06.01.025 Persentase Dosen yang Menduduki Jabatan Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar persen Jabatan akademik dosen diatur sebagai bagian dari sistem karier dan pengakuan atas kompetensi dosen dalam tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Jabatan Lektor merupakan wewenang dosen dalam mencangkup pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jabatan Lektor Kepala merupakan wewenang dosen dalam mencakup pengajaran, penelitian lanjutan, serta pembimbingan penelitian mahasiswa. Jabatan Guru Besar merupakan wewenang dosen dalam mencangkup memimpin penelitian berskala besar, menghasilkan karya ilmiah internasional bereputasi, serta memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan tinggi. Perhitungan jumlah dosen Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar diperoleh dengan menghitung jumlah dosen yang menduduki jabatan Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar dibandingkan dengan total dosen keseluruhan. Persentase Dosen yang menduduki Jabatan Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar = Jumlah Dosen Terdaftar (Lektor+Lektor Kepala+Guru Besar) : Total Dosen Terdaftar x 100%. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.06.01.05 - Persentase Dosen yang Menduduki Jabatan Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar 04.06.01.05 - Persentase Dosen yang Menduduki Jabatan Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 4.05999999999999960920149533194489777088165283203125 4.06 PP 04.06.01.05 Persentase Dosen yang Menduduki Jabatan Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar 1412 1412 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional persen 1.Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.2.Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memiliki sertifikat pendidik. Jumlah guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/SMK/sederajat, dan (v) PLB yang berkualifikasi S1/D4 dibagi dengan jumlah seluruh guru pada jenjang yang sama, dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Jumlah guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/SMK/sederajat, dan (v) PLB yang bersertifikat pendidik dibagi dengan jumlah seluruh guru pada jenjang yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus 1:Keterangan:PGKi: Persentase guru di jenjang pendidikan i dengan kualifikasi yang sesuai dengan standar nasionalJGKi: Jumlah guru di jenjang pendidikan i dengan kualifikasi yang sesuai dengan standar nasionalJGi:Jumlah guru di jenjang pendidikan iRumus 2:Keterangan:PGSPSi:Persentase guru pada tingkat pendidikan i yang memiliki sertifikat pendidikJGSPSi:Jumlah guru pada tingkat pendidikan i yang memiliki sertifikat pendidikJGSi: Jumlah seluruh guru pada tingkatan pendidikan iCatatan:i menyatakan jenjang pendidikan yang terdiri dari:a.TK/RA/BA,b.SD/sederajat,c.SMP/sederajat,d.SMA/SMK/sederajat, dane.PLB. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kelamin Parent "" "" "" 4.c.1* - Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan. 000153 - Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan. PENDIDIKAN Nasional, Daerah No 10310028 "" 153 Pendidikan "" "" "" "" 1413 1413 06.01.027 Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi persen Jumlah kabupaten/kota di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah kabupaten/kota di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasinal untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 57 dan Teknologi. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah mencapai kompetensi minimum jika paling sedikit 75% peserta didik pada kabupaten/kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal cakap "%kabkot_min_SKM = (Σ_(i=1)^n kabkot_min_SKM) / n Keterangan: kabkot_min_SKM : Kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi n : Jumlah kabupaten/kota" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000016 - Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi PENDIDIKAN Daerah No "" 16 Pendidikan "" "" "" "" 1414 1414 06.01.028 Persentase kabupaten/kota yang menerapkan PAUD-HI persen Perbandingan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan PAUD-HI dibagi dengan jumlah kabupaten/kota. Penerapan PAUD-HI di daerah diharapkan dapat mengacu ke dokumen RAN PAUD-HI. % = a/b × 100% Keterangan: a = Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan PAUD-HI b = Jumlah kabupaten/kota Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.02.04.01.01 - Persentase kabupaten/kota yang menerapkan PAUD-HI 04.02.04.01.01 - Persentase kabupaten/kota yang menerapkan PAUD-HI "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2004-04-02T00:00:00 04.02.04 KP 04.02.04.01.01 Persentase kabupaten/kota yang menerapkan PAUD-HI 1415 1415 06.01.029 Persentase lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan: (a) Total; (b) Karyawan atau Wirausaha; persen "Indikator ini mengukur proporsi lulusan pendidikan tinggi (Diploma I hingga S3) yang bekerja dalam jangka waktu paling lama satu tahun setelah kelulusan, terhadap: (a) Total lulusan pendidikan tinggi dalam periode yang sama, dan (b) Jumlah lulusan yang bekerja, dengan klasifikasi lebih lanjut sebagai karyawan/pegawai atau wirausaha (yang dibantu buruh tetap dan dibayar)." "a. Total Persentase Total = (Jumlah lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja (dalam bidang pekerjaan apapun) dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan pada tahun-T ÷ jumlah lulusan pendidikan tinggi pada tahun-T) x 100% b. Karyawan/Wirausaha Persentase karyawan/wirausaha = Jumlah lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja sebagai Buruh/karyawan/pegawai atau Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan ÷ Jumlah lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja (dalam bidang pekerjaan apapun) dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan pada tahun-T ) x 100% Catatan lain: * Lulus setahun terakhir berdasarkan Sakernas Agustus --> Lulus di Agustus T-1 s.d. Agustus T (misal: Sakernas Agustus 2022 maka setahun terakhir adalah Agustus 2021 s.d. Agustus 2022 * Hanya penduduk usia 15 tahun ke atas * Pendidikan tinggi mencakup Diploma 1 s.d. S3 * Perhitungan tidak saling eksklusif, karena status sebagai karyawan dan wirausaha adalah bagian dari keseluruhan lulusan yang bekerja." Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.06.01.02 - Persentase lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan: (a) Total; (b) Karyawan atau Wirausaha; 04.06.01.02 - Persentase lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan: (a) Total; (b) Karyawan atau Wirausaha; "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 4.05999999999999960920149533194489777088165283203125 4.06 PP 04.06.01.02 Persentase lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan: (a) Total; (b) Karyawan atau Wirausaha; 1416 1416 06.01.030 Persentase lulusan program studi kesehatan terakreditasi unggul persen Proporsi lulusan prodi kesehatan jenjang vokasi, profesi, dan spesialis terakreditasi unggul dan yang disetarakan terhadap lulusan prodi kesehatan lainnya Jumlah lulusan prodi kesehatan jenjang vokasi, profesi, dan spesialis terakreditasi unggul dan yang disetarakan terhadap total lulusan prodi kesehatan jenjang vokasi, profesi, dan spesialis pada tahun berjalan "" Parent "" 04.15.03.01.05 - Persentase lulusan program studi kesehatan terakreditasi unggul 04.15.03.01.05 - Persentase lulusan program studi kesehatan terakreditasi unggul "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2003-04-15T00:00:00 04.15.03 KP 04.15.03.01.05 Persentase lulusan program studi kesehatan terakreditasi unggul 1417 1417 06.01.031 Persentase lulusan sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasi yang diterima di perguruan tinggi terbaik luar atau dalam negeri persen Persentase lulusan sekolah unggul yang diterima di perguruan tinggi terbaik luar atau dalam negeri "" "" Parent "" 04.02.01.04 - Persentase lulusan sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasi yang diterima di perguruan tinggi terbaik luar atau dalam negeri 04.02.01.04 - Persentase lulusan sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasi yang diterima di perguruan tinggi terbaik luar atau dalam negeri "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 4.019999999999999573674358543939888477325439453125 4.02 PP 04.02.01.04 Persentase lulusan sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasi yang diterima di perguruan tinggi terbaik luar atau dalam negeri 1418 1418 06.01.032 Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi persen Presentase mahasiswa yang berkegiatan di luar prorgam studi dihitung dengan mengidentifikasi mahasiswa pada jenjang tertentu yang menghabiskan SKS tertentu di semester tertentu di luar program studi. Kegiatan di luar program studi diantaranya seperti magang kerja praktik, pengabdian masyarakat, pertukaran pelajar, proyek penelitian, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, bela negara, dan riset. Indikator ini dimaksudkan untuk mendorong mahasiswa mendapatkan pengalaman dan pembelajaran tidak hanay dari kegiatan akademik di program stydi namun juga dari studi praktik di masyarakat, industri atau dunia kerja. Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar prorgam studi= (Jumlah Mahasiswa Berkegiatan Akademik di Luar Program Studi/ Jumlah Total Mahasiswa) dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.06.01.01.05 - Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi 04.06.01.01.05 - Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2001-04-06T00:00:00 04.06.01 KP 04.06.01.01.05 Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi 1419 1419 06.01.033 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal persen Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional merupakan angka yang menunjukkan perbandingan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV dan sertifikat pendidik terhadap jumlah seluruh guru dan tenaga kependidikan. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan dalam indikator ini adalah: 1. Kepala Sekolah, yaitu Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola TK/TKLB atau bentuk lain yang sederajat, SD/ SDLB atau bentuk lain yang sederajat, SMP/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, SMA/SMK/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN); dan 2. Pengawas Sekolah yaitu Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. %𝑮𝑻𝑲𝑷𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍=Σ𝑮𝑻𝑲𝑺𝒆𝒓𝒕𝒊𝒇𝒊𝒌𝒂𝒔𝒊/Σ𝑮𝑻𝑲×𝟏𝟎𝟎% Keterangan: ΣGTKprofesional = Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV dan sertifikat pendidik ΣGTK = Seluruh guru dan tenaga kependidikan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.04.01.02.01 - Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal 04.04.01.02.01 - Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2001-04-04T00:00:00 04.04.01 KP 04.04.01.02.01 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal 1420 1420 06.01.034 Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA persen - Persentase penduduk umur 25 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan formal minimal SMA/sederajat terhadap penduduk umur 25 tahun ke atas. - Ijazah/STTB adalah lembaran atau tanda bukti kelulusan yang diberikan kepada seseorang yang sudah menyelesaikan semua persyaratan akademik pada suatu jenjang pendidikan tertentu. - Jenjang pendidikan yang tercakup dalam indikator ini adalah: Paket C adalah satuan pendidikan nonformal yang setara atau sederajat dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Program Paket C setara SMA/MA disediakan untuk: a. penduduk yang lulus (putus lanjut) SMP/sederajat; atau penduduk yang putus SMA/sederajat. b. penduduk yang lulus SMP/sederajat tidak melanjutkan pada SMA/Sederajat karena berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, kendala waktu, geografi, dan masalah sosial/hukum, seperti anak jalanan, korban napza, dan anak lapas. - SMLB adalah satuan pendidikan/sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Atas yang menyelenggarakan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah sekolah menengah atas atau yang sederajat - Madrasah Aliyah (MA) adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan menengah (sederajat dengan SMA) sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat. - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sekolah kejuruan setingkat SMA, misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, dan lain-lain. Laki-Laki = a/b x 100% Perempuan = c/d x 100% Keterangan: a: Jumlah penduduk laki-laki umur 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal SMA/sederajat b: Jumlah penduduk laki-laki umur 25 tahun ke atas c: Jumlah penduduk perempuan umur 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal SMA/sederajat d: Jumlah penduduk perempuan umur 25 tahun ke atas Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.19.01.03 - Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA 04.19.01.03 - Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 4.19000000000000039079850466805510222911834716796875 4.19 PP 04.19.01.03 Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA 1421 1421 06.01.035 Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi persen Persentase anak-anak dan remaja pada: (a) kelas 5 SD, (b) kelas 8 SMP, (c) kelas 11 SMA yang mencapai standar kemampuan minimum dalam (i) membaca, (ii) matematika. Standar kemampuan minimum diperoleh dari hasil Asesmen Nasional (AN) literasi dan numerasi terhadap murid kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Pengukuran kompetensi minimal literasi dan numerasi didasarkan pada tingkat keterampilan pada murid di kelas dan tingkatan pendidikan yang ditentukan dalam hal (a) berpikir logis-sistematis; (b) bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari; (c) memilah dan mengolah informasi melalui Asesmen Nasional (AN). Kompetensi minimum adalah batas bawah nilai/skor hasil tes literasi dan numerasi yang ditetapkan dalam AN yang dirancang dan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil AN dilaporkan dalam empat klasifikasi yang menggambarkan tingkat kompetensi berbeda, dengan penjelasan pada Tabel 1.1 untuk klasifikasi kompetensi literasi dan Tabel 1.2 untuk klasifikasi kompetensi numerasi berikut.Tabel 1.1. Klasifikasi Tingkat Kompetensi Literasi MembacaKlasifikasi: Perlu Intervensi KhususDeskripsi: Siswa belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat nterpretasi sederhana.Klasifikasi: DasarDeskripsi: Siswa mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana.Klasifikasi: CakapDeskripsi: Siswa mampu membuat interpretasi dari informasi yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks.Klasifikasi: MahirDeskripsi: Siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks; mengevaluasi isi, kualitas, cara penulian suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teksTabel 1.2. Klasifikasi Tingkat Kompetensi NumerasiKlasifikasi: Perlu Intervensi KhususDeskripsi: Siswa hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Siswa menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan ketrampilan komputasi yang terbatas. Klasifikasi: DasarDeskripsi: Siswa memiliki ketrampilan dasar matematika yang terbatas: komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Klasifikasi: Cakap Deskripsi: Siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Klasifikasi: Mahir Deskripsi: Siswa mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Siswa memiliki kemampuan minimum dalam literasi dan numerasi adalah siswa yang digolongkan dalam klasifikasi Dasar, Cakap, dan Mahir dalam literasi dan numerasi berdasarkan hasil AN.Rumus umum Asesmen Literasi:Keterangan:PcKMLi: Persentase siswa yang digolongkan dalam minimal klasifikasi Dasar dan klasifikasi yang lebih tinggi dalam AN Literasi pada kelas ke-i, i= 5, 8, 11JKMLi: Jumlah siswa yang digolongkan dalam minimal klasifikasi Dasar dan klasifikasi yang lebih tinggi dalam AN Literasi pada kelas ke-i, i= 5, 8, 11JSALi: Jumlah siswa yang mengikuti AN Literasi pada kelas ke-i, i= 5, 8, 11Rumus umum Asesmen Numerasi:Keterangan:PcKMNi: Persentase siswa yang digolongkan dalam minimal klasifikasi Dasar dan klasifikasi yang lebih tinggi dalam AN Numerasi pada kelas ke-i, i= 5, 8, 11JKMNi : Jumlah siswa yang digolongkan dalam minimal klasifikasi Dasar dan klasifikasi yang lebih tinggi dalam AN Numerasi pada kelas ke-i, i= 5, 8, 11JSANi : Jumlah siswa yang mengikuti AN Numerasi pada kelas ke-i, i= 5, 8, 11Rumus umum Asesmen Literasi dan Numerasi:Keterangan:PcKMLNi: Persentase siswa yang digolongkan dalam minimal klasifikasi Dasar dan klasifikasi yang lebih tinggi dalam AN Literasi dan Numerasi pada kelas ke-i, i= 5, 8, 11JKMLNi : Jumlah siswa yang digolongkan dalam minimal klasifikasi Dasar dan klasifikasi yang lebih tinggi dalam AN Literasi dan Numerasi pada kelas ke-i, i= 5, 8, 11JSALNi: Jumlah siswa yang mengikuti AN Literasi dan Numerasi pada kelas ke-i, i= 5, 8, 11 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat Pendidikan; Jenis Kelamin Parent "" 04.02.03.01.01 - Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi 04.02.03.01.01 - Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi 4.1.1.(a) - Proporsi anak-anak dan remaja di: (a) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. 000140 - Proporsi anak-anak dan remaja di: (a) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. PENDIDIKAN Nasional, Daerah No "" 140 Pendidikan 2003-04-02T00:00:00 04.02.03 KP 04.02.03.01.01 Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi 1422 1422 06.01.036 Persentase satuan pendidikan dengan akreditasi minimal B persen Sistem penjaminan mutu mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas SPMI-Dikdasmen dan SPME-Dikdasmen. Namun demikian, peraturan ini dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa evaluasi sistem pendidikan terhadap pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, program pendidikan kesetaraan, kementerian yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan pemerintah daerah. Aspek yang menjadi poin dalam evaluasi sistem pendidikan paling sedikit terkait: a) efektivitas satuan pendidikan dalam mengembangkan kompetensi peserta didik, b) tingkat pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan, c) kualitas dan relevansi proses pembelajaran, d) kualitas pengelolaan satuan pendidikan, dan d) jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Komponen yang diukur pada masing-masing aspek evaluasi sistem pendidikan tersebut telah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022. Evaluasi Sistem Pendidikan dilaksanakan dalam bentuk asesmen nasional serta analisis data Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan Pemerintah Daerah. Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan sistem penjaminan mutu = (Jumlah satuan pendidikan yang telah menerapkan sistem penjaminan mutu / Jumlah satuan pendidikan) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.05.01.02 - Persentase satuan pendidikan dengan akreditasi minimal B 04.05.01.02 - Persentase satuan pendidikan dengan akreditasi minimal B "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 4.04999999999999982236431605997495353221893310546875 4.05 PP 04.05.01.02 Persentase satuan pendidikan dengan akreditasi minimal B 1423 1423 06.01.037 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik persen Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik adalah indikator yang mengukur pengelolaan satuan pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel dengan indikator yang dinilai diantaranya partisipasi warga sekolah, proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu, pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran, serta program dan kebijakan sekolah. Persentase=(Jumlah satuan pendidikan dengan pengelolaan partisipatif baik/Total jumlah satuan pendidikan)×100% "" Parent "" 04.05.01.01.01 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik 04.05.01.01.01 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2001-04-05T00:00:00 04.05.01 KP 04.05.01.01.01 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik 1424 1424 06.01.038 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP persen Sistem penjaminan mutu mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas SPMI-Dikdasmen dan SPME-Dikdasmen. Namun demikian, peraturan ini dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa evaluasi sistem pendidikan terhadap pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, program pendidikan kesetaraan, kementerian yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan pemerintah daerah. Aspek yang menjadi poin dalam evaluasi sistem pendidikan paling sedikit terkait: a) efektivitas satuan pendidikan dalam mengembangkan kompetensi peserta didik, b) tingkat pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan, c) kualitas dan relevansi proses pembelajaran, d) kualitas pengelolaan satuan pendidikan, dan d) jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Komponen yang diukur pada masing-masing aspek evaluasi sistem pendidikan tersebut telah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022. Evaluasi Sistem Pendidikan dilaksanakan dalam bentuk asesmen nasional serta analisis data Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan Pemerintah Daerah. Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan sistem penjaminan mutu = (Jumlah satuan pendidikan yang telah menerapkan sistem penjaminan mutu / Jumlah satuan pendidikan) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.05.03.01.01 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP 04.05.03.01.01 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2003-04-05T00:00:00 04.05.03 KP 04.05.03.01.01 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP 1425 1425 06.01.039 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif persen Perbandingan jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP sapras dibagi dengan jumlah satuan pendidikan. Kriteria SNP tertuang dalam Permendikbudristek No 22 tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. %Satdik SNP Sapras= N_(Satdik memenuhi SNP Sarpras)/N_Satdik ×100 Keterangan: N_(Satdik memenuhi SNP Sarpras) = Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP sapras N_Satdik = Jumlah satuan pendidikan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Tingkat Pendidikan Parent "" 04.01.02.01.01 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif 04.01.02.01.01 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2002-04-01T00:00:00 04.01.02 KP 04.01.02.01.01 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif 1426 1426 06.01.040 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar persen Perbandingan jumlah satuan pendidikan yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar dibagi dengan jumlah satuan pendidikan.. Peningkatan kualitas lingkungan belajar sangat penting dalam mendukung hasil pembejaran peserta didik. Kualitas lingkungan belajar mencakup keamanan, inklusivitas, dan kebinekaan. Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar = (Jumlah satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar : Jumlah satuan pendidikan formal dan nonformal) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat Pendidikan Parent "" 04.02.02.01.01 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar 04.02.02.01.01 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2002-04-02T00:00:00 04.02.02 KP 04.02.02.01.01 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar 1427 1427 06.01.041 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial persen Perbandingan jumlah satuan pendidikan formal dan nonformal yang telah menerapkan kurikulum terkini dibagi dengan jumlah satuan pendidikan formal dan nonformal Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial = (Jumlah satuan pendidikan formal dan nonformal yang telah menerapkan kurikulum terkini : Jumlah satuan pendidikan formal dan nonformal) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat Pendidikan Parent "" 04.02.06.01.01 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial 04.02.06.01.01 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2006-04-02T00:00:00 04.02.06 KP 04.02.06.01.01 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial 1428 1428 06.01.042 Persentase satuan pendidikan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran persen Perbandingan jumlah sekolah yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran dibagi dengan jumlah sekolah. Sekolah diasumsikan telah memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran apabila dalam sekolah tersebut tersedia 5 komputer dan sambungan internet. Persentase sekolah yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran = (Jumlah sekolah yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran : Jumlah sekolah) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat Pendidikan Parent "" 04.02.01.01.01 - Persentase satuan pendidikan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran 04.02.01.01.01 - Persentase satuan pendidikan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2001-04-02T00:00:00 04.02.01 KP 04.02.01.01.01 Persentase satuan pendidikan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran 1429 1429 06.01.043 Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya persen Satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan inklusif adalah satuan pendidikan umum yang memberikan kesempatan pada semua peserta didik yang memiliki keterbatasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. % = Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan inklusif dengan peningkatan dalam mutu pembelajaran dalam tahun berjalan / jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan inklusif x 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.20.01.01.03 - Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya 04.20.01.01.03 - Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2001-04-20T00:00:00 04.20.01 KP 04.20.01.01.03 Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya 1430 1430 06.01.044 Persentase satuan pendidikan nonformal yang meningkat mutu pembelajarannya persen Persentase dari satuan pendidikan nonformal yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan hasil rapor pendidikan atau survei lingkungan belajar. Jumlah satuan pendidikan nonformal yang meningkat mutu pembelajarannya / jumlah satuan pendidikan nonformal x 100% "" Parent "" 04.02.08.01.01 - Persentase satuan pendidikan nonformal yang meningkat mutu pembelajarannya 04.02.08.01.01 - Persentase satuan pendidikan nonformal yang meningkat mutu pembelajarannya "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2008-04-02T00:00:00 04.02.08 KP 04.02.08.01.01 Persentase satuan pendidikan nonformal yang meningkat mutu pembelajarannya 1431 1431 06.01.045 Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran persen Perbandingan jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran dibagi dengan jumlah satuan pendidikan yang mengikuti Asesmen Nasional. Satuan pendidikan dikatakan telah memanfaatkan hasil asesmen nasional apabila hasil Asesmen Nasional pada tahun sebelumnya dijadikan dasar dalam perencanaan program untuk peningkatan kualitas pembelajaran di tahun tersebut. %Satdik Memanfaatkan AN = N_(Satdik Memanfaatkan AN)/N_Satdik ×100 Keterangan: N_(Satdik Komputer dan Internet) = Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran N_Satdik = Jumlah satuan pendidikan yang mengikuti Asesmen Nasional Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat Pendidikan Parent "" 04.05.01.01 - Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran 04.05.01.01 - Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 4.04999999999999982236431605997495353221893310546875 4.05 PP 04.05.01.01 Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran 1432 1432 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) persen SNP (Standar Nasional Pendidikan) merupakan satuan pendidikan yang memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Akreditasi Nasional PAUD, Dasar dan Menengah yang bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan Pendidikan dasar dan menengah adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP terdiri dari 8 (delapan) standar, yaitu: (i) Standar Kompetensi Lulusan; (ii) Standar Isi; (iii) Standar Proses; (iv) Standar Penilaian Pendidikan; (v) Standar Tenaga Kependidikan; (vi) Standar Sarana dan Prasarana; (vii) Standar Pengelolaan; dan (viii) Standar Pembiayaan. Presentase = ( Jumlah Satuan Pendidikan yang memenuhi SNP/Total Jumlah Satuan Penddikan di IKN) X100 "" Parent "" 06.05.02.02.03 - Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) di Ibu Kota Nusantara 06.05.02.02.03 - Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) di Ibu Kota Nusantara "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2002-06-05T00:00:00 06.05.02 KP 06.05.02.02.03 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) di Ibu Kota Nusantara 1433 1433 06.01.047 Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik persen Perbandingan satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter pada kategori baik dibagi dengan jumlah satuan pendidikan yang mengikuti Asesmen tingkat Nasional. Indeks karakter baik merupakan suatu ukuran yang melihat kecenderungan peserta didik dalam bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai pelajar Pancasila yang mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, gotong-royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global, serta kemandirian. Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter pada kategori baik = (Jumlah satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter pada kategori baik / Jumlah satuan pendidikan yang mengikuti Asesmen tingkat Nasional) ×100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Pendidikan: Pendidikan Umum, Madrasah, Kesetaraan Parent "" 04.02.01.02 - Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik 04.02.01.02 - Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 4.019999999999999573674358543939888477325439453125 4.02 PP 04.02.01.02 Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik 1434 1434 06.01.048 Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik persen "Perbandingan jumlah satuan pendidikan yang memiliki indeks kualitas pembelajaran pada kategori baik dibagi dengan jumlah satuan pendidikan yang mengikuti Asesmen tingkat Nasional. Kualitas Pembelajaran diartikan sebagai pengelolaan kelas dan penyelenggaraan pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Kategori indeks kualitas pembelajaran terdiri dari 3 yaitu: 1) Kurang dengan nilai indeks 0,00 - 54,00; 2) Sedang dengan nilai indeks 54,01 - 70,00; 3) Baik dengan nilai indeks 70,01 - 100,00. " "%Satdik I_KP baik= N_(Satdik I_KP baik)/N_Satdik ×100 Keterangan: N_(Satdik I_KP baik) = Jumlah satuan pendidikan yang memiliki indeks kualitas pembelajaran pada kategori baik N_Satdik = Jumlah satuan pendidikan yang mengikuti Asesmen tingkat Nasional " "" Parent "" 04.04.01.02 - Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik  04.04.01.02 - Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik  "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 4.04000000000000003552713678800500929355621337890625 4.04 PP 04.04.01.02 Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik  1435 1435 06.01.049 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi persen Jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”. %Satdik mencapai standar literasi membaca = (Jumlah pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi / Jumlah satuan pendidikan yang mengikuti Asesmen tingkat Nasional) × 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Pendidikan: Pendidikan Umum, Madrasah, Kesetaraan Parent "" 04.02.01.01 - Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi 04.02.01.01 - Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi "" 000017 - Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi PENDIDIKAN Nasional, Daerah No "" 17 Pendidikan 4.019999999999999573674358543939888477325439453125 4.02 PP 04.02.01.01 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi 1436 1436 06.01.050 Persentase Sekolah dengan Akses Internet untuk Pengajaran persen Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). Yang disebut dengan air minum layak adalah air bersih, bukan air minum aman (drinking water). Jumlah sekolah dasar (SD/MI/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah dasar dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Jumlah sekolah menengah (SMP/MTs/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah (SMP) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Jumlah sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA/ sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah atas dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus 1:Keterangan:PSDAFi: Proporsi SD/MI/sederajat dengan akses ke fasilitas iJSDAFi: Jumlah SD/MI/sederajat yang memiliki fasilitas iJSD:Jumlah seluruh SD/MI/sederajatRumus 2:Keterangan:PSMPAFi: Proporsi SMP/MTs/sederajat dengan akses ke fasilitas iJSMPAFi: Jumlah SMP/MTs/sederajat yang memiliki fasilitas iJSMP:Jumlah seluruh SMP/MTs/sederajatRumus 3: Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 4.a.1* - Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). PENDIDIKAN Nasional, Daerah No 33310017 "" 150 Pendidikan "" "" "" "" 1437 1437 06.01.051 Persentase Sekolah dengan Akses Komputer untuk Pengajaran persen Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). Yang disebut dengan air minum layak adalah air bersih, bukan air minum aman (drinking water). Jumlah sekolah dasar (SD/MI/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah dasar dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Jumlah sekolah menengah (SMP/MTs/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah (SMP) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Jumlah sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA/ sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah atas dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus 1:Keterangan:PSDAFi: Proporsi SD/MI/sederajat dengan akses ke fasilitas iJSDAFi: Jumlah SD/MI/sederajat yang memiliki fasilitas iJSD:Jumlah seluruh SD/MI/sederajatRumus 2:Keterangan:PSMPAFi: Proporsi SMP/MTs/sederajat dengan akses ke fasilitas iJSMPAFi: Jumlah SMP/MTs/sederajat yang memiliki fasilitas iJSMP:Jumlah seluruh SMP/MTs/sederajatRumus 3: Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 4.a.1* - Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). PENDIDIKAN Nasional, Daerah No 33310018 "" 150 Pendidikan "" "" "" "" 1438 1438 06.01.052 Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Air Minum Layak persen Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). Yang disebut dengan air minum layak adalah air bersih, bukan air minum aman (drinking water). Jumlah sekolah dasar (SD/MI/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah dasar dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Jumlah sekolah menengah (SMP/MTs/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah (SMP) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Jumlah sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA/ sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah atas dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus 1:Keterangan:PSDAFi: Proporsi SD/MI/sederajat dengan akses ke fasilitas iJSDAFi: Jumlah SD/MI/sederajat yang memiliki fasilitas iJSD:Jumlah seluruh SD/MI/sederajatRumus 2:Keterangan:PSMPAFi: Proporsi SMP/MTs/sederajat dengan akses ke fasilitas iJSMPAFi: Jumlah SMP/MTs/sederajat yang memiliki fasilitas iJSMP:Jumlah seluruh SMP/MTs/sederajatRumus 3: Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 4.a.1* - Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). PENDIDIKAN Nasional, Daerah No 10710065 "" 150 Pendidikan "" "" "" "" 1439 1439 06.01.053 Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Fasilitas Cuci Tangan persen Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). Yang disebut dengan air minum layak adalah air bersih, bukan air minum aman (drinking water). Jumlah sekolah dasar (SD/MI/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah dasar dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Jumlah sekolah menengah (SMP/MTs/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah (SMP) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Jumlah sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA/ sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah atas dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus 1:Keterangan:PSDAFi: Proporsi SD/MI/sederajat dengan akses ke fasilitas iJSDAFi: Jumlah SD/MI/sederajat yang memiliki fasilitas iJSD:Jumlah seluruh SD/MI/sederajatRumus 2:Keterangan:PSMPAFi: Proporsi SMP/MTs/sederajat dengan akses ke fasilitas iJSMPAFi: Jumlah SMP/MTs/sederajat yang memiliki fasilitas iJSMP:Jumlah seluruh SMP/MTs/sederajatRumus 3: Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 4.a.1* - Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). PENDIDIKAN Nasional, Daerah No 10710066 "" 150 Pendidikan "" "" "" "" 1440 1440 06.01.054 Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi Dasar persen Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). Yang disebut dengan air minum layak adalah air bersih, bukan air minum aman (drinking water). Jumlah sekolah dasar (SD/MI/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah dasar dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Jumlah sekolah menengah (SMP/MTs/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah (SMP) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Jumlah sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA/ sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah atas dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus 1:Keterangan:PSDAFi: Proporsi SD/MI/sederajat dengan akses ke fasilitas iJSDAFi: Jumlah SD/MI/sederajat yang memiliki fasilitas iJSD:Jumlah seluruh SD/MI/sederajatRumus 2:Keterangan:PSMPAFi: Proporsi SMP/MTs/sederajat dengan akses ke fasilitas iJSMPAFi: Jumlah SMP/MTs/sederajat yang memiliki fasilitas iJSMP:Jumlah seluruh SMP/MTs/sederajatRumus 3: Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 4.a.1* - Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). PENDIDIKAN Nasional, Daerah No 10710067 "" 150 Pendidikan "" "" "" "" 1441 1441 06.01.055 Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir persen Indikator ini untuk mengidentifkasi masalah perundungan (bullying) di sekolah, yaitu bentuk kekerasan yang dilakukan sesama siswa. Tingginya persentase untuk indikator ini menunjukkan banyaknya siswa yang mengalami kekerasan di sekolah. Survei Lingkungan Belajar yang merupakan bagian dari rangkaian Asesemen Kompetensi Nasional serta survei dalam tes PISA (Programme for International Student Assessment) juga mengandung pertanyaan terkait perundungan.Dalam survei tersebut, siswa diminta untuk menjawab seberapa sering mereka mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir, mulai dari tidak pernah sampai dengan setiap minggu atau lebih sering. Indikator 4.a.2 ini akan fokus menghitung jumlah partisipan survei yang menyatakan pernah mengalami perundungan, terlepas dari seberapa seringnya, di tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK atau sederajat. Terdapat 4 angka yang mengindakasikan tingkat perundungan di seluruh jenjang pendidikan. Survei Lingkungan Belajar digunakan untuk menghitung persentase siswa (1) kelas 5 SD/sederajat, (2) kelas 8SMP/sederajat, (3) kelas 11 SMA/SMK/sederajat yang menyampaikan pernah mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir, terlepas dari seberapa sering mereka mengalaminya. Selanjutnya data PISA digunakan untuk menghitung (4) siswa usia 15 tahun sederajat yang menyampaikan pernah mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir, terlepas dari seberapa sering mereka mengalaminya.Oleh karena yang menjadi perhatian adalah pernah atau tidaknya siswa mengalami perundungan, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:.Rumus: Keterangan:I23i : Proporsi siswa kelas i yang menjawab selain “tidak pernah” untuk pertanyaan terkait perundungan dalam Survei Lingkungan Belajar atau PISA N23i : Jumlah siswa kelas i yang menjawab selain “tidak pernah” untuk pertanyaan terkait perundungan dalam Survei Lingkungan Belajar atau PISA NT23 : Jumlah total siswa kelas i Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kelamin Parent "" "" "" 4.a.1.(a) - Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir. 000151 - Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir. PENDIDIKAN Nasional, Daerah No "" 151 Pendidikan "" "" "" "" 1442 1442 06.01.056 Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV persen Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV Persentase jumlah guru PAUD formal berijazah S1/D4 di kota/kabupaten Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000792 - Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV PENDIDIKAN Daerah No "" 792 Pendidikan "" "" "" "" 1443 1443 06.01.057 Proporsi dosen yang memiliki sertifikat dosen persen Sertifikasi Dosen diatur sebagai penanda bahwa seorang dosen memiliki kompetensi profesional untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), sehingga dijadikan acuan dalam salah satu cara melihat kualitas pendidik di perguruan tinggi. Proporsi dosen yang memiliki sertifikasi dosen diperoleh dengan menghitung jumlah dosen yang telah tersertifikasi dibandingkan dengan total dosen keseluruhan. Proporsi Dosen Yang Memiliki Sertifikat Dosen = Jumlah Dosen Terdaftar Yang Memiliki Sertifikat Dosen : Total Dosen Terdaftar x 100%. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.06.04.01.02 - Proporsi dosen yang memiliki sertifikat dosen 04.06.04.01.02 - Proporsi dosen yang memiliki sertifikat dosen "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2004-04-06T00:00:00 04.06.04 KP 04.06.04.01.02 Proporsi dosen yang memiliki sertifikat dosen 1444 1444 06.01.058 Proporsi Mahasiswa Baru Berkuliah di Prodi STEM Terakreditasi Unggul persen Program studi STEM adalah program studi (Science, Technology, Engineering, and Math) meliputi Bidang Ilmu Keteknikan, MIPA, Pertanian (termasuk Pertenakan dan Perikanan), dan Kesehatan. Program studi STEM terakreditasi unggul adalah program studi dalam kelompok bidang ilmu Keteknikan, MIPA, Pertanian (termasuk Pertenakan dan Perikanan), dan Kesehatan yang berhasil mendapatkan predikat unggul dalam akreditasi BAN-PT yaitu berupa capaian nilai akreditasi A serta memenuhi syarat predikat unggul dalam strata tertinggi akreditasi. Proporsi Mahasiswa Baru Berkuliah di Prodi STEM Terakreditasi Unggul diperoleh dengan menghitung jumlah mahasiswa baru yang berkuliah di program studi STEM meliputi bidang ilmu Keteknikan, MIPA, Pertanian (termasuk Pertenakan dan Perikanan), dan Kesehatan yang telah terakreditasi unggul oleh BANPT dibandingkan dengan total mahasiswa baru keseluruhan di bidang ilmu Keteknikan, MIPA, Pertanian (termasuk Pertenakan dan Perikanan), dan Kesehatan. Perguruan tinggi diharapkan mampu beradaptasi dalam pembelajaran STEM dan mempersiapkan lulusan dengan keterampilan profesional dan intelektual yang memadai sehingga dapat mencetak lulusan yang menguasai literasi baru terkait data, informasi teknologi, mampu berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, dan inovatif. Pengembangan bidang ilmu STEM di perguruan tinggi masih perlu terus didorong, sehingga dengan indikator ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas program studi bidang STEM yang dapat mencetak lulusan STEM terbaik dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Proprosi Mahasiswa Baru Berkuliah di Prodi STEM Terakreditasi Unggul = Jumlah Mahasiswa Baru Berkuliah di Prodi STEM Terakreditasi Unggul : Total Mahasiswa Baru Berkuliah di Prodi STEM x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.06.01.03 - Proporsi Mahasiswa Baru Berkuliah di Prodi STEM Terakreditasi Unggul 04.06.01.03 - Proporsi Mahasiswa Baru Berkuliah di Prodi STEM Terakreditasi Unggul "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 4.05999999999999960920149533194489777088165283203125 4.06 PP 04.06.01.03 Proporsi Mahasiswa Baru Berkuliah di Prodi STEM Terakreditasi Unggul 1445 1445 06.01.059 Proporsi Mahasiswa Baru yang Berkuliah di Perguruan Tinggi Berkualitas persen Akreditasi Perguruan Tinggi adalah upaya penilaian suatu kelayakan institusi dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti). Mengacu pada Permendikbudristek No. 53/2023, klasifikasi akreditasi perguruan tinggi yang sebelumnya Unggul, Baik Sekali, Baik, A, B, ataupun C berubah menjadi dua klasifikasi yaitu Terakreditasi dan Tidak terakreditasi. Melalui kebijakan baru ini diharapkan seluruh perguruan tinggi yang telah terakreditasi dapat diasumsikan sebagai Perguruan Tinggi yang berkualitas. Proporsi Mahasiswa Baru Yang Berkuliah di Perguruan Tinggi Berkualitas diperoleh dengan menghitung jumlah mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi terakreditasi dibandingkan dengan total mahasiswa baru keseluruhan. Proporsi Mahasiswa Baru Yang Berkuliah di Perguruan Tinggi Berkualitas = Jumlah Mahasiswa Baru Berkuliah di Perguruan Tinggi Terakreditasi (Unggu+Baik Sekali+Baik+A+B+C) : Total Mahasiswa Baru x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.06.01.04 - Proporsi Mahasiswa Baru yang Berkuliah di Perguruan Tinggi Berkualitas 04.06.01.04 - Proporsi Mahasiswa Baru yang Berkuliah di Perguruan Tinggi Berkualitas "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 4.05999999999999960920149533194489777088165283203125 4.06 PP 04.06.01.04 Proporsi Mahasiswa Baru yang Berkuliah di Perguruan Tinggi Berkualitas 1446 1446 06.01.060 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi persen "Persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan memiliki bukti kelulusan berupa Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), terhadap total jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas, tanpa membedakan status partisipasi sekolah (belum pernah sekolah, masih bersekolah, atau tidak bersekolah lagi) pada periode tertentu. Indikator ini menggambarkan tingkat kualifikasi pendidikan tinggi dalam populasi dewasa dan digunakan untuk menilai ketersediaan sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi. Penghitungan indikator dilakukan secara berkala (time series) untuk memantau tren capaian, dengan mempertimbangkan: (a) Intervensi kebijakan yang bertujuan meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan tinggi; (b) Proyeksi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas; dan (c) Perkembangan jumlah mahasiswa dan lulusan pendidikan tinggi." Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi = (Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki Ijazah/STTB Perguruan Tinggi pada periode tahun-T ÷ Jumlah penduduk umur 15 tahun pada tahun-T) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.01.05 - Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi 04.01.05 - Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi "" 000020 - Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi PENDIDIKAN Nasional, Daerah No "" 20 Pendidikan 4 4.0 PN 04.01.05 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi 1447 1447 06.01.061 Proporsi perguruan tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi persen "Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah perguruan tinggi yang ditugaskan pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan profesi guru (PPG) guna menghasilkan calon guru yang profesional dan berkompeten. Akreditasi Perguruan Tinggi adalah upaya penilaian suatu kelayakan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti). Mengacu pada Permendikbudristek No. 53/2023, klasifikasi akreditasi perguruan tinggi yang sebelumnya Unggul, Baik Sekali, Baik, A, B, ataupun C berubah menjadi dua klasifikasi yaitu Terakreditasi dan Tidak terakreditasi. Melalui kebijakan baru ini diharapkan seluruh perguruan tinggi yang telah terakreditasi dapat diasumsikan sebagai Perguruan Tinggi yang berkualitas termasuk di dalamnya Perguruan Tinggi LPTK melalui penyelenggaran reviltalisasi LPTK, dengan proksi yang digunakan untuk melihat kualitasnya adalah melalui akreditasi tersebut. Proporsi Perguruan Tinggi LPTK Yang Terakreditasi diperoleh dengan jumlah Perguran Tinggi LPTK yang telah terkareditasi (Unggul, Baik Sekali, Baik, A, B, C) dibandingkan dengan total Perguruan Tinggi LPTK. Catatan lain: PT LPTK hanya mencangkup PT di bawah binaan Kemendiktisaintek." "Proporsi Perguruan Tinggi LPTK Yang Terakreditasi = Jumlah PT LPTK Terakreditasi (Unggul+Baik Sekali+Baik+A+B+C) : Total PT LPTK x 100%. " Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.04.01.01.01 - Proporsi perguruan tinggi LPTK yang terakreditasi 04.04.01.01.01 - Proporsi perguruan tinggi LPTK yang terakreditasi "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2001-04-04T00:00:00 04.04.01 KP 04.04.01.01.01 Proporsi perguruan tinggi LPTK yang terakreditasi 1448 1448 06.01.062 Proporsi perguruan tinggi terakreditasi persen Akreditasi Perguruan Tinggi adalah upaya penilaian suatu kelayakan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti). Mengacu pada Permendikbudristek No. 53/2023, klasifikasi akreditasi perguruan tinggi yang sebelumnya Unggul, Baik Sekali, Baik, A, B, ataupun C berubah menjadi dua klasifikasi yaitu Terakreditasi dan Tidak terakreditasi. Melalui kebijakan baru ini diharapkan seluruh perguruan tinggi yang telah terakreditasi dapat diasumsikan sebagai Perguruan Tinggi yang berkualitas. Proporsi Perguruan Tinggi Terakreditasi diperoleh dengan menghitung jumlah PT terakreditasi (Unggul, Baik Sekali, Baik, A, B, C) dibandingkan dengan total Perguruan Tinggi. Proporsi Perguruan Tinggi Terakreditas = Jumlah Perguruan Tinggi Terakreditasi (Unggul, Baik Sekali, Baik, A, B, C) : Total Perguruan Tinggi x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.06.03.01.01 - Proporsi perguruan tinggi terakreditasi 04.06.03.01.01 - Proporsi perguruan tinggi terakreditasi "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2003-04-06T00:00:00 04.06.03 KP 04.06.03.01.01 Proporsi perguruan tinggi terakreditasi 1449 1449 06.01.063 Proporsi program studi PPG yang terakreditasi unggul persen "Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah perguruan tinggi yang ditugaskan pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan profesi guru (PPG) guna menghasilkan calon guru yang profesional dan berkompeten. Program Studi PPG terakreditasi Unggul adalah program studi dalam kelompok bidang ilmu Pendidikan yang berhasil mendapatkan predikat unggul berdasarkan Permendikbud No. 53/2023 yaitu berupa capaian nilai akreditasi A serta memenuhi syarat predikat unggul dalam strata tertinggi akreditasi. Proksi ini untuk melihat kualitas program studi melalui akreditasinya sebagai keluaran dari penyelenggaran reviltalisasi LPTK. Proporsi Program Studi PPG Yang Terakreditasi Unggul diperoleh dengan menghitung jumlah Prodi PPG yang telah terkareditasi unggul dibandingkan dengan total prodi PPG keseluruhan. Catatan lain: Prodi PPG hanya pada PT LPTK di bawah binaan Kemendiktisaintek." Proporsi Program Studi PPG Yang Terakreditasi Unggul = Jumlah Prodi PPG Terakreditasi Unggul : Total Prodi PPG x 100%. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.04.01.01.02 - Proporsi program studi PPG yang terakreditasi unggul 04.04.01.01.02 - Proporsi program studi PPG yang terakreditasi unggul "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2001-04-04T00:00:00 04.04.01 KP 04.04.01.01.02 Proporsi program studi PPG yang terakreditasi unggul 1450 1450 06.01.064 Proporsi Program Studi STEM persen Program studi STEM adalah program studi (Science, Technology, Engineering, and Math) meliputi Bidang Ilmu Keteknikan, MIPA, Pertanian (termasuk Pertenakan dan Perikanan), dan Kesehatan. Perguruan tinggi diharapkan mampu beradaptasi dalam pembelajaran STEM dan mempersiapkan lulusan dengan keterampilan profesional dan intelektual yang memadai sehingga dapat mencetak lulusan yang menguasai literasi baru terkait data, informasi teknologi, mampu berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, dan inovatif. Proporsi Program Studi STEM diperoleh dengan menghitung Jumlah Prodi STEM dibandingkan dengan Total Prodi Keseluruhan. Pengembangan bidang ilmu STEM di perguruan tinggi masih perlu terus didorong, sehingga dengan indikator ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas program studi bidang STEM yang dapat mencetak lulusan STEM terbaik dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Proporsi Program Studi STEM = Jumlah Prodi STEM : Total Prodi x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.06.02.01.01 - Proporsi Program Studi STEM 04.06.02.01.01 - Proporsi Program Studi STEM "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2002-04-06T00:00:00 04.06.02 KP 04.06.02.01.01 Proporsi Program Studi STEM 1451 1451 06.01.065 Proporsi program studi terakreditasi unggul a. Total b. STEM c. Non STEM persen Program studi STEM adalah program studi (Science, Technology, Engineering, and Math) meliputi Bidang Ilmu Keteknikan, MIPA, Pertanian (termasuk Pertenakan dan Perikanan), dan Kesehatan, sedangkan Prodi Non STEM meliputi Bidang Ilmu Humaniora, Sosial, Pendidikan, Ekonomi, Seni, dan Agama. Program Studi Terakreditasi Unggul adalah Program Studi yang berhasil mendapatkan predikat unggul berdasarkan Permendikbud No. 53/2023 yaitu berupa capaian nilai akreditasi A serta memenuhi syarat predikat unggul dalam strata tertinggi akreditasi. Program studi STEM terakreditasi unggul adalah program studi dalam kelompok bidang ilmu Keteknikan, MIPA, Pertanian (termasuk Pertenakan dan Perikanan), dan Kesehatan yang berhasil mendapatkan predikat unggul berdasarkan Permendikbud No. 53/2023 yaitu berupa capaian nilai akreditasi A serta memenuhi syarat predikat unggul dalam strata tertinggi akreditasi. Program studi Non STEM terakreditasi unggul adalah program studi dalam kelompok bidang ilmu Humaniora, Sosial, Pendidikan, Ekonomi, Seni, dan Agama yang berhasil mendapatkan predikat unggul berdasarkan Permendikbud No. 53/2023 yaitu berupa capaian nilai akreditasi A serta memenuhi syarat predikat unggul dalam strata tertinggi akreditasi. Proporsi Program Studi Total Terakreditasi Unggul diperoleh dengan menghitung jumlah prodi terakreditasi unggul dibandingkan dengan total prodi keseluruhan. Proprosi Program Studi STEM Terakreditasi Unggul diperoleh dengan menghitung jumlah prodi STEM terakreditasi unggul dibandingkan dengan total prodi STEM keseluruhan. Proprosi Program Studi Non STEM Terakreditasi Unggul diperoleh dengan menghitung jumlah prodi Non STEM terakreditasi unggul dibandingkan dengan total prodi Non STEM keseluruhan. Dalam rangka meningkatkan standar kualitas perguruan tinggi maka arah kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan mutu program studi, salah satunya dengan mendorong untuk program studi mencapai akreditasi unggul. "- Proporsi Program Studi Total Terakreditasi Unggul = Jumlah Prodi Terakreditasi Unggul : Total Prodi x 100% - Proporsi Program Studi STEM Terakreditasi Unggul = Jumlah Prodi STEM Terakreditasi Unggul : Total Prodi STEM x 100% - Proporsi Program Studi Non STEM Terakreditasi Unggul = Jumlah Prodi Non STEM Terakreditasi Unggul : Total Prodi Non STEM x 100%" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.06.02.01.02 - Proporsi program studi terakreditasi unggul a. Total b. STEM c. Non STEM 04.06.02.01.02 - Proporsi program studi terakreditasi unggul a. Total b. STEM c. Non STEM "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2002-04-06T00:00:00 04.06.02 KP 04.06.02.01.02 Proporsi program studi terakreditasi unggul a. Total b. STEM c. Non STEM 1452 1452 06.01.066 Proporsi Sekolah dengan Akses Terhadap Listrik persen Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). Yang disebut dengan air minum layak adalah air bersih, bukan air minum aman (drinking water). Jumlah sekolah dasar (SD/MI/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah dasar dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Jumlah sekolah menengah (SMP/MTs/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah (SMP) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Jumlah sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA/ sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah atas dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus 1:Keterangan:PSDAFi: Proporsi SD/MI/sederajat dengan akses ke fasilitas iJSDAFi: Jumlah SD/MI/sederajat yang memiliki fasilitas iJSD:Jumlah seluruh SD/MI/sederajatRumus 2:Keterangan:PSMPAFi: Proporsi SMP/MTs/sederajat dengan akses ke fasilitas iJSMPAFi: Jumlah SMP/MTs/sederajat yang memiliki fasilitas iJSMP:Jumlah seluruh SMP/MTs/sederajatRumus 3: Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 4.a.1* - Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). PENDIDIKAN Nasional, Daerah No 24210013 "" 150 Pendidikan "" "" "" "" 1453 1453 06.01.067 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi antara Kuintil Penghasilan Terbawah dan Teratas nilai "Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi berdasarkan kelompok pengeluaran rumah tangga kuintil terbawah dan kuintil teratas adalah perbandingan antara APK Pendidikan Tinggi pada penduduk usia 19–23 tahun yang berasal dari kelompok 20% rumah tangga dengan pengeluaran per kapita terendah (kuintil 1) dan kelompok 20% rumah tangga dengan pengeluaran per kapita tertinggi (kuintil 5). Status sosial ekonomi rumah tangga ditentukan menggunakan pendekatan pengeluaran per kapita bulanan rumah tangga, dengan asumsi bahwa pengeluaran rumah tangga merupakan proksi dari tingkat pendapatan dan kesejahteraan ekonomi keluarga. Indikator ini bertujuan untuk memotret tingkat ketimpangan akses terhadap pendidikan tinggi antara kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan tinggi, serta menjadi dasar penguatan kebijakan keadilan dan inklusi dalam pendidikan tinggi." Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya Pendidikan Tinggi = Nilai APK PT Kuintil 1 ÷ Nilai APK PT Kuintil 5 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas Parent "" 04.06.01.01.01 - Rasio APK PT berdasarkan kelompok pengeluaran keluarga (20% termiskin dan 20% terkaya) 04.06.01.01.01 - Rasio APK PT berdasarkan kelompok pengeluaran keluarga (20% termiskin dan 20% terkaya) 4.5.1* - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. PENDIDIKAN Nasional, Daerah No 10310033 "" 147 Pendidikan 2001-04-06T00:00:00 04.06.01 KP 04.06.01.01.01 Rasio APK PT berdasarkan kelompok pengeluaran keluarga (20% termiskin dan 20% terkaya) 1454 1454 06.01.068 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi antara Penduduk Disabilitas dan non- Disabilitas persen Indikator ini ditujukan untuk melihat kesenjangan atau disparitas antar kelompok dalam mengakses pendidikan. Indikator berupa Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di (1) SD/sederajat; Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) di (2) SMP/sederajat; (3) SMA/SMK/sederajat; dan (4) Perguruan Tinggi antara a) perempuan/laki- laki, b) tempat tinggal (perkotaan/perdesaan), c) kuintil terendah/kuintil tertinggi, dan d) kondisi disabilitas (disabilitas/tanpa disabilitas). Biasanya kelompok yang dianggap lebih baik kondisinya merupakan penyebut (denumerator). Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. Sementara angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Perbandingan APM dan APK antara dua kelompok akan menghasilkan angka antara nol dan satu. Angka 1 menujukkan kesetaraan/paritas antara kedua kelompok yang dibandingkan, sementara angka mendekat nol menunjukkan tingginya kesenjangan akses pendidikan antar kelompok ekonomi sosial. Rasio APM-SD/sederajat dihitung antara (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.1.Rumus Rasio APM-SD antara Perempuan dan laki- laki:Keterangan:RG: Rasio antara APM perempuan dan laki- laki pada usia 7 sampai 12 tahunAPMP: APM perempuan untuk usia 7 sampai 12 tahunAPML: APM laki-laki untuk usia 7 sampai 12 tahun2.Rumus Rasio APM-SD antara Pedesaan dan Perkotaan:Keterangan:RD: Rasio antara APM Pedesaan dan Perkotaan pada usia 7 sampai 12 tahunAPMr: APM Pedesaan untuk usia 7 sampai 12 tahunAPMu: APM Perkotaan untuk usia 7 sampai 12 tahun3.Rumus Rasio APM-SD antara Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi: Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas Parent "" "" "" 4.5.1* - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. PENDIDIKAN Nasional, Daerah No 10310034 "" 147 Pendidikan "" "" "" "" 1455 1455 06.01.069 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan persen Indikator ini ditujukan untuk melihat kesenjangan atau disparitas antar kelompok dalam mengakses pendidikan. Indikator berupa Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di (1) SD/sederajat; Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) di (2) SMP/sederajat; (3) SMA/SMK/sederajat; dan (4) Perguruan Tinggi antara a) perempuan/laki- laki, b) tempat tinggal (perkotaan/perdesaan), c) kuintil terendah/kuintil tertinggi, dan d) kondisi disabilitas (disabilitas/tanpa disabilitas). Biasanya kelompok yang dianggap lebih baik kondisinya merupakan penyebut (denumerator). Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. Sementara angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Perbandingan APM dan APK antara dua kelompok akan menghasilkan angka antara nol dan satu. Angka 1 menujukkan kesetaraan/paritas antara kedua kelompok yang dibandingkan, sementara angka mendekat nol menunjukkan tingginya kesenjangan akses pendidikan antar kelompok ekonomi sosial. Rasio APM-SD/sederajat dihitung antara (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.1.Rumus Rasio APM-SD antara Perempuan dan laki- laki:Keterangan:RG: Rasio antara APM perempuan dan laki- laki pada usia 7 sampai 12 tahunAPMP: APM perempuan untuk usia 7 sampai 12 tahunAPML: APM laki-laki untuk usia 7 sampai 12 tahun2.Rumus Rasio APM-SD antara Pedesaan dan Perkotaan:Keterangan:RD: Rasio antara APM Pedesaan dan Perkotaan pada usia 7 sampai 12 tahunAPMr: APM Pedesaan untuk usia 7 sampai 12 tahunAPMu: APM Perkotaan untuk usia 7 sampai 12 tahun3.Rumus Rasio APM-SD antara Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi: Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas Parent "" "" "" 4.5.1* - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. PENDIDIKAN Nasional, Daerah No 10310035 "" 147 Pendidikan "" "" "" "" 1456 1456 06.01.070 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi antara Perempuan dan Laki- laki persen Indikator ini ditujukan untuk melihat kesenjangan atau disparitas antar kelompok dalam mengakses pendidikan. Indikator berupa Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di (1) SD/sederajat; Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) di (2) SMP/sederajat; (3) SMA/SMK/sederajat; dan (4) Perguruan Tinggi antara a) perempuan/laki- laki, b) tempat tinggal (perkotaan/perdesaan), c) kuintil terendah/kuintil tertinggi, dan d) kondisi disabilitas (disabilitas/tanpa disabilitas). Biasanya kelompok yang dianggap lebih baik kondisinya merupakan penyebut (denumerator). Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. Sementara angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Perbandingan APM dan APK antara dua kelompok akan menghasilkan angka antara nol dan satu. Angka 1 menujukkan kesetaraan/paritas antara kedua kelompok yang dibandingkan, sementara angka mendekat nol menunjukkan tingginya kesenjangan akses pendidikan antar kelompok ekonomi sosial. Rasio APM-SD/sederajat dihitung antara (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.1.Rumus Rasio APM-SD antara Perempuan dan laki- laki:Keterangan:RG: Rasio antara APM perempuan dan laki- laki pada usia 7 sampai 12 tahunAPMP: APM perempuan untuk usia 7 sampai 12 tahunAPML: APM laki-laki untuk usia 7 sampai 12 tahun2.Rumus Rasio APM-SD antara Pedesaan dan Perkotaan:Keterangan:RD: Rasio antara APM Pedesaan dan Perkotaan pada usia 7 sampai 12 tahunAPMr: APM Pedesaan untuk usia 7 sampai 12 tahunAPMu: APM Perkotaan untuk usia 7 sampai 12 tahun3.Rumus Rasio APM-SD antara Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi: Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas Parent "" "" "" 4.5.1* - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. PENDIDIKAN Nasional, Daerah No 10310036 "" 147 Pendidikan "" "" "" "" 1457 1457 06.01.071 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Kuintil Penghasilan Terbawah dan Teratas persen Indikator ini ditujukan untuk melihat kesenjangan atau disparitas antar kelompok dalam mengakses pendidikan. Indikator berupa Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di (1) SD/sederajat; Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) di (2) SMP/sederajat; (3) SMA/SMK/sederajat; dan (4) Perguruan Tinggi antara a) perempuan/laki- laki, b) tempat tinggal (perkotaan/perdesaan), c) kuintil terendah/kuintil tertinggi, dan d) kondisi disabilitas (disabilitas/tanpa disabilitas). Biasanya kelompok yang dianggap lebih baik kondisinya merupakan penyebut (denumerator). Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. Sementara angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Perbandingan APM dan APK antara dua kelompok akan menghasilkan angka antara nol dan satu. Angka 1 menujukkan kesetaraan/paritas antara kedua kelompok yang dibandingkan, sementara angka mendekat nol menunjukkan tingginya kesenjangan akses pendidikan antar kelompok ekonomi sosial. Rasio APM-SD/sederajat dihitung antara (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.1.Rumus Rasio APM-SD antara Perempuan dan laki- laki:Keterangan:RG: Rasio antara APM perempuan dan laki- laki pada usia 7 sampai 12 tahunAPMP: APM perempuan untuk usia 7 sampai 12 tahunAPML: APM laki-laki untuk usia 7 sampai 12 tahun2.Rumus Rasio APM-SD antara Pedesaan dan Perkotaan:Keterangan:RD: Rasio antara APM Pedesaan dan Perkotaan pada usia 7 sampai 12 tahunAPMr: APM Pedesaan untuk usia 7 sampai 12 tahunAPMu: APM Perkotaan untuk usia 7 sampai 12 tahun3.Rumus Rasio APM-SD antara Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi: Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas Parent "" 04.01.03.01.01 - Rasio APK SMA/SMK/MA/Sederajat 20% Termiskin dan 20% Terkaya 04.01.03.01.01 - Rasio APK SMA/SMK/MA/Sederajat 20% Termiskin dan 20% Terkaya 4.5.1* - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. PENDIDIKAN Nasional, Daerah No 10310037 "" 147 Pendidikan 2003-04-01T00:00:00 04.01.03 KP 04.01.03.01.01 Rasio APK SMA/SMK/MA/Sederajat 20% Termiskin dan 20% Terkaya 1458 1458 06.01.072 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Disabilitas dan non-Disabilitas persen Indikator ini ditujukan untuk melihat kesenjangan atau disparitas antar kelompok dalam mengakses pendidikan. Indikator berupa Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di (1) SD/sederajat; Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) di (2) SMP/sederajat; (3) SMA/SMK/sederajat; dan (4) Perguruan Tinggi antara a) perempuan/laki- laki, b) tempat tinggal (perkotaan/perdesaan), c) kuintil terendah/kuintil tertinggi, dan d) kondisi disabilitas (disabilitas/tanpa disabilitas). Biasanya kelompok yang dianggap lebih baik kondisinya merupakan penyebut (denumerator). Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. Sementara angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Perbandingan APM dan APK antara dua kelompok akan menghasilkan angka antara nol dan satu. Angka 1 menujukkan kesetaraan/paritas antara kedua kelompok yang dibandingkan, sementara angka mendekat nol menunjukkan tingginya kesenjangan akses pendidikan antar kelompok ekonomi sosial. Rasio APM-SD/sederajat dihitung antara (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.1.Rumus Rasio APM-SD antara Perempuan dan laki- laki:Keterangan:RG: Rasio antara APM perempuan dan laki- laki pada usia 7 sampai 12 tahunAPMP: APM perempuan untuk usia 7 sampai 12 tahunAPML: APM laki-laki untuk usia 7 sampai 12 tahun2.Rumus Rasio APM-SD antara Pedesaan dan Perkotaan:Keterangan:RD: Rasio antara APM Pedesaan dan Perkotaan pada usia 7 sampai 12 tahunAPMr: APM Pedesaan untuk usia 7 sampai 12 tahunAPMu: APM Perkotaan untuk usia 7 sampai 12 tahun3.Rumus Rasio APM-SD antara Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi: Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas Parent "" "" "" 4.5.1* - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. PENDIDIKAN Nasional, Daerah No 10310038 "" 147 Pendidikan "" "" "" "" 1459 1459 06.01.073 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan persen Indikator ini ditujukan untuk melihat kesenjangan atau disparitas antar kelompok dalam mengakses pendidikan. Indikator berupa Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di (1) SD/sederajat; Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) di (2) SMP/sederajat; (3) SMA/SMK/sederajat; dan (4) Perguruan Tinggi antara a) perempuan/laki- laki, b) tempat tinggal (perkotaan/perdesaan), c) kuintil terendah/kuintil tertinggi, dan d) kondisi disabilitas (disabilitas/tanpa disabilitas). Biasanya kelompok yang dianggap lebih baik kondisinya merupakan penyebut (denumerator). Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. Sementara angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Perbandingan APM dan APK antara dua kelompok akan menghasilkan angka antara nol dan satu. Angka 1 menujukkan kesetaraan/paritas antara kedua kelompok yang dibandingkan, sementara angka mendekat nol menunjukkan tingginya kesenjangan akses pendidikan antar kelompok ekonomi sosial. Rasio APM-SD/sederajat dihitung antara (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.1.Rumus Rasio APM-SD antara Perempuan dan laki- laki:Keterangan:RG: Rasio antara APM perempuan dan laki- laki pada usia 7 sampai 12 tahunAPMP: APM perempuan untuk usia 7 sampai 12 tahunAPML: APM laki-laki untuk usia 7 sampai 12 tahun2.Rumus Rasio APM-SD antara Pedesaan dan Perkotaan:Keterangan:RD: Rasio antara APM Pedesaan dan Perkotaan pada usia 7 sampai 12 tahunAPMr: APM Pedesaan untuk usia 7 sampai 12 tahunAPMu: APM Perkotaan untuk usia 7 sampai 12 tahun3.Rumus Rasio APM-SD antara Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi: Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas Parent "" "" "" 4.5.1* - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. PENDIDIKAN Nasional, Daerah No 10310039 "" 147 Pendidikan "" "" "" "" 1460 1460 06.01.074 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki persen Indikator ini ditujukan untuk melihat kesenjangan atau disparitas antar kelompok dalam mengakses pendidikan. Indikator berupa Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di (1) SD/sederajat; Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) di (2) SMP/sederajat; (3) SMA/SMK/sederajat; dan (4) Perguruan Tinggi antara a) perempuan/laki- laki, b) tempat tinggal (perkotaan/perdesaan), c) kuintil terendah/kuintil tertinggi, dan d) kondisi disabilitas (disabilitas/tanpa disabilitas). Biasanya kelompok yang dianggap lebih baik kondisinya merupakan penyebut (denumerator). Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. Sementara angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Perbandingan APM dan APK antara dua kelompok akan menghasilkan angka antara nol dan satu. Angka 1 menujukkan kesetaraan/paritas antara kedua kelompok yang dibandingkan, sementara angka mendekat nol menunjukkan tingginya kesenjangan akses pendidikan antar kelompok ekonomi sosial. Rasio APM-SD/sederajat dihitung antara (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.1.Rumus Rasio APM-SD antara Perempuan dan laki- laki:Keterangan:RG: Rasio antara APM perempuan dan laki- laki pada usia 7 sampai 12 tahunAPMP: APM perempuan untuk usia 7 sampai 12 tahunAPML: APM laki-laki untuk usia 7 sampai 12 tahun2.Rumus Rasio APM-SD antara Pedesaan dan Perkotaan:Keterangan:RD: Rasio antara APM Pedesaan dan Perkotaan pada usia 7 sampai 12 tahunAPMr: APM Pedesaan untuk usia 7 sampai 12 tahunAPMu: APM Perkotaan untuk usia 7 sampai 12 tahun3.Rumus Rasio APM-SD antara Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi: Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas Parent "" "" "" 4.5.1* - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. PENDIDIKAN Nasional, Daerah No 10310040 "" 147 Pendidikan "" "" "" "" 1461 1461 06.01.075 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Kuintil Penghasilan Terbawah dan Teratas persen Indikator ini ditujukan untuk melihat kesenjangan atau disparitas antar kelompok dalam mengakses pendidikan. Indikator berupa Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di (1) SD/sederajat; Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) di (2) SMP/sederajat; (3) SMA/SMK/sederajat; dan (4) Perguruan Tinggi antara a) perempuan/laki- laki, b) tempat tinggal (perkotaan/perdesaan), c) kuintil terendah/kuintil tertinggi, dan d) kondisi disabilitas (disabilitas/tanpa disabilitas). Biasanya kelompok yang dianggap lebih baik kondisinya merupakan penyebut (denumerator). Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. Sementara angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Perbandingan APM dan APK antara dua kelompok akan menghasilkan angka antara nol dan satu. Angka 1 menujukkan kesetaraan/paritas antara kedua kelompok yang dibandingkan, sementara angka mendekat nol menunjukkan tingginya kesenjangan akses pendidikan antar kelompok ekonomi sosial. Rasio APM-SD/sederajat dihitung antara (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.1.Rumus Rasio APM-SD antara Perempuan dan laki- laki:Keterangan:RG: Rasio antara APM perempuan dan laki- laki pada usia 7 sampai 12 tahunAPMP: APM perempuan untuk usia 7 sampai 12 tahunAPML: APM laki-laki untuk usia 7 sampai 12 tahun2.Rumus Rasio APM-SD antara Pedesaan dan Perkotaan:Keterangan:RD: Rasio antara APM Pedesaan dan Perkotaan pada usia 7 sampai 12 tahunAPMr: APM Pedesaan untuk usia 7 sampai 12 tahunAPMu: APM Perkotaan untuk usia 7 sampai 12 tahun3.Rumus Rasio APM-SD antara Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi: Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas Parent "" "" "" 4.5.1* - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. PENDIDIKAN Nasional, Daerah No 10310041 "" 147 Pendidikan "" "" "" "" 1462 1462 06.01.076 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Disabilitas dan non-Disabilitas persen Indikator ini ditujukan untuk melihat kesenjangan atau disparitas antar kelompok dalam mengakses pendidikan. Indikator berupa Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di (1) SD/sederajat; Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) di (2) SMP/sederajat; (3) SMA/SMK/sederajat; dan (4) Perguruan Tinggi antara a) perempuan/laki- laki, b) tempat tinggal (perkotaan/perdesaan), c) kuintil terendah/kuintil tertinggi, dan d) kondisi disabilitas (disabilitas/tanpa disabilitas). Biasanya kelompok yang dianggap lebih baik kondisinya merupakan penyebut (denumerator). Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. Sementara angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Perbandingan APM dan APK antara dua kelompok akan menghasilkan angka antara nol dan satu. Angka 1 menujukkan kesetaraan/paritas antara kedua kelompok yang dibandingkan, sementara angka mendekat nol menunjukkan tingginya kesenjangan akses pendidikan antar kelompok ekonomi sosial. Rasio APM-SD/sederajat dihitung antara (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.1.Rumus Rasio APM-SD antara Perempuan dan laki- laki:Keterangan:RG: Rasio antara APM perempuan dan laki- laki pada usia 7 sampai 12 tahunAPMP: APM perempuan untuk usia 7 sampai 12 tahunAPML: APM laki-laki untuk usia 7 sampai 12 tahun2.Rumus Rasio APM-SD antara Pedesaan dan Perkotaan:Keterangan:RD: Rasio antara APM Pedesaan dan Perkotaan pada usia 7 sampai 12 tahunAPMr: APM Pedesaan untuk usia 7 sampai 12 tahunAPMu: APM Perkotaan untuk usia 7 sampai 12 tahun3.Rumus Rasio APM-SD antara Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi: Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas Parent "" "" "" 4.5.1* - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. PENDIDIKAN Nasional, Daerah No 10310042 "" 147 Pendidikan "" "" "" "" 1463 1463 06.01.077 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan persen Indikator ini ditujukan untuk melihat kesenjangan atau disparitas antar kelompok dalam mengakses pendidikan. Indikator berupa Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di (1) SD/sederajat; Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) di (2) SMP/sederajat; (3) SMA/SMK/sederajat; dan (4) Perguruan Tinggi antara a) perempuan/laki- laki, b) tempat tinggal (perkotaan/perdesaan), c) kuintil terendah/kuintil tertinggi, dan d) kondisi disabilitas (disabilitas/tanpa disabilitas). Biasanya kelompok yang dianggap lebih baik kondisinya merupakan penyebut (denumerator). Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. Sementara angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Perbandingan APM dan APK antara dua kelompok akan menghasilkan angka antara nol dan satu. Angka 1 menujukkan kesetaraan/paritas antara kedua kelompok yang dibandingkan, sementara angka mendekat nol menunjukkan tingginya kesenjangan akses pendidikan antar kelompok ekonomi sosial. Rasio APM-SD/sederajat dihitung antara (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.1.Rumus Rasio APM-SD antara Perempuan dan laki- laki:Keterangan:RG: Rasio antara APM perempuan dan laki- laki pada usia 7 sampai 12 tahunAPMP: APM perempuan untuk usia 7 sampai 12 tahunAPML: APM laki-laki untuk usia 7 sampai 12 tahun2.Rumus Rasio APM-SD antara Pedesaan dan Perkotaan:Keterangan:RD: Rasio antara APM Pedesaan dan Perkotaan pada usia 7 sampai 12 tahunAPMr: APM Pedesaan untuk usia 7 sampai 12 tahunAPMu: APM Perkotaan untuk usia 7 sampai 12 tahun3.Rumus Rasio APM-SD antara Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi: Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas Parent "" "" "" 4.5.1* - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. PENDIDIKAN Nasional, Daerah No 10310043 "" 147 Pendidikan "" "" "" "" 1464 1464 06.01.078 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki persen Indikator ini ditujukan untuk melihat kesenjangan atau disparitas antar kelompok dalam mengakses pendidikan. Indikator berupa Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di (1) SD/sederajat; Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) di (2) SMP/sederajat; (3) SMA/SMK/sederajat; dan (4) Perguruan Tinggi antara a) perempuan/laki- laki, b) tempat tinggal (perkotaan/perdesaan), c) kuintil terendah/kuintil tertinggi, dan d) kondisi disabilitas (disabilitas/tanpa disabilitas). Biasanya kelompok yang dianggap lebih baik kondisinya merupakan penyebut (denumerator). Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. Sementara angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Perbandingan APM dan APK antara dua kelompok akan menghasilkan angka antara nol dan satu. Angka 1 menujukkan kesetaraan/paritas antara kedua kelompok yang dibandingkan, sementara angka mendekat nol menunjukkan tingginya kesenjangan akses pendidikan antar kelompok ekonomi sosial. Rasio APM-SD/sederajat dihitung antara (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.1.Rumus Rasio APM-SD antara Perempuan dan laki- laki:Keterangan:RG: Rasio antara APM perempuan dan laki- laki pada usia 7 sampai 12 tahunAPMP: APM perempuan untuk usia 7 sampai 12 tahunAPML: APM laki-laki untuk usia 7 sampai 12 tahun2.Rumus Rasio APM-SD antara Pedesaan dan Perkotaan:Keterangan:RD: Rasio antara APM Pedesaan dan Perkotaan pada usia 7 sampai 12 tahunAPMr: APM Pedesaan untuk usia 7 sampai 12 tahunAPMu: APM Perkotaan untuk usia 7 sampai 12 tahun3.Rumus Rasio APM-SD antara Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi: Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas Parent "" "" "" 4.5.1* - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. PENDIDIKAN Nasional, Daerah No 10310044 "" 147 Pendidikan "" "" "" "" 1465 1465 06.01.079 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Kuintil Penghasilan Terbawah dan Teratas - Indikator ini ditujukan untuk melihat kesenjangan atau disparitas antar kelompok dalam mengakses pendidikan. Indikator berupa Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di (1) SD/sederajat; Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) di (2) SMP/sederajat; (3) SMA/SMK/sederajat; dan (4) Perguruan Tinggi antara a) perempuan/laki- laki, b) tempat tinggal (perkotaan/perdesaan), c) kuintil terendah/kuintil tertinggi, dan d) kondisi disabilitas (disabilitas/tanpa disabilitas). Biasanya kelompok yang dianggap lebih baik kondisinya merupakan penyebut (denumerator). Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. Sementara angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Perbandingan APM dan APK antara dua kelompok akan menghasilkan angka antara nol dan satu. Angka 1 menujukkan kesetaraan/paritas antara kedua kelompok yang dibandingkan, sementara angka mendekat nol menunjukkan tingginya kesenjangan akses pendidikan antar kelompok ekonomi sosial. Rasio APM-SD/sederajat dihitung antara (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.1.Rumus Rasio APM-SD antara Perempuan dan laki- laki:Keterangan:RG: Rasio antara APM perempuan dan laki- laki pada usia 7 sampai 12 tahunAPMP: APM perempuan untuk usia 7 sampai 12 tahunAPML: APM laki-laki untuk usia 7 sampai 12 tahun2.Rumus Rasio APM-SD antara Pedesaan dan Perkotaan:Keterangan:RD: Rasio antara APM Pedesaan dan Perkotaan pada usia 7 sampai 12 tahunAPMr: APM Pedesaan untuk usia 7 sampai 12 tahunAPMu: APM Perkotaan untuk usia 7 sampai 12 tahun3.Rumus Rasio APM-SD antara Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi: Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas Parent "" "" "" 4.5.1* - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. PENDIDIKAN Nasional, Daerah No "" 147 Pendidikan "" "" "" "" 1466 1466 06.01.080 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Penduduk Disabilitas dan non- Disabilitas - Indikator ini ditujukan untuk melihat kesenjangan atau disparitas antar kelompok dalam mengakses pendidikan. Indikator berupa Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di (1) SD/sederajat; Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) di (2) SMP/sederajat; (3) SMA/SMK/sederajat; dan (4) Perguruan Tinggi antara a) perempuan/laki- laki, b) tempat tinggal (perkotaan/perdesaan), c) kuintil terendah/kuintil tertinggi, dan d) kondisi disabilitas (disabilitas/tanpa disabilitas). Biasanya kelompok yang dianggap lebih baik kondisinya merupakan penyebut (denumerator). Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. Sementara angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Perbandingan APM dan APK antara dua kelompok akan menghasilkan angka antara nol dan satu. Angka 1 menujukkan kesetaraan/paritas antara kedua kelompok yang dibandingkan, sementara angka mendekat nol menunjukkan tingginya kesenjangan akses pendidikan antar kelompok ekonomi sosial. Rasio APM-SD/sederajat dihitung antara (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.1.Rumus Rasio APM-SD antara Perempuan dan laki- laki:Keterangan:RG: Rasio antara APM perempuan dan laki- laki pada usia 7 sampai 12 tahunAPMP: APM perempuan untuk usia 7 sampai 12 tahunAPML: APM laki-laki untuk usia 7 sampai 12 tahun2.Rumus Rasio APM-SD antara Pedesaan dan Perkotaan:Keterangan:RD: Rasio antara APM Pedesaan dan Perkotaan pada usia 7 sampai 12 tahunAPMr: APM Pedesaan untuk usia 7 sampai 12 tahunAPMu: APM Perkotaan untuk usia 7 sampai 12 tahun3.Rumus Rasio APM-SD antara Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi: Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas Parent "" "" "" 4.5.1* - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. PENDIDIKAN Nasional, Daerah No "" 147 Pendidikan "" "" "" "" 1467 1467 06.01.081 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan - Indikator ini ditujukan untuk melihat kesenjangan atau disparitas antar kelompok dalam mengakses pendidikan. Indikator berupa Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di (1) SD/sederajat; Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) di (2) SMP/sederajat; (3) SMA/SMK/sederajat; dan (4) Perguruan Tinggi antara a) perempuan/laki- laki, b) tempat tinggal (perkotaan/perdesaan), c) kuintil terendah/kuintil tertinggi, dan d) kondisi disabilitas (disabilitas/tanpa disabilitas). Biasanya kelompok yang dianggap lebih baik kondisinya merupakan penyebut (denumerator). Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. Sementara angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Perbandingan APM dan APK antara dua kelompok akan menghasilkan angka antara nol dan satu. Angka 1 menujukkan kesetaraan/paritas antara kedua kelompok yang dibandingkan, sementara angka mendekat nol menunjukkan tingginya kesenjangan akses pendidikan antar kelompok ekonomi sosial. Rasio APM-SD/sederajat dihitung antara (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.1.Rumus Rasio APM-SD antara Perempuan dan laki- laki:Keterangan:RG: Rasio antara APM perempuan dan laki- laki pada usia 7 sampai 12 tahunAPMP: APM perempuan untuk usia 7 sampai 12 tahunAPML: APM laki-laki untuk usia 7 sampai 12 tahun2.Rumus Rasio APM-SD antara Pedesaan dan Perkotaan:Keterangan:RD: Rasio antara APM Pedesaan dan Perkotaan pada usia 7 sampai 12 tahunAPMr: APM Pedesaan untuk usia 7 sampai 12 tahunAPMu: APM Perkotaan untuk usia 7 sampai 12 tahun3.Rumus Rasio APM-SD antara Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi: Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas Parent "" "" "" 4.5.1* - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. PENDIDIKAN Nasional, Daerah No "" 147 Pendidikan "" "" "" "" 1468 1468 06.01.082 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Perempuan dan Laki- laki - Indikator ini ditujukan untuk melihat kesenjangan atau disparitas antar kelompok dalam mengakses pendidikan. Indikator berupa Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di (1) SD/sederajat; Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) di (2) SMP/sederajat; (3) SMA/SMK/sederajat; dan (4) Perguruan Tinggi antara a) perempuan/laki- laki, b) tempat tinggal (perkotaan/perdesaan), c) kuintil terendah/kuintil tertinggi, dan d) kondisi disabilitas (disabilitas/tanpa disabilitas). Biasanya kelompok yang dianggap lebih baik kondisinya merupakan penyebut (denumerator). Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. Sementara angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Perbandingan APM dan APK antara dua kelompok akan menghasilkan angka antara nol dan satu. Angka 1 menujukkan kesetaraan/paritas antara kedua kelompok yang dibandingkan, sementara angka mendekat nol menunjukkan tingginya kesenjangan akses pendidikan antar kelompok ekonomi sosial. Rasio APM-SD/sederajat dihitung antara (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.1.Rumus Rasio APM-SD antara Perempuan dan laki- laki:Keterangan:RG: Rasio antara APM perempuan dan laki- laki pada usia 7 sampai 12 tahunAPMP: APM perempuan untuk usia 7 sampai 12 tahunAPML: APM laki-laki untuk usia 7 sampai 12 tahun2.Rumus Rasio APM-SD antara Pedesaan dan Perkotaan:Keterangan:RD: Rasio antara APM Pedesaan dan Perkotaan pada usia 7 sampai 12 tahunAPMr: APM Pedesaan untuk usia 7 sampai 12 tahunAPMu: APM Perkotaan untuk usia 7 sampai 12 tahun3.Rumus Rasio APM-SD antara Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi: Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas Parent "" "" "" 4.5.1* - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. PENDIDIKAN Nasional, Daerah No "" 147 Pendidikan "" "" "" "" 1469 1469 06.01.083 Rasio Outbound per Inbound mahasiswa persen Indikator ini menghitung rasio antara outbound per in bound mahasiswa. Outbound adalah kegiatan belajar mahasiswa yang dilaksanakan di luar negeri, sementara Inbound adalah mahasiswa asing melaksanakan perkuliahannya di PT dalam negeri, Cakupan bentuk kegiatan akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa, kredit transfer, magang, penelitian maupun workshop. Rasio outbound per indbound mahasiswa digunakan untuk untuk menilai keberhasilan program mobilitas akademik mahasiswa. Inbound digunakan sebagai pembanding karena bersamaan dengan menarik minat mahasiswa asing berkegiatan akademik di Indonesia juga mendorong peningkatan minat mahasiswa indonesia untuk dapat berkegiatan akademik di ranah internasional. Rasio outbound-inbound mahasiswa dapat dihitung dengan cara berikut: Jumlah Mahasiswa outbound : Jumlah Mahasiswa inbound Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.06.01.01.04 - Rasio Outbound per Inbound mahasiswa 04.06.01.01.04 - Rasio Outbound per Inbound mahasiswa "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2001-04-06T00:00:00 04.06.01 KP 04.06.01.01.04 Rasio Outbound per Inbound mahasiswa 1470 1470 06.01.084 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: Tidak punya ijazah = 0 tahun; SD = 6 tahun; SMP = 9 tahun; SMA = 12 tahun; D1/D2 = 14 tahun; D3 = 15 tahun; D4 = 16 tahun; S1 = 17 tahun; S2 = 19 tahun; S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: Tidak pernah sekolah = 0 tahun; Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1 Rata-rata Lama Sekolah 15+ =1P15+i=1P15+xi Keterangan: P15+ = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas xi = Lama sekolah penduduk ke- i Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent 5c - Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) 04.01.02 - Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun 04.01.02 - Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun "" "000018 - Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun 000893 - Rata-Rata Lama Sekolah" PENDIDIKAN Nasional, Daerah No 10310050 "" 18 Pendidikan 4 4.0 PN 04.01.02 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun 1471 1471 06.01.085 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca; Numerasi - Nilai Asesmen Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Nilai Asesmen Numerasi didefinisikan sebagai kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat Pendidikan: SD, SMP, SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB; Kategori Asesmen: Literasi Membaca, Numerasi Parent 5b - Rata-rata nilai asesmen nasional 04.01.06 - Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca; Numerasi 04.01.06 - Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca; Numerasi "" "000919 - Skor Literasi/Numerasi 000894 - Angka Literasi/Numerasi" PENDIDIKAN Nasional, Daerah Yes "" 919 Pendidikan 4 4.0 PN 04.01.06 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca; Numerasi 1472 1472 06.01.085.001 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca tingkat SD - Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Child "" "" "" "" 000787 - Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional PENDIDIKAN Daerah Yes "" 787 Pendidikan "" "" "" "" 1473 1473 06.01.085.002 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca tingkat SMP - Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Child "" "" "" "" 000789 - Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional PENDIDIKAN Daerah Yes "" 789 Pendidikan "" "" "" "" 1474 1474 06.01.085.003 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca tingkat SMA - Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Child "" "" "" "" 000710 - Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional PENDIDIKAN Daerah Yes "" 710 Pendidikan "" "" "" "" 1475 1475 06.01.085.004 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca tingkat SMK - Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Child "" "" "" "" 000714 - Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional PENDIDIKAN Daerah Yes "" 714 Pendidikan "" "" "" "" 1476 1476 06.01.085.005 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca tingkat SDLB - Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Child "" "" "" "" 000716 - Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional PENDIDIKAN Daerah Yes "" 716 Pendidikan "" "" "" "" 1477 1477 06.01.085.006 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca tingkat SMPLB - Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Child "" "" "" "" 000717 - Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional PENDIDIKAN Daerah Yes "" 717 Pendidikan "" "" "" "" 1478 1478 06.01.085.007 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca tingkat SMALB - Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Child "" "" "" "" 000718 - Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional PENDIDIKAN Daerah Yes "" 718 Pendidikan "" "" "" "" 1479 1479 06.01.085.008 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Numerasi tingkat SD - Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Child "" "" "" "" 000788 - Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional PENDIDIKAN Daerah Yes "" 788 Pendidikan "" "" "" "" 1480 1480 06.01.085.009 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Numerasi tingkat SMP - Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Child "" "" "" "" 000790 - Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional PENDIDIKAN Daerah Yes "" 790 Pendidikan "" "" "" "" 1481 1481 06.01.085.010 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Numerasi tingkat SMA - Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Child "" "" "" "" 000712 - Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional PENDIDIKAN Daerah Yes "" 712 Pendidikan "" "" "" "" 1482 1482 06.01.085.011 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Numerasi tingkat SMK - Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Child "" "" "" "" 000715 - Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional PENDIDIKAN Daerah Yes "" 715 Pendidikan "" "" "" "" 1483 1483 06.01.085.012 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Numerasi tingkat SDLB - Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Child "" "" "" "" 000719 - Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional PENDIDIKAN Daerah Yes "" 719 Pendidikan "" "" "" "" 1484 1484 06.01.085.013 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Numerasi tingkat SMPLB - Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Child "" "" "" "" 000720 - Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional PENDIDIKAN Daerah Yes "" 720 Pendidikan "" "" "" "" 1485 1485 06.01.085.014 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Numerasi tingkat SMALB - Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Child "" "" "" "" 000721 - Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional PENDIDIKAN Daerah Yes "" 721 Pendidikan "" "" "" "" 1486 1486 06.01.086 Rata-rata Nilai PISA - Ukuran hasil asesmen peserta didik secara global pada aspek literasi membaca, matematika, dan sains yang diselenggarakan oleh The Organisation for Economic Cooperation and Development. Peserta didik yang berpartisipasi dalam PISA adalah peserta didik yang berusia 15 tahun serta setidaknya telah menyelesaikan 6 tahun sekolah formal yang dipilih secara acak dari sekolah-sekolah terpilih. Rata-rata nilai PISA=i=1nntn Keterangan: nt = Nilai tes PISA peserta didik Indonesia berusia 15 tahun pada aspek literasi membaca atau matematika atau sains n = Jumlah peserta didik Indonesia berusia 15 tahun yang mengikuti tes PISA Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent 5a - Rata-rata nilai PISA 04.01.01 - Rata-rata Nilai PISA: Membaca; Matematika; Sains 04.01.01 - Rata-rata Nilai PISA: Membaca; Matematika; Sains "" "" PENDIDIKAN Internasional No "" "" 4 4.0 PN 04.01.01 Rata-rata Nilai PISA: Membaca; Matematika; Sains 1487 1487 06.01.087 Sitasi internasional perguruan tinggi Indonesia; a) rasio sitasi; b) h-index "" Sitasi Internasional menyatakan jumlah kutipan yang diterima dalam tahun yang dipilih oleh jurnal terhadap dokumen yang diterbitkan dalam periode sebelumnya, yaitu kutipan yang diterima pada tahun tertentu terhadap dokumen yang diterbitkan dalam tahun sebelumnya dengan syarat semua jenis dokumen dipertimbangkan. Kinerja Sitasi Internasional perguruan tinggi digunakan untuk melihat produktivitas hasil riset perguruan tinggi yang diukur melalui rasio sitasi dan H-index. Rasio sitasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa banyak karya ilmiah suatu peneliti atau institusi telah disitasi oleh peneliti lain. H-index adalah ukuran tingkat sitasi sesuai bidang keilmuan yang dipubliksikan. H Index mengukur produktivitas ilmiah jurnal dan dampak ilmiah ilmuwan di suatu negara. Kedua ukuran tersebut digunakan agar tidak hanya menghitung kinerja secara kuantitas namun juga termasuk dampak dari publikasi yang dihasilkan. a) rasio sitasi = jumlah sitasi : jumlah publikasi b) H index dihitung dengan menentukan banyaknya sitasi dari seluruh publikasi yang ada di indonesia. h index diukur dengan Jumlah publikasi yang memiliki jumlah sitasi minimal sama dengan jumlah publikasi tersebut. Misalnya, jika seorang peneliti memiliki 10 artikel yang dikutip oleh minimal 10 artikel lain, maka h-indexnya adalah 10. "" Parent "" 04.08.04.01.02 - Sitasi internasional perguruan tinggi Indonesia; a) rasio sitasi; b) h-index 04.08.04.01.02 - Sitasi internasional perguruan tinggi Indonesia; a) rasio sitasi; b) h-index "" "" PENDIDIKAN Internasional No "" "" 2004-04-08T00:00:00 04.08.04 KP 04.08.04.01.02 Sitasi internasional perguruan tinggi Indonesia; a) rasio sitasi; b) h-index 1488 1488 06.01.088 Tingkat kehadiran siswa dan santri yang mendapatkan makan bergizi gratis persen Persentase kehadiran siswa dan santri yang mendapatkan makan bergizi gratis [jumlah dari total hari kehadiran siswa/santri dalam pemberian makanan bergizi dibagi dengan jumlah dari total hari pemberian makanan bergizi yang dijadwalkan untuk seluruh siswa/santri] "" Parent "" 04.12.01.03 - Tingkat kehadiran siswa dan santri yang mendapatkan makan bergizi gratis 04.12.01.03 - Tingkat kehadiran siswa dan santri yang mendapatkan makan bergizi gratis "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 4.12000000000000010658141036401502788066864013671875 4.12 PP 04.12.01.03 Tingkat kehadiran siswa dan santri yang mendapatkan makan bergizi gratis 1489 1489 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) persen Indikator ini mengukur angka partisipasi anak usia 6 tahun (satu tahun sebelum usia resmi masuk Sekolah Dasar) dalam program pendidikan yang terorganisir, yaitu:a.Pendidikan anak usia dini (Pra-sekolah) yang me- liputi Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) dan PAUD.b. Sekolah Dasar/sederajat. Tingkat partisipasi anak usia 6 tahun dalam program pembelajaran yang terorganisir merupakan persentase anak usia tersebut yang terdaftar sebagai peserta didik aktif, baik di tingkat PAUD maupun SD. Indikator ini dihitung berdasarkan survei Susenas. Perhitungan ini menggunakan pendekatan ANAR (Adjusted Net Attendance Ratio).Rumus: Keterangan:TP6 : Tingkat partisipasi anak usia 6 tahun di program pembelajaran yang terorganisirN6PAUD : Jumlah anak usia 6 tahun yang belajar di PAUD pada periode tertentuN6SD : Jumlah anak usia 6 tahun yang belajar di SD pada periode tertentuN6 : Jumlah populasi anak usia 6 tahun pada periode yang samaUsia yang digunakan dalam perhitungan indikator ini adalah usia sekolah (school age), bukan usia ketika pengumpulan data Susenas dilakukan. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Status Disabilitas; Kelompok Pengeluaran Parent "" "" "" 4.2.2* - Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin. 000143 - Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin. PENDIDIKAN Nasional, Daerah No 10310052 "" 143 Pendidikan "" "" "" "" 1490 1490 06.01.090 Tingkat Partisipasi dalam Pendidikan dan Pelatihan Formal dan non-Formal persen Indikator ini mengukur partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan baik formal ataupun nonformal. Pendidikan formal yang dimaksud adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sementara pendidikan nonformal menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Indikator ini, dengan demikian, menghitung tingkat partisipasi (1) usia muda (15 – 24 tahun) dan (2) dewasa (25 – 64 tahun), laki-laki dan perempuan, dalam SD/ MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SM/SMK/MA/Paket C, pendidikan tinggi, atau pendidikan nonformal lainnya seperti kursus, dalam 12 bulan terakhir terhitung sejak survei dilakukan. Tingginya angka indikator ini menunjukkan bahwa mayoritas usia muda dan dewasa berpartisipasi dalam pendidikan untuk meningkatkan kompetensinya. Indikator ini menekankan pada partisipasi usia muda dan dewasa dalam pendidikan, terlepas dari pendidikan formal maupun nonformal. Oleh karena itu ada dua angka yang dihitung untuk indikator ini, yaitu (1) proporsi usia muda (15 – 24 tahun) dan (2) proporsi dewasa (25 – 64 tahun) dalam pendidikan.Rumus: Keterangan:Ii : Proporsi usia muda atau dewasa yang berpartisipasi dalam pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pelatihan dalam 12 bulan terakhirNi : Jumlah usia muda atau dewasa yang berpartisipasi dalam pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pelatihan dalam 12 bulan terakhir pada periode tertentuNTi : Jumlah total usia muda atau dewasa pada periode yang sama Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Status Disabilitas; Kelompok Pengeluaran Parent "" "" "" 4.3.1* - Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin. 000144 - Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin. PENDIDIKAN Nasional, Daerah No 10310053 "" 144 Pendidikan "" "" "" "" 1491 1491 06.01.091 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama persen Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi pendidikan pertama dalam menengah Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama / Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan * 100% Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000459 - Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama PENDIDIKAN Daerah No "" 459 Pendidikan "" "" "" "" 1492 1492 06.01.092 Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah "" "Definisi konseptual : Partisipasi anak usia 16-18 tahun yang mengenyam pendidikan pada jenjang pendidikan menengah Sumber Data : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah& Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah mengacu pada persentase remaja dalam rentang usia tersebut yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di tingkat sekolah menengah, baik itu Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk pendidikan menengah lainnya seperti Madrasah Aliyah." Partisipasi_Pendidikan_16_18 = (Jumlah_Anak_16_18_Bersekolah_Pendidikan_Menengah / Jumlah_Anak_Usia_16_18) * 100% "" Parent "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1493 1493 "" Wilayah Administrasi: Provinsi "" "" "" "" persen "000353 - Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah 000739 - Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah 000713 - Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah 000910 - Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)" PENDIDIKAN Daerah No "" "" 353.0 Pendidikan "" "" "" "" "" "" 1494 1494 06.01.093 Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus persen Definisi Konseptual Indikator: Partisipasi anak disabilitas usia 4-18 tahun yang mengenyam pendidikan pada jenjang pendidikan khusus Sumber Data : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah "Rasio_Anak_Disabilitas = (Jumlah_Anak_Disabilitas_Belajar_Pendidikan_Khusus / Jumlah_Anak_Disabilitas_Usia_4_18_Tahun) Keterangan: Rasio_Anak_Disabilitas : Rasio anak disabilitas usia 4–18 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan khusus Jumlah_Anak_Disabilitas_Belajar_Pendidikan_Khusus : Jumlah anak disabilitas usia 4–18 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan khusus Jumlah_Anak_Disabilitas_Usia_4_18_Tahun : Jumlah anak disabilitas usia 4–18 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan" Wilayah Administrasi: Provinsi Parent "" "" "" "" "000354 - Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus 000711 - Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus 000911 - Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)" PENDIDIKAN Daerah No "" 354 Pendidikan "" "" "" "" 1495 1495 06.01.094 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) persen Definisi Konseptual Indikator: Partisipasi anak usia 5-6 tahun yang mengenyam pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini Sumber Data : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD / Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan * 100% Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000457 - TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 000776 - Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) 000785 - Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)" PENDIDIKAN Daerah No "" 457 Pendidikan "" "" "" "" 1496 1496 06.01.095 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar persen Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar adalah proporsi anak-anak dalam rentang usia 7 hingga 12 tahun yang terdaftar dan mengikuti pendidikan dasar dibandingkan dengan total jumlah anak dalam rentang usia tersebut. Pendidikan dasar mencakup jenjang pendidikan yang biasanya mencakup sekolah dasar (SD), dan merupakan tahap awal dari sistem pendidikan formal. Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar / Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan * 100% Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000458 - Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar PENDIDIKAN Daerah No "" 458 Pendidikan "" "" "" "" 1497 1497 06.01.096 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar persen Definisi Konseptual Indikator: Partisipasi anak usia 7-15 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan (APS) Sumber Data : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah "" Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000793 - Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar 000777 - Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) 000786 - Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)" PENDIDIKAN Daerah No "" 793 Pendidikan "" "" "" "" 1498 1498 06.01.097 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) "" Definisi Konseptual Indikator : Partisipasi anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang mengenyam pendidikan pada pendidikan kesetaraan (APS) Sumber Data : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan / Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan * 100% "" Parent "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1499 1499 "" Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota "" "" "" "" persen "000460 - Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 000778 - Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)" PENDIDIKAN Daerah No "" "" 460.0 Pendidikan "" "" "" "" "" "" 1500 1500 06.01.098 Tingkat pengarustamaan pendidikan kewarganegaraan global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, dan (d) penilaian siswa persen Pengarusutamaan pendidikan kewargaan global (DikKG) dan pendidikan pembangunan berkelanjutan (DikPB) dalam sistem pendidikan yang berlaku di nasional dan subnasional. DikKG mencakup kesadaran global dan kompetensi global, serta DikPB mencakup lingkungan dan alam, kesetaraan gender, dan HAM. Dalam memastikan bahwa siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah formal dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, DikKG dan DikPB perlu tercantum dalam 4 (empat) komponen sistem pendidikan, yaitu (a) kebijakan pendidikan, (b) kurikulum pendidikan, (c) pendidikan/pelatihan guru, dan (d) asesmen siswa. 8 (delapan) tema DikKG dan DikPB yang telah disusun UNESCO untuk diidentifikasi dalam sistem pendidikan diantaranya: 1. Keragaman Budaya dan Toleransi 1.1 Pemahaman, solidaritas dan kerja sama internasional atau antarbudaya 1.2 Dialog antarbudaya dan antaragama 1.3 Kewarganegaraan lokal, nasional dan/atau global 2. Pendidikan Kesetaraan Gender 2.1 Peluang kesetaraan berbasis gender 2.2 Kesetaraan dan keadilan gender 2.3 Peran gender, identitas dan stereotip 3. Pendidikan Hak Asasi Manusia 3.1 Kesetaraan dan non-diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, bahasa, agama, kecacatan, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kelahiran atau status lainnya 3.2 Nilai-nilai hak asasi manusia, martabat manusia, keadilan, inklusi dan partisipasi 3.3 Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental (sebagaimana diuraikan dalam konvensi dan deklarasi internasional) 4. Perdamaian dan Tanpa Kekerasan 4.1 Hubungan persahabatan antar bangsa dan negara 4.2 Menantang stereotip negatif, mempromosikan solusi damai, belajar hidup bersama, termasuk orang lain dan mencegah ekstremisme kekerasan 4.3 Mencegah segala bentuk kekerasan termasuk intimidasi, pelecehan verbal dan kekerasan berbasis gender 5. Pendidikan Perubahan Iklim 5.1 Mitigasi 5.2 Adaptasi 5.3 Pengurangan dampak 5.4 Peringatan dini 6. Ketahanan Lingkungan 6.1 Merawat planet ini, melindungi alam 6.2 Keadilan lingkungan 6.3 Keanekaragaman hayati, air 7. Kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia 7.1 Kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan kesejahteraan manusia, pengurangan risiko bencana 7.2 Kesehatan planet ini untuk generasi mendatang 7.3 Kota dan komunitas yang berkelanjutan 8. Konsumsi dan produksi berkelanjutan 8.1 Gaya hidup yang bertanggung jawab dan berkelanjutan 8.2 Ekonomi hijau, pekerjaan hijau 8.3 Energi berkelanjutan Indikator didasarkan atas laporan identifikasi dari unit terkait di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disertai dengan bukti pendukung dalam bentuk dokumen atau tautan (yaitu kebijakan atau aturan pendidikan, kurikulum pendidikan, pelatihan guru, asesmen siswa) untuk memperkuat laporan tersebut. Intensitas pengarusutamaan dalam indikator ini merupakan skor dari empat komponen sistem pendidikan (kebijakan, kurikulum, pelatihan guru, dan asesmen siswa). Indikator ini serupa dengan indikator 12.8.1 dan 13.3.1. "Indikator didasarkan atas laporan yang dibuat oleh pejabat pemerintah. Namun demikian, negara diminta untuk melengkapi dengan bukti pendukung dalam bentuk dokumen atau tautan (yaitu kebijakan atau aturan pendidikan, kurikulum, pendidikan guru, asesmen siswa) untuk memperkuat tanggapan pemerintah. Sebagai tambahan, UNESCO akan membuat perbandingan dari tanggapan tersebut dengan informasi lain yang tersedia dari sumber lain, dan jika perlu, mengajukan pertanyaan pada warga negara sebagai responden. Pada akhir siklus pelaporan, tanggapan negara dan dokumen pendukung tersebut dapat diakses publik. Informasi yang dikumpulkan (a) Aturan dan Kebijakan Skor dari komponen kebijakan = rata-rata dari skor pertanyaan A2, A4, A5, dan E1a. A2: Apakah ada tema dari DikKG dan DikPB yang dicakup dalam peraturan, rancangan peraturan atau kerangka hukum di tingkat nasional atau provinsi dalam bidang pendidikan. A4. Apakah terdapat tema dari DikKG dan DikPB yang dicakup dalam kebijakan, kerangka kerja atau tujuan strategis di tingkat nasional atau provinsi dalam bidang pendidikan. A5. Apakah dapat ditunjukkan dalam kebijakan pendidikan, kerangka kerja atau tujuan strategis di tingkat nasional atau provinsi di bidang pendidikan yang mengamanatkan integrasi DikKG dan DikPB. E1a. Berdasarkan jawaban Bapak/Ibu [NAMA] pada bagian sebelumnya (perihal aturan dan kebijakan) dapatkah Bapak/Ibu jelaskan sampai sejauh mana DikKG dan DikPB diarusutamakan dalam aturan dan kebijakan di negara anda. (b) Kurikulum Skor dari komponen kurikulum = rata-rata dari skor pertanyaan B2, B3, B4, dan E1b. B2: Dapatkah Bapak/Ibu [NAMA] tunjukkan tema DikKG dan DikPB yang diajarkan sebagai bagian dari kurikulum B3. Dapatkah Bapak/Ibu [NAMA] tunjukkan topik dari bidang DikKG dan DikPByang diajarkan di tingkat dasar dan menengah. B4. Bisakah Bapak/Ibu [NAMA] menyebutkan pendekatan yang digunakan dalam mengajarkan DikKG dan DikPB pada pendidikan dasar dan menengah E1b. Berdasarkan jawaban Bapak/Ibu [NAMA] pada bagian sebelumnya (kurikulum) dapatkah Bapak/Ibu jelaskan sampai sejauh mana DikKG dan DikPB diarusutamakan dalam kurikulum di negara anda. (c) Pelatihan Guru Skor dari komponen pelatihan guru = rata-rata dari skor pertanyaan C2, C3, C4, C5, dan E1c. C2: Dapatkah Bapak/Ibu [NAMA] menyebutkan apakah Guru, Fasilitator Pelatihan dan Pendidik dilatih mengajarkan DikKG dan DikPB sewaktu awal atau pelatihan sebelum bertugas dan/ atau melalui pelatihan pengembangan profesi. C3. Dapatkah Bapak/Ibu [NAMA] menyebutkan tema dari DikKG dan DikPB yang diberikan pada pelatihan sebelum mulai mengajar atau pelatihan selama bertugas pada Guru, Fasilitator Pelatihan dan Pendidik. C4. Dapatkah Bapak/Ibu [NAMA] apakah pada Guru, Fasilitator Pelatihan dan Pendidik dilatih mengajarkan dimensi berikut pembelajaran DikKG dan DikPB C5. Bisakah Bapak/Ibu [NAMA] menyebutkan apakah Guru, Fasilitator, dan Pendidik dilatih menggunakan pendekatan berikut dalam mengajarkan DikKG dan DikPB pada pendidikan dasar dan menengah. E1c. Berdasarkan jawaban Bapak/Ibu [NAMA] pada bagian sebelumnya (pelatihan guru) dapatkah Bapak/ Ibu jelaskan sampai sejauh mana DikKG dan DikPB diarusutamakan dalam pelatihan guru di negara anda. (d) Penilaian Siswa Skor dari komponen penilaian siswa = rata-rata dari skor pertanyaan D2, D3, dan E1d. D2: Apakah Bapak/Ibu [NAMA] dapat menunjukkan tema DikKG dan DikPB berikut yang umumnya dicakup dalam asesmen atau ujian siswa D3. Apakah Bapak/Ibu [NAMA] dapat menunjukkan dimensi pembelajaran DikKG dan DikPB berikut yang umumnya dicakup dalam asesmen atau ujian siswa E1d. Berdasarkan jawaban Bapak/Ibu [NAMA] pada bagian sebelumnya (asesmen siswa) dapatkah Bapak/Ibu jelaskan sampai sejauh mana DikKG dan DikPB diarusutamakan dalam asesmen siswa di negara anda. Skor dari setiap komponen bernilai antara 0 dan 1 yang dipresentasikan sebagai dashboard dari empat skor. Kalau skor pertanyaan tidak dapat dihitung karena terlalu banyak jawaban tidak tahu atau tidak dijawab, skor komponen tidak dihitung dan dilaporkan sebagai tidak tersedia. Skor tersebut tidak dikombinasikan menjadi satu skor untuk menggambarkan seluruh indikator." Wilayah Administrasi: Nasionall Parent "" "" "" "12.8.1* - Tingkat pengarustamaan pendidikan kewarganegaraan global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, dan (d) penilaian siswa 13.3.1* - Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa. 4.7.1* - Pengarusutamaan (i) pendidikan kewargaan global, dan (ii) pendidikan pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia yang tercantum dalam (a)kebijakan pendidikan, (b) kurikulum pendidikan, (c) pelatihan guru, (d) asesmen siswa, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah." "000149 - Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaandunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional,(b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa. 000273 - Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa." PENDIDIKAN Nasional, Daerah No "" 149 Pendidikan "" "" "" "" 1501 1501 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat persen Indikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya. Berdasarkan usia wajib belajar yang dimulai sejak 7 tahun, maka dengan asumsi siswa belajar penuh waktu dan tidak tinggal kelas, mereka lulus SD/ sederajat pada usia sekitar 12 tahun. Oleh karena itu rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat ketuntasan SD/sederajat adalah anak atau remaja usia 13 tahun (12 + 1 tahun) sampai dengan 15 tahun (12 + 3 tahun). Tingkat penyelesaian yang mencapai atau mendekati 100% menunjukkan bahwa hampir seluruh anak-anak dan remaja telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang seharusnya atau sesuai usia mereka, tanpa keterlambatan yang signifikan atau berarti. Capaian indikator ini ditunjukkan melalui:1.Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SD/sederajat,2.Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMP/sederajat, dan 3.Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMA/sederajat.Tabel Rentang Usia Untuk Perhitungan Tingkat Penyelesaian Pendidikan di Setiap Jenjang Berdasarkan table di atas, maka:■Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SD/sedera- jat merupakan persentase remaja usia 13 – 15 tahun yang telah lulus SD.■Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMP/seder- ajat merupakan persentase remaja usia 16 – 18 tahun yang telah lulus SMP.■Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMA/seder- ajat adalah persentase usia 19 – 21 tahun yang telah lulus SMA, yang dibuktikan dengan dokumen resmi hasil belajar di masing-masing jenjang tersebut.Rumus: Keterangan:TPi : Tingkat penyelesaian pendidikan di jenjang i NTPi :Jumlah penduduk dalam rentang usia i yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tersebutNi : Jumlah penduduk yang termasuk dalam rentang usia untuk jenjang i Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Status Disabilitas; Kelompok Pengeluaran Parent "" "" "" 4.1.2* - Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat. 000141 - Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat. PENDIDIKAN Nasional, Daerah No 10310057 "" 141 Pendidikan "" "" "" "" 1502 1502 06.01.100 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMA Sederajat persen Indikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya. Berdasarkan usia wajib belajar yang dimulai sejak 7 tahun, maka dengan asumsi siswa belajar penuh waktu dan tidak tinggal kelas, mereka lulus SD/ sederajat pada usia sekitar 12 tahun. Oleh karena itu rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat ketuntasan SD/sederajat adalah anak atau remaja usia 13 tahun (12 + 1 tahun) sampai dengan 15 tahun (12 + 3 tahun). Tingkat penyelesaian yang mencapai atau mendekati 100% menunjukkan bahwa hampir seluruh anak-anak dan remaja telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang seharusnya atau sesuai usia mereka, tanpa keterlambatan yang signifikan atau berarti. Capaian indikator ini ditunjukkan melalui:1.Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SD/sederajat,2.Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMP/sederajat, dan 3.Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMA/sederajat.Tabel Rentang Usia Untuk Perhitungan Tingkat Penyelesaian Pendidikan di Setiap Jenjang Berdasarkan table di atas, maka:■Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SD/sedera- jat merupakan persentase remaja usia 13 – 15 tahun yang telah lulus SD.■Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMP/seder- ajat merupakan persentase remaja usia 16 – 18 tahun yang telah lulus SMP.■Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMA/seder- ajat adalah persentase usia 19 – 21 tahun yang telah lulus SMA, yang dibuktikan dengan dokumen resmi hasil belajar di masing-masing jenjang tersebut.Rumus: Keterangan:TPi : Tingkat penyelesaian pendidikan di jenjang i NTPi :Jumlah penduduk dalam rentang usia i yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tersebutNi : Jumlah penduduk yang termasuk dalam rentang usia untuk jenjang i Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Status Disabilitas; Kelompok Pengeluaran Parent "" 04.01.01.01 - Tingkat Penyelesaian Jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat 04.01.01.01 - Tingkat Penyelesaian Jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat 4.1.2* - Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat. 000141 - Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat. PENDIDIKAN Nasional, Daerah Yes 10310058 "" 141 Pendidikan 4.0099999999999997868371792719699442386627197265625 4.01 PP 04.01.01.01 Tingkat Penyelesaian Jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat 1503 1503 06.01.100.001 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMA Sederajat pada MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha persen Indikator ini mengukur persentase siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan pada jenjang Madrasah Aliyah (MA), Ulya, Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), Utama Widyalaya, dan Uttama Dhammasekha dalam kurun waktu yang ditetapkan. Penyelesaian pendidikan tepat waktu mencerminkan efektivitas proses pembelajaran dan manajemen pendidikan di lembaga-lembaga tersebut. Persentase = (a / b) × 100% di mana: a = Jumlah Siswa yang Menyelesaikan Pendidikan Tepat Waktu b = Jumlah Total Siswa pada Angkatan Tersebut Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Status Disabilitas; Kelompok Pengeluaran Child "" 04.01.03.01.02 - Tingkat penyelesaian pendidikan MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha 04.01.03.01.02 - Tingkat penyelesaian pendidikan MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha "" "" PENDIDIKAN Nasional Yes "" "" 2003-04-01T00:00:00 04.01.03 KP 04.01.03.01.02 Tingkat penyelesaian pendidikan MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha 1504 1504 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat persen Indikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya. Berdasarkan usia wajib belajar yang dimulai sejak 7 tahun, maka dengan asumsi siswa belajar penuh waktu dan tidak tinggal kelas, mereka lulus SD/ sederajat pada usia sekitar 12 tahun. Oleh karena itu rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat ketuntasan SD/sederajat adalah anak atau remaja usia 13 tahun (12 + 1 tahun) sampai dengan 15 tahun (12 + 3 tahun). Tingkat penyelesaian yang mencapai atau mendekati 100% menunjukkan bahwa hampir seluruh anak-anak dan remaja telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang seharusnya atau sesuai usia mereka, tanpa keterlambatan yang signifikan atau berarti. Capaian indikator ini ditunjukkan melalui:1.Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SD/sederajat,2.Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMP/sederajat, dan 3.Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMA/sederajat.Tabel Rentang Usia Untuk Perhitungan Tingkat Penyelesaian Pendidikan di Setiap Jenjang Berdasarkan table di atas, maka:■Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SD/sedera- jat merupakan persentase remaja usia 13 – 15 tahun yang telah lulus SD.■Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMP/seder- ajat merupakan persentase remaja usia 16 – 18 tahun yang telah lulus SMP.■Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMA/seder- ajat adalah persentase usia 19 – 21 tahun yang telah lulus SMA, yang dibuktikan dengan dokumen resmi hasil belajar di masing-masing jenjang tersebut.Rumus: Keterangan:TPi : Tingkat penyelesaian pendidikan di jenjang i NTPi :Jumlah penduduk dalam rentang usia i yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tersebutNi : Jumlah penduduk yang termasuk dalam rentang usia untuk jenjang i Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Status Disabilitas; Kelompok Pengeluaran Parent "" "" "" 4.1.2* - Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat. 000141 - Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat. PENDIDIKAN Nasional, Daerah No 10310059 "" 141 Pendidikan "" "" "" "" 1505 1505 06.01.102 Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di Sekolah Rakyat orang Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pembelajaran pada Sekolah Rakyat Jumlah peserta didik aktif berdasarkan data pokok pendidikan "" Parent "" "" 04.01.04.02.01 - Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di Sekolah Rakyat "" "" PENDIDIKAN Nasional No "" "" 2004-04-01T00:00:00 04.01.04 KP 04.01.04.02.01 Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di Sekolah Rakyat 1506 1506 06.01.103 Indeks Pelaksanaan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) - Pelaksanaan Peta Jalan PIP 2025-2029 akan ditimbang menggunakan Indeks Pelaksanaan Peta Jalan PIP. Selain memperhitungkan dimensi perencanaan dan realisasi, indeks tahunan tersebut juga menyertakan dimensi kualitas implementasi PIP dengan sistem pembobotan untuk memperlihatkan kemampuan korsindal Peta Jalan PIP 2025-2029 dalam mengampu berbagai aktivitas yang terklasifikasi ke dalam 5 (lima) isu strategis sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya. Namun demikian dalam pelaksanaan pada tahun pertama, Indeks Peta Jalan PIP hanya akan mempergunakan dimensi perencanaan dan realisasi di dalam sistem penghitungannya. "Dimensi dan Pembobotan Indeks Peta Jalan PIP: Perencanaan (40%) Realisasi (25%) Kualitas Implementasi (35%) Dimensi dan Pembobotan Indeks Peta Jalan PIP Tahun Pertama: Perencanaan (60%) Realisasi (40%)" Wilayah Administrasi: Provinsi Parent "" "" "" "" 001200 - Indeks Pelaksanaan Peta Jalan PIP PENDIDIKAN Daerah No "" 1200 Kesatuan Bangsa Dan Politik "" "" "" "" 1507 1507 06.01.104 Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik persen Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik adalah perbandingan jumlah guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik dengan total jumlah guru yang ada di suatu wilayah atau satuan pendidikan PGSP = (G_S / G_T) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000914 - Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik PENDIDIKAN Daerah No "" 914 Pendidikan "" "" "" "" 1508 1508 06.01.105 Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik persen Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi kader partai politik yang telah mengikuti program pendidikan politik dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan jumlah total kader yang ada. Pendidikan politik mencakup peningkatan pemahaman kader terhadap ideologi partai, sistem demokrasi, regulasi politik, serta peran dan fungsi mereka dalam kehidupan politik dan pemerintahan. "Rumus: Persentase_Pendidikan_Politik = (Jumlah_Kader_yang_Mengikuti_Pendidikan_Politik / Total_Kader_Terdaftar) * 100% Keterangan: Jumlah_Kader_yang_Mengikuti_Pendidikan_Politik = Kader partai politik yang telah mengikuti program pendidikan politik dalam periode tertentu. Total_Kader_Terdaftar = Seluruh kader partai politik yang terdaftar secara resmi dalam partai. " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001160 - Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik PENDIDIKAN Daerah No "" 1160 Kesatuan Bangsa Dan Politik "" "" "" "" 1509 1509 06.01.106 Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra persen Jumlah Pengembangan Bahasa dan Sastra adalah ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah program, kegiatan dalam rangka pengembangan bahasa dan sastra PPBS = (JPBS / JTS) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000916 - Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra PENDIDIKAN Daerah No "" 916 Pendidikan "" "" "" "" 1510 1510 06.01.107 Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal persen Jumlah pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal merupakan ukuran yang menunjukkan proporsi sekolah atau institusi pendidikan yang secara aktif menyusun dan menerapkan kurikulum yang disesuaikan dengan potensi, kebutuhan, dan karakteristik daerah setempat. Persentase = (SP_ML / SP_Total) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000912 - Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal PENDIDIKAN Daerah No "" 912 Pendidikan "" "" "" "" 1511 1511 06.01.108 Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui persen Jumlah usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan atau diperbarui adalah rasio antara jumlah permohonan izin operasional satuan pendidikan yang disetujui (baik izin baru maupun pembaruan) dengan total jumlah permohonan yang diajukan dalam periode tertentu. PI = (IU / IT) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000915 - Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui PENDIDIKAN Daerah No "" 915 Pendidikan "" "" "" "" 1512 1512 06.02.001 Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional dokumen Strategi Nasional terkait ketenagakerjaan pemuda direpresentasikan dengan berbagai dokumen (peraturan perundangan-undangan, rencana aksi, peta jalan, dan sebagainya) yang memuat langkah-langkah strategis pembangunan kepemudaan, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Salah satu contoh strategi kepemudaaan yaitu Laporan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang selalu diterbitkan setiap tahun. Laporan ini menyajikan analisis deskriptif terhadap kondisi IPP Indonesia dalam periode tertentu di tingkat nasional dan provinsi, serta capaiannya pada tiap domain. Secara khusus, laporan ini memotret capaian pembangunan pemuda di Provinsi tertentu sebagai studi kasus. Tujuannya adalah membangun kerangka analisis situasi, tantangan, dan rumusan kebijakan untuk mendorong perbaikan pembangunan pemuda di tingkat daerah agar lebih progresif "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 8.b.1* - Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional. 000202 - Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional. KETENAGAKERJAAN Nasional, Daerah No "" 202 Tenaga Kerja "" "" "" "" 1513 1513 06.02.002 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia orang Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang telah menerima sosialisasi mengenai prosedur penempatan kerja ke luar negeri dan upaya pelindungan yang disediakan oleh pemerintah. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada CPMI dan PMI tentang hak dan kewajiban mereka, prosedur penempatan yang legal, serta informasi terkait pelindungan selama bekerja di luar negeri. Menjumlahkan seluruh CPMI dan PMI yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi penempatan dan pelindungan dalam periode tertentu. Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000594 - Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia KETENAGAKERJAAN Daerah No "" 594 Tenaga Kerja "" "" "" "" 1514 1514 06.02.003 Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja dokumen Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja adalah kegiatan membandingkan antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan dalam satuan waktu tertentu "" Wilayah Administrasi: Provinsi Parent "" "" "" "" 000865 - Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja KETENAGAKERJAAN Daerah No "" 865 Tenaga Kerja "" "" "" "" 1515 1515 06.02.005 Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan okupasi orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan PMI berdasarkan okupas. Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan PMI berdasarkan okupasi adalah jumlah total upaya dan layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk memfasilitasi penempatan PMI yang dikategorikan berdasarkan jenis pekerjaan atau profesi (okupasi) tertentu. Ini mencakup semua aspek dari proses penempatan, mulai dari rekrutmen, pelatihan, hingga penempatan dan pengawasan di negara tujuan. Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan okupasi adalah penempatan oleh pemerintah ditambah dengan penempatan oleh nonpemerintah ditambah dengan penempatan mandiri dan ditambah dengan penempatan untuk kepentingan perusahaan sendiri (UKPS). Rumus: Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan okupasi = Penempatan oleh Pemerintah + Penempatan Non-Pemerintah + Penempatan Mandiri + Penempatan UKPS (Untuk kepentingan perusahaan sendiri)). Keterangan: Penempatan oleh pemerintah : Penempatan pekerja migran di luar negeri oleh Pemerintah Indonesia yang dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara pengguna berbadan hukum di negara tujuan Penempatan nonpemerintah : Penempatan pekerja migran di luar negeri oleh perusahaan yang memenuhi persyaratan tertentu sebelum dikeluarkan surat izin penempatan pekerja migran Indonesia (SIP2MI) dari BP2MI Penempatan mandiri : Penempatan pekerja migran di luar negeri yang dilakukan secara sendiri (tanpa bantuan pihak lain) Penempatan nonpemerintah : Penempatan pekerja migran di luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan di luar negeri tanpa perjanjian melalui pihak ketiga Jenis Kelamin; Negara; Pekerjaan Parent "" "" "" 10.7.2.(b) - Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan okupasi. 000235 - Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi KETENAGAKERJAAN Nasional, Daerah No "" 235 Tenaga Kerja "" "" "" "" 1516 1516 06.02.006 Jumlah Kebijakan yang Spesifik Mendukung Pekerjaan Hijau/Green Jobs kebijakan Kebijakan yang mendukung pekerjaan hijau adalah rangkaian konsep/naskah/pedoman/kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau institusi terkait yang berfungsi sebagai acuan untuk mengembangkan pekerjaan yang berkontribusi pada pelestarian atau pemulihan lingkungan dan mempromosikan pekerjaan layak ∑ Kebijakan yang spesifik mendukung pekerjaan hijau Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.20.01.01.01 - Jumlah Kebijakan yang Spesifik Mendukung Pekerjaan Hijau/Green Jobs 02.20.01.01.01 - Jumlah Kebijakan yang Spesifik Mendukung Pekerjaan Hijau/Green Jobs "" "" KETENAGAKERJAAN Nasional No "" "" 2001-02-20T00:00:00 02.20.01 KP 02.20.01.01.01 Jumlah Kebijakan yang Spesifik Mendukung Pekerjaan Hijau/Green Jobs 1517 1517 06.02.007 Jumlah Kerja Sama Internasional tentang Ketenagakerjaan dan Pergerakan Tenaga Kerja Terampil kesepakatan Jumlah Kerja Sama Internasional tentang Ketenagakerjaan dan Pergerakan Tenaga Kerja Terampil merupakan jumlah kerja sama yang dihasilkan setiap tahunnya yang terdiri dari Jumlah Kesepakatan Mutual Recognition Agreement (MRA) dan Jumlah Kesepakatan kerja sama yang lebih komprehensif dengan negara penempatan untuk kemudahan administrasi migrasi dan perlindungan PMI Indikator ini diharapkan dapat mendorong ekspansi ekonomi dan peluang penempatan tenaga kerja dalam merebut pasar kerja di luar negeri Jumlah Kerja Sama Internasional tentang Ketenagakerjaan dan Pergerakan Tenaga Kerja Terampil = Jumlah Kerja Sama yang dihasilkan setiap tahunnya terdiri dari: Jumlah Kesepakatan MRA + Jumlah Kesepakatan dengan Negara Penempatan untuk Kemudahan Administrasi Migrasi dan Pelindungan PMI + Jumlah Kesepakatan dan Diplomasi Ketenagakerjaan Lainnya Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.09.05.01.01 - Jumlah Kerja Sama Internasional tentang Ketenagakerjaan dan Pergerakan Tenaga Kerja Terampil 02.09.05.01.01 - Jumlah Kerja Sama Internasional tentang Ketenagakerjaan dan Pergerakan Tenaga Kerja Terampil 10.7.2.(a) - Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan. 000234 - Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerjamigran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan KETENAGAKERJAAN Nasional, Daerah No "versi 2025.01: 06.02.007, 06.02.004 versi 2025.02: 06.02.007" 234 Tenaga Kerja 2005-02-09T00:00:00 02.09.05 KP 02.09.05.01.01 Jumlah Kerja Sama Internasional tentang Ketenagakerjaan dan Pergerakan Tenaga Kerja Terampil 1518 1518 06.02.008 Jumlah Kerja Sama yang Melibatkan Asosiasi dan DUDIKA dalam Pengembangan Pekerjaan Hijau/Green Jobs kerja sama Kerja sama yang melibatkan asosiasi dan DUDIKA dalam pengembangan pekerjaan hijau/green jobs menunjukkan proses peningkatan peran dan keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan pekerjaan hijau/green jobs ∑ kerja sama yang melibatkan asosiasi dan DUDIKA dalam pengembangan pekerjaan hijau/green jobs Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.20.01.02.01 - Jumlah Kerja Sama yang Melibatkan Asosiasi dan DUDIKA dalam Pengembangan Pekerjaan Hijau/Green Jobs 02.20.01.02.01 - Jumlah Kerja Sama yang Melibatkan Asosiasi dan DUDIKA dalam Pengembangan Pekerjaan Hijau/Green Jobs "" "" KETENAGAKERJAAN Nasional No "" "" 2001-02-20T00:00:00 02.20.01 KP 02.20.01.02.01 Jumlah Kerja Sama yang Melibatkan Asosiasi dan DUDIKA dalam Pengembangan Pekerjaan Hijau/Green Jobs 1519 1519 06.02.009 Jumlah klaim manfaat jaminan kecelakaan kerja pada BPJS Ketenagakerjaan kasus Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah baik menuju Tempat Kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tatat Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua, Kecelakaan Kerja meliputi: a) kecelakaan yang terjadi akibat kerja dan/atau di Tempat Kerja; b) kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju Tempat Kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui; c) kecelakaan yang terjadi pada saat menjalankan tugas atau perjalanan dinas atas perintah dan/atau untuk kepentingan perusahaan dan/atau Pemberi Kerja atau ada kaitannya dengan pekerjaan; d) kecelakaan yang terjadi pada saat waktu kerja dan waktu istirahat kerja karena melakukan hal-hal penting dan/atau mendesak atas seizin atau sepengetahahuan Pemberi Kerja; e) Penyakit Akibat Kerja (PAK); atau f) meninggal dunia mendadak akibat kerja. Jumlah klaim manfaat jaminan kecelakaan kerja pada BPJS Ketenagakerjaan. Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000193 - Jumlah klaim manfaat jaminan kecelakaan kerja pada BPJS�Ketenagakerjaan KETENAGAKERJAAN Daerah No "" 193 Tenaga Kerja "" "" "" "" 1520 1520 06.02.010 Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja laporan Jumlah laporan yang berisi data dan analisis mengenai penawaran dan permintaan tenaga kerja, termasuk informasi tentang lowongan pekerjaan, jumlah pencari kerja, sektor industri yang berkembang, dan tren ketenagakerjaan lainnya. Laporan-laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi pasar kerja kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pemberi kerja, pencari kerja, dan lembaga pendidikan.​ "Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja = Σ^n_i=1 L_i Di mana: L_i adalah jumlah laporan pada kategori atau jenis ke-i n adalah total jumlah kategori atau jenis laporan" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000593 - Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja KETENAGAKERJAAN Daerah No "" 593 Tenaga Kerja "" "" "" "" 1521 1521 06.02.011 Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat orang Lulusan pelatihan vokasi yang lulus uji kompetensi (termasuk Calon Pekerja Migran Indonesia) "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000864 - Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat KETENAGAKERJAAN Daerah No "" 864 Tenaga Kerja "" "" "" "" 1522 1522 06.02.012 Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja orang 1. Layanan Informasi Pasar Kerja: Program atau layanan yang menyediakan informasi terkait peluang kerja, tren pasar kerja, keterampilan yang dibutuhkan, lowongan pekerjaan, pelatihan, dan dukungan lainnya yang relevan untuk membantu individu dalam mencari pekerjaan atau merencanakan karier mereka. Layanan ini dapat disediakan oleh lembaga pemerintah, pusat karier, agen tenaga kerja, atau organisasi non-pemerintah. 2. Jumlah Orang: Jumlah individu yang telah menerima atau memanfaatkan layanan informasi pasar kerja dalam periode waktu tertentu. Ini termasuk orang-orang yang telah berpartisipasi dalam seminar, workshop, konsultasi, atau yang telah mengakses informasi melalui saluran lain yang disediakan oleh penyedia layanan. "Formula Dasar: Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan = Total Individu yang Mendaftar atau Mengakses Layanan" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000590 - Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja KETENAGAKERJAAN Daerah No "" 590 Tenaga Kerja "" "" "" "" 1523 1523 06.02.013 Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial orang Penerapan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial di perusahaan diwujudkan melalui penyusunan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, penyusunan struktur dan skala upah, atau menjadi peserta pada program jaminan sosial ketenagakerjaan, atau pembentukan lembaga kerja sama bipartit. perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan yang terdaftar pada WLKP Online atau terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan ∑ pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial. Jumlah tersebut dihitung dengan menjumlahkan pekerja pada perusahaan yang memiliki PP dan PKB serta Struktur Skala Upah ditambah pekerja pada perusahaan yang memiliki PP dan PKB serta menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan ditambah pekerja pada perusahaan yang memiliki PP dan PKB serta memiliki lembaga kerja sama bipartit pada tahun n. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.07.04.01.03 - Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial 04.07.04.01.03 - Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial "" 000596 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial KETENAGAKERJAAN Nasional, Daerah No "" 596 Tenaga Kerja 2004-04-07T00:00:00 04.07.04 KP 04.07.04.01.03 Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial 1524 1524 06.02.014 Jumlah Pekerja pada Sektor Ekonomi Kreatif orang Banyaknya orang yang bekerja di sektor ekonomi kreatif. Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif = ∑ tenaga kerja 17 subsektor ekonomi kreatif Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.06.01.03 - Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif 03.06.01.03 - Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif "" 000813 - Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif KETENAGAKERJAAN Nasional, Daerah No 23010087 "" 813 Pariwisata 3.060000000000000053290705182007513940334320068359375 3.06 PP 03.06.01.03 Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif 1525 1525 06.02.015 Jumlah Perusahaan terlapor pada Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLKP) Online perusahaan Jumlah perusahaan yang telah memenuhi kewajiban melaporkan kondisi ketenagakerjaan mereka melalui platform Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) Online. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, setiap perusahaan wajib melaporkan data ketenagakerjaan kepada pemerintah. Platform WLKP Online memfasilitasi pelaporan ini secara elektronik. Menjumlahkan total perusahaan yang telah berhasil mengirimkan laporan ketenagakerjaan mereka melalui sistem WLKP Online dalam periode tertentu Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000597 - Jumlah Perusahaan terlapor pada WLKP Online KETENAGAKERJAAN Daerah No "" 597 Tenaga Kerja "" "" "" "" 1526 1526 06.02.016 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan dan Mematuhi Norma Ketenagakerjaan perusahaan Norma Ketenagakerjaan meliputi hal-hal yang terkait dengan kondisi kerja dan pelindungan pekerja ketika melakukan pekerjaan seperti waktu kerja, waktu istirahat, pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja, pelindungan berserikat, hubungan kerja, anti kerja paksa, pelindungan pekerja perempuan dan anak, jaminan sosial tenaga kerja, pelatihan, penempatan tenaga kerja termasuk pekerja migran dan hal yang terkait lainnya yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Perusahaan yang menerapkan dan mematuhi norma ketenagakerjaan adalah perusahaan yang memenuhi seluruh komponen norma tersebut. ∑ Perusahaan yang menerapkan dan mematuhi norma ketenagakerjaan dan K3 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.07.04.01.04 - Jumlah Perusahaan yang Menerapkan dan Mematuhi Norma Ketenagakerjaan 04.07.04.01.04 - Jumlah Perusahaan yang Menerapkan dan Mematuhi Norma Ketenagakerjaan "" "" KETENAGAKERJAAN Nasional No "" "" 2004-04-07T00:00:00 04.07.04 KP 04.07.04.01.04 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan dan Mematuhi Norma Ketenagakerjaan 1527 1527 06.02.017 Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Pekerjaan Hijau/Green Jobs yang Ditetapkan dokumen Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Pekerjaan Hijau/Green Jobs yang Ditetapkan menunjukkan jumlah SKKNI yang telah ditetapkan untuk mendukung pengembangan tenaga kerja hijau. Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. ∑Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Pekerjaan Hijau/Green Jobs yang Ditetapkan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.20.02.01.02 - Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Pekerjaan Hijau/Green Jobs yang Ditetapkan 02.20.02.01.02 - Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Pekerjaan Hijau/Green Jobs yang Ditetapkan "" "" KETENAGAKERJAAN Nasional No "" "" 2002-02-20T00:00:00 02.20.02 KP 02.20.02.01.02 Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Pekerjaan Hijau/Green Jobs yang Ditetapkan 1528 1528 06.02.018 Jumlah Tenaga Kerja yang Dikembangkan Kompetensi Hijaunya orang Pengembangan kompetensi tenaga kerja hijau adalah proses mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan hijau melalui upskilling dan reskilling tenaga kerja ∑ tenaga kerja yang dikembangkan kompetensi hijaunya Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.20.02.01.01 - Jumlah Tenaga Kerja yang Dikembangkan Kompetensi Hijaunya 02.20.02.01.01 - Jumlah Tenaga Kerja yang Dikembangkan Kompetensi Hijaunya "" "" KETENAGAKERJAAN Nasional No "" "" 2002-02-20T00:00:00 02.20.02 KP 02.20.02.01.01 Jumlah Tenaga Kerja yang Dikembangkan Kompetensi Hijaunya 1529 1529 06.02.019 Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri orang 1. Tenaga Kerja: Individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik dalam bentuk pekerjaan penuh waktu, paruh waktu, atau kontrak, yang menerima imbalan atau upah atas pekerjaan yang dilakukan. 2. Ditempatkan di Dalam Negeri: Tenaga kerja yang bekerja di lokasi yang berada dalam batasan negara tempat mereka terdaftar atau tinggal. Ini mencakup pekerjaan yang berada di wilayah negara tersebut, baik di sektor formal maupun informal. 3. Jumlah Total Tenaga Kerja yang Ditempatkan: Total jumlah individu yang telah berhasil mendapatkan pekerjaan dan bekerja di dalam negara mereka sendiri selama periode waktu tertentu. "Formula Dasar: Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri = Jumlah Pekerja di Sektor 1 + Jumlah Pekerja di Sektor 2 + Jumlah Pekerja di Sektor 3 + ... + Jumlah Pekerja di Sektor n" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000591 - Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri KETENAGAKERJAAN Daerah No "" 591 Tenaga Kerja "" "" "" "" 1530 1530 06.02.020 Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya orang Jumlah tenaga kerja yang hak-hak dasarnya terlindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. ​Hak-hak dasar tenaga kerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "PyB_Binwas = Σ^n_i=2020 Tenaga Kerja Yang Dilindungi Hak-Hak Dasarnya Keterangan: i adalah tahun 2020 (baseline) n adalah tahun anggaran berjalan" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000595 - Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya KETENAGAKERJAAN Daerah No "" 595 Tenaga Kerja "" "" "" "" 1531 1531 06.02.021 Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional persen Cakupan peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada BPJS Ketenagakerjaan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Jumlah peserta program JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dibagi dengan jumlah semesta PBPU dikali seratus Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 06.02.02.01.01 - Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional 06.02.02.01.01 - Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional 8.8.1.(a) - Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) jaminan sosial ketenagakerjaan nasional. "" KETENAGAKERJAAN Nasional No "" "" 2002-06-02T00:00:00 06.02.02 KP 06.02.02.01.01 Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional 1532 1532 06.02.022 Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional persen Cakupan peserta segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) pada BPJS Ketenagakerjaan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Jumlah peserta program JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) dibagi dengan jumlah semesta PPU dikali seratus Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 06.02.02.01.02 - Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional 06.02.02.01.02 - Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional "" "" KETENAGAKERJAAN Nasional No "" "" 2002-06-02T00:00:00 06.02.02 KP 06.02.02.01.02 Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional 1533 1533 06.02.023 Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan persen Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut boleh dilakukan baik secara berturut- turut/tidak terputus maupun kumulatif satu jam dalam seminggu. Jam kerja adalah lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja pada seluruh pekerjaan.Konsep pekerja anak pada indikator ini dihitung berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adanya keterbatasan data yang diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), konsep pekerja anak ini tidak mempertimbangkan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Untuk itu, dilakukan penyesuaian kriteria konsep pekerja anak mencakup:i.Semua anak-anak umur 5-12 tahun yang bekerja minimal 1 jam per minggu;ii.Penduduk umur 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu;iii.dan penduduk usia 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu terhadap jumlah penduduk umur 5-17 tahun. Rumus:Keterangan:Pr PAB5-17 : Persentase anak usia 5-17 tahun yang bekerja (%)PAB5-17: Jumlah anak usia 5-17 tahun yang bekerja (orang)P5-17 : Jumlah penduduk usia 5-17 tahun (orang)PAB5-12 : Jumlah anak usia 5-12 tahun yang bekerja (orang)PAB13-14,JK15: Jumlah anak usia 13-14 tahun dengan jam kerja lebih dari 15 jam seminggu (orang)PAB15-17,JK40 : Jumlah anak usia 15-17 tahun dengan jam kerja lebih dari 40 jam seminggu (orang) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kelamin; Umur/Usia Parent "" 04.17.02.01.02 - Angka pekerja anak usia 5-17 tahun 04.17.02.01.02 - Angka pekerja anak usia 5-17 tahun 8.7.1.[a] - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan. 000192 - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan KETENAGAKERJAAN Nasional, Daerah No "" 192 Tenaga Kerja 2002-04-17T00:00:00 04.17.02 KP 04.17.02.01.02 Angka pekerja anak usia 5-17 tahun 1534 1534 06.02.024 Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour Statisticians persen dan orang Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut boleh dilakukan baik secara berturut-turut/tidak terputus maupun kumulatif satu jam dalam seminggu. Jam kerja adalah lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja pada seluruh pekerjaan. Untuk keterbandingan secara internasional, konsep pekerja anak pada indikator ini dihitung sesuai metadata SDGs global berdasarkan International Conference of Labour Statisticians dengan penyesuaian ketersediaan data nasional. Pekerja anak indikator ini mencakup i. Semua anak-anak umur 5-11 tahun yang bekerja minimal 1 jam per minggu; ii. Penduduk umur 12-14 tahun yang bekerja lebih dari 14 jam per minggu; iii. dan penduduk usia 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 43 jam per minggu Rumus: Keterangan: Pr PAB5-17 : Persentase anak usia 5-17 tahun yang bekerja (%) PAB5-17 : Jumlah anak usia 5-17 tahun yang bekerja (orang) P5-17 : Jumlah penduduk usia 5-17 tahun (orang) PAB5-11 : Jumlah anak usia 5-11 tahun yang bekerja (orang) PAB12-14,JK>14 : Jumlah anak usia 12-14 tahun dengan jam kerja lebih dari 14 jam seminggu (orang) PAB15-17,JK>43 : Jumlah anak usia 15-17 tahun dengan jam kerja lebih dari 43 jam seminggu (orang) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kelamin; Umur/Usia Parent "" "" "" 8.7.1* - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour Statisticians. 000191 - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour Statisticians KETENAGAKERJAAN Nasional, Daerah No "" 191 Tenaga Kerja "" "" "" "" 1535 1535 06.02.025 Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja persen Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja adalah perbandingan antara jumlah kabupaten atau kota yang telah memiliki rencana tenaga kerja yang terstruktur dengan jumlah total kabupaten atau kota yang ada dalam suatu provinsi atau negara. Ini mengukur tingkat adopsi dan implementasi perencanaan tenaga kerja di tingkat daerah. "Persentase_PenyusunanRencana_TK = (Jumlah_KabKota_MenyusunRencanaTK / Jumlah_KabKota) * 100% Keterangan: Persentase_PenyusunanRencana_TK : Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja. Jumlah_KabKota_MenyusunRencanaTK : Jumlah kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja. Jumlah_KabKota : Jumlah total kabupaten/kota." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000379 - Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja KETENAGAKERJAAN Daerah No "" 379 Tenaga Kerja "" "" "" "" 1536 1536 06.02.026 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja "" Ukuran kinerja yang menunjukkan sejauh mana kegiatan yang direncanakan dalam rencana tenaga kerja telah dilaksanakan dalam periode tertentu. Persentase ini dihitung dengan membandingkan jumlah kegiatan yang telah selesai sesuai dengan rencana tenaga kerja dengan jumlah total kegiatan yang direncanakan dalam rencana tersebut. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD / Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota * 100% "" Parent "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1537 1537 "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota "" "" "" "" persen 000496 - Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja KETENAGAKERJAAN Daerah No "" "" 496.0 Tenaga Kerja "" "" "" "" "" "" 1538 1538 06.02.027 Persentase Kesenjangan Upah Laki-laki dan Perempuan persen Kesenjangan upah antar gender adalah perbedaan rata-rata gaji laki-laki dengan perempuan. "" "" Parent "" 04.19.03.01.01 - Persentase Kesenjangan Upah Laki-laki dan Perempuan 04.19.03.01.01 - Persentase Kesenjangan Upah Laki-laki dan Perempuan "" "" KETENAGAKERJAAN Nasional No "" "" 2003-04-19T00:00:00 04.19.03 KP 04.19.03.01.01 Persentase Kesenjangan Upah Laki-laki dan Perempuan 1539 1539 06.02.028 Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi Setahun Terakhir yang Bekerja atau Berwirausaha persen Perbandingan jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bekerja dan/atau berwirausaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan terhadap seluruh jumlah lulusan pelatihan vokasi pada tahun yang sama. Jumlah lulusan pelatihan vokasi setahun terakhir yang bekerja dan/atau berwirausaha dalam kurun waktu setahun setelah menyelesaikan pelatihan vokasi dibagi dengan jumlah keseluruhan lulusan pelatihan vokasi pada tahun yang sama x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.07.03.01.01 - Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi Setahun Terakhir yang Bekerja atau Berwirausaha 04.07.03.01.01 - Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi Setahun Terakhir yang Bekerja atau Berwirausaha "" "" KETENAGAKERJAAN Nasional No "" "" 2003-04-07T00:00:00 04.07.03 KP 04.07.03.01.01 Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi Setahun Terakhir yang Bekerja atau Berwirausaha 1540 1540 06.02.029 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi persen "Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja di bidang pekerjaan yang tergolong dalam kategori keahlian menengah (semi-skilled) atau keahlian tinggi (skilled), terhadap total penduduk usia 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau tinggi dan sedang bekerja pada minggu referensi. Indikator ini mencerminkan kecocokan antara tingkat pendidikan dan tingkat kompleksitas pekerjaan yang dilakukan, serta menjadi ukuran kualitas penempatan tenaga kerja berdasarkan kualifikasi pendidikan. Bidang keahlian menengah (semi-skilled) adalah jenis pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan pada tingkat kompleksitas sedang, untuk menyelesaikan tugas-tugas bersifat rutin, operasional, dan teknis, tanpa tuntutan kapasitas konseptual atau mental tinggi. Bidang keahlian tinggi (skilled) adalah jenis pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan komprehensif serta kemampuan kognitif dan mental tinggi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks, analitis, dan bersifat manajerial atau profesional. Pengelompokan bidang keahlian menengah dan tinggi mengacu pada Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014, yang merupakan adopsi dari International Standard Classification of Occupations (ISCO-08)." Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi = (Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi selama seminggu terakhir, pada tahun-T ÷ Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja selama seminggu terakhir, pada tahun-T) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent 7 - Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) 04.01.04 - Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 04.01.04 - Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi "" 000021 - Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi KETENAGAKERJAAN Nasional, Daerah No "" 21 Pendidikan 4 4.0 PN 04.01.04 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 1541 1541 06.02.030 Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan kerja persen Jumlah pekerja (baik sektor formal dan informal) yang memperoleh pelayanan kesehatan kerja mencakup pemeriksaan kesehatan/medical check up dan faktor risiko kesehatan kerja Jumlah pekerja yang memperoleh pelayanan kesehatan kerja, dibagi total pekerja, dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.01.05 - Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan kerja 04.11.01.05 - Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan kerja "" "" KETENAGAKERJAAN Nasional No "" "" 4.11000000000000031974423109204508364200592041015625 4.11 PP 04.11.01.05 Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan kerja 1542 1542 06.02.031 Persentase Penduduk Berumur 15—24 Tahun yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET) persen Penduduk usia muda yang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (youth not in education, employment or training atau NEET) adalah kaum muda yang melakukan kegiatan lain di luar sekolah, bekerja atau pelatihan.Penduduk dalam kategori usia muda adalah penduduk laki-laki dan perempuan yang berusia 15–24 tahun. Persentase penduduk usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan diperoleh dengan cara membagi jumlah penduduk usia muda yang berstatus tidak sekolah, tidak bekerja, atau tidak mengikuti pelatihan dengan jumlah penduduk usia muda dikali dengan 100 persen.Rumus:Keterangan:Pr NEET : Persentase penduduk usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (%)PTS15-24 : Jumlah penduduk usia muda yang tidak sekolah (orang)PTB15-24 : Jumlah penduduk usia muda yang tidak bekerja (orang)PTB15-24 : Jumlah penduduk usia muda yang tidak mengikuti training/pelatihan (orang)P15-24: Jumlah penduduk usia 15-24 tahun (orang) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Tingkat Pendidikan Parent "" "" "" 8.6.1* - Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). 000190 - Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) KETENAGAKERJAAN Nasional, Daerah No 11110003 "" 190 Pendidikan "" "" "" "" 1543 1543 06.02.032 Persentase Penduduk Berumur 16—30 Tahun yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET) persen Persentase pemuda usia 16–30 tahun yang tidak sedang bersekolah, bekerja, dan mengikuti pelatihan. Jumlah pemuda usia 16–30 tahun yang tidak sedang bersekolah, bekerja, dan mengikuti pelatihan dibagi jumlah pemuda usia 16–30 tahun dikalikan 100%. "" Parent "" 04.18.1.4 - Persentase Usia Muda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan 04.18.1.4 - Persentase Usia Muda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan "" 000806 - Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan KETENAGAKERJAAN Nasional, Daerah No "" 806 Kepemudaan Dan Olahraga "" "" 04.18.1.4 Persentase Usia Muda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan 1544 1544 06.02.033 Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan persen Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan merupakan proporsi penduduk berusaha (berusaha sendiri, dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, ataupun dibantu buruh tetap) dan penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan terhadap total angkatan kerja (Jumlah Pelaku Usaha + Jumlah Individu Bekerja sebagai Buruh/Karyawan) / Jumlah Angkatan Kerja Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 06.03.01.01 - Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan 06.03.01.01 - Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan "" "" KETENAGAKERJAAN Nasional No "" "" 6.03000000000000024868995751603506505489349365234375 6.03 PP 06.03.01.01 Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan 1545 1545 06.02.034 Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal persen Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat. Jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal / total PD yang bekerja dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent 10 - Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%) 06.01.04 - Penyandang Disabilitas yang bekerja di Sektor Formal 06.01.04 - Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal "" 000023 - Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal KETENAGAKERJAAN Nasional, Daerah No "" 23 Tenaga Kerja 6 6.0 PN 06.01.04 Penyandang Disabilitas yang bekerja di Sektor Formal 1546 1546 06.02.035 Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja SKPD mengacu pada dokumen RTKD persen Presentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan strategis lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan kerja tahunan (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mengacu pada dokumen Rencana Tata Kelola Daerah (RTKD). RTKD merupakan dokumen yang memuat kebijakan dan strategi tata kelola pemerintahan daerah yang baik.​ "Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja sesuai RTKD / Total Perangkat Daerah * 100% Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja sesuai RTKD: Jumlah Perangkat Daerah yang telah menyusun Renstra dan Renja dengan mengacu pada RTKD.​ Total Perangkat Daerah: Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah yang ada di wilayah tersebut." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000628 - Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja SKPD mengacu pada dokumen RTKD KETENAGAKERJAAN Daerah No "" 628 Tenaga Kerja "" "" "" "" 1547 1547 06.02.036 Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenaga kerjaan persen Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundangan Bidang Ketenagakerjaan adalah perbandingan antara jumlah perusahaan yang telah menerapkan peraturan ketenagakerjaan dengan jumlah total perusahaan yang ada dalam suatu area atau sektor dalam periode tertentu. Ini mengukur tingkat kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. "Σ_(i=1)^n Total_Perusahaan_Menerapkan_Peraturan / Σ_(i=1)^n Total_Perusahaan_Terdaftar * 100% Keterangan: Σ_(i=1)^n Total_Perusahaan_Menerapkan_Peraturan : Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun n. Σ_(i=1)^n Total_Perusahaan_Terdaftar : Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000381 - Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenaga kerjaan KETENAGAKERJAAN Daerah No "" 381 Tenaga Kerja "" "" "" "" 1548 1548 06.02.037 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) persen 1) PP/PKB (Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama): - Merujuk pada perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang disepakati oleh pekerja dan manajemen perusahaan. - Ukuran ini memastikan bahwa hak dan kewajiban pekerja serta manajemen dijelaskan dengan jelas dan adil. 2) LKS Bipartit (Lembaga Kerja Sama Bipartit): - Merujuk pada perusahaan yang memiliki lembaga kerja sama bipartit, yaitu forum konsultasi dan dialog antara pekerja dan manajemen untuk membahas masalah-masalah terkait hubungan industrial di perusahaan. - Lembaga ini bertujuan untuk mencegah konflik dan menyelesaikan perselisihan melalui komunikasi yang konstruktif. 3) Struktur Skala Upah: - Merujuk pada perusahaan yang memiliki struktur skala upah yang jelas dan transparan. - Struktur ini memastikan bahwa pekerja dibayar sesuai dengan kualifikasi, tanggung jawab, dan kinerja mereka, serta memenuhi standar upah minimum yang berlaku. 4) Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan: - Merujuk pada perusahaan yang mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. - Ini memastikan bahwa pekerja mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang mencakup asuransi kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / Jumlah perusahaan * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000499 - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) KETENAGAKERJAAN Daerah No "" 499 Tenaga Kerja "" "" "" "" 1549 1549 06.02.038 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan persen Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja. Jumlah peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan dibagi dengan jumlah semesta penduduk bekerja dikali seratus Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Status Pekerja Parent 9 - Cakupan kepersetaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) 06.02.01.02 - Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 06.02.01.02 - Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan "1.3.1.[b] - Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 10.4.1.(b) - Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan." "000022 - Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 000078 - Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 000896 - Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja" KETENAGAKERJAAN Nasional, Daerah No 10610067 "" 22 Tenaga Kerja 6.019999999999999573674358543939888477325439453125 6.02 PP 06.02.01.02 Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 1550 1550 06.02.039 Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja persen Proporsi perusahaan menengah atau besar, kantor pemerintahan, rumah sakit dan Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kesja sesuai standar Jumlah perusahaan menengah atau besar, kantor pemerintahan, rumah sakit dan Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kesja sesuai standar dibagi seluruh perusahaan perusahaan menengah atau besar, kantor pemerintahan, rumah sakit dan Puskesmas dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.11.03.02.01 - Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja 04.11.03.02.01 - Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja "" "" KETENAGAKERJAAN Nasional No "" "" 2003-04-11T00:00:00 04.11.03 KP 04.11.03.02.01 Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja 1551 1551 06.02.040 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi "" ukuran yang menggambarkan proporsi tenaga kerja dalam suatu organisasi atau industri yang telah memperoleh sertifikat kompetensi yang diakui sesuai dengan standar tertentu. Sertifikat ini biasanya dikeluarkan oleh lembaga resmi atau asosiasi profesional setelah tenaga kerja tersebut lulus ujian atau memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk kompetensi tertentu. Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi / Jumlah tenaga kerja keseluruhan * 100% "" Parent "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1552 1552 "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota "" "" "" "" persen 000497 - Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi KETENAGAKERJAAN Daerah No "" "" 497.0 Tenaga Kerja "" "" "" "" "" "" 1553 1553 06.02.041 Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya persen 1. Tenaga Kerja di Sektor Prioritas: Tenaga kerja yang bekerja dalam sektor-sektor yang dianggap prioritas oleh pemerintah atau organisasi. Sektor prioritas ini bisa berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan fokus strategis, misalnya sektor manufaktur, teknologi informasi, kesehatan, atau pertanian. 2. Meningkat Produktivitasnya: Produktivitas tenaga kerja yang menunjukkan peningkatan dalam output per unit input, seperti peningkatan dalam jumlah barang atau jasa yang dihasilkan per jam kerja, atau peningkatan efisiensi dalam proses kerja. Peningkatan produktivitas ini bisa diukur melalui berbagai indikator, seperti output per jam kerja, rasio output terhadap input, atau pencapaian target kinerja yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. 3. Jumlah Total Tenaga Kerja di Sektor Prioritas: Total tenaga kerja yang bekerja di sektor-sektor prioritas dalam periode waktu tertentu.4. 4. Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya: Total tenaga kerja di sektor-sektor prioritas yang menunjukkan peningkatan produktivitas dalam periode waktu tertentu. Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya = (Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya / Jumlah Total Tenaga Kerja di Sektor Prioritas) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000578 - Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya KETENAGAKERJAAN Daerah No "" 578 Tenaga Kerja "" "" "" "" 1554 1554 06.02.042 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota "" a) Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan: Merupakan rasio antara jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan di dalam dan luar negeri melalui mekanisme layanan antar kerja dengan total jumlah pencari kerja yang terdaftar di wilayah tersebut dalam periode tertentu. b) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja: Mengacu pada prosedur atau sistem yang diterapkan oleh instansi pemerintah atau lembaga terkait dalam menghubungkan pencari kerja dengan pemberi kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Layanan ini bisa berupa bursa kerja, job fair, situs online resmi, atau layanan penempatan tenaga kerja lainnya. c) Dalam Wilayah Kabupaten/Kota: Batasan geografis di mana layanan antar kerja tersebut dioperasikan. Wilayah ini mencakup area administratif dari sebuah kabupaten atau kota tertentu. Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan / Jumlah pencaker yang terdaftar * 100% "" Parent "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1555 1555 "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota "" "" "" "" persen 000500 - Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayang Kabupaten/kota KETENAGAKERJAAN Daerah No "" "" 500.0 Tenaga Kerja "" "" "" "" "" "" 1556 1556 06.02.043 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi persen Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui Mekanisme Layanan Antar Lintas Kerja Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan melalui layanan antar lintas kerja dengan total jumlah tenaga kerja yang terdaftar untuk penempatan dalam periode tertentu di provinsi tersebut. Ini mengukur sejauh mana layanan antar lintas kerja berfungsi dalam memfasilitasi penempatan tenaga kerja "Persentase_Pencaker_Ditempatkan = (Jumlah_Pencaker_Ditempatkan / Jumlah_Pencaker_Terdaftar) * 100% Keterangan: Persentase_Pencaker_Ditempatkan : Persentase pencari kerja yang berhasil ditempatkan. Jumlah_Pencaker_Ditempatkan : Jumlah pencaker (pencari kerja) yang berhasil ditempatkan. Jumlah_Pencaker_Terdaftar : Jumlah pencaker yang terdaftar. " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000380 - Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. KETENAGAKERJAAN Daerah No "" 380 Tenaga Kerja "" "" "" "" 1557 1557 06.02.044 Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja persen 1.Jumlah Tenaga Kerja Hasil Pelatihan: Jumlah tenaga kerja yang telah melalui proses pelatihan kerja dan memiliki keterampilan atau kompetensi yang ditingkatkan. 2. Jumlah Total Tenaga Kerja Dalam Negeri: Jumlah total tenaga kerja yang bekerja di dalam negeri, termasuk mereka yang telah melalui pelatihan kerja. 3. Persentase: Prosentase yang menunjukkan bagian dari total tenaga kerja dalam negeri yang merupakan hasil dari pelatihan kerja. Persentase Tenaga Kerja Hasil Pelatihan = (Jumlah Tenaga Kerja Hasil Pelatihan / Jumlah Total Tenaga Kerja Dalam Negeri) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000592 - Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja KETENAGAKERJAAN Daerah No "" 592 Tenaga Kerja "" "" "" "" 1558 1558 06.02.045 Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan persen Tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan dinotasikan dengan 𝑃𝑦𝐵𝑉𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 adalah jumlah calon pekerja yang telah mendapatkan pelatihan dan mendapat pekerjaan serta jumlah peserta pemagangan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pekerjaan pada tahun n. Persentase Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kompetensinya dan Ditempatkan = (Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kompetensinya dan Ditempatkan / Jumlah Total Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kompetensinya) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000577 - Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan KETENAGAKERJAAN Daerah No "" 577 Tenaga Kerja "" "" "" "" 1559 1559 06.02.046 Persentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausaha persen Perbandingan antara jumlah angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi (SMK/MAK) setahun terakhir yang bekerja setelah 1 tahun kelulusan dibagi dengan jumlah angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi (SMK/MAK) setahun terakhir % = Jumlah angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi (SMK/MAK) setahun terakhir yang bekerja setelah 1 tahun kelulusan / jumlah angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi (SMK/MAK) setahun terakhir x 100 "" Parent "" 04.07.01.01.01 - Presentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausaha 04.07.01.01.01 - Persentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausaha "" "" KETENAGAKERJAAN Nasional No "" "" 2001-04-07T00:00:00 04.07.01 KP 04.07.01.01.01 Presentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausaha 1560 1560 06.02.047 Presentase lulusan pendidikan tinggi vokasi setahun terakhir yang: a) bekerja; b) berwirausaha persen Indikator ini mengukur proporsi lulusan pendidikan tinggi vokasi (Diploma I hingga Diploma IV) yang lulus dalam periode satu tahun terakhir dan telah bekerja, baik sebagai pekerja formal, informal, maupun wirausaha. Selain itu, indikator juga mengukur proporsi lulusan vokasi yang berwirausaha, yaitu mereka yang menjalankan usaha sendiri baik secara mandiri maupun dengan bantuan tenaga kerja, terhadap seluruh lulusan vokasi yang telah bekerja dalam satu tahun setelah kelulusan. Indikator ini berfungsi untuk mengukur transisi lulusan vokasi ke dunia kerja, terutama dalam konteks penyerapan tenaga kerja dan kewirausahaan; serta menjadi dasar evaluasi efektivitas program pendidikan vokasi dalam menciptakan lulusan siap kerja dan wirausaha muda. "a. Bekerja Presentase lulusan pendidikan tinggi vokasi setahun terakhir yang bekerja = (Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi [Diploma 1,2,3,4] yang langsung bekerja (dalam bidang pekerjaan apapun) dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan pada tahun-T ÷ jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi pada tahun-T) x 100% b. Berwirausaha Presentase lulusan pendidikan tinggi vokasi setahun terakhir yang berwirausaha = (Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi [Diploma 1,2,3,4] yang berwirausaha (1. Berusaha sendiri; 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar; 3. Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar) dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan pada tahun-T ÷ Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi yang langsung bekerja (dalam bidang pekerjaan apapun) dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan pada tahun-T) x 100% Catatan lain: * Lulus setahun terakhir berdasarkan Sakernas Agustus --> Lulus di Agustus T-1 s.d. Agustus T (misal: Sakernas Agustus 2022 maka setahun terakhir adalah Agustus 2021 s.d. Agustus 2022 * Hanya penduduk usia 15 tahun ke atas" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.07.02.01.01 - Presentase lulusan pendidikan tinggi vokasi setahun terakhir yang: a) bekerja; b) berwirausaha 04.07.02.01.01 - Presentase lulusan pendidikan tinggi vokasi setahun terakhir yang: a) bekerja; b) berwirausaha "" "" KETENAGAKERJAAN Nasional No "" "" 2002-04-07T00:00:00 04.07.02 KP 04.07.02.01.01 Presentase lulusan pendidikan tinggi vokasi setahun terakhir yang: a) bekerja; b) berwirausaha 1561 1561 06.02.048 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang bekerja 1 tahun setelah kelulusan persen Perbandingan jumlah lulusan pendidikan vokasi (mencakup SMK, MAK, D1, D2, hingga D3) yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan terhadap seluruh jumlah lulusan pendidikan vokasi pada tahun yang sama Jumlah lulusan pendidikan vokasi (mencakup SMK, MAK, D1, D2, hingga D3) yang lulus dalam satu tahun kelulusan dan bekerja ÷ jumlah lulusan pendidikan vokasi (mencakup SMK, MAK, D1, D2, hingga D3) dalam satu tahun kelulusan * 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.07.01.01 - Presentase lulusan pendidikan vokasi yang bekerja 1 tahun setelah kelulusan 04.07.01.01 - Persentase lulusan pendidikan vokasi yang bekerja 1 tahun setelah kelulusan "" "" KETENAGAKERJAAN Nasional No "" "" 4.07000000000000028421709430404007434844970703125 4.07 PP 04.07.01.01 Presentase lulusan pendidikan vokasi yang bekerja 1 tahun setelah kelulusan 1562 1562 06.02.049 Produktivitas Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) persen Produktivitas tenaga kerja adalah penciptaan output per satuan tenaga kerja selama periode tertentu Produktivitas tenaga kerja (PTK) dihitung dengan cara membagi nilai output (O) atau nilai tambah (NT) dengan jumlah tenaga kerja (TK), dimana Nilai output atau Nilai tambah adalah sama dengan PDB Harga Berlaku. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.01.16.01.02 - Produktivitas Tenaga Kerja Industri TPT 05.01.16.01.02 - Produktivitas Tenaga Kerja Industri TPT "" "" KETENAGAKERJAAN Nasional No "" "" 2016-05-01T00:00:00 05.01.16 KP 05.01.16.01.02 Produktivitas Tenaga Kerja Industri TPT 1563 1563 06.02.050 Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin persen Pekerja informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Proporsi pekerja informal dapat diperoleh dengan membagi jumlah penduduk yang bekerja dengan status informal dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, dikali 100 persen.Rumus:Keterangan:Pr PB INF : Proporsi pekerja informal (%)PB INF : Jumlah penduduk yang bekerja dengan status informal (orang)PB : Jumlah penduduk yang bekerja (orang) Wilayah Administrasi: Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan; Sektor Parent "" "" "" 8.3.1* - Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. 000184 - Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin KETENAGAKERJAAN Nasional, Daerah No "" 184 Tenaga Kerja "" "" "" "" 1564 1564 06.02.051 Proporsi Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum persen Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia). Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia). Persentase Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum diperoleh melalui perbandingan antara jumlah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum dengan jumlah seluruh Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum yang diperoleh dari data Sisko P2MI, merupakan data penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor Formal. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Peraturan Badan Nomor 7 tahun 2023 tentang Sistem Komputerisasi Pekerja Migran Indonesia). Ph = (Pbh/dt) X 100% Ph= Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum Pbh= Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum dt= Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.16.01.01.01 - Proporsi Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum 07.16.01.01.01 - Proporsi Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum "" "" KETENAGAKERJAAN Nasional No "" "" 2001-07-16T00:00:00 07.16.01 KP 07.16.01.01.01 Proporsi Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum 1565 1565 06.02.052 Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi persen Pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan kemampuan ekonomi untuk menyediakan lapangan kerja dengan jabatan atau okupasi yang membutuhkan keahlian tingkat menengah dan tinggi. Tenaga kerja berkeahlian tinggi (skilled labor) adalah tenaga kerja yang pada umumnya berpendidikan tinggi dan memiliki pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi. Tenaga kerja berkeahlian menengah (semi-skilled labor) adalah tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. "〖%PB〗_(keahlian menengah ke atas)=(∑_(i=1)^5▒〖PB〗_i )/(∑_(i=1)^8▒〖PB〗_i )×100%;i=1,2,3,…,8 Keterangan: PBi : Jumlah orang yang bekerja dengan jabatan ke-i i = 1 : Tenaga Profesional, Teknisi dan yang Sejenis i = 2 : Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan i = 3 : Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis i = 4 : Tenaga Usaha Penjualan i = 5 : Tenaga Usaha Jasa i = 6 : Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan i = 7 : Tenaga Produksi, Operator Alat-alat Angkutan dan Pekerja Kasar i = 8 : Lainnya" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.07.04.01.01 - Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi 04.07.04.01.01 - Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi "" "" KETENAGAKERJAAN Nasional No "" "" 2004-04-07T00:00:00 04.07.04 KP 04.07.04.01.01 Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi 1566 1566 06.02.054 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal persen Penciptaan Lapangan Kerja Formal diukur melalui persentase tenaga kerja formal terhadap total tenaga kerja. Tenaga kerja dapat dikategorikan sebagai pekerja formal jika memenuhi salah satu kriteria berikut: 1. Pekerja dengan Status Berusaha Sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap, atau Berusaha Dibantu Buruh Tetap yang Dibayar (status1/2/3): a. Memiliki pembukuan lengkap (laba/rugi; neraca keuangan) 2. Pekerja dengan Status Buruh/Karyawan/Pegawai, Pekerja Bebas di Sektor Pertanian, atau Pekerja Bebas Nonpertanian (status 4/5/6): a. Menerima jaminan sosial dari pemberi kerja, atau b. Memperoleh cuti tahunan tanpa pemotongan gaji pokok dan cuti sakit tanpa pemotongan gaji pokok, atau c. Memiliki perjanjian/kontrak kerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) PPLKF = ΣTenaga Kerja Formal/ ΣTenaga Kerja x 100% PPLKF = Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) ΣTenaga Kerja Formal = Jumlah Tenaga Kerja yang memenuhi kriteria tenaga kerja formal ΣTenaga Kerja = Total Tenaga Kerja Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent 15b - Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) 03.03.01 - Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal 03.03.01 - Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal "" "" KETENAGAKERJAAN Nasional No "" "" 3 3.0 PN 03.03.01 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal 1567 1567 06.02.055 Proporsi Tenaga Kerja Hijau persen Proporsi tenaga kerja layak yang melakukan pekerjaan yang ramah lingkungan dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja secara keseluruhan (∑ Tenaga Kerja Hijau /∑ Tenaga Kerja)x100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.20.01.01 - Proporsi Tenaga Kerja Hijau 02.20.01.01 - Proporsi Tenaga Kerja Hijau "" "" KETENAGAKERJAAN Nasional No "" "" 2.20000000000000017763568394002504646778106689453125 2.2 PP 02.20.01.01 Proporsi Tenaga Kerja Hijau 1568 1568 06.02.056 Proporsi tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM persen Proporsi tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM adalah persentase tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dalam program studi bidang Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (Science, Technology, Engineering, and Mathematics/STEM) terhadap seluruh tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi (Sarjana/S1) baik bidang STEM maupun non-STEM dalam suatu periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur ketersediaan sumber daya manusia terdidik dalam bidang STEM di pasar kerja, sebagai proksi kapasitas nasional dalam menjawab tantangan transformasi teknologi, digitalisasi, dan kebutuhan kompetensi baru di era ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy). Indikator ini relevan untuk (a) menggambarkan struktur komposisi tenaga kerja berpendidikan tinggi menurut latar belakang keilmuan, khususnya bidang yang strategis bagi inovasi dan teknologi; (b) menyediakan informasi dasar untuk perencanaan pengembangan SDM nasional, terutama dalam menghadapi tantangan industri 4.0, otomatisasi, digitalisasi, dan praktik global talent offshoring; (c) mendukung kebijakan peningkatan kapasitas nasional di sektor STEM, yang merupakan bidang prioritas dengan permintaan tinggi (high-demand occupations) di pasar kerja domestik dan global; serta (d) mendorong penguatan transformational competencies dan transferable skills dalam sistem pendidikan tinggi nasional. Proporsi tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM = (Jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi S1 bidang STEM ÷ Jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi S1 bidang STEM dan NonSTEM) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.06.01.06 - Proporsi tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM 04.06.01.06 - Proporsi tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM "" "" KETENAGAKERJAAN Nasional No "" "" 4.05999999999999960920149533194489777088165283203125 4.06 PP 04.06.01.06 Proporsi tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM 1569 1569 06.02.057 Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda perempuan terhadap laki-laki persen Perbandingan partisipasi angkatan kerja pemuda perempuan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda laki-laki. Proporsi tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda perempuan terhadap dibagi tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda laki-laki dikalikan 100%. "" Parent "" 04.18.02.1.4 - Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki 04.18.02.1.4 - Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki "" "" KETENAGAKERJAAN Nasional No "" "" "" "" 04.18.02.1.4 Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki 1570 1570 06.02.058 Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan bulan Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan adalah rata-rata jumlah waktu (dalam bulan) yang dibutuhkan oleh lulusan pendidikan tinggi untuk memperoleh pekerjaan atau memulai usaha setelah lulus, dihitung berdasarkan lulusan yang memperoleh pekerjaan atau mulai berwirausaha dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan. Indikator ini mengukur kecepatan transisi lulusan pendidikan tinggi dari dunia pendidikan ke dunia kerja maupun berwirausaha, sebagai salah satu indikator efektivitas sistem pendidikan tinggi dalam mempersiapkan lulusan untuk pasar tenaga kerja. Indikator ini relevan untuk mengindikasikan keterhubungan (link and match) antara pendidikan tinggi dan kebutuhan dunia kerja; serta mengevaluasi efektivitas program studi, kurikulum, dan kebijakan pengembangan karier mahasiswa. Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan = (Jumlah masa waktu yang diperlukan untuk mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha oleh lulusan pendidikan tinggi yang lulus setahun terakhir pada tahun-T ÷ Jumlah lulusan pendidikan tinggi yang lulus setahun terakhir yang bekerja atau berusaha pada tahun-T ) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.06.01.01.03 - Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan 04.06.01.01.03 - Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan "" "" KETENAGAKERJAAN Nasional No "" "" 2001-04-06T00:00:00 04.06.01 KP 04.06.01.01.03 Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan 1571 1571 06.02.059 Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK persen Definisi Konseptual Indikator: Kepuasan dunia kerja terhadap kompetensi lulusan SMK Sumber Data : Tracer Study (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah Estimasi persentase kepuasan dunia kerja terhadap kompetensi lulusan SMK berdasarkan sampel di daerah Wilayah Administrasi: Provinsi Parent "" "" "" "" 000723 - Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK KETENAGAKERJAAN Daerah No "" 723 Pendidikan "" "" "" "" 1572 1572 06.02.060 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan persen Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penggangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas. TPAKp=PAKpP(15+,p)×100% Keterangan: TPAKp = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) PAKp = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang) P(15+,p) = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent 16 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 04.19.01.04 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 04.19.01.04 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan "" 000033 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan KETENAGAKERJAAN Nasional, Daerah No 10210100 "" 33 Tenaga Kerja 4.19000000000000039079850466805510222911834716796875 4.19 PP 04.19.01.04 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 1573 1573 06.02.061 Tingkat Pengangguran Terbuka persen Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penggangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. TPT= PPPAK x 100% Keterangan: TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%); PP = Jumlah pengangguran (orang); PAK = Jumlah angkatan kerja (orang) Wilayah Administrasi: Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan Parent 15a - Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 04.04.01 - Tingkat Pengangguran Terbuka 04.04.01 - Tingkat Pengangguran Terbuka 8.5.2* - Tingkat pengangguran terbuka. "000032 - Tingkat Pengangguran Terbuka 000188 - Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. 000541 - Angka Pengangguran" KETENAGAKERJAAN Nasional, Daerah No 10210083 "" 32 Tenaga Kerja 4 4.0 PN 04.04.01 Tingkat Pengangguran Terbuka 1574 1574 06.02.062 Tingkat Penyerapan Lulusan SMK persen &Definisi Konseptual Indikator: Lulusan SMK yang bekerja, berwirausaha, dan/atau melanjutkan studi satu tahun pasca lulus. Sumber Data : Tracer Study (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah& Estimasi penyerapan lulusan SMK berdasarkan sampel di daerah Wilayah Administrasi: Provinsi Parent "" "" "" "" 000722 - Tingkat Penyerapan Lulusan SMK KETENAGAKERJAAN Daerah No "" 722 Pendidikan "" "" "" "" 1575 1575 06.02.063 Tingkat Produktivitas Pekerja "" Besaran kontribusi pekerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi yang dihitung dengan pendekatan rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan banyaknya tenaga kerja yang digunakan dalam satuan waktu tertentu. PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) / Jumlah tenaga kerja * 100% "" Parent "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1576 1576 "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota "" "" "" "" rupiah per orang 000498 - Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja KETENAGAKERJAAN Daerah No 10210101.0 "" 498.0 Tenaga Kerja "" "" "" "" "" "" 1577 1577 06.02.064 Tingkat Setengah Penganggur persen Pekerja setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa). Tingkat setengah pengangguran diperoleh dari membagi penduduk yang termasuk dalam kategori setengah pengangguran dengan penduduk yang bekerja, dikali 100 persen.Rumus:Keterangan:TSP : Tingkat setengah pengangguran (%)PBJK35: Jumlah pekerja yang tergolong setengah penganggur (orang)PB : Jumlah penduduk yang bekerja (orang) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan Parent "" "" "" 8.5.2.(a) - Tingkat setengah pengangguran. 000189 - Tingkat setengah pengangguran KETENAGAKERJAAN Nasional, Daerah No 10210084 "" 189 Tenaga Kerja "" "" "" "" 1578 1578 06.02.065 Upah Rata-rata per Jam Kerja rupiah per jam Upah/gaji bersih adalah imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/ kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Upah/gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan, dan sebagainya.Upah rata-rata per jam kerja merupakan imbalan atau penghasilan rata-rata yang diperoleh per jam baik berupa uang maupun barang. Upah rata-rata per jam kerja ddiperoleh dengan cara membagi upah baik uang maupun barang yang diperoleh dalam sebulan dengan jumlah jam kerjaseminggu terakhir ditambah dengan 3 kali jam kerja biasanya dalam semingguRumus: Keterangan:U Rt : Upah rata-rata per jam kerja (Rupiah)U : Upah baik uang maupun barang yang diper oleh dalam sebulan (Rupiah)JK : Jumlah jam kerja aktual dalam seminggu ( jam) Wilayah Administrasi: Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan; Status Disabilitas Parent "" "" "" 8.5.1* - Upah rata-rata per jam pekerja. 000187 - Upah rata-rata per jam pekerja KETENAGAKERJAAN Nasional, Daerah No 28010006 "" 187 Tenaga Kerja "" "" "" "" 1579 1579 06.02.066 Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya persen Mengukur seberapa besar upaya peningkatan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah dilakukan dalam suatu periode tertentu "P = (PPNS_PK / PPNS_T) * 100% Keterangan: P = Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya PPNS_PK = Jumlah PPNS yang mengikuti program peningkatan kompetensi PPNS_T = Jumlah total PPNS" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000957 - Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya KETENAGAKERJAAN Daerah No "" 957 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 1580 1580 06.02.067 Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli persen Tenaga kerja yang bekerja dalam sektor konstruksi yang memiliki kualifikasi keahlian sesuai dengan standar pendidikan atau sertifikasi yang ditetapkan, dibandingkan dengan jumlah total tenaga kerja di sektor konstruksi tersebut. Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli = (Jumlah Tenaga Kerja Kualifikasi Ahli / Jumlah Total Tenaga Kerja Konstruksi) * 100 Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000939 - Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli KETENAGAKERJAAN Daerah No "" 939 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang "" "" "" "" 1581 1581 06.02.068 Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri persen Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan = (Jumlah pencari kerja yang ditempatkan di dalam negeri / Jumlah total pencari kerja yang terdaftar) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000962 - Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri KETENAGAKERJAAN Daerah No "" 962 Tenaga Kerja "" "" "" "" 1582 1582 06.02.069 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja persen persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. TPAK menunjukkan seberapa besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK = (Angkatan Kerja / Penduduk Usia Kerja) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000899 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja KETENAGAKERJAAN Daerah No "" 899 Tenaga Kerja "" "" "" "" 1583 1583 06.03.001 Indeks QS International Research Network Collaboration "" Indikator International Research Network (IRN) digunakan untuk menilai tingkat keterbukaan dan keberagaman kolaborasi internasional dalam bidang penelitian pada setiap institusi pendidikan tinggi yang dievaluasi. Indikator ini didasarkan pada adaptasi Indeks Margalef, yang lazim digunakan dalam ilmu ekologi untuk mengukur kekayaan spesies, dan dalam konteks ini digunakan untuk mengukur keragaman geografis mitra kolaborasi internasional suatu institusi. IRN mengukur jumlah negara atau wilayah mitra berbeda yang terlibat dalam kolaborasi publikasi ilmiah dengan institusi, dengan mempertimbangkan hanya kemitraan internasional berkelanjutan, yakni kolaborasi yang menghasilkan tiga (3) atau lebih publikasi bersama dalam satu bidang ilmu (baik rumpun luas maupun rumpun sempit) selama periode lima tahun terakhir. Tujuan utama indikator ini adalah untuk mencerminkan kapasitas dan strategi institusi dalam menjalin jejaring riset global yang stabil dan beragam, yang menjadi semakin krusial dalam era kolaborasi ilmiah lintas batas dan tantangan global. "IRN Index: (L-1) ÷ Ln(P) Keterangan: L = Jumlah negara atau wilayah mitra internasional yang berbeda (unique international partner countries) pada 1 tahun sebelum penghitungan ranking P = Jumlah total kemitraan internasional (jumlah publikasi bersama dengan institusi luar negeri) ln = Logaritma natural (basis e)" Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 04.08.04.01.01 - Indeks QS International Research Network Collaboration 04.08.04.01.01 - Indeks QS International Research Network Collaboration "" "" ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Nasional No "" "" 2004-04-08T00:00:00 04.08.04 KP 04.08.04.01.01 Indeks QS International Research Network Collaboration 1584 1584 06.03.002 Jumlah BRIDA/ ekosistem daerah yang beroperasi optimal lembaga Jumlah BRIDA/Ekosistem Daerah yang Beroperasi Optimal diperuntukkan untuk mengukur jumlah Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) atau ekosistem iptek dan inovasi di tingkat daerah yang berfungsi secara efektif dan efisien. BRIDA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah Jumlah kumulatif BRIDA/ekosistem daerah yang beroperasi optimal Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 04.08.02.02.01 - Jumlah BRIDA/ ekosistem daerah yang beroperasi optimal 04.08.02.02.01 - Jumlah BRIDA/ ekosistem daerah yang beroperasi optimal "" "" ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Nasional No "" "" 2002-04-08T00:00:00 04.08.02 KP 04.08.02.02.01 Jumlah BRIDA/ ekosistem daerah yang beroperasi optimal 1585 1585 06.03.003 Jumlah Hub iptekin di K/L yang mengampu bidang prioritas yang dibentuk lembaga Merupakan Indikator kumulatif untuk menggambarkan pengembangan hub iptekin di K/L bidang prioritas Jumlah kumulatif hub iptekin di K/L yang mengampu bidang prioritas yang dibentuk "" Parent "" 04.08.02.04.01 - Jumlah hub iptekin di K/L yang mengampu bidang prioritas yang dibentuk 04.08.02.04.01 - Jumlah hub iptekin di K/L yang mengampu bidang prioritas yang dibentuk "" "" ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Nasional No "" "" 2002-04-08T00:00:00 04.08.02 KP 04.08.02.04.01 Jumlah hub iptekin di K/L yang mengampu bidang prioritas yang dibentuk 1586 1586 06.03.004 Jumlah Hub tematik yang dikembangkan di BRIN lembaga Indikator ini menunjukan jumlah hub tematik yang dikembangkan di BRIN yang mendukung bidang-bidang prioritas "" "" Parent "" 04.08.02.03.05 - Jumlah Hub tematik yang dikembangkan di BRIN 04.08.02.03.05 - Jumlah Hub tematik yang dikembangkan di BRIN "" "" ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Nasional No "" "" 2002-04-08T00:00:00 04.08.02 KP 04.08.02.03.05 Jumlah Hub tematik yang dikembangkan di BRIN 1587 1587 06.03.005 Jumlah Infrastruktur Iptek Strategis yang Dibangun infrastruktur "Jumlah Infrastruktur Iptek Strategis yang Dibangun merupakan jumlah infrastruktur ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dianggap strategis dan telah berhasil dibangun dalam periode RPJMN 2025-2029. Infrastruktur Iptek Strategis yang Dibangun merujuk pada fasilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dianggap memiliki peran penting dalam mendukung dan meningkatkan kualitas, produktivitas, serta keberlanjutan riset dan inovasi di Indonesia. Fasilitas ini mencakup laboratorium canggih dan fasilitas pendukung lainnya yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan penelitian dan pengembangan teknologi." Jumlah kumulatif Infrastruktur Iptek Strategis yang Dibangun Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 04.08.01.02.01 - Jumlah Infrastruktur Iptek Strategis yang Dibangun 04.08.01.02.01 - Jumlah Infrastruktur Iptek Strategis yang Dibangun "" "" ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Nasional No "" "" 2001-04-08T00:00:00 04.08.01 KP 04.08.01.02.01 Jumlah Infrastruktur Iptek Strategis yang Dibangun 1588 1588 06.03.006 Jumlah inovasi dan teknologi terkait keanekaragaman hayati inovasi Jumlah inovasi dan teknologi terkait keanekaragaman hayati yang dihasilkan oleh BRIN Akumulasi jumlah inovasi dan teknologi terkait keanekaragaman hayati yang dihasilkan oleh BRIN selama periode satu tahun "" Parent "" 02.16.03.01.04 - Jumlah inovasi dan teknologi terkait keanekaragaman hayati 02.16.03.01.04 - Jumlah inovasi dan teknologi terkait keanekaragaman hayati "" "" ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Nasional No "" "" 2003-02-16T00:00:00 02.16.03 KP 02.16.03.01.04 Jumlah inovasi dan teknologi terkait keanekaragaman hayati 1589 1589 06.03.007 Jumlah Kekayaan Intelektual (KI) per 100 Periset kekayaan intelektual per seratus periset Indikator yang menyatakan jumlah kekayaan intelektual (KI) yang dimiliki setaip 100 SDM Iptek (Dosen, Peneliti dan Perekayasa) jumlah Kekayaan Intelektual (KI) per 100 SDM iptek = (Jumlah Tital Kekakayaan Intelektual (KI))/ ((Jumlah Total SDM Iptek)/100) Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 04.08.01.01.04 - Jumlah Kekayaan Intelektual (KI) per 100 Periset 04.08.01.01.04 - Jumlah Kekayaan Intelektual (KI) per 100 Periset "" "" ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Nasional No "" "" 2001-04-08T00:00:00 04.08.01 KP 04.08.01.01.04 Jumlah Kekayaan Intelektual (KI) per 100 Periset 1590 1590 06.03.008 Jumlah Lembaga Pengelola Penelitian, Inovasi dan Pengabdian masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya lembaga "Indikator ini mengukur jumlah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat yang telah mengalami peningkatan kapasitas di Perguruan Tinggi. Peningkatan kapasitas dapat mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur, manajemen, serta kemampuan dalam melaksanakan program penelitian, inovasi, dan pengabdian masyarakat. " Jumlah kumulatif Lembaga Pengelola Penelitian, Inovasi dan Pengabdian masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 04.08.02.01.01 - Jumlah Lembaga Pengelola Penelitian, Inovasi dan Pengabdian masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 04.08.02.01.01 - Jumlah Lembaga Pengelola Penelitian, Inovasi dan Pengabdian masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya "" "" ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Nasional No "" "" 2002-04-08T00:00:00 04.08.02 KP 04.08.02.01.01 Jumlah Lembaga Pengelola Penelitian, Inovasi dan Pengabdian masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 1591 1591 06.03.009 Jumlah penerapan bioteknologi yang dimanfaatkan untuk pengembangan bioprospeksi produk Bioteknologi adalah cabang ilmu yang memanfaatkan organisme hidup, sel, atau sistem biologi untuk menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi mencakup berbagai bidang, seperti pertanian, kesehatan, industri, maupun lingkungan. Bioprospeksi adalah proses pencarian, pengumpulan, dan eksplorasi sumber daya alam (terutama organisme) untuk menemukan senyawa atau bahan yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam bidang pertanian, kesehatan, industri, maupun lingkungan. Diukur dengan menghitung jumlah penerapan bioteknologi yang dimanfaatkan dalam pengembangan bioprospeksi pada tahun berjalan. "" Parent "" 02.16.05.01.02 - Jumlah penerapan bioteknologi yang dimanfaatkan untuk pengembangan bioprospeksi 02.16.05.01.02 - Jumlah penerapan bioteknologi yang dimanfaatkan untuk pengembangan bioprospeksi "" "" ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Nasional No "" "" 2005-02-16T00:00:00 02.16.05 KP 02.16.05.01.02 Jumlah penerapan bioteknologi yang dimanfaatkan untuk pengembangan bioprospeksi 1592 1592 06.03.010 Jumlah Penerimaan dari pemanfaatan Iptek dan inovasi di BRIN miliar rupiah Indikator ini mengacu pada total pendapatan yang diperoleh BRIN dari hasil pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang dihasilkan. Pendapatan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, seperti royalti, lisensi, kerjasama penelitian, dan komersialisasi produk inovasi. Jumlah Penerimaan dari pemanfaatan Iptek dan Inovasi di BRIN "" Parent "" 04.08.02.03.06 - Jumlah Penerimaan dari pemanfaatan Iptek dan inovasi di BRIN 04.08.02.03.06 - Jumlah Penerimaan dari pemanfaatan Iptek dan inovasi di BRIN "" "" ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Nasional No "" "" 2002-04-08T00:00:00 04.08.02 KP 04.08.02.03.06 Jumlah Penerimaan dari pemanfaatan Iptek dan inovasi di BRIN 1593 1593 06.03.011 Jumlah penerimaan STP berbasis iptek dan inovasi miliar rupiah Indikator ini mengacu pada total pendapatan yang dihasilkan oleh STP dari aktivitas yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta inovasi. Pendapatan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, seperti penyewaan fasilitas penelitian, layanan konsultasi teknologi, kerjasama penelitian dan pengembangan, lisensi teknologi, serta komersialisasi produk atau layanan inovatif yang dikembangkan dalam ekosistem STP. Metode perhitungan yang digunakan adalah Jumlah penerimaan STP berbasis iptek dan inovasi Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 04.08.02.03.03 - Jumlah penerimaan STP berbasis iptek dan inovasi 04.08.02.03.03 - Jumlah penerimaan STP berbasis iptek dan inovasi "" "" ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Nasional No "" "" 2002-04-08T00:00:00 04.08.02 KP 04.08.02.03.03 Jumlah penerimaan STP berbasis iptek dan inovasi 1594 1594 06.03.012 Jumlah produk hasil iptek dan inovasi strategis yang dimanfaatkan oleh oleh Pemerintah dan Masyarakat pada bidang-bidang prioritas produk Jumlah produk atau hasil dari penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta inovasi yang telah diadopsi atau dimanfaatkan oleh instansi pemerintah dan masyarakat umum dalam bidang-bidang yang menjadi prioritas nasional. Bidang-bidang prioritas tersebut dapat mencakup sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, industri, dan lainnya yang dianggap penting untuk pembangunan nasional. Metode perhitungan yang digunakan adalah Jumlah produk hasil iptek dan inovasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat "" Parent "" 04.08.03.01.01 - Jumlah produk hasil iptek dan inovasi strategis yang dimanfaatkan oleh oleh Pemerintah dan Masyarakat pada bidang-bidang prioritas 04.08.03.01.01 - Jumlah produk hasil iptek dan inovasi strategis yang dimanfaatkan oleh oleh Pemerintah dan Masyarakat pada bidang-bidang prioritas "" "" ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Nasional No "" "" 2003-04-08T00:00:00 04.08.03 KP 04.08.03.01.01 Jumlah produk hasil iptek dan inovasi strategis yang dimanfaatkan oleh oleh Pemerintah dan Masyarakat pada bidang-bidang prioritas 1595 1595 06.03.013 Jumlah riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/masyarakat produk Indikator ini menghitung jumlah hasil riset dan inovasi pergruan tinggi yang dimanfaatkan oleh Dunia Usaha, Dunia Industri, dan atau masyarakat. Indikator ini dimaksudkan untuk mengevaluasi dampak riset dan inovasi dari perguruan tinggi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial, serta untuk mendorong kolaborasi antara akademisi, industri, dan masyarakat. Dihitung jumlah riset dan inovasi yang dimanfaatkan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat secara kumulatif pada tahun tertentu. Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 04.08.04.01.04 - Jumlah riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/masyarakat 04.08.04.01.04 - Jumlah riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/masyarakat "" "" ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Nasional No "" "" 2004-04-08T00:00:00 04.08.04 KP 04.08.04.01.04 Jumlah riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/masyarakat 1596 1596 06.03.014 Jumlah Science Techno Park (STP) baru yang dikembangkan lembaga Indikator menyatakan Jumlah Science Techno Park (STP) baru yang dikembangkan di luar Jawa Metode perhitungan yang digunakan adalah Jumlah Science Techno Park (STP) baru yang dikembangkan di luar Jawa Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 04.08.02.03.02 - Jumlah Science Techno Park (STP) baru yang dikembangkan di luar Jawa 04.08.02.03.02 - Jumlah Science Techno Park (STP) baru yang dikembangkan di luar Jawa "" "" ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Nasional No "" "" 2002-04-08T00:00:00 04.08.02 KP 04.08.02.03.02 Jumlah Science Techno Park (STP) baru yang dikembangkan di luar Jawa 1597 1597 06.03.015 Jumlah Science Techno Park (STP) yang ditingkatkan kapasitasnya lembaga Indikator ini menyatakan Jumlah Science Techno Park (STP) yang ditingkatkan kapasitasnya Metode perhitungan yang digunakan adalah Jumlah kumulatif Science Techno Park (STP) yang ditingkatkan kapasitasnya Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 04.08.02.03.01 - Jumlah Science Techno Park (STP) yang ditingkatkan kapasitasnya 04.08.02.03.01 - Jumlah Science Techno Park (STP) yang ditingkatkan kapasitasnya "" "" ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Nasional No "" "" 2002-04-08T00:00:00 04.08.02 KP 04.08.02.03.01 Jumlah Science Techno Park (STP) yang ditingkatkan kapasitasnya 1598 1598 06.03.016 Jumlah SDM Iptek (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk orang Konsep dan Definisi:Peneliti merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/ atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian instansi pemerintah.Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan,dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jumlah sumberdaya manusia yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk dihitung dengan membagi jumlah sumberdaya manusia yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan seluruh jumlah penduduk dalam satuan satu juta penduduk.Rumus:Keterangan:SDM IPTEK JP : Jumlah SDM Iptek per 1 juta penduduk SDM IPTEK : Total jumlah SDM di bidang IPTEKJP : Jumlah penduduk dalam satuan juta Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" "" "" 9.5.2* - Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk. 000218 - Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Nasional, Daerah No "" 218 Penelitian Dan Pengembangan "" "" "" "" 1599 1599 06.03.017 Jumlah SDM Iptek masuk ke dalam pemeringkatan 2% ilmuwan top dunia orang "Peringkat ini dikembangkan oleh tim peneliti dari Stanford University yang diakui secara global dalam kategori pemeringkatan ilmuwan dunia bertujuan menunjukkan kualitas dan daya saing SDM Iptek di suatu negar, menjadi tolak ukur kemajuan riset dan inovasi, dan meningkatkan reputasi universitas dan institusi penelitian. Platform/situs/sistem yang akan mengeluarkan pemeringkatan salah satunya adalah yg terlampir, dengan kategori penilaian adalah seperti yg tercantum di kolom metode perhitungan: https://www.adscientificindex.com/" "Pemilihan ilmuwan didasarkan pada beberapa indikator: 1. Jumlah sitasi: Total kutipan yang diterima oleh publikasi ilmiah seorang ilmuwan.​ 2. H-index: Indeks yang mengukur produktivitas dan dampak sitasi dari publikasi seorang ilmuwan.​ 3. Hm-index yang disesuaikan dengan kontribusi kolaboratif: Indeks yang menyesuaikan H-index berdasarkan kontribusi dalam kolaborasi penelitian.​ 4. Indikator komposit (c-score): Skor yang menggabungkan berbagai metrik untuk menilai dampak keseluruhan seorang ilmuwan." "" Parent "" 04.09.02.01.02 - Jumlah SDM Iptek masuk ke dalam pemeringkatan World's Top 2% Scientists 04.09.02.01.02 - Jumlah SDM Iptek masuk ke dalam pemeringkatan 2% ilmuwan top dunia "" "" ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Nasional No "" "" 2002-04-09T00:00:00 04.09.02 KP 04.09.02.01.02 Jumlah SDM Iptek masuk ke dalam pemeringkatan World's Top 2% Scientists 1600 1600 06.03.018 Jumlah SDM Iptek yang mendapatkan rekognisi internasional orang Jumlah sumber daya manusia di bidang Iptek yang berhasil mendapatkan rekognisi di tingkat internasional Menghitung jumlah sumber daya manusia di bidang Iptek yang berhasil mendapatkan rekognisi di tingkat internasional Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.09.01.01 - Jumlah SDM Iptek yang mendapatkan rekognisi internasional 04.09.01.01 - Jumlah SDM Iptek yang mendapatkan rekognisi internasional "" "" ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Nasional No "" "" 4.089999999999999857891452847979962825775146484375 4.09 PP 04.09.01.01 Jumlah SDM Iptek yang mendapatkan rekognisi internasional 1601 1601 06.03.019 Jumlah SDM Penguji Kendaraan Bermotor yang Tersertifikasi orang Total jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pengujian kendaraan bermotor dan telah memiliki sertifikasi yang sah. Sertifikasi ini biasanya diberikan oleh lembaga atau badan yang berwenang, memastikan bahwa penguji telah memenuhi standar kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tugasnya secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Jumlah SDM Penguji Kendaraan Bermotor yang Tersertifikasi = Jumlah Penguji yang Tersertifikasi Di mana: Jumlah Penguji yang Tersertifikasi adalah jumlah total penguji kendaraan bermotor yang memiliki sertifikasi resmi dari lembaga yang berwenang. Jika data yang tersedia adalah jumlah total penguji kendaraan bermotor dan persentase penguji yang tersertifikasi, rumusnya bisa dinyatakan sebagai berikut: Jumlah SDM Penguji Kendaraan Bermotor yang Tersertifikasi = (Jumlah Total Penguji) * (Persentase Penguji Tersertifikasi / 100) Dengan: Jumlah Total Penguji adalah jumlah keseluruhan penguji yang ada. Persentase Penguji Tersertifikasi adalah persentase penguji yang memiliki sertifikasi dibandingkan dengan jumlah total penguji." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000767 - Jumlah SDM Penguji Kendaraan Bermotor yang Tersertifikasi ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Daerah No "" 767 Perhubungan "" "" "" "" 1602 1602 06.03.020 Jumlah startup binaan yang produktif startup Indikator ini menyatakan Jumlah startup binaan dengan omset > 3 Milyar Metode perhitungan yang digunakan adalah Jumlah startup binaan dengan omset > 3 Milyar Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 04.08.02.03.04 - Jumlah startup binaan yang produktif 04.08.02.03.04 - Jumlah startup binaan yang produktif "" "" ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Nasional No "" "" 2002-04-08T00:00:00 04.08.02 KP 04.08.02.03.04 Jumlah startup binaan yang produktif 1603 1603 06.03.021 Jumlah Sumber Daya Manusia Iptek per satu juta penduduk orang persatu juta penduduk SDM Iptek adalah periset industri dan jasa, periset perguruan tinggi (peneliti/periset non dosen, dan peneliti dosen), 11 Jabatan Fungsional BRIN, Dosen dan Mahasiswa S3 dan S2 "rasio SDM Iptek = jumlah SDM Iptek/jumlah penduduk X 1.000.000 * jumlah SDM Iptek diperoleh dari BRN, lembaga statistik nasional kemendiktisaintek, kemenprin, universitas * jumlah penduduk diperoleh dari BPS atau sumber resmi lainnya" Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" "04.08.01.01.01 - Jumlah SDM Iptek (Dosen, Peneliti dan Perekayasa) per juta penduduk 04.09.02.01.01 - Rasio SDM Iptek per satu juta penduduk" "04.08.01.01.01 - Jumlah SDM Iptek (Dosen, Peneliti dan Perekayasa) per juta penduduk 04.09.02.01.01 - Rasio SDM Iptek per satu juta penduduk" "" "" ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Nasional No 10210049 "" "" 2001-04-08T00:00:00 04.08.01 KP 04.08.01.01.01 "Jumlah SDM Iptek (Dosen, Peneliti dan Perekayasa) per juta penduduk 04.09.02.01.01" 1604 1604 06.03.022 Pengeluaran Iptek dan Inovasi persen Pengeluaran Iptek dan Inovasi adalah proporsi total pengeluaran iptek dan inovasi dari pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, industri dan swasta terhadap total produk domestik bruto (PDB). Pengeluaran Iptek dan Inovasi =Total anggaran iptek pemerintah dan industi/swasta / Total PDB Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent 17a - Pengeluaran Iptek dan Inovasi (persen PDB) 04.08.01.01 - Pengeluaran Iptek dan Inovasi 04.08.01.01 - Pengeluaran Iptek dan Inovasi 9.5.1* - Proporsi anggaran riset terhadap PDB. 000217 - Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Nasional, Daerah No "versi 2025.01: 06.03.022, 06.03.026 versi 2025.02: 06.03.022" 217 Penelitian Dan Pengembangan 4.0800000000000000710542735760100185871124267578125 4.08 PP 04.08.01.01 Pengeluaran Iptek dan Inovasi 1605 1605 06.03.023 Peningkatan implementasi inovasi Provinsi Cerdas persen & &Provinsi &persentase inovasi smart province yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka mendukung program smart province Definisi Inovasi smart province : inovasi yang dilakukan dengan memanfaatkan TIK atau IoT Baseline perhitungan dengan target 20% adalah 0% dengan asumsi provinsi belum memiliki masterplan smart province dan mulai merumuskan inovasi yang mendukung smart province dari masing2 perangkat daerah provinsi Kab/Kota &persentase inovasi smart city yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka peningkatan implementasi kab/kota cerdas alternatif 2 : persentase peningkatan indeks kematangan kota target 15% Definisi Inovasi smart city : inovasi yang dilakukan dengan memanfaatkan TIK atau IoT Baseline perhitungan dengan target 20% adalah 0% dengan asumsi kab/kota belum memiliki masterplan smart city dan mulai merumuskan inovasi yang mendukung smart city dari masing2 perangkat daerah kab/kota "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000803 - Peningkatan implementasi inovasi Provinsi Cerdas ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Daerah No "" 803 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 1606 1606 06.03.024 Peringkat Indeks Inovasi Global peringkat Peringkat Indeks Inovasi Global adalah peringkat tahunan kinerja ekosistem inovasi di seluruh dunia dengan menyoroti kekuatan dan kelemahan inovasi serta kesenjangan tertentu dalam metrik inovasi. Untuk mendapatkan gambaran inovasi selengkap mungkin indeks ini menggunakan sekitar 80 indikator, termasuk lingkungan, politik, pendidikan, infrastruktur, dan penciptaan pengetahuan dari setiap sektor ekonomi. Nilai Indeks Inovasi Global didapatkan dengan meratakan-ratakan dari skor dari dua sub indeks, yaitu Innovation Input Sub-Index dan Innovation Output Sub-Index Wilayah Administrasi: Nasional Parent 17b - Peringkat indeks inovasi Global (Peringkat) 04.04.02 - Peringkat Indeks Inovasi Global 04.04.02 - Peringkat Indeks Inovasi Global "" "" ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Internasional No "" "" 4 4.0 PN 04.04.02 Peringkat Indeks Inovasi Global 1607 1607 06.03.025 Proporsi anggaran litbang non pemerintah/ swasta persen Proporsi anggaran litbang dari non pemerintah (industri/swasta) terhadap total anggaran litbang nasional Proporsi anggaran litbang non pemerintah/ swasta= [(Jumlah anggaran litbang non pemerintah/ Jumlah total anggaran litbang nasional)] x 100% Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 04.08.01.02 - Proporsi anggaran litbang non pemerintah/ swasta 04.08.01.02 - Proporsi anggaran litbang non pemerintah/ swasta "" "" ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Nasional No "" "" 4.0800000000000000710542735760100185871124267578125 4.08 PP 04.08.01.02 Proporsi anggaran litbang non pemerintah/ swasta 1608 1608 06.03.027 Proporsi Jumlah SDM Iptek dengan H Index ≥ 10 persen Indikator yang menyatakan proporsi Sumber Daya Manusia (SDM) iptek yaitu dosen, peneliti, perekayasa) yang memilikiH Index ≥ 10 Proporsi jumlah SDM Iptek dengan H Index ≥ 10= [(Jumlah SDM Iptek dengan H Index ≥ 10)/ Jumlah total SDM Iptek] x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.08.01.01.03 - Proporsi jumlah SDM Iptek dengan H Index ≥ 10 04.08.01.01.03 - Proporsi jumlah SDM Iptek dengan H Index ≥ 10 "" "" ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Nasional No "" "" 2001-04-08T00:00:00 04.08.01 KP 04.08.01.01.03 Proporsi jumlah SDM Iptek dengan H Index ≥ 10 1609 1609 06.03.028 Proporsi SDM Iptek dengan gelar Doktor (S3) persen Konsep dan Definisi:Peneliti merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/ atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian instansi pemerintah.Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.Sejalan dengan UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mencakup sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) antara lain peneliti, perekayasa dan dosen.Dalam indikator proksi ini, peneliti dan perekayasa didefinisikan sebagai jabatan fungsional pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di bidang Iptek di instansi pemerintah. Sedangkan dosen adalah dosen yang aktif di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3) dihitung dengan membagi jumlah sumberdaya manusia yang bekerja di bidang ilmu pengetahun dan teknologi dan menyandang gelar Doktor (S3) pada 3 Kementerian/Lembaga Pemerintah berikut: BRIN, LIPI dan BPPT dengan total jumlah sumberdaya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.Rumus:Keterangan:SDM IPTEK S3 : Jumlah SDM di bidang IPTEK bergelar Doktor (S3)SDM IPTEK : Total jumlah SDM di bidang IPTEK Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 9.5.2.(a) - Proporsi sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3). 000219 - Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3) ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Nasional, Daerah No "" 219 Penelitian Dan Pengembangan "" "" "" "" 1610 1610 06.03.029 Proporsi SDM Iptek kualifikasi S3 dengan reputasi top 100 dunia di bidangnya persen Indikator yang menyatakan proporsi Sumber Daya Manusia (SDM) iptek yaitu dosen, peneliti, perekayasa) yang mengikuti program pendidikan S3 dengan reputasi top 100 dunia di bidangnya. Program dimulai pada tahun 2025. Proporsi SDM Iptek kualifikasi S3 dengan reputasi top 100 dunia di bidangnya= (Jumlah SDM Iptek yang mengikuti program pendidikan S3 dengan reputasi top 100 dunia di bidangnya / Jumlah Total SDM Iptek yang mengikuti program pendidikan S3) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.08.01.01.02 - Proporsi SDM Iptek kualifikasi S3 dengan reputasi top 100 dunia di bidangnya 04.08.01.01.02 - Proporsi SDM Iptek kualifikasi S3 dengan reputasi top 100 dunia di bidangnya "" "" ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Nasional No "" "" 2001-04-08T00:00:00 04.08.01 KP 04.08.01.01.02 Proporsi SDM Iptek kualifikasi S3 dengan reputasi top 100 dunia di bidangnya 1611 1611 06.03.030 Pusat Inovasi Berbasis Maritim unit Pusat inovasi berbasis maritim didefinisikan sebagai Pusat Kolaborasi Riset berbasis Maritim yang difasilitasi oleh BRIN. Pusat Kolaborasi Riset (PKR) adalah Pusat Riset yang menjadi wadah pusat kolaborasi pelaksanaan riset dan inovasi bertaraf internasional pada bidang spesifik secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang sangat tinggi dan relevan dengan kebutuhan pengguna iptek. PKR terdiri atas tipe I dan II. PKR tipe I merupakan PKR yang melibatkan perguruan tinggi, rumah sakit, atau lembaga riset lainnya dengan Pusat Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pusat Kolaborasi Riset tipe ini lebih berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. PKR tipe II merupakan PKR tipe I ditambah keterlibatan pihak industri/badan usaha. "Jumlah pusat dan/atau fasilitas riset/inovasi terkait maritim yang berkembang Indikasi lokasi: Ancol (DK Jakarta) dan NTB" "" Parent "" 02.22.07.01.01 - Pusat Inovasi Berbasis Maritim 02.22.07.01.01 - Pusat Inovasi Berbasis Maritim "" "" ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Nasional No "" "" 2007-02-22T00:00:00 02.22.07 KP 02.22.07.01.01 Pusat Inovasi Berbasis Maritim 1612 1612 06.03.031 Raihan Olimpiade Sains dan Teknologi dunia atau sejenis di tingkat pelajar dan mahasiswa peraih Raihan Olimpiade Sains dan Teknologi dunia atau sejenis di tingkat pelajar dan mahasiswa dalam periode 1 (satu) tahun "Perhitungan indikator ini dapat dilakukan dengan menghitung jumlah individu yang meraih medali atau penghargaan dalam periode tertentu. Misalnya, jika dalam satu tahun terdapat 10 pelajar yang meraih medali emas, maka nilai indikatornya adalah 10 peraih medali emas.​ " "" Parent "" 04.09.02.01.03 - Raihan Olimpiade Sains dan Teknologi dunia atau sejenis di tingkat pelajar dan mahasiswa 04.09.02.01.03 - Raihan Olimpiade Sains dan Teknologi dunia atau sejenis di tingkat pelajar dan mahasiswa "" "" ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Nasional No "" "" 2002-04-09T00:00:00 04.09.02 KP 04.09.02.01.03 Raihan Olimpiade Sains dan Teknologi dunia atau sejenis di tingkat pelajar dan mahasiswa 1613 1613 06.03.032 Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah persen mengukur sejauh mana pemerintah daerah melakukan kegiatan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbang) di daerah untuk mendukung inovasi dan peningkatan kapasitas pembangunan daerah. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001188 - Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Daerah No "" 1188 Penelitian Dan Pengembangan "" "" "" "" 1614 1614 06.03.033 Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah persen mengukur sejauh mana pemerintah pusat atau lembaga terkait memberikan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi kepada pemerintah daerah dalam mendukung riset dan inovasi. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001187 - Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Daerah No "" 1187 Penelitian Dan Pengembangan "" "" "" "" 1615 1615 06.04.001 Angka Kesakitan Pemuda persen Proporsi pemuda berusia 16–30 tahun yang memiliki keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari dalam sebulan terakhir terhadap populasi pemuda. Jumlah pemuda berusia 16–30 tahun yang memiliki keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari dalam sebulan terakhir dibagi dengan jumlah pemuda berusia 16–30 tahun dikalikan dengan 100%. "" Parent "" 04.18.1.2 - Angka Kesakitan Pemuda 04.18.1.2 - Angka Kesakitan Pemuda "" "" PEMUDA Nasional No "" "" "" "" 04.18.1.2 Angka Kesakitan Pemuda 1616 1616 06.04.002 Indeks Ketahanan Diri Remaja - Pengukuran terhadap kemampuan individu dalam menghadapi dorongan, keinginan atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.06.03.01.01 - Indeks Ketahanan Diri Remaja 07.06.03.01.01 - Indeks Ketahanan Diri Remaja "" "" PEMUDA Nasional No "" "" 2003-07-06T00:00:00 07.06.03 KP 07.06.03.01.01 Indeks Ketahanan Diri Remaja 1617 1617 06.04.003 Indeks Pembangunan Pemuda - Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan pemuda di Indonesia. Struktur IPP terdiri atas 5 (lima) domain yaitu: 1. Pendidikan dan Pelatihan (3 Indikator); 2. Kesehatan (4 Indikator); 3. Ketenagakerjaan Layak (3 Indikator); 4. Partisipasi dan Kepemimpinan (3 Indikator); 5. Inklusivitas dan Kesetaraan Gender (Indikator) Kelima domain tersebut merupakan cerminan dari 3 (tiga) lapisan pembangunan pemuda, yaitu: 1. Penguatan individu pemuda; 2. Penghidupan dan kesejahteraan; 3. Partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan Proses perhitungan IPP beserta formula yang digunakan: 1. Penentuan bobot masing-masing indikator dan dimensi melalui simulasi equal weight dan non-equal weight (menggunakan pendekatan statisik Principle Component Analysis dan partisipatoris seperti Analytical Hierarchy Process) 2. Normalisasi Indikator-- penentuan angka maksimum dan minimum setiap indikator sesuai skala indeks (0-100) 3. Agregasi Perhitungan (tingkat domain dan tingkat indeks) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.03.04 - Indeks Pembangunan Pemuda 04.03.04 - Indeks Pembangunan Pemuda "" "000805 - Indeks Pembangunan Pemuda 001035 - Indeks Pembangungan Pemuda (IPP)" PEMUDA Nasional, Daerah No "" 805 Kepemudaan Dan Olahraga 4 4.0 PN 04.03.04 Indeks Pembangunan Pemuda 1618 1618 06.04.004 Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir persen Persentase pemuda yang ikut serta aktif dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah. Jumlah pemuda usia 16–30 tahun yang ikut serta aktif dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah dibagi jumlah pemuda usia 16–30 tahun dikalikan 100%. "" Parent "" 04.18.03.1.1 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir 04.18.03.1.1 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir "" 000678 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir PEMUDA Nasional, Daerah No "" 678 Kepemudaan Dan Olahraga "" "" 04.18.03.1.1 Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir 1619 1619 06.04.005 Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir persen Proporsi pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir terhadap populasi pemuda seluruhnya "P = (A / T) * 100% Di mana: P = Tingkat Partisipasi A = Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan T = Total jumlah pemuda yang ada dalam kelompok atau wilayah yang dikaji" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000677 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir PEMUDA Daerah No "" 677 Kepemudaan Dan Olahraga "" "" "" "" 1620 1620 06.04.006 Persentase pemuda berolahraga persen Persentase pemuda yang melakukan olahraga sedikitnya sehari dalam seminggu terakhir terhadap seluruh pemuda. Jumlah pemuda usia 16–30 tahun yang melakukan olahraga sedikitnya sehari dalam seminggu terakhir terhadap seluruh pemuda usia 16–30 tahun dikalikan 100%. "" Parent "" 04.18.01.1.4 - Persentase Pemuda berolahraga 04.18.01.1.4 - Persentase Pemuda berolahraga "" "" PEMUDA Nasional No "" "" "" "" 04.18.01.1.4 Persentase Pemuda berolahraga 1621 1621 06.04.007 Persentase Pemuda Mendapatkan Pelatihan Bersertifikat persen Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat. Jumlah pemuda berusia 16–30 tahun yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat dibagi dengan jumlah pemuda berusia 16–30 tahun dikalikan 100%. "" Parent "" 04.18.01.1.1 - Persentase Pemuda Mendapatkan Pelatihan Bersertifikat 04.18.01.1.1 - Persentase Pemuda Mendapatkan Pelatihan Bersertifikat "" "" PEMUDA Nasional No "" "" "" "" 04.18.01.1.1 Persentase Pemuda Mendapatkan Pelatihan Bersertifikat 1622 1622 06.04.008 Persentase pemuda pekerja tidak penuh persen Proporsi pemuda yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu terhadap seluruh populasi pemuda bekerja. Jumlah pemuda usia 16–30 tahun yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dibagi jumlah pemuda bekerja usia 16–30 tahun dikalikan 100%. "" Parent "" 04.18.02.1.1 - Persentase pemuda pekerja tidak penuh 04.18.02.1.1 - Persentase pemuda pekerja tidak penuh "" "" PEMUDA Nasional No "" "" "" "" 04.18.02.1.1 Persentase pemuda pekerja tidak penuh 1623 1623 06.04.009 Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja persen Proporsi pemuda penyandang disabilitas yang bekerja terhadap populasi seluruh pemuda penyandang disabilitas. Jumlah pemuda penyandang disabilitas yang bekerja dibagi populasi seluruh pemuda penyandang disabilitas dikalikan 100%. "" Parent "" 04.18.02.1.3 - Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja 04.18.02.1.3 - Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja "" "" PEMUDA Nasional No "" "" "" "" 04.18.02.1.3 Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja 1624 1624 06.04.010 Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/sederajat atau lebih tinggi persen Persentase pemuda berusia 19–30 tahun yang menamatkan pendidikan (ijazah tertinggi) minimal jenjang SMA/sederajat (termasuk pendidikan tinggi). Jumlah pemuda berusia 19–30 tahun yang menamatkan pendidikan (ijazah tertinggi) minimal jenjang SMA/sederajat (termasuk pendidikan tinggi) dibagi dengan jumlah pemuda berusia 19–30 tahun dikalikan 100%. "" Parent "" 04.18.1.1 - Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/sederajat atau lebih tinggi 04.18.1.1 - Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/sederajat atau lebih tinggi "" "" PEMUDA Nasional No "" "" "" "" 04.18.1.1 Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/sederajat atau lebih tinggi 1625 1625 06.04.011 Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial persen Proporsi pemuda yang bekerja menduduki posisi manajerial terhadap populasi pemuda bekerja. Jumlah pemuda usia 16–30 tahun yang bekerja menduduki posisi manajerial dibagi jumlah pemuda usia 16–30 tahun bekerja dikalikan 100%. "" Parent "" 04.18.03.1.2 - Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial 04.18.03.1.2 - Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial "" "" PEMUDA Nasional No "" "" "" "" 04.18.03.1.2 Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial 1626 1626 06.04.012 Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir persen Persentase pemuda usia 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir. Jumlah pemuda usia 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir dibagi jumlah pemuda usia usia 16–30 tahun dikalikan 100%. "" Parent "" 04.18.1.5 - Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir 04.18.1.5 - Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir "" "" PEMUDA Nasional No "" "" "" "" 04.18.1.5 Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir 1627 1627 06.04.013 Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan persen "Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri merujuk pada persentase pemuda yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi mandiri dibandingkan dengan jumlah total pemuda dalam kelompok usia yang relevan. Ini mengukur seberapa besar kontribusi pemuda dalam kegiatan ekonomi yang mereka inisiasi dan kelola sendiri, dibandingkan dengan total populasi pemuda. Pemuda Usia: Rentang usia yang dianggap sebagai pemuda, misalnya 15-30 tahun. Kriteria Lain: Status pendidikan, status pekerjaan, dan sebagainya. Kegiatan Ekonomi Mandiri Jenis Kegiatan: Termasuk usaha kecil dan menengah (UKM), wirausaha, bisnis online, pertanian mandiri, kerajinan tangan, dll. Skala Usaha: Mikro, kecil, menengah. Sumber Modal: Modal sendiri, modal keluarga, pinjaman, hibah, dll. Tujuan Ekonomi: Keuntungan, keberlanjutan usaha, peningkatan keterampilan, dll. Tingkat Partisipasi Jumlah Pemuda Terlibat: Jumlah pemuda yang aktif dalam kegiatan ekonomi mandiri. Frekuensi Keterlibatan: Seberapa sering pemuda terlibat dalam aktivitas ekonomi mandiri (harian, mingguan, bulanan). Durasi Keterlibatan: Lamanya waktu pemuda menghabiskan dalam aktivitas ekonomi mandiri (jam per hari/minggu/bulan). Hasil Keterlibatan: Pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi mandiri. Kepemilikan Usaha: Persentase pemuda yang memiliki usaha sendiri dibandingkan dengan yang bekerja di usaha orang lain. Indikator-indikator Pengukuran Jumlah Usaha yang Dimiliki Pemuda: Data tentang jumlah usaha yang dimiliki oleh pemuda. Pendapatan dari Usaha Mandiri: Pendapatan yang dihasilkan dari usaha ekonomi mandiri. Tingkat Ketenagakerjaan: Persentase pemuda yang terlibat dalam kegiatan ekonomi mandiri dibandingkan dengan total populasi pemuda. Pelatihan dan Pendidikan: Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan atau pendidikan terkait ekonomi mandiri. Akses ke Modal: Jumlah pemuda yang mendapatkan akses ke modal untuk memulai atau mengembangkan usaha mandiri. Inovasi dan Teknologi: Penggunaan teknologi atau inovasi dalam usaha mandiri oleh pemuda." "(Jumlah_Pemuda_(16-30)_Berwirausaha_Provinsi / Jumlah_Pemuda_(16-30)_KabupatenKota) * 100% Keterangan: Jumlah_Pemuda_(16-30)_Berwirausaha_Provinsi : Jumlah pemuda berusia 16–30 tahun di provinsi yang menjalankan kegiatan wirausaha. Jumlah_Pemuda_(16-30)_KabupatenKota : Jumlah total pemuda berusia 16–30 tahun yang tercatat di seluruh kabupaten/kota dalam provinsi tersebut. " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000402 - Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 000521 - Tingkat Partispasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri" PEMUDA Daerah No "" 402 Kepemudaan Dan Olahraga "" "" "" "" 1628 1628 06.04.014 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan persen "Tingkat Pemuda Partisipasi dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan merujuk pada persentase pemuda yang aktif berpartisipasi dalam organisasi yang berfokus pada kepemudaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan, dibandingkan dengan jumlah total pemuda dalam kelompok usia yang relevan. Ini mengukur sejauh mana pemuda terlibat dalam organisasi-organisasi yang berperan dalam pengembangan sosial, kepemimpinan, dan kegiatan komunitas. 1. Pemuda Usia: Rentang usia yang dianggap sebagai pemuda, misalnya 15-30 tahun. Kriteria Lain: Status pendidikan, status pekerjaan, dan sebagainya. 2. Organisasi Kepemudaan/Kemasyarakatan Jenis Organisasi: Termasuk organisasi kepemudaan, komunitas, kelompok sosial, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Jenis Kegiatan: Kegiatan sosial, kegiatan pelatihan, kegiatan pengembangan diri, kegiatan pelayanan masyarakat, dan sebagainya. Status Keanggotaan: Organisasi formal (terdaftar secara resmi) atau informal (tidak terdaftar secara resmi). 3. Tingkat Partisipasi Jumlah Pemuda Terlibat: Jumlah pemuda yang aktif sebagai anggota atau peserta dalam organisasi-organisasi tersebut. Frekuensi Keterlibatan: Seberapa sering pemuda terlibat dalam kegiatan organisasi (misalnya, per bulan, per tahun). Durasi Keterlibatan: Lama waktu pemuda menghabiskan waktu dalam aktivitas organisasi (misalnya, jam per minggu). Peran dan Tanggung Jawab: Jenis peran atau tanggung jawab yang diemban oleh pemuda dalam organisasi (misalnya, anggota biasa, pengurus, koordinator). Kualitas Keterlibatan: Tingkat keterlibatan aktif dan kontribusi pemuda dalam kegiatan organisasi. Indikator-indikator Pengukuran Jumlah Anggota Pemuda: Jumlah pemuda yang terdaftar atau aktif dalam organisasi kepemudaan atau kemasyarakatan. Frekuensi Kegiatan: Jumlah kegiatan yang dihadiri atau diikuti oleh pemuda dalam jangka waktu tertentu. Keterlibatan dalam Kegiatan: Jumlah dan jenis kegiatan yang diikuti oleh pemuda. Peran dalam Organisasi: Persentase pemuda yang memegang posisi kepemimpinan atau tanggung jawab tertentu dalam organisasi. Feedback dan Partisipasi: Tingkat kepuasan dan kontribusi pemuda dalam kegiatan organisasi. Pengumpulan Data Survei: Survei kepada pemuda mengenai keterlibatan mereka dalam organisasi kepemudaan atau kemasyarakatan. Data Organisasi: Data dari organisasi tentang jumlah anggota pemuda dan partisipasi mereka. Wawancara dan Observasi: Wawancara dengan anggota organisasi dan observasi kegiatan untuk memahami tingkat partisipasi pemuda" "(Jumlah_Pemuda_(16-30)_Anggota_Aktif_Organisasi / Jumlah_Pemuda_(16-30)_KabupatenKota) * 100% Keterangan: Jumlah_Pemuda_(16-30)_Anggota_Aktif_Organisasi : Jumlah pemuda berusia 16–30 tahun yang menjadi anggota aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota. Jumlah_Pemuda_(16-30)_KabupatenKota : Jumlah total pemuda berusia 16–30 tahun di kabupaten/kota." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000403 - Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 000522 - Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan" PEMUDA Daerah No "" 403 Kepemudaan Dan Olahraga "" "" "" "" 1629 1629 06.04.015 Rasio Kewirausahaan Pemuda persen Proporsi pemuda bekerja dibantu buruh tetap/dibayar terhadap populasi angkatan kerja pemuda. Jumlah pemuda usia 16–30 tahun bekerja dibantu buruh tetap/dibayar dibagi dengan populasi angkatan kerja pemuda usia 16–30 tahun dikalikan 100%. "" Parent "" 04.18.02.1.2 - Rasio Kewirausahaan Pemuda 04.18.02.1.2 - Rasio Kewirausahaan Pemuda "" 001037 - Rasio Wirausaha Pemuda PEMUDA Nasional, Daerah No "versi 2025.01: 02.10.008 versi 2025.02: 06.04.015" 1037 Kepemudaan Dan Olahraga "" "" 04.18.02.1.2 Rasio Kewirausahaan Pemuda 1630 1630 06.04.016 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan persen Derajat keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan kepramukaan, baik sebagai anggota, pembina, pelatih, andalan, maupun sebagai pendukung kegiatan. "IPA = (A_P / P_T) * 100% Keterangan: IPA = Indeks Partisipasi Anggota A_P = Jumlah anggota Pramuka aktif P_T = Jumlah penduduk usia Pramuka" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001039 - Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan PEMUDA Daerah No "" 1039 Kepemudaan Dan Olahraga "" "" "" "" 1631 1631 06.05.001 Event kualifikasi olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara kegiatan "Jumlah event kualifikasi olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara Event kualifikasi Olimpiade adalah kompetisi resmi yang diselenggarakan oleh federasi olahraga internasional atau badan terkait untuk menentukan atlet atau tim yang memenuhi syarat berpartisipasi dalam Olimpiade. Setiap cabang olahraga memiliki sistem kualifikasi tersendiri, yang dapat mencakup kejuaraan dunia, turnamen kontinental, atau serangkaian kompetisi tertentu. Event kualifikasi Paralimpiade adalah kompetisi resmi yang diselenggarakan untuk menentukan atlet atau tim disabilitas yang memenuhi syarat berpartisipasi dalam Paralimpiade. Setiap cabang olahraga memiliki sistem kualifikasi yang ditetapkan oleh federasi internasional terkait, yang dapat mencakup kejuaraan dunia, turnamen regional, atau serangkaian kompetisi tertentu. " Total event kualifikasi olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara dalam setahun Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.21.04.01.01 - Event kualifikasi olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara 04.21.04.01.01 - Event kualifikasi olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 2004-04-21T00:00:00 04.21.04 KP 04.21.04.01.01 Event kualifikasi olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara 1632 1632 06.05.002 Jumlah kabupaten/kota dengan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) yang Terbentuk kabupaten/ kota "Jumlah kabupaten/kota dengan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) yang Terbentuk adalah jumlah kabupaten atau kota yang telah membentuk PPLP sebagai upaya pembinaan dan pengembangan bakat olahraga di kalangan pelajar. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) adalah sentra pembinaan olahraga prestasi di kabupaten/kota yang diselenggarakan untuk menjaring dan membina bakat olahragawan pelajar. Indikator ini menunjukkan jumlah kabupaten atau kota yang telah mendirikan PPLP untuk mendukung pengembangan bakat olahraga di tingkat pelajar." "Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan total kabupaten atau kota yang telah membentuk PPLP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.​ Indikator ini dinyatakan dalam angka absolut yang menunjukkan jumlah kabupaten atau kota." Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.09.03.01.02 - Kabupaten/Kota dengan PPLP yang Terbentuk 04.09.03.01.02 - Kabupaten/Kota dengan PPLP yang Terbentuk "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 2003-04-09T00:00:00 04.09.03 KP 04.09.03.01.02 Kabupaten/Kota dengan PPLP yang Terbentuk 1633 1633 06.05.003 Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara setahun terakhir kegiatan Total penyelenggaraan kampanye lingkup olahraga masyarakat, pendidikan dan disabilitas dalam setahun terakhir "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000808 - Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara setahun terakhir OLAHRAGA Daerah No "" 808 Kepemudaan Dan Olahraga "" "" "" "" 1634 1634 06.05.004 Jumlah Lembaga yang difasilitasi prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi lembaga "Indikator ini mengukur jumlah lembaga yang telah difasilitasi dengan prasarana olahraga yang sesuai dengan standar cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade serta ramah bagi penyandang disabilitas, melalui pembangunan baru, rehabilitasi, atau renovasi fasilitas yang ada. Lembaga yang dimaksud mencakup institusi pendidikan, klub olahraga, pusat pelatihan, dan organisasi terkait lainnya yang menyediakan fasilitas olahraga. Rumus atau Perhitungan: Dihitung dengan menjumlahkan total lembaga yang telah menerima fasilitas prasarana olahraga sesuai kriteria yang ditetapkan dalam periode tertentu. Data ini dapat diperoleh melalui laporan resmi dari instansi terkait yang mengelola program pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi prasarana olahraga. " Total prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.21.03.01.01 - Jumlah Lembaga yang difasilitasi prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi 04.21.03.01.01 - Jumlah Lembaga yang difasilitasi prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 2003-04-21T00:00:00 04.21.03 KP 04.21.03.01.01 Jumlah Lembaga yang difasilitasi prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi 1635 1635 06.05.005 Jumlah Lembaga yang difasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade lembaga Rumus atau Perhitungan:Dihitung dengan menjumlahkan total lembaga yang telah menerima fasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade dalam periode tertentu. Fasilitasi ini dapat berupa peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga yang mendukung pembinaan atlet pada cabang olahraga tersebut. Total fasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade kepada lembaga olahraga Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.21.03.01.02 - Jumlah Lembaga yang difasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade 04.21.03.01.02 - Jumlah Lembaga yang difasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 2003-04-21T00:00:00 04.21.03 KP 04.21.03.01.02 Jumlah Lembaga yang difasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade 1636 1636 06.05.006 Jumlah olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan olimpiade orang Jumlah olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan olimpiade di Pelatnas Total jumlah olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan olimpiade di Pelatnas Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.21.01.01.03 - Olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan olimpiade 04.21.01.01.03 - Olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan olimpiade "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 2001-04-21T00:00:00 04.21.01 KP 04.21.01.01.03 Olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan olimpiade 1637 1637 06.05.007 Jumlah olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan paralimpiade orang Jumlah olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan paralimpiade di Pelatnas Total jumlah olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan paralimpiade di Pelatnas Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.21.01.01.04 - Olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan paralimpiade 04.21.01.01.04 - Olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan paralimpiade "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 2001-04-21T00:00:00 04.21.01 KP 04.21.01.01.04 Olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan paralimpiade 1638 1638 06.05.008 Jumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan olimpiade orang Jumlah olahragawan elite cabang olahraga unggulan olimpiade di Pelatnas total olahragawan elite cabang olahraga unggulan olimpiade di Pelatnas Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.21.01.01.01 - Jumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabor unggulan olimpiade 04.21.01.01.01 - Jumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabor unggulan olimpiade "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 2001-04-21T00:00:00 04.21.01 KP 04.21.01.01.01 Jumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabor unggulan olimpiade 1639 1639 06.05.009 Jumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan paralimpiade orang Jumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan paralimpiade di Pelatnas Total jumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan paralimpiade di Pelatnas Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.21.01.01.02 - Olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan paralimpiade 04.21.01.01.02 - Olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan paralimpiade "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 2001-04-21T00:00:00 04.21.01 KP 04.21.01.01.02 Olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan paralimpiade 1640 1640 06.05.010 Jumlah organisasi keolahragaan berbasis Olimpiade dan Paralimpiade yang memenuhi standar minimal keolahragaan lembaga Jumlah organisasi keolahragaan yang berfokus pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang telah memenuhi standar minimal keolahragaan yang ditetapkan oleh Federasi Internasional masing-masing cabang olahraga. Standar ini mencakup aspek-aspek seperti pengelolaan organisasi, kualitas program latihan, kualifikasi tenaga keolahragaan, serta prasarana dan sarana olahraga yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Total Organisasi keolahragaan berbasis Olimpiade dan Paralimpiade yang memenuhi standar minimal keolahragaan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.21.02.01.03 - Jumlah organisasi keolahragaan berbasis Olimpiade dan Paralimpiade yang memenuhi standar minimal keolahragaan 04.21.02.01.03 - Jumlah organisasi keolahragaan berbasis Olimpiade dan Paralimpiade yang memenuhi standar minimal keolahragaan "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 2002-04-21T00:00:00 04.21.02 KP 04.21.02.01.03 Jumlah organisasi keolahragaan berbasis Olimpiade dan Paralimpiade yang memenuhi standar minimal keolahragaan 1641 1641 06.05.011 Jumlah pelatih cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikat internasional orang Jumlah pelatih yang terlibat dalam cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang telah memperoleh sertifikasi kepelatihan dari badan atau organisasi olahraga internasional yang diakui. Sertifikasi internasional menunjukkan bahwa pelatih tersebut telah memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi yang ditetapkan secara global. total pelatih cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade yang bersertifikat internasional Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.21.02.01.02 - Jumlah pelatih cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikat internasional 04.21.02.01.02 - Jumlah pelatih cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikat internasional "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 2002-04-21T00:00:00 04.21.02 KP 04.21.02.01.02 Jumlah pelatih cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikat internasional 1642 1642 06.05.012 Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olympic Games medali Hasil perolehan medali emas kontingen Indonesia pada ajang Olympic Games Seluruh perolehan medali emas kontingen Indonesia pada ajang "" Parent "" 04.05.01 - Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olympic Games 04.05.01 - Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olympic Games "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 4 4.0 PN 04.05.01 Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olympic Games 1643 1643 06.05.013 Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games medali Hasil perolehan medali emas kontingen Indonesia pada ajang Paralympic Games Seluruh perolehan medali emas kontingen Indonesia pada ajang "" Parent "" 04.05.02 - Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games 04.05.02 - Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 4 4.0 PN 04.05.02 Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games 1644 1644 06.05.014 Jumlah perolehan medali pada ASEAN Para Games medali Hasil perolehan keseluruhan medali Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Perolehan medali emas, perak dan perunggu Indonesia dalam ajang ASEAN Para Games "" Parent "" 04.21.01.02 - Jumlah perolehan medali pada ASEAN Para Games 04.21.01.02 - Jumlah perolehan medali pada ASEAN Para Games "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 4.20999999999999996447286321199499070644378662109375 4.21 PP 04.21.01.02 Jumlah perolehan medali pada ASEAN Para Games 1645 1645 06.05.015 Jumlah perolehan medali pada Asian Games medali Hasil perolehan keseluruhan medali Indonesia pada ajang Asian Games Perolehan medali emas, perak dan perunggu Indonesia dalam ajang Asian Games "" Parent "" 04.21.01.03 - Jumlah perolehan medali pada Asian Games 04.21.01.03 - Jumlah perolehan medali pada Asian Games "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 4.20999999999999996447286321199499070644378662109375 4.21 PP 04.21.01.03 Jumlah perolehan medali pada Asian Games 1646 1646 06.05.016 Jumlah perolehan medali pada Asian Para Games medali Hasil perolehan keseluruhan medali Indonesia pada ajang Asian Para Games Perolehan medali emas, perak dan perunggu Indonesia dalam ajang Asian Para Games "" Parent "" 04.21.01.04 - Jumlah perolehan medali pada Asian Para Games 04.21.01.04 - Jumlah perolehan medali pada Asian Para Games "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 4.20999999999999996447286321199499070644378662109375 4.21 PP 04.21.01.04 Jumlah perolehan medali pada Asian Para Games 1647 1647 06.05.017 Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Games medali Hasil perolehan medali emas/perak/perunggu kontingen Indonesia pada ajang Asian Youth Games Jumlah seluruh perolehan medali emas/perak/perunggu kontingen Indonesia pada ajang Asian Youth Games "" Parent "" 04.09.03.01.06 - Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Games 04.09.03.01.06 - Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Games "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 2003-04-09T00:00:00 04.09.03 KP 04.09.03.01.06 Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Games 1648 1648 06.05.018 Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Para Games medali "Jumlah seluruh perolehan medali emas/perak/perunggu kontingen Indonesia pada ajang Asian Youth Para Games Asian Youth Para Games adalah ajang multi-olahraga yang diselenggarakan untuk atlet muda disabilitas. Acara ini diadakan setiap empat tahun sekali, di bawah naungan Komite Paralimpiade Asia (Asian Paralympic Committee), dan bertujuan untuk memberikan platform kompetitif bagi atlet muda dengan berbagai disabilitas. " Total Medali=Medali Emas+Medali Perak+Medali Perunggu "" Parent "" 04.09.03.01.07 - Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Para Games 04.09.03.01.07 - Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Para Games "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 2003-04-09T00:00:00 04.09.03 KP 04.09.03.01.07 Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Para Games 1649 1649 06.05.019 Jumlah perolehan medali pada SEA Games medali Jumlah perolehan medali emas/perak/perunggu Indonesia pada ajang SEA Games Perolehan medali emas, perak, dan perunggu Indonesia dalam ajang SEA Games "" Parent "" 04.21.01.01 - Jumlah perolehan medali pada SEA Games 04.21.01.01 - Jumlah perolehan medali pada SEA Games "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 4.20999999999999996447286321199499070644378662109375 4.21 PP 04.21.01.01 Jumlah perolehan medali pada SEA Games 1650 1650 06.05.020 Jumlah perolehan medali pada Youth Olympic Games medali Hasil perolehan medali emas/perak/perunggu kontingen Indonesia pada ajang Youth Olympic Games Jumlah seluruh perolehan medali emas/perak/perunggu kontingen Indonesia pada ajang Youth Olympic Games "" Parent "" 04.09.03.01.05 - Jumlah perolehan medali pada Youth Olympic Games 04.09.03.01.05 - Jumlah perolehan medali pada Youth Olympic Games "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 2003-04-09T00:00:00 04.09.03 KP 04.09.03.01.05 Jumlah perolehan medali pada Youth Olympic Games 1651 1651 06.05.021 Jumlah Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang Terstandardisasi provinsi Jumlah Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang Terstandardisasi "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.09.03.01.01 - Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang Terstandardisasi 04.09.03.01.01 - Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang Terstandardisasi "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 2003-04-09T00:00:00 04.09.03 KP 04.09.03.01.01 Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang Terstandardisasi 1652 1652 06.05.022 Jumlah tenaga keolahragaan cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikasi internasional orang Jumlah tenaga keolahragaan cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikat internasional total tenaga keolahragaan cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade yang bersertifikat internasional Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.21.02.01.01 - Jumlah tenaga keolahragaan cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikasi internasional 04.21.02.01.01 - Jumlah tenaga keolahragaan cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikasi internasional "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 2002-04-21T00:00:00 04.21.02 KP 04.21.02.01.01 Jumlah tenaga keolahragaan cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikasi internasional 1653 1653 06.05.023 Kejuaraan dunia cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara kegiatan Jumlah kejuaraan dunia cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara dalam setahun Total kejuaraan dunia cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara dalam setahun Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.21.04.01.02 - Kejuaraan dunia cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara 04.21.04.01.02 - Kejuaraan dunia cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 2004-04-21T00:00:00 04.21.04 KP 04.21.04.01.02 Kejuaraan dunia cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara 1654 1654 06.05.024 Peningkatan Prestasi Olahraga persen Peningkatan Prestasi Olahraga merujuk pada perbaikan dalam hasil atau performa di bidang olahraga, yang dapat diukur melalui berbagai indikator seperti peringkat kompetisi, pencapaian medali, rekor pribadi atau nasional, dan penilaian keterampilan atlet dalam event olahraga. Ini mencakup kemajuan yang dicapai oleh individu atau tim dalam olahraga. Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000404 - Peningkatan Prestasi Olahraga OLAHRAGA Daerah No "" 404 Kepemudaan Dan Olahraga "" "" "" "" 1655 1655 06.05.025 Peringkat pada ASEAN Para Games peringkat Capaian kontingen Indonesia dalam klasemen akhir ajang "" "" Parent "" 04.05.06 - Peringkat pada ASEAN Para Games 04.05.06 - Peringkat pada ASEAN Para Games "" "" OLAHRAGA Internasional No "" "" 4 4.0 PN 04.05.06 Peringkat pada ASEAN Para Games 1656 1656 06.05.026 Peringkat pada Asian Games peringkat Capaian kontingen Indonesia dalam klasemen akhir ajang pada ajang Asian Games "" "" Parent "" 04.05.03 - Peringkat pada Asian Games 04.05.03 - Peringkat pada Asian Games "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 4 4.0 PN 04.05.03 Peringkat pada Asian Games 1657 1657 06.05.027 Peringkat pada Asian Para Games peringkat Capaian kontingen Indonesia dalam klasemen akhir ajang Asian Para Games "" "" Parent "" 04.05.04 - Peringkat pada Asian Para Games 04.05.04 - Peringkat pada Asian Para Games "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 4 4.0 PN 04.05.04 Peringkat pada Asian Para Games 1658 1658 06.05.028 Peringkat pada Asian Youth Games peringkat Capaian kontingen Indonesia dalam klasemen akhir ajang Asian Youth Games "" "" Parent "" 04.09.01.05 - Peringkat pada Asian Youth Games 04.09.01.05 - Peringkat pada Asian Youth Games "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 4.089999999999999857891452847979962825775146484375 4.09 PP 04.09.01.05 Peringkat pada Asian Youth Games 1659 1659 06.05.029 Peringkat pada Asian Youth Para Games peringkat Capaian kontingen Indonesia dalam klasemen akhir ajang Asian Youth Para Games "" "" Parent "" 04.09.01.06 - Peringkat pada Asian Youth Para Games 04.09.01.06 - Peringkat pada Asian Youth Para Games "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 4.089999999999999857891452847979962825775146484375 4.09 PP 04.09.01.06 Peringkat pada Asian Youth Para Games 1660 1660 06.05.030 Peringkat pada SEA Games peringkat Capaian kontingen Indonesia dalam klasemen akhir ajang SEA Games "" "" Parent "" 04.05.05 - Peringkat pada SEA Games 04.05.05 - Peringkat pada SEA Games "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 4 4.0 PN 04.05.05 Peringkat pada SEA Games 1661 1661 06.05.031 Peringkat pada Youth Olympic Games peringkat Capaian kontingen Indonesia dalam klasemen akhir ajang Youth Olympic Games "" "" Parent "" 04.09.01.04 - Peringkat pada Youth Olympic Games 04.09.01.04 - Peringkat pada Youth Olympic Games "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 4.089999999999999857891452847979962825775146484375 4.09 PP 04.09.01.04 Peringkat pada Youth Olympic Games 1662 1662 06.05.032 Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/Internasional persen Perbandingan antara jumlah olahragawan binaan daerah yang berprestasi di tingkat Nasional/Internasional dibandingkan total olahragawan binaan daerah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, termasuk disabilitas "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000810 - Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/Internasional OLAHRAGA Daerah No "" 810 Kepemudaan Dan Olahraga "" "" "" "" 1663 1663 06.05.033 Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah persen Perbandingan antara olahragawan andalan nasional pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah dengan total olahragawan andalan nasional di Pelatnas "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.09.03.01.03 - Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah 04.09.03.01.03 - Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 2003-04-09T00:00:00 04.09.03 KP 04.09.03.01.03 Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah 1664 1664 06.05.034 Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi pusat persen Perbandingan antara olahragawan andalan nasional pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi pusat dengan total olahragawan andalan nasional di Pelatnas "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.09.03.01.04 - Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi pusat 04.09.03.01.04 - Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi pusat "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 2003-04-09T00:00:00 04.09.03 KP 04.09.03.01.04 Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi pusat 1665 1665 06.05.035 Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional persen Indikator ini mengukur proporsi atlet yang mengikuti program Pelatihan Nasional (Pelatnas) dan berhasil meraih prestasi di tingkat regional atau internasional. Prestasi yang dimaksud mencakup perolehan medali atau pencapaian peringkat tertentu dalam kompetisi olahraga resmi di tingkat tersebut. Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional = (Jumlah Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional/Total Jumlah Olahragawan Pelatnas)×100% "" Parent "" 04.09.01.03 - Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional 04.09.01.03 - Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 4.089999999999999857891452847979962825775146484375 4.09 PP 04.09.01.03 Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional 1666 1666 06.05.036 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga persen Perbandingan antara jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga 3 kali/minggu atau lebih atau 150 menit/minggu atau lebih dalam seminggu terakhir terhadap jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas umlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga 3 kali/minggu atau lebih atau 150 menit/minggu atau lebih yang melakukan olahraga dalam seminggu terakhir dibagi jumlah penduduk 10 tahun ke atas dikali 100% "" Parent "" 04.05.07 - Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga 04.05.07 - Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 4 4.0 PN 04.05.07 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga 1667 1667 06.05.037 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir persen Perbandingan antara jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga dalam seminggu terakhir terhadap jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas Jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga dalam seminggu terakhir dibagi jumlah penduduk 10 tahun ke atas dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.22.01.01 - Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir 04.22.01.01 - Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir "" 000807 - Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir OLAHRAGA Nasional, Daerah No "" 807 Kepemudaan Dan Olahraga 4.21999999999999975131004248396493494510650634765625 4.22 PP 04.22.01.01 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir 1668 1668 06.05.038 Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas yang melakukan olahraga seminggu terakhir persen Perbandingan antara jumlah penduduk penyandang disabilitas berumur 5 tahun ke atas yang melakukan olahraga dalam seminggu terakhir terhadap jumlah penduduk penyandang disabilitas berumur 5 tahun ke atas Jumlah penduduk penyandang disabilitas berumur 5 tahun ke atas yang melakukan olahraga dalam seminggu terakhir dibagi jumlah penduduk penyandang disabilitas 5 tahun ke atas dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.22.01.01.02 - Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas yang melakukan olahraga seminggu terakhir 04.22.01.01.02 - Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas yang melakukan olahraga seminggu terakhir "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 2001-04-22T00:00:00 04.22.01 KP 04.22.01.01.02 Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas yang melakukan olahraga seminggu terakhir 1669 1669 06.05.039 Persentase penduduk usia sekolah (7-18 tahun) yang melakukan olahraga seminggu terakhir persen Perbandingan antara jumlah penduduk usia sekolah (7-18 tahun) yang melakukan olahraga dalam seminggu terakhir terhadap jumlah penduduk berumur 5 tahun ke atas Jumlah penduduk usia sekolah (7-18 tahun) yang melakukan olahraga dalam seminggu terakhir dibagi jumlah penduduk 5 tahun ke atas dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.22.01.01.01 - Persentase penduduk usia sekolah (7-18 tahun) yang melakukan olahraga seminggu terakhir 04.22.01.01.01 - Persentase penduduk usia sekolah (7-18 tahun) yang melakukan olahraga seminggu terakhir "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 2001-04-22T00:00:00 04.22.01 KP 04.22.01.01.01 Persentase penduduk usia sekolah (7-18 tahun) yang melakukan olahraga seminggu terakhir 1670 1670 06.05.040 Persentase provinsi yang menyelenggarakan kampanye olahraga persen Perbandingan antara jumlah provinsi yang menyelenggarakan kegiatan kampanye budaya berolahraga dalam lingkup olahraga masyarakat, olahraga pendidikan, olahraga layanan khusus termasuk disabilitas terhadap jumlah provinsi di Indonesia Jumlah provinsi yang melakukan kampanye budaya berolahraga dibagi jumlah provinsi dikali 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.22.02.01.01 - Persentase provinsi yang menyelenggarakan kampanye olahraga 04.22.02.01.01 - Persentase provinsi yang menyelenggarakan kampanye olahraga "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 2002-04-22T00:00:00 04.22.02 KP 04.22.02.01.01 Persentase provinsi yang menyelenggarakan kampanye olahraga 1671 1671 06.05.041 Persentase rumah tangga yang membeli alat atau perlengkapan olahraga dalam setahun persen Persentase rumah tangga yang membeli alat atau perlengkapan olahraga termasuk perbaikannya dalam setahun Jumlah rumah tangga yang membeli alat atau perlengkapan olahraga (termasuk perbaikannya) dalam setahun, dibagi total rumah tangga, dikalikan 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.22.02.01.02 - Persentase rumah tangga yang membeli alat atau perlengkapan olahraga dalam setahun 04.22.02.01.02 - Persentase rumah tangga yang membeli alat atau perlengkapan olahraga dalam setahun "" "" OLAHRAGA Nasional No "" "" 2002-04-22T00:00:00 04.22.02 KP 04.22.02.01.02 Persentase rumah tangga yang membeli alat atau perlengkapan olahraga dalam setahun 1672 1672 06.05.042 Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional persen Perbandingan antara jumlah pelatih, wasit-juri, dan tenaga pendukung lainnya yang terdaftar dan terverifikasi memiliki sertifikat Nasional/Internasional di SITENOR Kemenpora dibandingkan total pelatih, wasit-juri, dan tenaga pendukung lainnya yang terdaftar di SITENOR Kemenpora "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000809 - Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional OLAHRAGA Daerah No "" 809 Kepemudaan Dan Olahraga "" "" "" "" 1673 1673 06.05.043 Indeks Partisipasi Olahraga persen Indeks Partisipasi Olahraga (IPO) adalah indikator yang mengukur tingkat keterlibatan masyarakat dalam aktivitas olahraga dan/atau aktivitas fisik secara rutin dalam suatu periode tertentu. IPO = (Jumlah penduduk yang aktif berolahraga / Jumlah total penduduk) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001036 - Indeks Partisipasi Olahraga OLAHRAGA Daerah No "" 1036 Kepemudaan Dan Olahraga "" "" "" "" 1674 1674 06.05.044 Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas persen Persentase jumlah atlet yang tergabung dalam program pemusatan latihan yang dirancang untuk melatih atlet secara intensif dan mendalam dalam persiapan menghadapi kompetisi olahraga internasional "P_A = (A_P / A_T) * 100% Keterangan: P_A = Persentase atlet yang masuk Pelatnas A_P = Jumlah atlet yang masuk Pelatnas A_T = Jumlah total atlet yang diseleksi" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001038 - Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas OLAHRAGA Daerah No "" 1038 Kepemudaan Dan Olahraga "" "" "" "" 1675 1675 07.01.001 Jumlah Lifting Gas Bumi ribu barel setara minyak per hari Volume gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan "" "" Parent "" 02.11.01.002.01 - Jumlah Lifting Gas Bumi 02.11.01.002.01 - Jumlah Lifting Gas Bumi "" "" PERTAMBANGAN Nasional No "" "" 2001-02-11T00:00:00 02.11.01 KP 02.11.01.002.01 Jumlah Lifting Gas Bumi 1676 1676 07.01.002 Jumlah Lifting Minyak Bumi ribu barel minyak per hari Volume minyak mentah yang dijual atau dibagi di titik penyerahan "" "" Parent "" 02.11.01.001.01 - Jumlah Lifting Minyak Bumi 02.11.01.001.01 - Jumlah Lifting Minyak Bumi "" "" PERTAMBANGAN Nasional No "" "" 2001-02-11T00:00:00 02.11.01 KP 02.11.01.001.01 Jumlah Lifting Minyak Bumi 1677 1677 07.01.003 Jumlah panjang pipa transmisi dan distribusi gas bumi yang difasilitasi kilometer Panjang pipa transmisi dan distribusi gas bumi yang terbangun secara kumulatif "" "" Parent "" 02.11.02.01.02 - Jumlah panjang pipa transmisi dan distribusi gas bumi yang difasilitasi 02.11.02.01.02 - Jumlah Panjang Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi yang Difasilitasi "" "" PERTAMBANGAN Nasional No "" "" 2002-02-11T00:00:00 02.11.02 KP 02.11.02.01.02 Jumlah panjang pipa transmisi dan distribusi gas bumi yang difasilitasi 1678 1678 07.01.004 Jumlah Produksi Batu Bara juta ton Volume batubara yang diproduksi "" "" Parent "" 02.11.01.003.01 - Jumlah Produksi Batu Bara 02.11.01.003.01 - Jumlah Produksi Batu Bara "" "" PERTAMBANGAN Nasional No "" "" 2001-02-11T00:00:00 02.11.01 KP 02.11.01.003.01 Jumlah Produksi Batu Bara 1679 1679 07.01.005 Persentase Usaha Tambang Sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar persen Persentase usaha tambang sesuai provinsi kewenangan yang tidak melanggar adalah ukuran yang menunjukkan proporsi usaha tambang yang beroperasi sesuai dengan peraturan dan kewenangan provinsi yang relevan tanpa melanggar ketentuan hukum atau regulasi yang berlaku. Ini mencerminkan sejauh mana usaha tambang mematuhi peraturan daerah dan tidak terlibat dalam kegiatan ilegal atau tidak sesuai. (Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi / Luas Lahan Kritis di provinsi) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000424 - Persentase Usaha Tambang Sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar PERTAMBANGAN Daerah No "" 424 Energi Dan Sumber Daya Mineral "" "" "" "" 1680 1680 07.01.006 Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri persen "Indikator ini mengukur jumlah aktual batubara yang diserap atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk sektor pembangkit listrik, industri semen, dan industri lainnya, sesuai dengan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Realisasi kebutuhan batubara dalam negeri dihitung sebagai total volume batubara yang disalurkan dan digunakan oleh konsumen domestik selama periode tertentu. Domestic Market Obligation (DMO) batubara bertujuan untuk mencegah terjadinya kelangkaan pasokan batubara serta menjamin keamanan pasokan batubara domestik secara berkelanjutan" "Realisasi kebutuhan batubara dalam negeri dihitung sebagai total volume batubara yang disalurkan dan digunakan oleh konsumen domestik selama periode tertentu. Rumus sederhananya: Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri = ∑ (𝑖=1 - 𝑛) Volume Batubara yang Digunakan oleh Konsumen Domestik 𝑖 Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri= i=1 ∑ n ​( Volume Batubara yang Digunakan oleh Konsumen Domestik ) Di mana n adalah jumlah konsumen domestik yang menggunakan batubara. Satuan yang digunakan adalah ton." "" Parent "" 02.11.01.003.02 - Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri 02.11.01.003.02 - Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri "" "" PERTAMBANGAN Nasional No "" "" 2001-02-11T00:00:00 02.11.01 KP 02.11.01.003.02 Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri 1681 1681 07.02.001 Deviasi Harga Jual Eceran BBM persen Deviasi Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah indikator yang mengukur perbedaan antara harga jual eceran BBM aktual di pasar dengan harga yang ditetapkan atau direkomendasikan oleh pemerintah. Indikator ini penting untuk menilai kepatuhan penyedia BBM terhadap regulasi harga dan untuk memantau stabilitas harga BBM di tingkat konsumen "Formula Perhitungan: P = | (A - B +- C ) / A | * 100% P: Deviasi Harga Eceran BBM (Januari s.d. Desember) A: Harga BBM berdasarkan surat penetapan Menteri ESDM B: Harga berdasarkan formula harga sesuai peraturan perundangan berlaku C: Kompensasi *)Ket: BBM terdiri dari Solar dan Premium" "" Parent "" 02.11.02.04.01 - Deviasi Harga Jual Eceran BBM 02.11.02.04.01 - Deviasi Harga Jual Eceran BBM "" "" ENERGI Nasional No "" "" 2002-02-11T00:00:00 02.11.02 KP 02.11.02.04.01 Deviasi Harga Jual Eceran BBM 1682 1682 07.02.002 Indeks Ketahanan Energi "" Ketahanan energi nasional adalah suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup (Perpres Nomor 22 Tahun 2017). Z = ΣX1.Y1+X2.Y2+...+Xn.Yn Keterangan: Z=nilai indeks ketahanan energi X=Skor Y=Bobot "" Parent 43a - Indeks Ketahanan Energi 02.03.01 - Indeks Ketahanan Energi 02.03.01 - Indeks Ketahanan Energi "" "" ENERGI Nasional No "" "" 2 2.0 PN 02.03.01 Indeks Ketahanan Energi 1683 1683 07.02.003 Jumlah Pelanggan Listrik ribu orang Jumlah masyarakat yang berlangganan listrik "" "" Parent "" 02.11.02.03.01 - Jumlah Pelanggan Listrik (Kumulatif) 02.11.02.03.01 - Jumlah Pelanggan Listrik (Kumulatif) "" "" ENERGI Nasional No "" "" 2002-02-11T00:00:00 02.11.02 KP 02.11.02.03.01 Jumlah Pelanggan Listrik (Kumulatif) 1684 1684 07.02.004 Jumlah Produksi Listrik Energi Terbarukan gigawattjam Besaran listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik energi terbarukan "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.11.03.01.02 - Produksi Listrik Energi Terbarukan 02.11.03.01.02 - Produksi Listrik Energi Terbarukan "" "" ENERGI Nasional No "" "" 2003-02-11T00:00:00 02.11.03 KP 02.11.03.01.02 Produksi Listrik Energi Terbarukan 1685 1685 07.02.005 Jumlah Produksi Tenaga Listrik gigawattjam Produksi Tenaga Listrik (GWh) adalah jumlah total energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik dalam satuan gigawatt-jam (GWh) selama periode waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Indikator ini mencerminkan kapasitas produksi listrik dari berbagai jenis pembangkit, termasuk pembangkit berbasis bahan bakar fosil (batubara, minyak, gas) dan energi terbarukan (surya, angin, air, biomassa, dan panas bumi). Produksi listrik yang tinggi umumnya mencerminkan tingkat kebutuhan energi suatu negara yang meningkat, seiring dengan pertumbuhan populasi, aktivitas industri, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, perubahan dalam komposisi produksi tenaga listrik antara sumber energi terbarukan dan fosil juga menjadi ukuran penting dalam transisi energi menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Produksi Tenaga Listrik (GWh) adalah jumlah total energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik dalam satuan gigawatt-jam (GWh) selama periode waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.02.03.01.03 - Produksi Tenaga Listrik 03.02.03.01.03 - Produksi Tenaga Listrik "" "" ENERGI Nasional No 24210006 "" "" 2003-03-02T00:00:00 03.02.03 KP 03.02.03.01.03 Produksi Tenaga Listrik 1686 1686 07.02.006 Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga sambungan Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga (Sambungan Rumah (SR)) adalah Banyaknya jaringan distribusi gas bumi (penyaluran gas melalui jaringan pipa) untuk rumah tangga. Jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dibangun di kota-kota atau daerahyang dekat dengan sumber gas bumi dan memiliki jaringan transmisi gas bumi. Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga diukur dalam sambungan rumah pipa gas yang terpasang.Rumus: - Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 02.11.02.01.01 - Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota "" 7.1.2.(a) - Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga. 000176 - Jumlah Sambungan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga ENERGI Nasional, Daerah No 10710020 "" 176 Energi Dan Sumber Daya Mineral 2002-02-11T00:00:00 02.11.02 KP 02.11.02.01.01 Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota 1687 1687 07.02.007 Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Private Charging Station Terpasang unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) adalah sarana pengisian energi listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai untuk umum. Jumlah SPKLU dan Private Charging Station Terpasang Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.02.05.01.01 - SPKLU dan Private Charging Station Terpasang (kumulatif angka dasar tahun 2023) 03.02.05.01.01 - SPKLU dan Private Charging Station Terpasang (kumulatif angka dasar tahun 2023) "" "" ENERGI Nasional No "" "" 2005-03-02T00:00:00 03.02.05 KP 03.02.05.01.01 SPKLU dan Private Charging Station Terpasang (kumulatif angka dasar tahun 2023) 1688 1688 07.02.008 Jumlah Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) Terpasang unit Stasiun yang Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) adalah sarana penukaran Baterai yang akan diisi ulang dengan Baterai yang telah diisi ulang untuk KBL Berbasis Baterai untuk umum. Jumlah SPBKLU dan Private Terpasang "" Parent "" 03.02.05.01.02 - SPBKLU Terpasang (kumulatif angka dasar tahun 2023) 03.02.05.01.02 - SPBKLU Terpasang (kumulatif angka dasar tahun 2023) "" "" ENERGI Nasional No "" "" 2005-03-02T00:00:00 03.02.05 KP 03.02.05.01.02 SPBKLU Terpasang (kumulatif angka dasar tahun 2023) 1689 1689 07.02.009 Jumlah Volume Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi juta kiloliter Jumlah Volume Penyaluran BBM Bersubsidi mengukur total jumlah bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang telah disalurkan kepada masyarakat atau sektor tertentu dalam satu periode tertentu. BBM bersubsidi adalah jenis bahan bakar yang diberikan subsidi oleh pemerintah untuk memastikan akses energi yang terjangkau bagi masyarakat, terutama untuk kelompok ekonomi rentan dan sektor yang menjadi prioritas (misalnya transportasi umum, perikanan, dan pertanian). Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas distribusi BBM bersubsidi dalam memenuhi kebutuhan energi nasional sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan dalam APBN dan kebijakan energi nasional "Volume BBM Bersubsidi=∑(Volume BBM yang disalurkan dari SPBU atau agen resmi) %Realisasi Penyaluran BBM=( Kuota BBM yang ditetapkan / Volume BBM yang disalurkan)×100% Volume BBM yang disalurkan diperoleh dari laporan distribusi oleh badan usaha penyedia BBM (seperti Pertamina) yang mencatat jumlah BBM bersubsidi yang telah diterima oleh konsumen Kuota BBM yang ditetapkan adalah batas volume subsidi BBM yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahun melalui kebijakan APBN dan Peraturan Presiden" "" Parent "" 02.11.02.02.01 - Jumlah Volume Penyaluran BBM Bersubsidi 02.11.02.02.01 - Jumlah Volume Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi "" "" ENERGI Nasional No "" "" 2002-02-11T00:00:00 02.11.02 KP 02.11.02.02.01 Jumlah Volume Penyaluran BBM Bersubsidi 1690 1690 07.02.010 Jumlah Volume Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi juta kiloliter Jumlah volume BBM nonsubsidi yang disediakan "" "" Parent "" 02.11.02.02.02 - Jumlah Volume Penyaluran BBM Non Subsidi 02.11.02.02.02 - Jumlah Volume Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi "" "" ENERGI Nasional No "" "" 2002-02-11T00:00:00 02.11.02 KP 02.11.02.02.02 Jumlah Volume Penyaluran BBM Non Subsidi 1691 1691 07.02.011 Kapasitas Gardu Distribusi megavolt ampere Gardu distribusi adalah infrastruktur untuk menyalurkan tenaga listrik ke pelanggan dengan mengubah tegangan. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.02.04.01.04 - Kapasitas Gardu Distribusi 03.02.04.01.04 - Kapasitas Gardu Distribusi "" "" ENERGI Nasional No "" "" 2004-03-02T00:00:00 03.02.04 KP 03.02.04.01.04 Kapasitas Gardu Distribusi 1692 1692 07.02.012 Kapasitas Gardu Induk megavolt ampere Gardu induk merupakan bagian dalam pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Gardu induk adalah infrastruktur untuk mengatur aliran listrik dari pembangkit menuju konsumen dengan mengubah tegangan listrik agar sesuai dengan kebutuhan distribusi. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.02.04.01.02 - Kapasitas Gardu Induk 03.02.04.01.02 - Kapasitas Gardu Induk "" "" ENERGI Nasional No "" "" 2004-03-02T00:00:00 03.02.04 KP 03.02.04.01.02 Kapasitas Gardu Induk 1693 1693 07.02.013 Kapasitas Pembangkit Listrik gigawatt Kapasitas pembangkit listrik (GW) adalah jumlah total kapasitas terpasang dari pembangkit listrik, yang diukur dalam gigawatt (GW). Kapasitas terpasang ini mencerminkan kemampuan maksimum pembangkit energi untuk menghasilkan listrik sesuai dengan nameplate capacity atau spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh produsen. Indikator ini penting untuk menilai sejauh mana negara atau wilayah tersebut telah memanfaatkan sumber energi dalam memenuhi kebutuhan listrik. Penambahan kapasitas diperhitungkan juga dari kemajuan pentahapan proyek pembangkit dari tahap rencana, pra konstruksi hingga konstruksi Kapasitas pembangkit listrik (GW) adalah jumlah total kapasitas terpasang dari pembangkit listrik. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.02.03.01.01 - Kapasitas Pembangkit Listrik (kumulatif angka dasar tahun 2023) 03.02.03.01.01 - Kapasitas Pembangkit Listrik (kumulatif angka dasar tahun 2024) "" "" ENERGI Nasional No "" "" 2003-03-02T00:00:00 03.02.03 KP 03.02.03.01.01 Kapasitas Pembangkit Listrik (kumulatif angka dasar tahun 2023) 1694 1694 07.02.014 Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan watt per kapita Kapasitas terpasang listrik adalah daya listrik maksimum yang mampu diproduksi sesuai nameplate capacity pembangkit listrik. Nameplate capacity adalah output maksimum generator / pembangkit atau peralatan produksi tenaga listrik lainnya dalam kondisi yang ditentukan oleh pabrikan dan biasanya ditunjukkan pada pelat nama yang terpasang secara fisik ke generator. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari,sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang adalah membagi total daya listrik maksimum yang mampu diproduksi seluruh pembangkit energi terbarukan jumlah penduduk pertengahan tahun.Rumus: Keterangan:KTPET = Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan per kapitaTPET = Total pembangkit listrik terpasang dari energi terbarukan JP = Jumlah penduduk Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" "12.a.1* - Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang. 7.b.1* - Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan di Negara Berkembang (dalam watt perkapita)" "000180 - Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan di Negara Berkembang (dalam watt perkapita) 000264 - Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)" ENERGI Nasional, Daerah No "" 180 Energi Dan Sumber Daya Mineral "" "" "" "" 1695 1695 07.02.015 Koneksi Tenaga Listrik Tambahan yang Berkualitas unit Jumlah sambungan listrik baru yang ditambahkan ke jaringan listrik dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, seperti kestabilan tegangan, kontinuitas layanan, dan keselamatan instalasi. Kualitas sambungan listrik mencakup aspek teknis dan operasional yang memastikan pasokan listrik yang andal dan aman bagi konsumen "Jumlah Koneksi Berkualitas=∑(Total Sambungan Baru yang Memenuhi Standar Kualitas) Di mana: Total Sambungan Baru = Semua sambungan listrik tambahan yang dilakukan dalam periode tertentu. Sambungan Berkualitas = Sambungan listrik yang memenuhi standar keandalan, efisiensi, dan keselamatan sesuai dengan regulasi PLN atau Kementerian ESDM." Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.02.05.01.03 - Koneksi Tenaga Listrik Tambahan yang Berkualitas 03.02.05.01.03 - Koneksi Tenaga Listrik Tambahan yang Berkualitas "" "" ENERGI Nasional No "" "" 2005-03-02T00:00:00 03.02.05 KP 03.02.05.01.03 Koneksi Tenaga Listrik Tambahan yang Berkualitas 1696 1696 07.02.016 Konsumsi Biofuel juta kiloliter Besarnya volume biofuel yang di konsumsi di dalam negeri "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.11.03.01.01 - Konsumsi Biofuel 02.11.03.01.01 - Konsumsi Biofuel "" "" ENERGI Nasional No "" "" 2003-02-11T00:00:00 02.11.03 KP 02.11.03.01.01 Konsumsi Biofuel 1697 1697 07.02.017 Konsumsi Energi Final per Kapita tonnes of oil equivalent per kapita Konsumsi energi final per kapita adalah jumlah energi yang digunakan atau dimanfaatkan baik secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun "" "" Parent "" 02.11.02.01 - Konsumsi Energi Final per Kapita 02.11.02.01 - Konsumsi Energi Final per Kapita "" "" ENERGI Nasional No "" "" 2.109999999999999875655021241982467472553253173828125 2.11 PP 02.11.02.01 Konsumsi Energi Final per Kapita 1698 1698 07.02.018 Panjang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik kilometer "Total panjang saluran distribusi listrik yang digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik dari gardu induk atau pusat distribusi ke konsumen akhir Jaringan Distribusi Tenaga Listrik adalah bagian dari sistem tenaga listrik yang berfungsi menyalurkan tenaga listrik dari sistem transmisi atau pembangkitan langsung ke konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, distribusi tenaga listrik didefinisikan sebagai ""penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen."" Dalam konteks indikator Panjang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik, yang dimaksud adalah total panjang saluran distribusi yang digunakan untuk menyalurkan listrik dari sistem transmisi atau pembangkitan ke konsumen akhir. Panjang jaringan distribusi mencerminkan cakupan layanan listrik dan kapasitas infrastruktur distribusi dalam memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat" "Panjang Jaringan Distribusi = Panjang SUTM + Panjang SKTM + Panjang SUTR + Panjang SKTR SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah): Saluran distribusi listrik tegangan menengah yang menggunakan kabel udara. SKTM (Saluran Kabel Tegangan Menengah): Saluran distribusi listrik tegangan menengah yang menggunakan kabel bawah tanah. SUTR (Saluran Udara Tegangan Rendah): Saluran distribusi listrik tegangan rendah yang menggunakan kabel udara. SKTR (Saluran Kabel Tegangan Rendah): Saluran distribusi listrik tegangan rendah yang menggunakan kabel bawah tanah." Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.02.04.01.03 - Panjang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik 03.02.04.01.03 - Panjang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik "" "" ENERGI Nasional No "" "" 2004-03-02T00:00:00 03.02.04 KP 03.02.04.01.03 Panjang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik 1699 1699 07.02.019 Panjang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik kilometer Panjang jaringan transmisi tenaga listrik yang ditarik dari pembangkit listrik/generator station menuju ke suatu wilayah. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.02.04.01.01 - Panjang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik 03.02.04.01.01 - Panjang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik "" "" ENERGI Nasional No 24210010 "" "" 2004-03-02T00:00:00 03.02.04 KP 03.02.04.01.01 Panjang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik 1700 1700 07.02.020 Pasokan Energi Primer million tonnes of oil equivalent Energi primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut "" "" Parent "" 02.11.01.01 - Pasokan Energi Primer 02.11.01.01 - Pasokan Energi Primer "" "" ENERGI Nasional No "" "" 2.109999999999999875655021241982467472553253173828125 2.11 PP 02.11.01.01 Pasokan Energi Primer 1701 1701 07.02.021 Penurunan Emisi Pembangkitan Listrik million tonnes of carbon dioxide equivalent Penurunan Emisi Pembangkitan Listrik (Juta Ton CO2) berasal dari aksi mitigasi yang berada di bawah kewenangan Ditjen Ketenagalistrikan dan menggunakan data penghitungan tahun N-1 (lagging 1 tahun), yang berasal dari aksi mitigasi sebagai berikut: a. penggunaan clean coal technology pada PLTU batubara b. konversi dari pembangkit single cycle menjadi combined cycle c. pembangunan pembangkit listrik baru berbahan bakar gas bumi d. pembangkit energi terbarukan yang terhubung ke jaringan tenaga listrik (on-grid) Mitigasi GRK adalah usaha mengendalikan untuk mengurangi resiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi GRK atau meningkatkan penyerapan GRK dari berbagai sumber emisi "Penurunan emisi oleh aksi mitigasi dalam periode y (ton CO2) (PEy) merupakan selisih antara Emisi Baseline (EBy) dengan Emisi Aksi Mitigasi (EPy), dinyatakan dalam juta ton CO2" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.02.03.01.02 - Penurunan Emisi Pembangkitan Listrik 03.02.03.01.02 - Penurunan Emisi Pembangkitan Listrik "" "" ENERGI Nasional No "" "" 2003-03-02T00:00:00 03.02.03 KP 03.02.03.01.02 Penurunan Emisi Pembangkitan Listrik 1702 1702 07.02.022 Penurunan Intensitas Energi Final setara barel minyak per miliar rupiah Penurunan jumlah konsumsi energi final per unit produk domestik bruto Konsumsi Energi Final/PDB Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.11.03.02.01 - Penurunan Intensitas Energi Final 02.11.03.02.01 - Penurunan Intensitas Energi Final "" "" ENERGI Nasional No "" "" 2003-02-11T00:00:00 02.11.03 KP 02.11.03.02.01 Penurunan Intensitas Energi Final 1703 1703 07.02.023 Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik) persen "Persentase desa yang teraliri listrik adalah ukuran yang menunjukkan proporsi desa-desa yang sudah mendapatkan akses atau terhubung dengan jaringan listrik dibandingkan dengan total jumlah desa di suatu wilayah atau negara. Ini mencerminkan tingkat akses dan distribusi energi listrik ke komunitas pedesaan. 1. Desa Teraliri Listrik: Desa yang telah mendapatkan pasokan listrik dari jaringan listrik umum atau sumber listrik yang terhubung dengan sistem penyediaan listrik resmi. Dalam konteks ini, &teraliri listrik& berarti bahwa rumah tangga dan fasilitas umum di desa tersebut dapat menggunakan listrik dari penyedia layanan listrik. 2. Jumlah Total Desa: Total jumlah desa dalam wilayah administratif tertentu yang akan dievaluasi. Ini dapat mencakup semua desa dalam satu provinsi, kabupaten, atau negara. 3. Jumlah Desa yang Teraliri Listrik: Jumlah desa yang telah terhubung dengan jaringan listrik atau telah mendapatkan pasokan listrik dari sumber resmi dalam periode waktu tertentu." (Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda / Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000425 - Persentase Desa Yang Teraliri Listrik 000589 - Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik)" ENERGI Daerah No "" 425 Energi Dan Sumber Daya Mineral "" "" "" "" 1704 1704 07.02.024 Persentase Perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota persen Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi di kabupaten/kota: Total perusahaan yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan panas bumi dalam wilayah administratif tersebut. Jumlah perusahaan yang memiliki izin: Jumlah perusahaan yang telah memperoleh izin resmi untuk melakukan kegiatan pemanfaatan panas bumi di kabupaten/kota tersebut Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin / Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000527 - Persentase Perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota ENERGI Daerah No "" 527 Energi Dan Sumber Daya Mineral "" "" "" "" 1705 1705 07.02.025 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Gas persen Rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak adalah jumlah rumah tangga di Indonesia yang menggunakan bahan bakar gas alam/biogas/ LPG untuk keperluan memasak pada tahun tertentu.Total rumah tangga adalah jumlah total rumah tangga di Indonesia pada tahun tertentu. Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas, sebagai bahan bakar utama untuk keperluan memasak terhadap total rumah tangga dapat dihitung dengan membagi jumlah rumah tangga yang menggunakan gas alam/biogas/LPG untuk keperluan memasak dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan.Rumus:Keterangan:Pr Rt G : Rasio penggunaan gas rumah tanggaRT G : Jumlah rumah tangga yang menggunakan gas (Gas LPG dan atau Jaringan Gas)RT LPG : Total rumah tanggaRT : Total rumah tangga di Indonesia Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 7.1.2.(b) - Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga 000177 - Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga ENERGI Nasional, Daerah No 10710030 "" 177 Energi Dan Sumber Daya Mineral "" "" "" "" 1706 1706 07.02.026 Persentase Subsidi Bahan Bakar Fosil terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) persen Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang berasal dari sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam.Tiga sub indikator yang direkomendasikan untuk melaporkan subsidi bahan bakar fosil di tingkat nasional, regional dan global indikator ini yaitu mengukur subsidi bahan bakar fosil di tingkat nasional, regional dan global, yaitu: 1) Dana pemerintah yang ditransfer secara langsung (direct transfer); 2) Harga bahan bakar fosil; dan 3) pajak bahan bakar fosil. Di dalam APBN subsidi bahan bakar fosil dapat terlihat dari subsidi BBM, subsidi LPG (Gas), subsidi Listrik, subsidi batubara.Pengitungan subsidi bahan bakar fosil dapat pula mengacu pada definisi Manual Statistik IEA (IEA, 2005) dan Perjanjian tentang Subsidi dan Tindakan Penanggulangan (ASCM) di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) (WTO, 1994). a.Cara perhitungan Persentase subsidi bahan bakar fosil dari PDBJumlah Subsidi Bahan Bakar Fosil dalam satu tahun dibagi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dikali dengan seratus persen. Mengenai data Subsidi Bahan Bakar Fosil dapat dilihat di laporan IEA ataupun di dalam laporan Keuangan dari Kementerian Keuangan (penjumlahan subsidi BBM, subsidi Gas/LPG, subsidi Listrik, dan subsidi Batubara).Rumus: Keterangan:JSBBF = Jumlah Subsidi Bahan Bakar Fosil JSBBM = Jumlah Subsidi Bahan Bakar Minyak JSG= Jumlah Subsidi Gas / LPGJSL = Jumlah Subsidi Listrik JSB = Jumlah Subsidi Batubara PDB = Produk Domestik Brutob.Cara perhitungan Proporsi Jumlah Subsidi Bahan Bakar Fosil dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosilJumlah proporsi jumlah subsidi bahan bakar fosil dilihat dari total pengeluaran nasional untuk Bahan Bakar Fosil di kali dengan seratus persen.Rumus:Keterangan:PJSBBF =Proporsi Jumlah Subsidi Bahan Bakar Fosil JSBBF =Jumlah Subsidi Bahan Bakar FosilTPNBBF =Total Pengeluaran Nasional untuk Bahan Bakar Fosil Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 12.c.1* - (a) Persentase subsidi bahan bakar fosil dari PDB; (b) Proporsi Subsidi Bahan Bakar Fosil dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil. 000266 - (a) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari dan (b) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil. ENERGI Internasional No 10610111 "" 266 Energi Dan Sumber Daya Mineral "" "" "" "" 1707 1707 07.02.027 Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Primer persen Energi Baru dan Terbarukan (EBT) adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, serta berasal dari sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru (PP No 79 tahun 2014). ; Porsi EBT dalam bauran energi primer (%) adalah persentase antara total konsumsi EBT terhadap total konsumsi energi primer (terbarukan dan tidak terbarukan).; Bauran energi terbarukan diperoleh dengan cara membagi total konsumsi final energi terbarukan dengan total konsumsi energi final.Rumus:Keterangan:BET : Bauran Energi TerbarukanKRBT: Total konsumsi final energi terbarukan KEF: Total konsumsi energi final Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent 18b - Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) 02.11.03.01 - Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer 02.11.03.01 - Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer 7.2.1* - Bauran energi terbarukan (dari energi primer). "000035 - Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer 000179 - Bauran Energi Terbarukan 000633 - Porsi EBT dalam Bauran Energi" ENERGI Nasional, Daerah No "" 35 Energi Dan Sumber Daya Mineral 2.109999999999999875655021241982467472553253173828125 2.11 PP 02.11.03.01 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer 1708 1708 07.02.028 Proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga persen Rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak adalah jumlah rumah tangga di Indonesia yang menggunakan bahan bakar listrik untuk keperluan memasak pada tahun tertentu. Total rumah tangga adalah jumlah total rumah tangga di Indonesia pada tahun tertentu. Proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk keperluan memasak terhadap total rumah tangga dapat dihitung dengan membagi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik untuk keperluan memasak dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan. Rumus: Keterangan: Pr Rt L : Proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk keperluan memasak terhadap total rumah tangga RT L : Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak RT : Total rumah tangga di Indonesia Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 7.1.2.(c) - Proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga. 000178 - Proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga. ENERGI Nasional, Daerah No "" 178 Energi Dan Sumber Daya Mineral "" "" "" "" 1709 1709 07.02.029 Rasio elektrifikasi persen Rasio elektrifikasi adalah Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga total.Listrik PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN.Listrik non-PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN seperti Pemda, Koperasi, CSR Badan Usaha, ataupun Swadaya Masyarakat Rasio elektrifikasi diperoleh dengan cara membagi jumlah pelanggan rumah tangga baik dari PLN maupun non-PLN dengan total rumah tangga dikali dengan 100 persen.Rumus:Keterangan:RE : Rasio elektrifikasiRTPLN : Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik PLNRTNonPLN : Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik non PLNRT : Jumlah rumah tangga Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan Parent "" 03.02.04.01.05 - Rasio Elektrifikasi Nasional 03.02.04.01.05 - Rasio Elektrifikasi Nasional 7.1.1* - Rasio elektrifikasi. "000175 - Rasio Elektrifikasi 000837 - Rasio Elektrifikasi" ENERGI Nasional, Daerah No 24210014 "" 175 Energi Dan Sumber Daya Mineral 2004-03-02T00:00:00 03.02.04 KP 03.02.04.01.05 Rasio Elektrifikasi Nasional 1710 1710 07.02.030 Rasio Intensitas Energi Primer setara barel minyak per miliar rupiah Energi primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. (Peraturan Pemerintah Nomor 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional),Intensitas energi primer adalah total pasokan energi primer per unit produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli dengan satuan Setara Barel Minyak (SBM) per miliar rupiah. Intensitas energi primer diperoleh dengan cara membagi total pasokan energi primer dengan produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli.Rumus:Keterangan:IEP: Intensitas energi primer TEP : Total pasokan energi primerPDB PPP : Produk domestik bruto berdasarkan Paritas Daya Beli Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.11.03.02 - Intensitas Energi Primer 02.11.03.02 - Intensitas Energi Primer 7.3.1* - Intensitas energi primer. "000067 - Intensitas Energi Primer 000836 - Intensitas Energi Primer" ENERGI Nasional, Daerah No 24210015 "" 67 Energi Dan Sumber Daya Mineral 2.109999999999999875655021241982467472553253173828125 2.11 PP 02.11.03.02 Intensitas Energi Primer 1711 1711 07.02.031 Rata-rata Konsumsi Listrik per Kapita kilowattjam per kapita Konsumsi Listrik per kapita (Kwh/Kapita) adalah Jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan atau dimanfaatkan baik secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Konsumsi Listrik per kapita (Kwh/Kapita) diperoleh dengan cara membagi total penjumlahan konsumsi energi listrik PLN dan konsumsi energi listrik non- PLN (yang terdiri dari konsumsi energi listrik pada perusahaan Private Power Utility (PPU) dan perusahaan Izin Operasi (IO)) dengan jumlah populasi penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun.Rumus:Keterangan:KLpk : Konsumsi listrik per kapitaKLPLN : Total Konsumsi Listrik PLN* KLNonPLN : Total Konsumsi Listrik Non- PLN** P : Jumlah PendudukCatatan:*Total Konsumsi Listrik PLN = Penjualan Listrik + Pe- makaian Listrik Sendiri**Total Konsumsi Listrik Non-PLN pada:1. Perusahaan PPU = Penjualan listrik + Pemakaian Listrik Sendiri2. Perusahaan IO= Pemakaian Listrik Sendiri Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.02.03.01 - Konsumsi Listrik per Kapita 03.02.03.01 - Konsumsi Listrik per Kapita 7.1.1.[a] - Konsumsi listrik per kapita. "000066 - Konsumsi Listrik per Kapita 000876 - Konsumsi Listrik per Kapita" ENERGI Nasional, Daerah No 24210016 "" 66 Energi Dan Sumber Daya Mineral 3.020000000000000017763568394002504646778106689453125 3.02 PP 03.02.03.01 Konsumsi Listrik per Kapita 1712 1712 07.02.032 SAIDI / SAIFI Nasional jam per pelanggan per tahun dan kali per pelanggan per tahun SAIDI dan SAIFI merupakan indikator untuk mengukur kehandalan sistem tenaga listrik. Dengan dilakukan penghitungan indikator tersebut, dapat diketahui seberapa besar pergerakan realisasi SAIDI dan SAIFI setiap tahunnya. SAIDI adalah indeks durasi gangguan pelayanan listrik dalam satu tahun. Sehingga semakin kecil durasi gangguan listrik maka semakin baik nilai indeks SAIDI tersebut. SAIFI adalah indeks frekuensi gangguan pelayanan listrik dalam satu tahun. Sehingga semakin kecil frekuensi gangguan listrik maka semakin baik indeks SAIFI tersebut. Kedua indikator ini memberikan gambaran tentang kualitas layanan listrik yang disediakan oleh perusahaan listrik, dengan SAIDI mencerminkan lamanya gangguan dan SAIFI mencerminkan seberapa sering gangguan tersebut terjadi. Rendahnya nilai SAIDI dan SAIFI menunjukkan tingkat keandalan yang tinggi dalam penyediaan listrik, yang menjadi tujuan utama bagi operator jaringan listrik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada konsumen. Metode perhitungan SAIDI (System Average Interruption Duration Index) dan SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) dilakukan dengan cara menghitung total durasi dan frekuensi gangguan listrik yang dialami oleh pelanggan dalam suatu periode, biasanya dalam satu tahun. Untuk SAIDI, total durasi waktu gangguan listrik yang terjadi pada semua pelanggan dikumpulkan, kemudian dibagi dengan jumlah total pelanggan yang dilayani dalam wilayah tertentu. Hasilnya menunjukkan rata-rata waktu pemadaman listrik yang dialami setiap pelanggan. Sedangkan SAIFI dihitung dengan cara mengumpulkan jumlah kejadian gangguan listrik yang terjadi pada semua pelanggan, kemudian dibagi dengan jumlah total pelanggan. Hasilnya menunjukkan seberapa sering rata-rata pelanggan mengalami gangguan listrik dalam setahun. Kedua metode ini digunakan untuk menilai keandalan sistem distribusi listrik dan membantu perusahaan listrik dalam meningkatkan kualitas layanan serta mengurangi gangguan bagi pelanggan. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.02.04.01.06 - SAIDI / SAIFI Nasional 03.02.04.01.06 - SAIDI / SAIFI Nasional "" "" ENERGI Nasional No "" "" 2004-03-02T00:00:00 03.02.04 KP 03.02.04.01.06 SAIDI / SAIFI Nasional 1713 1713 07.02.033 Susut Jaringan persen Susut Jaringan adalah selisih energi (kWh) antara energi yang diterima di sisi penyaluran dengan energi yang terjual ke pelanggan setelah dikurangi dengan energi yang digunakan untuk keperluan sendiri di penyaluran dan pendistribusian energi listrik. %Susut Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi + %Susut Jaringan Tegangan Menengah + % Susut Jaringan Distribusi Tegangan Rendah. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.02.04.01.07 - Susut Jaringan 03.02.04.01.07 - Susut Jaringan "" "" ENERGI Nasional No "" "" 2004-03-02T00:00:00 03.02.04 KP 03.02.04.01.07 Susut Jaringan 1714 1714 07.02.034 Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota yang Dibangun Melalui Skema APBN, KPBU, dan BUMN sambungan rumah "Pembangunan Jaringan Gas Kota untuk Rumah Tangga (Jargas) untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil seperti minyak tanah dan LPG, serta mengurangi subsidi energi. Pembangunan Jargas dilaksanakan melalui 3 (tiga) skema, yaitu Skema APBN, Skema KPBU, dan Skema BUMN atau Mandiri" "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" 02.11.02.01.01 - Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota yang Dibangun Melalui Skema APBN, KPBU, dan BUMN "" "" ENERGI Nasional No "" "" 2002-02-11T00:00:00 02.11.02 KP 02.11.02.01.01 Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota yang Dibangun Melalui Skema APBN, KPBU, dan BUMN 1715 1715 07.02.035 Disparitas Harga Jual Eceran BBM Solar (jenis BBM tertentu) persen Perbedaan atau selisih harga jual eceran Jenis BBM Tertentu (JBT), yaitu minyak solar, antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya di seluruh Indonesia. "" "" Parent "" "" 02.11.02.04.02 - Disparitas Harga Jual Eceran BBM Solar (jenis BBM tertentu) (Persen) "" "" ENERGI Nasional No "" "" 2002-02-11T00:00:00 02.11.02 KP 02.11.02.04.02 Disparitas Harga Jual Eceran BBM Solar (jenis BBM tertentu) (Persen) 1716 1716 07.02.036 Disparitas Harga Jual Eceran Bensin (jenis BBM khusus penugasan) persen Perbedaan atau selisih harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), yang saat ini merujuk pada bensin RON 90 (Pertalite), di berbagai wilayah di Indonesia. "" "" Parent "" "" 02.11.02.04.03 - Disparitas Harga Jual Eceran Bensin (jenis BBM khusus penugasan) (Persen) "" "" ENERGI Nasional No "" "" 2002-02-11T00:00:00 02.11.02 KP 02.11.02.04.03 Disparitas Harga Jual Eceran Bensin (jenis BBM khusus penugasan) (Persen) 1717 1717 07.02.037 Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan Indeks Perlindungan Ruang (IPR) unit jumlah dari berbagai masukan atau saran yang diberikan oleh berbagai pihak yang berkompeten terhadap usulan Indeks Perlindungan Ruang "Jumlah Rekomendasi = Σ(Rekomendasi dari Pemerintah + Rekomendasi dari Lembaga Lingkungan + Rekomendasi dari Ahli Tata Ruang + Rekomendasi dari Masyarakat) , iterasi i=1 sampai n Keterangan: Rekomendasi dari Pemerintah = Jumlah rekomendasi yang diberikan oleh pihak pemerintah terkait usulan IPR (misalnya rekomendasi kebijakan atau regulasi) Rekomendasi dari Lembaga Lingkungan = Jumlah rekomendasi yang diberikan oleh lembaga atau instansi yang berfokus pada isu-isu lingkungan Rekomendasi dari Ahli Tata Ruang = Jumlah rekomendasi yang diberikan oleh ahli atau profesional dalam bidang tata ruang Rekomendasi dari Masyarakat = Jumlah rekomendasi yang datang dari masyarakat yang terlibat atau terdampak oleh usulan IPR" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001089 - Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR ENERGI Daerah No "" 1089 Energi Dan Sumber Daya Mineral "" "" "" "" 1718 1718 07.02.038 Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) unit jumlah rumah tangga yang menerima pasokan listrik yang berasal dari sumber energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga angin (PLTA), pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik biomassa, atau pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), di suatu wilayah tertentu "Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik dari EBT = Σ(Rumah Tangga yang Terhubung ke Pembangkit EBT) , iterasi i=1 sampai n Keterangan: Rumah Tangga yang Terhubung ke Pembangkit EBT = Jumlah rumah tangga yang mendapatkan pasokan listrik dari sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti tenaga surya, angin, hidro, atau biomassa" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001090 - Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT ENERGI Daerah No "" 1090 Energi Dan Sumber Daya Mineral "" "" "" "" 1719 1719 07.02.039 Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota liter total jumlah air tanah yang terkandung dalam cekungan air tanah yang melintasi beberapa wilayah administratif, yang dihitung berdasarkan data geohidrologi yang tersedia dan perhitungan volume air tanah yang ada pada kedalaman tertentu di dalam cekungan tersebut "V = A * d * φ Keterangan: V = Volume air tanah (m^3) A = Luas cekungan yang terpapar atau area permukaan akuifer (m^2) d = Kedalaman rata-rata akuifer (m) φ (phi) = Porositas akuifer, yaitu perbandingan antara volume pori yang terisi air terhadap volume total batuan (tanpa satuan)" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001086 - Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota ENERGI Daerah No "" 1086 Energi Dan Sumber Daya Mineral "" "" "" "" 1720 1720 07.02.040 Luas Wilayah Pengendalian Rawan (WPR) yang Diusulkan Pemerintah Daerah meter area atau zona yang diidentifikasi oleh pemerintah daerah untuk dimasukkan dalam perencanaan tata ruang wilayah, dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang di suatu wilayah administratif (kabupaten/kota) "A = Σ(Luas sel kecil * Faktor koreksi) , iterasi i=1 sampai n Keterangan: A = Luas WPR (Wilayah Pengendalian Rawan) yang diusulkan pemerintah daerah (m^2 atau satuan luas lainnya) Luas sel kecil = Luas area kecil (sel) yang dihitung dalam unit luas (m^2) Faktor koreksi = Faktor yang digunakan untuk menyesuaikan atau mengoreksi hasil perhitungan luas berdasarkan kondisi lapangan, kebijakan, atau peraturan yang berlaku" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001088 - Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah ENERGI Daerah No "" 1088 Energi Dan Sumber Daya Mineral "" "" "" "" 1721 1721 07.02.041 Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota meter luas area atau wilayah yang berada di dalam cekungan air tanah yang ditetapkan sebagai zona konservasi berdasarkan pertimbangan ekologi, hidrologi, dan kebutuhan pengelolaan air tanah lintas wilayah administratif. Area ini mencakup bagian dari cekungan yang dianggap sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air tanah yang mendukung berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk untuk irigasi, penyediaan air minum, dan ekosistem. "A = ∫∫ Z * f(x, y) dx dy Keterangan: A = Luas zona konservasi air tanah (m^2) Z = Fungsi yang menggambarkan parameter konservasi atau kondisi tertentu di zona tersebut (misalnya kedalaman air tanah atau sifat fisik lainnya) f(x, y) = Fungsi distribusi atau ketergantungan parameter konservasi terhadap koordinat x dan y dx dy = Elemen diferensial untuk menghitung luas dalam koordinat dua dimensi" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001087 - Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota ENERGI Daerah No "" 1087 Energi Dan Sumber Daya Mineral "" "" "" "" 1722 1722 07.03.001 Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa desa Data dan informasi terkait kawasan hutan yang tersampaikan kepada masyarakat dan menjadi rujukan pada tingkat desa jumlah desa yang telah menjadi target Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.21.04.01.01 - Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa 02.21.04.01.01 - Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa "" "" KEHUTANAN Nasional No "" "" 2004-02-21T00:00:00 02.21.04 KP 02.21.04.01.01 Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa 1723 1723 07.03.002 Indeks tutupan hijau pegunungan - Indeks Tutup Hijau Pegunungan (Mountain Green Cover Index/MGCI) dimaksudkan untuk mengukur perubahan vegetasi hijau di area pegunungan, yaitu: kelas tutupan lahan hutan, lahan pertanian, padang rumput, lahan basah, pemukiman, dan tanah lainnya (sesuai IPCC). Indeks akan memberikan informasi tentang perubahan tutupan vegetasi dan akan membantu mengidentifikasi status konservasi lingkungan pegunungan. Mountain Green Cover Index adalah alat yang efektif untuk menunjukkan bagaimana ekosistem gunung berevolusi dan untuk menilai kondisi konservasi dan kesehatannya. Pemantauan perubahan vegetasi gunung dari waktu ke waktu memberikan ukuran yang memadai dari status konservasi ekosistem gunung. Indikator ini memastikan bahwa gunung dikelola secara efisien, dan keseimbangan yang lebih baik tercapai antara konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Misalnya, pengurangannya umumnya dapat dikaitkan dengan penggembalaan yang berlebihan, pembukaan lahan, urbanisasi, eksploitasi hutan, ekstraksi kayu, pengumpulan kayu bakar, kebakaran. Peningkatannya disebabkan oleh pertumbuhan vegetasi yang mungkin terkait dengan restorasi lahan, reboisasi, atau program aforestasi. Perkembangan tahun 2017, sekitar 76% wilayah gunung dunia ditutupi oleh bentuk vegetasi hijau, termasuk hutan, semak, padang rumput, dan lahan pertanian. Tutupan hijau pegunungan paling rendah di Asia Barat dan Afrika Utara (60%) dan tertinggi di Oceania (96%), sedangkan wilayah Asia Tenggara dan Timur sekitar 71%. Beberapa kasus, tutupan hijau pegunungan berkorelasi positif dengan kondisi kesehatan pegunungan dan untuk memenuhi peran ekosistemnya.Pegunungan didefinisikan sesuai dengan klasifikasi UNEP-WCMC yang mengidentifikasi berdasarkan ketinggian, kemiringan dan rentang ketinggian lokal seperti yang dijelaskan oleh Kapos et al. (2000):Kelas 1: ketinggian 4.500 meterKelas 2: ketinggian 3.500–4.500 meterKelas 3: ketinggian 2.500–3.500 meterKelas 4: ketinggian 1.500–2.500 meter dan kemiringan 2Kelas 5: ketinggian 1.000–1.500 meter dan kemiringan 5 atau rentang ketinggian lokal (radius 7 kilometer LER) 300 meterKelas 6: ketinggian 300-1.000 meter dan rentang ketinggian lokal (radius 7 kilometer) 300 meter. Indikator ini dihasilkan dari luas hasil overlay peta elevasi dengan gunung berdasarkan klasifikasi gunung UNEP-WMCM, dikalikan seratus persen, dinyatakan satuan persen (%).Rumus:Keterangan:ITHP = Indeks Tutupan Hijau Pegunungan (Mountain Green Cover Index) THPi= Tutupan hijau pegununganLKPi = Luas Kawasan Pegunungan i = 1,2,3… Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Tingkat Kekritisan Lahan Parent "" "" "" 15.4.2* - Indeks tutupan hijau pegunungan. 000290 - Indeks tutupan hijau pegunungan KEHUTANAN Nasional, Daerah No 31010020 "" 290 Kehutanan "" "" "" "" 1724 1724 07.03.003 Jumlah dana hibah teregistrasi untuk pembangunan sektor Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air rupiah Dana hibah adalah suatu pemberian baik berupa uang, barang, ataupun jasa dari satu pihak ke pihak lainnya yang bertujuan untuk memajukan atau menunjang tercapainya sasaran suatu program yang sedang dijalankan. Dana hibah teregistrasi untuk pembangunan sektor kehutanan dan konservasi sumber daya air merupakan dana (uang) yang telah diregistrasi oleh Kementerian Keuangan. Jumlah dana yang telah dialokasikan untuk pembangunan sektor kehutanan dan konservasi sumber daya air merujuk pada lampiran pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran berjalanRumus : - Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" "15.a.1.(a) - Jumlah dana hibah teregistrasi untuk pembangunan sektor Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air. 15.b.1.(a) - Jumlah dana hibah teregistrasi untuk pembangunan sektor Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air." 000296 - Jumlah dana hibah teregistrasi untuk pembangunan sektor kehutanan dan konservasi sumber daya air KEHUTANAN Nasional, Daerah No "" 296 Kehutanan "" "" "" "" 1725 1725 07.03.004 Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar (TSL) kasus Tumbuhan dan satwa liar adalah tumbuhan dan satwa yang hidup di alam bebas dan / atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.Sengketa lingkungan hidup (LH) adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.Tindak pidana lingkungan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dan/atau badan usaha dana/atau korporasi yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.Tipologi kasus lingkungan hidup terdiri atas: pembalakan liar, perambahan, pencemaran linkgungan, kebakaran hutan dan lahan kerusakan lingkungan serta peredaran illegal TSL. Pada indikator ini, tipologi kasus lingkungan hidup yang di hitung adalah peredaran illegal TSL. Jumlah kasus pidana perburuan atau perdagangan TSL dihitung dari jumlah kasus pidana perburuan atau perdagangan TSL jenis ke-1 ditambah dengan jumlah kasus pidana perburuan atau perdagangan TSL ke-2 ditambah dengan jumlah kasus pidana perburuan atau perdagangan TSL ke-n dan dinyatakan dengan satuan jumlah kasus.Rumus:Keterangan:JTSL = Jumlah pidana kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL JTSL1= Jumlah pidana kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL jenis ke-1JTSL2= Jumlah pidana kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL jenis ke-2JTSLn= Jumlah pidana kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL jenis ke-n Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 15.7.1.(a) - Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar (TSL). 000293 - Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL KEHUTANAN Nasional, Daerah No 31010044 "" 293 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1726 1726 07.03.005 Jumlah mata air yang dipertahankan dan diselamatkan unit Jumlah Mata Air yang Dipertahankan dan Diselamatkan sebagai upaya melaksanakan perlindungan mata air dengan dengan melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan mata air, serta melaksanakan kegiatan RHL di kawasan sekitar mata air dan daerah resapan (imbuhan) mata air baik di dalam maupun luar kawasan hutan agar fungsi dan manfaatnya lestari untuk kesejahteraan masyarakat Rekapitulasi banyaknya mata air yang disusun Rencana Perlindungannya, dipantau dan dievaluasi pelaksanaannya, serta dilaksanakan intervensinya perlindungannya melalui kegiatan RHL Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 02.12.04.02.01 - Jumlah mata air yang dipertahankan dan diselamatkan 02.12.04.02.01 - Jumlah mata air yang dipertahankan dan diselamatkan "" "" KEHUTANAN Nasional No "" "" 2004-02-12T00:00:00 02.12.04 KP 02.12.04.02.01 Jumlah mata air yang dipertahankan dan diselamatkan 1727 1727 07.03.006 Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Buah-buahan, Umbi-umbian, Jagung, Sagu, Tebu, Singkong) ton Total volume produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang mencakup komoditas seperti buah-buahan, umbi-umbian, jagung, sagu, tebu, dan singkong yang diperoleh dari kawasan hutan dalam periode tertentu. HHBK didefinisikan sebagai semua hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani termasuk produk budidaya kecuali kayu yang asalnya dari hutan. Produksi setiap jenis HHBK dihitung dengan menjumlahkan total volume hasil panen dari masing-masing komoditas yang diperoleh dari kawasan hutan dalam periode tertentu. "" Parent "" 02.10.11.01.09 - Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Buah-buahan, Umbi-umbian, Jagung, Sagu, Tebu, Singkong) 02.10.11.01.09 - Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Buah-buahan, Umbi-umbian, Jagung, Sagu, Tebu, Singkong) "" "" KEHUTANAN Nasional No "" "" 2011-02-10T00:00:00 02.10.11 KP 02.10.11.01.09 Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Buah-buahan, Umbi-umbian, Jagung, Sagu, Tebu, Singkong) 1728 1728 07.03.007 Jumlah tumbuhan dan satwa liar dari hasil perburuan atau perdagangan ilegal kasus Tumbuhan dan satwa liar adalah tumbuhan dan satwa yang hidup di alam bebas dan / atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya Sengketa lingkungan hidup (LH) adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.Tindak pidana lingkungan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dan/atau badan usaha dana/atau korporasi yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.Tipologi kasus lingkungan hidup terdiri atas: pembalakan liar, perambahan, pencemaran linkgungan, kebakaran hutan dan lahan kerusakan lingkungan serta peredaran illegal TSL. Pada indikator ini,tipologi kasus lingkungan hidup yang di hitung adalah peredaran illegal TSL. Jumlah kasus pidana perburuan atau perdagangan TSL dihitung dari jumlah kasus pidana perburuan atau perdagangan TSL jenis ke-1 ditambah dengan jumlah kasus pidana perburuan atau perdagangan TSL ke-2 ditambah dengan jumlah kasus pidana perburuan atau perdagangan TSL ke-n dan dinyatakan dengan satuan jumlah kasus.Rumus:Keterangan:JTSL =Jumlah pidana kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL JTSL1 =Jumlah pidana kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL jenis ke-1JTSL2 =Jumlah pidana kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL jenis ke-2JTSLn =Jumlah pidana kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL jenis ke-n Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 15.c.1.(a) - Jumlah tumbuhan dan satwa liar dari hasil perburuan atau perdagangan ilegal. 000297 - Jumlah tumbuhan dan satwa liar dari hasil perburuan atau perdagangan ilegal TSL KEHUTANAN Nasional, Daerah No "" 297 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1729 1729 07.03.008 Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif unit "Indikator Jumlah unit KSA (Kawasan Suaka Alam), KPA (Kawasan Pelestarian Alam), dan TB (Taman Buru) dengan kategori pengelolaan efektif mengukur jumlah kawasan konservasi yang telah memenuhi standar efektivitas pengelolaan berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria efektivitas ini biasanya mencakup perlindungan ekosistem, tata kelola kawasan, keberlanjutan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan yang sesuai dengan peraturan konservasi nasional. Evaluasi pengelolaan efektif dilakukan dengan mengacu pada metode seperti METT (Management Effectiveness Tracking Tool) atau sistem pemantauan berbasis kinerja yang digunakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sumber : PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam" "∑(KSA, KPA, TB yang memenuhi kriteria pengelolaan efektif) %Efektivitas Pengelolaan=( Total unit KSA, KPA, TB / Jumlah unit KSA, KPA, TB yang efektif )×100% Unit KSA, KPA, TB yang memenuhi kriteria pengelolaan efektif adalah kawasan yang telah dievaluasi dan mendapatkan skor efektivitas tertentu. Total unit KSA, KPA, TB adalah seluruh kawasan konservasi yang terdaftar dalam sistem nasiona" "" Parent "" 02.16.01.01.01 - Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif 02.16.01.01.01 - Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif "" "" KEHUTANAN Nasional No "" "" 2001-02-16T00:00:00 02.16.01 KP 02.16.01.01.01 Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif 1730 1730 07.03.009 Kelompok masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan (kelompok) kelompok masyarakat Pengelolaan hutan bersama masyarakat yang berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan hutan secara berkelanjutan Penjumlahan dari kelompok masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang terlibat aktif dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak "" Parent "" 02.21.05.01.01 - Kelompok masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan (kelompok) 02.21.05.01.01 - Kelompok masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan (kelompok) "" "" KEHUTANAN Nasional No "" "" 2005-02-21T00:00:00 02.21.05 KP 02.21.05.01.01 Kelompok masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan (kelompok) 1731 1731 07.03.010 Kemajuan pengelolaan hutan lestari "" Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari merujuk pada hasil inventarisai dan verifikasi penilaian terhadap Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang dinyatakan efektif. Penetapan KPH efektif sesuai dengan Keputusan Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Jumlah KPH efektif merujuk pada Keputusan Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dinyatakan dengan satuan unitRumus: - Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 15.2.1* - Kemajuan pengelolaan hutan lestari. 000287 - Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari KEHUTANAN Nasional, Daerah No "" 287 Kehutanan "" "" "" "" 1732 1732 07.03.011 Luas akses kelola hutan oleh masyarakat hektare Luas Akses Kelola Hutan oleh Masyarakat adalah luas akses kelola hutan melalui skema perhutanan sosial melalui Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan "" Wilayah Administrasi: Provinsi Parent "" "" "" "" 000867 - Luas akses kelola hutan oleh masyarakat KEHUTANAN Daerah No "" 867 Kehutanan "" "" "" "" 1733 1733 07.03.012 Luas Areal Preservasi yang dikembangkan hektare Indikator ini merujuk pada luas wilayah yang ditetapkan dan dikelola sebagai areal preservasi, yaitu area di luar kawasan konservasi resmi seperti Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi dan fungsi ekologis penting. Areal preservasi dapat mencakup daerah penyangga, koridor ekologis, areal dengan nilai konservasi tinggi, areal konservasi kelola masyarakat, dan daerah perlindungan kearifan lokal. ​ Pengukuran dilakukan dengan menjumlahkan luas (dalam hektar) dari semua areal yang telah ditetapkan sebagai areal preservasi dalam periode tertentu. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 02.16.01.04.01 - Luas Areal Preservasi yang dikembangkan 02.16.01.04.01 - Luas Areal Preservasi yang dikembangkan "" "" KEHUTANAN Nasional No "" "" 2001-02-16T00:00:00 02.16.01 KP 02.16.01.04.01 Luas Areal Preservasi yang dikembangkan 1734 1734 07.03.013 Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon juta hektare Jumlah luas kawasan yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon y = ∑ luas kawasan konservasi yang dihitung stok karbon dan non carbon benefit. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 02.16.04.02.01 - Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon 02.16.04.02.01 - Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon "" "" KEHUTANAN Nasional No "" "" 2004-02-16T00:00:00 02.16.04 KP 02.16.04.02.01 Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon 1735 1735 07.03.014 Luas kawasan hutan yang diamankan hektare Mengetahui luas kawasan hutan yang diamankan melalui jumlah kasus pengamanan kawasan hutan dan penanganan hasil hutan illegal yang ditindaklanjuti Rekapitulasi luas yang diamankan pada setiap kasus pengamanan kawasan hutan yang ditindaklanjuti serta konversi penanganan hasil hutan illegal (kayu = m3) menjadi luas Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.17.07.02.01 - Luas kawasan hutan yang diamankan 02.17.07.02.01 - Luas kawasan hutan yang diamankan "" "" KEHUTANAN Nasional No "" "" 2007-02-17T00:00:00 02.17.07 KP 02.17.07.02.01 Luas kawasan hutan yang diamankan 1736 1736 07.03.015 Luas kawasan situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi kilometer persegi Indikator ini mencakup area terlindung dari situs-situs penting untuk keanekaragaman hayati gunung menunjukkan tren temporal dalam persentase rata-rata dari setiap situs penting untuk keanekaragaman hayati gunung (misal: situs-situs yang berkontribusi signifikan terhadappersistensi keanekaragaman hayati global) yang dicakup oleh kawasan konservasi yang ditunjuk.Kawasan konservasi sebagaimana didefinisikan oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN; Dudley 2008), secara jelas didefinisikan sebagai ruang geografis, diakui, didedikasikan dan dikelola, melalui cara- cara legal atau efektif lainnya, untuk mencapai konservasi alam jangka panjang dengan terkait jasa ekosistem dan nilai-nilai budaya. Yang penting, berbagai tujuan manajemen spesifik diakui dalam definisi ini, mencakup konservasi, restorasi, dan penggunaan berkelanjutan:Kategori Ia: Cagar alam yang ketatKategori Ib: Area hutan belantaraKategori II: Taman nasionalKategori III: Monumen atau fitur alamKategori IV: Wilayah pengelolaan habitat / spesiesKategori V: Lansekap yang dilindungi / bentang lautKategori VI: Kawasan lindung dengan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutanLokasi-lokasi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap persistensi keanekaragaman hayati global diidentifikasi mengikuti kriteria standar global untuk identifikasi Area Keanekaragaman Hayati Kunci (IUCN 2016) yang diterapkan di tingkat nasional. Hingga saat ini, dua varian kriteria standar ini telah diterapkan di semua negara. Yang pertama adalah untuk identifikasi Area Burung dan Keanekaragaman Hayati Penting, yaitu, situs-situs yang berkontribusi signifikan terhadap persistensi keanekaragaman hayati global, yang diidentifikasi menggunakan data burung, di mana lebih 12.000 situs secara total telah diidentifikasi dari semua negara di dunia (BirdLife Internasional 2014). Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi situs Alliance for Zero Extinction (Ricketts et al. 2005), yaitu, situs yang secara efektif menampung seluruh populasi setidaknya satu spesies yang dinilai sebagai Sangat Terancam Punah atau Terancam Punah dalam Daftar Merah Spesies Terancam Punah IUCN. Secara total, 587 situs Alliance for Zero Extinction telah diidentifikasi untuk 920 spesies mamalia, burung, amfibi, reptil, konifer, dan karang pembentuk terumbu. Standar global untuk identifikasi Area Keanekaragaman Hayati Kunci yang menyatukan pendekatan-pendekatan ini bersama dengan mekanisme lain untuk mengidentifikasi situs-situs penting untuk spesies dan ekosistem lain telah disetujui oleh IUCN (2016). Jumlah situs penting keanekaragaman hayati pegunungan pada kawasaan konservasi. Ada beberapa kawasan konservasi pegunungan, baik itu yang ada dalam Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru (TB). KSA terdiri atas Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa SM). KPA terdiri atas Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (THR), dan Taman Wisata Alam (TWA).Rumus:Keterangan:JSKHP = Jumlah total situs penting atau kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi daerah pegununganJSKHP1= Jumlah kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi daerah pegunungan jenis ke-1JSKHP2 = Jumlah kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi daerah pegunungan jenis ke-2JSKHPn = Jumlah kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi daerah pegunungan jenis ke-n Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Tingkat Kekritisan Lahan Parent "" "" "" 15.4.1* - Luas kawasan situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi. 000289 - Luas kawasan situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi KEHUTANAN Nasional, Daerah No "" 289 Kehutanan "" "" "" "" 1737 1737 07.03.016 Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB hektare total luas lahan dalam KSA, KPA, dan TB yang telah mengalami kegiatan pemulihan ekosistem. Pemulihan ekosistem mencakup upaya mengembalikan fungsi dan struktur ekosistem yang terganggu atau terdegradasi, sehingga dapat mendukung keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis lainnya. KSA meliputi Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, sementara KPA mencakup Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya. TB adalah kawasan yang ditetapkan untuk kegiatan perburuan yang terkontrol. Total Luas Pemulihan=∑luas area ke-𝑖 yang telah dipulihkan. "" Parent "" 02.16.01.06.01 - Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB 02.16.01.06.01 - Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB "" "" KEHUTANAN Nasional No "" "" 2001-02-16T00:00:00 02.16.01 KP 02.16.01.06.01 Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB 1738 1738 07.03.017 Luasan lahan kritis dalam DAS yang dipulihkan juta hektare Mengetahui tersedianya kuantitas air berdasarkan dengan bertambahnya luas tutupan hutan di wilayah DAS. Membandingkan realisasi luas wilayah di dalam kawasan hutan dengan rencana penanaman di dalam dan di luar kawasan hutan. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 02.12.04.01.01 - Luasan lahan kritis dalam DAS yang dipulihkan 02.12.04.01.01 - Luasan lahan kritis dalam DAS yang dipulihkan "" "" KEHUTANAN Nasional No "" "" 2004-02-12T00:00:00 02.12.04 KP 02.12.04.01.01 Luasan lahan kritis dalam DAS yang dipulihkan 1739 1739 07.03.018 Nilai Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan triliun rupiah Nilai pemanfaatan sumber daya hutan berkelanjutan berarti sumbangan sektor kehutanan yang berupa nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi lingkup sektor kehutanan di seluruh wilayah Indonesia. Penjumlahan variabel pengukuran dalam KBLI dari sub sektor kehutanan yaitu (1) KBLI 021: pengusahaan hutan yang berasal dari pengusahaan hutan tanaman, pengusahaan hutan alam dan pengusahaan hasil hutan bukan kayu, (2) KBLI 022: penebangan dan pemungutan kayu, (3) KBLI 023: pemungutan hasil hutan bukan kayu, dan (4) KBLI 024: jasa penunjang kehutanan, dan tidak termasuk pemanfaatan produk hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu oleh sektor lapangan usaha lainnya. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.21.01.01 - Nilai Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan 02.21.01.01 - Nilai Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan "" "" KEHUTANAN Nasional No "" "" 2.20999999999999996447286321199499070644378662109375 2.21 PP 02.21.01.01 Nilai Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan 1740 1740 07.03.019 Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan miliar rupiah Indikator Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan mengukur jumlah pendapatan yang diperoleh negara dari pemanfaatan sumber daya hayati secara legal dan berkelanjutan, yang masuk dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pemanfaatan ini meliputi kegiatan seperti perizinan pemanfaatan satwa liar, hasil hutan bukan kayu (HHBK), perdagangan legal satwa dan tumbuhan langka (sesuai aturan CITES), serta pemanfaatan jasa lingkungan seperti ekowisata berbasis keanekaragaman hayati "SUM((Pendapatan dari perizinan + Pendapatan dari jasa lingkungan + Pendapatan dari pemanfaatan HHBK)) Nilai PNBP=∑(P izin satwa +P ekowisata +P HHBK +P penjualan produk konservasi) P_izin satwa = PNBP dari perizinan pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan yang diperoleh melalui mekanisme legal (misalnya perizinan perdagangan satwa legal atau peredaran hasil hutan bukan kayu). P_ekowisata = PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan berbasis ekowisata, seperti tiket masuk kawasan konservasi. P_HHBK = PNBP dari hasil hutan bukan kayu (misalnya rotan, gaharu, madu hutan). P_penjualan produk konservasi = Pendapatan dari produk berbasis pemanfaatan satwa liar yang legal, seperti pemanfaatan hasil penangkaran." Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.16.04.01.01 - Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan 02.16.04.01.01 - Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan "" "" KEHUTANAN Nasional No "" "" 2004-02-16T00:00:00 02.16.04 KP 02.16.04.01.01 Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan 1741 1741 07.03.020 Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB miliar rupiah Penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dari adanya pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di kawasan konservasi y = ∑ PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di kawasan konservasi Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 02.16.04.02.02 - Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB 02.16.04.02.02 - Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB "" "" KEHUTANAN Nasional No "" "" 2004-02-16T00:00:00 02.16.04 KP 02.16.04.02.02 Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB 1742 1742 07.03.021 Nilai PNBP Fungsional Kehutanan triliun rupiah PNBP Fungsional adalah PNBP yang tarifnya diatur oleh Peraturan Pemerintah dan dapat dipergunakan setelah mendapat izin/persetujuan Menteri Keuangan yang merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pungutan Kementerian negara/Lembaga (K/L) atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya hasil pengukuran atas potensi sumber daya hutan dan jasa lingkungan, dengan mendasarkan pada estimasi besaran PNBP yang akan diperoleh pada tahun yang akan datang Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.21.01.01.01 - Nilai PNBP Fungsional Kehutanan 02.21.01.01.01 - Nilai PNBP Fungsional Kehutanan "" "" KEHUTANAN Nasional No "" "" 2001-02-21T00:00:00 02.21.01 KP 02.21.01.01.01 Nilai PNBP Fungsional Kehutanan 1743 1743 07.03.022 Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan miliar rupiah Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Masyarakat Hutan adalah nilai ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kegiatan perhutanan sosial dan kelompok tani hutan, termasuk penjualan Hasil Hutan Kayu (HHK), Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan jasa lingkungan serta hasil hutan lainnya. NTE digunakan sebagai tolak ukur kinerja penyuluh kehutanan dalam mendampingi kelompok tani hutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha perhutanan sosial yang berkelanjutan Penjumlahan nilai ekonomi yang dihasilkan Kelompok Masyarakat Sektor kehutanan (KTH dan KUPS) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.21.05.02.01 - Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan 02.21.05.02.01 - Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan "" 000868 - Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan KEHUTANAN Nasional, Daerah No "" 868 Kehutanan 2005-02-21T00:00:00 02.21.05 KP 02.21.05.02.01 Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan 1744 1744 07.03.023 Penguatan kapasitas pengelola kawasan hutan di tingkat tapak (KPH, KUPS dan PBPH) unit Meningkatnya kapasitas pengelola kawasan hutan di tingkat tapak Penjumlahan dari pengelola kawasan hutan yang meningkat kapasitasnya di tingkat tapak Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.21.03.01.01 - Penguatan kapasitas pengelola kawasan hutan di tingkat tapak (KPH, KUPS dan PBPH) 02.21.03.01.01 - Penguatan kapasitas pengelola kawasan hutan di tingkat tapak (KPH, KUPS dan PBPH) "" "" KEHUTANAN Nasional No "" "" 2003-02-21T00:00:00 02.21.03 KP 02.21.03.01.01 Penguatan kapasitas pengelola kawasan hutan di tingkat tapak (KPH, KUPS dan PBPH) 1745 1745 07.03.024 Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui penghutanan sosial persen Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui penghutanan sosial adalah suatu pendekatan yang memberikan hak hukum kepada komunitas lokal untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Ini melibatkan proses pemberian izin atau hak pengelolaan hutan kepada masyarakat, serta pengakuan dan dukungan terhadap praktik pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan bermanfaat bagi komunitas. Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = (Jumlah produksi pertanian pangan) / (Luas panen) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000421 - Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui penghutanan sosial KEHUTANAN Daerah No "" 421 Kehutanan "" "" "" "" 1746 1746 07.03.025 Peningkatan sumbangan PDRB subsektor Kehutanan persen Besarnya perubahan kontribusi subsektor kehutanan terhadap total PDRB dalam suatu periode tertentu. Peningkatan sumbangan ini mencerminkan pertumbuhan dan peran penting subsektor kehutanan dalam perekonomian wilayah tersebut. "Untuk menghitung kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB pada tahun tertentu, digunakan rumus:​ Kontribusi Kehutanan (%) = (PDRB Subsektor Kehutanan / Total PDRB) x 100% Untuk menghitung peningkatan kontribusi dari tahun sebelumnya, rumusnya adalah:​ Peningkatan Kontribusi (%) = [(Kontribusi Tahun Ini - Kontribusi Tahun Sebelumnya) / Kontribusi Tahun Sebelumnya] x 100%" Wilayah Administrasi: Provinsi Parent "" "" "" "" 000871 - Peningkatan sumbangan PDRB subsektor Kehutanan KEHUTANAN Daerah No "" 871 Kehutanan "" "" "" "" 1747 1747 07.03.026 Penurunan Laju Deforestasi juta hektare per tahun Upaya perbaikan pengamanan dan perlindungan hutan dan kawasan hutan dari segala gangguan dan ancaman kerusakan hutan termasuk kebakaran hutan dalam mengoptimalkan keberlanjutan pembangunan kehutanan dan kontribusi terhadap ekonomi Membandingkan luas hutan pada watu awal tahun perhitungan dan akhir tahun perhitungan dengan waktu awal dan waktu akhir perhitungan "" Parent "" 02.21.06.01.01 - Penurunan Laju Deforestasi 02.21.06.01.01 - Penurunan Laju Deforestasi "" "" KEHUTANAN Nasional No "" "" 2006-02-21T00:00:00 02.21.06 KP 02.21.06.01.01 Penurunan Laju Deforestasi 1748 1748 07.03.027 Penurunan luas lahan yang terdegradasi atau kritis hektare Upaya aktif untuk memulihkan ekosistem hutan yang rusak atau terdegradasi. kegiatan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan, melindungi keanekaragaman hayati, dan mendukung keberlanjutan kehidupan Penurunan luas lahan yang terdegradasi atau kritis = Luas lahan kritis sebelum direhabilitasi - Luas lahan kritis sesudah direhabilitasi Wilayah Administrasi: Provinsi Parent "" "" "" "" 000870 - Penurunan luas lahan yang terdegradasi atau kritis KEHUTANAN Daerah No "" 870 Kehutanan "" "" "" "" 1749 1749 07.03.028 Persentase Kawasan Hutan persen Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.Tutupan hutan adalah kawasan hutan dan non kawasan hutan yang tertutup vegetasi tidak termasuk perairan umum, seperti sungai besar dan danau di suatu wilayah. Data tutupan hutan merupakan data geospasial yang menggambarkan kondisi penutup lahan pada skala 1:250.000 hasil penafsiran citra penginderaan jauh. Proporsi tutupan hutan merupakan hasil dari luas tutupan hutan dibagi dengan total Luas daratan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).Rumus:Keterangan:PTHL = Proporsi tutupan hutan LTH = Luas tutupan hutan TLD = Total luas daratan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 15.1.1* - Proporsi kawasan hutan terhadap total luas daratan. 000285 - Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan KEHUTANAN Nasional, Daerah No 24110226 "" 285 Kehutanan "" "" "" "" 1750 1750 07.03.029 Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) persen Persentase kerusakan hutan per tahun, atau deforestasi, adalah ukuran yang menggambarkan proporsi area hutan yang hilang atau rusak dalam satu tahun. Ini adalah indikator penting untuk memantau perubahan dalam tutupan hutan dan dampaknya terhadap lingkungan. Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) = (Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t)) - (Jumlah kejadian/kasus) Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000422 - Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) KEHUTANAN Daerah No "" 422 Kehutanan "" "" "" "" 1751 1751 07.03.030 Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi persen Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar bagian dari total lahan kritis yang telah dilakukan rehabilitasi atau pemulihan dalam periode tertentu. Lahan kritis adalah area yang mengalami degradasi atau kerusakan sehingga fungsinya terganggu dan membutuhkan rehabilitasi untuk memulihkan kesuburannya dan fungsi ekologisnya. Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal = (Jumlah kelompok tani hutan yang diberikan akses legal / Jumlah total usulan KTH yang terintegrasi) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000423 - Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi KEHUTANAN Daerah No "" 423 Kehutanan "" "" "" "" 1752 1752 07.03.031 Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya persen Kawasan bernilai konservasi tinggi (NKT) adalah kawasan hutan konservasi dan hutan di luar konservasi termasuk areal penggunaan lain (APL) yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi pada level ekosistem dan spesies. Kawasan bernilai konservasi tinggi juga termasuk daerah yang dihuni oleh satwa prioritas yang terdapat dalam Kawasan Ekosistem Esensial (KEE). Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) adalah kawasan bernilai ekosistem penting yang berada di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru yang secara ekologis menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi. Proporsi situs penting keanekaragaman hayati telah mempertimbangkan: 1. Keanekaragaman hayati 2. Keterancaman 3. Endemisitas 4. Kesesuaian habitat Proporsi situs penting keanekaragaman hayati dihitung dari perbandingan antara kawasan bernilai konservasi tinggi dengan total luas daratan dikali dengan seratus persen, dinyatakan satuan persen (%). Rumus: PHCV = LHCV x 100% TLD Keterangan: PHCV : Proporsi kawasan bernilai konservasi tinggi LHCV : Luas kawasan bernilai konservasi tinggi yang ditetapkan TKDL : Total luas daratan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 15.1.2* - Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya. 000286 - Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya KEHUTANAN Nasional, Daerah No "" 286 Kehutanan "" "" "" "" 1753 1753 07.03.032 Indeks Keanegarakaman Hayati - Keanekaragaman Hayati adalah variasi makhluk hidup mulai dari gen, spesies hingga ekosistem pada suatu wilayah. "H' = -Σ(p_i * ln(p_i)) , iterasi i=1 sampai s dimana: H' = Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener n_i = Jumlah individu spesies ke-i pada setiap stasiun N = Jumlah individu spesies ke-i pada semua stasiun s = Jumlah semua spesies Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener dikategorikan sebagai berikut: H' < 1 = Keanekaragaman rendah 1 < H' < 3 = Keanekaragaman sedang H' > 3 = Keanekaragaman tinggi" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001080 - Indeks Keanegarakaman Hayati KEHUTANAN Daerah No "" 1080 Kehutanan "" "" "" "" 1754 1754 07.03.033 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB persen Menunjukkan persentase sumbangan sektor kehutanan dan pemanfaatan hasil hutan terhadap total nilai tambah (PDRB) suatu wilayah dalam periode tertentu. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB = (PDRB Sektor Kehutanan / Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001079 - Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB KEHUTANAN Daerah No "" 1079 Kehutanan "" "" "" "" 1755 1755 07.03.034 Persentase Penurunan Total Padatan Terlarut (TSS/Total Suspended Solid) persen Bahan-bahan tersuspensi (diameter & 1 µm ) yang tertahan pada saringan Millipore dengan diameter pori 0,45 µm. TSS terdiri atas lumpur dan pasir halus serta jasad-jasad renik, yang terutama disebabkan oleh kikisan tanah atau erosi tanah yang terbawa ke badan air. Padatan tersuspensi dikategorikan dalam padatan sulit mengendap, sehingga tidak dapat dihilangkan dengan pengendapan gravitasi konvensional (Suprihatin dan Suparno 2013). "P_TSS = ((TSS_awal - TSS_penurunan) / TSS_awal) * 100% Keterangan: P_TSS = Persentase penurunan TSS (%) TSS_awal = Konsentrasi TSS sebelum dilakukan pengelolaan TSS_penurunan = Konsentrasi TSS setelah dilakukan pengelolaan" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001083 - Persentase Penurunan Total Padatan Terlarut (TSS/Total Suspended Solid) KEHUTANAN Daerah No "" 1083 Kehutanan "" "" "" "" 1756 1756 07.03.035 Persentase Sampah dan Limbah pada DAS persen Persentase Sampah dan Limbah pada Derah Aliran Sungai adalah ukuran yang menunjukkan proporsi wilayah dalam suatu Derah Aliran Sungai yang terkontaminasi oleh sampah dan limbah dalam suatu periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat pencemaran dan efektivitas pengelolaan sampah dan limbah di DAS guna mendukung konservasi dan keberlanjutan ekosistem sungai. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001084 - Persentase Sampah dan Limbah pada DAS KEHUTANAN Daerah No "" 1084 Kehutanan "" "" "" "" 1757 1757 07.03.036 Persentase Tutupan Lahan persen ukuran atau indikator yang menunjukkan seberapa besar proporsi suatu wilayah yang tertutupi oleh jenis penutup lahan tertentu, seperti hutan, lahan pertanian, permukiman, badan air, atau lainnya, dibandingkan dengan total luas wilayah tersebut. Persentase Tutupan Lahan = (Luas jenis penutup lahan tertentu / Total luas wilayah) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001078 - Persentase Tutupan Lahan KEHUTANAN Daerah No "" 1078 Kehutanan "" "" "" "" 1758 1758 07.03.037 Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan DAS persen Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan DAS adalah indikator yang mengukur proporsi area sempadan sungai yang tertutup oleh vegetasi atau penutup lahan lainnya dalam suatu periode tertentu. Sempadan sungai adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan yang merupakan kawasan lindung tepi sungai yang menjadi satu kesatuan dengan sungai. Indikator ini penting untuk menilai kondisi ekosistem riparian dan efektivitas upaya konservasi serta pengelolaan sumber daya air. Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan DAS = (Luas Area Sempadan dengan Tutupan Lahan / Total Luas Sempadan DAS) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001085 - Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan DAS KEHUTANAN Daerah No "" 1085 Kehutanan "" "" "" "" 1759 1759 07.03.038 Presentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) persen Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) adalah indikator yang mengukur tingkat peningkatan kelas atau kategori KUPS dalam periode tertentu. KUPS sendiri adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) yang akan dan/atau telah melakukan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persentase Peningkatan = ((Jumlah KUPS pada Kelas Saat Ini - Jumlah KUPS pada Kelas Sebelumnya) / Jumlah KUPS pada Kelas Sebelumnya) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001082 - Presentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) KEHUTANAN Daerah No "" 1082 Kehutanan "" "" "" "" 1760 1760 07.03.039 Presentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) persen "Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan." Persentase Peningkatan KTH = ((Jumlah KTH pada periode saat ini - Jumlah KTH pada periode sebelumnya) / Jumlah KTH pada periode sebelumnya) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001081 - Presentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) KEHUTANAN Daerah No "" 1081 Kehutanan "" "" "" "" 1761 1761 07.04.001 Indeks Kesiapan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP - Mengukur tingkat kesiapan sarana (kapal pengawas kelautan dan perikanan) dan prasarana Pengawasan SDKP (bangunan utama) dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan SDKP. Kesiapan kapal pengawas tediri dari: perlengkapan navigasi, perlengkapan komunikas, perlengkapan keselamatan, konstruksi kapal, perlengkapan kapal, dan perlengkapan bagian mesin. Kesiapan bangunan utama PSDKP terdiri dari: lingkungan bangunan, struktur bangunan, arsitektur bangunan, mekanikal/sistem plumbing, dan elektrikal "iksp=(is+ip)/2 Keterangan: iksp: indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP is: indeks kesiapan sarana pengawasan SDKP ip: indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP Kriteria indeks : < 70,00 : Kurang 71,00 – 80,00 : Cukup 81,00 – 90,00 : Baik 91,00 – 100 : Sangat Baik" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.06.02.01.03 - Indeks Kesiapan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP 02.06.02.01.03 - Indeks Kesiapan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP "" "" KELAUTAN Nasional No "" "" 2002-02-06T00:00:00 02.06.02 KP 02.06.02.01.03 Indeks Kesiapan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP 1762 1762 07.04.002 Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelauatan dan Perikanan - Mengukur efektivitas pelaksanaan operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah laut yang terdiri dari operasi kapal pengawas, operasi pesawat patroli (air surveillance), dan operasi speedboat pengawas iOA=(ikp+isb+ips)/3 Keterangan: iOA: indeks kinerja operasi armada pengawasan ikp: indeks kinerja Kapal Pengawas isb: indeks kinerja Speedboat Pengawas ips: indeks kinerja Pesawat Patroli Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.06.03.01.03 - Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelauatan dan Perikanan 02.06.03.01.03 - Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelauatan dan Perikanan "" "" KELAUTAN Nasional No "" "" 2003-02-06T00:00:00 02.06.03 KP 02.06.03.01.03 Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelauatan dan Perikanan 1763 1763 07.04.003 Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil "" Suatu alat ukur atau indikator komposit yang dirancang untuk menilai dan mengevaluasi tingkat pembangunan di pulau-pulau kecil. Indeks ini mencakup berbagai dimensi pembangunan, seperti ekonomi, sosial, lingkungan, infrastruktur dan pertahanan keamanan, yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan khusus pulau-pulau kecil. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.22.01.01.03 - Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil 02.22.01.01.03 - Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil "" "" KELAUTAN Nasional No "" "" 2001-02-22T00:00:00 02.22.01 KP 02.22.01.01.03 Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil 1764 1764 07.04.004 Jumlah nelayan yang terlindungi orang Perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam adalah segala upaya untuk membantu nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman. Jumlah nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat fasilitasi perlindungan usaha perikanan dinyatakan dengan satuan orang.Rumus : - Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 14.b.1.(a) - Jumlah nelayan yang terlindungi. 000283 - Jumlah nelayan yang terlindungi KELAUTAN Nasional, Daerah No "" 283 Kelautan Dan Perikanan "" "" "" "" 1765 1765 07.04.005 Volume Produksi Garam ton Banyaknya garam yang dihasilkan oleh petambak garam dan usaha garam. Penjumlahan produksi garam rakyat dengan produksi perusahaan garam. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.22.04.01.01 - Volume Produksi Garam 02.22.04.01.01 - Volume Produksi Garam "" 000548 - Produksi Garam KELAUTAN Nasional, Daerah No 24110262 "" 548 Kelautan Dan Perikanan 2004-02-22T00:00:00 02.22.04 KP 02.22.04.01.01 Volume Produksi Garam 1766 1766 07.04.006 Kawasan konservasi daerah yang operasional hektare Luasan kawasan konservasi Daerah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkelola merupakan Jumlah besaran area pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang digunakan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan Jumlah luas kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000686 - Kawasan konservasi daerah yang operasional KELAUTAN Daerah No "" 686 Kelautan Dan Perikanan "" "" "" "" 1767 1767 07.04.007 Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil juta hektare Kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil meliputi kawasan konservasi perairan dan taman nasional laut. Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.Taman nasional laut adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.Jumlah kawasan konservasi perairan laut adalah luas keseluruhan kawasan konservasi perairan territorial pada periode waktu tertentu yang dinyatakan satuan hektar.Capaian luas kawasan konservasi perairan laut sesuai dengan target Aichi, yaitu 32,5 juta ha atau 10 % dari luas perairan Indonesia sebesar 325 juta ha. Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola pusat pada periode waktu tertentu ditambah dengan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola daerah pada periode waktu tertentu. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.22.02.01.02 - Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil 02.22.02.01.02 - Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil 14.5.1* - Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut. "000279 - Jumlah luas kawasan konservasi perairan Laut 001060 - Luasan Kawasan Konservasi" KELAUTAN Nasional, Daerah No "versi 2025.01: 07.04.007, 07.04.009 versi 2025.02: 07.04.007" 279 Kelautan Dan Perikanan 2002-02-22T00:00:00 02.22.02 KP 02.22.02.01.02 Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil 1768 1768 07.04.008 Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang Efektif Dikelola juta hektare Indikator untuk mengukur total luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan tujuan pengelolaan kawasan konservasi Penjumlahan luas KK yang dinilai efektivitas pengelolaannya. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.22.02.01.01 - Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang Efektif Dikelola (kumulatif) 02.22.02.01.01 - Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang Efektif Dikelola (kumulatif) "" "" KELAUTAN Nasional No "" "" 2002-02-22T00:00:00 02.22.02 KP 02.22.02.01.01 Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang Efektif Dikelola (kumulatif) 1769 1769 07.04.010 Luasan pesisir dan laut terkontaminasi dan rusak yang terpulihkan meter persegi Indikator ini merujuk pada total area wilayah pesisir dan laut yang mengalami pemulihan setelah sebelumnya terkontaminasi atau rusak akibat aktivitas manusia atau bencana alam. Pemulihan ini mencakup perbaikan ekosistem seperti mangrove, terumbu karang, padang lamun, serta kualitas air laut dan pesisir.​ Luasan pesisir dan laut yang terdampak dalam kejadian musibah pencemaran tumpahan minyak dilaporkan ke PPKL KLH. Laporan kasus tumpahan minyak bisa dilihat sebenarnya di website ppkl.menlh.go.id Pengukuran biasanya dilakukan dengan menghitung luas area (dalam hektar) yang telah berhasil dipulihkan dalam periode tertentu. "" Parent "" 02.17.03.01.01 - Luasan pesisir dan laut terkontaminasi dan rusak yang terpulihkan 02.17.03.01.01 - Luasan pesisir dan laut terkontaminasi dan rusak yang terpulihkan "" "" KELAUTAN Nasional No "" "" 2003-02-17T00:00:00 02.17.03 KP 02.17.03.01.01 Luasan pesisir dan laut terkontaminasi dan rusak yang terpulihkan 1770 1770 07.04.011 Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi, dan/atau Appendix CITES - Aspek penilaian efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah meliputi 4 kriteria/tahapan yaitu input/perencanaan, proses/implementasi, output/luaran dan outcome/dampak. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/diturunkan menjadi indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, output, dan outcome. Perhitungan mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 11 Tahun 2021. Penjumlahan dari skor input, proses, output, dan outcome. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.16.04.01.02 - Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi, dan/atau Appendix CITES 02.16.04.01.02 - Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi, dan/atau Appendix CITES "" "" KELAUTAN Nasional No "" "" 2004-02-16T00:00:00 02.16.04 KP 02.16.04.01.02 Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi, dan/atau Appendix CITES 1771 1771 07.04.012 Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil - Penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan (EVIKA) dihitung berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPKRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kawasan konservasi dievaluasi dengan serangkaian pertanyaan yang dikategorikan berdasarkan kriteria input, proses, output dan outcome. Perhitungan menggunakan skor akhir penilaian pengelolaan kawasan konservasi perairan berdasarkan variabel input, proses, output, dan outcome Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.16.01.02.01 - Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil 02.16.01.02.01 - Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil "" "" KELAUTAN Nasional No "" "" 2001-02-16T00:00:00 02.16.01 KP 02.16.01.02.01 Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil 1772 1772 07.04.013 Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi nilai "1. Wilayah pesisir yang meningkat nilai rehabilitasi merupakan bagian dari perhitungan atas Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketahanannya, kegiatan rehabilitasi yang dilakukan melalui: a. Rehabilitasi ekosistem mangrove b. Rehabilitasi ekosistem padang lamun c. Rehabilitasi ekosistem terumbu karang d. Pembangunan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Pesisir (PRPEP) e. Pengembangan mata pencaharian masyarakat pesisir melalui produk turunan mangrove 2. Kegiatan dilakukan dalam satu kawasan/wilayah pada kabupaten/kota. diperkenankan intervensi lebih dari satu kegiatan pada kawasan dalam satu kabupaten/kota" "Nilai Rehabilitasi Wilayah Pesisir (NRWP):dihitung berdasarkan kuisioner terkait dengan kegiatan rehabilitasi kawasan pesisir Rumus Perhitungan: NRWP = (Σ nilai setiap komponen) / Jumlah komponen pendukung Keterangan: NRWP : Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi Komponen antara lain: • Rehabilitasi ekosistem mangrove. • Rehabilitasi ekosistem padang lamun. • Pembangunan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Pesisir (PRPEP). • Pengembangan mata pencaharian masyarakat pesisir melalui produk turunan mangrove." Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 02.19.02.01.03 - Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi 02.19.03.01.01 - Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi "" "" KELAUTAN Nasional No "" "" 2003-02-19T00:00:00 02.19.03 KP 02.19.03.01.01 Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi 1773 1773 07.04.014 Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil "" Metode perhitungan nilai indeks untuk Ketahanan Wilayah Pesisir berdasarkan tiga indikator utama: Rehabilitasi Wilayah Pesisir, Pengendalian Perubahan Iklim, dan Mitigasi Bencana NKW = w₁ × NRWP + w₂ × NPPI + w₃ × NMBP Dimana: - NKW: Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir. - NRWP: Nilai Rehabilitasi Wilayah Pesisir. - NPPI: Nilai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Pesisir. - NMBP: Nilai Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir. - w₁, w₂, w₃: Bobot kontribusi masing-masing indikator, dengan w₁ + w₂ + w₃ = 1 Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 08.03.01.01.01 - Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 08.03.01.01.01 - Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil "" "" KELAUTAN Nasional No "" "" 2001-08-03T00:00:00 08.03.01 KP 08.03.01.01.01 Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1774 1774 07.04.015 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi materi teknis perairan pesisir yang disetujui MKP untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K merupakan dokumen tentang muatan tata ruang perairan pesisir dan pulau-pulau yang selanjutnya akan diintegrasikan dalam RTRW Provinsi, termasuk pendampingan, proses pengintegrasian baik pra-lintas sektor, lintas sektor, pasca-lintas sektor, evaluasi rancangan peraturan daerah, review, pengendalian, pemantauan dan evaluasi materi teknis perairan pesisir yang diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Provinsi yang telah memiliki Dokumen Materi teknis muatan pesisir yang disetujui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000687 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi materi teknis perairan pesisir yang disetujui MKP untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi KELAUTAN Daerah No "" 687 Kelautan Dan Perikanan "" "" "" "" 1775 1775 07.04.016 Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan dokumen Berdasarkan perspektif ekologi, pendekatan berbasis ekosistem mempertimbangkan hubungan antara organisme hidup, habitat, kondisi fisika dan kimia dari ekosistem, yang menitikberatkan pada pentingnya keterpaduan ekologi, keanekaragaman hayati dan Kesehatan ekosistem secara keseluruhan.Berdasarkan perspektif pengelolaan, pendekatan berbasis ekosistem juga mengacu pada strategi pengelolaan yang terpadu dari sistem sosial-ekologi yang mempertimbangkan faktor-faktor ekologi, sosial dan ekonomi serta menjalankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.Pengelolaan berbasis ruang terhadap pesisir dan laut mendukung pengelolaan zona ekonomi ekslusif yang berkelanjutan.Integrated Coastal Zone Management (ICZM/Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu) merupakan pengelolaan terpadu dari wilayah pesisir dan laut melalui koordinasi lintas institusi dan Lembaga baik laut dan daratan.Marine Spatial Planning (MSP/Perencanaan Ruang Laut) menitikberatkan pada ZEE, yang mengintegrasikan kebutuhan dan kebijakan sector-sector kelautan didalam suatu kerangka perencanaan. Indikator tercapai jika implemenjtasi pengelolaan lautan telah dijalankan melalui dokumen kebijakan, pedoman atau dokumen teknis lainnya pada tingkat nasional yang menghendaki adanya pengelolaan lautan dengan pendekatan berbasis ekosistem.Rumus: - Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 14.2.1* - Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan. 000276 - Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan KELAUTAN Nasional, Daerah No "" 276 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1776 1776 07.04.017 Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan persen "Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana pelaku usaha dalam kategori tertentu (misalnya, KP atau Kelompok Pengusaha) mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu. Pelaku Usaha Sektor Perikanan adalah unit usaha orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang perikanan mencakup subsektor penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur. Pelaku Usaha Sektor Kelautan adalah unit usaha orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang kelautan mencakup subsektor pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi, pemanfaatan produk kelautan, dan pemanfaatan jasa kelautan yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur dan pemanfaatan jenis ikan dilindungi yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah pusat. Kepatuhan adalah: 1. Pelaku usaha yang telah memenuhi syarat, 2. Pelaku Usaha yang telah melakukan perbaikan&" Jumlah pelaku usaha yang patuh pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah pelaku usaha pada tahun berjalan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).Keterangan:PKPU = Persentase kepatuhan pelaku usahaKPU = Jumlah pelaku usaha yang patuh pada tahun berjalan JKPU = Jumlah pelaku usaha pada tahun berjalan Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 02.22.01.01.02 - Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan 02.22.01.01.02 - Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan 14.6.1.(a) - Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan. "000280 - Persentase kepatuhan pelaku usaha. 000414 - Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 000671 - Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan" KELAUTAN Nasional, Daerah No "versi 2025.01: 07.04.017, 02.06.005 versi 2025.02: 07.04.017" 280 Perdagangan 2001-02-22T00:00:00 02.22.01 KP 02.22.01.01.02 Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan 1777 1777 07.04.018 Persentase luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil persen Indikator untuk mengukur perbandingan antara total luas kawasan konservasi perairan terhadap luas wilayah laut Indonesia. Perbandingan akan digunakan untuk memantau kinerja penambahan luas kawasan konservasi perairan menuju komitmen internasional terkait seperti 30 by 45 (Luas kawasan konservasi perairan seluas 30% dari total luas wilayah laut Indonesia). luas kawasan konservasi perairan dibagi dengan total luas wilayah laut Indonesia (325 juta ha) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.16.01.03.01 - Persentase luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil 02.16.01.03.01 - Persentase luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil "" "" KELAUTAN Nasional No "" "" 2001-02-16T00:00:00 02.16.01 KP 02.16.01.03.01 Persentase luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil 1778 1778 07.04.019 Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, dan/atau Dunia Kerja persen Indikator keberhasilan yang mengukur sejauh mana lulusan pendidikan dan pelatihan KP mampu mendapatkan pekerjaan, mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, industri, dunia kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dunia Usaha (SKDU) dari Kelurahan/Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Nomor Induk Berusaha (NIB)/Surat Keterangan Bekerja/Kartu Pegawai/Kartu KUSUKA/Perjanjian Kerja/SK Kelompok. "C = (B/A)x 100% A = Akumulasi dari jumlah lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP B = Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan KP yang terserap di DUDIKA yang dihitung dari lulusan pada tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya ditambah jumlah lulusan pelatihan KP yang terserap di DUDIKA yang dihitung dari lulusan pada tahun berjalan C = Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan KP yang terserap di DUDIKA" "" Parent "" 02.22.07.01.02 - Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, dan/atau Dunia Kerja 02.22.07.01.02 - Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, dan/atau Dunia Kerja "" "" KELAUTAN Nasional No "" "" 2007-02-22T00:00:00 02.22.07 KP 02.22.07.01.02 Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, dan/atau Dunia Kerja 1779 1779 07.04.020 Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir persen Persentase jumlah dokumen materi teknis yang diselesaikan setiap tahun dibagi dengan total dokumen materi teknis yang direncanakan untuk disusun selama 2025-2029 (147 dokumen). Jumlah dokumen materi teknis yang disusun pada 1 tahun dibagi dengan 147. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.22.01.01.01 - Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir 02.22.01.01.01 - Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir "" "" KELAUTAN Nasional No "" "" 2001-02-22T00:00:00 02.22.01 KP 02.22.01.01.01 Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir 1780 1780 07.04.021 Produktivitas Lahan Garam Rakyat ton per hektare Produktivitas lahan garam rakyat adalah indikator untuk menghitung jumlah produksi garam yang dihasilkan dari 1 hektar tambak garam rakyat. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.22.04.01.02 - Produktivitas Lahan Garam Rakyat 02.22.04.01.02 - Produktivitas Lahan Garam Rakyat "" "" KELAUTAN Nasional No "" "" 2004-02-22T00:00:00 02.22.04 KP 02.22.04.01.02 Produktivitas Lahan Garam Rakyat 1781 1781 07.04.022 Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea) dokumen United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang Berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982.Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Indikator tercapai jika telah tersedia perundang-undangan terkait pelaksanaan UNCLOS yang telah disahkan dan masih berlaku saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kerangka kebijakan dan instrumen pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya.Rumus: - Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 14.c.1* - Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea). 000284 - Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea). KELAUTAN Nasional, Daerah No "" 284 Kelautan Dan Perikanan "" "" "" "" 1782 1782 07.04.023 Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut ton Total sampah yang dikumpulkan yang berasal dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut. Baseline sampah yang dikumpulkan dari aktivitas tersebut adalah sebanyak 744,60 ton pada tahun 2024. Akumulasi sampah dari aktivitas kapal/nelayan yang dikumpulkan melalui kegiatan partisipatif yang melibatkan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.18.02.01.03 - Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (kumulatif) 02.18.02.01.03 - Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (kumulatif) "" "" KELAUTAN Nasional No "" "" 2002-02-18T00:00:00 02.18.02 KP 02.18.02.01.03 Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (kumulatif) 1783 1783 07.05.001 Berat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kilogram Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk lain Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. (a)Jumlah Timbulan Limbah B3 per kapitaJumlah timbulan limbah B3 per kapita adalah banyaknya timbulan limbah B3 per kapita yang dinyatakan dengan satuan ton.Rumus:Keterangan:JLB3K = Jumlah timbulan limbah B3 per kapita JLB3= Jumlah timbulan limbah B3JP= Jumlah pendudukb. Cara Perhitungan Proporsi Limbah B3 yang terkelola, sesuai dengan jenis pengelolaannya:Rumus:Keterangan:PLB3= Proporsi limbah B3 yang diolahLB3oi = Banyaknya limbah B3 yang diolah dengan jenis pengolahan i JLB3= Jumlah timbulan limbah B3Catatan:Menurut Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, proses pengolahan limbah B3 bisa dilakukan dengan cara: (a) termal; (b) stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau (c) cara lain sesuai perkembangan teknologi. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Limbah Sektor Parent "" 02.17.06.01.01 - Jumlah B3 yang dikelola 02.17.06.01.01 - Jumlah B3 yang dikelola 12.4.2* - (a) Jumlah Limbah B3 per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/pengolahannya. 000256 - (a) Limbah B3 yang dihasilkan per dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya. LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No 31010116 "" 256 Lingkungan Hidup 2006-02-17T00:00:00 02.17.06 KP 02.17.06.01.01 Jumlah B3 yang dikelola 1784 1784 07.05.002 Indeks Daftar Merah/ Red-list Index - Indeks Daftar Merah (Red List Index/RLI) dikembangkan untuk menunjukkan tren risiko kepunahan keseluruhan untuk spesies dan memberikan indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk melacak kemajuan mencapai target yang mengurangi hilangnya keanekaragaman hayati.Daftar merah IUCN (IUCN Red List) bertujuan memberikan analisis informasi mengenai status, tren, dan keterancamanan spesies. Daftar ini memiliki 7 kategori untuk menetapkan tingkat kepunahan satwa di alam, yaitu: (1) punah; (2) punah di alam liar, (3) kritis, (4) genting, (5) rentan,(6) hampir terancam, dan (7) risiko rendah.Di Indonesia telah menetapkan 25 jenis satwa terancam punah prioritas yang akan ditingkatkan populasinya yaitu: 1) Harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae); 2) Gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus); 3) Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus); 4) Owa Jawa (Hylobates moloch); 5) Banteng (Bos javanicus); 6) Elang Jawa (Spizaetus bartelsi); 7) Jalak Bali (Leucopsar rothchildi); 8) Kakatua Kecil Jambul Kuning (Cacatua sulphurea); 9) Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus), 10) Komodo (Varanus komodoensis); 11) Bekantan (Nasalis larvatus); 12) Anoa (Bubalus depressicornis and Bubalus quarlesi); 13) Babirusa (Babyrousa babyrussa); 14) Maleo (Macrocephalon maleo); 15) Macan Tutul Jawa (Panthera pardus melas); 16) Rusa Bawean (Axis kuhlii); 17) Cenderawasih (Macgregoria pulchra, Paradisaea raggiana, Paradisaea apoda, Cicinnurus regius, Seleucidis melanoleuca, Paradisaea rubra); 18) Surili (Presbytis fredericae, Presbytis comata); 19) Tarsius (Tarsius fuscus);20) Monyet hitam Sulawesi (Macaca nigra, Macaca maura); 21) Julang sumba (Rhyticeros everetii); 22) Nuri kepala hitam (Lorius domicella, Lorius lory); 23) Penyu (Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata); 24) Kanguru pohon (Dendrolagus mbaiso); 25) Celepuk Rinjani (Otus jolanodea). "Jumlah populasi jenis satwa ke-i tahun berjalan dibagi dengan jumlah populasi jenis satwa ke-i baseline data tahun 2019 dikali dengan seratus persen, dinyatakan dalam satuan persen (%). Rumus:Indeks Daftar Merah=(PSPtahun berjalan/PSPBtahun dasar)×100% Satuan: Persentase (%)​ Keterangan:IDM = Indeks Daftar MerahPSP1 = Populasi jenis satwa ke-1 tahun berjalanPSPB1 = Populasi jenis satwa ke-1 baseline data tahun 2014 i = 1, 2, 3…" Wilayah Administrasi: Nasional; Jenis Satwa Parent "" 02.16.02.01.01 - Indeks Daftar Merah Nasional status keterancaman spesies 02.16.02.01.01 - Indeks Daftar Merah Nasional status keterancaman spesies 15.5.1* - Indeks Daftar Merah Keanekaragaman hayati 000291 - Indeks Daftar Merah (Red-list index) LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No 31010016 "" 291 Kehutanan 2002-02-16T00:00:00 02.16.02 KP 02.16.02.01.01 Indeks Daftar Merah Nasional status keterancaman spesies 1785 1785 07.05.003 Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup - Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) adalah indikator yang mencerminkan sejauh mana kapasitas lingkungan dapat mendukung kehidupan manusia secara berkelanjutan tanpa menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Indeks ini merupakan hasil integrasi antara Indeks Kemampuan Pemanfaatan Lingkungan Hidup dan Indeks Perilaku Ramah Lingkungan Hidup. "Perhitungan indeks D3TLH mencakup 5 (lima) sumber daya alam terbarukan (air, lahan, udara, laut, dan keanekaragaman hayati) serta mempertimbangkan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya tersebut. Nilai Indeks dan skalanya adalah sebagai berikut: Nilai Indeks: 0,00-0,33 ; Kelas Indeks : Rendah Nilai Indeks: 0,33-0,66 ; Kelas Indeks : Sedang Nilai Indeks 0,66-1,00 ; Kelas Indeks : Tinggi " "" Parent "" 02.17.06.01 - Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 02.17.06.01 - Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2.1699999999999999289457264239899814128875732421875 2.17 PP 02.17.06.01 Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 1786 1786 07.05.004 Indeks Ekonomi Hijau - Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara tangible, representatif, dan akurat. Indeks Ekonomi Hijau Nasional terdiri dari 15 indikator terpilih yang mewakili 3 (tiga) pilar Sustainable Development: ekonomi (6 indikator), sosial (4 indikator), dan lingkungan (6 indikator). Indikator ekonomi terdiri dari 6 (enam) indikator: intensitas emisi, intensitas energi, GNI per kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja industri dan jasa. Indikator sosial terdiri dari 4 (empat) indikator: rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Indikator lingkungan terdiri dari 5 (lima) indikator: tutupan hutan, energi baru terbarukan, pengelolaan sampah, penurunan emisi, dan lahan gambut terdegradasi. Indeks Ekonomi Hijau = (Skor Lingkungan x 0,5) + (Skor Ekonomi x 0,3) + (Skor Sosial x 0,2) Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent 18a - Indeks Ekonomi Hijau 02.06.01 - Indeks Ekonomi Hijau 02.06.01 - Indeks Ekonomi Hijau "" 000034 - Indeks Ekonomi Hijau Daerah LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No "" 34 Lingkungan Hidup 2 2.0 PN 02.06.01 Indeks Ekonomi Hijau 1787 1787 07.05.005 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) - Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) merupakan instrumen standar penilaian kinerja pengelolaan sampah dari pusat hingga daerah sehingga hasil penilaian dapat dengan mudah dibandingkan dan digunakan sebagai instrumen untuk memberikan insentif (reward) dan disinsentif (punishment) bagi daerah dan pusat. agregat dari penilaian kebijakan, sumber daya, sarana dan prasarana, anggaran, sosialisasi, implementasi, capaian pengelolaan sampah, dll Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 02.18.01.18 - Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) 02.18.01.18 - Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) "" 000676 - Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No "" 676 Lingkungan Hidup 2.180000000000000159872115546022541821002960205078125 2.18 PP 02.18.01.18 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) 1788 1788 07.05.006 Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung dari hasil konversi indeks pencemaran. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan. Perhitungan IKA dilakukan berdasarkan Penentuan Status Mutu Air. Perhitungan IKA memiliki konsep bahwa semakin tinggi indeks pencemar maka semakin buruk kualitas airnya. Perhitungan ini didasarkan pada nilai hasil sampel terhadap baku mutu tiap parameter. Terdapat 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air permukaan yaitu: TSS (total suspended solid atau zat padat tersuspensi); DO (dissolved oxygen atau oksigen terlarut); BOD (biochemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen biokimiawi); COD (chemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen kimiawi) T-P (total phosfat); fecal coli dan total coli. Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain: (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersedian dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) serta tingkat erosi dan sedimentasi. Nilai Indeks Kualitas Air didapatkan dengan transformasi nilai indeks pencemaran dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut: 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang, dan 10 untuk tercemar berat. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent 42a-ii - Indeks Kualitas Air (IKA) 02.17.01.1 - Indeks Kualitas Air (IKA) 02.17.01.1 - Indeks Kualitas Air (IKA) 6.3.2.(a) - Indeks Kualitas Air (IKA). 000170 - Indeks Kualitas Air LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No 31010018 "" 170 Lingkungan Hidup "" "" 02.17.01.1 Indeks Kualitas Air (IKA) 1789 1789 07.05.007 Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) "" IKAL merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wialayah pada waktu tertentu. Nilai IKAL dihitung berdasarkan data pemabtauan kualitas air laut yang diakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemprov di 34 provinsi. Lokasi pemantauannya ditentukan berdasarkan keadaan kondisi ingkungan di lokasi tersebut, seperti muara sungai, sekitar pelabuhan, perkampungan nelayan, dan industri;Indeks Kualitas Air Laut adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. "" "" Parent 42a.iv - Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) 02.17.03.01 - Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) 02.17.03.01 - Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2.1699999999999999289457264239899814128875732421875 2.17 PP 02.17.03.01 Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) 1790 1790 07.05.008 Indeks Kualitas Ekosistem Gambut - Nilai yang menggambarkan kualitas ekosistem gambut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. "" "" Parent "" 02.17.05.01.01 - Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) 02.17.05.01.01 - Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No 31010121 "" "" 2005-02-17T00:00:00 02.17.05 KP 02.17.05.01.01 Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) 1791 1791 07.05.009 Indeks Kualitas Lahan (IKL) - Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). IKL menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dipengaruhi oleh dampak kebakaran dan kanal pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Kualitas tutupan lahan yang dihitung adalah tutupan yang mencerminkan kondisi vegetasi yang menutupi suatu bidang lahan dalam wilayah provinsi. Kualitas tutupan lahan yang baik ditunjukkan dengan proporsi penutupan lahan yang dikategorikan sebagai hutan menutupi area (coverage area) mendekati 84,3% dari luas wilayah administrasinya atau dengan rentang nilai indeks 90 – 100. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Parameter utama yang digunakan dalam metodologi Indeks Kualitas Ekosistem Gambut yaitu areal terdampak Kanal, indikasi areal terbakar, perubahan Tutupan Lahan, tinggi muka air tanah (TMAT), dan tereksposnya sedimen pirit dan/atau kwarsa dengan proporsi bobotnya pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Nilai Indeks Kualitas Lahan didapatkan dengan nilai agregat dari nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). IKTL diperoleh dari hasil pengukuran dan pengitungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penentuan katagori IKL: a. Katagori sangat baik dengan rentang 90 ≤ x ≤ 100 b. Katagori Baik dengan rentang 70 ≤ x < 90 c. Katagori Sedang dengan rentang 50 ≤ x < 70 d. Katagori Kurang dengan rentang 25 ≤ x < 50 e. Katagori Sangat kurang dengan rentang 0 ≤ x < 25. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent 42a-iii - Indeks Kualitas Lahan (IKL) 02.17.04.01 - Indeks Kualitas Lahan (IKL) 02.17.04.01 - Indeks Kualitas Lahan (IKL) 6.6.1.(a) - Indeks Kualitas Lahan. 000174 - Indeks Kualitas Lahan LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No "" 174 Lingkungan Hidup 2.1699999999999999289457264239899814128875732421875 2.17 PP 02.17.04.01 Indeks Kualitas Lahan (IKL) 1792 1792 07.05.010 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). IKLH Nasional IKLH = (0.3400 x IKA) + (0.4280 x IKU) + (0.1040 x IKTL) + (0.0209 x IKEG) + (0.099 x IKAL) Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Ibu Kota Nusantara Parent 05.02 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup "02.06.02 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 05.02 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup" "02 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 02.06.02 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup" "" "000508 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 000672 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup" LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah Yes "" 508 "" 2 2.0 PN 02.06.02 "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 05.02" 1793 1793 07.05.010.001 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Ibu Kota Nusantara - Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). IKLH Nasional IKLH = (0.3400 x IKA) + (0.4280 x IKU) + (0.1040 x IKTL) + (0.0209 x IKEG) + (0.099 x IKAL) Wilayah Administrasi: Ibu Kota Nusantara Child "" 06.05.02.03.02 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Ibu Kota Nusantara 06.05.02.03.02 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Ibu Kota Nusantara "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional Yes "" "" 2002-06-05T00:00:00 06.05.02 KP 06.05.02.03.02 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Ibu Kota Nusantara 1794 1794 07.05.010.002 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah - Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). IKLH Nasional IKLH = (0.3400 x IKA) + (0.4280 x IKU) + (0.1040 x IKTL) + (0.0209 x IKEG) + (0.099 x IKAL) Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Child "" "" "" "" 000062 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah LINGKUNGAN HIDUP Daerah Yes "" 62 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1795 1795 07.05.011 Indeks Kualitas Tutupan Lahan - "Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Sumber: Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021" "IKL= IKTL + Faktor Koreksi Gambut IKTL = 100 - (84,3 - (TL x 100)) x 50/54,3) IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TL = Tutupan Lahan TL dihitung dengan rumus: TL = (Luas Kelas Tutupan i x Ci) / (Luas Kelas Tutupan i) dimana, TL = Tutupan Lahan C = Koefisien kelas tutupan lahan ^Berdasarkan Metode Perhitungan Target IKLH Tahun 2025-2029 TL = LTL/LW dimana, LTL = Luas Tutupan Lahan LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi TL = (Lh) +((Lbh+Lbapl+Lrth) x 0,6) + (Larh x 0,6) ----------------------------------------------------------- LW Keterangan: TL = Tutupan lahan Lh = Luas tutupan hutan Lb = Luas belukar di kawasan hutan Lbapl = Luas belukar di APL Lrth = Luas RTH Larh = Luar areal rehabilitasi hutan LW = Luas Wilayah (kab/kota atau Provinsi)" "" Parent "" 02.17.04.01.01 - Indeks Kualitas Tutupan Lahan 02.17.04.01.01 - Indeks Kualitas Tutupan Lahan "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2004-02-17T00:00:00 02.17.04 KP 02.17.04.01.01 Indeks Kualitas Tutupan Lahan 1796 1796 07.05.012 Indeks Kualitas Udara - Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk.Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO) dan nitrogen dioksida (NO). Parameter NOx mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SOx mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.Ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas udara berdasarkan pengukuran parameter pencemar udara yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara yaitu NO2, SO2 dan PM2,5 Indeks kualitas udara (IKU) nasional dihitung dari IKU masing-masing daerah di Indonesia setelah data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa NO2, SO2 dan PM2,5. dari hasil pengukuran kualitas udara ambien kabupaten/kota.Metodologi perhitungan IKU menggunakan metode perhitungan yang digunakan KLHK yang sudah berjalan sampai saat ini:Rumus:Keterangan:IKU : Indeks Kualitas UdaraIeu : 40% Indeks SO2+ 40% Indeks NO2+ 20% Indeks PM2.5 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent 42a-i - Indeks Kualitas Udara (IKU) 02.17.02.01 - Indeks Kualitas Udara (IKU) 02.17.02.01 - Indeks Kualitas Udara (IKU) 11.6.2.(b) - Indeks Kualitas Udara. 000246 - Indeks Kualitas Udara LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No 31010019 "" 246 Lingkungan Hidup 2.1699999999999999289457264239899814128875732421875 2.17 PP 02.17.02.01 Indeks Kualitas Udara (IKU) 1797 1797 07.05.013 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati unit Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati adalah ukuran atas keseluruhan capaian aksi pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia. Pengelolaan keanekaragaman hayati adalah tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan tujuan akhir untuk mempertahankan keberadaan seluruh bentuk kehidupan di bumi, melalui pengurangan ancaman dan peningkatan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Pengurangan ancaman adalah upaya pengayaan keanekaragaman hayati melalui perlindungan, konservasi, dan restorasi, baik di tingkat ekosistem, spesies, maupun genetik. Pemanfaatan berkelanjutan adalah pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati secara optimal yang sebesar-besarnya untuk masyarakat dan generasi yang akan dating. "Indeks_Pengelolaan_Keanekaragaman_Hayati = (Σ (Skor_Indikator_i * Bobot_Indikator_i)) / (Σ Bobot_Indikator_i) , i = 1 sampai n Keterangan: Skor_Indikator_i = Nilai atau skor untuk indikator keanekaragaman hayati tertentu (misalnya, luas habitat yang dilindungi, jumlah spesies yang dilindungi, dll). Bobot_Indikator_i = Bobot yang diberikan kepada setiap indikator, mencerminkan pentingnya indikator tersebut dalam pengelolaan keanekaragaman hayati. n = Jumlah total indikator yang digunakan dalam perhitungan indeks." Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent 41 - Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 02.06.04 - Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 02.06.04 - Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati "" 000679 - Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah Yes "" 679 Lingkungan Hidup 2 2.0 PN 02.06.04 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 1798 1798 07.05.013.001 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Komponen Pengurangan Ancaman unit Indeks Pengurangan ancaman kehilangan kehati adalah salah satu dari dua komponen penyusun Indeks Pengelolaan Kehati. Indeks ini merupakan penilaian dari upaya pengayaan keanekaragaman hayati melalui perlindungan, konservasi, dan restorasi, baik di tingkat ekosistem, spesies, maupun genetik. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Child "" 02.16.01.01 - Indeks Pengurangan Ancaman Kehilangan Keanekaragaman Hayati 02.16.01.01 - Indeks Pengurangan Ancaman Kehilangan Keanekaragaman Hayati "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional Yes "" "" 2.160000000000000142108547152020037174224853515625 2.16 PP 02.16.01.01 Indeks Pengurangan Ancaman Kehilangan Keanekaragaman Hayati 1799 1799 07.05.013.002 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kompinen Pemanfaatan Berkelanjutan unit Indeks Pemanfaatan berkelanjutan adalah pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati secara optimal yang sebesar-besarnya untuk masyarakat dan generasi yang akan datang. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Child "" 02.16.02.01 - Indeks Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Secara Berkelanjutan 02.16.02.01 - Indeks Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Secara Berkelanjutan "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional Yes "" "" 2.160000000000000142108547152020037174224853515625 2.16 PP 02.16.02.01 Indeks Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Secara Berkelanjutan 1800 1800 07.05.013.003 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah unit Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati adalah ukuran atas keseluruhan capaian aksi pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia. Pengelolaan keanekaragaman hayati adalah tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan tujuan akhir untuk mempertahankan keberadaan seluruh bentuk kehidupan di bumi, melalui pengurangan ancaman dan peningkatan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Pengurangan ancaman adalah upaya pengayaan keanekaragaman hayati melalui perlindungan, konservasi, dan restorasi, baik di tingkat ekosistem, spesies, maupun genetik. Pemanfaatan berkelanjutan adalah pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati secara optimal yang sebesar-besarnya untuk masyarakat dan generasi yang akan dating. "" Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" "" "" "" 000061 - Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah LINGKUNGAN HIDUP Daerah Yes "" 61 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1801 1801 07.05.014 Intensitas emisi sektor industri persen Intensitas emisi merupakan gas rumah kaca (GRK) yang terlepas ke atmosfer yang dibandingkan dengan produk domestik bruto pada suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Intensitas emisi sektor industri diperoleh dengan cara membagi tingkat emisi (ton/CO2e/tahun) terhadap produk domestik bruto (PDB) sektor industri (miliar rupiah/tahun).Rumus:Keterangan:IE SI CO2: Intensitas emisi co2 sektor industri di tahun t (ton co2/miliar rp)TE SI CO2: Tingkat emisi sektor industri di tahun t (ton)PDB SI: PDB sektor industri di tahun t (miliar rupiah) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 9.4.1.[b] - Intensitas emisi sektor industri. 000216 - Intensitas emisi sektor industri. LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No "" 216 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1802 1802 07.05.015 Jumlah BUMD air minum yang memiliki dokumen RPAM badan usaha Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) adalah upaya pengamanan pelayanan air minum untuk menjamin kualitas air minum, mulai dari sumber hingga ke konsumen, yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen risiko. Untuk mendukung tercapainya akses air minum aman, pemerintah daerah diwajibkan untuk memiliki dokumen RPAM untuk seluruh sistem SPAM baik yang dikelola oleh lembaga pengelola PDAM atau Kelompok Masyarakat Jumlah Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen Rencana Pengamanan Air Minum Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 02.12.07.01.04 - Jumlah BUMD air minum yang memiliki dokumen RPAM 02.12.07.01.04 - Jumlah BUMD air minum yang memiliki dokumen RPAM "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2007-02-12T00:00:00 02.12.07 KP 02.12.07.01.04 Jumlah BUMD air minum yang memiliki dokumen RPAM 1803 1803 07.05.016 Jumlah BUMD Air Minum yang mengelola Layanan Air Limbah Domestik badan usaha Jumlah BUMD Air Minum/PDAM yang mengelola Layanan Air Limbah Domestik (layanan sistem terpusat dan setempat) "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 02.12.07.02.03 - Jumlah BUMD Air Minum yang mengelola Layanan Air Limbah Domestik 02.12.07.02.03 - Jumlah BUMD Air Minum yang mengelola Layanan Air Limbah Domestik "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2007-02-12T00:00:00 02.12.07 KP 02.12.07.02.03 Jumlah BUMD Air Minum yang mengelola Layanan Air Limbah Domestik 1804 1804 07.05.017 Jumlah Dana Publik/ Budget Tagging untuk Pendanaan Perubahan Iklim rupiah Komitmen Indonesia untuk menangani isu perubahan iklim telah tertuang di dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yang mencanangkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan upaya sendiri, dan sampai dengan 41 persen dengan dukungan internasional dari skenario business as usual (BAU) pada tahun 2030. Untuk memenuhi komitmen ini diperlukan dukungan finansial yang memadai dan terukur. Proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional saat ini telah terintegrasi dalam Sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) SAKTI sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi output perubahan iklim melalui penandaan penganggaran (budget tagging). Kebijakan penandaan anggaran perubahan iklim merupakan suatu terobosan pemerintah dalam rangka memantau, memobilisasi pendanaan, dan meningkatkan kepedulian dan kesadaran terhadap dampak perubahan iklim di Indonesia. Penandaan anggaran perubahan iklim (climate budget tagging) merupakan proses identifikasi besaran anggaran yang dialokasikan untuk membiayai output yang spesifik dari kegiatan yang terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Penandaan anggaran untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi dilakukan dengan menandai output yang terdapat di dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga melalui Sistem KRISNA dan di dalam pencatatan realisasi anggaran sistem SAKTI. Indikator telah tercapai melalui tersedianya data jumlah dana publik melalui climate budget tagging untuk mengatasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan pengendalian perubahan iklim dalam konteks aksi mitigasi dan adaptasi yang bermanfaat dan transparan. Rumus: - Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 13.a.1.(a) - Jumlah dana publik (budget tagging) untuk pendanaan perubahan iklim. 000274 - Jumlah dana publik (budget tagging) untuk pendanaan perubahan iklim LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No 31010037 "" 274 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1805 1805 07.05.018 Jumlah data informasi yang terregister dan terverifikasi sektor Indikator ini mengacu pada jumlah total data informasi aksi mitigasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang telah berhasil didaftarkan dalam suatu sistem dan telah diverifikasi kebenarannya. Proses registrasi melibatkan pencatatan atau input data ke dalam sistem, sedangkan verifikasi adalah proses pemeriksaan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan akurat dan valid. "Data aksi meliputi : 1. mitigasi 2. adaptasi 3. Join Adaptasi Mitigasi 4. Nilai Ekonomi Karbon Data sumberdaya meliputi : 1. Pendanaan 2. Peningkatan kapasitas 3. Alih teknologi 4. Tenaga ahli Kedua jenis data dan informasi di atas akan digunakan untuk mengkaji sejauh mana NDC sudah tercapai. Data yang teregister/terdaftar akan melalui tahapan - tahapan sampai nanti masuk dalam kategori ""terverifikasi""" "" Parent "" 02.19.06.01.01 - Jumlah data informasi yang terregister dan terverifikasi 02.19.06.01.01 - Jumlah data informasi yang terregister dan terverifikasi "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2006-02-19T00:00:00 02.19.06 KP 02.19.06.01.01 Jumlah data informasi yang terregister dan terverifikasi 1806 1806 07.05.019 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi implementasi konvensi keanekaragaman hayati dan protokol/kebijakan turunannya di Indonesia dokumen "Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Protokol/Kebijakan Turunannya di Indonesia merupakan cara untuk mengukur jumlah dokumen yang disusun untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity/CBD) beserta protokol dan kebijakan turunannya di Indonesia. Indikator ini mengacu pada jumlah dokumen resmi yang disusun oleh instansi terkait untuk memantau dan mengevaluasi implementasi CBD serta protokol dan kebijakan turunannya di Indonesia. Dokumen-dokumen ini mencakup laporan nasional, strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati, serta evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. " "Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan semua dokumen pemantauan dan evaluasi yang telah disusun dan diterbitkan dalam periode waktu tertentu, misalnya per tahun. Dokumen yang dihitung meliputi laporan nasional implementasi CBD, evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, dan dokumen terkait lainnya. Indikator ini dinyatakan dalam bentuk angka absolut yang merepresentasikan jumlah dokumen yang telah disusun dan diterbitkan." "" Parent "" 02.16.03.01.02 - Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi implementasi konvensi keanekaragaman hayati dan protokol/kebijakan turunannya di Indonesia 02.16.03.01.02 - Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi implementasi konvensi keanekaragaman hayati dan protokol/kebijakan turunannya di Indonesia "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2003-02-16T00:00:00 02.16.03 KP 02.16.03.01.02 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi implementasi konvensi keanekaragaman hayati dan protokol/kebijakan turunannya di Indonesia 1807 1807 07.05.020 Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dokumen Label ramah lingkungan (Ekolabel) adalah logo / label pernyataan yang menunjukkan aspek lingkungan dan merupakan salah satu perangkat dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.Ekolabel merupakan sarana penyampaian informasi yang akurat, verifiable dan tidak menyesatkan kepada konsumen mengenai aspek lingkungan dari suatu produk (barang atau jasa), komponen atau kemasannya (ISO 14020).Salah satu indikator produk di dalam pengadaan barang dan jasa berkelanjutan adalah produk bersertifikat ekolabel. Jumlah dokumen penerapan label ramah lingkungan untuk pengadaan barang dan jasa.Rumus:Keterangan:JDPE = Jumlah penerapan ecolabel semua kategori DPEA = Penerapan ekolabel Kategori ADPEB = Penerapan ekolabel Kategori B DPEn = Penerapan ekolabel Kategori n Wilayah Administrasi: Nasional; Jenis Dokumen Ekolabel Parent "" "" "" 12.7.1.(b) - Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa. 000262 - Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No "" 262 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1808 1808 07.05.021 Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) million tonnes of carbon dioxide equivalent Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfir, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Jumlah emisi GRK tahunan adalah jumlah emisi GRK tahunan dari kegiatan yang dijalankan dalam pembangunan sektor- sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industry, limbah dan ekosistem pesisir dan laut (blue carbon). Indikator telah tercapai melalui tersedianya data jumlah emisi GRK pada sektor prioritas saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya implementasi kebijakan dan strategi, serta rencana aksi penurunan emisi GRK pada lima sektor prioritas tingkat nasional. Rumus: Jumlah Emisi GRK = Data aktifitas x Faktor Emisi Keterangan: Data aktifitas adalah besaran kegiatan pemba- ngunan yang berpotensi mengeluarkan atau menyerap emisi di satu wilayah dalam waktu ter- tentu. Misalnya, penanaman pohon 1 juta hektar per tahun. Faktor emisi adalah rata-rata emisi GRK untuk suatu sumber emisi relatif terhadap unit kegiatan pada sumber emisi yang sama. Misalnya, faktor emisi hutan lahan kering primer adalah 132 ton C/ ha. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Sektor Parent "" "" "" 13.2.2* - Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun. 000270 - Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No 31010040 "" 270 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1809 1809 07.05.022 Jumlah fasilitas limbah radioaktif yang dikelola fasilitas "Indikator ini mengacu kepada jumlah fasilitas yang melakukan kegiatan pra pengolahan limbah radioaktif terbungkus yang tidak digunakan. Prapengolahan limbah radioaktif meliputi: 1. kegiatan pengumpulan dan pengelompokan zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan; 2. menempatkan limbah radioaktif ke dalam kontainer/wadah; 3. memberikan label dan tanda radiasi; 4. melakukan pengukuran paparan radiasi pada permukaan dan jarak 1 meter dari wadah/kontainer; dan 5. mengirimkan limbah tersebut ke IPLR BRIN." Dihitung dengan menjumlahkan perusahaan/fasilitas penghasil limbah radioaktif yang bangkrut/pailit sehingga tidak dapat melakukan kegiatan prapengolahan dan mengirimkan limbah tersebut ke IPLR BRIN, sehingga kegiatan tersebut dilakukan oleh BAPETEN. "" Parent "" 02.17.06.03.01 - Jumlah fasilitas limbah radioaktif yang dikelola 02.17.06.03.01 - Jumlah fasilitas limbah radioaktif yang dikelola "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2006-02-17T00:00:00 02.17.06 KP 02.17.06.03.01 Jumlah fasilitas limbah radioaktif yang dikelola 1810 1810 07.05.023 Jumlah industri dan atau pelabuhan yang membuang air limbah ke laut yang memenuhi baku mutu air limbah industri/ usaha Mengukur jumlah industri dan/atau pelabuhan yang membuang air limbah ke laut dengan kualitas yang sesuai atau lebih baik dari baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh pemerintah. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar yang diperbolehkan dalam air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Indikator ini mendata jumlah industri dan/atau pelabuhan yang membuang air limbah ke laut. Data tersebut diinput oleh usaha pelaku ke dalam aplikasi SIMPEL milik KLH. Menghitung laporan industri/pelabuhan yang skor air limbahnya memenuhi baku mutu "" Parent "" 02.17.03.01.02 - Jumlah industri dan atau pelabuhan yang membuang air limbah ke laut yang memenuhi baku mutu air limbah 02.17.03.01.02 - Jumlah industri dan atau pelabuhan yang membuang air limbah ke laut yang memenuhi baku mutu air limbah "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2003-02-17T00:00:00 02.17.03 KP 02.17.03.01.02 Jumlah industri dan atau pelabuhan yang membuang air limbah ke laut yang memenuhi baku mutu air limbah 1811 1811 07.05.024 Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi udara industri "Mengukur jumlah industri yang emisi udaranya memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Baku mutu emisi adalah batas maksimum zat pencemar udara yang diperbolehkan dilepaskan dari sumber emisi ke udara ambien. Indikator ini mendata jumlah industri dan/atau pelabuhan yang berkontribusi terhadap emisi udara. Data tersebut diinput oleh usaha pelaku ke dalam aplikasi SISPEK milik KLH." Dihitung dengan menjumlahkan semua industri yang hasil pengukuran emisi udaranya berada di bawah atau sama dengan batas yang ditetapkan dalam baku mutu emisi. Pengukuran ini dilakukan sesuai dengan metode dan frekuensi yang ditentukan oleh peraturan pemerintah "" Parent "" 02.17.02.03.01 - Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi udara 02.17.02.03.01 - Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi udara "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2002-02-17T00:00:00 02.17.02 KP 02.17.02.03.01 Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi udara 1812 1812 07.05.025 Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan ekosistem gambut industri Jumlah industri yang memenuhi kreiteria pengendalian kerusakan ekosistem gambut "" "" Parent "" 02.17.05.01.03 - Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan ekosistem gambut 02.17.05.01.03 - Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan ekosistem gambut "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2005-02-17T00:00:00 02.17.05 KP 02.17.05.01.03 Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan ekosistem gambut 1813 1813 07.05.026 Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan lahan (KLH) industri Mengukur jumlah industri, khususnya di sektor pertambangan, yang telah menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan lahan untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan lahan akibat kegiatan operasional mereka. Praktik ini mencakup kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana tambang, pengelolaan bukaan lahan, pengaturan ketinggian dan kemiringan lereng agar stabil, serta identifikasi dan pengelolaan potensi pembentukan Air Asam Tambang. Dihitung dengan menjumlahkan semua industri pertambangan yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Penilaian ini didasarkan pada implementasi praktik terbaik dalam pengelolaan lahan sesuai dengan kriteria PROPER "" Parent "" 02.17.04.03.01 - Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan lahan (KLH) 02.17.04.03.01 - Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan lahan (KLH) "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2004-02-17T00:00:00 02.17.04 KP 02.17.04.03.01 Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan lahan (KLH) 1814 1814 07.05.027 Jumlah industri yang memenuhi kualitas air limbah sesuai baku mutu industri Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan "" "" Parent "" 02.17.01.03.01 - Jumlah industri yang memenuhi kualitas air limbah sesuai baku mutu 02.17.01.03.01 - Jumlah industri yang memenuhi kualitas air limbah sesuai baku mutu "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2001-02-17T00:00:00 02.17.01 KP 02.17.01.03.01 Jumlah industri yang memenuhi kualitas air limbah sesuai baku mutu 1815 1815 07.05.028 Jumlah kabupaten/kota dengan Kepala Keluarga yang melakukan pengelolaan sampah secara terstandar (pilar 4 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat/STBM) kabupaten/ kota STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) adalah pendekatan untuk mengubah perilaku hidup sehat di masyarakat melalui partisipasi aktif warga dalam menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan. STBM diprakarsai oleh Kementerian Kesehatan Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui kebersihan lingkungan dan perilaku hidup sehat. salah satu dari STBM, yaitu Pilar 4: Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Pengelolaan ini meliputi pemisahan sampah, daur ulang, dan pengolahan sampah agar tidak mencemari lingkungan, baik tanah maupun air. Ini penting untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Jumlah kab/kota dimaksud adalah kota/kabupaten dengan 75% Kepala Keluarga mengelola sampah yang memenuhi syarat. "" "" Parent "" 02.18.01.02.01 - Jumlah Kabupaten/kota dengan Kepala Keluarga yang melakukan pengelolaan sampah secara terstandar (pilar 4 STBM) 02.18.01.02.01 - Jumlah Kabupaten/kota dengan Kepala Keluarga yang melakukan pengelolaan sampah secara terstandar (pilar 4 STBM) "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2001-02-18T00:00:00 02.18.01 KP 02.18.01.02.01 Jumlah Kabupaten/kota dengan Kepala Keluarga yang melakukan pengelolaan sampah secara terstandar (pilar 4 STBM) 1816 1816 07.05.029 Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor air kabupaten/ kota "Jumlah kabupaten atau kota yang menunjukkan peningkatan skor pada Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor air. IRLH sektor air menilai respons dan kinerja pemerintah daerah dalam upaya pengendalian pencemaran dan perbaikan kualitas air melalui implementasi kebijakan, peraturan, program, dan kegiatan terkait. Program Kali Bersih merupakan program pengendalian pencemaran air yang dilakukan melalui beberapa kegiatan utama seperti penyediaan instrumen dan sumber daya pengendalian pencemaran air, pemantauan mutu air, penurunan beban pencemar dari kegiatan dan/atau usaha, pengawasan sumber pencemar, publikasi data dan informasi mutu air, serta inovasi dalam pengendalian pencemaran air. Terdapat program sejenis untuk setiap aspek penyusun indeks IKLH, yakni air, udara, tanah, dan air laut. Berdasarkan hasil penginputan masing-masing kriteria pada setiap program, apabila seluruh data dukung dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan sub-kriteria yang dimaksud, maka data dapat diverifikasi untuk selanjutnya dilakukan perhitungan nilai IRLH di setiap media. Perhitungan IRLH dilakukan terhadap program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan mencakup (1) peraturan perundang-undangan; (2) struktur dan pengembangan kompetensi; (3) perencanaan kegiatan; (4) implementasi; (5) pelibatan pemangku kepentingan; (5) publikasi; dan (6) inovasi." "Untuk menentukan jumlah provinsi yang mengalami peningkatan skor IRLH sektor air, langkah-langkahnya adalah: 1. Mengumpulkan data skor IRLH sektor air laut untuk setiap provinsi pada dua periode yang dibandingkan.​ 2. Menghitung selisih skor antara dua periode tersebut untuk setiap provinsi:​ Δ IRLH air= IRLH air periode saat ini - IRLH air periode sebelumnya atau dengan membandingkan skor IRLH air di tahun tertentu dengan tahun sebelumnya 3. Menghitung jumlah provinsi yang memiliki nilai: Δ IRLH air > 0 Perhitungan IRLH di setiap media sendiri dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Masing-masing data yang diinput, digolongkan sesuai dengan Kategori Kelas yang telah ditentukan. b. Nilai dalam satu Kriteria dirata-ratakan kemudian dikalikan dengan Bobot Kriteria. c. Hasil kali Bobot Kriteria dijumlahkan untuk mendapatkan nilai IRLH setiap medianya. Sehingga rumus untuk mendapatkan nilai IRLH di masing-masing media adalah sebagai berikut: Rumus IRLH adalah sebagai berikut. Setelah semua nilai IRLH di setiap program diperoleh, maka nilai IRLH Provinsi dan Kabupaten/Kota dihitung dengan pembobotan." "" Parent "" 02.17.01.02.02 - Jumlah kabkota yang mengalami peningkatan skor IRLH sektor air 02.17.01.02.02 - Jumlah kabkota yang mengalami peningkatan skor IRLH sektor air "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2001-02-17T00:00:00 02.17.01 KP 02.17.01.02.02 Jumlah kabkota yang mengalami peningkatan skor IRLH sektor air 1817 1817 07.05.030 Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor lahan kabupaten/ kota Pemantauan hutan dan deforestasi dilakukan pada seluruh daratan Indonesia baik di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan "" "" Parent "" 02.17.04.02.01 - Jumlah kab/kota yang mengalami peningkatan IRLH sektor lahan 02.17.04.02.01 - Jumlah kab/kota yang mengalami peningkatan IRLH sektor lahan "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2004-02-17T00:00:00 02.17.04 KP 02.17.04.02.01 Jumlah kab/kota yang mengalami peningkatan IRLH sektor lahan 1818 1818 07.05.031 Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor udara kabupaten/ kota Jumlah kab/kota yang melaksanakan program pengendalian pencemaran udara "" "" Parent "" 02.17.02.01.01 - Jumlah kab/kota yang mengalami peningkatan IRLH sektor udara 02.17.02.01.01 - Jumlah kab/kota yang mengalami peningkatan IRLH sektor udara "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2002-02-17T00:00:00 02.17.02 KP 02.17.02.01.01 Jumlah kab/kota yang mengalami peningkatan IRLH sektor udara 1819 1819 07.05.032 Jumlah kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung Nilai Ekonomi Karbon kebijakan "Jumlah Kebijakan yang Dikeluarkan untuk Mendukung Nilai Ekonomi Karbon (NEK)"" berfungsi untuk mengukur komitmen suatu negara atau daerah dalam mengimplementasikan ekonomi karbon melalui instrumen kebijakan. Indikator ini berfokus pada kuantitas regulasi yang secara eksplisit mendukung penetapan harga karbon, seperti pajak karbon, mekanisme perdagangan emisi, serta kebijakan pendukung seperti standar emisi dan insentif proyek rendah karbon. Pengukurannya dilakukan melalui identifikasi dokumen resmi pemerintah, kategorisasi berdasarkan jenis dan tingkat kebijakan, serta penghitungan regulasi baru—dengan kemungkinan pemberian bobot berbeda sesuai tingkat kepentingannya. Dalam konteks Indonesia, indikator ini menunjukkan perkembangan signifikan. Sebelum 2021, belum ada kebijakan khusus mengenai NEK, tetapi setelahnya, beberapa regulasi penting seperti Perpres No. 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon dan peraturan turunannya seperti permen LHK No. 21/2022 mulai diterbitkan. Keberadaan kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat perkembangan mekanisme pasar karbon, termasuk perdagangan emisi dan penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE). Semakin banyak dan semakin kuat regulasi yang diterbitkan, semakin besar pula peluang peningkatan penerimaan negara dari perdagangan karbon serta pencapaian target penurunan emisi. " Menjumlahkan semua kebijakan, peraturan, atau regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam periode tertentu yang berkaitan dengan implementasi NEK. "" Parent "" 02.19.06.01.02 - Jumlah kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung Nilai Ekonomi Karbon 02.19.06.01.02 - Jumlah kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung Nilai Ekonomi Karbon "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2006-02-19T00:00:00 02.19.06 KP 02.19.06.01.02 Jumlah kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung Nilai Ekonomi Karbon 1820 1820 07.05.033 Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati kelompok masyarakat Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan atau pendampingan dari pemerintah atau instansi terkait dalam rangka konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati. Pembinaan ini mencakup peningkatan kapasitas, penyuluhan, pelatihan, serta fasilitasi kemitraan konservasi untuk mendukung pelestarian sumber daya alam dan ekosistem. Menjumlahkan seluruh kelompok masyarakat yang telah menerima pembinaan atau pendampingan dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati selama periode tertentu. "" Parent "" 02.16.03.01.01 - Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati 02.16.03.01.01 - Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2003-02-16T00:00:00 02.16.03 KP 02.16.03.01.01 Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati 1821 1821 07.05.034 Jumlah Lembaga yang dibina dan dievaluasi di bidang keanekaragaman hayati lembaga Jumlah lembaga yang bergerak di bidang konservasi keanekaragaman hayati yang telah mendapatkan pembinaan dan evaluasi dari instansi pemerintah terkait. Pembinaan mencakup peningkatan kapasitas, penyuluhan, pelatihan, serta fasilitasi kemitraan konservasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja lembaga dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Menjumlahkan seluruh lembaga yang telah menerima pembinaan dan evaluasi dalam periode tertentu "" Parent "" 02.16.03.01.03 - Jumlah lembaga yang dibina dan dievaluasi di bidang keanekaragaman hayati 02.16.03.01.03 - Jumlah lembaga yang dibina dan dievaluasi di bidang keanekaragaman hayati "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2003-02-16T00:00:00 02.16.03 KP 02.16.03.01.03 Jumlah lembaga yang dibina dan dievaluasi di bidang keanekaragaman hayati 1822 1822 07.05.035 Jumlah Limbah B3 dan Non B3 yang dikelola ton menghitung setiap limbah B3 dan Limabah non B3 yang dikelola melalui kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. "Jumlah Limbah B3 yang Dikelola = (Limbah B3 yang disimpan + Limbah B3 yang dimanfaatkan+ Limbah B3 yang diolah) - Limbah B3 yang ditimbun+ Limbah B3 yang Diserahkan ke Pihak Ketiga + Limbah B3 yang Ekspor+ perlakukan lainnya) Jumlah Limbah Non B3 yang Dikelola = (Limbah non B3 yang disimpan + Limbah non B3 yang dimanfaatkan+ Limbah non B3 yang diolah) - Limbah non B3 yang ditimbun+ Limbah non B3 yang Diserahkan ke Pihak Ketiga +Limbah non B3 yang di Ekspor + perlakukan lainnya) " "" Parent "" 02.17.06.02.01 - Jumlah Limbah B3 dan Non B3 yang dikelola 02.17.06.02.01 - Jumlah Limbah B3 dan Non B3 yang dikelola "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2006-02-17T00:00:00 02.17.06 KP 02.17.06.02.01 Jumlah Limbah B3 dan Non B3 yang dikelola 1823 1823 07.05.036 Jumlah model pengelolaan sumber daya genetik termasuk digital sequence information pada sumber daya genetik model "Jumlah model pengelolaan sumber daya genetik termasuk digital sequence information pada sumber daya genetik merupakan jumlah model atau pendekatan yang dikembangkan dan diterapkan untuk mengelola sumber daya genetik, termasuk informasi urutan digital (Digital Sequence Information atau DSI) yang terkait dengan sumber daya genetik tersebut. balaikliringkehati.menlhk.go.id Sumber Daya Genetik (SDG) merujuk pada materi genetik yang memiliki nilai aktual atau potensial, termasuk DNA, RNA, dan protein yang menyimpan informasi genetik. Informasi urutan digital (DSI) adalah data yang diperoleh dari sekuens DNA atau RNA yang disimpan dalam format digital dan digunakan dalam penelitian serta aplikasi bioteknologi. Indikator ini mencerminkan jumlah model atau sistem yang dirancang untuk mengelola SDG dan DSI secara efektif, mencakup aspek konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, akses, dan pembagian keuntungan" "Rumus atau Perhitungan: Dihitung dengan menjumlahkan total model pengelolaan yang telah dikembangkan dan diimplementasikan dalam periode tertentu. Setiap model yang memenuhi kriteria dianggap sebagai satu unit dalam perhitungan.​ Indikator ini dinyatakan dalam angka absolut yang menunjukkan jumlah model pengelolaan yang ada." "" Parent "" 02.16.03.01 - Jumlah model pengelolaan sumber daya genetik termasuk digital sequence information pada sumber daya genetik 02.16.03.01 - Jumlah model pengelolaan sumber daya genetik termasuk digital sequence information pada sumber daya genetik "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2.160000000000000142108547152020037174224853515625 2.16 PP 02.16.03.01 Jumlah model pengelolaan sumber daya genetik termasuk digital sequence information pada sumber daya genetik 1824 1824 07.05.037 Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutan (Sustainability Report) unit Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report, SR) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.Laporan Keberlanjutan (SR) mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 / POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik: Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya adalah perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan yang meliputi aspek-aspek yang diwajibkan (persyaratan minimum) dalam peraturan OJK tersebut pada kurun waktu tertentu dengan satuan jumlah perusahaan.Rumus:Keterangan:JPSR =Jumlah perusahaan yang menerbitkan sustainability report PSR1 =Perusahaan yang menerbitkan sustainability report 1PSR2 =Perusahaan yang menerbitkan sustainability report 2 PSRn =Perusahaan yang menerbitkan sustainability report ke-n Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota; Sektor Parent "" "" "" 12.6.1* - Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutan (Sustainability Report). 000258 - Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No "" 258 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1825 1825 07.05.038 Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 unit SNI ISO 14001 adalah standar yang disepakati secara internasional dalam menerapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan (SML). ISO 14001 merupakan sistem manajemen lingkungan yang mengendalikan seluruh aspek dampak lingkungan dengan mengacu pada batas baku mutu yang telah ditetapkan. Pencapaian ISO 14001 dilaksanakan dengan memonitor dan mengukur terus menerus perubahan lingkungan dan dampaknya dalam area kerja perusahaan dengan melibatkan seluruh pelaku internal maupun eksternal perusahaan. Jumlahperusahaanyang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 adalah jumlah perusahaan yang mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan mengelola aspek lingkungan berdasarkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang mengacu pada standar nasional dan internasional. Jumlah perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 adalah banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi ke-2 ditambah dengan banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan perusahaan. Rumus: JPS = PS1 + PS2 + ... + PSN Keterangan: JPS: Jumlah perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 PS1: Jumlah perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi 1 PS2: Jumlah perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi 2 PSN: Jumlah perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi n Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Sektor Parent "" "" "" 12.6.1.[a] - Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. 000259 - Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No "" 259 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1826 1826 07.05.039 Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah unit Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister adalah jumlah produk barang/jasa publik yang melalui pengadaan barang/jasa publik ramah lingkungan yang teregister (green public procurement, GPP) untuk memperoleh produk barang/jasa ramah lingkungan yang bermanfaat kepada lembaga/institusi/perusahaan dan masyarakat serta manfaat ekonomi, dengan dampak lingkungan yang minimal. Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister adalah banyaknya produk ramah lingkungan teregister Kategori A ditambah dengan banyaknya produk ramah lingkungan teregister Kategori B ditambah dengan produk ramah lingkungan teregister Kategori n yang dinyatakan dengan satuan produk ramah lingkungan.Rumus:Keterangan:JPRT = Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahPRTA = Banyaknya produk ramah lingkungan teregister Kategori A dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahPRTB = Banyaknya produk ramah lingkungan teregister Kategori B dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahPRTn = Banyaknya produk ramah lingkungan teregister Kategori n dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Wilayah Administrasi: Nasional; Jenis Produk Ramah Lingkungan Parent "" "" "" 12.7.1.(a) - Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. 000261 - Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No "" 261 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1827 1827 07.05.040 Jumlah produk yang bersertifikasi ramah lingkungan produk "(1) Indikator ini merupakan jumlah dari produk yang telah disertifikasi ramah lingkungan. (2) Produk/Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup adalah barang dan jasa, termasuk teknologi yang telah menerapkan prinsip pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (3) Label Ramah Lingkungan Hidup adalah pemberian tanda atau label pada produk yang ramah lingkungan hidup. Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P/5/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup" "Seluruh produk yang telah mendapatkan sertifikasi ramah lingkungan oleh instansi Pemerintah - Ekolabel (KLH) - SKEM (ESDM) - Bangunan Gedung Hijau (KemenPU) - Proyek Konstruksi Berkelanjutan (KemenPU)" "" Parent "" 02.15.03.01.02 - Jumlah produk yang bersertifikasi ramah lingkungan 02.15.03.01.02 - Jumlah produk yang bersertifikasi ramah lingkungan "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2003-02-15T00:00:00 02.15.03 KP 02.15.03.01.02 Jumlah produk yang bersertifikasi ramah lingkungan 1828 1828 07.05.041 Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi produk "indikator ini merujuk pada jumlah produk yang berhasil dikembangkan melalui proses bioprospeksi, seperti obat-obatan, agrokimia, atau material sains. Bioprospeksi adalah kegiatan eksplorasi, ekstraksi, dan penapisan sumber daya alam hayati untuk pemanfaatan secara komersial, baik dari sumber daya genetik, spesies, maupun biokimia beserta turunannya. Dalam konteks indikator ""Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi"", yang dimaksud adalah jumlah produk baru yang berhasil diciptakan atau dihasilkan dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati melalui proses bioprospeksi tersebut." menjumlahkan total produk yang telah dikembangkan melalui kegiatan bioprospeksi dalam periode tertentu "" Parent "" 02.16.05.01.01 - Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi 02.16.05.01.01 - Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2005-02-16T00:00:00 02.16.05 KP 02.16.05.01.01 Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi 1829 1829 07.05.042 Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor air laut provinsi "Jumlah provinsi yang menunjukkan peningkatan skor pada Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) khususnya di sektor air laut dibandingkan dengan periode sebelumnya. IRLH sektor air laut menilai respons dan upaya pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas air laut melalui program-program seperti Pantai Lestari. Program Pantai Lestari merupakan program pengendalian pencemaran air laut yang dilakukan melalui beberapa kegiatan utama seperti penyediaan instrumen dan sumber daya pengendalian pencemaran air, pemantauan mutu air, penurunan beban pencemar dari kegiatan dan/atau usaha, pengawasan sumber pencemar, publikasi data dan informasi mutu air, serta inovasi dalam pengendalian pencemaran air laut. Terdapat program sejenis untuk setiap aspek penyusun indeks IKLH, yakni air, udara, tanah, dan air laut. Berdasarkan hasil penginputan masing-masing kriteria pada setiap program, apabila seluruh data dukung dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan sub-kriteria yang dimaksud, maka data dapat diverifikasi untuk selanjutnya dilakukan perhitungan nilai IRLH di setiap media. Perhitungan IRLH dilakukan terhadap program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan mencakup (1) peraturan perundang-undangan; (2) struktur dan pengembangan kompetensi; (3) perencanaan kegiatan; (4) implementasi; (5) pelibatan pemangku kepentingan; (5) publikasi; dan (6) inovasi." "Untuk menentukan jumlah provinsi yang mengalami peningkatan skor IRLH sektor air laut, langkah-langkahnya adalah: 1. Mengumpulkan data skor IRLH sektor air laut untuk setiap provinsi pada dua periode yang dibandingkan.​ 2. Menghitung selisih skor antara dua periode tersebut untuk setiap provinsi:​ Δ IRLH air laut = IRLH periode saat ini - IRLH periode sebelumnya atau dengan membandingkan skor IRLH di tahun tertentu dengan tahun sebelumnya 3. Menghitung jumlah provinsi yang memiliki nilai: Δ IRLH air laut > 0 Perhitungan IRLH di setiap media sendiri dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Masing-masing data yang diinput, digolongkan sesuai dengan Kategori Kelas yang telah ditentukan. b. Nilai dalam satu Kriteria dirata-ratakan kemudian dikalikan dengan Bobot Kriteria. c. Hasil kali Bobot Kriteria dijumlahkan untuk mendapatkan nilai IRLH setiap medianya. Sehingga rumus untuk mendapatkan nilai IRLH di masing-masing media adalah sebagai berikut: Rumus IRLH adalah sebagai berikut. Setelah semua nilai IRLH di setiap program diperoleh, maka nilai IRLH Provinsi dan Kabupaten/Kota dihitung dengan pembobotan." "" Parent "" 02.17.03.01.03 - Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan skor IRLH sektor air laut 02.17.03.01.03 - Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan skor IRLH sektor air laut "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2003-02-17T00:00:00 02.17.03 KP 02.17.03.01.03 Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan skor IRLH sektor air laut 1830 1830 07.05.043 Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan keamanan hayati (biosafety dan biosecurity) rekomendasi kebijakan jumlah dokumen rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dan disampaikan kepada pemangku kepentingan, khususnya di bidang pengelolaan keamanan hayati (biosafety & biosecurity). Dengan kata lain, ini mengukur banyaknya rekomendasi kebijakan (policy brief/usulan regulasi) yang disusun – biasanya berbasis hasil kajian atau penelitian – untuk memperkuat sistem keamanan hayati dan biosekuriti nasional menjumlahkan berapa banyak dokumen rekomendasi kebijakan yang telah disusun dalam periode pelaporan yang berkaitan dengan biosafety dan biosecurity "" Parent "" 02.16.05.02.01 - Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan keamanan hayati (biosafety dan biosecurity) 02.16.05.02.01 - Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan keamanan hayati (biosafety dan biosecurity) "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2005-02-16T00:00:00 02.16.05 KP 02.16.05.02.01 Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan keamanan hayati (biosafety dan biosecurity) 1831 1831 07.05.044 Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup unit "Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta, dan masyarakat terhadap lingkungan hidup, dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta, dan masyarakat terhadap lingkungan hidup, dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu cara untuk peningkatan kapasitas dan kesadaran tersebut adalah melalui satuan Pendidikan formal serta melalui lembaga dan masyarakat." Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup adalah satuan unit pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup pada Provinsi-A ditambah dengan yang hal sama pada Provinsi-B ditambah dengan hal sama pada Provinsi -n.Rumus:Keterangan:JPFI = Jumlah satuan unit pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup.PFIA = satuan unit pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup pada Provinsi-APFIB = satuan unit pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup pada Provinsi-BPFIn = satuan unit pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup pada Provinsi-n; Indikator ini melihat dari satuan unit pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Rumus: - Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "12.8.1.[a] - Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup. 13.3.1.[a] - Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup." 000263 - Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No "" 263 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1832 1832 07.05.045 Jumlah sungai dan danau yang mengalami peningkatan status mutu lokasi Indikator ini merujuk pada jumlah sungai dan danau yang mengalami perbaikan kualitas air, ditunjukkan dengan peningkatan status mutu berdasarkan parameter kualitas air tertentu. Peningkatan status mutu berarti perubahan dari kondisi tercemar berat menjadi tercemar sedang, atau dari tercemar sedang menjadi tercemar ringan, dan seterusnya Melakukan Perbandingan antara angka IRLH di tahun tertentu dengan angka IRLH di tahun sebelumnya "" Parent "" 02.17.01.02.01 - Jumlah sungai dan danau yang mengalami peningkatan status mutu 02.17.01.02.01 - Jumlah sungai dan danau yang mengalami peningkatan status mutu "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2001-02-17T00:00:00 02.17.01 KP 02.17.01.02.01 Jumlah sungai dan danau yang mengalami peningkatan status mutu 1833 1833 07.05.046 Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang ton Banyaknya timbulan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik) yang melalui upaya pengurangan, pembatasan dan pemanfaatan kembali. "JSR = SR1 + SR2 + .... + SRn Keterangan: JSR : Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang SR1 : Banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada Provinsi 1 SR2 : Banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada Provinsi 2 SRn : Banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada Provinsi n" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000257 - Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. LINGKUNGAN HIDUP Daerah No 31010063 "" 257 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1834 1834 07.05.047 Jumlah tindak pidana dan perdata, dan sengketa lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani perkara Menunjukkan jumlah tindak pidana dan perdata serta sengketa lingkungan hidup, kehutanan dan tata ruang yang ditangani "" "" Parent "" 02.17.07.03.01 - Jumlah tindak pidana dan perdata, dan sengketa lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani 02.17.07.03.01 - Jumlah tindak pidana dan perdata, dan sengketa lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2007-02-17T00:00:00 02.17.07 KP 02.17.07.03.01 Jumlah tindak pidana dan perdata, dan sengketa lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani 1835 1835 07.05.048 Jumlah TPA/LUR yang dioperasikan secara sanitary landfill / tingkat pengontrolan penuh unit Metode Lahan Urug Saniter adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga) "" "" Parent "" 02.18.02.01.02 - TPA/LUR yang dioperasikan secara sanitary landfill / tingkat pengontrolan penuh 02.18.02.01.02 - TPA/LUR yang dioperasikan secara sanitary landfill / tingkat pengontrolan penuh "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2002-02-18T00:00:00 02.18.02 KP 02.18.02.01.02 TPA/LUR yang dioperasikan secara sanitary landfill / tingkat pengontrolan penuh 1836 1836 07.05.049 Jumlah unit pengelola taman kehati yang difasilitasi perencanan dan pengelolaanya unit fasilitasi perencanan dan pengelolaann unit pengelola taman kehati pada level daerah (provinsi/kab/kota) "" "" Parent "" 02.16.01.04.02 - Jumlah unit pengelola taman kehati yang difasilitasi perencanan dan pengelolaanya 02.16.01.04.02 - Jumlah unit pengelola taman kehati yang difasilitasi perencanan dan pengelolaanya "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2001-02-16T00:00:00 02.16.01 KP 02.16.01.04.02 Jumlah unit pengelola taman kehati yang difasilitasi perencanan dan pengelolaanya 1837 1837 07.05.050 Jumlah usaha/kegiatan/izin pengelolaan SDA dan lingkungan yang diawasi ketaatannya usaha/ kegiatan/ izin menunjukkan jumlah izin yang diawasi dari total izin yang diterbitkan "" "" Parent "" 02.17.07.01.01 - Jumlah usaha/kegiatan/izin pengelolaan SDA dan lingkungan yang diawasi ketaatannya 02.17.07.01.01 - Jumlah usaha/kegiatan/izin pengelolaan SDA dan lingkungan yang diawasi ketaatannya "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2007-02-17T00:00:00 02.17.07 KP 02.17.07.01.01 Jumlah usaha/kegiatan/izin pengelolaan SDA dan lingkungan yang diawasi ketaatannya 1838 1838 07.05.051 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah persen 1. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan: Ini merujuk pada tingkat kesetiaan atau ketepatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH. 2. Izin lingkungan: Ini merujuk pada izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan yang memerlukan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. 3. Izin PPLH (Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan Hutan): Ini merujuk pada izin yang diterbitkan untuk kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan lahan hutan. 4. PUU LH (Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Hutan): Ini merujuk pada izin yang diterbitkan untuk kegiatan penggunaan dan pemanfaatan lahan hutan. 5. Diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi: Ini menunjukkan bahwa izin-izin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi. "Jumlah_Penanggung_Jawab_Pelanggar_Izin / Jumlah_Usaha_Atau_Kegiatan_Diperiksa * 100% Jumlah_Penanggung_Jawab_Pelanggar_Izin : Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan serta izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi. Jumlah_Usaha_Atau_Kegiatan_Diperiksa : Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwenang. " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "" LINGKUNGAN HIDUP Daerah Yes "" Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1839 1839 07.05.051.001 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi persen 1. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan: Ini merujuk pada tingkat kesetiaan atau ketepatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH. 2. Izin lingkungan: Ini merujuk pada izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan yang memerlukan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. 3. Izin PPLH (Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan Hutan): Ini merujuk pada izin yang diterbitkan untuk kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan lahan hutan. 4. PUU LH (Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Hutan): Ini merujuk pada izin yang diterbitkan untuk kegiatan penggunaan dan pemanfaatan lahan hutan. 5. Diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi: Ini menunjukkan bahwa izin-izin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi. "" Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" "" "" "" 000389 - Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi LINGKUNGAN HIDUP Daerah Yes "" 389 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1840 1840 07.05.051.002 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota persen 1. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan: Ini merujuk pada tingkat kesetiaan atau ketepatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH. 2. Izin lingkungan: Ini merujuk pada izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk kegiatan yang memerlukan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. 3. Izin PPLH (Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan Hutan): Ini merujuk pada izin yang diterbitkan untuk kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan lahan hutan. 4. PUU LH (Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Hutan): Ini merujuk pada izin yang diterbitkan untuk kegiatan penggunaan dan pemanfaatan lahan hutan. 5. Diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota: Ini menunjukkan bahwa izin-izin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota. "" Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota Child "" "" "" "" 000510 - Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota LINGKUNGAN HIDUP Daerah Yes "" 510 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1841 1841 07.05.052 Ketersediaan status mutu DAS dan danau - Indikator ini mengukur ketersediaan data dan informasi terkait status mutu ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) dan danau, termasuk kualitas air, kesehatan ekosistem akuatik, dan parameter terkait lainnya. Informasi ini penting untuk pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan pengambilan keputusan terkait konservasi dan pemanfaatan DAS dan danau. Status Mutu Air diukur menggunakan perhitungan indeks pencemar sesuai dengan Permenlhk no. 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup "" Parent "" 02.17.01.01.01 - Ketersediaan status mutu DAS dan danau 02.17.01.01.01 - Ketersediaan status mutu DAS dan danau "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2001-02-17T00:00:00 02.17.01 KP 02.17.01.01.01 Ketersediaan status mutu DAS dan danau 1842 1842 07.05.053 Layanan KLHS dan instrumen lingkungan hidup yang terintegrasi dalam kebijakan, rencana dan program layanan Jumlah atau persentase kebijakan, rencana, dan program (KRP) pembangunan yang telah mengintegrasikan KLHS dan instrumen lingkungan hidup lainnya. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP. "Rumus Perhitungan: Jumlah Layanan Terintegrasi=∑(KLHS Terintegrasi+Instrumen Lingkungan Hidup Terintegrasi) Di mana: KLHS Terintegrasi: Jumlah dokumen KLHS yang telah disusun dan diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, atau program tertentu. Instrumen Lingkungan Hidup Terintegrasi: Jumlah instrumen lingkungan hidup lainnya (seperti Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan) yang telah diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, atau program." "" Parent "" 02.17.07.05.01 - Layanan KLHS dan instrumen lingkungan hidup yang terintegrasi dalam kebijakan, rencana dan program 02.17.07.05.01 - Layanan KLHS dan instrumen lingkungan hidup yang terintegrasi dalam kebijakan, rencana dan program "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2007-02-17T00:00:00 02.17.07 KP 02.17.07.05.01 Layanan KLHS dan instrumen lingkungan hidup yang terintegrasi dalam kebijakan, rencana dan program 1843 1843 07.05.054 Nilai ekspor barang-barang berkategori hijau (Environmental Goods) miliar dolar Amerika Serikat (1) Produk yang disepakati sebagai environmental Good oleh APEC dan terdiri atas 54 produk (berdasarkan kode HS). (2) IMF à Produk yang memiliki karakteristik environmental Good (berkaitan dengan proteksi lingkungan atau barang yang diadaptasi untuk lebih hijau) Dihitung dengan menjumlahkan nilai ekspor berdasarkan jenis produk pada level HS 6 digit yang didasarkan pada klasifikasi IMF dan APEC "" Parent "" 05.05.02.01.04 - Nilai ekspor barang-barang berkategori hijau (Environmental Goods) 05.05.02.01.04 - Nilai ekspor barang-barang berkategori hijau (Environmental Goods) "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2002-05-05T00:00:00 05.05.02 KP 05.05.02.01.04 Nilai ekspor barang-barang berkategori hijau (Environmental Goods) 1844 1844 07.05.055 Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi million tonnes of carbon dioxide equivalent proses mengurangi emisi GRK, terutama karbon dioksida, dari pembakaran bahan bakar fosil dan upaya dekarbonisasi industri dari komponen energi dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu: penggantian sumber energi fosil dengan energi ramah lingkungan seperti sel surya dan hidrogen; manajemen dan efisiensi energi dengan memanfaatkan peralatan yang mampu menurunkan konsumsi energi; strategi elektrifikasi proses produksi; serta pemanfaatan teknologi Carbon, Capture, Utilization, and Storage/CCUS. "Penurunan Emisi GRK=Emisi Tahun Dasar−Emisi Tahun Pelaporan Penurunan Emisi GRK=E baseline −E aktual Emisi Tahun Dasar adalah jumlah total emisi GRK dari sektor industri pada tahun referensi (misalnya 2010 atau 2020). Emisi Tahun Pelaporan adalah jumlah total emisi GRK pada tahun pelaporan. Perhitungan ini mengacu pada metode inventarisasi emisi yang diatur dalam pedoman nasional dan internasional seperti IPCC Guidelines." "" Parent "" 02.19.04.01.01 - Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi 02.19.04.01.01 - Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2004-02-19T00:00:00 02.19.04 KP 02.19.04.01.01 Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi 1845 1845 07.05.056 Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sektor industri "" Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2e/tahun) adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu.Industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru,” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran). Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri diperoleh dengan cara membagi penurunan emisi gas rumah kaca (ton CO2e/tahun) dengan baselibe sektor industri pada tahun tersebut (ton CO2e/tahun).Rumus: Keterangan:Penurunan Emisi CO2Ind : Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.Penurunan Emisi CO2: Penurunan emisi gas rumah kaca.Baseline sektor ind: Baseline sektor industri pada tahun tersebut. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 9.4.1.[a] - Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri. "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" "" "" "" "" 1846 1846 07.05.057 Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) persen Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi. Intensitas emisi GRK (ton CO2e/2010 IDR) IEt = TEt / PDRBt IEt = Intensitas emisi GRK pada tahun t (ton CO2e/2010 IDR miliar) TEt = Total tingkat emisi GRK pada tahun t (ton CO2e) PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto tahun t (2010 IDR miliar) t = titik tahun perhitungan Penurunan intensitas emisi GRK (%) %IEt = (IEt - IEBt) / IEBt %IEt = Persentase intensitas emisi GRK pada tahun t IEt = Intensitas emisi GRK pada tahun t (ton CO2e/2010 IDR miliar) IEBt = Intensitas emisi GRK baseline tahun t (ton CO2e/2010 IDR miliar) t = titik tahun perhitungan Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent 05.01 - Penurunan intensitas emisi GRK (%) 05.01 - Penurunan intensitasemisi GRK 01 - Penurunan Intensitas Emisi GRK "" 000008 - Penurunan intensitas emisi GRK LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No "" 8 Lingkungan Hidup "" "" 5.01 Penurunan intensitasemisi GRK 1847 1847 07.05.058 Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya persen Bahan Kimia dan Limbah Berbahaya adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.Beberapa perjanjian lingkungan hidup di tingkat internasional terkait dengan bahan kimia dan limbah B3, yang diharapkan dapat melindungi lingkungan hidup dan kesehatan manusia dari pencemaran akibat bahan kimia dan limbah B3, adalah sebagai berikut:a)Konvensi Basel – terkait dengan pengendalian Transboundary Movement dari B3 dan pembuangannya. Tahun 1993, Indonesia meratifikasi Konvensi ini melalui Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1993 dan amandemen Keputusan Presiden nomor 47 tahun 2005 untuk melarang limbah padat B3 import dan menjaga negara menjadi tempat pembuangan bagi segala macam limbah.b)Konvensi Rotterdam – perjanjian yang mengikat (legally binding) terkait dengan implementasi prosedur the Prior Informed Consent (PIC) terutama perdagangan bahan berbahaya beracun. Indonesia meratifikasinya dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2013.c)Konvensi Stockholm – perjanjian yang mengikat (legally binding), terkait dengan pengeliminasian Polutan Organik Persisten (POP). Pada tahun 2009, Indonesia meratifikasi Konvensi ini melalui UU No. 19 tahun 2009.d)Konvensi Montreal (Montreal Protocol) – terkait bahan-bahan yang merusak lapisan ozon. Indonesia meratifikasi Protokol Montreal sejak tahun 1992 dan amandemen terbarunya melalui Perpres No. 129 Tahun 2022.e)Konvensi Minamata – perjanjian terkait limbah merkuri. Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui UU No. 11 Tahun 2017. Indikator tercapai jika Indonesia terlibat aktif dalam beberapa konvensi diatas terkait dengan bahan kimia dan limbah berbahaya, serta bahan yang merusak lingkungan.Rumus:- Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 12.4.1* - Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya. 000253 - Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya. LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No "" 253 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1848 1848 07.05.059 Persentase aksi pendukung ketahanan iklim yang dilaksanakan di lokasi prioritas persen Persentase Lokasi Prioritas yang Melaksanakan Aksi Pendukung Berketahanan Iklim adalah indikator yang mengukur proporsi lokasi atau wilayah prioritas, seperti kabupaten, kota, atau kawasan tertentu, yang telah melaksanakan program, kegiatan, atau kebijakan yang mendukung penguatan ketahanan iklim. "" "" Parent "" 08.03.05.01.01 - Persentase aksi pendukung ketahanan iklim yang dilaksanakan di lokasi prioritas 08.03.05.01.01 - Persentase aksi pendukung ketahanan iklim yang dilaksanakan di lokasi prioritas "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2005-08-03T00:00:00 08.03.05 KP 08.03.05.01.01 Persentase aksi pendukung ketahanan iklim yang dilaksanakan di lokasi prioritas 1849 1849 07.05.060 Persentase Akurasi Keberhasilan Modifikasi Cuaca persen Persentase penurunan ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor air diperoleh dari pengelolaan sumber daya air untuk pemenuhan suplai air bersih dan daya rusak air akibat potensi bencana iklim. Kebijakan di sektor air mencakup berbagai aksi ketahanan iklim yang dilakukan di lokasi prioritas sektor air. "" "" Parent "" 08.03.02.01.01 - Persentase Akurasi Keberhasilan Modifikasi Cuaca 08.03.02.01.01 - Persentase Akurasi Keberhasilan Modifikasi Cuaca "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2002-08-03T00:00:00 08.03.02 KP 08.03.02.01.01 Persentase Akurasi Keberhasilan Modifikasi Cuaca 1850 1850 07.05.061 Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemantauan baku mutu lingkungan pada IPLT dan IPAL persen Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksakanan pemantauan kualitas baku mutu effluent IPLT dan IPAL serta melakukan penilaian sesuai dengan peraturan yang berlaku (PermenLHK 68/2016) Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan effluen dibagi dengan jumlah keseluruhan kabupaten/kota dikalikan 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 02.12.06.02.01 - Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan baku mutu lingkungan pada IPLT dan IPAL 02.12.06.02.01 - Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan baku mutu lingkungan pada IPLT dan IPAL "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2006-02-12T00:00:00 02.12.06 KP 02.12.06.02.01 Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan baku mutu lingkungan pada IPLT dan IPAL 1851 1851 07.05.062 Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian penyebaran jenis asing invasif di area Karantina Indonesia persen Metode Perhitungan: Jumlah spesies asing invasif prioritas yang dikendalikan dibagi dengan unit produk yang diperiksa dikalikan 100% Keterangan: - Berdasarkan dengan red list spesies asing invasif - Tingkat penyebaran spesies asing invasif yang dapat dicegah dan dikendalikan melalui pemeriksaan di tempat pemasukan dan pengeluaran (border) Jumlah spesies asing invasif prioritas yang dikendalikan dibagi dengan unit produk yang diperiksa dikalikan 100% "" Parent "" 02.16.02.02.01 - Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian penyebaran jenis asing invasif di area Karantina Indonesia 02.16.02.02.01 - Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian penyebaran jenis asing invasif di area Karantina Indonesia "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2002-02-16T00:00:00 02.16.02 KP 02.16.02.02.01 Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian penyebaran jenis asing invasif di area Karantina Indonesia 1852 1852 07.05.063 Persentase Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yang menerapkan perlindungan LH untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (hijau) persen Proporsi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yang telah mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup guna mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. KRP yang dimaksud mencakup berbagai kebijakan, rencana, atau program pembangunan yang dirancang dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Persentase KRP yang menerapkan perlindungan lingkungan hidup= (Jumlah KRP yang menerapkan perlindungan LH/Total jumlah KRP)×100% "" Parent "" 02.17.08.02.01 - Persentase KRP yang menerapkan perlindungan LH untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (hijau) 02.17.08.02.01 - Persentase KRP yang menerapkan perlindungan LH untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (hijau) "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2008-02-17T00:00:00 02.17.08 KP 02.17.08.02.01 Persentase KRP yang menerapkan perlindungan LH untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (hijau) 1853 1853 07.05.064 Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa, dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan persen Indikator ini bertujuan untuk mengendalikan pemasukan atau pengeluaran tumbuhan, satwa, dan biota perairan, serta sumber daya genetik yang tidak sesuai dengan persyaratan karantina dan ketentuan peraturan perundangan Jumlah tumbuhan, satwa, dan biota perairan yang memenuhi persyaratan karantina dibagi dengan jumlah sertifikasi yang diterbitkan dikali 100% "" Parent "" 02.16.04.01.03 - Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa, dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 02.16.04.01.03 - Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa, dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2004-02-16T00:00:00 02.16.04 KP 02.16.04.01.03 Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa, dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 1854 1854 07.05.065 Persentase ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan persen Menunjukkan ketaatan tingkat nasional maupun subnasional terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan "" "" Parent "" 02.17.05.01 - Persentase ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan 02.17.05.01 - Persentase ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2.1699999999999999289457264239899814128875732421875 2.17 PP 02.17.05.01 Persentase ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan 1855 1855 07.05.066 Persentase Lahan yang Terdegradasi persen Degradasi lahan didefinisikan sebagai pengurangan atau hilangnya produktivitas biologis dan ekonomi dan kompleksitas lahan pertanian tadah hujan, lahan pertanian irigasi, atau jangkauan, padang rumput, hutan dan lahan hutan yang dihasilkan dari kombinasi tekanan, termasuk penggunaan lahan dan praktik pengelolaan. Lahan yang terdegradasi terdapat di dalam maupun di luar kawasan hutan. Khusus untuk lahan di luar kawasan hutan, dapat dilihat melalui indikator pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Proporsi lahan terdegradasi terhadap luas daratan keseluruhandihitung dari lahan yang dikategorikan terdegradasi dibagi dengan luas lahan keseluruhan dikali dengan seratus persen.Rumus:Keterangan:PLTD= Proporsi luas hutan dan lahanLTD = Luas hutan dan lahan yang terdegradasi TLD = Total luas daratan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 15.3.1* - Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan. 000288 - Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No 31010096 "" 288 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1856 1856 07.05.067 Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang Ditangani/Diolah persen Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk lain Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. (a)Jumlah Timbulan Limbah B3 per kapitaJumlah timbulan limbah B3 per kapita adalah banyaknya timbulan limbah B3 per kapita yang dinyatakan dengan satuan ton.Rumus:Keterangan:JLB3K = Jumlah timbulan limbah B3 per kapita JLB3= Jumlah timbulan limbah B3JP= Jumlah pendudukb. Cara Perhitungan Proporsi Limbah B3 yang terkelola, sesuai dengan jenis pengelolaannya:Rumus:Keterangan:PLB3= Proporsi limbah B3 yang diolahLB3oi = Banyaknya limbah B3 yang diolah dengan jenis pengolahan i JLB3= Jumlah timbulan limbah B3Catatan:Menurut Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, proses pengolahan limbah B3 bisa dilakukan dengan cara: (a) termal; (b) stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau (c) cara lain sesuai perkembangan teknologi. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Limbah Sektor Parent "" "" "" 12.4.2* - (a) Jumlah Limbah B3 per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/pengolahannya. "000256 - (a) Limbah B3 yang dihasilkan per dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya. 000989 - Persentase Limbah B3 yang Terkelola" LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No 31010097 "" 256 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1857 1857 07.05.068 Persentase Limbah Cair yang Diolah Secara Aman "" Persentase limbah cair industri yang diolah secara aman adalah perbandingan air limbah yang dihasilkan industri yang dikelola secara aman berdasarkan tingkatan pengelolaan dibandingkan dengan jumlah air limbah yang dihasilkan oleh industri. Indikator ini mengukur volume limbah cair industri yang dihasilkan yang diolah dengan aman sebelum dibuang ke lingkungan. Limbah cair yang dimaksud adalah air limbah yang dibuang setelah digunakan dalam proses produksi industri yang tidak memiliki nilai untuk digunakan kembali (air limbah dari pembuangan akhir sistem daur ulang air). Air bekas pendingin ruangan, air limbah sanitasi dan limpasan permukaan dari industri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.Proporsi air limbah yang dihasilkan kegiatan industri beserta konsentrasi parameter di dalamnya dilakukan melalui pendekatan swapantau yang dilaporkan secara daring (online) dan berkala melalui aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup), yang merupakan bagian dari Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).Pengendalian pemenuhan Industri terhadap baku mutu limbah cair merupakan bagian dari PROPER, dengan tujuan mendorong ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup. Aplikasi SIMPEL dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.87/2016 tentang Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan. Namun perlu menjadi catatan bahwa data pada aplikasi SIMPEL belum merupakan keseluruhan populasi industri di Indonesia. Rumus untuk menghitung proporsi limbah cair industri yang diolah secara aman diukur melalui satuan 1000 m3/hari:Rumus:Keterangan:PLCI: Persentase limbah cair industri yang dikelola secara amanJLCIA: Jumlah limbah cair industri yang dikelola secara aman (yang dilaporkan)JLCI: Jumlah limbah cair industri keseluruhan (yang dilaporkan) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Industri Parent "" "" "" 6.3.1.(a) - Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman. 000169 - Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman. LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No 31010098 "" 169 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1858 1858 07.05.069 Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan persen Proporsi perizinan berusaha yang telah diterbitkan dengan memenuhi persetujuan lingkungan, dibandingkan dengan total perizinan berusaha yang diajukan dalam sektor lingkungan hidup dan pengelolaan SDA berkelanjutan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana proses perizinan berusaha telah mematuhi ketentuan persetujuan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah. "Rumus Perhitungan: Persentase Penerbitan Perizinan = (Jumlah Perizinan yang Diterbitkan/ Jumlah Permohonan Perizinan yang Diajukan) × 100 % Keterangan Variabel: - Jumlah Perizinan yang Diterbitkan → Total izin yang telah disetujui dan diterbitkan setelah melalui proses evaluasi sesuai dengan regulasi lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan. - Jumlah Permohonan Perizinan yang Diajukan → Total permohonan izin yang masuk dalam periode tertentu." "" Parent "" 02.17.08.03.01 - Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan 02.17.08.03.01 - Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2008-02-17T00:00:00 02.17.08 KP 02.17.08.03.01 Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan 1859 1859 07.05.070 Persentase Pengurangan dan Penghapusan Merkuri dari Baseline persen Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan perederan Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan Merkuri. Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/ atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri dihitung dari jumlah pengurangan dan penghapusan merkuri tahun berjalan dibagi dengan jumlah baseline merkuri yang telah ditetapkan dikali dengan seratus persen.Rumus: Keterangan:PPPM = Persentase pengurangan dan penghapusan merkuriJPPMT = Jumlah pengurangan dan penghapusan merkuri tahun berjalan JBMT = Jumlah baseline merkuri yang telah ditetapkanCatatan:Pengurangan dan penghapusan merkuri di tahun 2020 dan 2021 sebesar 10% dari baseline 10 ton. Sementara pengurangan dan penghapusan di tahun 2022 sampai 2024 sebesar 20% dari baseline 10 ton. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" 12.4.1.[a] - Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri. 000254 - Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No 10410135 "" 254 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1860 1860 07.05.071 Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim persen Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, Pembangunan Berketahanan Iklim telah menjadi salah satu prioritas nasional (PN) ke 6 (enam) dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Peningkatan ketahanan iklim di Indonesia difokuskan pada 4 (empat) sektor terdampak perubahan iklim yaitu: 1. Sektor Kelautan dan Pesisir; 2. Sektor Air; 3. Sektor Pertanian; dan 4. Sektor Kesehatan. Kontribusi kegiatan ketahanan iklim terhadap penurunan kerugian ekonomi dapat dibedakan menjadi: (1) kegiatan inti yang dapat langsung berkontribusi pada penurunan kerugian ekonomi pada sektor terdampak iklim; dan (2) kegiatan yang secara tidak langsung melalui peningkatan kapasitas ketahanan iklim dan penurunan tingkat kerentanan wilayah, yang dapat menurunkan risiko bahaya sektoral. Kegiatan inti merupakan kegiatan aksi ketahanan iklim yang keluarannya dapat secara langsung berkontribusi pada penurunan kerugian ekonomi di 4 (empat) sektor prioritas (Sektor Kelautan dan Pesisir, Sektor Air, Sektor Kesehatan dan Sektor Pertanian). Keluaran dari kegiatan inti dapat dikonversikan dalam nilai rupiah PDB. Kegiatan pendukung merupakan kegiatan pembangunan yang keluarannya sulit atau tidak dapat dikonversikan dalam nilai rupiah PDB, sehingga tidak secara langsung berkontribusi pada penurunan kerugian ekonomi pada empat sektor prioritas. Keluaran dari kegiatan pendukung menurunkan risiko bahaya sektoral melalui peningkatan kapasitas ketahanan iklim dan penurunan tingkat kerentanan, yang dapat berimplikasi pada pengurangan kerugian ekonomi dampak perubahan iklim. Cara Perhitungan pada Sektor Kelautan dan Pesisir: Pada sub sektor kelautan, focus pada kapal dan produksi ikan dengan kegiatan inti yang dinilai adalah penyediaan kapal penangkap ikan, penyediaan system informasi peringatan dini iklim laut, penyediaan system informasi peringatan dini iklim laut, penyediaan system informasi navigasi pelayaran, penyediaan system informasi penangkapan ikan, serta penyediaan infrastruktur keselamatan pelayaran. Selanjutnya keluaran kegiatan inti tesebut dikonversikan dalam dalam nilai rupiah PDB. Pada sub sektor pesisir, focus pada luas pemukiman dengan kegiatan inti yang dinilai adalah penyediaan bangunan/vegetasi pelindung pantai, penyediaan bangunan pengendali banjir, penataan Kawasan dan bangunan rumah serta relokasi pemukiman, penyediaan dan perlindungan sarana produksi perikanan budidaya, dan penyediaan system informasi peringatan dini. Selanjutnya keluaran kegiatan inti tesebut dikonversikan dalam dalam nilai rupiah PDB. Cara Perhitungan pada Sektor Air: Fokus pada debit air dan luas Kawasan yang dilindungi. Pada focus debit air, kegiatan inti yang dinilai adalah penyediaan bangunan penampung debit air, rehabilitasi daerah tangkapan ikan, penerapan teknologi penambahan debit air, penerapan teknologi daur ulang dan reklamasi air, pencegahan kehilangan air, penanganan banjir. Pada fokus luas kawasan yang dilindungi, kegiatan inti yang dinilai adalah penanganan banjir. Selanjutnya keluaran kegiatan inti tesebut dikonversikan dalam dalam nilai rupiah PDB. Cara Perhitungan pada Sektor Pertanian: Kegiatan inti yang dinilai adalah penyediaan bangunan penampung air irigasi, penyediaan jaringan irigasi, penerapan teknologi penambahan debit air irigasi, penyediaan bangunan pelindung air, penyediaan sarana pertanian adaptif, dan perluasan lahan pertannian. Selanjutnya keluaran kegiatan inti tesebut dikonversikan dalam dalam nilai rupiah PDB. Cara Perhitungan pada Sektor Kesehatan: Kegiatan inti yang dinilai adalah penambahan fasilitas kesehatan dan peningkatan kesehatan lingkungan permukiman. Selanjutnya keluaran kegiatan inti tesebut dikonversikan dalam dalam nilai rupiah PDB. Rumus: - Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 13.1.1.(b) - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim. 000268 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No "" 268 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1861 1861 07.05.072 Persentase Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada empat sektor prioritas (kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan) persen Perubahan iklim berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian ekonomi terhadap PDB. Indikator ini melakukan perhitungan penurunan potensi kerugian terhadap PDB yang ditimbulkan akibat perubahan iklim pada empat sektor prioritas: kelautan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan Valuasi potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.03.01.01 - Persentase Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada empat sektor prioritas (kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan) 08.03.01.01 - Persentase Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada empat sektor prioritas (kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan) "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 8.0299999999999993605115378159098327159881591796875 8.03 PP 08.03.01.01 Persentase Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada empat sektor prioritas (kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan) 1862 1862 07.05.073 Persentase Penurunan Sampah Terbuang ke Laut persen Sampah laut adalah sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut.Terdapat 4 (empat) tipe indikator sampah laut plastik: 1.Sampah laut yang berada di pantai 2.Sampah plastik di kolom perairan laut 3.Sampah plastik di dasar laut 4.Sampah plastik yang dimakan hewan laut (seperti burung laut, penyu dan lainnya) Persentase penurunan sampah terbuang ke laut dihitung dari jumlah sampah yang terbuang ke laut pada tahun sebelumnya dikurangi dengan jumlah sampah terbuang pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah sampah terbuang ke laut pada tahun sebelumnya dikali dengan seratus persenRumus:Keterangan:PSL = Persentasi penurunan sampah terbuang ke lautJSLT0 = Jumlah sampah terbuang ke laut pada tahun sebelumnya JSLT1 = Jumlah sampah terbuang ke laut pada tahun berjalan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 14.1.1.(a) - Presentase penurunan sampah terbuang ke laut. 000275 - Presentase penurunan sampah terbuang ke laut LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No 31010099 "" 275 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1863 1863 07.05.074 Persentase Penurunan Tingkat Konsumsi Perusak Ozon persen Pengurangan konsumsi bahan perusak ozon (BPO) berupa Hydroflorokarbon (HFC) yang merupakan bahan pengganti dari Hydrochlorofluorocarbon (HCFC). Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozom dari baseline dihitung dari jumlah penurunan konsumsi perusak ozon tahun berjalan dibagi dengan baseline yang ditetapkan dikali dengan seratus persen.Rumus:Keterangan:PKPO = Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon JKPO = Jumlah penurunan konsumsi perusak ozon tahun berjalan JBPO = Jumlah baseline perusak ozon yang telah ditetapkanCatatan:Penurunan tingkat konsumsi perusak ozon di tahun 2020 dan 2021 sebesar 10% dari baseline 10 ton. Tahun 2022 sampai 2024 sebesar 20% dari baseline 10 ton. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 12.4.1.[b] - Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline. 000255 - Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No 31010100 "" 255 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1864 1864 07.05.075 Persentase Perubahan Emisi Gas Rumah Kaca persen Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Persentase penurunan emisi GRK tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK di titik tahun tertentu terhadap angka baseline emisi di titik tahun yang sama. Persentase penurunan emisi GRK kumulatif adalah perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK baseline untuk periode yang sama. Persentase Penurunan Emisi GRK Daerah Tahunan %PEt = PEt / EBt %PEt = persentase penurunan emisi GRK total sektoral pada tahun t PEt = penurunan emisi GRK total sektoral tahun t EBt = emisi GRK total sektoral baseline tahun t t = titik tahun perhitungan Persentase Penurunan Emisi GRK Daerah Kumulatif %PEK = ∑ti = base year PEt / ∑ti = base year EBt %PEK = persentase penurunan emisi GRK kumulatif ∑ti = base year PEt = akumulasi penurunan emisi GRK total selama periode base year hingga tahun t ∑ti = base year EBt = akumulasi emisi GRK total baseline selama periode base year hingga tahun t t = titik tahun perhitungan i = base year tahun 2010 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Sektor Parent "" "" "" 13.2.2.[a] - Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). "000072 - Persentase Penurunan Emisi GRK 000215 - Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca 000271 - Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)" LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah Yes 31010133 "" 72 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1865 1865 07.05.075.001 Persentase Perubahan Emisi Gas Rumah Kaca (Kumulatif) persen Persentase penurunan emisi GRK tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK di titik tahun tertentu terhadap angka baseline emisi di titik tahun yang sama. Persentase Penurunan Emisi GRK Daerah Tahunan %PEt = PEt / EBt %PEt = persentase penurunan emisi GRK total sektoral pada tahun t PEt = penurunan emisi GRK total sektoral tahun t EBt = emisi GRK total sektoral baseline tahun t t = titik tahun perhitungan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Sektor Child 45a - Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif) 02.19.01.01 - Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif) 02.19.01.01 - Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif) "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional Yes "" "" 2.189999999999999946709294817992486059665679931640625 2.19 PP 02.19.01.01 Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif) 1866 1866 07.05.075.002 Persentase Perubahan Emisi Gas Rumah Kaca (Tahunan) persen Persentase penurunan emisi GRK kumulatif adalah perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK baseline untuk periode yang sama. Persentase Penurunan Emisi GRK Daerah Kumulatif %PEK = ∑ti = base year PEt / ∑ti = base year EBt %PEK = persentase penurunan emisi GRK kumulatif ∑ti = base year PEt = akumulasi penurunan emisi GRK total selama periode base year hingga tahun t ∑ti = base year EBt = akumulasi emisi GRK total baseline selama periode base year hingga tahun t t = titik tahun perhitungan i = base year tahun 2010 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Sektor Child 45b - Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan) 02.19.01.02 - Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan) 02.19.01.02 - Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan) "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional Yes "" "" 2.189999999999999946709294817992486059665679931640625 2.19 PP 02.19.01.02 Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan) 1867 1867 07.05.076 Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah dengan ekosistem rentan provinsi/ kabupaten/ kota Indikator ini menunjukkan persentase rekomendasi kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional yang telah diimplementasikan atau diadopsi dalam RPPLH provinsi serta RPPLH kabupaten/kota di wilayah dengan ekosistem rentan. Ekosistem rentan merujuk pada kemampuan ekosistem untuk memulihkan diri apabila vegetasi alami dan bentang alamnya apabila mengalami kerusakan akibat perubahan lingkungan atau aktivitas manusia. "Persentase=(Jumlah rekomendasi kebijakan RPPLH Nasional yang telah diimplementasikan/diadopsi dalam RPPLH provinsi serta RPPLH kabupaten/kota di wilayah ekosistem rentan)×100% Keterangan: Jumlah rekomendasi kebijakan yang telah diimplementasikan/diadposi dalam dokumen RPPLH provinsi meliputi 38 provinsi serta RPPLH kabupaten/kota di wilayah ekosistem rentan (dengan kriteria >90% wilayahnya adalah ekosistem rentan) sejumlah 250 kabupaten/kota" "" Parent "" 02.17.08.01.01 - Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah dengan ekosistem rentan 02.17.08.01.01 - Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah dengan ekosistem rentan "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2008-02-17T00:00:00 02.17.08 KP 02.17.08.01.01 Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah dengan ekosistem rentan 1868 1868 07.05.077 Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah persen Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat (UU No. 18 2008 tentang Pengelolaan Sampah). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik (UU No. 18 Tahun 2008). Dalam konteks SDG-11, sampah yang dimaksud dalam bagian ini adalah sampah rumah tangga. Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan penuh pengumpulan sampah dibandingkan dengan jumlah rumah tangga dibandingkan dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan. Rumah Tangga dengan Layanan Dasar/basic Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang: • Menerimalayananpengumpulansampahdari pintu kepintu dengan frekuensi tetap dan rutin minimal 2 kali dalam seminggu); atau • Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin. Rumah Tangga dengan Layanan Pengumpulan Sampah Improved adalah rumah tangga yang: • Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu) serta dilakukan pemisahan 2 jenis sampah (basah dan kering); atau • Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin, tidak dibuang secara sembarangan dengan pemisahan 2 jenis sampah (basah dan kering). Rumah Tangga dengan Layanan Pengumpulan Sampah Penuh atau full adalah rumah tangga yang: • Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang,dan residu; atau • Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misanya fraksi basah (organ-ik),daur ulang, dan residu. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan penuh pengumpulan sampah dibagi dengan jumlah rumah tanggasecara keseluruhandikalidenganseratus,yangdinyatakan dengan satuan persen (%). Rumus: PRTAPPS = RTAPPS / JRTK x 100. Keterangan: PRTAPPS : Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan penuh pengumpulan sampah RTAPPS : Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan pengumpulan sampah JRTK : Jumlah rumah tangga secara keseluruhan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan Parent "" "" "" 11.6.1.(a) - Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah. "000065 - Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah 000883 - Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah" LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No "" 65 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1869 1869 07.05.078 Persentase rumah tangga di perkotaan yang mendapatkan akses kepada pelayanan pengumpulan sampah persen Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat (UU No. 18 2008 tentang Pengelolaan Sampah). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik (UU No. 18 Tahun 2008). Dalam konteks SDG-11, sampah yang dimaksud dalam bagian ini adalah sampah rumah tangga. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan pengumpulan sampah adalah jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan pengumpulan sampah (dasar/basic, improved, dan full) dibandingkan dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan. Rumah Tangga dengan Layanan Dasar/basic Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang. √جø¬Ω Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin minimal 2 kali dalam seminggu); atau √جø¬Ω Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin. Rumah Tangga dengan Layanan Pengumpulan Sampah Improved adalah rumah tangga yang: √جø¬Ω Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu) serta dilakukan pemisahan 2 jenis sampah (basah dan kering); atau √جø¬Ω Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin, tidak dibuang secara sembarangan dengan pemisahan 2 jenis sampah (basah dan kering). Rumah Tangga dengan Layanan Pengumpulan Sampah Full adalah rumah tangga yang: √جø¬Ω Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang,dan atau √جø¬Ω Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misanya fraksi basah (organ ik),daur ulang, dan residu. "PRTAPPS = (RTAPPS / JRSK) * 100 Keterangan: PRTAPPS : Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan pengumpulan sampah RTAPPS : Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan pengumpulan sampah JRSK : Jumlah rumah tangga secara keseluruhan" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000243 - Persentase rumah tangga di perkotaan yang mendapatkan akses kepada pelayanan pengumpulan sampah LINGKUNGAN HIDUP Daerah No "" 243 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1870 1870 07.05.079 Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Pengelolaan Sampah persen Rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu) baik dengan metode pengumpulan tercampur maupun terpilah sesuai jenis sampah, dengan syarat:√¢‚Ǩ‚Äπ 1. dari pintu ke pintu (door to door); atau 2. memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m tanpa membuang sampah sembarangan.√¢‚Ǩ‚Äπ "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000851 - Proporsi Rumah Tangga dengan layanan pengumpulan sampah LINGKUNGAN HIDUP Daerah No 31010136 "" 851 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1871 1871 07.05.080 Persentase Sampah yang Terkelola persen sampah yang diproses sesuai dengan prinsip-prinsip pengurangan, penanganan, dan keberlanjutan, sehingga tidak mencemari lingkungan dan memberi manfaat bagi masyarakat serta ekonomi baik melalui pengurangan sampah (Upaya untuk mencegah atau mengurangi timbulan sampah, baik dari sumber rumah tangga, komersial, maupun industri) maupun penanganan sampah (pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah). dalam hal ini Sampah di TPA open dumping tidak dihitung sebagai sampah terkelola %sampah terkekola = %pengurangan sampah + %penanganan sampah Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.18.01.01.01 - Persentase Sampah yang dikelola 02.18.01.01.01 - Persentase Sampah yang dikelola "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No 31010102 "" "" 2001-02-18T00:00:00 02.18.01 KP 02.18.01.01.01 Persentase Sampah yang dikelola 1872 1872 07.05.081 Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah persen Timbulan Sampah Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan; Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb. Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. Catatan: Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari waste recovery sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (recovery) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung kedalam indikator sampah terolah. Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah Terdapat dua alternatif menghitung jumah sampah terolah: Cara (1) SO=ST-MFPA+RDP Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) ST : Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Cara (2) SO=MFPD+DPA-RPD Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) MFPD : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) DPA : Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah TS=TP x (TPRT+TPNRT) Keterangan: TS : Timbulah sampah (kg/hari) TP : Total populasi (orang) TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT : Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat diestimasi menggunakan perhitungan berikut. TS=70% dari rumah tangga+30% dari non-rumah tangga TS=TSRT70% Keterangan: TS : Timbulan sampah (ton/hari) TSRT : Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari) Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah %SO=SOTSX 100% Keterangan: %SO : Tingkat sampah terolah (%) SO : Sampah terolah (ton/hari) TS : Timbulah sampah (ton/hari) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent 42c - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) 02.18.02.01.01 - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah 02.18.02.01.01 - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah 11.6.1.(b) - Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah. "000064 - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah 000244 - Persentase sampah nasional yang terkelola 000559 - Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah" LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No "" 64 Lingkungan Hidup 2002-02-18T00:00:00 02.18.02 KP 02.18.02.01.01 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah 1873 1873 07.05.082 Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah persen Sampah yang didaur ulang adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (SSRT) yang tidak termasuk termasuk sampah spesifik. Jumlah timbulan yang didaur ulang dihitung dari berbagai tempat daur ulang termasuk dari unit recycle center (pusat daur ulang) skala kota yang sudah beroperasi. Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah adalah jumlah sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah dibagi dengan total sampah dikali dengan seratus persen. Rumus: PSR = JSR / TJS. PSR: Persentase sampah yang didaur ulang JSR: Jumlah sampah yang didaur ulang TJS: Total sampah jenis sampah Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 02.15.01.01.03 - Persentase sampah yang didaur ulang 02.15.04.01.01 - Persentase sampah yg didaur ulang 12.5.1.(a) - Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah. "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2001-02-15T00:00:00 02.15.01 KP 02.15.01.01.03 Persentase sampah yang didaur ulang 1874 1874 07.05.083 Presentase Pengelolaan Kawasan Lindung persen Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah adalah ukuran atas capaian aksi pengelolaan keanekaragaman hayati yang dilakukan per provinsi. Pengelolaan keanekaragaman hayati adalah tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan tujuan akhir untuk mempertahankan keberadaan seluruh bentuk kehidupan di bumi, melalui pengurangan ancaman dan peningkatan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Pengurangan ancaman adalah upaya pengayaan keanekaragaman hayati melalui perlindungan, konservasi, dan restorasi, baik di tingkat ekosistem, spesies, maupun genetik. Pemanfaatan berkelanjutan adalah pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati secara optimal yang sebesar-besarnya untuk masyarakat dan generasi yang akan datang. Indeks memiliki skala nol sampai satu. Nilai nol menunjukkan capaian pengelolaan keanekaragaman hayati yang sangat buruk, sedangkan nilai satu menunjukkan capaian pengelolaan keanekaragaman hayati yang sangat baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, tidak terbatas oleh pemerintah daerah. Perlu diperhatikan bahwa nilai indeks pengelolaan keanekaragaman hayati mencerminkan kualitas dan kuantitas upaya yang dikerahkan untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan tidak status kehati itu sendiri. Namun, melalui pengelolaan kehati yang baik diharapkan dapat mencerminkan kondisi keanekaragaman hayati yang baik pula. "" Parent "" 06.05.02.03.01 - Presentase Pengelolaan Kawasan Lindung Ibu Kota Nusantara 06.05.02.03.01 - Presentase Pengelolaan Kawasan Lindung Ibu Kota Nusantara "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2002-06-05T00:00:00 06.05.02 KP 06.05.02.03.01 Presentase Pengelolaan Kawasan Lindung Ibu Kota Nusantara 1875 1875 07.05.084 Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua persen Ruang terbuka perkotaan yang dimaksud dalam metadata ini adalah lahan terbangun yang bisa berupa ruang publik, jalan serta ruang di sekitar jalan di kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan yang dimaksud adalah kawasan perkotaan fungsional yang berarti kawasan di mana kegiatan ekonomi utamanya adalah perdagangan dan jasa serta luas kawasannya tidak terbatas pada batas administratif. Dalam konteks global, kawasan perkotaan terbagi menjadi lahan terbangun dan lahan tidak terbangun yang di Indonesia diterjemahkan menjadi kawasan lindung (lahan tidak terbangun) dan kawasan budi daya (lahan terbangun) dalam penataan ruang. Dalam perhitungan indikator ini, luas lahan yang akan dihitung adalah luas lahan terbangun atau kawasan budi daya. Menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budi daya terdiri atas kawasan hutan produksi, hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, pariwisata, dan permukiman. Ruang publik dapat dikategorikan ke dalam dua jenis: Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH). Menurut UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/ jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Beberapa contoh RTH antara lain taman, taman hutan raya (Tahura), jalur sempadan sungai dan masih banyak lagi. Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. RTH yang dimasukkan dalam perhitungan adalah RTH publik dan RTH privat dengan pertimbangan beberapa RTH privat juga dapat diakses semua orang, walaupun aksesnya lebih terbatas daripada RTH publik. Berdasarkan PermenPU nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan, RTNH merupakan ruang terbuka di wilayah kota/kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, yaitu berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air. RTNH memiliki fungsi ekologis, ekonomis, arsitektural, hingga kedaruratan. Beberapa contoh RTNH adalah lahan parkir, alun-alun, jalan, plasa, lapangan olahraga, dan masih banyak lagi. Dalam PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Dalam perhitungan, bentuk jalan yang dihitung antara lain jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan, jalur sepeda dan pedestrian. Ruang yang masuk dalam perhitungan adalah Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) dan Ruang Milik Jalan (Rumija), dan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja). Ketentuan perhitungan rumaja, rumija, dan ruwasja mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Jika peraturan tersebut berubah di kemudian hari, ketentuan perhitungan mengikuti aturan baru tersebut. Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua adalah perbandingan luasan ruang terbuka perkotaan (RTH, RTNH dan jalan) dibandingkan dengan luas lahan terbangun di kawasan perkotaan. "RTP = ((RTH + RTNH + RJ) / LP) * 100 Keterangan: RTP : Proporsi Ruang Terbuka Perkotaan RTH : Luas Ruang Terbuka Hijau (dalam Ha) RTNH : Luas Ruang Terbuka Non Hijau (dalam Ha) RJ : Luas Ruang untuk Jalan (dalam Ha) LP : Luas lahan terbangun di perkotaan (dalam Ha)" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000247 - Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua LINGKUNGAN HIDUP Daerah No "" 247 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1876 1876 07.05.085 Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri pengolahan - Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.Tingkat emisi gas rumah kaca (tonCO2e/tahun) adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu. Penghitungan tingkat emisi sektor industri mencakup emisi dari sektor IPPU (Industrial Processing and Product Use).Industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru,” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran).Nilai tambah sektor industri manufaktur merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (pengurangan output dengan input antara) yang dihasilkan pada sektor industri manufaktur. Nilai tambah sectoral bisa diukur dengan PDB sektor tersebut pada periode tertentu. Rasio emisi co2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri diperoleh dengan cara membagi tingkat emisi co2 dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.Rumus:Keterangan:Tingkat Emisi CO2 : Tingkat emisi CO2 (ton).NTIM : Nilai tambah industri manufaktur (miliar Rp).t: Tahun berjalan.t-1: Tahun sebelumnya. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 9.4.1* - Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur. 000214 - Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No "" 214 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1877 1877 07.05.086 Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri persen "(1) Rasio penggunaan material sirkular (didaur ulang atau digunakan kembali) dalam proses produksi di sektor industri. (2) Tujuannya adalah untuk mengukur seberapa efektif industri dalam menggunakan material yang ramah lingkungan (3) Sektor industri yang dibatasi pada subsektor pulp dan kertas, tekstil, kaca keramik, dan logam yang telah tersedia standar industri hijaunya Sumber: Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular (RANES) dan Kemenperin" Perbandingan antara volume/berat material daur ulang (recycled content) dengan volume/berat bahan baku total. "" Parent "" 02.15.01.01.02 - Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri 02.15.01.01.02 - Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2001-02-15T00:00:00 02.15.01 KP 02.15.01.01.02 Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri 1878 1878 07.05.087 Rasio Potensi Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tonnes of carbon dioxide equivalent per rupiah Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfir, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Upaya penurunan intensitas emisi GRK adalah pelaksanaan rencana kerja dari berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Intensitas Emisi GRK adalah jumlah emisi GRK yang terlepas di atmosfer dibandingkan dengan output ekonomi (PDB) pada suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Total Emisi adalah emisi pada tahun berkalan yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu wailayah/negara. Intensitas Emisi GRK dihitung dari total emisi GRK di tahun berjalan dibagi dengan GDP di tahun berjalan dan dinyatakan dalam satuan persen. Rumus: atau Keterangan: IE : Intensitas Emisi TETB : Total Emisi di Tahun Berjalan GDPTB : GDP di Tahun Berjalan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 13.2.2.[b] - Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK). 000272 - Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No 31010108 "" 272 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1879 1879 07.05.088 Rata-rata Tahunan Materi Partikulat 10 Mikron (PM 10) mikrogram per meter kubik Pengukuran konsentrasi materi partikular halus bertujuan untuk mengetahui kualitas udara di perkotaan. Partikulat Halus PM 10 merupakan partikel udara yang berukuran kurang dari 10 mikron, Nilai Ambang Batas (NAB) adalah batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara. NAB PM10 sebesar 150gram/m3.Jika nilai PM10 melewati ambang batas tersebut, maka kualitas udara tersebut dapat dikategorikan sebagai tidak sehat. Rata-rata tahunan PM10 di perkotaan per jumlah penduduk.Untuk perhitungan PM10, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:Rumus:Keterangan:RTPM10 : Rata-rata tahunan konsentrasi PM10TPM10 : Rata-rata konsentrasi PM10 dalam satu tahunJP : Jumlah penduduk dalam satu tahun ( jiwa) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 11.6.2.(a) - Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10. 000245 - Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10 LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No 31010143 "" 245 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1880 1880 07.05.089 Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi million tonnes of carbon dioxide equivalent Besarnya pengurangan emisi GRK, seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan dinitrogen oksida (N₂O), yang dihasilkan dari kegiatan sektor energi, termasuk pembangkitan listrik, transportasi, industri manufaktur, dan penggunaan bahan bakar fosil lainnya. Tujuannya adalah untuk menilai efektivitas upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi di sektor energi. "Perhitungan reduksi emisi GRK sektor energi dilakukan dengan membandingkan emisi aktual setelah penerapan tindakan mitigasi dengan emisi baseline (tanpa tindakan mitigasi). Rumusnya adalah:​ Reduksi Emisi = Emisi Baseline − Emisi Aktual Di mana:​ Emisi Baseline adalah perkiraan emisi yang akan terjadi tanpa adanya intervensi atau tindakan mitigasi. Emisi Aktual adalah emisi yang terjadi setelah penerapan tindakan mitigasi." "" Parent "" 02.19.01.01.02 - Reduksi Emisi GRK Sektor Energi 02.19.01.01.02 - Reduksi Emisi GRK Sektor Energi "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2001-02-19T00:00:00 02.19.01 KP 02.19.01.01.02 Reduksi Emisi GRK Sektor Energi 1881 1881 07.05.090 Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Hutan tonnes of carbon dioxide equivalent Reduksi Emisi Sektor Kehutanan adalah penurunan kuantitas gas rumah kaca (GRK) yang dilepaskan ke atmosfer akibat aktivitas di sektor kehutanan, meliputi deforestasi, degradasi hutan, kebakaran hutan, dan dekomposisi lahan gambut. Upaya reduksi emisi dari sektor kehutanan meliputi: Pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, Rehabilitasi dan restorasi hutan, Reforestasi dan aforestasi,Pengelolaan hutan secara lestari "Perhitungan reduksi emisi GRK di sektor kehutanan melibatkan beberapa faktor dan metodologi yang kompleks: - Baseline Emisi: Menentukan tingkat emisi GRK awal sebelum adanya intervensi atau program reduksi. - Emisi Aktual: Mengukur emisi GRK setelah implementasi program reduksi. - Perhitungan Reduksi: Selisih antara baseline emisi dan emisi aktual merupakan jumlah reduksi emisi GRK. Secara umum, reduksi emisi GRK dapat dihitung dengan rumus: Reduksi Emisi=Baseline Emisi−Emisi Aktual Metodologi penghitungan reduksi emisi meliputi pengukuran emisi dari berbagai sumber seperti kebakaran hutan, dekomposisi gambut, dan deforestasi, serta pengukuran serapan karbon oleh hutan." Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.19.02.01.01 - Reduksi Emisi GRK Sektor Hutan "02.19.02.01.01 - Reduksi Emisi GRK Sektor Hutan" "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2002-02-19T00:00:00 02.19.02 KP 02.19.02.01.01 Reduksi Emisi GRK Sektor Hutan 1882 1882 07.05.091 Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi untuk mendukung ekosostem karbon biru million tonnes of carbon dioxide equivalent "Wilayah pesisir yang meningkat nilai rehabilitasi merupakan bagian dari perhitungan atas Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketahanannya, kegiatan rehabilitasi yang dilakukan melalui: a. Rehabilitasi ekosistem mangrove b. Rehabilitasi ekosistem padang lamun c. Rehabilitasi ekosistem terumbu karang d. Pembangunan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Pesisir (PRPEP) e. Pengembangan mata pencaharian masyarakat pesisir melalui produk turunan mangrove Kegiatan dilakukan dalam satu kawasan/wilayah pada kabupaten/kota diperkenankan intervensi lebih dari satu kegiatan pada kawasan dalam satu kabupaten/kota. " "Perhitungan Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi dilakukan secara mandiri oleh Tim Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. Nilai Rehabilitasi Wilayah Pesisir (NRWP):dihitung berdasarkan kuisioner terkait dengan kegiatan rehabilitasi kawasan pesisir Rumus Perhitungan: NRWP = (Σ nilai setiap komponen) / Jumlah komponen pendukung Keterangan: NRWP : Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi Komponen antara lain: • Rehabilitasi ekosistem mangrove. • Rehabilitasi ekosistem padang lamun. • Pembangunan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Pesisir (PRPEP). • Pengembangan mata pencaharian masyarakat pesisir melalui produk turunan mangrove." Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.19.03.01.01 - Reduksi Emisi GRK Sektor Kelautan Pesisir "" "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2003-02-19T00:00:00 02.19.03 KP 02.19.03.01.01 Reduksi Emisi GRK Sektor Kelautan Pesisir 1883 1883 07.05.092 Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah million tonnes of carbon dioxide equivalent "Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang bersumebr dari sektor limbah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Limbah mengacu pada pelepasan gas-gas yang berkontribusi terhadap efek rumah kaca, yang berasal dari kegiatan pengelolaan limbah. Gas-gas utama yang dihasilkan meliputi metana (CH₄), karbon dioksida (CO₂), dan dinitrogen oksida (N₂O). Sumber emisi ini mencakup: - Limbah Padat: Penguraian bahan organik dalam kondisi anaerobik di tempat pembuangan akhir (TPA) menghasilkan metana. Metana memiliki potensi pemanasan global yang lebih tinggi dibandingkan CO₂. - Limbah Cair (Air Limbah): Pengolahan air limbah domestik dan industri dapat menghasilkan metana dan dinitrogen oksida, tergantung pada proses pengolahan yang digunakan. - Pembakaran Terbuka Sampah: Praktik ini melepaskan CO₂ dan N₂O ke atmosfer." "(emisi_baseline_limbah - capaian_emisi_limbah) / emisi_baseline_total x 100 periode_data : Penjelasan Periode Data 1 Tahun Sekali tahun : adalah tahun yang digunakan sebagai dasar inventory dan penghitungan emisi gas rumah kaca emisi_baseline_total : adalah jumlah total emisi gas rumah kaca pada tahun tertentu yang digunakan sebagai baseline perhitungan. Pada penghitungan baseline diprediksikan jumlah emisi gas rumah kaca sampai tahun 2030 dengan asumsi tidak ada aksi mitigasi dari awal perencanaan (2010) sampai tahun 2030. emisi_baseline_total dinyatakan dalam satuan kton CO2e emisi_baseline_limbah : adalah jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor limbah pada tahun tertentu yang dihitung menggunakan prediksi berdasarkan aktivitas pada tahun baseline (tahun 2010), dinyatakan dalam satuan kton CO2e capaian_emisi_limbah : adalah capaian emisi gas rumah kaca dari sektor limbah pada tahun tertentu berasarkan hasil inventory (data sesungguhnya) setelah adanya aksi-aksi mitigasi, dinyatakan dalam satuan kton CO2e" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.19.05.02.01 - Reduksi Emisi GRK Sektor Limbah 02.19.05.02.01 - Reduksi Emisi GRK Sektor Limbah "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2005-02-19T00:00:00 02.19.05 KP 02.19.05.02.01 Reduksi Emisi GRK Sektor Limbah 1884 1884 07.05.093 Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian million tonnes of carbon dioxide equivalent Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kumulatif adalah nilai perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK sektor pertanian selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK baseline sektor pertanian untuk periode yang sama. Besarnya penurunan emisi GRK yang dihitung dari emisi GRK baseline dikurangi dengan emisi yang dihasilkan dari proyek di sektor pertanian. "" Parent "" 02.19.02.01.02 - Reduksi Emisi GRK Sektor Pertanian 02.19.02.01.02 - Reduksi Emisi GRK Sektor Pertanian "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2002-02-19T00:00:00 02.19.02 KP 02.19.02.01.02 Reduksi Emisi GRK Sektor Pertanian 1885 1885 07.05.094 Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis dokumen Indikator ini mengukur kemajuan menuju target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 dari Rencana Strategis untuk Keanekaragaman Hayati 2011-2020. Pada tahun 2020, nilai-nilai keanekaragaman hayati telah diintegrasikan ke dalam strategi pembangunan dan pengurangan kemiskinan nasional, serta proses perencanaan dan sedang dimasukkan ke dalam sistem akuntansi nasional dan sistem pelaporan.Dalam IBSAP 2015-2020, kehati dibagi menjadi tiga kategori yaitu:Keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman bentuk dan susunan bentang alam, daratan, maupun perairan dimana mahluk atau organisme hidup berinteraksi dan membentuk keterkaitan dengan lingkungan fisiknya;Keaneragaman jenis adalah keaneragaman jenis organisme yang menempati suatu ekosistem di darat maupun di perairan;Keanekaragaman genetika adalah keanekaragaman individu di dalam suatu jenis. 0,0 tidak ada target nasional yang mencerminkan Target 2 Aichi Biodivesity0,2 target nasional ada, tetapi menjauh darinya0,4 target nasional ada, tetapi tidak ada kemajuan6 target nasional ada dan kemajuan ada, tetapi pada tingkat yang tidak mencukupi0,8 target nasional ada dan kemajuan berada di jalur untuk mencapainyatarget nasional ada dan kemajuan berada di jalur untuk melewatinya.Rumus: - Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 15.9.1.(a) - Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis. 000295 - Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No "" 295 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1886 1886 07.05.095 Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota persen Definisi operasional dari &Terlaksananya Pengelolaan Sampah di wilayah Kab/Kota& dapat mencakup berbagai aspek untuk mengukur sejauh mana pengelolaan sampah di suatu kabupaten/kota telah diimplementasikan secara efektif. Total volume sampah yang dapat ditangani / Total volume timbunan sampah kabupaten/kota * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000509 - Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota LINGKUNGAN HIDUP Daerah No "" 509 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1887 1887 07.05.096 Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications dokumen Dokumen Biennial Update Report (BUR) adalah dokumen yang berisi tentang pemutakhiran inventarisasi gas rumah kaca nasional termasuk laporan dan informasi aksi mitigasi nasional serta kebutuhan dan dukungannya. Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen Biennial Update Report (BUR) dan NatCom Indonesia yang telah dilaporkan saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya implementasi kebijakan dan strategi, serta rencana aksi pelaksanaan mitigasi perubahan iklim pada tingkat nasional. Rumus: - Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 13.2.1* - Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications. 000269 - Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Daerah No "" 269 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1888 1888 07.05.097 Tingkat daur ulang persen "Persentase sampah yg didaur ulang: Daur ulang adalah pengolahan sampah anorganik high value untuk dikembalikan ke siklus manufaktur, pengemasan, dan/atau distribusi produk. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Sumber: Surat Edaran Bersama Nomor 600.2.1/3674/SJ; Nomor 2 Tahun 2024; Tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045" "Langkah ke-1 – Cara (1) SO = ST − MFPA − RP Keterangan: • SO : Sampah terolah (ton/hari) • ST : Sampah terkumpul (ton/hari) • MFPA : Sampah yang masuk langsung ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) • RP : Residu dari fasilitas pengolahan (ton/hari) Langkah ke-1 – Cara (2) SO = MFP + DPA − RP Keterangan: • SO : Sampah terolah (ton/hari) • MFP : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan (ton/hari) • DPA : Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) • RP : Residu dari fasilitas pengolahan (ton/hari)" "" Parent "" 02.15.04.01.01 - Tingkat daur ulang "" "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2004-02-15T00:00:00 02.15.04 KP 02.15.04.01.01 Tingkat daur ulang 1889 1889 07.05.098 Tingkat input material sirkular persen Penggunaan produk/material yang ramah lingkungan atau memiliki kandungan ramah lingkungan. Selain penggunaan bahan daur ulang, juga mencakup penggunaan Reuse (R3), Refurbish (R5), Remanufacture (R6), dan penggunaan bahan terbarukan. [Jumlah penggunaan material sirkular dalam produksi/konsumsi] / [Jumlah total produksi/konsumsi] * 100% "" Parent "" 02.15.01.01 - Tingkat input material sirkular 02.15.01.01 - Tingkat input material sirkular "" "" LINGKUNGAN HIDUP Nasional No "" "" 2.149999999999999911182158029987476766109466552734375 2.15 PP 02.15.01.01 Tingkat input material sirkular 1890 1890 07.05.099 Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya persen Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya adalah persentase dari jumlah MHA yang telah mendapatkan program peningkatan kapasitas atau pelatihan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan mereka, dibandingkan dengan jumlah total MHA yang ada dalam wilayah atau program yang sama. "P_MHA = (M_PK / M_T) * 100% Keterangan: P_MHA = Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya M_PK = Jumlah MHA yang ditingkatkan kapasitasnya M_T = Jumlah total MHA" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000990 - Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya LINGKUNGAN HIDUP Daerah No "" 990 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1891 1891 07.05.100 Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup persen Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah persentase dari jumlah individu atau kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dibandingkan dengan jumlah total populasi yang berpotensi berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. "P_PM = (M_T / M_H) * 100% Keterangan: P_PM = Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup M_T = Jumlah masyarakat yang terlibat M_H = Jumlah total masyarakat yang diharapkan terlibat" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000992 - Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup LINGKUNGAN HIDUP Daerah No "" 992 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1892 1892 07.05.101 Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya persen Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya adalah persentase dari jumlah penyuluh lingkungan hidup yang telah mengikuti program peningkatan kompetensi (seperti pelatihan, seminar, atau pendidikan) dibandingkan dengan jumlah total penyuluh lingkungan hidup dalam suatu periode atau wilayah tertentu. "P_PLH = (P_PK / P_T) * 100% Keterangan: P_PLH = Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya P_PK = Jumlah penyuluh yang ditingkatkan kompetensinya P_T = Jumlah total penyuluh lingkungan hidup" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000991 - Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya LINGKUNGAN HIDUP Daerah No "" 991 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1893 1893 07.05.102 Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti persen Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti adalah persentase dari jumlah rekomendasi yang dihasilkan oleh kajian lingkungan hidup (baik berupa AMDAL, UKL-UPL, atau kajian lainnya) yang telah diimplementasikan atau dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang dihasilkan selama periode pelaksanaan proyek atau program. "P = (R_T / R_B) * 100% Keterangan: P = Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti R_T = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti R_B = Jumlah rekomendasi yang diberikan" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000987 - Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti LINGKUNGAN HIDUP Daerah No "" 987 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1894 1894 07.05.103 Persentase Ruang Terbuka Hijau persen Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah persentase luas ruang terbuka hijau (RTH) yang tersedia dalam suatu wilayah atau kawasan dibandingkan dengan total luas wilayah atau kawasan tersebut. Ruang Terbuka Hijau (RTH) mencakup taman, kebun, lapangan, dan area lain yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan estetis, yang dapat memberikan manfaat lingkungan, seperti mengurangi polusi, meningkatkan kualitas udara, serta menyediakan ruang rekreasi bagi masyarakat. "P_RTH = (L_RTH / L_T) * 100% Keterangan: P_RTH = Persentase Ruang Terbuka Hijau L_RTH = Luas Ruang Terbuka Hijau L_T = Total luas wilayah atau kawasan" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000988 - Persentase RTH LINGKUNGAN HIDUP Daerah No "" 988 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1895 1895 08.01.001 Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) "" IKJHI dalam dan luar negeri mencerminkan tingkat kepuasan jemaah haji Indonesia terhadap pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh penyelenggara haji di dalam negeri maupun di luar negeri, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga kepulangan dari tanah suci. menggunakan perhitungan dengan basis Survei Kepuasan Masyarakat dengan menggunakan kelompok variabel kepuasan terhadap transportasi, katering, petugas haji, ibadah, lainnya (umum), hotel, dan tenda Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.01.06.01.01 - Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI): Layanan haji dalam negeri; Layanan haji luar negeri 08.01.06.01.01 - Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI): Layanan haji dalam negeri; Layanan haji luar negeri "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2006-08-01T00:00:00 08.01.06 KP 08.01.06.01.01 Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI): Layanan haji dalam negeri; Layanan haji luar negeri 1896 1896 08.01.002 Indeks Kepuasan Layanan KUA "" Indeks Kepuasan Layanan KUA (Kantor Urusan Agama) mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh KUA. Layanan ini dapat melibatkan berbagai aspek, seperti pelayanan pernikahan, konseling keagamaan, pelayanan administrasi keagamaan, dan lain-lain. IKM KUA = (skor persayaratan + skor sistem, mekanisme, prosedur + skor waktu + skor biaya + skor spesifikasi produk + skor kompetensi pelaksana + skor perilaku pelaksana + skor penananganan aduan + skor sarana prasarana) / 9 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.01.05.01.01 - Indeks Kepuasan Layanan KUA 08.01.05.01.01 - Indeks Kepuasan Layanan KUA "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2005-08-01T00:00:00 08.01.05 KP 08.01.05.01.01 Indeks Kepuasan Layanan KUA 1897 1897 08.01.003 Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Halal "" Indeks kepuasan layanan jaminan produk halal adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh layanan jaminan produk halal dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, pengukuran indeks kepuasan masyarakat menggunakan 9 (sembilan) indikator Survei dilakukan melalui wawancara dan kuesioner elektronik. Skala yang digunakan adalah skala likert dan penentuan sampel memakai rumus Krejcie dan Morgan. Pengolahan datanya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis statitistik deskriptif dan analisis data kualitatif melalui uji validitas dan reliabilitas, Customer Satisfaction Index (CSI) dan Importance Performance Analysis (IPA) pada setiap wilayah pengamatan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.01.07.01.01 - Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Halal 08.01.07.01.01 - Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Halal "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2007-08-01T00:00:00 08.01.07 KP 08.01.07.01.01 Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Halal 1898 1898 08.01.004 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) persen Indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. IKUB=j=13Indeks Dj3 Keterangan: IPK = Indeks Kerukunan Umat Beragama Dj = Dimensi ke-j Rumus menghitung indeks dimensi (Dj): Indeks Dj=i=1nSXjinj Keterangan: Dj = Dimensi ke-j SXji = Nilai indikator i pada dimensi ke-j nj = Jumlah indikator dimensi ke-j Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent 38 - Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 08.01.01.01 - Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 08.01.01.01 - Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) "" 000059 - Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) AGAMA Nasional, Daerah No "" 59 Kesatuan Bangsa Dan Politik 8.0099999999999997868371792719699442386627197265625 8.01 PP 08.01.01.01 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 1899 1899 08.01.005 Indeks Layanan Keagamaan "" Indeks layanan kementerian agama adalah indeks komposit dari 4 (empat) indeks layanan yang telah dilaksanakan di Kementerian Agama yaitu: indeks Layanan KUA, Indeks Layanan Haji, Indeks Layanan Sertifikasi Halal, dan Layanan Penyuluhan Agama ILK = (w1 x x1) x (w2 x x2) x (w3 x x3) x (w4 x x4) dengan wi = Bobot komponen ke-i x1= layanan haji x2= layanan KUA x3= layanan kepenyuluhan agama x4= layanan sertifikasii halal Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.01.01.03 - Indeks Layanan Keagamaan 08.01.01.03 - Indeks Layanan Keagamaan "" "" AGAMA Nasional No "" "" 8.0099999999999997868371792719699442386627197265625 8.01 PP 08.01.01.03 Indeks Layanan Keagamaan 1900 1900 08.01.006 Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren orang Indikator ini mengukur proporsi Anak Tidak Sekolah (ATS) yang berpartisipasi dalam Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren. ATS merujuk pada anak usia sekolah yang tidak terdaftar atau tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Program Pendidikan Kesetaraan di Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) memberikan layanan pendidikan non-formal setara dengan pendidikan dasar dan menengah, bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi ATS memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diakui setara dengan lulusan pendidikan formal. Persentase = (a / b) × 100% di mana: a = Jumlah ATS yang Mengikuti PPK di Pondok Pesantren b = Jumlah Total ATS yang Teridentifikasi Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.01.04.01.02 - Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren 04.01.04.01.02 - Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2004-04-01T00:00:00 04.01.04 KP 04.01.04.01.02 Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren 1901 1901 08.01.007 Jumlah Produk Tersertifikasi Halal produk Jumlah Sertifikasi Halal (%) menunjukkan capaian jumlah produk yang berhasil mendapatkan sertifikat halal pada suatu tahun tertentu. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Jumlah produk tersertifikasi halal merujuk pada total produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SPJPH). Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal. Interpretasinya adalah Semakin tinggi jumlah produk tersertifikasi halal menunjukkan semakin baiknya perkembangan upaya sertifikasi halal di Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan industri dan UMKM halal. Jumlah Produk Tersertifikasi Halal = Σ Produk dengan Sertifikat Halal Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.13.03.01.01 - Jumlah Produk Tersertifikasi Halal 02.13.03.01.01 - Jumlah Produk Tersertifikasi Halal "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2003-02-13T00:00:00 02.13.03 KP 02.13.03.01.01 Jumlah Produk Tersertifikasi Halal 1902 1902 08.01.008 Nilai Aspek Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial (agama dan etnis) "" Tanggapan terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan/etnis lain 1. Persentase rumah tangga menurut tanggapan terhadap kegiatan keagamaan lain di sekitar lingkungan tempat tinggal 2. Persentase rumah tangga menurut tanggapan terhadap kegiatan oleh suku lain di lingkungan tempat tinggal Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.01.01.01.02 - Nilai Aspek Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial (agama dan etnis) 08.01.01.01.02 - Nilai Aspek Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial (agama dan etnis) "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2001-08-01T00:00:00 08.01.01 KP 08.01.01.01.02 Nilai Aspek Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial (agama dan etnis) 1903 1903 08.01.009 Nilai Layanan Penyuluhan Agama "" Mengukur tingkat kepuasan kelompok sasaran terhadap kinerja layanan penyuluh agama dan pemetaan pelibatan stakeholder dalam bimbingan dan penyuluhan agama Menggunakan konsep pengukuran survei kepuasan masyarakat dengan basis unsur sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 Nilai dimensi penyuluh = (a x 0,11) + (b x 0,11) + (c x 0,11) + (d x 0,11)+ (e x 0,11) + (f x 0,11)+ (g x 0,11) + (hx 0,11)+ (i x 0,11) dengan a-i merupakan skor masing-masing unsur: a= persyaratan b= sistem, mekanisme, dan prosedur c= waktu penyelesaian d= biaya/tarif e= produk spesifikasi jenis pelayanan f= kompetensi pelaksana g= perilaku pelaksana h= penanganan pengaduan, saran dan masukan i= sarana dan prasarana Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.01.01.01.01 - Nilai Layanan Penyuluhan Agama 08.01.01.01.01 - Nilai Layanan Penyuluhan Agama "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2001-08-01T00:00:00 08.01.01 KP 08.01.01.01.01 Nilai Layanan Penyuluhan Agama 1904 1904 08.01.010 Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik persen Perbandingan jumlah guru agama yang bersertifikat pendidik dibagi dengan jumlah guru agama (semua agama). Indikator untuk mengukur pemenuhan standar kelayakan dan kemampuan profesional. "% = a/b × 100% Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik = (Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik / Total jumlah guru agama) x 100%" Wilayah Administrasi: Nasional; Agama Parent "" 04.02.05.01.01 - Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik 04.02.05.01.01 - Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2005-04-02T00:00:00 04.02.05 KP 04.02.05.01.01 Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik 1905 1905 08.01.011 Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan persen Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional merupakan angka yang menunjukkan perbandingan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV dan sertifikat pendidik terhadap jumlah seluruh guru dan tenaga kependidikan. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan dalam indikator ini adalah: 1. Kepala Sekolah, yaitu Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola TK/TKLB atau bentuk lain yang sederajat, SD/ SDLB atau bentuk lain yang sederajat, SMP/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, SMA/SMK/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN); dan 2. Pengawas Sekolah yaitu Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. %𝑮𝑻𝑲𝑷𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍=Σ𝑮𝑻𝑲𝑺𝒆𝒓𝒕𝒊𝒇𝒊𝒌𝒂𝒔𝒊/Σ𝑮𝑻𝑲×𝟏𝟎𝟎% Keterangan: ΣGTKprofesional = Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV dan sertifikat pendidik ΣGTK = Seluruh guru dan tenaga kependidikan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat Pendidikan Parent "" 04.04.01.02.02 - Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan 04.04.01.02.02 - Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2001-04-04T00:00:00 04.04.01 KP 04.04.01.02.02 Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan 1906 1906 08.01.012 Persentase lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan persen Jumlah lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur kualitas lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan Jumlah lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan dibagi jumlah total lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.01.03.01.01 - Persentase lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan 08.01.03.01.01 - Persentase lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2003-08-01T00:00:00 08.01.03 KP 08.01.03.01.01 Persentase lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan 1907 1907 08.01.013 Persentase lembaga dana sosial keagamaan yang akuntabel dan profesional persen Indikator ini mencerminkan persentase lembaga filantropi keagamaan yang akuntabel (ditinjau dari audit keuangan) dan profesional (ditinjau dari layanan administrasi dan pelaporan) Rumusan: A/B Keterangan: A=Jumlah Lembaga Dana Sosial Keagamaan yang akuntabel dan profesional B=Jumlah Total Lembaga Dana Sosial Keagamaan di semua umat beragama Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.01.08.01.02 - Persentase lembaga dana sosial keagamaan yang akuntabel dan profesional 08.01.08.01.02 - Persentase lembaga dana sosial keagamaan yang akuntabel dan profesional "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2008-08-01T00:00:00 08.01.08 KP 08.01.08.01.02 Persentase lembaga dana sosial keagamaan yang akuntabel dan profesional 1908 1908 08.01.014 Persentase lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A): Lembaga penyelenggara haji khusus; Lembaga penyelenggara umrah persen Merupakan ukuran dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji khusus sesuai standar % = Jumlah lembaga penyelenggara haji khusus yang terakreditasi dibagi dengan Jumlah lembaga penyelenggara haji khusus yang terdaftar % = Jumlah lembaga penyelenggara umrah yang terakreditasi dibagi dengan Jumlah lembaga penyelenggara umrah yang terdaftar Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.01.06.01.03 - Persentase lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A): Lembaga penyelenggara haji khusus; Lembaga penyelenggara umrah 08.01.06.01.03 - Persentase lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A): Lembaga penyelenggara haji khusus; Lembaga penyelenggara umrah "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2006-08-01T00:00:00 08.01.06 KP 08.01.06.01.03 Persentase lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A): Lembaga penyelenggara haji khusus; Lembaga penyelenggara umrah 1909 1909 08.01.015 Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi persen proporsi lulusan dari lembaga pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang memperoleh pengakuan kesetaraan dengan lulusan pendidikan formal terhadap total lulusan dari lembaga tersebut dalam suatu periode atau wilayah tertentu. Rekognisi ini memungkinkan lulusan pesantren dan pendidikan keagamaan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja dengan status yang setara dengan lulusan pendidikan formal %= (Jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi / Total jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan) x 100% "" Parent "" 04.03.02.01.01 - Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi 04.03.02.01.01 - Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2002-04-03T00:00:00 04.03.02 KP 04.03.02.01.01 Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi 1910 1910 08.01.016 Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik persen "Indikator ini mengukur persentase satuan pendidikan umum bercirikan agama dan pendidikan keagamaan yang menerapkan pengelolaan partisipatif dengan kategori ""baik"". Pengelolaan partisipatif adalah pendekatan manajemen yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan—seperti pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan masyarakat—dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pendidikan. Kategori ""baik"" menunjukkan bahwa satuan pendidikan telah memenuhi standar partisipasi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama." Persentase = (a / b) × 100% di mana: a = Jumlah Satuan Pendidikan dengan Pengelolaan Partisipatif Kategori Baik b = Jumlah Total Satuan Pendidikan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat Pendidikan Parent "" 04.05.01.01.02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik 04.05.01.01.02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2001-04-05T00:00:00 04.05.01 KP 04.05.01.01.02 Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik 1911 1911 08.01.017 Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran persen Perbandingan jumlah madrasah dan satuan pendidikan umum bercirikan agama yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran dibagi dengan jumlah sekolah. madrasah dan satuan pendidikan umum bercirikan agama diasumsikan telah memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran apabila dalam sekolah tersebut tersedia 5 komputer dan sambungan internet. Persentase madrasah dan satuan pendidikan umum bercirikan agama yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran = (Jumlah madrasah dan satuan pendidikan umum bercirikan agama yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran : Jumlah madrasah dan satuan pendidikan umum bercirikan agama) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.02.01.01.02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran 04.02.01.01.02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2001-04-02T00:00:00 04.02.01 KP 04.02.01.01.02 Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran 1912 1912 08.01.018 Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak persen Indikator ini mengukur proporsi satuan pendidikan umum bercirikan agama dan pendidikan keagamaan yang telah menerapkan prinsip dan standar Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA). SRA adalah program yang memastikan satuan pendidikan mampu memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan khusus, menciptakan lingkungan belajar yang aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Persentase = (a / b) × 100% di mana: a = Jumlah Satuan Pendidikan yang Ramah Anak b = Jumlah Total Satuan Pendidikan yang Dinilai Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat Pendidikan Parent "" 04.02.02.01.02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak 04.02.02.01.02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2002-04-02T00:00:00 04.02.02 KP 04.02.02.01.02 Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak 1913 1913 08.01.019 Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang diakreditasi sesuai SNP persen Indikator ini mengukur persentase satuan pendidikan umum bercirikan agama dan pendidikan keagamaan yang telah memperoleh akreditasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Persentase = (a / b) × 100% di mana: a = Jumlah Satuan Pendidikan yang Diakreditasi Sesuai SNP b = Jumlah Total Satuan Pendidikan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat Pendidikan Parent "" 04.05.03.01.02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang diakreditasi sesuai SNP 04.05.03.01.02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang diakreditasi sesuai SNP "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2003-04-05T00:00:00 04.05.03 KP 04.05.03.01.02 Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang diakreditasi sesuai SNP 1914 1914 08.01.020 Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif persen Perbandingan jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP sapras dibagi dengan jumlah satuan pendidikan. Kriteria SNP tertuang dalam Permendikbudristek No 22 tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. %Satdik SNP Sapras= N_(Satdik memenuhi SNP Sarpras)/N_Satdik ×100 Keterangan: N_(Satdik memenuhi SNP Sarpras) = Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP sapras N_Satdik = Jumlah satuan pendidikan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.01.02.01.02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif 04.01.02.01.02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2002-04-01T00:00:00 04.01.02 KP 04.01.02.01.02 Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif 1915 1915 08.01.021 Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial persen Perbandingan jumlah madrasah dan satuan pendidikan umum bercirikan agama yang telah menerapkan kurikulum terkini dibagi dengan jumlah madrasah dan satuan pendidikan umum bercirikan agama Persentase madrasah dan satuan pendidikan umum bercirikan agama yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial = (Jumlah madrasah dan satuan pendidikan umum bercirikan agama yang telah menerapkan kurikulum terkini : Jumlah madrasah dan satuan pendidikan umum bercirikan agama) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.02.06.01.02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial 04.02.06.01.02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2006-04-02T00:00:00 04.02.06 KP 04.02.06.01.02 Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial 1916 1916 08.01.022 Persentase nilai pertumbuhan perolehan nilai manfaat dana haji persen "Indikator ""Persentase nilai pertumbuhan perolehan nilai manfaat Dana Haji"" mencerminkan persentase perubahan atau pertumbuhan nilai manfaat Dana Haji dari periode tertentu ke periode tertentu lainnya. Nilai manfaat bisa melibatkan investasi, pendapatan, pengembangan aset, atau nilai ekonomi lainnya yang terkait dengan pengelolaan Dana Haji." "Persentase Pertumbuhan=(Nilai Manfaat Akhir−Nilai Manfaat Awal) dibagii Nilai Manfaat Awal ×100% Ket: ""Nilai Manfaat Awal"" adalah nilai manfaat pada periode awal, dan ""Nilai Manfaat Akhir"" adalah nilai manfaat pada periode akhir." Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.01.06.01.02 - Persentase nilai pertumbuhan perolehan nilai manfaat dana haji 08.01.06.01.02 - Persentase nilai pertumbuhan perolehan nilai manfaat dana haji "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2006-08-01T00:00:00 08.01.06 KP 08.01.06.01.02 Persentase nilai pertumbuhan perolehan nilai manfaat dana haji 1917 1917 08.01.023 Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan persen Indikator ini mengukur proporsi kebutuhan guru pendidikan agama yang telah terpenuhi di berbagai jenjang satuan pendidikan. Pemenuhan kebutuhan ini mencakup ketersediaan guru pendidikan agama sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan berdasarkan analisis kebutuhan, dengan tujuan memastikan setiap siswa mendapatkan pendidikan agama yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persentase = (b / a) × 100% di mana: a = Jumlah Guru Pendidikan Agama yang Dibutuhkan b = Jumlah Guru Pendidikan Agama yang Tersedia Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat Pendidikan Parent "" 04.02.05.01.02 - Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan 04.02.05.01.02 - Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2005-04-02T00:00:00 04.02.05 KP 04.02.05.01.02 Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan 1918 1918 08.01.024 Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi persen Asesmen Kompetensi adalah asesmen peserta didik secara nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada tahun 2019 dan 2020, Asesmen Kompetensi yang diselenggarakan disebut dengan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), dan mulai tahun 2021 berubah menjadi Asesmen Nasional yang terdiri dari AKM (literasi membaca dan numerasi), survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk madrasah dan satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus Peserta didik belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. 2. Dasar Peserta didik mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. 3. Cakap Peserta didik mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks; mampu membuat simpulan dari hasil integrase beberapa informasi dalam suatu teks. 4. Mahir Peserta didik mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks; mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Kemampuan literasi adalah kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi), sementara kemampuan numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematik. Proporsi di atas batas kompetensi AK numerasi=N_(lvcakap+)/n×100% Keterangan: N_(lvcakap+) = Jumlah peserta didik yang telah mencapai standar kompetensi minimum AKM (minimal level cakap) pada aspek numerasi n = Jumlah peserta didik yang mengikuti Asesmen tingkat Nasional Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat Pendidikan Parent "" 04.02.03.01.02 - Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi 04.02.03.01.02 - Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2003-04-02T00:00:00 04.02.03 KP 04.02.03.01.02 Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi 1919 1919 08.01.025 Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal persen Jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal dibagi dengan jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan "" "" Parent "" 04.03.01.01 - Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal 04.03.01.01 - Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal "" "" AGAMA Nasional No "" "" 4.03000000000000024868995751603506505489349365234375 4.03 PP 04.03.01.01 Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal 1920 1920 08.01.026 Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru madrasah dengan kategori baik persen Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru madrasah dengan kategori baik adalah banyaknya propinsi yang memenuhi indeks pemerataan guru pada madrasah dengan kategori baik dibanding dengan jumlah provinsi. Indeks Pemerataan Guru (IPG) adalah indeks yang mengukur pemerataan beban kerja guru antarmadrasah negeri pada satu daerah. Perhitungan indeks pemerataan dihitung menggunakan persamaan koefisien gini. Koefisien Gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya madrasah) dengan distribusi guru yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Nilai koefisien Gini pada perhitungan IPG dihitung terbalik/reverse sehingga apabila bernilai 0 berarti ketimpangan sempurna, apabila bernilai 1 berarti pemerataan sempurna. "%Provinsi memiliki IPG madrasah kategori baik = jumlah provinsi yang memiliki IPG madrasah kategori baik / jumlah provinsi x 100% IPG = 1 - (1/2n^2*miu) sigma sigma (kecukupan guru ax - kecukupan guru ay) Kecukupan guru ax = guru tersedia di madrasah negeri ax / kebutuhan guru di madrasah negeri ax Keterangan: miu = rata-rata ketersediaan guru di semua madrasah untuk mapel n = jumlah madrasah yang dilakukan perhitungan" "" Parent "" 04.04.02.01.02 - Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru madrasah dengan kategori baik 04.04.02.01.02 - Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru madrasah dengan kategori baik "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2002-04-04T00:00:00 04.04.02 KP 04.04.02.01.02 Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru madrasah dengan kategori baik 1921 1921 08.01.027 Persentase provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi persen Merupakan persentase provinsi yang memiliki tingkat kerukunan umat beragama yang masuk dalam kategori rukun sangat tinggi, yaitu provinsi yang memiliki nilai IKUB pada range 80-100) jumlah provinsi yang memiliki nilai IKUB sangat tinggi/ dibagi total provinsi Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.01.02.01.02 - Persentase provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi 08.01.02.01.02 - Persentase provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2002-08-01T00:00:00 08.01.02 KP 08.01.02.01.02 Persentase provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi 1922 1922 08.01.028 Persentase rekomendasi Early Warning System (keagamaan) yang di tindaklanjuti persen Indiator EWS yang ditindaklanjuti adalah persentase penyelesaian konflik berlatar belakang keagamaan yang dapat ditangani sampai dengan diselesaikan oleh Kementerian Agama, baik secara sektoral maupun kolaboratif %= (Jumlah EWS yang ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi yang dikeluarkan dari seluruh laporan EWS) x 100 dengan: a. deteksi dini terhadap Intoleransi antarumat beragama b. deteksi dini terhadap penyebaran ujaran kebencian berdimensi keagamaan c. Deteksi dini terhadap perebutan atau sengketa tempat ibadah d. Deteksi dini terhadap deskriminasi atau ekslusivitas agama e. Deteksi dini terhadap polarisasi sosial berdasarkan agama f. Deteksi dini terhadap pemanfaatan agama untuk kepentingan politik g. Deteksi dini terhadap pelecehan simbol-simbol keagamaan h. Deteksi dini terhadap penyelewengan ajaran agama (aliran sesat) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 08.01.02.01.01 - Persentase rekomendasi Early Warning System (keagamaan) yang di tindaklanjuti 08.01.02.01.01 - Persentase rekomendasi Early Warning System (keagamaan) yang di tindaklanjuti "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2002-08-01T00:00:00 08.01.02 KP 08.01.02.01.01 Persentase rekomendasi Early Warning System (keagamaan) yang di tindaklanjuti 1923 1923 08.01.029 Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga persen Persentase rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan keluarga merujuk pada proporsi atau persentase dari total rumah tangga dalam suatu komunitas atau wilayah yang telah menerima bimbingan atau panduan keagamaan secara khusus untuk keluarga. Bimbingan keagamaan keluarga mencakup aspek-aspek spiritual, etika, dan nilai-nilai keagamaan yang dapat memperkukuh hubungan keluarga, meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip keagamaan, dan memberikan pedoman bagi kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ajaran agama yang dianut Rumusan: A/B Keterangan: A:Jumlah RUmah Tangga yang mendapatkan Bimbingan B: Jumlah Rumah tangga Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.01.01.01.04 - Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga 08.01.01.01.04 - Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2001-08-01T00:00:00 08.01.01 KP 08.01.01.01.04 Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga 1924 1924 08.01.030 Persentase Sarana Prasarana Peribadatan yang Memenuhi Standar persen "Indikator ""Persentase Sarana Prasarana Peribadatan yang memenuhi standar"" mencerminkan proporsi Sarana Prasarana Peribadatan dan/atau tempat ibadah yang sesuai dengan standar tertentu. Standar ini dapat melibatkan aspek keamanan, kesehatan, estetika, aksesibilitas, dan persyaratan lain yang diatur oleh otoritas keagamaan atau pemerintah." % = Sarana Prasarana Peribadatan dan/atau rumah ibadah yang memenuhi standar -dibagi- Sarana Prasarana Peribadatan dan/atau rumah ibadah yang terdaftar di kemenag Lingkup aspek: aspek kesehatan (sanitasi,dll) aspek ramah (e.g. ramah lansia dan disabilitas) aspek kelayakan (kelengkapan fasilitas) aspek layanan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.01.04.01.01 - Persentase Sarana Prasarana Peribadatan yang Memenuhi Standar 08.01.04.01.01 - Persentase Sarana Prasarana Peribadatan yang Memenuhi Standar "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2004-08-01T00:00:00 08.01.04 KP 08.01.04.01.01 Persentase Sarana Prasarana Peribadatan yang Memenuhi Standar 1925 1925 08.01.031 Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid persen Pendidikan pesantren formal mencakup Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Mu’adaalah (SPM), sementara hasil asesmen minimal jayyid merujuk pada asesmen di pesantren dengan nilai minimal jayyid / baik % = Jumlah Satuan Pendidikan Formal Pesantren yang mendapatkan nilai Jayyid / Jumlah Satuan Pendidikan Formal Pesantren * 100 "" Parent "" 04.03.01.02 - Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid 04.03.01.02 - Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid "" "" AGAMA Nasional No "" "" 4.03000000000000024868995751603506505489349365234375 4.03 PP 04.03.01.02 Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid 1926 1926 08.01.032 Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya persen Menilai satuan pendidikan pesantren kepada Satuan Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah. Penilaian ini akan dilakukan diawal pembelajaran oleh Majelis Masyayikh. Indikator melihat perbandingan antara jumlah satuan pendidikan pesantren yang sudah dinilai/diasesmen dengan total seluruh satuan yang terdaftar pada waktu tertentu, serta hasil asesmen yang diperoleh sebagai tolok ukur perkembangan asesmen pendidikan pesantren. Persentase lembaga pendidikan keagamaan yang terakreditasi B =(Jumlah satuan pendidikan pesantren yang diasesmen:jumlah satuan pendidikan pesantren) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.03.01.01.01 - Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya 04.03.01.01.01 - Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2001-04-03T00:00:00 04.03.01 KP 04.03.01.01.01 Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya 1927 1927 08.01.033 Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan persen Indikator ini mengukur proporsi satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menerima program pendampingan dari Kementerian Agama dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, manajemen, dan kemandirian ekonomi. Pendampingan ini mencakup berbagai aspek, seperti manajemen bisnis, akses pembiayaan, dan pengembangan unit usaha. Persentase = (a / b) × 100% di mana: a = Jumlah Satuan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Pendampingan b = Jumlah Total Satuan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.03.03.01.01 - Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan 04.03.03.01.01 - Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2003-04-03T00:00:00 04.03.03 KP 04.03.03.01.01 Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan 1928 1928 08.01.034 Tingkat Literasi Produk dan Jasa Halal persen Tingkat pengetahuan terhadap produk dan jasa halal adalah ukuran yang mencerminkan sejauh mana masyarakat dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang memadai tentang produk dan jasa yang memenuhi standar halal. Tingkat pengetahuan ini dapat mencakup pemahaman tentang apa yang membuat suatu produk atau jasa dianggap halal, proses sertifikasi halal, logo halal, lembaga yang bertanggung jawan atas sertifikasi halal Menggunakan data yang dikeluarkan oleh BI/KNEKS (Perlu Konfirmasi ke KNEKS: apakah rumusan tingkat literasi produk dan jasa halal adalah jumlah responden yang menjawab dengan benar pada kuesioner pengetahuan terkait produk dan jasa halal dibagi total responden) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.01.07.01.03 - Tingkat Literasi Produk dan Jasa Halal 08.01.07.01.03 - Tingkat Literasi Produk dan Jasa Halal "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2007-08-01T00:00:00 08.01.07 KP 08.01.07.01.03 Tingkat Literasi Produk dan Jasa Halal 1929 1929 08.01.035 Zakat Infaq Sadakah (ZIS)-Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)/PDB persen Zakat Infaq Sadakah (ZIS)-Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)/ PDB merupakan alat ukur untuk melihat besaran kontribusi peningkatan peran dana sosial keagamaan terhadap PDB. Total aset ZIS-DSKL dibagi dengan total PDB Indonesia dalam periode tahun yang sama. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.13.05.01.01 - ZIS-DSKL/PDB (%) 02.13.05.01.01 - ZIS-DSKL/PDB (%) "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2005-02-13T00:00:00 02.13.05 KP 02.13.05.01.01 ZIS-DSKL/PDB (%) 1930 1930 08.01.036 Zakat Infaq Sadakah (ZIS)-Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)/PDRB persen ZIS-DSKL/PDRB adalah rasio yang menunjukkan proporsi penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kontribusi filantropi Islam dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. ZIS-DSKL adalah jumlah dana yang dihimpun dari zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, baik yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi, maupun ZIS DSKL di luar neraca yang dikelola oleh masyarakat dan tidak diserahkan kepada Baznas-LAZ resmi dalam suatu wilayah. PDRB adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Interpretasinya adalah semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar peran dana sosial keagamaan dalam mendukung perekonomian daerah, baik melalui bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun program kesejahteraan lainnya ZIS-DSKL/PDRB = ( Zakat + Infak + Sedekah + DSKL ) / PDRB x 100% Wilayah Administrasi: Provinsi Parent "" 02.13.05.01.01 - ZIS-DSKL/PDB (%) "" "" "" AGAMA Nasional No "" "" 2005-02-13T00:00:00 02.13.05 KP 02.13.05.01.01 ZIS-DSKL/PDB (%) 1931 1931 08.02.001 Indeks Pembangunan Kebahasaan "" Indeks Pembangunan Kebahasaan menggambarkan tingkat pembangunan dalam bidang bahasa dan kesusastraan di suatu wilayah atau negara. Ini mencakup aspek-aspek seperti akses terhadap pendidikan kebahasaan, pengembangan sastra, pelestarian bahasa daerah, dan dukungan terhadap kegiatan kesusastraan. Indeks Pembangunan Kebahasaan, dihitung berdasarkan : Dimensi Pengembangan 1.a. Angka pemanfaatan produk pengembangan bahasa dan sastra untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 1.b. Persentase Karya ilmiah dan populer kebahasaan dan kesastraan yang terpublikasi 1.c. Persentase pertumbuhan karya sastra yang terpublikasi ke masyarakat Dimensi Pelindungan 2.a. Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mempelajari bahasa daerah sebagai bahasa pertama 2.b. Persentase penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat 2.c. Persentase kabupaten/kota yang memberikan dukungan formal terhadap kegiatan kebahasaan dan kesastraan Dimensi Pembinaan 3.a. Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia 3.b. Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra 3.c. Persentase Penduduk Usia 5 tahun ke Atas yang Membaca Buku Cerita Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.02.05.01.01 - Indeks Pembangunan Kebahasaan 08.02.05.01.01 - Indeks Pembangunan Kebahasaan "" "" KEBUDAYAAN Nasional No "" "" 2005-08-02T00:00:00 08.02.05 KP 08.02.05.01.01 Indeks Pembangunan Kebahasaan 1932 1932 08.02.002 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) - Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. 7 dimensi tersebut diukur melalui 31 indikator, yaitu: Dimensi ekonomi budaya; Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) Dimensi pendidikan; Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25+ Harapan lama sekolah penduduk usia 7+ Angka Kesiapan Sekolah Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan ekskul kesenian Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah Persentase pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40% terbawah Dimensi ketahanan sosial budaya; Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkun- gan sekitar tempat tinggal Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda agama Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda suku Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong Persentase Rumah Tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir Persentase masyarakat yang merasa aman menitipkan rumah kepada tetangga Dimensi warisan budaya; Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional Dimensi ekspresi budaya; Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang member- ikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pen- dukung pertunjukkan seni Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat Dimensi budaya literasi; Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat Dimensi kesetaraan gender; Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/sederajat Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki IPK=j=17Wj×indeks Dj Keterangan: IPK = Indeks Pembangunan Kebudayaan Wj = Bobot dimensi ke-j Dj = Dimensi ke-j Rumus menghitung indeks dimensi (Dj): Indeks Dj=i=1nSXjinj×100 Keterangan: Dj = Dimensi ke-j SXji = Nilai indikator i pada dimensi ke-j yang sudah dinormalisasi nj = Jumlah indikator dimensi ke-j Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent 37 - Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 08.02.01.01 - Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 08.02.01.01 - Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) "" 000058 - Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) KEBUDAYAAN Nasional, Daerah Yes "" 58 Kebudayaan 8.019999999999999573674358543939888477325439453125 8.02 PP 08.02.01.01 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 1933 1933 08.02.002.001 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Dimensi Budaya Literasi "" Nilai Budaya Literasi merupakan salah satu dimensi dalam penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). IPK=j=17Wj×indeks Dj Keterangan: IPK = Indeks Pembangunan Kebudayaan Wj = Bobot dimensi ke-j Dj = Dimensi ke-j Rumus menghitung indeks dimensi (Dj): Indeks Dj=i=1nSXjinj×100 Keterangan: Dj = Dimensi ke-j SXji = Nilai indikator i pada dimensi ke-j yang sudah dinormalisasi nj = Jumlah indikator dimensi ke-j Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Child "" 04.10.01.01 - Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK 04.10.01.01 - Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK "" "" KEBUDAYAAN Nasional Yes "" "" 4.0999999999999996447286321199499070644378662109375 4.1 PP 04.10.01.01 Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK 1934 1934 08.02.003 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) - Angka yang menggambarkan tingkat usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. "Indeks_Pembangunan_Literasi_Masyarakat = 0.2*T + 0.2*A + 0.2*K + 0.15*I + 0.15*P + 0.1*G Keterangan: T = Tingkat Melek Huruf A = Akses ke Pendidikan K = Kualitas Pendidikan I = Infrastruktur Literasi P = Partisipasi dalam Kegiatan Literasi G = Penggunaan Teknologi untuk Literasi" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.10.01.01.01 - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 04.10.01.01.01 - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat "" "000410 - Indeks pembangunan literasi masyarakat 000860 - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat" KEBUDAYAAN Nasional, Daerah No 10310006 "" 410 Perpustakaan 2001-04-10T00:00:00 04.10.01 KP 04.10.01.01.01 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 1935 1935 08.02.004 Jumlah festival dan pameran seni budaya di dalam negeri yang memiliki jangkauan dan reputasi internasional kegiatan Banyak festival dan pameran seni budaya di dalam negeri yang diselenggarakan dan didukung Kementerian/Lembaga (seperti: Kemendikbudristek dan Kemenparekraf) maupun masyarakat yang memiliki jangkauan dan reputasi internasional. Kegiatan yang memiliki jangkauan internasional adalah kegiatan yang diselenggarakan bersama atau melibatkan komunitas/lembaga dari mancanegara. Kegiatan yang memiliki reputasi internasional adalah kegiatan yang menarik perhatian publik internasional ditandai dengan kehadiran audiens mancanegara dan/atau diliput oleh media internasional. Beberapa contohnya adalah ArtJog, Pesta Boneka, Java Jazz, Ubud Writers Fest, Festival Film Dokumenter, IDF, Jakarta Bienale, Festival Layang-layang, BWCF, Jalur Rempah, PKN, dan lain-lain. Jumlah = k + l dihitung kumulatif Keterangan: k = Jumlah festival dan pameran seni budaya di dalam negeri yang memiliki jangkauan internasional l = Jumlah festival dan pameran seni budaya di dalam negeri yang memiliki reputasi internasional Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.09.01.01.02 - Jumlah festival dan pameran seni budaya di dalam negeri yang memiliki jangkauan dan reputasi internasional 04.09.01.01.02 - Jumlah festival dan pameran seni budaya di dalam negeri yang memiliki jangkauan dan reputasi internasional "" "" KEBUDAYAAN Nasional No "" "" 2001-04-09T00:00:00 04.09.01 KP 04.09.01.01.02 Jumlah festival dan pameran seni budaya di dalam negeri yang memiliki jangkauan dan reputasi internasional 1936 1936 08.02.005 Jumlah karya seni budaya yang memperoleh rekognisi di ajang penghargaan internasional karya Banyaknya karya seni budaya yang memperoleh rekognisi di ajang penghargaan internasional yang mempunyai reputasi baik. Rekognisi adalah meraih pengakuan resmi dari institusi ajang, dan tidak tertutup pada penghargaan internasional dengan mendapatkan nominasi, perhatian khusus (special mention), dan meraih penghargaan di sebuah ajang. """Jumlah karya seni budaya mendapatkan rekognisi internasional = Sa + Sb + Sc + Sd + Se Keterangan: a = Karya seni budaya bidang seni rupa dan kriya yang mendapatkan rekognisi di ajang penghargaan internasional b = Karya seni budaya bidang seni pertunjukan dan teater yang mendapatkan rekognisi di ajang penghargaan internasional c = Karya seni budaya bidang musik yang mendapatkan rekognisi di ajang penghargaan internasional d = Karya seni budaya bidang film yang mendapatkan rekognisi di ajang penghargaan internasional e = Karya seni budaya bidang bahasa dan sastra yang mendapatkan rekognisi di ajang penghargaan internasional""" Wilayah Administrasi: Nasional; Bidang Seni Budaya MTN Parent "" 04.09.01.02 - Jumlah karya seni budaya yang memperoleh rekognisi di ajang penghargaan internasional 04.09.01.02 - Jumlah karya seni budaya yang memperoleh rekognisi di ajang penghargaan internasional "" "" KEBUDAYAAN Nasional No "" "" 4.089999999999999857891452847979962825775146484375 4.09 PP 04.09.01.02 Jumlah karya seni budaya yang memperoleh rekognisi di ajang penghargaan internasional 1937 1937 08.02.006 Jumlah Kawasan Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan kawasan Kawasan pemajuan kebudayaan merupakan model pembangunan berbasis sumber daya budaya dan kearifan lokal yang berorientasi kepada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai penghuni ruang dan pemilik kebudayaan Jumlah dari kawasan pemajuan kebudayaan yang dikembangkan "" Parent "" 08.02.03.01.02 - Jumlah Kawasan Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan (kumulatif) 08.02.03.01.02 - Jumlah Kawasan Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan (kumulatif) "" "" KEBUDAYAAN Nasional No "" "" 2003-08-02T00:00:00 08.02.03 KP 08.02.03.01.02 Jumlah Kawasan Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan (kumulatif) 1938 1938 08.02.007 Jumlah rumah budaya Indonesia yang dikembangkan dan dimanfaatkan rumah budaya RBI adalah yaitu pusat-pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri – yang telah didirikan dan beroperasi untuk mempromosikan budaya Indonesia. Dengan kata lain, indikator ini menghitung jumlah kumulatif Rumah Budaya Indonesia yang telah dikembangkan (dibangun) dan dimanfaatkan secara aktif (memiliki program kebudayaan dan dikelola secara berkelanjutan). Rumah Budaya Indonesia sendiri merupakan ruang atau pusat kebudayaan yang didirikan oleh pemerintah Indonesia di negara-negara strategis untuk memperkenalkan seni dan budaya Indonesia di kancah internasional​. Sebagai contoh, pada periode sebelumnya Kemendikbud telah meluncurkan program RBI di delapan negara strategis sebagai sarana diplomasi budaya. Indikator ini memastikan berapa banyak dari pusat-pusat kebudayaan tersebut yang sudah berdiri dan berjalan (dikembangkan dan dimanfaatkan) hingga tahun tertentu secara akumulatif​ menjumlahkan secara kumulatif semua Rumah Budaya Indonesia yang telah didirikan dan berfungsi. Karena bersifat kumulatif, angka pada setiap tahun mencakup keseluruhan RBI yang ada hingga tahun tersebut (bukan penambahan tahunannya saja). Secara praktis, perhitungannya adalah penghitungan unit (rumah budaya) yang memenuhi kriteria “dikembangkan dan dimanfaatkan” "" Parent "" 08.02.07.01.02 - Jumlah rumah budaya Indonesia yang dikembangkan dan dimanfaatkan (kumulatif) 08.02.07.01.02 - Jumlah rumah budaya Indonesia yang dikembangkan dan dimanfaatkan (kumulatif) "" "" KEBUDAYAAN Nasional No "" "" 2007-08-02T00:00:00 08.02.07 KP 08.02.07.01.02 Jumlah rumah budaya Indonesia yang dikembangkan dan dimanfaatkan (kumulatif) 1939 1939 08.02.008 Jumlah talenta seni budaya yang terlibat dalam kegiatan bereputasi baik di tingkat internasional orang Jumlah talenta seni budaya yang terlibat dalam kegiatan bereputasi baik di tingkat internasional dengan titik acuan tetap dari talenta-talenta utama dari karya-karya yang mendapat rekognisi internasional dari 5 bidang fokus MTN yaitu seni rupa dan kriya, seni pertunjukan dan teater, musik, film, serta bahasa dan sastra. Definisi operasional kegiatan bereputasi baik adalah wahana pertukaran budaya (festival, pameran, program residensi, lokakarya, dll) yang diadakan oleh lembaga atau komunitas dengan kekuatan jaringan budaya yang berdampak besar dan berkelanjutan, ditandai dengan tingginya liputan media nasional dan internasional dan/atau sorotan dari dunia kritik seni/akademik dan/atau telah terbukti mampu bertahan >5 tahun. Kegiatan bereputasi baik di tingkat internasional meliputi: pertunjukan/pagelaran seni berkelas internasional, event-event besar seperti Qatar Fest, Festival Internasional yang diadakan 4 tahun sekali (ada 6 festival), FBK IB, dan Travel Grants. Jalur Rempah tidak termasuk, karena masih di dalam negeri. """ ST = a + b + c + d Keterangan: a = jumlah talenta seni budaya yang terlibat dalam pertunjukan/pagelaran seni berkelas internasional b = jumlah talenta seni budaya yang terlibat dalam 6 festival internasional (misal; Festival Qatar, Europalia) c = jumlah talenta seni budaya yang terlibat dalam FBK (Fasilitasi Bidang Kebudayaan) d = jumlah talenta seni budaya mendapatkan travel grant Danaindonesiana""" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.09.01.01.01 - Jumlah talenta seni budaya yang terlibat dalam kegiatan bereputasi baik di tingkat internasional 04.09.01.01.01 - Jumlah talenta seni budaya yang terlibat dalam kegiatan bereputasi baik di tingkat internasional "" "" KEBUDAYAAN Nasional No "" "" 2001-04-09T00:00:00 04.09.01 KP 04.09.01.01.01 Jumlah talenta seni budaya yang terlibat dalam kegiatan bereputasi baik di tingkat internasional 1940 1940 08.02.009 Jumlah warisan budaya Indonesia yang diusulkan sebagai warisan budaya dunia unit Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda nasional yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia dan tercantum pada daftar World Heritage dan Intangible Cultural Heritage Jumlah warisan budaya Indonesia yang ditetapkan sebagai warisan budaya dunia "" Parent "" 08.02.07.01.01 - Jumlah warisan budaya Indonesia yang diusulkan sebagai warisan budaya dunia 08.02.07.01.01 - Jumlah warisan budaya Indonesia yang diusulkan sebagai warisan budaya dunia "" "" KEBUDAYAAN Nasional No "" "" 2007-08-02T00:00:00 08.02.07 KP 08.02.07.01.01 Jumlah warisan budaya Indonesia yang diusulkan sebagai warisan budaya dunia 1941 1941 08.02.010 Jumlah wilayah adat yang dikembangkan dalam pemajuan kebudayaan wilayah Merupakan jumlah wilayah adat yang telah dikembangkan dalam pemajuan kebudayaan melalui pemanfaatan ruang kultural (melalui festival budaya spiritual dan festival ritus di masyarakat adat) serta sekolah lapang kearifan lokal (sebagai ruang untuk transfer knowledge antar generasi untuk melihat kembali dan melestarikan kebudayaan serta pengetahuan tradisional yang dimiliki) Jumlah wilayah adat yang dikembangkan dalam pemajuan kebudayaan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.02.04.01.02 - Jumlah wilayah adat yang dikembangkan dalam pemajuan kebudayaan 08.02.04.01.02 - Jumlah wilayah adat yang dikembangkan dalam pemajuan kebudayaan "" "" KEBUDAYAAN Nasional No "" "" 2004-08-02T00:00:00 08.02.04 KP 08.02.04.01.02 Jumlah wilayah adat yang dikembangkan dalam pemajuan kebudayaan 1942 1942 08.02.011 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan persen Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan adalah jumlah dari yang telah mendapat perlindungan atau pemeliharaan. Jumlah Total Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Teridentifikasi adalah jumlah keseluruhan dari yang telah diidentifikasi sebagai cagar budaya dan warisan budaya tak benda. Persentase Dilestarikan = (Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan / Jumlah Total Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Teridentifikasi) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000556 - Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan 001044 - Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan" KEBUDAYAAN Daerah No "" 556 Kebudayaan "" "" "" "" 1943 1943 08.02.012 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan persen Merupakan persentase cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang ditetapkan terhadap jumlah terverval Jumlah benda, bangunan, struktur, situs, kawasan cagar budaya, dan warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan / (jumlah benda, bangunan, struktur, situs, kawasan cagar budaya, dan warisan budaya tak benda terverval ) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.02.02.01.01 - Persentase cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang ditetapkan 08.02.02.01.01 - Persentase cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang ditetapkan "" "" KEBUDAYAAN Nasional No "" "" 2002-08-02T00:00:00 08.02.02 KP 08.02.02.01.01 Persentase cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang ditetapkan 1944 1944 08.02.013 Persentase lembaga, sanggar, komunitas seni budaya yang terfasilitasi untuk melakukan proses edukasi dan regenerasi talenta seni budaya secara berkelanjutan persen Perbandingan jumlah usulan dari lembaga, sanggar, dan komunitas seni budaya yang diakomodasi dibagi dengan jumlah usulan yang telah diverifikasi oleh tim komite. % = jumlah usulan yang diakomodasi / jumlah usulan *100% "" Parent "" 04.09.01.01.03 - Persentase lembaga, sanggar, komunitas seni budaya yang terfasilitasi untuk melakukan proses edukasi dan regenerasi talenta seni budaya secara berkelanjutan 04.09.01.01.03 - Persentase lembaga, sanggar, komunitas seni budaya yang terfasilitasi untuk melakukan proses edukasi dan regenerasi talenta seni budaya secara berkelanjutan "" "" KEBUDAYAAN Nasional No "" "" 2001-04-09T00:00:00 04.09.01 KP 04.09.01.01.03 Persentase lembaga, sanggar, komunitas seni budaya yang terfasilitasi untuk melakukan proses edukasi dan regenerasi talenta seni budaya secara berkelanjutan 1945 1945 08.02.014 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni persen Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni: Jumlah orang yang secara aktif berpartisipasi dalam pertunjukan seni, baik sebagai pelaku (misalnya, pemain, penyanyi) atau sebagai pendukung (misalnya, penyelenggara, pengurus, atau tim teknis). Jumlah total penduduk usia 10 tahun ke atas: Total jumlah individu yang berusia 10 tahun ke atas dalam populasi yang dihitung. Persentase = (Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni / Jumlah total penduduk usia 10 tahun ke atas) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000554 - Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni KEBUDAYAAN Daerah No "" 554 Kebudayaan "" "" "" "" 1946 1946 08.02.015 Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan (dalam setahun terakhir) persen Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni: Jumlah orang yang secara aktif berpartisipasi dalam pertunjukan seni, baik sebagai pelaku (misalnya, pemain, penyanyi) atau sebagai pendukung (misalnya, penyelenggara, pengurus, atau tim teknis). Sumber penghasilan dapat diartikan sebagai objek kegiatan yang menghasilkan uang secara berkelanjutan. Jumlah total penduduk usia 15 tahun ke atas: Total jumlah individu yang berusia 15 tahun ke atas dalam populasi yang dihitung. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000815 - Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan (dalam setahun terakhir) KEBUDAYAAN Daerah No "" 815 Kebudayaan "" "" "" "" 1947 1947 08.02.016 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat/peninggalan sejarah/warisan budaya bersifat kebendaan persen Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah adalah proporsi penduduk yang berusia 10 tahun ke atas yang telah mengunjungi satu atau lebih peninggalan sejarah dalam periode waktu tertentu (misalnya, satu tahun). Untuk mengukur ini secara praktis, Anda perlu: Menentukan populasi target: Jumlah total penduduk berusia 10 tahun ke atas dalam area atau kelompok yang dianalisis. Mengumpulkan data: Jumlah orang dalam kelompok usia tersebut yang telah mengunjungi peninggalan sejarah dalam periode waktu yang ditentukan. Persentase = (Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah / Jumlah total penduduk usia 10 tahun ke atas) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000553 - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat/peninggalan sejarah/warisan budaya bersifat kebendaan KEBUDAYAAN Daerah No "" 553 Kebudayaan "" "" "" "" 1948 1948 08.02.017 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni persen Populasi Target: Penduduk yang berusia 10 tahun ke atas di suatu wilayah geografis tertentu. Kriteria Menonton: Individu yang telah menghadiri atau menonton pertunjukan seni secara langsung dalam periode waktu yang ditentukan (misalnya, dalam setahun terakhir). Pengukuran: Data diperoleh melalui survei atau pencatatan yang menyertakan pertanyaan tentang frekuensi atau partisipasi dalam menonton pertunjukan seni secara langsung. Persentase = (Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni secara langsung / Jumlah total penduduk usia 10 tahun ke atas) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000552 - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni KEBUDAYAAN Daerah No "" 552 Kebudayaan "" "" "" "" 1949 1949 08.02.018 Persentase penduduk yang bekerja di bidang seni budaya persen Proporsi jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni (seni musik, seni rupa, seni sastra, seni tari, film, seni media, seni teater) secara langsung dan tidak langsung dalam 3 bulan terakhir terhadap jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni / (jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.02.03.01.01 - Persentase penduduk yang bekerja di bidang seni budaya 08.02.03.01.01 - Persentase penduduk yang bekerja di bidang seni budaya "" "" KEBUDAYAAN Nasional No "" "" 2003-08-02T00:00:00 08.02.03 KP 08.02.03.01.01 Persentase penduduk yang bekerja di bidang seni budaya 1950 1950 08.02.019 Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni persen 1. Pelaku Kegiatan Seni: Individu yang secara langsung terlibat dalam produksi seni, seperti musisi, pelukis, penari, aktor, dll. 2. Pendukung Kegiatan Seni: Individu yang mendukung produksi seni, seperti teknisi suara, manajer acara, produser, guru seni, kurator, dll. 3. Sumber Penghasilan: Pendapatan utama yang diperoleh individu dari pekerjaan mereka sebagai pelaku atau pendukung kegiatan seni. 4. Penduduk: Total populasi dalam suatu wilayah yang menjadi subjek penelitian. Persentase Penduduk = (Jumlah Pelaku/Pendukung Kegiatan Seni / Total Penduduk) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000670 - Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni KEBUDAYAAN Daerah No "" 670 Kebudayaan "" "" "" "" 1951 1951 08.02.020 Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni persen Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat dalam setidaknya satu pertunjukan/parneran satu seni sebagai pelaku / pendukung dalam kegiatan sebagai berikut: seni musik, seni rupa, seni sastra, seni tari, film, seni media, seni teater atau seni lainnya dalam satu tahun terakhir, terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas Jumlah penduduk usia 10+ yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung setidaknya 1 pertunjukan seni / (jumlah penduduk usia 10+) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.02.04.01.01 - Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni 08.02.04.01.01 - Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni "" "" KEBUDAYAAN Nasional No "" "" 2004-08-02T00:00:00 08.02.04 KP 08.02.04.01.01 Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni 1952 1952 08.02.021 Persentase Rumah Tangga yang Menghadiri atau Menyelenggarakan Upacara Adat persen Bagian dari seluruh rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat yang mencakup kelahiran, sunatan, perkawinan, kematian, seremoni terkait keagamaan, panen, dan upacara adat lainnya pada rentang waktu tertentu. Persentase = (Jumlah rumah yang menyelenggarakan upacara adat / Jumlah total rumah) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000555 - Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir KEBUDAYAAN Daerah No 10910050 "" 555 Kebudayaan "" "" "" "" 1953 1953 08.02.022 Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan persen 1. Satuan Pendidikan: Ini merujuk pada unit atau lembaga pendidikan seperti sekolah, madrasah, atau lembaga pendidikan lainnya. 2. Pengarusutamaan Kebudayaan: Ini adalah upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai, tradisi, dan praktik budaya ke dalam berbagai aspek kegiatan pendidikan, termasuk kurikulum, metode pengajaran, dan kegiatan ekstrakurikuler. 3. Persentase: Ini adalah ukuran yang menunjukkan proporsi satuan pendidikan yang menerapkan pengarusutamaan kebudayaan dibandingkan dengan total satuan pendidikan yang ada. Persentase = (Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Pengarusutamaan Kebudayaan / Jumlah Total Satuan Pendidikan) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000669 - Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan KEBUDAYAAN Daerah No "" 669 Kebudayaan "" "" "" "" 1954 1954 08.02.023 Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) dan/atau ekskul kesenian persen Persentase sekolah yang memiliki guru yang mengajar muatan lokal, seperti bahasa daerah atau budaya lokal, dan/atau yang membimbing kegiatan ekstrakurikuler kesenian. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal, yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya. Persentase = (Jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan/atau ekskul kesenian / Jumlah total satuan pendidikan) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000811 - Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) dan/atau ekskul kesenian KEBUDAYAAN Daerah No "" 811 Kebudayaan "" "" "" "" 1955 1955 08.02.024 Terlestarikannya cagar budaya persen Pemusnahan cagar budaya merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif pada sejarah, identitas budaya, dan warisan suatu bangsa. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terlestarikannya cagar budaya antara lain: 1. Perubahan Iklim dan Bencana Alam: Gempa bumi, banjir, dan bencana alam lainnya dapat merusak atau menghancurkan cagar budaya. 2. Pengembangan Infrastruktur: Pembangunan jalan, gedung, dan proyek infrastruktur lainnya sering kali mengorbankan situs-situs bersejarah jika tidak ada upaya pelestarian yang memadai. 3. Perusakan dan Vandalisme: Tindakan perusakan oleh individu atau kelompok yang tidak bertanggung jawab dapat merusak cagar budaya. 4. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan: Ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya pelestarian cagar budaya dapat menyebabkan kurangnya dukungan dan upaya pelestarian. 5. Ekonomi dan Politik: Faktor ekonomi dan kebijakan politik yang tidak mendukung pelestarian bisa mengancam keberlangsungan cagar budaya. 6. Kurangnya Dana dan Sumber Daya: Upaya pelestarian sering kali terhambat oleh terbatasnya dana dan sumber daya yang tersedia untuk menjaga dan merawat situs-situs bersejarah. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi: 1. Edukasi dan Penyadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian cagar budaya melalui pendidikan dan kampanye publik. 2. Kebijakan Pemerintah: Membuat dan menerapkan kebijakan yang mendukung pelestarian cagar budaya serta memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak merusak situs-situs bersejarah. 3. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat lokal dalam upaya pelestarian, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap cagar budaya di wilayah mereka. 4. Pendanaan dan Sumber Daya: Mencari sumber dana dari pemerintah, swasta, dan organisasi internasional untuk mendukung upaya pelestarian. 5. Teknologi dan Inovasi: Menggunakan teknologi modern untuk mendokumentasikan, merestorasi, dan melestarikan cagar budaya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan cagar budaya dapat terjaga dengan baik untuk generasi mendatang. "(Jumlah_Cagar_Budaya_Yang_Dilestarikan / Jumlah_Cagar_Budaya_Yang_Terdata) * 100% Jumlah_Cagar_Budaya_Yang_Dilestarikan : Jumlah cagar budaya yang telah dilakukan upaya pelestarian, seperti pemeliharaan, perlindungan, dan pengelolaan. Jumlah_Cagar_Budaya_Yang_Terdata : Total keseluruhan cagar budaya yang tercatat atau terinventarisasi oleh instansi berwenang." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000408 - Terlestarikannya cagar budaya KEBUDAYAAN Daerah No "" 408 Kebudayaan "" "" "" "" 1956 1956 08.02.025 Tingkat Kegemaran Membaca - Mengetahui durasi membaca, frekuensi membaca, jumlah buku yang dibaca, durasi akses internet dan preferensi internet oleh masyarakat Indonesia serta mengetahui kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan perpustakaan desa/ kelurahan. Tingkat Kegemaran Membaca didasarkan pada indikator utama: (1) frekuensi membaca, (2) lama membaca, dan (3) jumlah buku yang tamat dibaca, (4) frekuensi akses internet, dan (5) preferensi akses internet. "Tingkat_Kegemaran_Membaca = 0.3*F + 0.2*D + 0.2*K + 0.15*A + 0.15*M F = Frekuensi membaca (berapa sering seseorang membaca dalam periode waktu tertentu). D = Durasi membaca (lamanya waktu yang dihabiskan untuk membaca). K = Keragaman bacaan (variasi jenis bahan bacaan yang dibaca). A = Akses ke bahan bacaan (kemudahan memperoleh bahan bacaan). M = Motivasi dan minat (dorongan dan ketertarikan individu untuk membaca). " Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.10.02.01.01 - Tingkat Kegemaran Membaca 04.10.02.01.01 - Tingkat Kegemaran Membaca "" "000409 - Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat 000673 - Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat" KEBUDAYAAN Nasional, Daerah No 10910005 "" 409 Perpustakaan 2002-04-10T00:00:00 04.10.02 KP 04.10.02.01.01 Tingkat Kegemaran Membaca 1957 1957 08.02.026 Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan persen Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adalah proses sistematis dan berkelanjutan dalam menanamkan, menginternalisasikan, serta membudayakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan individu, kelompok, dan masyarakat guna membangun kesadaran, sikap, serta perilaku yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. "Rumus: Penguatan_Ideologi_Pancasila_dan_Karakter_Kebangsaan = (Penanaman_Nilai) + (Internalisasi) + (Pembudayaan) Penjelasan: Penanaman_Nilai = Proses menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Internalisasi = Upaya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari kesadaran individu dan kelompok melalui pendidikan, sosialisasi, dan pengalaman. Pembudayaan = Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi bagian dari budaya masyarakat." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001159 - Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan KEBUDAYAAN Daerah No "" 1159 Kesatuan Bangsa Dan Politik "" "" "" "" 1958 1958 08.02.027 Indeks Harmoni Indonesia - "Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) merupakan alat ukur yang dikembangkan untuk memahami, memantau, dan meningkatkan harmoni sosial di berbagai wilayah Indonesia dengan mengukur 4 dimensi yaitu ekonomi, sosial, budaya dan keberagamaan. Adapun IHaI mencakup 5 tujuan diantaranya: 1. Sosialisasi dan Edukasi 2. Potret dan Pemetaan Skor PPA 3. Menggali Data Usul Saran dan Kritik 4. Mendapatkan Evidence dan 5. Menyajikan Saran dan Rekomendasi." "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001158 - Indeks Harmoni Indonesia KEBUDAYAAN Daerah No "" 1158 Kesatuan Bangsa Dan Politik "" "" "" "" 1959 1959 08.02.028 Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki persen Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi koleksi nasional dan naskah kuno yang telah terdokumentasi dan dimiliki oleh suatu institusi (seperti perpustakaan, museum, atau arsip nasional) dibandingkan dengan jumlah total koleksi nasional dan naskah kuno yang teridentifikasi atau ditargetkan untuk dikoleksi. "P_KN = (K_dimiliki / K_total) * 100% Keterangan: P_KN = Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki (%) K_dimiliki = Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang telah didokumentasikan dan dimiliki K_total = Jumlah total koleksi nasional dan naskah kuno yang diperkirakan ada" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001048 - Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki KEBUDAYAAN Daerah No "" 1048 Perpustakaan "" "" "" "" 1960 1960 08.02.029 Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum persen "ukuran yang menggambarkan seberapa besar minat dan partisipasi wisatawan dalam mengunjungi museum di suatu wilayah atau negara. - Merujuk pada jumlah orang yang mengunjungi museum sebagai bagian dari kegiatan wisata mereka. - Dapat mencakup wisatawan domestik maupun mancanegara. - Lembaga yang berfungsi mengumpulkan, merawat, meneliti, dan memamerkan benda-benda bernilai sejarah, seni, atau budaya. Bertujuan untuk pendidikan, penelitian, dan rekreasi. - Mengukur proporsi wisatawan yang mengunjungi museum dibandingkan dengan jumlah total wisatawan yang berkunjung ke suatu wilayah. - Dapat juga mengukur persentase peningkatan atau penurunan jumlah kunjungan dari waktu ke waktu." "P_KM = (W_M / W_T) * 100% Keterangan: P_KM = Persentase kunjungan wisatawan ke museum W_M = Jumlah kunjungan wisatawan ke museum W_T = Total jumlah wisatawan" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001046 - Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum KEBUDAYAAN Daerah No "" 1046 Kebudayaan "" "" "" "" 1961 1961 08.02.030 Persentase Pelaku Industri Perfilman yang Tervalidasi persen "Pelaku Industri Perfilman: Merujuk pada semua individu atau entitas yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan penayangan film. Mencakup berbagai profesi seperti sutradara, produser, aktor, penulis skenario, kru produksi, distributor, dan pemilik bioskop. Validasi: Proses pengakuan resmi oleh pihak berwenang (misalnya, pemerintah atau asosiasi profesi) terhadap kompetensi, kualifikasi, atau legalitas pelaku industri perfilman. Validasi dapat dilakukan melalui sertifikasi, registrasi, atau mekanisme lain yang ditetapkan." "P_IP = (I_V / I_T) * 100% Keterangan: P_IP = Persentase pelaku industri perfilman yang tervalidasi I_V = Jumlah pelaku industri perfilman yang tervalidasi I_T = Total jumlah pelaku industri perfilman " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001047 - Persentase Pelaku Industri Perfilman yang Tervalidasi KEBUDAYAAN Daerah No "" 1047 Kebudayaan "" "" "" "" 1962 1962 08.02.031 Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifkasi Profesi dibidang Perpustakaan persen Persentase pustakawan yang memperoleh sertifikasi profesi di bidang perpustakaan adalah persentase pustakawan yang lulus uji sertifikasi kompetensi profesi.  "PP = (P_sertifikasi / P_total) * 100% Keterangan: PP = Persentase pustakawan yang memperoleh sertifikasi profesi (%) P_sertifikasi = Jumlah pustakawan yang memiliki sertifikasi profesi P_total = Jumlah total pustakawan yang bekerja" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001049 - Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifkasi Profesi dibidang Perpustakaan KEBUDAYAAN Daerah No "" 1049 Perpustakaan "" "" "" "" 1963 1963 08.02.032 Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan persen "Mencakup berbagai bentuk ekspresi budaya seperti tari, musik, teater, seni rupa, dan kerajinan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Memiliki nilai-nilai budaya, sejarah, dan filosofi yang khas dari suatu masyarakat atau daerah." "P_KT = (K_P / K_T) * 100% Keterangan: P_KT = Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan K_P = Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan K_T = Jumlah total kesenian tradisional yang terdata " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001042 - Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan KEBUDAYAAN Daerah No "" 1042 Kebudayaan "" "" "" "" 1964 1964 08.02.033 Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan persen mencerminkan peran serta masyarakat dalam melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan warisan budaya mereka. "P_KB = (P_A / P_T) * 100% Keterangan: P_KB = Persentase partisipasi dalam kegiatan budaya P_A = Jumlah partisipan dalam kegiatan budaya P_T = Target populasi atau target partisipasi" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001041 - Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan KEBUDAYAAN Daerah No "" 1041 Kebudayaan "" "" "" "" 1965 1965 08.02.034 Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal persen "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Produk-produk Hukum Daerah, sebagai berikut: Proses pelibatan partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan hingga implementasi program pembangunan (hukum) di tingkat daerah (local), terbukti telah berhasil membawa perubahan-perubahan mendasar dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat." "P_KT = (K_P / K_T) * 100% Keterangan: P_KT = Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan K_P = Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan K_T = Jumlah total kesenian tradisional yang terdata" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001043 - Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal KEBUDAYAAN Daerah No "" 1043 Kebudayaan "" "" "" "" 1966 1966 09.01.001 Indeks Integritas Partai Politik - Indeks Integritas Partai Politik merupakan suatu ukuran statistik untuk membandingkan tingkat integritas pengelolaan internal dan antar partai politik yang terbatas pada variabel kode etik, demokrasi internal, kaderisasi, rekrutmen, dan keuangan partai yang transparan dan akuntabel. Indeks disusun dengan mengguakan pendekatan kuantitatif. Proses pengumpulan data dalam pengisian mengisi Indeks Integritas Partai Politik dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: (1) tim Bappenas dan BRIN mengirimkan kuesioner Tools of Assessment (ToA) atau kuesioner dalam bentuk google form ke partai politik; (2) partai politik menunjuk perwakilan atau petugas yang diberi wewenang untuk mengisi dan menyiapkan dokumen-dokumen yang memperkuat isian jawaban; (3) setelah partai mengisi, partai mengembalikan ke tim Bappenas dan BRIN; (4) Tim Bappenas dan BRIN menugaskan ahli atau expert di bidang partai politik dengan jumlah anggota ganjil, minimal 7 dan maksimal 11 orang; (5) tim expert tersebut bertugas memverifikasi jawaban yang telah diisi secara resmi oleh partai politik melalui Focus Group Discussion; (6) Tim ahli/expert memberikan jawaban akhir (final) setelah melakukan verifikasi. Jawaban itulah yang digunakan untuk menghitung scoring atau indeks integritas partai politik. Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 07.01.03 - Indeks Integritas Partai Politik 07.01.03 - Indeks Integritas Partai Politik "" "" DALAM NEGERI Nasional Yes "" "" 7 7.0 PN 07.01.03 Indeks Integritas Partai Politik 1967 1967 09.01.001.001 Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Kaderisasi "" Indeks Integritas Partai Politik merupakan suatu ukuran statistik untuk membandingkan tingkat integritas pengelolaan internal dan antar partai politik yang terbatas pada variabel kode etik, demokrasi internal, kaderisasi, rekrutmen, dan keuangan partai yang transparan dan akuntabel. Indeks disusun dengan mengguakan pendekatan kuantitatif. Proses pengumpulan data dalam pengisian mengisi Indeks Integritas Partai Politik dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: (1) tim Bappenas dan BRIN mengirimkan kuesioner Tools of Assessment (ToA) atau kuesioner dalam bentuk google form ke partai politik; (2) partai politik menunjuk perwakilan atau petugas yang diberi wewenang untuk mengisi dan menyiapkan dokumen-dokumen yang memperkuat isian jawaban; (3) setelah partai mengisi, partai mengembalikan ke tim Bappenas dan BRIN; (4) Tim Bappenas dan BRIN menugaskan ahli atau expert di bidang partai politik dengan jumlah anggota ganjil, minimal 7 dan maksimal 11 orang; (5) tim expert tersebut bertugas memverifikasi jawaban yang telah diisi secara resmi oleh partai politik melalui Focus Group Discussion; (6) Tim ahli/expert memberikan jawaban akhir (final) setelah melakukan verifikasi. Jawaban itulah yang digunakan untuk menghitung scoring atau indeks integritas partai politik. Wilayah Administrasi: Nasional Child "" 07.01.01.01 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Kaderisasi 07.01.01.01 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Kaderisasi "" "" DALAM NEGERI Nasional Yes "" "" 7.0099999999999997868371792719699442386627197265625 7.01 PP 07.01.01.01 Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Kaderisasi 1968 1968 09.01.001.002 Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Keuangan "" Indeks Integritas Partai Politik merupakan suatu ukuran statistik untuk membandingkan tingkat integritas pengelolaan internal dan antar partai politik yang terbatas pada variabel kode etik, demokrasi internal, kaderisasi, rekrutmen, dan keuangan partai yang transparan dan akuntabel. Indeks disusun dengan mengguakan pendekatan kuantitatif. Proses pengumpulan data dalam pengisian mengisi Indeks Integritas Partai Politik dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: (1) tim Bappenas dan BRIN mengirimkan kuesioner Tools of Assessment (ToA) atau kuesioner dalam bentuk google form ke partai politik; (2) partai politik menunjuk perwakilan atau petugas yang diberi wewenang untuk mengisi dan menyiapkan dokumen-dokumen yang memperkuat isian jawaban; (3) setelah partai mengisi, partai mengembalikan ke tim Bappenas dan BRIN; (4) Tim Bappenas dan BRIN menugaskan ahli atau expert di bidang partai politik dengan jumlah anggota ganjil, minimal 7 dan maksimal 11 orang; (5) tim expert tersebut bertugas memverifikasi jawaban yang telah diisi secara resmi oleh partai politik melalui Focus Group Discussion; (6) Tim ahli/expert memberikan jawaban akhir (final) setelah melakukan verifikasi. Jawaban itulah yang digunakan untuk menghitung scoring atau indeks integritas partai politik. Wilayah Administrasi: Nasional Child "" 07.01.01.02 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Keuangan 07.01.01.02 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Keuangan "" "" DALAM NEGERI Nasional Yes "" "" 7.0099999999999997868371792719699442386627197265625 7.01 PP 07.01.01.02 Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Keuangan 1969 1969 09.01.001.003 Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Kode Etik "" Indeks Integritas Partai Politik merupakan suatu ukuran statistik untuk membandingkan tingkat integritas pengelolaan internal dan antar partai politik yang terbatas pada variabel kode etik, demokrasi internal, kaderisasi, rekrutmen, dan keuangan partai yang transparan dan akuntabel. Indeks disusun dengan mengguakan pendekatan kuantitatif. Proses pengumpulan data dalam pengisian mengisi Indeks Integritas Partai Politik dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: (1) tim Bappenas dan BRIN mengirimkan kuesioner Tools of Assessment (ToA) atau kuesioner dalam bentuk google form ke partai politik; (2) partai politik menunjuk perwakilan atau petugas yang diberi wewenang untuk mengisi dan menyiapkan dokumen-dokumen yang memperkuat isian jawaban; (3) setelah partai mengisi, partai mengembalikan ke tim Bappenas dan BRIN; (4) Tim Bappenas dan BRIN menugaskan ahli atau expert di bidang partai politik dengan jumlah anggota ganjil, minimal 7 dan maksimal 11 orang; (5) tim expert tersebut bertugas memverifikasi jawaban yang telah diisi secara resmi oleh partai politik melalui Focus Group Discussion; (6) Tim ahli/expert memberikan jawaban akhir (final) setelah melakukan verifikasi. Jawaban itulah yang digunakan untuk menghitung scoring atau indeks integritas partai politik. Wilayah Administrasi: Nasional Child "" 07.01.01.03 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Kode Etik 07.01.01.03 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Kode Etik "" "" DALAM NEGERI Nasional Yes "" "" 7.0099999999999997868371792719699442386627197265625 7.01 PP 07.01.01.03 Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Kode Etik 1970 1970 09.01.001.004 Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Demokrasi Internal "" Indeks Integritas Partai Politik merupakan suatu ukuran statistik untuk membandingkan tingkat integritas pengelolaan internal dan antar partai politik yang terbatas pada variabel kode etik, demokrasi internal, kaderisasi, rekrutmen, dan keuangan partai yang transparan dan akuntabel. Indeks disusun dengan mengguakan pendekatan kuantitatif. Proses pengumpulan data dalam pengisian mengisi Indeks Integritas Partai Politik dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: (1) tim Bappenas dan BRIN mengirimkan kuesioner Tools of Assessment (ToA) atau kuesioner dalam bentuk google form ke partai politik; (2) partai politik menunjuk perwakilan atau petugas yang diberi wewenang untuk mengisi dan menyiapkan dokumen-dokumen yang memperkuat isian jawaban; (3) setelah partai mengisi, partai mengembalikan ke tim Bappenas dan BRIN; (4) Tim Bappenas dan BRIN menugaskan ahli atau expert di bidang partai politik dengan jumlah anggota ganjil, minimal 7 dan maksimal 11 orang; (5) tim expert tersebut bertugas memverifikasi jawaban yang telah diisi secara resmi oleh partai politik melalui Focus Group Discussion; (6) Tim ahli/expert memberikan jawaban akhir (final) setelah melakukan verifikasi. Jawaban itulah yang digunakan untuk menghitung scoring atau indeks integritas partai politik. Wilayah Administrasi: Nasional Child "" 07.01.01.04 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Demokrasi Internal 07.01.01.04 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Demokrasi Internal "" "" DALAM NEGERI Nasional Yes "" "" 7.0099999999999997868371792719699442386627197265625 7.01 PP 07.01.01.04 Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Demokrasi Internal 1971 1971 09.01.001.005 Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Rekrutmen "" Indeks Integritas Partai Politik merupakan suatu ukuran statistik untuk membandingkan tingkat integritas pengelolaan internal dan antar partai politik yang terbatas pada variabel kode etik, demokrasi internal, kaderisasi, rekrutmen, dan keuangan partai yang transparan dan akuntabel. Indeks disusun dengan mengguakan pendekatan kuantitatif. Proses pengumpulan data dalam pengisian mengisi Indeks Integritas Partai Politik dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: (1) tim Bappenas dan BRIN mengirimkan kuesioner Tools of Assessment (ToA) atau kuesioner dalam bentuk google form ke partai politik; (2) partai politik menunjuk perwakilan atau petugas yang diberi wewenang untuk mengisi dan menyiapkan dokumen-dokumen yang memperkuat isian jawaban; (3) setelah partai mengisi, partai mengembalikan ke tim Bappenas dan BRIN; (4) Tim Bappenas dan BRIN menugaskan ahli atau expert di bidang partai politik dengan jumlah anggota ganjil, minimal 7 dan maksimal 11 orang; (5) tim expert tersebut bertugas memverifikasi jawaban yang telah diisi secara resmi oleh partai politik melalui Focus Group Discussion; (6) Tim ahli/expert memberikan jawaban akhir (final) setelah melakukan verifikasi. Jawaban itulah yang digunakan untuk menghitung scoring atau indeks integritas partai politik. Wilayah Administrasi: Nasional Child "" 07.01.01.05 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Rekrutmen 07.01.01.05 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Rekrutmen "" "" DALAM NEGERI Nasional Yes "" "" 7.0099999999999997868371792719699442386627197265625 7.01 PP 07.01.01.05 Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Rekrutmen 1972 1972 09.01.002 Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu "" Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat kepatuhan (ketaatan dan penyimpangan) etik penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan beberapa variabel kepatuhan etik penyelenggara. Angka indeks merujuk pada penggabungan nilai komposit dari 3 variabel (persepsi perilaku etik, pelembagaan etik internal, dan eviden etik) serta sejumlah indikator turunannya sesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan. "Rumus Perhitungan: x̄: (total nilai dimensi persepsi perilaku etik * 0,199) + (total nilai dimensi pelembagaan etik internal * 0,454) + (total nilai eviden perilaku etik * 0,347)" Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 07.01.02.01 - Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu 07.01.02.01 - Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu "" "" DALAM NEGERI Nasional No "" "" 7.0099999999999997868371792719699442386627197265625 7.01 PP 07.01.02.01 Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu 1973 1973 09.01.003 Indeks Kewaspadaan Nasional - Indeks kewaspadaan Nasional (IKN), merupakan alat ukur kewaspadaan nasional yakni suatu kualitas dan kuantitas terhadap kesiapsiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. "Terdapat 5 Dimensi, 13 Variabel, dan 18 Indikator dalam pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN), selain Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) terdapat Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK) dan Indeks Kinerja Ormas (IKO) sebagai alat ukur kuantitatif terhadap sejumlah program yang telah dijalankan oleh Kemendagri dan Kesbangpol. Dimensi 1: Konflik Pemerintahan Variabel: Konflik pemerintahan Indikator: Jenis konflik, Sebab konflik, Penanganan Variabel: Penanganan konflik Indikator: Penanganan Variabel: Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Konflik Indikator: Aktor Variabel: Meredam konflik Indikator: Meredam Dimensi 2: Forkimda Variabel: Hubungan kelembagaan Indikator: Hubungan kelembagaan, Kualitas Layanan Variabel: Nasionalisme Indikator: Wawasan Kebangsaan Dimensi 3: Kewaspadaan informasi media Variabel: Literasi informasi Indikator: Disinformasi Variabel: Media Indikator: Etika AI, Kepercayaan Media Dimensi 4: Kewaspadaan dini Variabel: Toleransi Indikator: Toleransi agama, Toleransi suku/etnis Variabel: Pencegahan Indikator: Upaya Variabel: Cinta tanah air Indikator: Pajak Dimensi 5: Pengawasan orang asing Variabel: Ancaman asing Indikator: WNA dirikan ormas asing Variabel: Keberadaan dan aktivitas orang asing Indikator: Pengungsi" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000603 - Indeks Kewaspadaan Nasional DALAM NEGERI Daerah No "" 603 Kesatuan Bangsa Dan Politik "" "" "" "" 1974 1974 09.01.004 Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat - Nilai Rata-Rata Nasional Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP dengan memperhatikan indikator penilaian: a. Hasil perhitungan Nilai Kinerja Unit Kerja Bidang GWPP; b. Realisasi Keuangan; dan c. Koordinasi dan Komunikasi Perangkat GWPP Indeks kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat adalah untuk mengukur tingkat atau standar tentang kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Kabupaten/Kota. Hal yang menjadi objek penilaian adalah pelaksanaan 46 tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang bersifat atributif yang dilaksanakan oleh Perangkat GWPP yang terdiri dari Sekretariat Perangkat dan 5 unit kerja bidang yaitu unit kerja bidang pemerintahan, unit kerja bidang keuangan, unit kerja bidang hukum dan organisasi, unit kerja bidang perencanaan, dan unit kerja bidang pengawasan. Hal yang menjadi dasar penilaian adalah evidence/ Iaporan dari masing-masing indikator yang disampaikan oleh unit kerja perangkat gubernur c.q sekretariat Gubernur melalui Sistem Informasi Pelaporan GWPP sebagaimana amanat PP 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang GWPP A. Perhitungan Nilai Kinerja Bidang GWPP 1. Langkah 1: Perhitungan Nilai Kinerja Tugas (X1,2,3,….): Formula: Aspek Pelaksanaan (40%) + Aspek Hasil Pelaporan (60%) = 100% 2. Langkah 2: Perhitungan Nilai Per Unit Kerja Bidang Formula: (X1+X2+X3+Xn…) / n - X1,2,3,n = nilai masing-masing tugas - n = Jumlah Tugas di Unit Kerja Bidang 3. Langkah 3: Perhitungan Nilai Kinerja Bidang Per Provinsi Formula: (Nilai Per Unit Kerja Bidang /Jumlah Unit Kerja Bidang) x Nilai Bobot 75% B. Perhitungan Nilai Realisasi Nilai Realisasi = Rata-Rata % realisasi Provinsi x Nilai Bobot 20% C. Perhitungan Nilai Koordinasi dan Komunikasi Perangkat GWPP Nilai Koordinasi dan Komunikasi = Rata-Rata % koordinasi dan komunikasi x Nilai Bobot 20% Nilai Indeks Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Per Provinsi didapatkan melalui Formula = Nilai Kinerja Bidang Per Provinsi + Nilai Realisasi + Nilai Koordinasi dan Komunikasi "" Parent "" 07.09.01.01 - Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 07.09.01.01 - Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat "" "" DALAM NEGERI Nasional No "" "" 7.089999999999999857891452847979962825775146484375 7.09 PP 07.09.01.01 Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 1975 1975 09.01.005 Indeks Kinerja Ormas - Indeks Kinerja Ormas adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana sebuah organisasi kemasyarakatan menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien. Pengukuran ini mencakup berbagai aspek, termasuk sumber daya, program kerja, proses internal, dan kontribusi terhadap masyarakat. "Pengukuran kinerja ormas dapat dilakukan menggunakan metode Balanced Scorecard, yang menilai kinerja organisasi dari empat perspektif:​ - Perspektif Obyek Dakwah (Pelanggan): Menilai kepuasan dan dampak program terhadap masyarakat yang dilayani. - Perspektif Keuangan: Menilai efisiensi penggunaan dana dan keberlanjutan finansial organisasi. - Perspektif Proses Internal: Menilai efisiensi dan efektivitas proses operasional internal organisasi. - Perspektif Karyawan dan Kapasitas Organisasi: Menilai kompetensi, kepuasan, dan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Setiap perspektif diberi skor berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, kemudian skor tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan indeks kinerja total." Wilayah Administrasi: Provinsi Parent "" "" "" "" 000599 - Indeks Kinerja Ormas DALAM NEGERI Daerah No "" 599 Kesatuan Bangsa Dan Politik "" "" "" "" 1976 1976 09.01.006 Jumlah Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) berkategori Sangat Inovatif (Prov,Kab,Kota) daerah "Pemerintah Daerah yang mendapatkan predikat akhir ""Sangat Inovatif"" berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Kegiatan penilaian inovasi daerah ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Adapun tujuan kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Innovative Government Award), yaitu: 1. memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai; 2. mendorong penerapan good governance; 3. meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan 4. memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah." "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 07.09.02.01.003 - Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) berkategori Sangat Inovatif (Prov,Kab,Kota) 07.09.02.01.003 - Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) berkategori Sangat Inovatif (Prov,Kab,Kota) "" "" DALAM NEGERI Nasional No "" "" 2002-07-09T00:00:00 07.09.02 KP 07.09.02.01.003 Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) berkategori Sangat Inovatif (Prov,Kab,Kota) 1977 1977 09.01.007 Jumlah daerah dengan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan berkategori baik daerah Pada indikator ini ingin dilihat sejauh mana masyarakat yang terwakilkan dalam organisasi masyarkat sipil berpartisipasi dalam kebijakan melalui saluran politik formal yaitu lembaga perwakilan (DPRD). Di sisi lain ukuran ini sekaligus dapat melihat sejauh mana ruang yang diberikan lembaga perwakilan pada masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya. partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan yang diukur melalui prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPRD Provinsi (RDP Umum, seminar, uji publik, sosialisasi, kunjungan kerja, dll) terkait dengan aspirasi pada kebijakan eksekutif maupun masukan pada pembentukan peraturan perundang-undangan. Rumus: 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔, 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖, 𝑑𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑏𝑎𝑔𝑎𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑢𝑚 𝑑𝑖 𝐷𝑃𝑅𝐷 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖/ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝐷𝑃𝑅𝐷 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 01.04.01.01.01 - Jumlah daerah dengan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan berkategori baik 01.04.01.01.01 - Jumlah daerah dengan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan berkategori baik "" "" DALAM NEGERI Nasional No "" "" 2001-01-04T00:00:00 01.04.01 KP 01.04.01.01.01 Jumlah daerah dengan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan berkategori baik 1978 1978 09.01.008 "Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori ""Sangat Baik""" daerah Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang telah memenuhi standar tertinggi dalam penyediaan layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang mencakup berbagai aspek seperti kecepatan pelayanan, akurasi data, kemudahan akses, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Sehingga data dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada. "Jumlah daerah dengan indeks kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil berkategori ""Sangat Baik""" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.01.03.01 - Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori Sangat Baik "07.01.03.01 - Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori ""Sangat Baik""" "" "" DALAM NEGERI Nasional No "" "" 7.0099999999999997868371792719699442386627197265625 7.01 PP 07.01.03.01 Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori Sangat Baik 1979 1979 09.01.009 Jumlah Daerah yang Memanfaatkan Instrumen Pendanaan Alternatif daerah Jumlah daerah yang memanfaatkan instrumen pembiayaan Total antara jumlah daerah yang melakukan Kerja Sama dengan Badan Usaha hingga tahap konstruksi serta jumlah daerah yang menerbitkan Obligasi Daerah/Sukuk Daerah pada tahun tersebut. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 07.09.03.01.05 - Jumlah Daerah yang Memanfaatkan Instrumen Pendanaan Alternatif 07.09.03.01.05 - Jumlah Daerah yang Memanfaatkan Instrumen Pendanaan Alternatif "" "" DALAM NEGERI Nasional No "" "" 2003-07-09T00:00:00 07.09.03 KP 07.09.03.01.05 Jumlah Daerah yang Memanfaatkan Instrumen Pendanaan Alternatif 1980 1980 09.01.010 Jumlah data profil kependudukan yang disusun dokumen Merujuk pada cara spesifik di mana data kependudukan akan diukur, dikategorikan, dan disusun untuk analisis. Jumlah Total Penduduk = Σ(Jumlah Individu dalam Setiap Kategori) Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000707 - Jumlah data profil kependudukan yang disusun DALAM NEGERI Daerah No "" 707 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil "" "" "" "" 1981 1981 09.01.011 Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif orang Kader pengawas pemilu yang mengikuti Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Prov, dan Bawaslu Kab/Kota Jumlah kader pengawas pemilu yang mengikuti pendidikan pemilu partisipatif yang dilaksanakan Bawaslu RI, Bawaslu Prov, dan Bawaslu Kab/Kota Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 01.04.02.01.02 - Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif 01.04.02.01.02 - Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif "" "" DALAM NEGERI Nasional No "" "" 2002-01-04T00:00:00 01.04.02 KP 01.04.02.01.02 Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif 1982 1982 09.01.012 Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sma "" Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menggunakan data kependudukan dengan melibatkan perjanjian kerja sama. Perjanjian kerja sama ini melibatkan kerjasama antara OPD dengan pihak lain untuk memanfaatkan data kependudukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama / Jumlah OPD * 100% "" Parent "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1983 1983 "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota "" "" "" "" persen 000514 - Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sma DALAM NEGERI Daerah No "" "" 514.0 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil "" "" "" "" "" "" 1984 1984 09.01.013 Jumlah Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat berkategori Sangat Baik provinsi Indeks kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat adalah untuk mengukur tingkat atau standar tentang kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam indeks kinerja GWPP yang menjadi objek penilaian adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh 5 unit kerja, yaitu unit kerja bidang pemerintahan, unit kerja bidang keuangan, unit kerja bidang hukum dan organisasi, unit kerja bidang perencanaan, dan unit kerja bidang pengawasan. Hal yang menjadi dasar penilaian adalah evidence/ Iaporan dari masing-masing indikator yang disampaikan oleh unit kerja perangkat gubernur c.q sekretariat Gubernur melalui Sistem Informasi Pelaporan GWPP. 1. Nilai Kinerja Tugas (X1,2,3,….): Aspek Pelaksanaan (40%) + Aspek Hasil Pelaporan (60%) = 100% 2. Nilai Per Unit Kerja (Nilai Dimensi): Formula: (X1+X2+X3+Xn…) / n - X1,2,3,n = nilai masing-masing tugas - n = Jumlah Tugas 3. Nilai Keseluruhan Unit Kerja atau Nilai Indeks (Nilai Provinsi): Formula: Nilai Per Unit Kerja(Dimensi) / Jumlah Unit Kerja (Dimensi) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.09.01.01.001 - Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat berkategori Sangat Baik 07.09.01.01.001 - Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat berkategori Sangat Baik "" "" DALAM NEGERI Nasional No "" "" 2001-07-09T00:00:00 07.09.01 KP 07.09.01.01.001 Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat berkategori Sangat Baik 1985 1985 09.01.014 Kinerja lembaga legislatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi "" Indikator ini mengukur kinerja lembaga legislatif dalam mengesahkan peraturan perundangan yang telah menjadi prioritas baik di pusat maupun provinsi. Skor indikator ini diambil dari Indeks Demokrasi Indonesia, Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, Indikator Kinerja Lembaga Legislatif. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 01.03.01.01.01 - Kinerja lembaga legislatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi 01.03.01.01.01 - Kinerja lembaga legislatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi "" "" DALAM NEGERI Nasional No "" "" 2001-01-03T00:00:00 01.03.01 KP 01.03.01.01.01 Kinerja lembaga legislatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi 1986 1986 09.01.015 Penyajian data kependudukan dalam skala satu Provinsi tahun persen Penyajian Data Kependudukan dalam Skala Satu Provinsi Tahun adalah proses dan hasil dari mengumpulkan, mengorganisasi, dan menyajikan informasi tentang populasi di seluruh wilayah provinsi untuk tahun tertentu, termasuk data seperti jumlah total penduduk, distribusi demografis, dan tren perubahan. Definisi ini mencakup keakuratan, kelengkapan, dan keterjangkauan data yang disajikan. "Penyajian_Data_Kependudukan_Provinsi / 2 * 100% Penyajian_Data_Kependudukan_Provinsi : Jumlah penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun. 2 : Target jumlah penyajian data kependudukan yang seharusnya dilakukan dalam 1 tahun." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000390 - Penyajian data kependudukan dalam skala satu Provinsi tahun DALAM NEGERI Daerah No "" 390 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil "" "" "" "" 1987 1987 09.01.016 Perekaman KTP elektronik "" serangkaian langkah dan proses teknis yang dilakukan untuk merekam data identitas individu dalam format elektronik. Perekaman e-KTP bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi identitas, meminimalkan penipuan identitas, dan memberikan akses yang lebih baik ke berbagai layanan publik. Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP / Jumlah penduduk 17 tahun ke atas * 100% "" Parent "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1988 1988 "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota "" "" "" "" persen 000511 - Perekaman KTP elektronik DALAM NEGERI Daerah No "" "" 511.0 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil "" "" "" "" "" "" 1989 1989 09.01.017 Persentase Anak Berumur 0—17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran persen Konsep dan Definisi:Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mengingat dengan hal tersebut, pencatatan kelahiran wajib dilaporkan paling lambat 60 hari sejak kelahiran serta kelahiran di luar wilayah RI, kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang, dan lahir mati, tetap harus melaporkan kepada Disdukcapil. (UU No 23 Tahun 2006 dan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). "Metode Perhitungan: Jumlah anak umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah anak umur 0-17 tahun dikalikan 100% Keterangan: Jumlah anak umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran: Jumlah anak umur 0-17 tahun yang telah tercatat dan mendapatkan dokumen akta kelahiran Jumlah anak umur 0-17 tahun: Seluruh anak umur 0-17 tahun baik yang belum memiliki akta kelahiran maupun yang sudah memiliki akta kelahiran" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia Parent "" "" "" 16.9.1.(b) - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun. 000581 - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun DALAM NEGERI Nasional, Daerah No 25010031 "" 581 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil "" "" "" "" 1990 1990 09.01.018 Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) "" Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang untuk anak-anak berusia 0-17 tahun kurang satu hari. KIA memuat informasi dasar seperti nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor induk kependudukan (NIK). Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA / Jumlah anak usia 0-17 tahun * 100% "" Parent "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1991 1991 "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota "" "" "" "" persen "000512 - Persentase anak usi 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA 000585 - Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan 000855 - Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan Adminduk 000995 - Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak" DALAM NEGERI Daerah No "" "" 512.0 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil "" "" "" "" "" "" 1992 1992 09.01.019 Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran persen Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran adalah indikator yang menggambarkan proporsi anak usia 0-4 tahun yang telah terpenuhi haknya untuk memiliki akta kelahiran sesuai pencatatan dalam database Sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Jumlah anak usia 0-4 tahun yg memiliki Akta Kelahiran dibandingkan dengan jumlah anak usia 0-4 tahun berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.17.01.03 - Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran 04.17.01.03 - Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran "" 000852 - Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran DALAM NEGERI Nasional, Daerah No "" 852 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 4.1699999999999999289457264239899814128875732421875 4.17 PP 04.17.01.03 Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran 1993 1993 09.01.020 Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-18 tahun "" Indikator ini menunjukkan persentase anak dan remaja berusia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran resmi. Akta kelahiran adalah dokumen legal yang mencatat kelahiran seseorang dan merupakan bukti identitas pertama yang penting untuk akses ke berbagai layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir / Jumlah anak usia 0-18 tahun * 100% "" Parent "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1994 1994 "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota "" "" "" "" persen 000513 - Kepemilikan akta kelahiran DALAM NEGERI Daerah No "" "" 513.0 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil "" "" "" "" "" "" 1995 1995 09.01.021 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Berumur 0—17 Tahun dan Pendapatan 40% Terbawah persen Konsep dan Definisi:Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/ dokter/bidan/kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. Indikator ini mengukur kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun yang berada pada 40% berpendapatan bawah. Metode Perhitungan:Jumlah penduduk usia 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk usia 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah dikalikan 100%.Rumus:Keterangan:P KALPB : Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk usia 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawahJPBAK : Jumlah penduduk usia 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah yang memiliki akta kelahiranJPB : Jumlah penduduk usia 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" 16.9.1.(a) - Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah. 000322 - Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah DALAM NEGERI Nasional, Daerah No 25010036 "" 322 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil "" "" "" "" 1996 1996 09.01.022 Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan persen Akta Kematian merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mencatat informasi tentang kematian seseorang. Akta kematian mencakup data seperti nama, tanggal kematian, tempat kematian, dan penyebab kematian. Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal merujuk pada seberapa besar jumlah akta kematian yang diterbitkan di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang meninggal dalam periode tertentu. Akta kematian adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang (seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk mencatatkan kematian seseorang secara sah di sistem administrasi kependudukan. Persentase ini menunjukkan seberapa efektif administrasi negara atau daerah dalam mencatatkan kematian warganya sesuai dengan jumlah kematian yang sebenarnya terjadi. Semakin tinggi persentase kepemilikan akta kematian, semakin baik pula pengelolaan data kependudukan di suatu daerah. Persentase Cakupan Akta Kematian = (Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan / Jumlah Total Peristiwa Kematian yang Dilaporkan) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000583 - Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan 000854 - Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal 000996 - Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan" DALAM NEGERI Daerah No "" 583 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil "" "" "" "" 1997 1997 09.01.023 Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan persen Akta Perceraian merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pengadilan yang mencatat perceraian antara dua individu. Akta perceraian mencakup informasi seperti nama kedua pihak yang bercerai, tanggal perceraian, dan keputusan resmi pengadilan tentang perceraian. Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bercerai dan memiliki akta cerai resmi dengan total jumlah penduduk yang bercerai. Akta cerai adalah dokumen hukum yang sah yang diterbitkan oleh pengadilan atau lembaga yang berwenang sebagai bukti sahnya perceraian. Akta perceraian adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang (seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk mencatatkan perceraian seseorang secara sah di sistem administrasi kependudukan. Persentase ini menunjukkan seberapa efektif administrasi negara atau daerah dalam mencatatkan kematian warganya sesuai dengan jumlah kematian yang sebenarnya terjadi. Semakin tinggi persentase kepemilikan akta perceraian, semakin baik pula pengelolaan data kependudukan di suatu daerah. Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian = (Jumlah Individu yang Memiliki Akta Perceraian / Jumlah Total Individu Pasangan yang Perceraiannya Dilaporkan) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000584 - Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan 000856 - Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai 000999 - Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan" DALAM NEGERI Daerah No "" 584 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil "" "" "" "" 1998 1998 09.01.024 Persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan persen Buku Nikah/Akta Perkawinan: Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mencatat pernikahan pasangan suami istri. Buku nikah biasanya dikeluarkan oleh kantor urusan agama (untuk umat Muslim) atau kantor catatan sipil (untuk non-Muslim), sedangkan akta perkawinan adalah dokumen pencatatan sipil yang mencatat pernikahan tersebut. Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah adalah perbandingan atau proporsi jumlah pasangan yang sudah menikah dan memiliki akta perkawinan dibandingkan dengan total jumlah pasangan yang menikah di suatu wilayah atau negara. Dengan kata lain, angka ini mengukur sejauh mana proses pencatatan resmi terhadap pernikahan di suatu tempat sudah terlaksana dengan baik. Akta perkawinan sendiri berfungsi sebagai bukti hukum yang sah atas suatu perkawinan. Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak pasangan yang tercatat secara resmi melalui akta perkawinan, yang mencerminkan tingkat legalitas dan pengakuan hukum terhadap perkawinan di masyarakat. Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan = (Jumlah Pasangan yang Memiliki Buku Nikah/Akta Perkawinan / Jumlah Total Pasangan yang Perkawinannya Dilaporkan) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000582 - Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan 000853 - Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah 000998 - Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan" DALAM NEGERI Daerah No "" 582 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil "" "" "" "" 1999 1999 09.01.025 Persentase parpol penerima bantuan keuangan parpol dari APBN yang memprioritaskan bantuan keuangan parpol untuk pendidikan politik persen Keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel adalah kondisi yang menggambarkan pengelolaan keuangan partai politik dan dilaporkan secara akurat, transparan, serta akuntabel. Dalam upaya membangun keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel maka dibutuhkan hal utama yakni: (1) Sumber keuangan; (2) Alokasi/penggunaan anggaran; (3) Tata kelola keuangan. Tata kelola keuangan merupakan mekanisme keuangan yang dikendalikan secara akurat, transparan, dan akuntabel. Dalam tata kelola keuangan partai, keberadaan sistem dan implementasi akuntabilitas serta transparansi iuran anggota; keberadaan standar pelaporan keuangan yang baku, transparan dan akuntabel serta keberadaan SOP verifikasi untuk menghindari penyimpangan keuangan menjadi hal yang harus dimiliki oleh partai politik. Selain itu, keberadaan unit pengawasan internal keuangan partai juga menjadi penting sebagai upaya pencegahan dan pengawasan terhadap tata kelola keuangan partai politi Proses analisis deskriptif angka indeks merupakan proses melakukan perhitungan terhadap seluruh indikator Indeks Integritas Parpol, untuk mendapatkan skor indeks. Baik skor secara keseluruhan (agregat indeks nasional dan/atau komposit indeks setiap partai) maupun skor secara parsial, yaitu skor dimensi, skor subdimensi, sampai skor setiap indicator pengukuran indeks. Secara definsi statistik, angka indeks dapat diartikan suatu ukuran baru, ukuran bilangan tanpa satuan, dan ukuran atas perbedaan atau perbandingan secara crossectional, maupun time series. Indeks Integritas Parpol terdiri dari 5 dimensi, 23 subdimensi, dan 61 indikator. Setiap dimensi, subdimensi, maupun indikator memiliki bobot yang berbeda (based on framework) berdasarkan penilaian para pakar menggunakan teknik pembobotan Analytical Hierarky Process (AHP). Untuk menghitung angka indeks secara simultan/ agregat/komposit, maka akan digunakan metode perhitungan arithmetic tim akan menghitung nilai indeks integritas partai politik menggunakan angka indeks terbobot secara simultan. Perhitungan diawali dengan menghitung skor setiap indikator, lalu diagregatkan menjadi skor subdimensi, kemudian menghitung skor dimensi, dan diakhiri dengan menghitung skor Indeks Integritas Parpol. Berdasarkan tahap ini, akan dihasilkan skor indeks dari 9 partai politik di level nasional Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 07.01.01.01.02 - Persentase parpol penerima bantuan keuangan parpol dari APBN yang memprioritaskan bantuan keuangan parpol untuk pendidikan politik 07.01.01.01.02 - Persentase parpol penerima bantuan keuangan parpol dari APBN yang memprioritaskan bantuan keuangan parpol untuk pendidikan politik "" "" DALAM NEGERI Nasional No "" "" 2001-07-01T00:00:00 07.01.01 KP 07.01.01.01.02 Persentase parpol penerima bantuan keuangan parpol dari APBN yang memprioritaskan bantuan keuangan parpol untuk pendidikan politik 2000 2000 09.01.026 Persentase parpol yang tepat waktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol setelah diaudit oleh BPK kepada Mendagri persen Implementasi kaderisasi merupakan praktik sistem kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik yang memuat serangkaian proses kaderisasi yang baku (inklusif, berjenjang, terukur, berkala, dan berkelanjutan), terdokumentasi secara resmi dalam dokumen partai politik, dan menjadi dasar analisis pemetaan jenjang kader sebagai acuan promosi dan rekrutmen pejabat publik. Sistem kaderisasi dalam kerangka integritas politik menjadi penting karena dapat menghasilkan kader partai yang memiliki kompetensi dan keterampilan politik memadai di setiap jenjangnya untuk mengisi jabatan politik maupun jabatan publik.15 Selain itu, implementasi sistem kaderisasi dilakukan sebagai upaya analisis pemetaan jenjang kader sebagai acuan promosi dan rekrutmen pejabat publik Proses analisis deskriptif angka indeks merupakan proses melakukan perhitungan terhadap seluruh indikator Indeks Integritas Parpol, untuk mendapatkan skor indeks. Baik skor secara keseluruhan (agregat indeks nasional dan/atau komposit indeks setiap partai) maupun skor secara parsial, yaitu skor dimensi, skor subdimensi, sampai skor setiap indicator pengukuran indeks. Secara definsi statistik, angka indeks dapat diartikan suatu ukuran baru, ukuran bilangan tanpa satuan, dan ukuran atas perbedaan atau perbandingan secara crossectional, maupun time series. Indeks Integritas Parpol terdiri dari 5 dimensi, 23 subdimensi, dan 61 indikator. Setiap dimensi, subdimensi, maupun indikator memiliki bobot yang berbeda (based on framework) berdasarkan penilaian para pakar menggunakan teknik pembobotan Analytical Hierarky Process (AHP). Untuk menghitung angka indeks secara simultan/ agregat/komposit, maka akan digunakan metode perhitungan arithmetic tim akan menghitung nilai indeks integritas partai politik menggunakan angka indeks terbobot secara simultan. Perhitungan diawali dengan menghitung skor setiap indikator, lalu diagregatkan menjadi skor subdimensi, kemudian menghitung skor dimensi, dan diakhiri dengan menghitung skor Indeks Integritas Parpol. Berdasarkan tahap ini, akan dihasilkan skor indeks dari 9 partai politik di level nasional. Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 07.01.01.01.01 - Persentase parpol yang tepat waktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol setelah diaudit oleh BPK kepada Mendagri 07.01.01.01.01 - Persentase parpol yang tepat waktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol setelah diaudit oleh BPK kepada Mendagri "" "" DALAM NEGERI Nasional No "" "" 2001-07-01T00:00:00 07.01.01 KP 07.01.01.01.01 Persentase parpol yang tepat waktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol setelah diaudit oleh BPK kepada Mendagri 2001 2001 09.01.028 Persentase Pemanfaatan data kependudukan persen 1. Data Kependudukan: Merupakan data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 2. Pemanfaatan Data Kependudukan: Proses penggunaan data kependudukan untuk kepentingan tertentu, seperti pengumpulan informasi demografi, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan. 3. Penggunaan Data Kependudukan: Dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, badan hukum, dan pengguna lainnya melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019. "OPD_Provinsi_Memanfaatkan_Data / Kabupaten_Kota * 100% Keterangan: OPD_Provinsi_Memanfaatkan_Data : Jumlah OPD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama. Kabupaten_Kota : Jumlah kabupaten/kota dalam provinsi yang menjadi cakupan kerja sama pemanfaatan data kependudukan. " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000391 - Pemanfaatan data kependudukan 001000 - Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan" DALAM NEGERI Daerah No "" 391 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil "" "" "" "" 2002 2002 09.01.029 Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP persen Proporsi Penduduk yang mengaktifkan dan menggunakan KTP Digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) Jumlah pengguna Identitas Kependudukan Digital (IKD) dibandingkan dengan jumlah total penduduk wajib KTP Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.01.02.01.01 - Persentase Penduduk yang Menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Penduduk Wajib KTP 07.01.02.01.01 - Persentase Penduduk yang Menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Penduduk Wajib KTP "" "000579 - Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) 000857 - Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP" DALAM NEGERI Nasional, Daerah No "" 579 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2002-07-01T00:00:00 07.01.02 KP 07.01.02.01.01 Persentase Penduduk yang Menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Penduduk Wajib KTP 2003 2003 09.01.030 Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur persen Konsep dan Definisi:Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Yang dimaksud dengan lembaga pencatatan sipil berdasar pada UU No. 24 Tahun 2013 adaah instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/ dokter/bidan/kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. "Metode Perhitungan: Jumlah anak umur di bawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah anak umur di bawah 5 tahun dikalikan 100%. Keterangan: Jumlah anak umur di bawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran: Jumlah anak umur di bawah 5 tahun yang telah tercatat dan mendapatkan dokumen akta kelahiran Jumlah anak umur di bawah 5 tahun: Seluruh anak umur di bawah 5 tahun baik yang belum memiliki akta kelahiran maupun yang sudah memiliki akta kelahiran" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" 16.9.1* - Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. 000321 - Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur DALAM NEGERI Nasional, Daerah No "" 321 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil "" "" "" "" 2004 2004 09.01.031 Persentase Anggota Legislatif persen Keterwakilan perempuan dan laki-laki di lembaga legislatif tingkat pusat dan daerah (anggota DPR RI, DPRD Tingkat I, DPRD Tingkat II). Jumlah anggota DPR RI, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II menurut jenis kelamin dihitung pada posisi akhir tahun "Anggota Legislatif Laki-Laki: (jumlah anggota DPR laki-laki / jumlah total anggota DPR RI) x 100% Anggota Legislatif Perempuan: (jumlah anggota DPR perempuan / jumlah total anggota DPR RI) x 100%" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.19.01.02 - Proporsi Anggota Legislatif 04.19.01.02 - Persentase Anggota Legislatif "" "" DALAM NEGERI Nasional No 11010011 "" "" 4.19000000000000039079850466805510222911834716796875 4.19 PP 04.19.01.02 Proporsi Anggota Legislatif 2005 2005 09.01.032 Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020 dokumen Konsep dan Definisi:Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) untuk melaksanakan Sensus Penduduk pada tahun 2020. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 17.19.2.(a) - Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020. 000351 - Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020. DALAM NEGERI Nasional, Daerah No "" 351 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil "" "" "" "" 2006 2006 09.01.033 Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) daerah Konsep dan Definisi:Kemampuan lembaga pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) dalam menyajikan data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register). Berdasarakan Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas APKSH), maka dalam rangka pemenuhan dan pengakuan terhadap identitas Penduduk dibutuhkan kemudahan akses masyarakat terhadap kepemilikan Dokumen Kependudukan melalui percepatan Administrasi Kependudukan yang meliputi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pengembangan Statistik Hayati yang diwujudkan dalam Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati. Jumlah daerah yang dapat menyajikan data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register). Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" 17.19.2.(b) - Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register). 000352 - Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) DALAM NEGERI Nasional, Daerah No "" 352 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil "" "" "" "" 2007 2007 09.01.034 Indeks Inovasi Daerah - [Draf] Ukuran komposit (berbasis variabel/indikator) untuk menilai kinerja dan ekosistem inovasi pada pemerintah daerah, yang digunakan Kemendagri dalam penilaian dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA). Pengukuran IID berada dalam rezim “Inovasi Daerah” (PP 38/2017) dan tata cara penilaian/penghargaan diatur Kemendagri. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000900 - Indeks Inovasi Daerah DALAM NEGERI Daerah No "" 900 "" "" "" "" "" 2008 2008 09.01.035 Jumlah Aparat Pemerintah Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang Terampil Dalam Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, Perdes dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Serta Memiliki Surat Keterangan Lulus Pelatihan orang "1. Pelatihan Aparat Pemerintah Desa Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa yaitu: a. Pelatihan Kepemimpinan dan SOTK Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa terpilih b. Mobile Training Pelatihan Kepemimpinan dan SOTK Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa c. Pelatihan SOTK Pemerintahan Desa bagi Perangkat Desa d. Pelatihan Penyusunan Produk Hukum di Desa 2. Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa yaitu: a. Pelatihan SOTK bagi Anggota BPD 3. Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Pembangunan Desa yaitu: a. Pelatihan Revitalisasi peran PKK dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Desa bagi Ketua TP-PKK b. Pelatihan Revitalisasi Kelembagaan Posyandu bagi Kader Posyandu c. Pelatihan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa (P3D) bagi Pengurus LKD dan LAD d. Pelatihan Penguatan Kerjasama Desa 4. Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa a. Pelatihan Pengelolaan Aset Desa berbasis Aplikasi Sipades bagi Perangkat Desa b. Pelatihan Penyusunan APBDesa berbasis Aplikasi Siskeudes bagi Perangkat Desa c. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa" "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001183 - Jumlah Aparat Pemerintah Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang Terampil Dalam Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, Perdes dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Serta Memiliki Surat Keterangan Lulus Pelatihan DALAM NEGERI Daerah No "" 1183 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa "" "" "" "" 2009 2009 09.01.036 Jumlah Desa yang menerapkan sistem informasi desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dalam perencanaan dan Pelaporan desa Desa yang mengisi data Prodeskel/Epdeskel, dihitung berdasarkan rekap per tahun melalui laporan capaian dan update data Prodeskel/Epdeskel "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001182 - Jumlah Desa yang menerapkan sistem informasi desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dalam perencanaan dan Pelaporan DALAM NEGERI Daerah No "" 1182 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa "" "" "" "" 2010 2010 09.01.037 Jumlah Desa yang telah memiliki Batas Wilayah Administrasi Desa desa "Jumlah Desa yang telah memiliki Batas Wilayah Administrasi Desa Sesuai Ketentuan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota 1. Penguatan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) tingkat pusat melalui koordinasi, konsolidasi dan rapat kerja lintas sektor 2. Penguatan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) tingkat Provinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia melalui Asistensi, Supervisi dan Monitoring, serta Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa tentang Penegasan Batas 3. Telah ditetapkannya Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Peta Batas Desa sebanyak 5.597 Desa di 31 Provinsi, 99 Kabupaten dari Tahun 2020-2025" "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001184 - Jumlah Desa yang telah memiliki Batas Wilayah Administrasi Desa Sesuai Ketentuan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota DALAM NEGERI Daerah No "" 1184 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa "" "" "" "" 2011 2011 09.01.038 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) persen Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dan bimbingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) untuk meningkatkan kapasitas dan peran mereka dalam pembangunan desa. Pemberdayaan LKD mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan peran dalam pembangunan, peningkatan kapasitas dalam pelayanan masyarakat, peningkatan koordinasi dan kerjasama. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001178 - Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) DALAM NEGERI Daerah No "" 1178 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa "" "" "" "" 2012 2012 09.01.039 Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah persen mengukur sejauh mana kajian berbasis bukti, data empiris, atau hasil penelitian dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi kebijakan untuk mengoptimalkan potensi unggulan daerah. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001151 - Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah DALAM NEGERI Daerah No "" 1151 Penelitian Dan Pengembangan "" "" "" "" 2013 2013 09.01.040 Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah persen mengukur tingkat pemanfaatan kajian berbasis bukti, data empiris, atau hasil penelitian dalam mendukung penyelesaian permasalahan daerah melalui kebijakan atau program pembangunan. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001152 - Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah DALAM NEGERI Daerah No "" 1152 Penelitian Dan Pengembangan "" "" "" "" 2014 2014 09.01.041 Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif persen Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang secara aktif menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan dan fungsi organisasinya dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan jumlah total ormas yang terdaftar. "Rumus: Persentase_Ormas_Aktif = (Jumlah_Ormas_yang_Aktif / Total_Ormas_yang_Terdaftar) * 100% Keterangan: Jumlah_Ormas_yang_Aktif = Organisasi kemasyarakatan yang memenuhi kriteria keaktifan dalam periode tertentu. Total_Ormas_yang_Terdaftar = Organisasi kemasyarakatan yang telah memperoleh izin dan terdaftar di instansi pemerintah terkait." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001161 - Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif DALAM NEGERI Daerah No "" 1161 Kesatuan Bangsa Dan Politik "" "" "" "" 2015 2015 09.01.042 Persentase Penegakan Perda persen Persentase Penegakan Perda adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) oleh pemerintah daerah, khususnya melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Indikator ini mencerminkan komitmen dan efektivitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran terhadap perda, serta memastikan tertib hukum dan ketenteraman umum di wilayahnya. Persentase Penegakan Perda = (Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan / Jumlah Perda/Perkada yang menjadi target penegakan) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000905 - Persentase Penegakan Perda DALAM NEGERI Daerah No "" 905 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 2016 2016 09.02.001 Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) persen Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) adalah kemampuan masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi terkait keuangan dan anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah. Ini mencakup data dan laporan mengenai anggaran, pendapatan, belanja, dan pelaporan keuangan lainnya yang relevan dengan pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah. "Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda / total jumlah dokumen yang telah dirinci * 100% " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000456 - Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) KEUANGAN Daerah No "" 456 Keuangan "" "" "" "" 2017 2017 09.02.002 Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Infrastruktur triliun rupiah Nilai Pendanaan DAK Fisik untuk program pembangunan prioritas dalam kebijakan TKD "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.13.02.01.02 - Alokasi TKD untuk Infrastruktur 07.13.02.01.02 - Alokasi TKD untuk Infrastruktur "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 2002-07-13T00:00:00 07.13.02 KP 07.13.02.01.02 Alokasi TKD untuk Infrastruktur 2018 2018 09.02.003 Aset Asuransi/PDB persen Dari sisi penghitungan, aset asuransi nasional terdiri dari total aset asuransi jiwa, Aset asuransi umum, Aset reasuransi, Aset asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan serta Asuransi sosial (BPJS). PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Aset Asuransi/PDB (%) menunjukkan persentase rasio total aset asuransi terhadap PDB (atas dasar harga berlaku) pada suatu waktu tertentu. "Aset Asuransi = Aset asuransi jiwa + Aset asuransi umum + Aset reasuransi + Aset asuransi ASN, TNI/POLRI,Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan + Asuransi Sosial (BPJS); Aset asuransi/PDB(%) = (Aset Asuransi)/PDB ADHB x100;" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent 33c - Aset Asuransi/PDB (%) 03.04.01.03 - Aset Asuransi/PDB 03.04.01.03 - Aset Asuransi/PDB "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 3.04000000000000003552713678800500929355621337890625 3.04 PP 03.04.01.03 Aset Asuransi/PDB 2019 2019 09.02.004 Aset Dana Pensiun/PDB persen Menurut Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 167, Aset Dana Pensiun dihimpun dari: a. iuran pemberi kerja; b. iuran peserta; c. hasil pengelolaan aset; d. pengalihan aset dari Dana Pensiun lain; dan/atau e. pengalihan dana awal pemberi kerja. Dari sisi penghitungan, aset dana pensiun nasional terdiri dari total aset keseluruhan program pensiun, baik program pensiun sukarela maupun wajib. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Aset Dana Pensiun/PDB (%) menunjukkan persentase rasio total aset dana pensiun terhadap PDB (atas dasar harga berlaku) pada suatu waktu tertentu. "Aset dana pensiun/PDB%= Aset dana pensiun/PDB ADHKx100% Keterangan : Aset Dana Pensiun = Terdiri dari total aset keseluruhan program pensiun, baik program pensiun sukarela maupun wajib PDB = Produk Domestik Bruto (atas dasar harga berlaku)" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent 33b - Aset Dana Pensiun/PDB (%) 03.04.01.02 - Aset Dana Pensiun/PDB 03.04.01.02 - Aset Dana Pensiun/PDB "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 3.04000000000000003552713678800500929355621337890625 3.04 PP 03.04.01.02 Aset Dana Pensiun/PDB 2020 2020 09.02.005 Aset Dana Pensiun/PDRB persen Menurut Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 167, Aset Dana Pensiun dihimpun dari: a. iuran pemberi b. iuran c. hasil pengelolaan d. pengalihan aset dari Dana Pensiun dan/atau e. pengalihan dana awal pemberi kerja. Yang mana jumlah aset dana pensiun dihitung berdasarkan provinsi. Dari sisi penghitungan, aset dana pensiun per provinsi Terdiri dari total aset DPPK-PPMP, DPPK-PPIP dan DPLK yang terdapat dalam suatu provinsi PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Aset Dana Pensiun/PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total aset dana pensiun terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) di suatu provinsi pada suatu waktu tertentu. "Aset dana pensiun per provinsi / PDRB (%) = (Aset dana pensiun per provinsi) / PDRB * 100 Keterangan : Aset Dana Pensiun = Terdiri dari total aset DPPK-PPMP, DPPK-PPIP dan DPLK yang tersedia dalam provinsi tersebut PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku) " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000052 - Aset Dana Pensiun/PDRB KEUANGAN Daerah No "" 52 Keuangan "" "" "" "" 2021 2021 09.02.006 Aset Keuangan Syariah/PDB persen Aset Keuangan Syariah adalah suatu kondisi yang mengambarkan penggunaan produk dan layanan keuangan dengan prinsip syariah yang meliputi aset perbankan syariah, IKNB syariah, dan pasar modal syariah. Komposisi aset perbankan syariah diperoleh dari aset BUS, UUS, dan BPRS. Selanjutnya komposisi aset IKNB syariah di peroleh dari aset asuransi syariah (termasuk BPJS), lembaga pembiayaan syariah, dana pensiun syariah (termasuk paket investasi syariah DPLK), lembaga keuangan khusus (termasuk BP Tapera), jasa penunjang lainnya (termasuk BPKH, dan koperasi syariah). Kemudian komposisi aset pasar modal syariah diperoleh dari aset reksadana syariah, SBSN, sukuk korporasi, SCF, dan kapitalisasi saham syariah. "Total aset keuangan syariah= Aset Perbankan Syariah (BUS+UUS+BPRS) + Aset Pasar Modal Syariah (SBSN+sukuk korporasi+reksadana syariah+kapitalisasi saham syariah+SCF) + Aset IKNB Syariah (Aset Asuransi Syariah (asuransi jiwa+asuransi umum+reasuransi+BPJS)+Lembaga Pembiayaan Syariah (perusahaan pembiayaan+modal ventura+PP infrastruktur)+Dana Pensiun Syariah (DPPK-PPMP+DPPK-PPIP+DPLK Paket Investasi Syariah)+Lembaga Keuangan Khusus (LPEI+pegadaian+Lembaga penjamin+PT SMF+PT PNM+BP Tapera+PT SMI)+Jasa Penunjang (pialang asuransi+pialang reasuransi+LKM+Fintech+BPKH+koperasi syariah)""Total aset keuangan syariah= Aset Perbankan Syariah (BUS+UUS+BPRS) + Aset Pasar Modal Syariah (SBSN+sukuk korporasi+reksadana syariah+kapitalisasi saham syariah+SCF) + Aset IKNB Syariah (Aset Asuransi Syariah (asuransi jiwa+asuransi umum+reasuransi+BPJS)+Lembaga Pembiayaan Syariah (perusahaan pembiayaan+modal ventura+PP infrastruktur)+Dana Pensiun Syariah (DPPK-PPMP+DPPK-PPIP+DPLK Paket Investasi Syariah)+Lembaga Keuangan Khusus (LPEI+pegadaian+Lembaga penjamin+PT SMF+PT PNM+BP Tapera+PT SMI)+Jasa Penunjang (pialang asuransi+pialang reasuransi+LKM+Fintech+BPKH+koperasi syariah) Aset Keuangan Syariah/PDB (%) = [(Aset Perbankan Syariah + Aset IKNB Syariah + Aset Pasar Modal Syariah) / PDB ADHK] × 100""" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.13.04.01.01 - Aset Keuangan Syariah/PDB (%) 02.13.04.01.01 - Aset Keuangan Syariah/PDB (%) "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 2004-02-13T00:00:00 02.13.04 KP 02.13.04.01.01 Aset Keuangan Syariah/PDB (%) 2022 2022 09.02.007 Aset Perbankan/PDB persen Aset perbankan terdiri dari aset produktif dan aset non produktif. Aset Produktif adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan pada Bank Indonesia dan pemerintah, tagihan atas surat berharga syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repurchase agreement), tagihan akseptasi, tagihan derivatif, penyertaan, penempatan pada Bank lain, transaksi rekening administratif, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan aset Non Produktif adalah aset Bank selain Aset Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, serta rekening antar kantor dan rekening tunda (suspense account). Dari sisi penghitungan, aset perbankan adalah total aset perbankan nasional yang terdiri dari aset Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS). PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Aset Perbankan/PDB (%) menunjukkan persentase rasio total aset perbankan terhadap PDB (atas dasar harga berlaku) pada suatu waktu tertentu. "Aset Perbankan = Terdiri dari aset Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan aset BPR-BPRS PDB = Produk Domestik Bruto (atas dasar harga berlaku) Rasio Aset Perbankan terhadap PDB dihitung dengan rumus:​ Rasio Aset Perbankan/PDB (%) = (Total Aset Perbankan / PDB) x 100%" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent 33a - Aset Perbankan/PDB (%) 03.04.01.01 - Aset Perbankan/PDB 03.04.01.01 - Aset Perbankan/PDB "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 3.04000000000000003552713678800500929355621337890625 3.04 PP 03.04.01.01 Aset Perbankan/PDB 2023 2023 09.02.008 Aset Wakaf Uang/PDB persen Aset wakaf uang/PDB adalah rasio yang mengukur kontribusi nilai aset wakaf uang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Total aset wakaf produktif (akumulasi) dibagi dengan total PDB Indonesia dalam periode tahun yang sama. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.13.05.01.02 - Aset Wakaf Uang/PDB (%) 02.13.05.01.02 - Aset Wakaf Uang/PDB (%) "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 2005-02-13T00:00:00 02.13.05 KP 02.13.05.01.02 Aset Wakaf Uang/PDB (%) 2024 2024 09.02.009 Densitas Dana Pensiun juta rupiah Mengukur rata - rata jumlah iuran dana pensiun yang dibayarkan oleh setiap pekerja Jumlah iuran dana pensiun setahun/ Jumlah angkatan kerja Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.04.02.01.01 - Densitas Dana Pensiun 03.04.02.01.01 - Densitas Dana Pensiun "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 2002-03-04T00:00:00 03.04.02 KP 03.04.02.01.01 Densitas Dana Pensiun 2025 2025 09.02.010 Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD persen Definisi operasional deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut: Deviasi Realisasi Belanja: Selisih antara belanja yang sebenarnya dilakukan (realisasi belanja) dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam APBD. Ini dapat diukur untuk melihat sejauh mana pelaksanaan belanja sesuai dengan rencana anggaran. Belanja Total dalam APBD: Jumlah seluruh belanja yang direncanakan dan dianggarkan dalam APBD untuk suatu periode tertentu. Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi / total belanja APBD dikurangi satu * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000451 - Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja totaldalam APBD 000536 - Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD" KEUANGAN Daerah No "" 451 Keuangan "" "" "" "" 2026 2026 09.02.011 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD persen Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD merujuk pada perbedaan antara nilai sebenarnya dari pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh oleh pemerintah daerah dan nilai PAD yang direncanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Definisi ini mengukur seberapa besar ketidaksesuaian antara pendapatan yang direalisasikan dan anggaran yang telah ditetapkan untuk periode tertentu. Dalam istilah operasional: Ralisasi PAD: Nilai pendapatan asli daerah yang diterima selama periode anggaran. Anggaran PAD: Nilai pendapatan asli daerah yang telah direncanakan dan disetujui dalam APBD. Deviasi: Selisih antara nilai ralisasi PAD dan anggaran PAD. Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi / total PAD dalam APBD dikurangi satu * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000452 - Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 000537 - Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD" KEUANGAN Daerah No "" 452 Keuangan "" "" "" "" 2027 2027 09.02.012 Imbal Hasil (Yield) SBN persen imbal hasil atau keuntungan yang diperoleh dari pembelian SBN Nilai Kupon dibagi Harga SBN Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.14.01.01.01 - Imbal Hasil (Yield) SBN 07.14.01.01.01 - Imbal Hasil (Yield) SBN "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 2001-07-14T00:00:00 07.14.01 KP 07.14.01.01.01 Imbal Hasil (Yield) SBN 2028 2028 09.02.013 Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara persen "Peningkatan kualitas Belanja Negara (spending better) adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja, sehingga dengan alokasi yang terbatas dapat menjadi lebih berdaya guna dan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan fokus mendukung prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil. Selanjutnya, untuk pembangunan yang lebih optimal maka pemerintah daerah didorong untuk melakukan sinergi pendanaan. Sinergi Pendanaan adalah sinergi sumber-sumber pendanaan dari APBD (PAD, TKD, dan/atau Pembiayaan Utang Daerah) dan selain APBD (kerja sama dengan pihak swasta, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau Pemerintah Daerah lainnya) dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur untuk pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau Daerah. IKU ini mengukur: 1. Nilai efektivitas dan efisiensi belanja dan investasi yang diukur dari: a. indeks capaian pengelolaan TKD yang diukur dari penyaluran, penyerapan atau output TKD tahun berjalan (target 89), (Bobot 42,86%). Dengan objek pengukuran IKU meliputi: 1) DAU yang telah ditentukan penggunaannya untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum. 2) DAK Fisik. 3) DAK Non Fisik. 4) Dana Otonomi Khusus. b. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) PPA BUN – Target 82 (Bobot 42,86%). NKA PPA BUN diperoleh dari Nilai Kinerja pada Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Bendahara Umum Negara (SMARTBUN) yang formula perhitungannya telah disesuaikan dengan ketentuan pada PMK 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. c. Tingkat penyelesaian sinergi pendanaan untuk pembangunan infrastuktur sistem pengelolaan sampah/air minum -target 100 (Bobot 14,28%). 1) Penandatanganan perjanjian PUD untuk pembangunan infrastruktur sistem pengolahan sampah/air minum (PT SMI dan PT PII) 2) Penyusunan bisnis model untuk sinergi pendanaan pengelolaan sampah/air minum (DJPK, DJPPR, DJA) 2) Outcome - Target 100 Triwulan I : Indeks ketahanan pangan; Triwulan II : Infrastuktur: Track Quality Index (TQI);, Indeks Kemantapan Jalan (IKJ); Triwulan III : Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK); Triwulan IV : - Angka partisipasi Pendidikan;, - Perlinsos dan Kesehatan: Indeks Pembangunan Manusia (IPM);, - Makan Siang Bergizi Gratis (MBG): , Perumahan: , Energi: ." (capaian efektivitas dan efisiensi belanja dan investasi x 62,5%) + (capaian outcome x 37,5%) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.14.01.01.02 - Persentase Realiasasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara 07.14.01.01.02 - Persentase Realiasasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 2001-07-14T00:00:00 07.14.01 KP 07.14.01.01.02 Persentase Realiasasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara 2029 2029 09.02.014 Indeks Kinerja Kebijakan Penerimaan Negara persen Tingkat efektifitas pemberian insentif perpajakan terhadap perekonomian perhitungan efektivitas Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.12.01.01.03 - Indeks Kinerja Kebijakan Penerimaan Negara 07.12.01.01.03 - Indeks Kinerja Kebijakan Penerimaan Negara "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 2001-07-12T00:00:00 07.12.01 KP 07.12.01.01.03 Indeks Kinerja Kebijakan Penerimaan Negara 2030 2030 09.02.015 Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah - Persentase keselarasan kebijakan alokasi belanja negara terhadap perencanaan pembangunan. Persentase keselarasan kebijakan alokasi belanja negara terhadap perencanaan pembangunan diarahkan meningkat. "Indeks kualitas belanja dihitung berdasarkan kinerja belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Rumus Penghitungan : (capaian efektivitas dan efisiensi belanja dan investasi x 62,5%) + (capaian outcome x 37,5%)" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.13.01.01.01 - Indeks kualitas belanja pusat dan daerah 07.13.01.01.01 - Indeks kualitas belanja pusat dan daerah "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 2001-07-13T00:00:00 07.13.01 KP 07.13.01.01.01 Indeks kualitas belanja pusat dan daerah 2031 2031 09.02.016 Indeks Literasi Keuangan persen ​Indeks Literasi Keuangan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat pemahaman, keterampilan, dan keyakinan masyarakat dalam mengelola keuangan, yang mencakup pengetahuan tentang lembaga keuangan, produk, dan layanan jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan guna mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat "ILK = (Indeks Pengetahuan Keuangan + Indeks Sikap Keuangan + Indeks Perilaku Keuangan) / 3 Di mana:​ Indeks Pengetahuan Keuangan: Mengukur pemahaman individu tentang konsep dan produk keuangan dasar.​ Indeks Sikap Keuangan: Menilai pandangan dan keyakinan individu terhadap pengelolaan keuangan.​ Indeks Perilaku Keuangan: Mengevaluasi kebiasaan dan tindakan individu dalam mengelola keuangan sehari-hari.​ " Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.04.03.01.001 - Indeks Literasi Keuangan 03.04.03.01.001 - Indeks Literasi Keuangan "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 2003-03-04T00:00:00 03.04.03 KP 03.04.03.01.001 Indeks Literasi Keuangan 2032 2032 09.02.017 Indikator Kesehatan Perbankan persen Indikator Kesehatan Perbankan adalah indikator yang mengukur tingkat kesehatan sektor perbankan.Risk- weighted assets (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) adalah rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Yang termasuk aktiva berisiko (risk assets) adalah semua aktiva/aset bank, kecuali kas dan surat berharga pemerintah. ATMR yang digunakan dalam perhitungan kewajiban penyediaan moda minimum (KPMM) sesuai ketentuan Bank Indonesia, terdiri dari ATMR untuk risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar.Nonperforming loans adalah kredit yang tingkat ketertagihan atau kolektibilitasnya tergolong kurang lancer, diragukan atau macet, sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Kredit ini disebut bermasalah karena terdapat keraguan dalam pengembaliannya.Total gross loans adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipermasakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.Assets adalah harta total, yang disajikan bersama kewajiban di neraca dalam bentuk stok/posisi pada suatu waktu tertentu dan biasanya disusun pada awal dan akhir periode akuntansi. Posisi aset tersebut merupakan akumulasi dari transaksi dan aliran lainnya dalam suatu periode waktu tertentu.Indikator Kesehatan Perbankan ini diukur dengan tiga(3) indikator, yaitu:1.Regulatory Tier 1 capital to risk- weighted assets:indikatoryangmengukurtingkatketahananperbankan dalam neraca.2.Nonperforming loans to total gross loans: indikator proksi kualitas aset perbankan yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah terkait kualitas aset dalam portofolio kredit.3.Return on assets: indikator profitabilitas bank yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam mengelola asetnya. 1.Regulatory Tier 1 capital to risk- weighted assets diperoleh dengan membagi Regulatory Tier 1 dengan risk- weighted assets dan dinyatakan dalam persentase.2.Nonperforming loans to total gross loans diperoleh dengan membagi nonperforming loans (nilai kredit bermasalah) dengan total gross loans dan dinyatakan dalam persentase.3.Return on assets diperoleh dengan membagi nilai pendapatan bersih (sebelum pos luar biasa dan pajak) dan rata-rata nilai aset dalam periode waktu yang sama dan dinyatakan dalam persentase.Rumus:1.Regulatory Tier 1 capital to risk- weighted assets2.Nonperforming loans to total gross loans3. Return on assets Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" 10.5.1.(a) - Indikator Kesehatan Perbankan. 000232 - Indikator Kesehatan Perbankan KEUANGAN Nasional, Daerah No "" 232 Keuangan "" "" "" "" 2033 2033 09.02.018 Jumlah Daerah dengan Proporsi Pajak Daerah Terhadap PAD Meningkat daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hasil intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dalam optimalisasi pendapatan daerah dapat diukur melalui peningkatan proporsi Pajak Daerah terhadap PAD. 1. Hitung proporsi realisasi Pajak Daerah terhadap realisasi PAD pada seluruh Daerah. 2. Hitung jumlah Daerah yang mengalami peningkatan proporsi realisasi Pajak Daerah terhadap realisasi PAD jika dibandingkan dengan proporsi pada TA sebelumnya. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 07.09.03.01.01 - Jumlah Daerah dengan Proporsi Pajak Daerah Terhadap PAD Meningkat 07.09.03.01.01 - Jumlah Daerah dengan Proporsi Pajak Daerah Terhadap PAD Meningkat "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 2003-07-09T00:00:00 07.09.03 KP 07.09.03.01.01 Jumlah Daerah dengan Proporsi Pajak Daerah Terhadap PAD Meningkat 2034 2034 09.02.019 Jumlah Daerah dengan Proporsi Retribusi Daerah Terhadap PAD Meningkat daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hasil intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Daerah dalam optimalisasi pendapatan daerah dapat diukur melalui peningkatan proporsi Retribusi Daerah terhadap PAD. 1. Hitung proporsi realisasi Retribusi Daerah terhadap realisasi PAD pada seluruh Daerah. 2. Hitung jumlah Daerah yang mengalami peningkatan proporsi realisasi Retribusi Daerah terhadap realisasi PAD jika dibandingkan dengan proporsi pada TA sebelumnya. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 07.09.03.01.02 - Jumlah Daerah dengan Proporsi Retribusi Daerah Terhadap PAD Meningkat 07.09.03.01.02 - Jumlah Daerah dengan Proporsi Retribusi Daerah Terhadap PAD Meningkat "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 2003-07-09T00:00:00 07.09.03 KP 07.09.03.01.02 Jumlah Daerah dengan Proporsi Retribusi Daerah Terhadap PAD Meningkat 2035 2035 09.02.020 Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun dokumen Konsep dan Definisi:Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan risiko di antara para pihak (Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur). Berdasarkan Perpres 38/2015, skema KPBU diawali dengan tahap perencanaan. Pada tahap ini, Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi BUMN/ BUMD meyusun rencana anggaran dana, identifikasi, pengambilan keputusan, penyusunan Daftar Rencana KPBU (DRK). Output tahap perencanaan adalah daftar prioritas proyek dan dokumen studi pendahuluan yang disampaikan pada Kementerian PPN/BAPPENAS untuk disusun sebagai Daftar Rencana KPBU yang terdiri atas KPBU siap ditawarkan dan KPBU dalam proses penyiapan (Lampiran Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur). Metode Perhitungan:Jumlah dokumen proyek yang siap ditawarkan ditambah dengan jumlah dokumen proyek yang sedang dalam proses penyiapan.Rumus:Keterangan :JDRPK: Jumlah dokumen DaftarRencana Proyek KPBU setiap tahunnyaJT: Jumlah proyek yang siap ditawarkan JP : Jumlah proyek yang sedang dalam proses penyiapan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" 17.17.1.(a) - Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun. 000342 - Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun. KEUANGAN Nasional, Daerah No "" 342 Keuangan "" "" "" "" 2036 2036 09.02.021 Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa unit Anjungan Tunai Mandiri/Automated Teller Machine (ATM) adalah perangkat berupa mesin elektronik yang terhubung dengan pusat komputer layanan nasabah pada suatu lembaga penyimpan dana, sehingga dapat menggantikan sebagian fungsi kasir. Perangkat tersebut akan memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan menggunakan suatu media baik berupa kartu atau media lainnya sebagai suatu identitas pengenal di dalam sistem. Jenis transaksi yang umum dilakukan melalui ATM antara lain berupa penarikan uang tunai daru rekening simpanan, pengecekan saldo, transfer kepada bank yang sama atau bank yang lain, serta pembayaran/pembelian berbagai barang dan atau jasa. Kantor Layanan Bank aadalah seluruh jaringan/unit kantor bank yang tercatat dapat memberikan layanan keuangan kepada nasabah (melakukan kegiatan operasional) dan terpisah secara fisik dengan kantor utamanya. Jenis kantor bank yang tidak termasuk dalam kategori kantor layanan bank antara lain meliputi: kantor pusat non operasional, kantor wilayah, kantor cabang di luar negeri, kantor cabang pembantu diluar negeri, kantor perwakilan bank umum diluar negeri, dan kas keliling/kas mobil/kas terapung, baik untuk bank yang beroperasi secara konvensional dan Syariah. Penduduk Dewasa adalah ssemua penduduk di suatu negara yang berusia 15 tahun atau lebih. "KLB per 100.000 = (KLB / P) * 100.000 Keterangan: KLB per 100.000 : Jumlah kantor layanan bank per 100.000 penduduk (unit) KLB : Jumlah kantor layanan bank (unit) P : Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (orang)" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000198 - Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa KEUANGAN Daerah No "" 198 Keuangan "" "" "" "" 2037 2037 09.02.022 Jumlah Provinsi Yang Memenuhi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik provinsi Pemenuhan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan salah satu pemenuhan belanja wajib sesuai Pasal 147 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, yaitu: Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. 1. Hitung alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik masing-masing Provinsi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. 2. Hitung jumlah Provinsi yang memenuhi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.09.03.01.04 - Jumlah Provinsi Yang Memenuhi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik 07.09.03.01.04 - Jumlah Provinsi Yang Memenuhi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 2003-07-09T00:00:00 07.09.03 KP 07.09.03.01.04 Jumlah Provinsi Yang Memenuhi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik 2038 2038 09.02.023 Jumlah rekening dana pihak ketiga (DPK) perbankan per 1000 penduduk dewasa unit Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana simpanan/ investasi tidak terikat yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank dalam bentuk giro, tabungan, dan simpanan berjangka/deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank pada Bank Umum Konvensional (BUK), sedangkan DPK pada Bank Umum Syariah dan atau Unit Usaha Syariah (UUS) meliputi simpanan wadiah dan dana investasi tidak terikat dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank. Penduduk Dewasa adalah semua penduduk di suatu negara yang berusia 15 tahun atau lebih. Jumlah rekening DPK perbankan per 1.000 penduduk diperoleh dengan membagi total rekening DPK perbankan (bulan t) dengan total penduduk dewasa (tahun t) kemudian dikali dengan 1.000. Rumus: Keterangan: DPK per 1.000 : Jumlah rekening DPK perbankan per 1.000 penduduk (unit) DPK : Jumlah Dana Pihak Ketiga (juta rekening) P : Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (orang) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 8.10.2.(a) - Jumlah rekening DPK perbankan per 1000 penduduk dewasa. 000200 - Jumlah rekening dana pihak ketiga (DPK) perbankan per 1000 penduduk dewasa KEUANGAN Nasional, Daerah No "" 200 Keuangan "" "" "" "" 2039 2039 09.02.024 Jumlah rekening uang elektronik per 1000 penduduk dewasa unit Uang Elektronik (Electronic Money) merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 1. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; 2. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; dan 3. nilai uang elektronik yang di kelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan Dasar Hukum dalam penyelenggaraan Uang Elektronik telah diatur dalam : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money). 2. Surat Edaran Bank Indonesia No.11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik (Electronic Money). Jumlah rekening uang elektronik per 1.000 penduduk diperoleh dengan membagi total rekening uang elektronik (bulan t) dengan total penduduk dewasa (tahun t) kemudian dikali dengan 1.000. Rumus: Keterangan: Uang Elektronik per 1.000 : Jumlah rekening uang elektronik per 1.000 penduduk (unit) TUE : Total rekening uang elektronik (juta rekening) P : Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (orang) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 8.10.2.(b) - Jumlah rekening uang elektronik per 1000 penduduk dewasa. 000201 - Jumlah rekening uang elektronik per 1000 penduduk dewasa KEUANGAN Nasional, Daerah No "" 201 Keuangan "" "" "" "" 2040 2040 09.02.025 Kapitalisasi Pasar Modal/PDB persen Kapitalisasi pasar (juga dikenal sebagai nilai pasar) adalah harga saham dikalikan jumlah saham yang beredar (termasuk beberapa kelasnya) yang terdaftar/tercatat di bursa. (World Bank) PDB adalah nilai output yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu. Kapitalisasi Pasar Modal=Jumlah Saham yang Tercatat di BEI × H Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent 33d - Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%) 03.04.01.04 - Kapitalisasi Pasar Modal/PDB 03.04.01.04 - Kapitalisasi Pasar Modal/PDB "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 3.04000000000000003552713678800500929355621337890625 3.04 PP 03.04.01.04 Kapitalisasi Pasar Modal/PDB 2041 2041 09.02.026 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapita persen PDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nilai produk domestik bruto (PDB) dan jumlah penduduk. PDB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDB atas harga dasar konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia.Laju pertumbuhan PDB per kapita merupakan pertumbuhan PDB per kapita pada periode tertentu. Laju pertumbuhan PDB per kapita diperoleh dengan mengurangi nilai PDB per kapita pada periode ke-t terhadap nilai pada periode ke-(t-1) (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada periode ke-(t-1), dikalikan dengan 100 persen. PDB yang digunakan yaitu PDB Per kapita dengan harga konstan.Rumus:Keterangan:LP PDBpk : Laju pertumbuhan PDB (%) PDBpk: PDB per kapita (ribu rupiah)PDBpkt: PDB per kapita pada periode ke-t (ribu rupiah) PDBpkt-1: PDB per kapita pada periode ke-(t-1) (ribu rupiah) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" 8.1.1* - Laju pertumbuhan PDB per kapita. 000181 - Laju pertumbuhan PDB per kapita KEUANGAN Nasional, Daerah No 22010009 "" 181 Perencanaan "" "" "" "" 2042 2042 09.02.027 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per Tenaga Kerja persen Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja adalah rata- rata laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja diperoleh dengan mengurangi nilai PDB per tenaga kerja pada periode ke-t terhadap nilai PDB per tenaga kerja pada periode ke-(t-1), dibagi dengan nilai PDB per tenaga kerja pada periode ke-(t-1), dikalikan dengan 100 persen. PDB yang dipergunakan adalah PDB atas dasar harga konstan, sedangkan tenaga kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja.Rumus:Keterangan:LP PDBptk : Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)PDBptkt: PDB per tenaga kerja pada periode t (ribu rupiah)PDBptkt-1 : PDB per tenaga kerja pada periode t-1 (ribu rupiah)PDB: Produk domestik bruto harga konstan (ribu rupiah)PB: Jumlah penduduk yang bekerja (orang) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.07.01.02 - Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja 04.07.01.02 - Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja 8.2.1* - Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. 000183 - Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun KEUANGAN Nasional, Daerah No 22010010 "" 183 Perencanaan 4.07000000000000028421709430404007434844970703125 4.07 PP 04.07.01.02 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja 2043 2043 09.02.028 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) persen PDRB dihitung berdasarkan produksi yang dihasilkan oleh suatu masyarakat yang berada di daerah atau regional tertentu dalam kurun waktu 1 tahun. menunjukkan keadaan makro ekonomi suatu daerah antara lain melalui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Laju Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah persentase kenaikan atau penurunan nilai PDRB pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. [(PDRB tahun t - PDRB tahun t-1) / PDRB tahun t-1] x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 06.05.02.01 - Laju pertumbuhan PDRB Pulau Kalimantan 06.05.02.01 - Laju pertumbuhan PDRB Pulau Kalimantan "" "" KEUANGAN Nasional No 22010011 "" "" 6.04999999999999982236431605997495353221893310546875 6.05 PP 06.05.02.01 Laju pertumbuhan PDRB Pulau Kalimantan 2044 2044 09.02.029 Manajemen Aset kategori Manajemen aset adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian aset yang dimiliki oleh organisasi atau individu untuk memastikan bahwa aset tersebut digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan strategis. Aset di sini mencakup berbagai jenis, seperti aset fisik (misalnya, gedung, kendaraan, dan peralatan), aset keuangan (misalnya, investasi dan kas), serta aset tidak berwujud (misalnya, hak paten dan merek dagang). "1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000453 - Manajemen Aset KEUANGAN Daerah No "" 453 Keuangan "" "" "" "" 2045 2045 09.02.030 Nilai Kinerja Pengadaan - Kebutuhan atas sistem/mekanisme pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa yang komprehensif sangat penting bagi Pemerintah Indonesia untuk mendorong reformasi kebijakan dan sistem pengadaan barang/jasa untuk menghasilkan value for money dan memberikan dampak (outcome) positif bagi masyarakat seperti pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dari proses pengadaan barang/jasa. Sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa pemerintah, maka Pemerintah perlu untuk mengembangkan indikator kinerja pengadaan sebagai bagian dari program nasional dalam rangka mendorong “Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” pada rancangan RPJMN Tahun 2025 s.d 2029 yang bertujuan untuk memperbaiki sistem, kebijakan, dan tata kelola pengadaan. Peningkatan nilai Indeks Kinerja Pengadaan (IKP) dari tahun ke tahun diharapkan mampu mendorong Pemerintah untuk meningkatkan kinerja pengadaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, sampai dengan serah terima pekerjaan/barang sehingga value for money pengadaan dapat tercapai yang meliputi terpenuhinya aspek efisiensi, efektivitas, mendorong pelaksanaan pengadaan berkelanjutan, dan mendorong keikutsertaan serta terciptanya peluang usaha bagi usaha kecil (UMKK). Pengukuran Indikator Kinerja Pengadaan merupakan adopsi dari Indikator pada Public Procurement Performance yang diterbitkan oleh OECD pada Tahun 2023. Indikator tersebut terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu indikator efisiensi, strategis, dan kepatuhan Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap sub-indikator, menentukan nilai setiap indikator, dan menentukan nilai indeks Kinerja Pengadaan (IKP) Nasional. Menentukan nilai setiap sub-indikator Nilai per sub indikator=formula per sub indikator terlampir Formula dapat diakses di tautan https://bit.ly/IKP_LKPP Menentukan nilai indikator Nilai per indikator=(∑_i^n▒〖(sub-indikator)〗)/n Menentukan indeks Nilai indeks=(∑▒〖(indikator efisiensi,indikator strategis,indikator kepatuhan)〗)/3 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 07.08.02.001.004 - Nilai Kinerja Pengadaan 07.08.02.001.004 - Nilai Kinerja Pengadaan "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 2002-07-08T00:00:00 07.08.02 KP 07.08.02.001.004 Nilai Kinerja Pengadaan 2046 2046 09.02.031 Opini Laporan Keuangan persen Opini Laporan Keuangan adalah pernyataan profesional yang diberikan oleh auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan suatu entitas, baik perusahaan maupun organisasi pemerintah, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Opini ini mencerminkan hasil dari audit yang dilakukan terhadap laporan keuangan tersebut dan memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan tentang integritas dan keandalan laporan keuangan yang disajikan. (Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures) / (Jumlah belanja APBD) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000442 - Opini Laporan Keuangan 001124 - Opini BPK Atas Laporan Keuangan" KEUANGAN Daerah No "" 442 Perencanaan "" "" "" "" 2047 2047 09.02.032 Pendapatan Nasional Bruto (PNB)/Gross National Income (GNI) per Kapita dolar Amerika Serikat GNI per kapita adalah total pendapatan yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun, termasuk pendapatan dari produksi dalam negeri dan pendapatan dari luar negeri (seperti remitansi atau investasi) dibagi dengan jumlah penduduk pada waktu yang sama. GNI per kapita dihitung dengan metode Atlas untuk mempertimbangkan perbedaan daya beli antara mata uang terhadap dolar Amerika Serikat dengan menggunakan nilai tukar yang disesuaikan GNI=PDBADHB+NFIA GNI per kapitatatlas =GNItetatlas/populasi Keterangan: GNI = Gross National Income PDBADHB = PDB Atas Dasar Harga Berlaku NFIA = Net Factor Income from Abroad eatlas = faktor konversi (LCU (Euro; Yen; Pound; Yuan)/USD) populasi = jumlah penduduk nasional t = periode "" Parent 01.01 - GNI per Kapita (USD) 01.02 - GNI Per Kapita 01 - GNI Per Kapita "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" "" "" 1.02 GNI Per Kapita 2048 2048 09.02.033 Pendapatan Per Kapita rupiah Pendapatan perkapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000543 - Pendapatan Per Kapita KEUANGAN Daerah No "" 543 Perencanaan "" "" "" "" 2049 2049 09.02.034 Penetrasi Asuransi persen Penetrasi asuransi memberikan gambaran tentang tingkat kesadaran, pemanfaatan, dan perkembangan industri asuransi di suatu negara. Total Premi Asuransi / PDB x 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.04.02.01.02 - Penetrasi Asuransi 03.04.02.01.02 - Penetrasi Asuransi "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 2002-03-04T00:00:00 03.04.02 KP 03.04.02.01.02 Penetrasi Asuransi 2050 2050 09.02.035 Pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan ribu rupiah Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 04.19.01.06 - Pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan 04.19.01.06 - Pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 4.19000000000000039079850466805510222911834716796875 4.19 PP 04.19.01.06 Pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan 2051 2051 09.02.036 Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah persen Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk pendidikan (termasuk gaji) yang dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan. (Amandemen UUD 1945). Di daerah alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Amandemen UUD 1945).Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk kesehatan selain gaji yang dialokasikan minimal sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor kesehatan. Sedangkan alokasi di daerah minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009).Pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosialmeliputi:Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk perlindungan kesehatan melalui jaminan sosial (PBI) yang berasal dari APBN.Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk bantuan sosial (KIP/Kartu Indonesia Pintar, KPS/Kartu Perlindungan Sosial, PKH, Rastra/Raskin) yang berasal dari APBN.Catatan masukan: Untuk informasi pengeluaran rutin untuk layanan pokok pada tingkat daerah (APBD) maka perhitungan akan disesuaikan. Data pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah dipublikasikan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas dan Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Cara Perhitungan Pendidikan:Pengeluaran/Belanja Pendidikan = Jumlah dana yang dikeluarkan untuk pendidikan dibagi dengan total belanja pemerintah pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus Pendidikan:Keterangan:PBP : Persentase pengeluaran/belanja pemerintah untuk pendidikanJBP : Jumlah belanja pemerintah untuk sektor pendidikanJBS : Total belanja pemerintah seluruhnya pada periode yang samaCara Perhitungan Kesehatan:Pengeluaran/Belanja Kesehatan = Jumlah dana yang dikeluarkan untuk kesehatan dibagi dengan total belanja pemerintah pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus Kesehatan:Keterangan:PBK : Persentase pengeluaran/belanja pemerintah untuk kesehatanJBK : Jumlah belanja pemerintah untuk sektor kesehatanJBS : Total belanja pemerintah seluruhnya pada periode yang samaCara Perhitungan Perlindungan Sosial:Pengeluaran/Belanja Perlindungan Sosial = Jumlah dana yang dikeluarkan untuk kesehatan dibagi dengan total belanja pemerintah pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus Perlindungan Sosial:Keterangan:PBPS : Persentase pengeluaran/belanja pemerintah untuk perlindungan sosialJBPS : Jumlah belanja pemerintah untuk sektor perlindungan sosialJBS : Total belanja pemerintah seluruhnya pada periode yang sama Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 1.a.2* - Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. 000086 - Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. KEUANGAN Nasional, Daerah No "" 86 Keuangan "" "" "" "" 2052 2052 09.02.037 Persentase Anggaran Domestik yang Didanai Oleh Pajak Domestik persen Konsep dan Definisi:Pendapatan Pajak Dalam Negeri/Domestik adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya (UU No. 20/2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020). Anggaran Domestik diproksikan sebagai Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa (UU No. 20/2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020). Di tingkat daerah indikator ini diukur berdasarkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pendapatan Asli Daerah didapat dari sumber daerah lainnya yang sah, yang bukan dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Pengertian Pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada UU No. 28 Tahun 2009. Anggaran Domestik Daerah diproksikan sebagai Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas semua belanja dalam Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Metode Perhitungan:A.Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.Total pajak dalam negeri dibagi dengan total belanjanegara dikalikan 100%.Rumus:Keterangan :P ADPD: Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestikPDN: Total Pendapatan Pajak dalam negeri/ domestikBN:Belanja negaraB.Proporsi anggaran domestik daerah yang didanai oleh Pendapatan Asli Daerah.Total pendapatan asli daerah dibagi dengan total belanja daerah dikalikan 100%.Rumus:Keterangan :P APD : Proporsi anggaran yang didanai oleh pajak daerahPAD :Pendapatan Asli DaerahBD: Belanja Daerah (tidak termasuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa/ TKDD) Jenis Pajak Parent "" "" "" 17.1.2* - Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. 000331 - Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. KEUANGAN Nasional, Daerah No 25010032 "" 331 Keuangan "" "" "" "" 2053 2053 09.02.038 Persentase Biaya Logistik Nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) persen Biaya logistik nasional adalah indikator agregat untuk mengukur kinerja logistik secara makro yang mencerminkan biaya dalam proses logistik dan dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang menggambarkan aktivitas ekonomi secara makro. Biaya logistik nasional dihitung dengan menggunakan Tabel Input-Output (IO) dengan metode RAS yang akan disampaikan oleh BPS setiap tahunnya. Table ini menyajikan informasi makro tentang transaksi barang dan jasa serta keterkaitan antarsektor secara nasional. Berdasarkan perhitungan biaya logistik nasional, terdapat 3 (tiga) komponen utama yang diperhitungkan yakni biaya transportasi, biaya pergudangan dan penyimpanan persediaan (inventory), serta biaya administrasi. Adapun cakupan dalam perhitungan tersebut adalah (i) biaya transportasi, terdiri atas outsource transportation atau biaya pengangkutan barang yang dibayarkan dengan menggunakan jasa transportasi serta inhouse transportation atau biaya pengangkutan barang dengan menggunakan transportasi milik sendiri; (ii) biaya pergudangan, merupakan biaya yang menggunakan sektor jasa penunjang angkutan khusus bagian jasa pergudangan dan biaya penyimpanan persediaan (inventory) atau biaya alokasi output suatu sektor dalam memenuhi kebutuhan input sektor-sektor lain untuk keperluan produksi, baik berasal dari dalam negeri (permintaan antara) maupun dari luar negeri (impor); dan iii) biaya administrasi, merupakan biaya dari persentase terhadap cost of sales. Biaya Logistik Nasional = TransCostt+ WarehouseCostt+InvCostt+ AdmCosttPDB ADHB × 100% Keterangan: TransCost = Biaya Transportasi (Juta Rupiah) WarehouseCost = Biaya Pergudangan (Juta Rupiah) InvCost = Biaya Penyimpanan Persediaan/Inventory (Juta Rupiah) AdmCost = Biaya Administrasi (Juta Rupiah) PDB ADHB = Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Biaya Transportasi Outsource Transportation = Total Input Jasa Transportasi × Rasio Pengangkutan Inhouse Transportation = Biaya Pengangkutan Sektor jasa Transportasi Biaya Pergudangan Biaya Pergudangan = Total Input Jasa Pergudangan × Rasio Pengangkutan Biaya Penyimpanan Persediaan (Inventory) Biaya Penyimpanan Persediaan = (Total Permintaan Antara + Impor Barang) × Suku Bunga Kredit Modal Kerja Biaya Administrasi Biaya Administrasi = (Biaya Transportasi + Biaya Pergudangan + Biaya Penyimpanan Persediaan) × (% Hasil Survei Biaya Administrasi)* * Keterangan: Saat ini persentase Biaya Administrasi masih menunggunakan hasil survey World Bank di tahun 2016. Kedepannya Survei Biaya Administrasi rencananya akan dilakukan setiap tahun bersama dengan BPS dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) PDB Atas Dasar Harga Berlaku PDB Atas Harga Dasar Berlaku digunakan untuk mencerminkan struktur perekonomian setiap tahunnya. PDB Atas Dasar Harga Berlaku untuk mengakomodasi tidak hanya variabel perubahan volume output pada setiap sektor dalam perekonomian, tetapi juga mengakomodasi perubahan harga yang terjadi, sehingga membentuk nilai (value) output pada setiap sektor dalam perekonomian setiap tahunnya. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent 20 - Biaya logistik (% PDB) "05.02.01 - Biaya Logistik 05.03.02.01 - Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB" "05.02.01 - Biaya Logistik 05.03.01.01 - Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB" "" "" KEUANGAN Internasional No 22010025 "" "" 5 5.0 PN 05.02.01 "Biaya Logistik 05.03.02.01" 2054 2054 09.02.039 Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Berdasarkan Target yang Ditetapkan persen "Persentase capaian tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap target yang ditetapkan. Semakin tinggi nilainya maka semakin baik. " Besaran capaian tingkat kepatuhan dibagi target yang ditetapkan, kemudian dikali 100%. "" Parent "" 07.12.01.01.02 - Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi Berdasarkan Target yang Ditetapkan 07.12.01.01.02 - Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi Berdasarkan Target yang Ditetapkan "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 2001-07-12T00:00:00 07.12.01 KP 07.12.01.01.02 Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi Berdasarkan Target yang Ditetapkan 2055 2055 09.02.040 Persentase kontribusi perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) persen Produk Domestik Bruto (PDB) adalah kondisi ekonomi suatu lapangan usaha/sektor/subsektor pada suatu periode waktu tertentu. Produksi ikan adalah semua hasil penangkapan/ budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman ir yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Jumlah nilai produksi dari perikanan nasional dibagi dengan PDB dikali dengan seratus persen. Rumus: - PKPN = PPN x 100% PDB Keterangan: PKP : Persentase Kontribusi Perikanan Nasional PPN : Produksi Perikanan Nasional PDB : Produk Domestik Bruto Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" 14.7.1.(a) - Persentase kontribusi perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 000281 - Persentase kontri-busi perikanan ter-hadap Produk Domestik Bruto (PDB) KEUANGAN Nasional, Daerah No "" 281 Kelautan Dan Perikanan "" "" "" "" 2056 2056 09.02.041 Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi Berdasarkan Target Kinerja Organisasi persen Jumlah Penerimaan Perpajakan terhadap target yang ditetapkan jumlah total penerimaan perpajakan dibagi target Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.12.01.01.01 - Persentase Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi Berdasarkan Target Kinerja Organisasi 07.12.01.01.01 - Persentase Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi Berdasarkan Target Kinerja Organisasi "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 2001-07-12T00:00:00 07.12.01 KP 07.12.01.01.01 Persentase Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi Berdasarkan Target Kinerja Organisasi 2057 2057 09.02.042 Persentase pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif persen Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif adalah ukuran yang menunjukkan proporsi pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan menggunakan metode kompetitif dibandingkan dengan total pengadaan yang dilakukan dalam suatu periode tertentu. Metode kompetitif biasanya mencakup proses seperti lelang terbuka, tender, atau proses seleksi kompetitif lainnya yang mempromosikan persaingan antara penyedia untuk memperoleh hasil terbaik. Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif / Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif × 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000446 - Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif KEUANGAN Daerah No "" 446 Keuangan "" "" "" "" 2058 2058 09.02.043 Persentase Pengeluaran Utama Pemerintah terhadap Anggaran yang Disetujui persen Konsep dan Definisi:Merupakan perbandingan antara anggaran yang disetujui DPR/DPRD pada APBN/APBD dibanding dengan pengeluaran pemerintah baik pusat maupun daerah. Yang dimaksud dengan pengeluaran utama pemerintah adalah realisasi belanja negara berdasarkan pada UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang dimaksud dengan Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pemerintah pusat menurut organisasi, belanja pemerintah pusat menurut fungsi, dan belanja pemerintah pusat menurut program. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Belanja pemerintah pusat menurut program adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil (outcome) tertentu pada bagian anggaran kementerian negara/lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara. Jumlah pengeluaran utama pemerintah dibagi dengan anggaran yang disetujui dikalikan 100%.Rumus:Keterangan:P PUP : Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujuiJPUP : Jumlah pengeluaran utama pemerintahAD : Anggaran yang disetujui Kode Anggaran Parent "" "" "" 16.6.1* - Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. 000312 - Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui KEUANGAN Nasional, Daerah No 25010038 "" 312 Keuangan "" "" "" "" 2059 2059 09.02.044 Persentase Realiasasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara - "Penyerapan Anggaran yang Optimal: Setiap tahun, masih ada kasus di mana realisasi belanja pemerintah tidak mencapai target karena kendala administrasi, keterlambatan dalam proses pengadaan, atau kurangnya kesiapan proyek. Penyerapan anggaran yang optimal diperlukan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara maksimal. Efisiensi dan Tepat Sasaran: Belanja negara harus dialokasikan secara efisien dan tepat sasaran. Program-program yang memiliki dampak ekonomi besar, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, harus mendapat prioritas dibandingkan belanja yang kurang produktif. Selain itu, distribusi anggaran harus merata, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Transparansi dan Akuntabilitas: Efektivitas belanja negara juga bergantung pada transparansi dalam pengelolaan anggaran. Kasus korupsi dan inefisiensi dalam penggunaan anggaran dapat mengurangi manfaat dari belanja negara. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan adanya pengawasan yang ketat dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan negara. Efektivitas belanja adalah anggaran belanja yang dialokasikan untuk menghasilkan output, dimana output tersebut berfungsi untuk terwujudnya outcome" "Indeks Efektivitas = (Realisasi Belanja/Target Belanja) × 100 % Di mana: Realisasi Belanja: Jumlah aktual pengeluaran yang dilakukan pemerintah dalam periode tertentu. Target Belanja: Jumlah pengeluaran yang direncanakan atau dianggarkan oleh pemerintah untuk periode yang sama." "" Parent "" 07.13.01.01 - Indeks efektivitas kebijakan belanja negara 07.13.01.01 - Indeks efektivitas kebijakan belanja negara "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 7.12999999999999989341858963598497211933135986328125 7.13 PP 07.13.01.01 Indeks efektivitas kebijakan belanja negara 2060 2060 09.02.045 Persentase Remitansi Pekerja Migran Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) persen Konsep dan Definisi:Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu transfer dari PMI yang tinggal di luar negeri selama satu tahun atau lebih kepada keluarga di Indonesia. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB yang digunakan merupakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Metode Perhitungan:Total remitansi dibagi dengan PDB dikalikan dengan 100%.Rumus:Keterangan :P VRP: Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDRBRPMI: Total remitansi Pekerja Migran IndonesiaPDB:Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga BerlakuUntuk tingkat daerah, total remitansi daerah dibagi dengan PDRB dikalikan dengan 100%.Rumus:Keterangan:P VRPD: Proporsi volume remitansi PMI Daerah (dalam US dollars) terhadap PDRBRPMID: Total remitansi PMI Daerah PDRB: Produk Domestik Regional Bruto Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 17.3.2.(a) - Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB. 000332 - Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB. KEUANGAN Nasional, Daerah No 10110080 "" 332 Keuangan "" "" "" "" 2061 2061 09.02.046 Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat persen Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.Perlindungan sosial adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Perlindungan sosial terdiri dari bantuan sosial dan jaminan sosial. Program bantuan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Bantuan yang diberikan dalam program bantuan sosial tidak bergantung kepada iuran dari penerima manfaat, dan dapat berupa uang (in-cash transfer) atau pelayanan (in-kind transfer). Jaminan sosial merupakan bentuk pengurangan risiko melalui pemberian tujangan pendapatan (income support) dan/atau penanggungan biaya ketika sakit, kelahiran, kecelakaan saat bekerja, usia lanjut serta kematian. Jaminan sosial menggunakan prinsip asuransi sosial dengan kontribusi membayar premi.Acuan pelaksanaan jaminan sosial telah diatur dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi diperoleh dari pembagian jumlah belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat dengan jumlah total belanja pemerintah pusat dan dikalikan 100 persenRumus:Keterangan:PAPS: Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusatTBPS: Total belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusatTBP : Total belanja pemerintah pusat Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 10.4.1.(a) - Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat. 000231 - Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat KEUANGAN Nasional, Daerah No 10610068 "" 231 Sosial "" "" "" "" 2062 2062 09.02.047 Pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan persen Kategori ini mencakup segalapengusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Termasuk juga kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten). Pertumbuhan PDB = ((PDB tahun ini - PDB tahun sebelumnya) / PDB tahun sebelumnya) x 100% "" Parent 11b - Pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan (%) 02.02.02 - Pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan 02.02.02 - Pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 2 2.0 PN 02.02.02 Pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan 2063 2063 09.02.048 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah persen Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), bahwa salah satu pilar HKPD adalah penguatan local taxing power yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, dalam rangka mendukung dan mewujudkan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, melalui pertumbuhan penerimaan pajak daerah, Kementerian Keuangan c.q. DJPK menuangkan target pertumbuhan pajak daerah dalam RPJMN dan Rencana Strategis DJPK tahun 2025 - 2029. Upaya DJPK dalam mendukung pertumbuhan penerimaan pajak daerah diantaranya melalui penguatan local taxing power dengan melaksanakan optimalisasi pemanfaatan data perpajakan daerah dan penguatan sinergi dengan instansi terkait lainnya serta mendorong pemerintah daerah dalam mengimplementasikan modernisasi administrasi perpajakan di daerahnya. IKU ini bertujuan untuk mengukur perkembangan penerimaan pajak di daerah secara nasional. "((Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun t − Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun t−1) / Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun t−1 )x 100% Di mana:​ Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun t adalah total penerimaan pajak daerah pada tahun berjalan. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun t-1 adalah total penerimaan pajak daerah pada tahun sebelumnya." "" Parent "" 07.09.03.01.03 - Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah 07.09.03.01.03 - Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 2003-07-09T00:00:00 07.09.03 KP 07.09.03.01.03 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah 2064 2064 09.02.049 Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (Peringkat GIEI) peringkat Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global adalah sebuah tolak ukur dalam melihat perkembangan ekonomi syariah Indonesia di level global yang mengacu pada pemeringkatan dari Global Islamic Economy Indicator (GIEI). GIEI merupakan bagian dari State of the Global Islamic Economy Report (SGIER) dan terdiri dari enam komponen penilaian, yaitu keuangan syariah, makanan halal, pariwisata ramah muslim, fashion muslim, media dan rekreasi muslim, farmasi serta kosmetika halal. Hasil penilaian enam komponen tersebut kemudian diformulasikan dalam bentuk nilai indeks. Nilai indeks setiap tahun berbeda-beda, sehingga yang menjadi acuan adalah peringkatnya. SGIER saat ini telah merilis edisi ke-10 yaitu SGIER 2023 yang telah mensurvei 81 negara. SGIER dirilis oleh Dinar Standard bekerja sama dengan Salaam Gateway serta didukung oleh Dubai Economy and Tourism. GIEI dihitung dengan menerapkan bobot pada masing-masing indikator sektor. Bobot ditetapkan untuk kepentingan proporsional setiap sektor. Pembobotannya adalah sebagai berikut: (1) Keuangan syariah (30%); (2) Makanan Halal (30%); (3) Pariwisata ramah muslim (10%); (4) Fashion muslim (10%); (5) Media & Rekreasi muslim (10%); dan (6) Farmasi & kosmetik muslim (10%). Pembobotan ini juga telah menghitung aspek keuangan, tata kelola, awareness, sosial, dan inovasi dari ekonomi Islam di suatu negara. Selain itu, ukuran PDB dan populasi penduduk sebuah negara juga menjadi pertimbangan. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.05.01 - Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (Peringkat GIEI) 02.05.01 - Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (Peringkat GIEI) "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 2 2.0 PN 02.05.01 Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (Peringkat GIEI) 2065 2065 09.02.050 Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) persen Maritim berkenaan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mendefinisikan wilayah maritim sebagai semua dasar laut, di bawahnya, kolom air dan permukaan laut dan tanah di bawahnya, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan demikian PDB Maritim didefinisikan sebagai nilai tambah yang dihasilkan oleh unit produksi yang tercakup dalam 9 cluster maritim (untuk rilis PDB Maritim 2010-2016), yaitu: Perikanan; Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); Industri Bioteknologi; Industri Maritim; Jasa Maritim; Wisata Bahari; Perhubungan Laut; Bangunan Laut; Pertahanan Keamanan, Penegakan Hukum dan Keselamatan di Laut. Pada perhitungan PDB Maritim 2017-2021 akan terdapat pengembangan cluster maritim menjadi 12 cluster yaitu: Sumber Daya Energi Maritim; Sumber Daya Mineral; Industri Pengolahan Maritim; Industri Pembuatan, Pemeliharaan, dan Jasa Perbaikan Kapal; Industri Kemaritiman Lainnya; Energi Baru dan Terbarukan Maritim; Konstruksi Maritim; Perdagangan Maritim; Transportasi dan Aktivitas Penunjang Maritim; Wisata Bahari; dan Jasa Maritim. Kontribusi PDB Maritim dapat diartikan sebagai share PDB Maritim terhadap PDB Nasional. PDBMaritim=i=1aNTBMaritim Kontribusi PDBMaritim=PDBMaritimPDBNasional×100% Keterangan: NTBMaritim = Nilai Tambah Bruto Cluster Maritim "" Parent 01.02 - Kontribusi PDB Maritim ( %) 01.03 - Kontribusi PDB Maritim 02 - Kontribusi PDB Maritim "" "" KEUANGAN Nasional No 31010106 "" "" "" "" 1.03 Kontribusi PDB Maritim 2066 2066 09.02.051 Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapita ribu rupiah per kapita PDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nilai PDB dan jumlah penduduk. PDB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia.Rumus:Keterangan:PDBpk: PDB per kapita (ribu rupiah)PDB ADHB: PDB atas dasar harga berlaku (ribu rupiah)TP: Jumlah penduduk total (orang) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" 8.1.1.[a] - PDB per kapita. 000182 - PDB per kapita KEUANGAN Nasional, Daerah No 22010016 "" 182 Perencanaan "" "" "" "" 2067 2067 09.02.052 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) persen Kontribusi PDRB adalah share PDRB wilayah terhadap PDB Nasional. Kontribusi PDRB wilayah=PDRB wilayah / PDBNasional×100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent 02.03 - Kontribusi PDRB KTI (%) 02.03 - Kontribusi PDRB KTI 03 - Kontribusi PDRB KTI "" 000006 - Kontribusi PDRB Provinsi KEUANGAN Nasional, Daerah No 32010044 "" 6 Perencanaan "" "" 2.03 Kontribusi PDRB KTI 2068 2068 09.02.053 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita juta rupiah PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun "PDRB_per_kapita = PDRB_ADHB / populasi Keterangan: PDRB_ADHB = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku populasi = jumlah penduduk regional t = periode" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000001 - Produk Domestik Regional Bruto per Kapita KEUANGAN Daerah No "" 1 Perencanaan "" "" "" "" 2069 2069 09.02.054 Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional persen Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. PDRB yang digunakan adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). "(Σ PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan)/(Σ PDRB Nasional) × 100% (Σ PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan Kawasan Barat Indonesia)/(Σ PDRB Nasional) × 100% (Σ PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan Kawasan Timur Indonesia)/(Σ PDRB Nasional) × 100%" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Wilayah: KBI, KTI Parent "" 06.04.02.01 - Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional 06.04.02.01 - Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional "" "" KEUANGAN Nasional Yes "" "" 6.04000000000000003552713678800500929355621337890625 6.04 PP 06.04.02.01 Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional 2070 2070 09.02.054.001 Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional persen Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. PDRB yang digunakan adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). (Σ PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan Kawasan Barat Indonesia)/(Σ PDRB Nasional) × 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Child "" 06.04.02.01.01 - Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional 06.04.02.01.01 - Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional "" "" KEUANGAN Nasional Yes "" "" 2002-06-04T00:00:00 06.04.02 KP 06.04.02.01.01 Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional 2071 2071 09.02.054.002 Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional persen Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. PDRB yang digunakan adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Σ PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan Kawasan Timur Indonesia)/(Σ PDRB Nasional) × 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Child "" 06.04.02.02.01 - Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional 06.04.02.02.01 - Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional "" "" KEUANGAN Nasional Yes "" "" 2002-06-04T00:00:00 06.04.02 KP 06.04.02.02.01 Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional 2072 2072 09.02.055 Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional persen Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Σ (PDRB Kabupaten/Kota anggota WM)/Σ PDRB Nasional × 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Wilayah: KBI, KTI Parent 23a - Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%) 06.04.01.01 - Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional 06.04.01.01 - Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional "" 000040 - Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional KEUANGAN Nasional, Daerah Yes "" 40 Perencanaan 6.04000000000000003552713678800500929355621337890625 6.04 PP 06.04.01.01 Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional 2073 2073 09.02.055.001 Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional persen Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Σ (PDRB Kabupaten/Kota Wilayah Metropolitan KBI anggota WM)/Σ PDRB Nasional × 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Child "" 06.04.01.01.01 - Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional 06.04.01.01.01 - Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional "" "" KEUANGAN Nasional Yes "" "" 2001-06-04T00:00:00 06.04.01 KP 06.04.01.01.01 Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional 2074 2074 09.02.055.002 Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional persen Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Σ (PDRB Kabupaten/Kota Wilayah Metropolitan KTI anggota WM)/Σ PDRB Nasional × 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Child "" 06.04.01.02.01 - Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional 06.04.01.02.01 - Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional "" "" KEUANGAN Nasional Yes "" "" 2001-06-04T00:00:00 06.04.01 KP 06.04.01.02.01 Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional 2075 2075 09.02.056 Proporsi PDB Ekonomi Kreatif persen PDB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dengan demikian, Proporsi PDB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB nasional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk:; 1. Fesyen; 2. Kuliner; 3. Kriya; 4. Film, Animasi dan Video; 5. Pengembang Permainan; 6. Aplikasi; 7. Musik; 8. Seni Pertunjukan; 9. Fotografi; 10. Desain Komunikasi Visual; 11. Televisi dan Radio; 12. Seni Rupa; 13. Desain Produk; 14. Periklanan; 15. Penerbitan; 16. Arsitektur; 17. Desain Interior; 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑠𝑖 𝑃𝐷𝐵 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 𝐾𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑓= Σ PDB 17 Subsektor Ekonomi Kreatif PDB Nasional x 100% "" Parent 13 - Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%) 03.05.01 - Proporsi PDB Ekonomi Kreatif 03.05.01 - Proporsi PDB Ekonomi Kreatif "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 3 3.0 PN 03.05.01 Proporsi PDB Ekonomi Kreatif 2076 2076 09.02.057 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif persen PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: 1. Fesyen 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film, Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior Proporisi PDRB Ekonomi Kreatif = (Σ PDRB 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Regional / PDRB) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000026 - Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif KEUANGAN Daerah No "" 26 Perdagangan "" "" "" "" 2077 2077 09.02.058 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional persen PDRB (Produk Domestik Bruto) Ekonomi Kreatif adalah indikator yang menunjukkan nilai ekonomi dari kegiatan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa yang membutuhkan ide kreatif dan kemampuan intelektual. PDB Ekonomi Kreatif adalah produk domestik bruto (PDB) yang dihasilkan dari sektor ekonomi kreatif. PDB Ekonomi Kreatif dihitung dari nilai barang dan jasa di berbagai subsektor ekonomi kreatif. "" Wilayah Administrasi: Provinsi Parent "" "" "" "" 000859 - Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional KEUANGAN Daerah No "" 859 Pariwisata "" "" "" "" 2078 2078 09.02.059 Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional persen Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. (Σ PDRB Perkotaan)/(Σ PDRB Nasional) × 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 06.04.01 - Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional 06.04.01 - Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 6 6.0 PN 06.04.01 Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional 2079 2079 09.02.060 Proporsi Pembayaran Utang/Debt Service terhadap Ekspor Barang dan Jasa - Konsep dan Definisi:Debt Service Ratio adalah rasio pembayaran utang pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan transaksi berjalan. Utang Luar Negeri adalah posisi kewajiban aktual penduduk Indonesia kepada bukan penduduk pada suatu waktu, tidak termasuk kontinjen, yang membutuhkan pembayaran kembali bunga dan/atau pokok pada waktu yang akan datang. Penerimaan Transaksi Berjalan adalah penerimaan dari transaksi ekspor barang dan jasa dan penerimaan pendapatan primer dan sekunder. Metode Perhitungan:Jumlah (nilai) pembayaran pokok utang dan bunga utang luar negeri dibagi dengan jumlah (nilai) penerimaan transaksi berjalan dikalikan 100%.Rumus:Keterangan :P PUB : Proporsi pembayaran pokok dan bunga Utang Luar Negeri (Debt Service) terhadap penerimaan transaksi berjalan.JPUB : Jumlah (nilai) pembayaran utang pokok dan bunga Utang Luar NegeriJPTB : Jumlah (nilai) penerimaan transaksi berjalan.Daerah tidak perlu untuk menghitung indikator ini karena tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pinjaman luar negeri. Pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah. Beberapa prinsip dasar dari pinjaman daerah di antaranya sebagai berikut:Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah.Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain.Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 17.4.1* - Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa. 000333 - Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa. KEUANGAN Nasional, Daerah No 26010013 "" 333 Keuangan "" "" "" "" 2080 2080 09.02.061 Proporsi pengeluaran anggaran yang berpihak pada kelompok masyarakat miskin (pendidikan, kesehatan dan transfer langsung) terhadap pengeluaran pemerintah persen Definisi: Proporsi belanja pemerintah yang secara langsung memberi manfaat bagi penduduk miskin berupa belanja kesehatan, pendidikan, dan bantuan transfer langsung. Belanja pemerintah mencerminkan pengeluaran publik di bidang layanan kesehatan dan pendidikan. Bantuan langsung merujuk transfer tunai dan transfer setengah- tunai (near-cash) yang diperuntukkan bagi kelompok miskin dan rentan. Bantuan langsung transfer tunai dapat digunakan untuk belanja barang dan jasa. Konsep: Belanja publik di bidang sosial untuk kelompok miskin dan rentan adalah pengeluaran pemerintah di bidang layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan bantuan langsung (tunai dan setengah-tunai). Belanja ini setara dengan pengeluaran total pemerintah untuk layanan paling esensial (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial). Bantuan langsung adalah pemberian bantuan pemerintah secara langsung kepada kelompok sasaran yaitu penerima perorangan yang berhak. Kelompok sasaran dari penerima belanja ini adalah penduduk miskin dan rentan yang mencakup 40% penduduk terbawah dari sisi pengeluaran/konsumsi per kapita rumah tangga. Per definisi penduduk miskin ditentukan berdasarkan konsumsi per kapita mengikuti definisi nasional (SDG 1.2.1). Bantuan langsung (Cash transfer) mencakup Bantuan Langsung Tunai (BLT) tanpa syarat (Unconditional Cash Transfer – UCT) dan BLT dengan syarat (Conditional Cash Transfer - CCT) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikelola Kementerian Sosial. Bantuan langsung setengah tunai (near-cash transfer) mencakup pemberian bahan pokok/sembako dan kupon/voucher yang dapat digunakan membeli bahan pokok/sembako di toko yang ditunjuk. Pembiayaan KIP dan KIP kuliah dapat digolongkan kedalam kategori ini. Rumus: Keterangan: PBProPoor : Proporsi belanja publik untuk pendidikan, kesehatan dan bantuan langsung TPengesensial : Total pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, pendidikan, dan bantuan langsung TPengAPBN : Total pengeluaran pemerintah dalam APBN Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 1.b.1* - Proporsi pengeluaran anggaran yang berpihakpada kelompok masyarakat miskin (pendidikan, kesehatan dan transfer langsung) terhadap pengeluaran pemerintah 000087 - Proporsi pengeluaran anggaran yang berpihakpada kelompok masyarakat miskin (pendidikan, kesehatan dan transfer langsung) terhadap pengeluaran pemerintah KEUANGAN Nasional, Daerah No "" 87 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 2081 2081 09.02.062 Proporsi Total Pendapatan Pemerintah Pusat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) persen Konsep dan Definisi:A.Pendapatan Pemerintah yang dimaksud adalah Pendapatan Negara dalam hal ini adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah (UU No. 20/2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020). Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar (UU No. 20/2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperolehmanfaatlangsungmaupuntidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (UU No.9/2018 tentang PNBP). Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan /atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri (UU No. 20/2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020). Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS). Total pendapatan pemerintah pusat sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya dapat diperoleh dengan membagi total sumber pendapatan negara (Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah) dengan PDB dikali dengan 100 persen. PDB yang digunakan merupakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Metode Perhitungan: Pendapatan Pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB.Jumlah penerimaan perpajakan ditambah dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditambah dengan hibah dibagi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dikalikan 100%. Wilayah Administrasi: Nasional; Sumber Pendapatan Pemerintah Parent "" 07.05.01 - Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB 07.05.01 - Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB 17.1.1* - Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. 000329 - Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. KEUANGAN Nasional, Daerah No 22010019 "" 329 Keuangan 7 7.0 PN 07.05.01 Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB 2082 2082 09.02.063 Rasio Anggaran Sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya persen Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya adalah ukuran yang menggambarkan proporsi sisa anggaran dari tahun sebelumnya dibandingkan dengan total belanja yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun tersebut. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik pengelolaan kas dan anggaran yang dilakukan, serta seberapa banyak sisa anggaran yang tersisa untuk digunakan dalam periode berikutnya. Nilai realisasi SiLPA / total belanja anggaran tahun sebelumnya * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000454 - Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya 000538 - Rasio Anggaran Sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya" KEUANGAN Daerah No "" 454 Keuangan "" "" "" "" 2083 2083 09.02.064 Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan persen Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan proporsi pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk belanja pegawai selain guru dan tenaga kesehatan. Rasio ini membantu dalam menganalisis bagaimana anggaran pemerintah dibagi antara berbagai kategori pegawai negeri, dan dapat memberikan gambaran tentang prioritas belanja pemerintah di sektor non-pendidikan dan non-kesehatan. "Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan Informasi produksi dan kapasitas produksi Informasi bahan baku dan bahan penolong Informasi bahan bakar/energy Informasi tenaga kerja Informasi investasi" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000439 - Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan KEUANGAN Daerah No "" 439 Perencanaan "" "" "" "" 2084 2084 09.02.065 Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures) persen Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur proporsi pengeluaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk urusan pemerintahan umum, setelah mengurangi pengeluaran transfer. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar anggaran daerah yang dialokasikan untuk administrasi umum pemerintahan dibandingkan dengan total belanja daerah. (Jumlah PAD) / (Jumlah PDRB non migas) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000441 - Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures) KEUANGAN Daerah No "" 441 Keuangan "" "" "" "" 2085 2085 09.02.066 Rasio Capaian PNBP terhadap target yang ditetapkan (persen) persen Seluruh penerimaan negara yang tidak termasuk dalam pajak Jumlah penerimaan negara bukan pajak dibagi target penerimaan negara bukan pajak Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.12.02.01.01 - Rasio Capaian PNBP terhadap target yang ditetapkan (persen) 07.12.02.01.01 - Rasio Capaian PNBP terhadap target yang ditetapkan (persen) "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 2002-07-12T00:00:00 07.12.02 KP 07.12.02.01.01 Rasio Capaian PNBP terhadap target yang ditetapkan (persen) 2086 2086 09.02.067 Rasio Defisit APBN terhadap PDB dalam Batas Aman persen Rasio Defisit APBN terhadap PDB Nominal "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.14.01.01 - Rasio Defisit APBN terhadap PDB dalam Batas Aman 07.14.01.01 - Rasio Defisit APBN terhadap PDB dalam Batas Aman "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 7.13999999999999968025576890795491635799407958984375 7.14 PP 07.14.01.01 Rasio Defisit APBN terhadap PDB dalam Batas Aman 2087 2087 09.02.068 Rasio Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) persen Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB adalah perbandingan antara kerugian ekonomi dalam Rupiah yang diakibatkan oleh kejadian multibencana dan bencana masif di seluruh wilayah (nasional) dikurangi dengan besaran jumlah investasi di bidang penanggulangan bencana dalam Rupiah, dan diperbandingkan (dibagi) dengan besaran nilai PDB pada tahun/satuan waktu yang sama dalam persen. PPDB=(KE-InPDB)x100 Keterangan PPDB: Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%) KE: Kerugian ekonomi akibat dampak multibencana nasional (Rp) In: Besaran nilai investasi di bidang Penanggulangan Bencana (Rp) PDB: Besaran nilai PDB Nasional (Rp) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Bencana; Sektor Ekonomi Perkotaan Parent 44 - Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%) 08.02.13 - Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB 08.02.13 - Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB "1.5.2* - Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB. 11.5.2.(a) - Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB." "000082 - Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB. 000241 - Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB." KEUANGAN Nasional, Daerah No 31010138 "" 82 Sosial 8 8.0 PN 08.02.13 Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB 2088 2088 09.02.069 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan persen Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan proporsi dari total belanja yang dilakukan melalui proses pengadaan resmi dibandingkan dengan total belanja yang dilakukan oleh suatu organisasi atau instansi. Pengadaan di sini mencakup semua proses resmi untuk memperoleh barang atau jasa, termasuk lelang, tender, atau proses seleksi kompetitif lainnya. Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan / Total belanja langsung × 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000447 - Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan KEUANGAN Daerah No "" 447 Keuangan "" "" "" "" 2089 2089 09.02.070 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB persen Local Tax Ratio merupakan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah terhadap potensi perekonomian daerah atau Produk Domestik Bruto Regional (PDRB). Indikator merupakan rata-rata secara nasional dari perbandingan Total Realisasi Pajak Daerah per Provinsi (Pajak Daerah Provinsi, Pajak Daerah Kota, dan Pajak Daerah Kabupaten dalam satu Provinsi) terhadap PDRB Provinsi. 1. Hitung Realisasi Pajak Daerah secara Regional/Provinsi (Pn) Pn = Realisasi Pajak Daerah Provinsi n + Realisasi Pajak Daerah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi n 2. Bandingkan terhadap PDRB masing-masing Provinsi Ln = Pn / PDRB n 3. Jumlahkan Local Tax Ratio dari seluruh Provinsi Lt = L1 + L 2 + ... + L38 4. Rata-ratakan secara nasional Local Tax Ratio = Lt / 38 Keterangan: - Pn = Total Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi/Kab/Kota di Provinsi n - Ln = Local Tax Ratio Provinsi n - Lt = Total Local Tax Ratio secara Nasional Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.09.01.03 - Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap PDRB (local tax ratio) 07.09.01.03 - Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap PDRB (local tax ratio) "" 000049 - Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB KEUANGAN Nasional, Daerah No "" 49 Keuangan 7.089999999999999857891452847979962825775146484375 7.09 PP 07.09.01.03 Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap PDRB (local tax ratio) 2090 2090 09.02.071 Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) persen Rasio PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri yang berasal dari sumber-sumber pendapatan asli daerah tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat atau provinsi. Rasio ini menunjukkan sejauh mana otonomi finansial daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah. (Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan) / (Jumlah APBD) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000440 - Rasio PAD KEUANGAN Daerah No "" 440 Perencanaan "" "" "" "" 2091 2091 09.02.072 Rasio Penerimaan Negara Bukan Pajak (persen PDB) persen Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan penjumlahan dari penerimaan SDA migas dan non migas, dan penerimaan non SDA (BLU, Dividen BUMN, PNBP lainnya) Penerimaan PNBP dibagi seluruh PDB Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.12.02.01 - Rasio PNBP (persen PDB) 07.12.02.01 - Rasio PNBP (persen PDB) "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 7.12000000000000010658141036401502788066864013671875 7.12 PP 07.12.02.01 Rasio PNBP (persen PDB) 2092 2092 09.02.073 Rasio Penerimaan Pajak terhadap Produk Domestik Bruto/Tax Ratio persen Perbandingan atau presentasi penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) nominal suatu negara. Indikator ini (tax ratio) berfungsi untuk mengukur kinerja penerimaan perpajakan suatu negara. Tax ratio berguna untuk mengukur seberapa mampu pemerintah membiayai keperluan negara dengan sumber dayanya sendiri. Berdasarkan formula-nya, tax ratio dibagi menjadi arti sempit dan arti luas. Definisi komponen pajak dalam tax ratio arti sempit didasarkan pada perhitungan pajak yang dikumpulkan oleh Pemerintah Pusat. Tax ratio arti luas mencakup pajak pemerintah pusat, pajak daerah, dan PNBP SDA Migas sebagai pembilang. Tax ratio yang digunakan di Indonesia adalah arti sempit, sesuai dengan perhitungan yang digunakan Kementerian Keuangan, World Bank, dan IMF. Penerimaan Perpajakan Pemerintah dibagi PDB Nominal (PDB ADHB) tahun berjalan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent 31 - Rasio Pajak terhadap PDB (%) 07.12.01.01 - Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%) 07.12.01.01 - Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB 17.1.1.(a) - Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. 000330 - Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. KEUANGAN Nasional, Daerah No 25010057 "" 330 Keuangan 7.12000000000000010658141036401502788066864013671875 7.12 PP 07.12.01.01 Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%) 2093 2093 09.02.074 Rasio utang Pemerintah terhadap PDB yang menjamin Keberlanjutan Fiskal persen utang bruto pemerintah sebagai persentase terhadap PDB Utang Bruto/PDB Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.14.01.02 - Rasio utang Pemerintah terhadap PDB yang menjamin Keberlanjutan Fiskal 07.14.01.02 - Rasio utang Pemerintah terhadap PDB yang menjamin Keberlanjutan Fiskal "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 7.13999999999999968025576890795491635799407958984375 7.14 PP 07.14.01.02 Rasio utang Pemerintah terhadap PDB yang menjamin Keberlanjutan Fiskal 2094 2094 09.02.075 Return on Asset (ROA) BUMD persen Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Return On Asset (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. "ROA = (Laba_Bersih / Total_Aset) * 100% Keterangan: ROA : Return on Asset (tingkat pengembalian atas aset) Laba_Bersih : Jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan Total_Aset : Jumlah keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000031 - Return on Asset (ROA) BUMD KEUANGAN Daerah No "" 31 Penanaman Modal "" "" "" "" 2095 2095 09.02.076 Tingkat Inflasi persen Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Tingkat Inflasi (%) = IHKt-IHKt-1IHKt-1 ×100% Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan the Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP) 2018. Pengukuran IHK dilakukan melalui Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS di 90 Kota/Kabupaten sampel IHK. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent 32 - Tingkat Inflasi (%) "07.06.01 - Tingkat Inflasi 07.15.01.01 - Tingkat Inflasi" "07.06.01 - Tingkat Inflasi 07.15.01.01 - Tingkat Inflasi" "" 000050 - Tingkat Inflasi KEUANGAN Nasional, Daerah No "" 50 Perdagangan 7 7.0 PN 07.06.01 "Tingkat Inflasi 07.15.01.01" 2096 2096 09.02.077 Tingkat Inklusi Keuangan persen Inklusi Keuangan (%) adalah tingkat penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat Indonesia pada suatu kurun waktu tertentu. Tingkat indeks inklusi keuangan diukur menggunakan metode survei yang dilakukan pada responden (sample penduduk) yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Pengambilan data survei dilakukan secara langsung/wawancara tatap muka dibantu dengan sistem Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). Parameter yang digunakan adalah parameter penggunaan (usage), dimana masyarakat yang dikatakan inklusif secara keuangan adalah masyarakat yang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir dihitung dari waktu pelaksanaan survei. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kelamin Parent 34 - Inklusi Keuangan (%) 03.04.01.06 - Inklusi Keuangan 03.04.01.06 - Inklusi Keuangan 8.10.1.(a) - Tingkat Inklusi Keuangan. 000055 - Inklusi Keuangan KEUANGAN Nasional, Daerah No "" 55 Keuangan 3.04000000000000003552713678800500929355621337890625 3.04 PP 03.04.01.06 Inklusi Keuangan 2097 2097 09.02.078 Tingkat Penerapan Tata Kelola Pengadaan - Indikator ini direpresentasikan dengan Indeks Penerapan Tata Kelola Pengadaan (IPTKP) yang merupakan suatu pendekatan untuk menilai peningkatan penerapan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Penerapan tata kelola pengadaan merupakan indikator untuk melihat bagaimana kinerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka menyiapkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan baik. LKPP menjadi enabler bagi K/L/Pemda agar dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mencapai prinsip serta tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Indikator ini memberikan sudut pandang bahwa peningkatan penerapan tata kelola pengadaan dapat dicapai melalui: (1) Meningkatnya kualitas implementasi regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, (2) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa, (3) Meningkatnya efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan. "Rumus: IPTKP = 32(X1) + 32(X2) + 21(X3) + 15(X4) X1 = Indeks efektivitas implementasi regulasi PBJ (dinormalisasi), sumber data: Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP X2 = Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang kompeten (dinormalisasi), sumber data: Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP X3 = Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3 (dinormalisasi), sumber data: Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP X4 = Persentase efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan (dinormalisasi), sumber data: Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Metode Perhitungan: IPTKP merupakan indikator dalam Sasaran Strategis LKPP tahun 2025 - 2029, dengan variabel pembentuknya merupakan Indikator di level sasaran program. Normalisasi dilakukan karena adanya perbedaan satuan pada masing - masing variabel pembentuk tersebut. " Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.08.02.001.005 - Tingkat Penerapan Tata Kelola Pengadaan 07.08.02.001.005 - Tingkat Penerapan Tata Kelola Pengadaan "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 2002-07-08T00:00:00 07.08.02 KP 07.08.02.001.005 Tingkat Penerapan Tata Kelola Pengadaan 2098 2098 09.02.079 Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD persen Tingkat sinkronisasi perencanaan anggaran belanja dan investasi mengukur keselarasan antara anggaran pemerintah pusat, TKD, investasi, dan KPBU tahun 2025-2026 dengan kebijakan ekonomi makro jangka pendek (KEM-PPKF), yang mencakup akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan antar wilayah, serta memastikan kesesuaian dengan arahan Presiden dalam bidang-bidang prioritas. (capaian efektivitas dan efisiensi belanja dan investasi x 62,5%) + (capaian outcome x 37,5%) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.13.02.01.01 - Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD 07.13.02.01.01 - Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 2002-07-13T00:00:00 07.13.02 KP 07.13.02.01.01 Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD 2099 2099 09.02.080 Total Aset Sektor Keuangan/PDB persen Total Aset Sektor Keuangan adalah total aset Keuangan nasional yang terdiri dari total aset perbankan nasional (aset perbankan bank umum, bank umum syariah, BPR dan BPRS), total aset IKNB (yang terdiri dari IKNB konvensional dan syariah), dan kapitalisasi pasar modal. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)=Total Aset Keuangan/PDBx100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.02.01 - Total Aset Sektor Keuangan/PDB 03.02.01 - Total Aset Sektor Keuangan/PDB "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 3 3.0 PN 03.02.01 Total Aset Sektor Keuangan/PDB 2100 2100 09.02.081 Total Dana Pihak Ketiga/PDB persen Total dana pihak ketiga merupakan penjumlahan Giro + Tabungan + Simpanan berjangka + Valas. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun Total Dana Pihak Ketiga/PDB (%)= (Jumlah Dana Pihak Ketiga/PDB)x100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.04.01.001.01 - Total DPK/PDB 03.04.01.001.01 - Total DPK/PDB "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 2001-03-04T00:00:00 03.04.01 KP 03.04.01.001.01 Total DPK/PDB 2101 2101 09.02.082 Total Dana Pihak Ketiga/PDRB persen Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPRBPRS) di suatu daerah provinsi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu. "Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%) = Total Dana Pihak Ketiga / PDRB * 100 Keterangan: Total Dana Pihak Ketiga (DPK) = Total DPK Bank Umum + Total DPK BPR-BPRS (di suatu provinsi) PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000051 - Total Dana Pihak Ketiga/PDRB KEUANGAN Daerah No "" 51 Penanaman Modal "" "" "" "" 2102 2102 09.02.083 Total Kredit/PDB persen Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan: Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS). PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Total Kredit/PDB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan terhadap PDB (atas dasar harga berlaku) pada suatu waktu tertentu. Keterangan: Total Kredit = Total Penyaluran Kredit Bank Umum + Total Penyaluran Kredit BPR-BPRS; PDB = Produk Domestik Bruto (atas dasar harga berlaku) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent 33e - Total Kredit/PDB (%) 03.04.01.05 - Total Kredit/PDB 03.04.01.05 - Total Kredit/PDB "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 3.04000000000000003552713678800500929355621337890625 3.04 PP 03.04.01.05 Total Kredit/PDB 2103 2103 09.02.084 Total Kredit/PDRB persen Total Kredit per Provinsi adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup provinsi. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Total Kredit per Provinsi /PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu. "Total Kredit per Provinsi/PDRB(%) = Total Kredit per provinsi / PDRB * 100 Keterangan: Total Kredit per provinsi = Total Penyaluran Kredit Bank Umum + Total Penyaluran Kredit BPR-BPRS di masing-masing provinsi PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000054 - Total Kredit/PDRB KEUANGAN Daerah No "" 54 Penanaman Modal "" "" "" "" 2104 2104 09.02.085 Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP) rupiah Total anggaran yang dimaksud adalah semua anggaran yang berasal dari anggaran pemerintah, dana swasta maupun dari masyarakat. Anggaran pemerintah yang dimaksud adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), untuk level nasional. Anggaran pemerintah tersebut terdiri dari anggaran berbagai Kementerian/Lembaga yang memiliki alokasi dana untuk preservasi, perlindungan, serta konservasi baik berupa belanja langsung maupun belanja program. Preservasi merupakan upaya untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan maupun kecelakaan, sehingga membahayakan warisan budaya dan alam yang dijaga maupun sekitarnya. Perlindungan merupakan proses penerapan suatu metode tertentu untuk melindungi kondisi fisik dari warisan budaya dan alam dengan menjaganya agar tidak rusak, hilang maupun hancur. Konservasi warisan budaya berbeda dengan konservasi warisan alam. Konservasi warisan budaya merupakan langkah yang diambil untuk memperpanjang usia warisan budaya tertentu yang sinergis dengan upaya untuk memperkuat penyebaran nilai dan pesan budaya tersebut. Sementara konservasi warisan alam merupakan langkah untuk melindungi, menjaga, mengelola dan merawat ekosistem, habitat, flora dan fauna langka, masyarakat adat, baik di dalam maupun di luar lingkungan aslinya untuk menjaga keberadaannya dalam jangka waktu panjang. Warisan budaya terdiri atas warisan budaya benda (tangible) dan warisan budaya tak benda (intangible). Di Indonesia, warisan budaya benda ini sering pula disebut dengan cagar budaya. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang berlokasi di darat maupun perairan serta perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan (UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Warisan budaya tak benda adalah praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keahlian maupun alat, objek, artifak dan ruang budaya milik komunitas, kelompok maupun individu yang merupakan bagian dari budaya mereka. Yang termasuk dalam warisan budaya tak benda adalah tradisi lisan dan ekspresi (bahasa, puisi, cerita rakyat, mantra, doa, nyanyian rakyat, peribahasa, teka teki rakyat, pertunjukan dramatik, dll), seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat, ritual, perayaan-perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, serta keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional (Perpres No 78 tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda). Warisan alam adalah bentukan dan kawasan alam, geologi atau fisik-geografis yang menjadi habitat satwa dan tanaman yang hampir punah, serta lokasi alam yang memiliki nilai pendidikan, konservasi atau keindahan alam. Warisan alam ini termasuk taman dan hutan lindung, kebun binatang, akuarium dan kebun raya (UNESCO, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972). Selain itu, terdapat pula warisan campuran dimana suatu situs memiliki warisan budaya dan alam dalam satu lokasi. Total anggaran untuk preservasi, perlindungan, konservasi warisan budaya dan alam adalah jumlah semua anggaran yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, serta konservasi warisan budaya termasuk (warisan budaya benda dan tak benda) dan warisan alam. "TPKP = APK1 + APK2 + APK3 + ..... + APKn Keterangan: TPKP : Total pengeluaran publik yang diperuntukkan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam APK : Anggaran terkait preservasi, perlindungan, konservasi warisan budaya dan alam dari Kementerian/Lembaga 1, 2, 3, dan seterusnya" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000240 - Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP) KEUANGAN Daerah No "" 240 Keuangan "" "" "" "" 2105 2105 09.02.086 Rasio kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap total kredit persen Rasio total kredit yang disalurkan terhadap total kredit secara keseluruhan (Total Kredit UMKM/Total Kredit) * 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.04.01.001.02 - Rasio kredit UMKM terhadap total kredit 03.04.01.001.02 - Rasio kredit UMKM terhadap total kredit "" "" KEUANGAN Nasional No "versi 2025.01: 02.10.010 versi 2025.02: 09.02.086" "" 2001-03-04T00:00:00 03.04.01 KP 03.04.01.001.02 Rasio kredit UMKM terhadap total kredit 2106 2106 09.02.087 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) persen Indeks yang menggambarkan tingkat akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data supply dan demand yang terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu Penggunaan, Ketersediaan dan Kedalaman. Nilai indeks berkisar antara 1-10. Semakin tinggi nilai indeks menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin baik. Nilai indeks juga menunjukkan adanya tantangan dalam inklusi keuangan, seperti keterbatasan infrastruktur keuangan, rendahnya literasi keuangan, kepemilikan produk/layanan keuangan yang belum terjangkau, atau kedalaman/kualitas penggunaan produk/layanan keuangan "IKAD_m = (Σ (a_i Z_im) ) x 10 Di mana a_i merupakan bobot dari masing-masing indikator yang telah disesuaikan menjadi skala." Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota Parent "" 03.04.01.06 - Inklusi Keuangan "" "" 001168 - Indeks Akses Keuangan Daerah KEUANGAN Nasional, Daerah No "" 1168 Sekretariat Daerah 3.04000000000000003552713678800500929355621337890625 3.04 PP 03.04.01.06 Inklusi Keuangan 2107 2107 09.02.088 Aset Perbankan Syariah/PDRB persen Aset perbankan syariah/PDRB adalah rasio yang menggambarkan proporsi total aset perbankan syariah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat penetrasi dan kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian daerah. Total Aset Perbankan Syariah adalah nilai keseluruhan aset yang dimiliki baik oleh Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dalam suatu periode. PDRB adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Interpretasinya adalah semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar peran perbankan syariah dalam ekonomi daerah. Aset Perbankan Syariah / PDRB = ( Aset BUS + Aset UUS + Aset BPRS ) / PDRB x 100% Wilayah Administrasi: Provinsi Parent "" 02.13.04.01.01 - Aset Keuangan Syariah/PDB (%) "" "" "" KEUANGAN Nasional No "" "" 2004-02-13T00:00:00 02.13.04 KP 02.13.04.01.01 Aset Keuangan Syariah/PDB (%) 2108 2108 09.02.089 Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan persen Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah melibatkan serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelatihan, serta pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah. Pembinaan ini dilakukan oleh pemerintah pusat atau lembaga terkait, sedangkan pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Rumus: C_Pembinaan_Pengawasan = (Jumlah_Kegiatan_Pembinaan_Pengawasan / Jumlah_Instansi_Terkait) * 100%" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001132 - Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan KEUANGAN Daerah No "" 1132 Keuangan "" "" "" "" 2109 2109 09.02.090 Indeks Zakat Nasional (IZN) poin "Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah sebuah alat ukur yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat di Indonesia. IZN bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai pengelolaan zakat, membantu BAZNAS dalam merancang kebijakan, dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan zakat secara nasional. IZN menggunakan berbagai indikator yang terbagi dalam dua dimensi utama, yaitu dimensi makro yang mencerminkan peran pemerintah dan masyarakat, serta dimensi mikro yang berfokus pada kinerja lembaga zakat dan dampaknya terhadap mustahik." "Indeks_Zakat_Nasional_(IZN) = 0,30 * X1 + 0,70 * X2 Keterangan: X1 : Dimensi makro (Regulasi, Dukungan APBN/APBD, Database Lembaga Zakat, Penguatan Jaringan, Literasi dan Dakwah Zakat) X2 : Dimensi mikro (Tata Kelola, Dampak Zakat)" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001198 - Indeks Zakat Nasional (IZN) KEUANGAN Daerah No "" 1198 Keuangan "" "" "" "" 2110 2110 09.02.091 Laju Pertumbuhan Ekonomi persen Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. "Laju Pertumbuhan Ekonomi = ((PDRB_t - PDRB_t-1) / PDRB_t-1) * 100% Keterangan: PDRB_t = Produk Domestik Regional Bruto tahun berjalan PDRB_t-1 = Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000889 - Laju Pertumbuhan Ekonomi KEUANGAN Daerah No "" 889 Keuangan "" "" "" "" 2111 2111 09.02.092 Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik persen Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur Daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi Daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar Daerah. "Rumus: Persentase_Belanja_Infrastruktur_Pelayanan_Publik = (Total_Belanja_Infrastruktur_Daerah / Total_Belanja_Daerah) * 100 Keterangan / Langkah-langkah perhitungan: Total_Belanja_Infrastruktur_Daerah dihitung dari total belanja modal dan belanja pemeliharaan yang dalam konteks pelayanan publik. Ini mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, setelah dikurangi dengan belanja untuk pemeliharaan dan pembangunan gedung pemerintahan yang digunakan untuk fungsi administrasi dan kendaraan dinas. Total_Belanja_Daerah mencakup seluruh anggaran belanja yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD untuk tahun anggaran berkenaan. Untuk memastikan belanja infrastruktur pelayanan publik tidak melebihi 40% dari total belanja daerah, hasil dari rumus ini harus lebih kecil dari atau sama dengan 40%." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001126 - Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik KEUANGAN Daerah No "" 1126 Keuangan "" "" "" "" 2112 2112 09.02.093 Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui Transfer ke Daerah (TKD) persen Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD merupakan jenis belanja pegawai dalam APBD berupa kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD. "Rumus: Persentase_Belanja_Pegawai_di_luar_Tunjangan_Guru_yang_Dialokasikan_Melalui_TKD = ((Belanja_Pegawai - Tunjangan_Guru_yang_Dialokasikan_Melalui_TKD) / Total_Belanja_APBD) * 100" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001125 - Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD KEUANGAN Daerah No "" 1125 Keuangan "" "" "" "" 2113 2113 09.02.094 Persentase laporan keuangan tepat waktu persen Laporan keuangan tepat waktu adalah laporan yang disampaikan pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Laporan keuangan yang tepat waktu dapat membantu pengambilan keputusan ekonomi "Rumus: P_Tepat_Waktu = (L_tepat_waktu / L_total) * 100% Keterangan: P_Tepat_Waktu = Persentase laporan keuangan yang diserahkan tepat waktu (%) L_tepat_waktu = Jumlah laporan keuangan yang diserahkan tepat waktu L_total = Jumlah total laporan keuangan yang diharapkan diserahkan" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001129 - Persentase laporan keuangan tepat waktu KEUANGAN Daerah No "" 1129 Keuangan "" "" "" "" 2114 2114 09.02.095 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah persen Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah yang diterima oleh suatu daerah (baik provinsi, kabupaten, atau kota). Rasio ini menunjukkan seberapa mandiri suatu daerah dalam membiayai pengeluarannya tanpa bergantung pada dana dari pemerintah pusat atau transfer lainnya. "Rumus: P_PAD = (PAD / Pendapatan_Daerah) * 100% Keterangan: P_PAD = Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) PAD = Pendapatan Asli Daerah Pendapatan_Daerah = Total Pendapatan Daerah" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001131 - Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah KEUANGAN Daerah No "" 1131 Keuangan "" "" "" "" 2115 2115 09.02.096 Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap persen Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. "Rumus: P_Penambahan_Aset_Tetap = ((A_akhir - A_awal) / A_awal) * 100% Keterangan: P_Penambahan_Aset_Tetap = Persentase penambahan nilai aset tetap (%) A_akhir = Nilai aset tetap pada akhir periode A_awal = Nilai aset tetap pada awal periode" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001130 - Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap KEUANGAN Daerah No "" 1130 Keuangan "" "" "" "" 2116 2116 09.02.097 Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital persen Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital adalah indikator untuk mengukur seberapa besar penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan. Semakin tinggi persentase ini, semakin efektif dan efisien pengelolaan keuangan dilakukan melalui sistem yang berbasis digital. "Rumus: P_Sistem_Keuangan_Digital = (Jumlah_Instansi_Menggunakan_Sistem / Jumlah_Instansi_Tersedia) * 100%" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001133 - Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital KEUANGAN Daerah No "" 1133 Keuangan "" "" "" "" 2117 2117 09.02.098 Persentase Penurunan SILPA persen Penurunan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) menunjukkan bahwa pelaksanaan APBN menjadi lebih efektif dan efisien "Rumus: P_Penurunan_SILPA = ((SILPA_sebelumnya - SILPA_sekarang) / SILPA_sebelumnya) * 100% Keterangan: P_Penurunan_SILPA = Persentase penurunan SILPA (%) SILPA_sebelumnya = Jumlah SILPA pada tahun anggaran sebelumnya SILPA_sekarang = Jumlah SILPA pada tahun anggaran yang sedang berjalan" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001128 - Persentase Penurunan SILPA KEUANGAN Daerah No "" 1128 Keuangan "" "" "" "" 2118 2118 09.02.099 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar persen Realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar adalah pelaksanaan pengeluaran anggaran untuk mendanai pelayanan dasar masyarakat. Pelayanan dasar tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, dan bencana. "Rumus: P_Realisasi = (A_realisasi / A_anggaran) * 100% Keterangan: P_Realisasi = Persentase realisasi anggaran (%) A_realisasi = Jumlah anggaran yang telah direalisasikan untuk urusan wajib pelayanan dasar (dalam nilai nominal atau mata uang) A_anggaran = Jumlah anggaran yang telah dialokasikan untuk urusan wajib pelayanan dasar dalam periode yang sama" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001127 - Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar KEUANGAN Daerah No "" 1127 Keuangan "" "" "" "" 2119 2119 09.02.100 Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 persen untuk menilai seberapa efektif suatu entitas (biasanya lembaga pemerintah) dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun anggaran sebelumnya (N-1) "Rumus: Persentase_Rekomendasi_yang_Ditindaklanjuti = (Jumlah_Rekomendasi_yang_Ditindaklanjuti / Jumlah_Total_Rekomendasi) * 100% Penjelasan: Jumlah_Rekomendasi_yang_Ditindaklanjuti = Jumlah rekomendasi yang telah dijalankan atau diterapkan sesuai dengan arahan yang diberikan. Jumlah_Total_Rekomendasi = Seluruh rekomendasi yang diberikan dalam suatu periode atau laporan. Hasil_dalam_persen (%) menunjukkan sejauh mana rekomendasi yang diberikan telah diimplementasikan." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001155 - Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 KEUANGAN Daerah No "" 1155 Inspektorat Daerah "" "" "" "" 2120 2120 09.03.001 Cakupan Layanan Kota Cerdas Kawasan Ibu Kota Nusantara persen "Pembangunan Layanan Kota Cerdas dan Rendah Karbon merupakan ukuran kinerja dalam menciptakan lingkungan IKN yang berbasis teknologi dan berorientasi keberlanjutan. Indikator ini mencakup 2 (dua) proyek prioritas. Dimana proyek prioritas pertama berfokus pada Pembangunan Layanan Kota Cerdas dan Rendah Karbon Kawasan Ibu Kota Nusantara dengan delapan komponen yang mencerminkan efisiensi teknologi, penerapan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya, pengurangan emisi karbon, serta adopsi transportasi dan bangunan cerdas untuk mendukung pembangunan rendah karbon. Sedangkan proyek prioritas kedua berfokus pada Pembangunan Pusat Teknologi dan Pengetahuan (T & K-Hub). Indikator ini berfungsi sebagai acuan dalam menilai sejauh mana layanan kota cerdas di IKN telah memenuhi target yang mendukung visi keberlanjutan dan inovasi teknologi.di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). " "Indikator penilaian terdiri dari dua komponen utama: 1. Pembangunan Layanan Kota Cerdas dan Rendah Karbon Memiliki 8 sub-komponen dengan bobot sama besar 2, Pembangunan Pusat Teknologi dan Pengetahuan (T & K-Hub) Memiliki 2 sub-komponen dengan bobot sama besar. Cakupan layanan= (Skor komponen 1 + Skor komponen 2)/2 x 100%" "" Parent "" 06.05.01.02.07 - Cakupan Layanan Kota Cerdas Kawasan Ibu Kota Nusantara 06.05.01.02.07 - Cakupan Layanan Kota Cerdas Kawasan Ibu Kota Nusantara "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2001-06-05T00:00:00 06.05.01 KP 06.05.01.02.07 Cakupan Layanan Kota Cerdas Kawasan Ibu Kota Nusantara 2121 2121 09.03.002 Global Cybersecurity Index - "Global Cybersecurity Index (GCI) adalah sebuah indikator yang dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU) untuk mengukur tingkat komitmen suatu negara terhadap keamanan siber (cybersecurity) dalam skala global. Indeks ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan siber dan berbagai dimensinya, serta membantu dalam penguatan komitmen keamanan siber nasional melalui identifikasi area keunggulan, potensi pengembangan, dan pengarusutamaan praktik terbaik di bidang keamanan siber. GCI mengevaluasi kesiapan negara-negara dalam menghadapi ancaman keamanan siber berdasarkan lima pilar utama, yaitu: 1. Langkah Hukum (Legal Measures) 2. Langkah Teknis (Technical Measures) 3. Langkah Organisasi (Organizational Measures) 4. Langkah Pengembangan Kapasitas (Capacity Development Measures) 5. Langkah Kerja Sama (Cooperation Measures) " "Penghitungan Global Cybersecurity Index (GCI) diperoleh dari pembobotan masing-masing pilar yang didapatkan melalui kuesioner/survei dan sumber tambahan/penelitian terhadap negara-negara anggota International Telecommunication Union (ITU). Skor GCI dinyatakan dalam bentuk nilai numerik, biasanya dalam skala 0 hingga 100. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat komitmen dan kesiapan keamanan siber yang lebih baik. ​" "" Parent "" 02.01.04 - Global Cybersecurity Index 02.01.04 - Global Cybersecurity Index "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2 2.0 PN 02.01.04 Global Cybersecurity Index 2122 2122 09.03.003 Indeks Keamanan dan Ketahanan Siber - Indeks Ketahanan dan Keamanan Siber dan Informasi (IKKSI) merupakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur tingkat ketahanan dan keamanan siber suatu organisasi. IKKSI dirancang untuk mengukur tingkat kematangan dan efektivitas berbagai aspek ketahanan dan keamanan siber dan sandi, mulai dari kebijakan hingga tingkat kesadaran masyarakat IKKSI didapatkan pembobotan beberapa komponen, yaitu: - Maturitas PSE - Maturitas Penyelenggaraan Persandian - Manfaat Kebijakan Siber dan Sandi - Manfaat Kerjasama Siber dan Sandi - Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan Siber dan Sandi - Tingkat Penegakan Hukum Keamanan Siber dan Keamanan Informasi - Tingkat Kesiapsiagaan Keamanan Siber - Tingkat Penanganan dan Pemuilihan Keamanan Siber Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.05.01.01 - Indeks Keamanan dan Ketahanan Siber 02.05.01.01 - Indeks Keamanan dan Ketahanan Siber "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2.04999999999999982236431605997495353221893310546875 2.05 PP 02.05.01.01 Indeks Keamanan dan Ketahanan Siber 2123 2123 09.03.004 Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Siber Nasional - - Kesiapsiagaan siber (cyber preparedness) merupakan kesiapan dan pemerintah maupun individu dalam mencegah, mendeteksi, merespon dan melindungi dari ancaman, serangan dan insiden siber - Ketahanan siber (cyber resilience) merupakan kemampuan organisasi untuk terus memberikan layanan bahkan saat menghadapi insiden siber. Hal ini menekankan bahwa organisasi harus dapat memastikan keberlangsungan operasi saat terjadi insiden siber dan kemampuan untuk segera pulih dari insiden siber yang dialami Pembobotan dari Komponen - Tingkat Responsivitas PSE - Tingkat Deteksi Ancaman Keamanan Siber - Mean Time to Recover - Tingkat Penyelesaian Insiden Siber - Tingkat Pemanfaatan Hasil Adopsi Teknologi Kemanan Siber dan Persandian Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.05.04.01.01 - Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Siber Nasional 02.05.04.01.01 - Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Siber Nasional "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2004-02-05T00:00:00 02.05.04 KP 02.05.04.01.01 Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Siber Nasional 2124 2124 09.03.005 Indeks Keterbukaan Informasi Publik - "Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) disusun untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi se-Indonesia. IKIP diharapkan dapat menjadi katalis dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di segala tingkatan pemerintahan secara merata dan memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan. IKIP menganalisis tiga aspek penting yang mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (obligation to tell), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (right to know), dan kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi terutama kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (access to information).;Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) disusun untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi se-Indonesia. IKIP diharapkan dapat menjadi katalis dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di segala tingkatan pemerintahan secara merata dan memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan." Angka Indeks Keterbukaan Informasi Publik terdiri dari tiga lingkungan, yakni angka lingkungan fisik politik, angka lingkungan ekonomi, dan angka lingkungan hukum. IKIP mnenghitung angka Nasional dan Provinsi. Pada tiap provinsi terdapat 10 informan ahli dengan berbagai latar belakang (2 mewakili pemerintah/ badan publik, 2 mewakili dunia usaha/bisnis, 2 mewakili Masyarakat/komunitas, 2 mewakili akademis, dan 2 mewakili media). Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang berisi 77 sub-indikator. Para informan ahli menjawab dengan skor angka 0-100. Secara umum semakin rendah nilai yang diberikan maka kualitas dari indikator semakin menunjukkan kondisi buruk, dan sebaliknya. Sebagai panduan, situasi buruk sekali dapat diisi angka 0-30, situasi buruk angka 31-59, situasi sedang angka 60-79, situasi baik angka 80-89, situasi baik sekali angka 90-100. Meski begitu terdapat pula beberapa soal yang memiliki ketentuan khusus seperti nilai 60 untuk situasi tidak ada kasus sebagaimana telah ditetapkan dalam panduan pertanyaan kuesioner. Hasil olahan akhir setiap provinsi berupa data, fakta dan informasi yang berupa indeks diolah dan dibawa ke pertemuan Dewan Penyelia Nasional (National Assessment Council). Anggota Dewan Penyelia Nasional yang berjumlah ganjil akan memberikan penilaian terhadap 20 indikator berdasar hasil skor indeks di 34 provinsi. Indeks Dewan Penyelia Nasional yang memiliki bobot sebesar 30% ini nantinya ditambah 70% dari skor indeks 34 provinsi akan menjadi angka final skor IKIP nasional, yang meliputi skor IKIP 34 provinsi dan skor IKIP Indonesia. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 01.02.01.02 - Indeks Keterbukaan Informasi Publik 01.02.01.02 - Indeks Keterbukaan Informasi Publik "" "" INFORMASI Nasional No 25010046 "" "" 1.020000000000000017763568394002504646778106689453125 1.02 PP 01.02.01.02 Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2125 2125 09.03.006 Indeks Literasi Digital persen Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan efektif untuk mencari, menganalisis, mengevaluasi, dan menyebarkan informasi. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.19.03.01.03 - Indeks Literasi Digital "" "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2003-04-19T00:00:00 04.19.03 KP 04.19.03.01.03 Indeks Literasi Digital 2126 2126 09.03.007 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) - Indeks Pembangunan Statistik mengukur tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penilaian pada pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari: a) domain, merupakan area pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai; b) aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai; dan c) indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 07.08.02.001.008 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 07.08.02.001.008 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS) "" 000688 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS) INFORMASI Nasional, Daerah No "" 688 Statistik 2002-07-08T00:00:00 07.08.02 KP 07.08.02.001.008 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 2127 2127 09.03.008 Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (IPTIK) - Indeks pembangunan TIK merupakan Indeks komposit yang mengkombinasikan 11 indikator dan dikelompokan kedalam tiga subindeks (Akses dan infrastruktur TIK, Penggunaan TIK dan Keahlian TIK) menjadi suatu tolok ukur yang dapat digunakan untuk: 1. Memantau dan memperbandingkan perkembangan TIK antarwilayah dan 2. Mengukur kesenjangan digital 3.Mengukur potensi pembangunan TIK untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan berdasarkan kemampuan dan keahlian yang tersedia. "Indeks_Pembangunan_TIK = (0.4 * Access) + (0.4 * Use) + (0.2 * Skill) Keterangan: Indeks_Pembangunan_TIK : Indeks yang menggambarkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Access : Subindeks akses dan infrastruktur TIK Use : Subindeks penggunaan TIK Skill : Subindeks keahlian TIK" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 03.02.01.01 - Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional 03.02.01.01 - Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional "" 000036 - Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi INFORMASI Nasional, Daerah No "" 36 Komunikasi Dan Informatika 3.020000000000000017763568394002504646778106689453125 3.02 PP 03.02.01.01 Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional 2128 2128 09.03.010 Indeks Ruang Digital Kondusif "" Indeks Ruang Digital Kondusif (IRDK) merupakan indeks yang mengukur sejauh mana ruang digital di Indonesia mencerminkan lingkungan yang aman dan kondusif untuk seluruh lapisan masyarakat. Pengukuran ini mencakup aspek keterpercayaan, inklusif, efisien, adaptif, serta tingkat literasi digital pengguna yang baik. Indeks ini akan dihitung setiap tahun oleh Kemkomdigi dengan periode waktu tahunan. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.02.02.001.04 - Indeks Ruang Digital Kondusif 03.02.02.001.04 - Indeks Ruang Digital Kondusif "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2002-03-02T00:00:00 03.02.02 KP 03.02.02.001.04 Indeks Ruang Digital Kondusif 2129 2129 09.03.011 Indeks Satu Data Indonesia - Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dilaksanakan untuk menilai ketercapaian dan memetakan capaian penyelenggaraan SDI di tingkat Pusat dan Daerah. Hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SDI akan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pendampingan kepada Penyelenggara SDI tingkat Pusat dan Daerah, serta menjadi dasar dalam penentuan pemberian insentif dan disinsentif. Evaluasi penyelenggaraan SDI dilaksanakan dengan menghitung nilai Indeks Satu Data Indonesia (Indeks SDI). Penilaian pada Indeks SDI mencakup domain (1) Kebijakan dan Kelembagaan, (2) Penyelenggaraan SDI, dan (3) Data Leadership. Setiap domain terdiri dari beberapa aspek, dan tiap aspek terdiri dari beberapa indikator yang kemudian nilainya akan dihitung agregasinya berdasarkan pembobotan untuk mendapatkan nilai Indeks SDI. "" Parent "" 07.10.05.01.001 - Nilai Indeks Satu Data Indonesia 07.10.05.01.001 - Nilai Indeks Satu Data Indonesia "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2005-07-10T00:00:00 07.10.05 KP 07.10.05.01.001 Nilai Indeks Satu Data Indonesia 2130 2130 09.03.012 Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) - "Indeks TDN merupakan konsep ukuran holistik yang menyajikan data dari berbagai aspek perkembangan digital, antara lain infrastruktur, pemerintah, ekonomi dan masyarakat digital. Indeks TDN pilar Bisnis merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat adopsi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi digital oleh sektor bisnis dalam mendukung transformasi digital nasional Indeks TDN Pilar Masyarakat merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kesiapan dan daya saing masyarakat dalam ekosistem digital mencakup kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan tuntutan teknologi dan berinovasi dalam menghadapi perubahan digital. Indeks TDN Pilar Pemerintah merupakan indeks yang mengukur sejauh mana pemerintah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat. Pengukuran ini dilakukan tiap tahun oleh Biro Perencanaan, Kemenkomdigi dengan lagging 1 tahun pengukuran" "Indeks TDN Pilar Pemerintah dibangun oleh 3 domain, yaitu: - Government Effectiveness and E-Government Management - E-Government Services and Data Regulations - Tech Innovation, Data Publication and Utilization, and Digital Security tbd" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.02.02.01 - Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) 03.02.02.01 - Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) "" "" INFORMASI Nasional Yes "" "" 3.020000000000000017763568394002504646778106689453125 3.02 PP 03.02.02.01 Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) 2131 2131 09.03.012.001 Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Pilar Bisnis "" Indeks TDN pilar Bisnis merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat adopsi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi digital oleh sektor bisnis dalam mendukung transformasi digital nasional "Indeks TDN Pilar Pemerintah dibangun oleh 3 domain, yaitu: - Government Effectiveness and E-Government Management - E-Government Services and Data Regulations - Tech Innovation, Data Publication and Utilization, and Digital Security tbd" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Child "" 02.14.002.001.01 - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Bisnis 02.14.02.001.01 - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Bisnis "" "" INFORMASI Nasional Yes "" "" 2000-02-14T00:00:00 02.14.00 KP 02.14.002.001.01 Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Bisnis 2132 2132 09.03.012.002 Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Pilar Masyarakat "" Indeks TDN Pilar Masyarakat merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kesiapan dan daya saing masyarakat dalam ekosistem digital mencakup kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan tuntutan teknologi dan berinovasi dalam menghadapi perubahan digital. "Indeks TDN Pilar Pemerintah dibangun oleh 3 domain, yaitu: - Government Effectiveness and E-Government Management - E-Government Services and Data Regulations - Tech Innovation, Data Publication and Utilization, and Digital Security tbd" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Child "" 03.02.02.001.01 - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Masyarakat 03.02.02.001.01 - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Masyarakat "" "" INFORMASI Nasional Yes "" "" 2002-03-02T00:00:00 03.02.02 KP 03.02.02.001.01 Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Masyarakat 2133 2133 09.03.012.003 Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Pilar Pemerintah "" Indeks TDN Pilar Pemerintah merupakan indeks yang mengukur sejauh mana pemerintah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat. Pengukuran ini dilakukan tiap tahun oleh Biro Perencanaan, Kemenkomdigi dengan lagging 1 tahun pengukuran "Indeks TDN Pilar Pemerintah dibangun oleh 3 domain, yaitu: - Government Effectiveness and E-Government Management - E-Government Services and Data Regulations - Tech Innovation, Data Publication and Utilization, and Digital Security tbd" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Child "" 03.02.02.001.02 - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Pemerintah 03.02.02.001.02 - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Pemerintah "" 001018 - Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah INFORMASI Nasional, Daerah Yes "" 1018 Komunikasi Dan Informatika 2002-03-02T00:00:00 03.02.02 KP 03.02.02.001.02 Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Pemerintah 2134 2134 09.03.013 Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan persen Rasio persentase antara jumlah desa/kelurahan yang telah terjangkau Optical Distribution Point (ODP) dibandingkan dengan total jumlah kecamat "" "" Parent "" 03.02.01.01.01 - Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan 03.02.01.01.01 - Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2001-03-02T00:00:00 03.02.01 KP 03.02.01.01.01 Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan 2135 2135 09.03.014 Jangkauan penyiaran radio terestrial per populasi persen Jumlah penduduk yang dapat menerima sinyal siaran radio terestrial dari sebuah stasiun penyiaran radio pada suatu area tertentu, dengan kualitas sinyal yang memadai untuk didengarkan dengan baik dengan mempertimbangkan jangkauan geografis dan jumlah penduduk di area tersebut. Jangkauan geografis minimal 50% dari wilayah siaran dan 50% dari populasi daerah siaran. Jumlah populasi disandingkan dengan Izin Siaran Radio yang dimiliki oleh RRI "" Parent "" 03.02.01.01.04 - Jangkauan penyiaran radio terestrial per populasi 03.02.01.01.04 - Jangkauan penyiaran radio terestrial per populasi "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2001-03-02T00:00:00 03.02.01 KP 03.02.01.01.04 Jangkauan penyiaran radio terestrial per populasi 2136 2136 09.03.015 Jangkauan penyiaran televisi siaran digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) per populasi persen Coverage Population yang terlayani dengan terresterial free to air adalah populasi penduduk Indonesia yang terlayani atau dapat menjangkau siaran TVRI secara gratis dengan konsep terresterial. Perhitungan populasi nantinya dihitung berdasarkan wilayah layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2019 Adapun wilayah layanan merupakan wilayah penerimaan stasiun radio yang diproteksi dari gangguan / interferensi sinyal frekuensi radio Coverage Population = Jumlah Populasi yang Sudah Tercover di 141 Wilayah Layanan (Chirplus) / Jumlah Populasi Tercover di 225 Wilayah Layanan x 100% Adapun jumlah populasi didasarkan pada Hasil Sensus Penduduk per September 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik "" Parent "" 03.02.01.01.03 - Jangkauan penyiaran televisi siaran digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) per populasi 03.02.01.01.03 - Jangkauan penyiaran televisi siaran digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) per populasi "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2001-03-02T00:00:00 03.02.01 KP 03.02.01.01.03 Jangkauan penyiaran televisi siaran digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) per populasi 2137 2137 09.03.016 Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif badan publik Konsep dan Definisi:Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) maka informasi publik pada badan publik diukur dengan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi yang dilakukan setiap tahun. Terdapat 5 (lima) indikator penilaian yang mencakup pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, penyediaan informasi publik, yang ditunjukkan dengan kriteria:Peningkatan kewajiban mengumumkan informasi publik;Peningkatan kewajiban menyediakan informasi publik;Peningkatan kewajiban mengelola dan kewajiban; mendokumentasikan informasi publik; danPeningkatan kewajiban layanan informasi publik.Badan Publik yang mengisi dan dinilai dengan kriteria tersebut terbagi atas 7 (tujuh) kategori yaitu: Kementerian, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Negara Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Badan Usaha Milik Negara, dan Partai Politik. Hasil penilaian dari monitoring dan evaluasi berdasarkan kriteria-kriteria tersebut akan diperoleh kualifikasi Badan Publik yaitu:Informatif (skor 90-100)Menuju Informatif (skor 80-89,9)Cukup Informatif (skor 60-79,9)Kurang Informatif (skor 40-59,9)Tidak Informatif (skor 39,9)Badan Publik yang menjamin keterbukaan akses informasi kepada publik adalah yang berkualifikasi Informatif. Metode Perhitungan:Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif(Skor 90 – 100).Rumus: - Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" 16.10.2.(a) - Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif. 000326 - Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif INFORMASI Nasional, Daerah No 25010016 "" 326 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2138 2138 09.03.017 Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi Sesuai Standar Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi orang "Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi Sesuai Standar Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi adalah total jumlah individu yang berhasil menyelesaikan pelatihan dan memperoleh sertifikasi yang sesuai dengan standar kompetensi dalam bidang keamanan siber dan sandi. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan terkait perlindungan sistem informasi dan data, serta penerapan teknik kriptografi untuk keamanan data. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa individu tersebut telah memenuhi kriteria kompetensi yang ditetapkan dalam bidang keamanan siber dan sandi. Pelatihan dan sertifikasi SDM keamanan siber dan sandi merujuk pada serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi individu (ASN) dalam bidang keamanan siber dan sandi. Kegiatan dilakukan dengan dua metode yaitu Pelatihan dan Sertifikasi. Pelatihan dilakukan dengan proses pembelajaran yang terstruktur dan sistematis untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep, teknik, dan praktik dalam keamanan siber dan sandi. Sertifikasi dilakukan sebagai bukti keahlian dan kredibilitas SDM profesional di bidang keamanan siber dan sandi." "Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi = Jumlah Peserta yang Mendapatkan Sertifikasi Keterangan: Jumlah Peserta yang Mendapatkan Sertifikasi adalah total jumlah individu yang telah menyelesaikan pelatihan dan lulus ujian sertifikasi sesuai dengan standar kompetensi keamanan siber dan sandi. Contoh Perhitungan: Jika dalam satu periode pelatihan ada 40 peserta, dan 35 di antaranya berhasil mendapatkan sertifikasi sesuai standar kompetensi keamanan siber dan sandi, maka jumlah lulusan pelatihan dan sertifikasi adalah 35." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000569 - Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi Sesuai Standar Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi 000804 - Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi SDM Keamanan Siber dan Sandi" INFORMASI Daerah No "" 569 Persandian "" "" "" "" 2139 2139 09.03.018 Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) orang Jumlah lulusan pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) adalah total jumlah individu yang telah menyelesaikan pelatihan atau kursus yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bidang keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dalam melindungi sistem informasi dan teknologi yang digunakan dalam pemerintahan dari ancaman keamanan siber dan pelanggaran data. "Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan SPBE = Jumlah Individu yang Menyelesaikan Pelatihan Keterangan: Jumlah Individu yang Menyelesaikan Pelatihan adalah total jumlah peserta pelatihan yang telah menyelesaikan program pelatihan SDM keamanan SPBE. Contoh Perhitungan: Jika dalam sebuah periode pelatihan terdapat 50 peserta dan semuanya berhasil menyelesaikan pelatihan dengan sertifikat, maka jumlah lulusan pelatihan SDM Keamanan SPBE adalah 50." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000568 - Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) INFORMASI Daerah No "" 568 Persandian "" "" "" "" 2140 2140 09.03.019 Jumlah Lulusan Pelatihan Teknis Bidang Keamanan Siber dan Sandi orang Jumlah Lulusan Pelatihan Teknis Bidang Keamanan Siber dan Sandi adalah total jumlah individu yang berhasil menyelesaikan program pelatihan teknis yang dirancang khusus untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bidang keamanan siber dan kriptografi (sandi). Pelatihan ini biasanya mencakup topik seperti perlindungan data, manajemen risiko keamanan siber, dan teknik kriptografi untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data. Jumlah Lulusan = (Jumlah Peserta yang Mendaftar) * (Tingkat Kelulusan) Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000570 - Jumlah Lulusan Pelatihan Teknis Bidang Keamanan Siber dan Sandi INFORMASI Daerah No "" 570 Persandian "" "" "" "" 2141 2141 09.03.020 Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan negara Konsep dan Definisi:Implementasi rencana statistik nasional berdasarkan National Strategies for the Development of Statistics (NSDS), yang mencakup: pelaksanaan strategi, perancangan strategi, dan proses menunggu adopsi strategi pada tahun berjalan, yang didanai oleh anggaran negara. Metode Perhitungan:Rencana strategis statistik nasional yang didanai, mencakup:Pelaksanaan strategiPerancangan strategiProses menunggu adopsi strategi pada tahun berjalan.Rumus: - Keterangan:Indonesia telah memiliki Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024. Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" 17.18.3* - Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan. 000348 - Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan. INFORMASI Nasional, Daerah No "" 348 Keuangan "" "" "" "" 2142 2142 09.03.021 Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi negara Konsep dan Definisi:Undang-Undang statistik nasional mendefinisikan aturan, regulasi, dan langkah-langkah yang berkaitan dengan organisasi, manajemen, pemantauan dan pengawasan kegiatan statistik secara sistematis, efektif, dan efisien untuk menjamin ketercakupan, akurasi, dan konsistensi dengan fakta, guna memberikan referensi/ acuan dalam penetapan arah kebijakan, perencanaan sosial-ekonomi, dan berkontribusi bagi pembangunan nasional dalam bidang kesehatan, kebudayaan, kesejahteraan dan kesetaraan. Prinsip-prinsip fundamental statistik resmi yang diadopsi oleh United Nations Statistical Commission dalam sesi khusus 11-15 April 1994 mencakup 10 prinsip. Metode Perhitungan:Ada/tidaknya undang-undang statistik nasional yang tunduk pada prinsip-prinsip fundamental statistik resmi.Rumus: -Keterangan:Indonesia sudah memiliki Undang-Undang no. 16 tahun 1997 tentang Statistik. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 17.18.2* - Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi. 000347 - Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi. INFORMASI Nasional, Daerah No "" 347 Statistik "" "" "" "" 2143 2143 09.03.022 Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi negara Konsep dan Definisi:Untuk indikator ini, kata-kata definisi operasinya adalah “eksistensi” dan “implementasi”, artinya: (a) apakah suatu negara (atau di tingkat global, jumlah negara) memiliki konstitusi, hukum dan/atau kebijakan jaminan akses publik terhadap informasi; (b) sejauh mana jaminan nasional mencerminkan ‘perjanjian internasional’ (misalnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dll); dan (c) mekanisme pelaksanaan telah ada untuk jaminan tersebut, mencakup variabel-variabel berikut:a.Upaya pemerintah untuk mempromosikan hak publik atas informasi.b.Kesadaran masyarakat atas hak hukumnya untuk informasi dan kemampuan mereka untuk memanfaatkannya secara efektif.c.Kapasitas badan publik untuk memberikan informasi atas permintaan masyarakat.Indikator ini akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk diantaranya Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional, organisasi non-pemerintah nasional dan internasional, lembaga akademik, dan media nasional peraturan. Informasi tersebut akan dikumpulkan, diproses dan diperiksa oleh organisasi internasional - UNESCO dan Bank Dunia. UNESCO mengumpulkan beberapa aspek dari data ini menggunakan Media Development Indicators, selain di World Trends in Freedom of Expression and Media Development Report. Data yang tersedia untuk setidaknya 195 negara. Metode Perhitungan:Indikator ini diukur di tingkat global dengan memastikan bahwa Indonesia termasuk sebagai negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori, dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.Rumus: -Keterangan:Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" 16.10.2* - Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi. 000325 - Jumlah Negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi. INFORMASI Internasional No "" 325 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2144 2144 09.03.023 Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi kasus Konsep dan Definisi:Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna/pemohon informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang- undangan. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Metode Perhitungan:Jumlah Penyelesaian sengketa Informasi Publik (S) didapat dengan menjumlah sengketa informasi publik yang diselesaikanRumus: -Keterangan:Ns: Jumlah penyelesaian sengketa informasi publikSn: Sengketa informasi publik yang diselesaikan Jenis Sengketa Parent "" "" "" 16.10.2.(b) - Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi. 000327 - Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi INFORMASI Nasional, Daerah No 10810032 "" 327 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2145 2145 09.03.024 Jumlah sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan sistem Jumlah sistem informasi yang berhasil diintegrasikan dalam suatu organisasi atau instansi, sehingga memungkinkan pertukaran data dan informasi secara efisien antar sistem yang sebelumnya mungkin berdiri sendiri. Pengukuran dilakukan dengan menghitung jumlah sistem informasi yang telah diintegrasikan dalam periode tertentu Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.14.02.01.02 - Jumlah sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan 07.14.02.01.02 - Jumlah sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2002-07-14T00:00:00 07.14.02 KP 07.14.02.01.02 Jumlah sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan 2146 2146 09.03.025 Kapasitas Pusat Data Perkapita watt per kapita Besaran angka yang diperoleh dengan cara membagi kapasitas data center nasional dengan total jumlah penduduk Indonesia Kapasitas Pusat Data Perkapita = Total kapasitas / jumlah penduduk "" Parent "" 03.02.02.001.03 - Kapasitas Pusat Data Perkapita 03.02.02.001.03 - Kapasitas Pusat Data Perkapita "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2002-03-02T00:00:00 03.02.02 KP 03.02.02.001.03 Kapasitas Pusat Data Perkapita 2147 2147 09.03.026 Kecepatan internet jaringan pitalebar bergerak (Mobile Broadband) megabit per detik Rata-rata waktu, latensi, dan throughput yang dibutuhkan untuk transfer data melalui jaringan mobile broadband "" "" Parent "" 03.02.01.02.02 - Kecepatan internet jaringan pitalebar bergerak (Mobile Broadband) 03.02.01.02.02 - Kecepatan internet jaringan pitalebar bergerak (Mobile Broadband) "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2001-03-02T00:00:00 03.02.01 KP 03.02.01.02.02 Kecepatan internet jaringan pitalebar bergerak (Mobile Broadband) 2148 2148 09.03.027 Kecepatan internet jaringan pitalebar tetap (Fixed Broadband) megabit per detik Rata-rata waktu, latensi, dan throughput yang dibutuhkan untuk transfer data melalui fixed mobile broadband "" "" Parent "" 03.02.01.02.01 - Kecepatan internet jaringan pitalebar tetap (Fixed Broadband) 03.02.01.02.01 - Kecepatan internet jaringan pitalebar tetap (Fixed Broadband) "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2001-03-02T00:00:00 03.02.01 KP 03.02.01.02.01 Kecepatan internet jaringan pitalebar tetap (Fixed Broadband) 2149 2149 09.03.028 Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB persen "Kontribusi nilai produk atau barang dan jasa (output) sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB nasional yang dihasilkan di dalam wilayah domestik untuk digunakan sebagai konsumsi ""akhir"" masyarakat." (PDB Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Informasi dan Komunikasi/PDB Atas Dasar Harga Berlaku Nasional)*100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.14.002.001.04 - Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB 02.14.02.001.04 - Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2000-02-14T00:00:00 02.14.00 KP 02.14.002.001.04 Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB 2150 2150 09.03.029 Kualitas Siaran Televisi yang Memenuhi Standar Berlaku "" Pengukuran indikator Kualitas Siaran Televisi yang Memenuhi Standar Berlaku mencakup aspek kualitas siaran sehingga bisa menjadi bahan evaluasi bagi KPI dan lembaga penyiaran untuk memperbaiki mutu dan kualitas siaran televisi. Populasi dari penelitian ini adalah semua program siaran dari 8 kategori program yang ditayangkan di 15 stasiun televisi berjaringan pada rentang waktu 24 jam selama waktu penghitungan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. "Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi menggunakan metode peer review yang menggunakan informan ahli (expert) sebagai responden. Data dikumpulkan dari pendapat ahli yang mengetahui suatu isu atau persoalan. Penghitungannya menggunakan hasil dari jawaban kuesioner yang berisikan butir-butir dari indikator penilaian kualitas program siaran televisi, yang memiliki poin sebagai alat pengumpulan data yang valid dan sahih pada program siaran yang ditanyakan oleh setiap lembaga penyiaran. Indeks Kualitas Program Siaran Televisi melibatkan Responden Ahli laki-laki dan perempuan daru berbagai latar belakang yang berasal dari 12 wilayah area pengukuran indeks." Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 01.02.01.01.01 - Kualitas Siaran Televisi yang Memenuhi Standar Berlaku 01.02.01.01.01 - Kualitas Siaran Televisi yang Memenuhi Standar Berlaku "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2001-01-02T00:00:00 01.02.01 KP 01.02.01.01.01 Kualitas Siaran Televisi yang Memenuhi Standar Berlaku 2151 2151 09.03.030 Nilai Kematangan Keamanan Siber Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) - Kematangan keamanan siber PSE menggambarkan tingkat kematangan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terhadap keamanan siber Tingkat Kematangan Keamanan Siber PSE didapatkan dari 5 aspek utama yang dijabarkan sebagai berikut: - Tata Kelola - Identifikasi - Proteksi - Deteksi - Respon Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.05.03.01.01 - Nilai Kematangan Keamanan Siber PSE 02.05.03.01.01 - Nilai Kematangan Keamanan Siber PSE "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2003-02-05T00:00:00 02.05.03 KP 02.05.03.01.01 Nilai Kematangan Keamanan Siber PSE 2152 2152 09.03.031 Nilai Kematangan Penyelenggara Persandian - Tingkat Kematangan Penyelenggara Persandian menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan persandian pada sektor pemerintahan (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) Tingkat Kematangan Penyelenggara Persandian didapatkan dari aspek utama yang dijabarkan sebagai berikut: - Kategorisasi SE - Tata Kelola Keamanan Informasi - Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi - Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi - Pengelolaan Aset Informasi - Teknologi dan Keamanan Informasi - Suplemen Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.05.03.01.02 - Nilai Kematangan Penyelenggara Persandian 02.05.03.01.02 - Nilai Kematangan Penyelenggara Persandian "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2003-02-05T00:00:00 02.05.03 KP 02.05.03.01.02 Nilai Kematangan Penyelenggara Persandian 2153 2153 09.03.032 Nilai tingkat kematangan layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi - Definisi Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah berdasarkan Pedoman Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE: a. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi. b. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, yang selanjutnya terhubung dengan jaringan intra pemerintah. c. Penggunaan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, yang selanjutnya terhubung dengan jaringan intra pemerintah. d. Penyelenggaraan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud, dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan, yang selanjutnya terhubung dengan jaringan intra pemerintah. e. Kebijakan internal dalam hal ini mengatur pengoperasian jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang selanjutnya terhubung dengan jaringan intra pemerintah. f. Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang memenuhi kriteria muatan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melalui kebijakan yang telah ditetapkan. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000800 - Nilai tingkat kematangan layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi INFORMASI Daerah No "" 800 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2154 2154 09.03.033 Nilai tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Provinsi - & Definisi Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE berdasarkan Pedoman Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE: a. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. b. Pembangunan Aplikasi SPBE merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi. c. Siklus Pembangunan Aplikasi terdiri dari: 1. 2. 3. 4. dan, 5. Pemeliharaan. Siklus bisa menggunakan salah satu framework yang sudah ada seperti SDLC, RAD, Waterfall, Agile Development Cycle (SCRUM). d. Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung keterpaduan Pembangunan Aplikasi SPBE yang memenuhi kriteria ruang lingkup proses Pembangunan Aplikasi SPBE dan terdokumentasi secara formal. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000802 - Nilai tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Provinsi INFORMASI Daerah No "" 802 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2155 2155 09.03.034 Nilai tingkat kematangan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah - & Definisi Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah. berdasarkan Pedoman Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE: a. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE. b. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE. c. Syarat sebuah Sistem Penghubung Layanan: 1) Tersedia jalur/bus (sistem koneksi bukan pointto-point); 2) Tersedia metadata dan 3) Tersedia service directory. d. Kebijakan internal dalam hal ini mengatur penerapan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang selanjutnya terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. e. Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang memenuhi kriteria muatan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melalui kebijakan yang telah ditetapkan. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000801 - Nilai tingkat kematangan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah INFORMASI Daerah No "" 801 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2156 2156 09.03.035 Peningkatan tenaga kerja sektor TIK persen jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bertambah selama periode waktu tertentu. Indikator ini mencerminkan perkembangan kontribusi sektor TIK terhadap penyerapan tenaga kerja dalam mendukung transformasi digital dan ekonomi berbasis teknologi. Perubahan jumlah tenaga kerja sektor TIK pada periode tertentu "" Parent "" 02.14.001.001.01 - Peningkatan tenaga kerja sektor TIK (kumulatif) 02.14.01.001.01 - Peningkatan tenaga kerja sektor TIK (kumulatif) "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2000-02-14T00:00:00 02.14.00 KP 02.14.001.001.01 Peningkatan tenaga kerja sektor TIK (kumulatif) 2157 2157 09.03.036 Persentase Akses & Diseminasi Informasi Publik Kepada Masyarakat persen Pengukuran indikator Persentase Akses & Diseminasi Informasi Publik Kepada Masyarakat dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana badan publik menyediakan informasi yang wajib diumumkan dan disampaikan secara serta merta, bersifat terbuka, mudah, dengan cara sederahana, dan sesuai ketentuan No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Indikator ini termasuk dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik Dimensi Fisik dan Politik. Angka Indeks Keterbukaan Informasi Publik terdiri dari tiga lingkungan, yakni angka lingkungan fisik politik, angka lingkungan ekonomi, dan angka lingkungan hukum. Indikator ini termasuk ke dalam lingkungan fisik dan politik pada indikator akses dan diseminasi informasi. IKIP mnenghitung angka Nasional dan Provinsi. Pada tiap provinsi terdapat 10 informan ahli dengan berbagai latar belakang (2 mewakili pemerintah/ badan publik, 2 mewakili dunia usaha/bisnis, 2 mewakili Masyarakat/komunitas, 2 mewakili akademis, dan 2 mewakili media). Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang berisi 77 sub-indikator. Para informan ahli menjawab dengan skor angka 0-100. Secara umum semakin rendah nilai yang diberikan maka kualitas dari indikator semakin menunjukkan kondisi buruk, dan sebaliknya. Sebagai panduan, situasi buruk sekali dapat diisi angka 0-30, situasi buruk angka 31-59, situasi sedang angka 60-79, situasi baik angka 80-89, situasi baik sekali angka 90-100. Meski begitu terdapat pula beberapa soal yang memiliki ketentuan khusus seperti nilai 60 untuk situasi tidak ada kasus sebagaimana telah ditetapkan dalam panduan pertanyaan kuesioner. Hasil olahan akhir setiap provinsi berupa data, fakta dan informasi yang berupa indeks diolah dan dibawa ke pertemuan Dewan Penyelia Nasional (National Assessment Council). Anggota Dewan Penyelia Nasional yang berjumlah ganjil akan memberikan penilaian terhadap 20 indikator berdasar hasil skor indeks di 34 provinsi. Indeks Dewan Penyelia Nasional yang memiliki bobot sebesar 30% ini nantinya ditambah 70% dari skor indeks 34 provinsi akan menjadi angka final skor IKIP nasional, yang meliputi skor IKIP 34 provinsi dan skor IKIP Indonesia. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 01.02.02.01.03 - Persentase Akses & Diseminasi Informasi Publik Kepada Masyarakat 01.02.02.01.03 - Persentase Akses & Diseminasi Informasi Publik Kepada Masyarakat "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2002-01-02T00:00:00 01.02.02 KP 01.02.02.01.03 Persentase Akses & Diseminasi Informasi Publik Kepada Masyarakat 2158 2158 09.03.037 Persentase aplikasi umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang digunakan oleh Pemerintah Daerah persen Aplikasi Umum SPBE: Aplikasi yang termasuk dalam sistem SPBE dan direkomendasikan atau diwajibkan untuk digunakan oleh Pemda untuk mendukung fungsi pemerintahan. Penggunaan: Mengacu pada aplikasi yang benar-benar dioperasikan dan digunakan dalam aktivitas sehari-hari Pemda, baik untuk administrasi, pelayanan publik, atau fungsi lainnya. Total Aplikasi Umum: Jumlah aplikasi umum yang telah diidentifikasi, disarankan, atau diharapkan untuk digunakan dalam sistem SPBE di tingkat Pemda. Persentase Penggunaan Aplikasi = (Jumlah Aplikasi Umum yang Digunakan / Jumlah Aplikasi Umum yang Ada) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000561 - Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah INFORMASI Daerah No "" 561 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2159 2159 09.03.038 Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah persen Jumlah Aplikasi yang Terhubung: Jumlah aplikasi yang telah berhasil dihubungkan atau diintegrasikan dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah. Jumlah Total Aplikasi: Jumlah seluruh aplikasi yang ada dan seharusnya terhubung dengan sistem penghubung. Persentase Aplikasi yang Terhubung = (Jumlah Aplikasi yang Terhubung / Jumlah Total Aplikasi) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000564 - Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah INFORMASI Daerah No "" 564 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2160 2160 09.03.039 Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas persen Area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas mencakup tempat-tempat seperti taman kota, alun-alun, perpustakaan umum, terminal bus, stasiun kereta, dan tempat-tempat lain yang secara resmi menyediakan akses internet gratis atau berbayar kepada masyarakat umum melalui jaringan yang dikelola oleh Dinas terkait. Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas adalah perbandingan antara jumlah area publik yang memanfaatkan akses internet tersebut dengan total jumlah area publik yang tersedia di wilayah tersebut, dinyatakan dalam bentuk persentase. "Persentase Area Publik yang Memanfaatkan Akses Internet = (Jumlah Area Publik yang Memanfaatkan Akses Internet) / (Total Jumlah Area Publik) * 100% Dimana: Jumlah Area Publik yang Memanfaatkan Akses Internet adalah jumlah area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas. Total Jumlah Area Publik adalah keseluruhan area publik yang ada di wilayah tersebut." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000763 - Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas INFORMASI Daerah No "" 763 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2161 2161 09.03.040 Persentase Badan Publik dalam Tata Kelola Informasi Publik yang Baik persen Pengukuran indikator Persenetase Badan Publik dalam Tata Kelola Informasi Publik yang Baik dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana badan publik memiliki PPID (petugas informasi) yang bertugas khusus mengoptimalkan pelayanan informasi publik, serta tersedianya program pelatihan bagi PPID terkait keterbukaan informasi publik. Indikator ini termasuk dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik Dimensi Ekonomi. Angka Indeks Keterbukaan Informasi Publik terdiri dari tiga lingkungan, yakni angka lingkungan fisik politik, angka lingkungan ekonomi, dan angka lingkungan hukum. Indikator ini termasuk ke dalam lingkungan ekonomi dalam indikator tata kelola informasi publik. IKIP mnenghitung angka Nasional dan Provinsi. Pada tiap provinsi terdapat 10 informan ahli dengan berbagai latar belakang (2 mewakili pemerintah/ badan publik, 2 mewakili dunia usaha/bisnis, 2 mewakili Masyarakat/komunitas, 2 mewakili akademis, dan 2 mewakili media). Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang berisi 77 sub-indikator. Para informan ahli menjawab dengan skor angka 0-100. Secara umum semakin rendah nilai yang diberikan maka kualitas dari indikator semakin menunjukkan kondisi buruk, dan sebaliknya. Sebagai panduan, situasi buruk sekali dapat diisi angka 0-30, situasi buruk angka 31-59, situasi sedang angka 60-79, situasi baik angka 80-89, situasi baik sekali angka 90-100. Meski begitu terdapat pula beberapa soal yang memiliki ketentuan khusus seperti nilai 60 untuk situasi tidak ada kasus sebagaimana telah ditetapkan dalam panduan pertanyaan kuesioner. Hasil olahan akhir setiap provinsi berupa data, fakta dan informasi yang berupa indeks diolah dan dibawa ke pertemuan Dewan Penyelia Nasional (National Assessment Council). Anggota Dewan Penyelia Nasional yang berjumlah ganjil akan memberikan penilaian terhadap 20 indikator berdasar hasil skor indeks di 34 provinsi. Indeks Dewan Penyelia Nasional yang memiliki bobot sebesar 30% ini nantinya ditambah 70% dari skor indeks 34 provinsi akan menjadi angka final skor IKIP nasional, yang meliputi skor IKIP 34 provinsi dan skor IKIP Indonesia. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 01.02.02.01.05 - Persentase Badan Publik dalam Tata Kelola Informasi Publik yang Baik 01.02.02.01.05 - Persentase Badan Publik dalam Tata Kelola Informasi Publik yang Baik "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2002-01-02T00:00:00 01.02.02 KP 01.02.02.01.05 Persentase Badan Publik dalam Tata Kelola Informasi Publik yang Baik 2162 2162 09.03.041 Persentase cakupan Peta Dasar Skala Besar untuk Wilayah Indonesia persen "Persentase cakupan Peta Dasar Skala Besar untuk Wilayah Indonesia adalah luasan peta dasar skala besar termutakhir yang tersedia dibandingkan dengan total luasan wilayah indonesia yang harus dipetakan pada skala besar. Peta dasar mengintegrasikan seluruh unsur peta dasar yang terletak di wilayah darat, pantai, dan laut" "Rumus / Metode Perhitungan: Persentase cakupan Peta Dasar Skala Besar=(83% x (Cakupan Peta Dasar Skala Besar di wilayah darat/ total luasan wilayah darat indonesia yang harus dipetakan pada skala besar))+(17% x (Cakupan Peta Dasar Skala Besar di wilayah laut dan pantai/ total luasan wilayah laut dan pantai indonesia yang harus dipetakan pada skala besar)) Penjelasan: Cakupan Peta Dasar Skala Besar di wilayah darat adalah luasan peta dasar skala besar termutakhir untuk wilayah darat indonesia yang tersedia Cakupan Peta Dasar Skala Besar di wilayah laut dan pantai adalah luasan peta dasar skala besar termutakhir untuk wilayah plaut dan pantai indonesia yang tersedia Total luasan wilayah darat indonesia yang harus dipetakan pada skala besar merupakan total luas wilayah darat Indonesia yaitu 1.891.306 km² (berdasarkan Keputusan Kepala BIG No. 110.1 Tahun 2024 tentang Strategi Percepatan Penyediaan Peta Dasar Skala Besar Seluruh Wilayah Indonesia Tahun 2024-2029 halaman 5) Total luasan wilayah laut dan pantai indonesia yang harus dipetakan pada skala besar merupakan total luas wilayah laut dan pantai Indonesia dengan kriteria kedalaman 0-200 m atau maksimal sejauh 4 mil laut (±7,4 km) dari garis pantai yaitu seluas 396.000 km² Referensi: Keputusan Kepala BIG No. 110.1 Tahun 2024 tentang Strategi Percepatan Penyediaan Peta Dasar Skala Besar Seluruh Wilayah Indonesia Tahun 2024-2029" "" Parent "" 07.10.05.01.002 - Persentase cakupan Peta Dasar Skala Besar untuk Wilayah Indonesia 07.10.05.01.002 - Persentase cakupan Peta Dasar Skala Besar untuk Wilayah Indonesia "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2005-07-10T00:00:00 07.10.05 KP 07.10.05.01.002 Persentase cakupan Peta Dasar Skala Besar untuk Wilayah Indonesia 2163 2163 09.03.042 Persentase Desa yang menerapkan layanan berbasis digital persen Layanan Desa berbasis digital secara sederhana dalam indikator ini didefinisikan sebagai penggunaan website oleh Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan administrasi, publikasi informasi dan layanan, penyampaian pengaduan, dan lainnya guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan di tingkat desa. Persentase Desa yang menerapkan layanan berbasis digital = (Jumlah Desa yang menerapkan layanan berbasis digital / Total jumlah Desa) x 100% "" Parent "" 06.07.03.01.01 - Persentase Desa yang menerapkan layanan berbasis digital 06.07.03.01.01 - Persentase Desa yang menerapkan layanan berbasis digital "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2003-06-07T00:00:00 06.07.03 KP 06.07.03.01.01 Persentase Desa yang menerapkan layanan berbasis digital 2164 2164 09.03.043 Persentase Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang termanfaatkan persen "Persentase IGT yang termanfaatkan merupakan perbandingan antara jumlah Rekomendasi Kebijakan pemanfaatan IGT dengan jumlah IGT yang sudah tersinkronisasi dan siap berbagi pakai melalui Portal Kebijakan Satu Peta. IGT adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar (IGD). Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan IGT yang sudah tersinkronisasi dan siap dibagi-pakaikan melalui Portal Kebijakan Satu Peta(KSP) bagi kepentingan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/pihak lain yang menggunakan Informasi Geospasial dimana IGT tersebut bisa dijadikan sebagai rujukan atau dianalisis lebih lanjut menjadi IGT turunan dan IGT analitik sesuai dengan kebutuhan." "Persentase IGT yang termanfaatkan = (Jumlah Rekomendasi Kebijakan / Total jumlah IGT yang sudah tersinkronisasi dan siap berbagai pakai pada portal KSP) x 100% Penjelasan : Jumlah IGT yang sudah tersinkronisasi dan siap berbagai pakai pada portal KSP sebanyak 151 IGT (Data Juli 2024)"" " "" Parent "" 07.10.05.01.004 - Persentase IGT yang termanfaatkan 07.10.05.01.004 - Persentase IGT yang termanfaatkan "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2005-07-10T00:00:00 07.10.05 KP 07.10.05.01.004 Persentase IGT yang termanfaatkan 2165 2165 09.03.044 Persentase instansi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah persen Indikator ini mengukur proporsi instansi pemerintah daerah yang telah terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD). JIPD adalah jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan intra instansi pusat dan pemerintah daerah, bertujuan untuk menjaga keamanan dalam pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam instansi pemerintah Persentase = (Jumlah instansi yang terhubung dengan JIPD/ Total jumlah instansi) × 100% Instansi Pemerintah: Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Parent "" 07.10.02.01.001 - Persentasi instansi K/L/Prov yang terhubung dengan JIP 07.10.02.01.001 - Persentasi instansi K/L/Prov yang terhubung dengan JIP "" "" INFORMASI Nasional Yes "" "" 2002-07-10T00:00:00 07.10.02 KP 07.10.02.01.001 Persentasi instansi K/L/Prov yang terhubung dengan JIP 2166 2166 09.03.044.001 Persentase Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah persen Indikator ini mengukur proporsi instansi pemerintah daerah yang telah terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD). JIPD adalah jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan intra instansi pusat dan pemerintah daerah, bertujuan untuk menjaga keamanan dalam pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam instansi pemerintah Persentase = (Jumlah instansi yang terhubung dengan JIPD/ Total jumlah instansi) × 100% Instansi Pemerintah: Kabupaten/Kota Child "" "" "" "" 000563 - Persentase Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah INFORMASI Daerah Yes "" 563 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2167 2167 09.03.044.002 Persentase Peranagkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah persen Indikator ini mengukur proporsi instansi pemerintah daerah yang telah terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD). JIPD adalah jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan intra instansi pusat dan pemerintah daerah, bertujuan untuk menjaga keamanan dalam pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam instansi pemerintah Persentase = (Jumlah instansi yang terhubung dengan JIPD/ Total jumlah instansi) × 100% Instansi Pemerintah: Perangkat Daerah Child "" "" "" "" 000762 - Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah INFORMASI Daerah Yes "" 762 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2168 2168 09.03.045 Persentase Jaminan Hukum Atas Akses Informasi Publik persen Pengukuran indikator Persentase Jaminan Hukum Atas Akses Informasi Publik dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana terdapat peraturan atau kebijakan daerah yang menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik. Indikator ini termasuk dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik Dimensi Hukum. Angka Indeks Keterbukaan Informasi Publik terdiri dari tiga lingkungan, yakni angka lingkungan fisik politik, angka lingkungan ekonomi, dan angka lingkungan hukum. Indikator ini termasuk ke dalam dimensi hukum dalam indikator jaminan hukum atas akses informasi. IKIP mnenghitung angka Nasional dan Provinsi. Pada tiap provinsi terdapat 10 informan ahli dengan berbagai latar belakang (2 mewakili pemerintah/ badan publik, 2 mewakili dunia usaha/bisnis, 2 mewakili Masyarakat/komunitas, 2 mewakili akademis, dan 2 mewakili media). Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang berisi 77 sub-indikator. Para informan ahli menjawab dengan skor angka 0-100. Secara umum semakin rendah nilai yang diberikan maka kualitas dari indikator semakin menunjukkan kondisi buruk, dan sebaliknya. Sebagai panduan, situasi buruk sekali dapat diisi angka 0-30, situasi buruk angka 31-59, situasi sedang angka 60-79, situasi baik angka 80-89, situasi baik sekali angka 90-100. Meski begitu terdapat pula beberapa soal yang memiliki ketentuan khusus seperti nilai 60 untuk situasi tidak ada kasus sebagaimana telah ditetapkan dalam panduan pertanyaan kuesioner. Hasil olahan akhir setiap provinsi berupa data, fakta dan informasi yang berupa indeks diolah dan dibawa ke pertemuan Dewan Penyelia Nasional (National Assessment Council). Anggota Dewan Penyelia Nasional yang berjumlah ganjil akan memberikan penilaian terhadap 20 indikator berdasar hasil skor indeks di 34 provinsi. Indeks Dewan Penyelia Nasional yang memiliki bobot sebesar 30% ini nantinya ditambah 70% dari skor indeks 34 provinsi akan menjadi angka final skor IKIP nasional, yang meliputi skor IKIP 34 provinsi dan skor IKIP Indonesia. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 01.02.02.01.06 - Persentase Jaminan Hukum Atas Akses Informasi Publik 01.02.02.01.06 - Persentase Jaminan Hukum Atas Akses Informasi Publik "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2002-01-02T00:00:00 01.02.02 KP 01.02.02.01.06 Persentase Jaminan Hukum Atas Akses Informasi Publik 2169 2169 09.03.046 Persentase K/L/D yang mengimplementasikan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) persen Mengukur proporsi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang telah mengadopsi dan menerapkan SPLP. SPLP adalah perangkat integrasi yang memungkinkan pertukaran data, sistem aplikasi, layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan kanal perangkat IoT melalui antarmuka pemrograman aplikasi, sehingga memungkinkan pertukaran data dari mesin ke mesin. "Dihitung dengan membagi jumlah K/L/D yang telah mengimplementasikan SPLP dengan total jumlah K/L/D yang menjadi target implementasi SPLP, kemudian dikalikan dengan 100. Rumus: (Jumlah K/L/D yang mengimplementasikan SPLP / Total K/L/D target) × 100" "" Parent "" 07.10.02.01.002 - Persentase K/L/D yang mengimplementasikan SPLP 07.10.02.01.002 - Persentase K/L/D yang mengimplementasikan SPLP "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2002-07-10T00:00:00 07.10.02 KP 07.10.02.01.002 Persentase K/L/D yang mengimplementasikan SPLP 2170 2170 09.03.047 Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik persen Konsep dan Definisi:Rekomendasi kegiatan statistik adalah suatu rekomendasi oleh BPS yang menyatakan bahwa kegiatan statistik yang akan dilaksanakan layak atau tidak layak dilanjutkan. Rekomendasi kegiatan statistik diberikan kepada instansi pemerintah dan konsultan independen di luar instansi pemerintah. Metode Perhitungan:Jumlah K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik dibagi dengan jumlah K/L/D/I yang meminta rekomendasi kegiatan statistik dikalikan dengan 100%.Rumus:Keterangan :P LR : Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.JLR : Jumlah K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.JMS : JumlahK/L/D/Iyang meminta rekomendasi kegiatan statistik Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 17.19.1.(a) - Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik. 000349 - Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik. INFORMASI Nasional, Daerah No "" 349 Statistik "" "" "" "" 2171 2171 09.03.048 Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar persen Konsep dan Definisi:Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan suatu informasi dan menjadikannya mudah ditemukan, digunakan, atau dikelola.Metadata sektoral adalah metadata kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.Metadata khusus adalah metadata metadata kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/ perusahaan swasta dalam rangka penyelanggaran riset atau penelitian. Kemampuan lembaga statistik untuk melaksanakan kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). Metode Perhitungan:Jumlah K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar dibagi dengan jumlah K/L/D/I menyampaikan metadata sektoral dan khusus dikalikan dengan 100%.Rumus:Keterangan:P MS : Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.JMS : Jumlah K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.JM : Jumlah K/L/D/I menyampaikan metadata sektoral dan khusus. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 17.19.1.(b) - Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar. 000350 - Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar. INFORMASI Nasional, Daerah No "" 350 Statistik "" "" "" "" 2172 2172 09.03.049 Persentase kabupaten/kota yang berada pada Wilayah Provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas (Smart Province) persen Definisi Kota/Kabupaten: Menentukan apa yang dimaksud dengan &kota& dan &kabupaten& dalam konteks provinsi tersebut. Ini biasanya merujuk pada unit administratif yang ada di provinsi. Kriteria Sosialisasi: Menetapkan apa yang dimaksud dengan &mendapatkan sosialisasi.& Ini bisa meliputi berbagai bentuk sosialisasi seperti seminar, workshop, atau kegiatan lain yang dianggap sebagai bagian dari program sosialisasi Provinsi Cerdas. Data yang Digunakan: Mengumpulkan data mengenai jumlah kota/kabupaten yang telah mendapatkan sosialisasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Rumus Perhitungan: Menggunakan rumus untuk menghitung persentase berdasarkan data yang diperoleh. Persentase = (Jumlah Kota/Kabupaten yang Mendapatkan Sosialisasi / Total Kota/Kabupaten di Wilayah Provinsi) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000566 - Persentase Kota/Kabupaten yang berada pada Wilayah Provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas (Smart Province) INFORMASI Daerah No "" 566 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2173 2173 09.03.050 Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik persen Konsep dan Definisi:Jaringan serat optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis kabel serat optik yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Optic Distribution Point (ODP) adalah tempat terminasi kabel yang memiliki sifat-sifat tahan korosi, tahan cuaca, kuat dan kokoh dengan konstruksi untuk dipasang diluar. Kecamatan merupakan bagian wilayah daerah provinsi yang dipimpin oleh camat. Jumlah kecamatan yang tersambung Optical Distribution Point (ODP) dibagi dengan jumlah total kecamatan di Indonesia dikalikan dengan 100%.Rumus:Keterangan :PK JSO : Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)JKT :Jumlah kecamatan yang tersambung Optical Distribution Point (ODP)JK :Jumlah total kecamatan di Indonesia Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" 17.6.1.(b) - Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif). 000335 - Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif). INFORMASI Nasional, Daerah No 33310011 "" 335 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2174 2174 09.03.051 Persentase Kepatuhan Badan Publik dalam Menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik persen Pengukuran indikator Persentase Kepatuhan Badan Publik dalam Menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana badan publik, termasuk aparatur dalam proaktif dan responsif dalam pelayanan informasi serta mendukung kebijakan kepatuhan pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi, dan kepatuhan badan publik terhadap hasil sengketa informasi yang telah diputuskan oleh Komisi Informasi. Indikator ini termasuk dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik Dimensi Hukum. Angka Indeks Keterbukaan Informasi Publik terdiri dari tiga lingkungan, yakni angka lingkungan fisik politik, angka lingkungan ekonomi, dan angka lingkungan hukum. Indikator ini termasuk ke dalam dimensi hukum dalam indikator kepatuhan menjalanjkan UU KIP. IKIP mnenghitung angka Nasional dan Provinsi. Pada tiap provinsi terdapat 10 informan ahli dengan berbagai latar belakang (2 mewakili pemerintah/ badan publik, 2 mewakili dunia usaha/bisnis, 2 mewakili Masyarakat/komunitas, 2 mewakili akademis, dan 2 mewakili media). Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang berisi 77 sub-indikator. Para informan ahli menjawab dengan skor angka 0-100. Secara umum semakin rendah nilai yang diberikan maka kualitas dari indikator semakin menunjukkan kondisi buruk, dan sebaliknya. Sebagai panduan, situasi buruk sekali dapat diisi angka 0-30, situasi buruk angka 31-59, situasi sedang angka 60-79, situasi baik angka 80-89, situasi baik sekali angka 90-100. Meski begitu terdapat pula beberapa soal yang memiliki ketentuan khusus seperti nilai 60 untuk situasi tidak ada kasus sebagaimana telah ditetapkan dalam panduan pertanyaan kuesioner. Hasil olahan akhir setiap provinsi berupa data, fakta dan informasi yang berupa indeks diolah dan dibawa ke pertemuan Dewan Penyelia Nasional (National Assessment Council). Anggota Dewan Penyelia Nasional yang berjumlah ganjil akan memberikan penilaian terhadap 20 indikator berdasar hasil skor indeks di 34 provinsi. Indeks Dewan Penyelia Nasional yang memiliki bobot sebesar 30% ini nantinya ditambah 70% dari skor indeks 34 provinsi akan menjadi angka final skor IKIP nasional, yang meliputi skor IKIP 34 provinsi dan skor IKIP Indonesia. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 01.02.02.01.07 - Persentase Kepatuhan Badan Publik dalam Menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik 01.02.02.01.07 - Persentase Kepatuhan Badan Publik dalam Menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2002-01-02T00:00:00 01.02.02 KP 01.02.02.01.07 Persentase Kepatuhan Badan Publik dalam Menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik 2175 2175 09.03.052 Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang difasilitasi untuk peningkatan kapasitas SDM oleh Dinas Kominfo Provinsi (misal mengikuti Festival KIM, Bimtek, pelatihan) persen Proporsi KIM yang mendapatkan fasilitasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), seperti partisipasi dalam Festival KIM, bimbingan teknis (bimtek), atau pelatihan lainnya. KIM adalah komunitas yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola informasi dan pemberdayaan guna memberikan nilai tambah bagi masyarakat itu sendiri. "Jumlah KIM yang difasilitasi peningkatan kapasitas / Total jumlah KIM yang terdaftar di Dinas Kominfo Provinsi x 100% Jumlah KIM yang difasilitasi peningkatan kapasitas: Jumlah KIM yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo Provinsi, seperti Festival KIM, bimtek, atau pelatihan.​ Total jumlah KIM yang terdaftar di Dinas Kominfo Provinsi: Jumlah keseluruhan KIM yang resmi terdaftar dan diakui oleh Dinas Kominfo Provinsi." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000637 - Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang difasilitasi untuk peningkatan kapasitas SDM oleh Dinas Kominfo Provinsi (misal mengikuti Festival KIM, Bimtek, pelatihan) INFORMASI Daerah No "" 637 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2176 2176 09.03.053 Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah persen Merupakan ukuran dari proporsi komunitas informasi masyarakat (KIM) yang aktif dalam menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan dan program prioritas nasional serta prioritas daerah. "Rumus Perhitungan: Persentase KIM = (Jumlah KIM yang melaksanakan diseminasi informasi) / (Jumlah total KIM) * 100% Penjelasan Komponen: Jumlah KIM yang Melaksanakan Diseminasi Informasi: Jumlah komunitas yang secara aktif terlibat dalam menyebarkan informasi mengenai kebijakan dan program prioritas. Jumlah Total KIM: Total komunitas informasi masyarakat yang ada." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000772 - Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah INFORMASI Daerah No "" 772 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2177 2177 09.03.054 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi persen 1. Persentase Layanan Publik: Merupakan proporsi atau bagian dari total layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi. 2. Layanan Publik: Merupakan kegiatan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat, seperti pendaftaran penduduk, pengajuan izin, dan lain-lain. 3. Diselenggarakan Secara Online: Layanan publik yang dapat diakses dan digunakan melalui internet, tidak memerlukan kehadiran fisik di tempat pelayanan. 4. Terintegrasi: Layanan publik yang dapat diakses dan digunakan secara bersamaan dengan layanan lainnya, memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas dalam satu platform. "Jumlah_Layanan_Publik_Online_Terintegrasi / Jumlah_Layanan_Publik * 100% Keterangan: Jumlah_Layanan_Publik_Online_Terintegrasi : Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan telah terintegrasi. Jumlah_Layanan_Publik : Total seluruh layanan publik yang tersedia. " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000397 - Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi INFORMASI Daerah No "" 397 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2178 2178 09.03.055 Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang difasilitasi oleh Dinas persen Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang difasilitasi oleh Dinas adalah ukuran yang menunjukkan proporsi anggota masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelaku usaha, yang telah menerima pendidikan atau informasi terkait SPBE melalui kegiatan literasi atau sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas terkait. Tujuan dari literasi dan sosialisasi SPBE adalah untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. "Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Literasi/Sosialisasi SPBE = (Jumlah Masyarakat (ASN dan Pelaku Usaha) yang Mendapatkan Literasi/Sosialisasi SPBE / Jumlah Total Masyarakat (ASN dan Pelaku Usaha)) * 100% Keterangan: Jumlah Masyarakat (ASN dan Pelaku Usaha) yang Mendapatkan Literasi/Sosialisasi SPBE adalah jumlah individu, termasuk ASN dan pelaku usaha, yang telah mengikuti kegiatan literasi atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas. Jumlah Total Masyarakat (ASN dan Pelaku Usaha) adalah total jumlah anggota masyarakat, termasuk ASN dan pelaku usaha, yang menjadi target dari kegiatan literasi dan sosialisasi SPBE." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000575 - Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas INFORMASI Daerah No "" 575 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2179 2179 09.03.056 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah persen Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi adalah rasio antara jumlah masyarakat yang telah menerima dan memahami informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah dengan jumlah total masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, dinyatakan dalam bentuk persentase. Ini mengukur keberhasilan komunikasi publik dalam mencapai dan memengaruhi pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan dan program pemerintah. "Jumlah_Masyarakat_Sasaran_Penyebaran_Informasi / Jumlah_Penduduk * 100% Keterangan: Jumlah_Masyarakat_Sasaran_Penyebaran_Informasi : Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik serta mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat dan daerah provinsi. Jumlah_Penduduk : Total penduduk di wilayah provinsi yang menjadi sasaran program penyebaran informasi publik. " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "" INFORMASI Daerah Yes "" Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2180 2180 09.03.056.001 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi persen Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi adalah rasio antara jumlah masyarakat yang telah menerima dan memahami informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah dengan jumlah total masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, dinyatakan dalam bentuk persentase. Ini mengukur keberhasilan komunikasi publik dalam mencapai dan memengaruhi pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan dan program pemerintah. "" Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" "" "" "" 000398 - Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi INFORMASI Daerah Yes "" 398 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2181 2181 09.03.056.002 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupten/kota persen Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi adalah rasio antara jumlah masyarakat yang telah menerima dan memahami informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah dengan jumlah total masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, dinyatakan dalam bentuk persentase. Ini mengukur keberhasilan komunikasi publik dalam mencapai dan memengaruhi pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan dan program pemerintah. "" Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota Child "" "" "" "" 000519 - Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi puplik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota INFORMASI Daerah Yes "" 519 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2182 2182 09.03.057 Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah persen Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah merujuk pada persentase dari total OPD di suatu daerah yang menggunakan data statistik untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan dampak dari program atau kegiatan pembangunan yang mereka laksanakan. Ini mengukur tingkat integrasi data statistik dalam proses evaluasi oleh OPD, termasuk data kinerja, hasil output, dan dampak pembangunan. "(Jumlah_OPD_Menggunakan_Data_Statistik_Evaluasi / Jumlah_OPD) * 100% Jumlah_OPD_Menggunakan_Data_Statistik_Evaluasi : Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam kegiatan evaluasi pembangunan daerah. Jumlah_OPD : Total keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah tersebut." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000406 - Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah INFORMASI Daerah No "" 406 Statistik "" "" "" "" 2183 2183 09.03.058 Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah persen Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah merujuk pada persentase dari total OPD di suatu daerah yang menggunakan data statistik sebagai salah satu komponen dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Ini mengukur tingkat integrasi data statistik dalam proses perencanaan oleh OPD, termasuk data sosial, ekonomi, demografi, dan indikator lainnya yang relevan. "(Jumlah_OPD_Menggunakan_Data_Statistik / Jumlah_OPD) * 100% Keterangan: Jumlah_OPD_Menggunakan_Data_Statistik : Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memanfaatkan data statistik dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Jumlah_OPD : Total keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah tersebut. " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000405 - Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah INFORMASI Daerah No "" 405 Statistik "" "" "" "" 2184 2184 09.03.059 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo persen Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo adalah rasio antara jumlah OPD yang telah mengakses dan memanfaatkan layanan internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dengan jumlah total OPD yang ada di wilayah administratif, dinyatakan dalam bentuk persentase. Ini mengukur tingkat penyebaran dan penggunaan layanan internet oleh OPD untuk memastikan bahwa layanan tersebut tersedia dan digunakan secara efektif. "Jumlah_OPD_Terhubung_Internet / Jumlah_OPD * 100% Keterangan: Jumlah_OPD_Terhubung_Internet : Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo. Jumlah_OPD : Total keseluruhan OPD di wilayah yang diukur. " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000396 - Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo INFORMASI Daerah No "" 396 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2185 2185 09.03.060 Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga persen Konsep dan Definisi:Pitalebar (broadband) adalah teknik transmisi berkapasitas tinggi menggunakan berbagai frekuensi, yang memungkinkan sejumlah besar pesan dikomunikasikan secara bersamaan. Akses pitalebar (broadband access) adalah akses yang berkecepatan 2 Mbps untuk akses tetap (fixed). Metode Perhitungan:Jumlah total pelanggan jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) dibagi dengan jumlah total rumah tangga di Indonesia dikali dengan 100%.Rumus:Keterangan :P FB: Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga.JFB: Jumlah total pelanggan jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband)JRT:Jumlah total rumah tangga di Indonesia Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.02.01.01.06 - Pelanggan terlayani jaringan pitalebar tetap (fixed broadband) terhadap total rumah tangga 03.02.01.01.06 - Pelanggan terlayani jaringan pitalebar tetap (fixed broadband) terhadap total rumah tangga 17.6.1.(a) - Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga. 000334 - Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumahTangga. INFORMASI Nasional, Daerah No "" 334 Komunikasi Dan Informatika 2001-03-02T00:00:00 03.02.01 KP 03.02.01.01.06 Pelanggan terlayani jaringan pitalebar tetap (fixed broadband) terhadap total rumah tangga 2186 2186 09.03.061 Persentase Pemanfaatan Inovasi Hasil Perekayasaan di Bidang Keamanan Siber dan Sandi persen Indikator ini mengukur seberapa besar proporsi inovasi baru yang dihasilkan dari kegiatan pemutakhiran perekayasaan di bidang keamanan siber dan sandi yang telah diadopsi atau dimanfaatkan oleh industri, pemerintah, atau masyarakat Persentase dari Jumlah Inovasi yang dimanfaatkan terhadap jumlah inovasi yang dihasilkan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.05.01.01.01 - Persentase Pemanfaatan Inovasi Hasil Perekayasaan di Bidang Keamanan Siber dan Sandi 02.05.01.01.01 - Persentase Pemanfaatan Inovasi Hasil Perekayasaan di Bidang Keamanan Siber dan Sandi "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2001-02-05T00:00:00 02.05.01 KP 02.05.01.01.01 Persentase Pemanfaatan Inovasi Hasil Perekayasaan di Bidang Keamanan Siber dan Sandi 2187 2187 09.03.062 Persentase Pemenuhan Peralatan Siber persen Indikator ini mengukur sejauh mana kebutuhan peralatan dan infrastruktur keamanan siber dalam suatu organisasi atau entitas telah terpenuhi. Indikator ini mencerminkan tingkat kesiapan dan kemampuan organisasi dalam melindungi sistem, data, dan jaringan dari ancaman siber yang terus berkembang. Dengan mengetahui persentase pemenuhan ini, organisasi dapat menilai efektivitas strategi keamanan siber mereka dan mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan atau investasi lebih lanjut. "Rumus Perhitungan: Persentase Pemenuhan = (Jumlah Peralatan Siber yang Tersedia/Jumlah Peralatan Siber yang Dibutuhkan) × 100 % Di mana: - Jumlah Peralatan Siber yang Tersedia: Total peralatan siber yang saat ini dimiliki dan siap digunakan oleh organisasi. - Jumlah Peralatan Siber yang Dibutuhkan: Total peralatan siber yang diperlukan sesuai dengan standar operasional atau kebutuhan ideal untuk mendukung keamanan dan operasional siber organisasi." "" Parent "" 02.01.03.01.01 - Persentase Pemenuhan Peralatan Siber 02.01.03.01.01 - Persentase Pemenuhan Peralatan Siber "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2003-02-01T00:00:00 02.01.03 KP 02.01.03.01.01 Persentase Pemenuhan Peralatan Siber 2188 2188 09.03.063 Persentase Penduduk yang Menggunakan Internet persen Perbandingan antara orang yang menggunakan internet dengan jumlah masyarakat Indonesia Jumlah pengguna internet dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan dengan 100%. Wilayah Administrasi: Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan Parent "" 03.02.01.01.07 - Pengguna internet 03.02.01.01.07 - Pengguna internet 17.8.1* - Persentase pengguna internet. 000336 - Persentase pengguna internet INFORMASI Nasional, Daerah No 33310016 "" 336 Komunikasi Dan Informatika 2001-03-02T00:00:00 03.02.01 KP 03.02.01.01.07 Pengguna internet 2189 2189 09.03.064 Persentase Penduduk yang Menguasai Telepon Genggam persen Telepon genggam/Telepon seluler termasuk smartphone adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya. Proporsi individu yang memiliki telepon genggam adalah perbandingan antara individu yang memiliki telepon genggam terhadap jumlah penduduk. Proporsi individu yang memiliki telepon genggam diperoleh dengan cara membagi jumlah individu yang menguasai/memiliki telepon genggam dengan jumlah penduduk pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).Rumus:Keterangan:P ITG : Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggamJITGt : Jumlah individu yang menguasai/memiliki telepon genggam pada periode tertentuJPt :Jumlah penduduk pada periode tertentu Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan Parent "" "" "" 5.b.1* - Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. 000165 - Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. INFORMASI Nasional, Daerah No 33310015 "" 165 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2190 2190 09.03.065 Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional persen Konsep dan Definisi:Kemampuan Badan Pusat Statistik untuk menghasilkan data dan informasi statistik sebagai dasar rujukan dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Metode Perhitungan:Jumlah K/L/D/I yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional dibagi dengan K/L/D/I menggunakan data BPS dikalikan dengan 100%Rumus:Keterangan :P PME : Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.JKPME : Jumlah K/L/D/I yang menggunakan BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.JK:Jumlah K/L/D/I data BPS Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 17.18.1.(a) - Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. 000345 - Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. INFORMASI Nasional, Daerah No "" 345 Statistik "" "" "" "" 2191 2191 09.03.066 Persentase Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas (Smart Province) persen Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan sosialisasi: Prosentase ini menggambarkan proporsi atau bagian dari total Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi yang telah mengikuti sosialisasi atau pelatihan terkait dengan program Provinsi Cerdas. Ini mengukur sejauh mana program tersebut telah disebarluaskan dan diterima oleh PD dalam organisasi pemerintah provinsi Persentase = (Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Sosialisasi / Jumlah Total Perangkat Daerah) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000565 - Persentase Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas (Smart Province) INFORMASI Daerah No "" 565 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2192 2192 09.03.067 Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas persen jumlah Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Internet: Jumlah perangkat daerah yang aktif menggunakan akses internet yang disediakan oleh Dinas. Jumlah Total Perangkat Daerah: Jumlah keseluruhan perangkat daerah yang ada. Persentase = (Jumlah Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Internet / Jumlah Total Perangkat Daerah) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000562 - Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas INFORMASI Daerah No "" 562 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2193 2193 09.03.068 Persentase perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program inovasi yang mendukung kabupaten/kota cerdas sesuai dengan Masterplan kabupaten/kota cerdas yang sudah ditetapkan persen 1) Perangkat Daerah: Unit atau instansi pemerintahan daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah. 2) Sosialisasi Program Inovasi: Proses penyampaian informasi dan pemahaman mengenai program inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik dalam kerangka kabupaten/kota cerdas. 3) Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas: Dokumen perencanaan strategis yang berisi visi, misi, dan rencana tindakan untuk mewujudkan kabupaten/kota yang menggunakan teknologi dan data untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Persentase (%) = (Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Sosialisasi) / (Jumlah Total Perangkat Daerah) * 100 Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000771 - Persentase (%) perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program inovasi yang mendukung kabupaten/kota cerdas sesuai dengan Masterplan kabupaten/kota cerdas yang sudah ditetapkan INFORMASI Daerah No "" 771 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2194 2194 09.03.069 Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan persen Proporsi permohonan informasi publik yang diselesaikan oleh badan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. "Jumlah permohonan informasi yang diselesaikan sesuai peraturan / Total permohonan informasi yang diterima x 100% Jumlah permohonan informasi yang diselesaikan sesuai peraturan: Jumlah permohonan informasi yang ditangani dan diselesaikan oleh badan publik sesuai dengan prosedur dan waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.​ Total permohonan informasi yang diterima: Jumlah keseluruhan permohonan informasi yang diterima oleh badan publik dalam periode tertentu." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000635 - Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan INFORMASI Daerah No "" 635 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2195 2195 09.03.070 Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional persen Konsep dan Definisi:Kemampuan Badan Pusat Statistik untuk menghasilkan publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang sudah menerapkan standar akurasi. Metode Perhitungan:Jumlah publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang sudah menerapkan standar akurasi dibagi dengan jumlah publikasi yang dihasilkan dikalikan dengan 100%.Rumus:Keterangan:P PSA : Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.JPSA: Jumlah publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang sudah menerapkan standar akurasi.JP:Jumlah publikasi statistik BPS. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 17.18.1.(b) - Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. 000346 - Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. INFORMASI Nasional, Daerah No "" 346 Statistik "" "" "" "" 2196 2196 09.03.071 Persentase Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Kinerja Unggul persen Persentase simpul jaringan informasi geospasial yang memiliki kinerja unggul adalah simpul jaringan IG yang telah mencapai tingkat klasifikasi unggul. Yang dimaksud dengan simpul jaringan IG dengan klasifikasi unggul adalah simpul jaringan IG yang kualitas data spasial yang diperbagipakaikan melalui geoportal sudah sesuai dengan standard yang ditetapkan. Proses keberlangsungan pengelolaan simpul jaringan IG juga sudah terjaga dengan adanya kebijakan serta kelembagaan yang mengatur penyelenggaraan IG dan melalui pengembangan kapasitas SDM khusus IG. Simpul jaringan IG menjadi bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia di bidang geospasial. "Rumus / Metode Perhitungan: Persentase Simpul Kinerja Unggul=(Jumlah Simpul Jaringan IG dengan Kinerja Unggul/Jumlah Total Simpul Jaringan IG)×100% Penjelasan: Jumlah Simpul Jaringan IG dengan Kinerja Unggul: Jumlah Simpul Jaringan IG yang memenuhi kriteria kinerja unggul berdasarkan domain yang dinilai yang meliputi kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar dan SDM IG. Jumlah Total Simpul Jaringan IG: Jumlah total Simpul Jaringan IG yang ada dalam jaringan informasi geospasial nasional. Referensi: Badan Informasi Geospasial (BIG) - Sistem pengelolaan dan evaluasi kinerja jaringan informasi geospasial (BIG, 2020)" "" Parent "" 07.10.05.01.003 - Persentase Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Kinerja Unggul 07.10.05.01.003 - Persentase Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Kinerja Unggul "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2005-07-10T00:00:00 07.10.05 KP 07.10.05.01.003 Persentase Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Kinerja Unggul 2197 2197 09.03.072 Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah persen Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah adalah ukuran yang menunjukkan proporsi dari total tingkat kematangan yang tercapai dalam aspek keamanan siber dan sandi di lingkungan pemerintah daerah. Ini mengukur seberapa baik pemerintah daerah dalam mengimplementasikan dan mengelola kebijakan serta praktik keamanan siber dan perlindungan data yang sensitif. Kematangan keamanan siber mencakup kesiapan dan efektivitas sistem keamanan untuk melindungi data dan infrastruktur TI, sementara kematangan sandi mencakup penggunaan dan pengelolaan sistem kriptografi untuk perlindungan data. Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi = (Tingkat Kematangan yang Dicapai / Tingkat Kematangan Maksimal yang Dapat Dicapai) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000567 - Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah INFORMASI Daerah No 33310023 "" 567 Persandian "" "" "" "" 2198 2198 09.03.073 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah persen Mengukur sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap kemudahan akses dan kualitas informasi publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Kepuasan ini mencerminkan persepsi masyarakat mengenai transparansi, akurasi, dan relevansi informasi yang diberikan oleh instansi pemerintah setempat. Indikator dihitung berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang mengukur berbagai aspek pelayanan informasi publik. Persentase Kepuasan = (Jumlah Responden yang Menyatakan Puas atau Sangat Puas / Jumlah Total Responden) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000634 - Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah INFORMASI Daerah No "" 634 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2199 2199 09.03.074 Pertumbuhan pengakses streaming siaran radio digital persen Pengakses streaming adalah masyarakat yang mengakses layanan RRI melalui aplikasi RRI Digital Jumlah pengakses (T1 - T) /T *100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.02.01.01.08 - Pertumbuhan pengakses streaming siaran radio digital 03.02.01.01.08 - Pertumbuhan pengakses streaming siaran radio digital "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2001-03-02T00:00:00 03.02.01 KP 03.02.01.01.08 Pertumbuhan pengakses streaming siaran radio digital 2200 2200 09.03.075 Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband persen Rasio persentase antara cakupan sinyal jaringan mobile broadband (minimal 4G) yang diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan wilayah Indonesia yang teridentifikasi ada populasi penduduknya. Proporsi penduduk terlayani mobile broadband diperoleh dengan cara membagi jumlah total luas pemukiman yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (mobile broadband) dibagi dengan jumlah total luas pemukiman Indonesia dikalikan dengan 100 persen.Rumus:Keterangan:P PMB: Penduduk terlayani mobile broadbandLPMB: Jumlah total luas pemukiman yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebarLP : Jumlah total luas pemukiman Indonesia. Wilayah Administrasi: Nasional; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan Parent "" 03.02.01.01.05 - Jangkauan jaringan pitalebar bergerak (mobile broadband) per populasi 03.02.01.01.05 - Jangkauan jaringan pitalebar bergerak (mobile broadband) per populasi 9.c.1* - Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. 000221 - Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. INFORMASI Nasional, Daerah No "" 221 Komunikasi Dan Informatika 2001-03-02T00:00:00 03.02.01 KP 03.02.01.01.05 Jangkauan jaringan pitalebar bergerak (mobile broadband) per populasi 2201 2201 09.03.076 Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) persen Proporsi remaja (umur 15-24 tahun) dan dewasa (umur 15-59 tahun) yang telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan komputer tertentu dalam suatu periode waktu tertentu (tiga bulan terakhir). Sebuah komputer mengacu pada komputer desktop, laptop atau tablet (atau genggam serupa komputer). Ini tidak termasuk peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi seperti Smart-TV, dan perangkat telepon sebagai fungsi utamanya, seperti smartphone. Dalam hal ini, keterampilan teknologi informasi dan komunikasi diasosiasikan dengan kegiatan mengakses internet dalam tiga bulan terakhir. 1. Jumlah penduduk remaja (umur 15-24 tahun) yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir dibagi dengan jumlah penduduk remaja (umur 15-24 tahun) dan dinyatakan dalam satuan persen (%). 2. Jumlah penduduk dewasa (umur 15-59 tahun) yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir dibagi dengan jumlah penduduk dewasa (umur 15-59 tahun) dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Rumus 1: Keterangan: PR-TIK : Proporsi remaja dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) JRAI : Jumlah penduduk remaja (umur 15-24 tahun) yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir JR15-24 : Jumlah penduduk remaja (umur 15-24 tahun) pada periode yang sama Rumus 2: Keterangan: PD-TIK : Proporsi dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) JDAI : Jumlah penduduk dewasa (umur 15-59 tahun) yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir JD15-59 : Jumlah penduduk dewasa (umur 15-59 tahun) pada periode yang sama Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin Parent "" 02.14.001.001.02 - Proporsi remaja dan dewasa Usia 15-59 tahun dengan keterampilan Teknologi Informasi Dan Komputer (TIK) 02.14.01.001.02 - Proporsi remaja dan dewasa Usia 15-59 tahun dengan keterampilan Teknologi Informasi Dan Komputer (TIK) 4.4.1.(a) - Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 000146 - Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) denganketerampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). INFORMASI Nasional, Daerah Yes "" 146 Pendidikan 2000-02-14T00:00:00 02.14.00 KP 02.14.001.001.02 Proporsi remaja dan dewasa Usia 15-59 tahun dengan keterampilan Teknologi Informasi Dan Komputer (TIK) 2202 2202 09.03.076.001 Proporsi pemuda dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) persen Proporsi remaja (umur 15-24 tahun) dan dewasa (umur 15-59 tahun) yang telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan komputer tertentu dalam suatu periode waktu tertentu (tiga bulan terakhir). Sebuah komputer mengacu pada komputer desktop, laptop atau tablet (atau genggam serupa komputer). Ini tidak termasuk peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi seperti Smart-TV, dan perangkat telepon sebagai fungsi utamanya, seperti smartphone. Dalam hal ini, keterampilan teknologi informasi dan komunikasi diasosiasikan dengan kegiatan mengakses internet dalam tiga bulan terakhir. PD-TIK : Proporsi dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) JDAI : Jumlah penduduk dewasa (umur 15-59 tahun) yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir JD15-59 : Jumlah penduduk dewasa (umur 15-59 tahun) pada periode yang sama Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin Child "" 04.18.01.1.2 - Proporsi pemuda dengan keterampilan TIK 04.18.01.1.2 - Proporsi pemuda dengan keterampilan TIK "" "" INFORMASI Nasional Yes "" "" "" "" 04.18.01.1.2 Proporsi pemuda dengan keterampilan TIK 2203 2203 09.03.077 Rasio harga layanan jaringan pitalebar tetap terhadap pendapatan per kapita persen Perbandingan harga layanan jaringan pitalebar tetap terhadap pendapatan per kapita pada kecepatan up to 30Mbps "" "" Parent "" 03.02.01.02.03 - Rasio harga layanan jaringan pitalebar tetap terhadap pendapatan per kapita 03.02.01.02.03 - Rasio harga layanan jaringan pitalebar tetap terhadap pendapatan per kapita "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2001-03-02T00:00:00 03.02.01 KP 03.02.01.02.03 Rasio harga layanan jaringan pitalebar tetap terhadap pendapatan per kapita 2204 2204 09.03.078 Rata-Rata Competency Gap Index (CGI) SDM Siber dan Sandi persen Indikator ini mengukur kesejangan kompetensi SDM siber dan sandi dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Total Kesenjangan Kompetensi seluruh SDM Siber dan Sandi yang Mengikuti Asesmen Kompetensi (%) dibagi Total SDM Siber dan Sandi yang mengikuti Asesment Kompetensi (Orang) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.05.02.01.01 - Rata-Rata Competency Gap Index (CGI) SDM Siber dan Sandi 02.05.02.01.01 - Rata-Rata Competency Gap Index (CGI) SDM Siber dan Sandi "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2002-02-05T00:00:00 02.05.02 KP 02.05.02.01.01 Rata-Rata Competency Gap Index (CGI) SDM Siber dan Sandi 2205 2205 09.03.079 Sistem data dan informasi terpadu untuk pemenuhan gizi nasional sistem Jumlah Sistem data dan informasi terpadu dan terintegrasi untuk pemenuhan gizi nasional yang mencakup seluruh sasaran program makan bergizi gratis Jumlah Sistem data dan informasi terpadu dan terintegrasi untuk pemenuhan gizi nasional yang mencakup seluruh sasaran program makan bergizi gratis "" Parent "" 04.12.02.01.01 - Sistem data dan informasi terpadu untuk pemenuhan gizi nasional 04.12.02.01.01 - Sistem data dan informasi terpadu untuk pemenuhan gizi nasional "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2002-04-12T00:00:00 04.12.02 KP 04.12.02.01.01 Sistem data dan informasi terpadu untuk pemenuhan gizi nasional 2206 2206 09.03.080 Tingkat keamanan informasi pemerintah persen Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah: Merupakan ukuran atau tingkat kemampuan suatu sistem informasi pemerintah untuk melindungi data dan informasi dari ancaman keamanan, seperti serangan siber, penipuan, dan akses tidak sah. 2. Ukuran Keamanan: Dapat diukur melalui beberapa aspek, seperti: a) Kemampuan Deteksi: Kemampuan sistem untuk mendeteksi adanya serangan atau akses tidak sah. b) Kemampuan Tanggapan: Kemampuan sistem untuk merespons dan mengatasi serangan atau akses tidak sah. c) Kemampuan Pemulihan: Kemampuan sistem untuk memulihkan data dan fungsi setelah serangan. "(Jumlah_Nilai_Per_Area_Keamanan_Informasi / Jumlah_Area_Penilaian) * 100% Keterangan: Jumlah_Nilai_Per_Area_Keamanan_Informasi : Total nilai yang diperoleh dari setiap area penilaian terkait keamanan informasi. Jumlah_Area_Penilaian : Total keseluruhan area yang dinilai dalam evaluasi keamanan informasi. " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000407 - Tingkat keamanan informasi pemerintah INFORMASI Daerah No "" 407 Persandian "" "" "" "" 2207 2207 09.03.081 Tingkat kesuksesan startup digital nasional (success rate startup digital) startup Tingkat kesuksesan startup nasional/success rate startup merupakan ukuran yang menggambarkan kemampuan startup untuk menghadapi tantangan seperti menemukan product-market fit, mengelola pendanaan, dan manajemen SDM. Ukuran ini juga mencerminkan kontribusi startup dalam mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi digital, dan keberlanjutan ekosistem kewirausahaan. Persentase startup yang tetap beroperasi dan/atau mencapai profitabilitas dibandingkan dengan total startup yang memulai operasinya dalam periode tertentu. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.14.002.001.02 - Tingkat kesuksesan startup digital nasional (success rate startup digital) 02.14.02.001.02 - Tingkat kesuksesan startup digital nasional (success rate startup digital) "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2000-02-14T00:00:00 02.14.00 KP 02.14.002.001.02 Tingkat kesuksesan startup digital nasional (success rate startup digital) 2208 2208 09.03.082 Tingkat Pemanfaatan Data Statistik persen Tingkat pemanfaatan data statistik adalah indikator yang mengukur sejauh mana data statistik resmi yang dihasilkan atau dipublikasikan oleh BPS digunakan oleh pihak-pihak yang relevan, seperti pembuat kebijakan, dalam proses perumusan, pengambilan keputusan, atau evaluasi kebijakan nasional. Indikator ini mencerminkan efektivitas distribusi, relevansi, kualitas, dan keberhasilan lembaga dalam menjadikan data statistik resmi yang dipublikasikan BPS sebagai dasar bagi perumusan kebijakan publik. IPDS= (Wx U/Total Kebijakan) X100 persen Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 07.08.02.001.007 - Tingkat Pemanfaatan Data Statistik 07.08.02.001.007 - Tingkat Pemanfaatan Data Statistik "" "" INFORMASI Nasional No "" "" 2002-07-08T00:00:00 07.08.02 KP 07.08.02.001.007 Tingkat Pemanfaatan Data Statistik 2209 2209 09.03.083 Persentase Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik persen Pengukuran indikator Persentase Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana badan publik memberikan ruang partisipasi publik dalam mengakses informasi, pengambilan kebijakan publik, dan memantau serta melaporkan badan publik yang tidak sesuai ketentuan UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada Komisi Informasi. Indikator ini termasuk dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik Dimensi Fisik dan Politik. Angka Indeks Keterbukaan Informasi Publik terdiri dari tiga lingkungan, yakni angka lingkungan fisik politik, angka lingkungan ekonomi, dan angka lingkungan hukum. Indikator termasuk dalam lingkungan fisik dan politik indikator Partisipasi Publik. IKIP mnenghitung angka Nasional dan Provinsi. Pada tiap provinsi terdapat 10 informan ahli dengan berbagai latar belakang (2 mewakili pemerintah/ badan publik, 2 mewakili dunia usaha/bisnis, 2 mewakili Masyarakat/komunitas, 2 mewakili akademis, dan 2 mewakili media). Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang berisi 77 sub-indikator. Para informan ahli menjawab dengan skor angka 0-100. Secara umum semakin rendah nilai yang diberikan maka kualitas dari indikator semakin menunjukkan kondisi buruk, dan sebaliknya. Sebagai panduan, situasi buruk sekali dapat diisi angka 0-30, situasi buruk angka 31-59, situasi sedang angka 60-79, situasi baik angka 80-89, situasi baik sekali angka 90-100. Meski begitu terdapat pula beberapa soal yang memiliki ketentuan khusus seperti nilai 60 untuk situasi tidak ada kasus sebagaimana telah ditetapkan dalam panduan pertanyaan kuesioner. Hasil olahan akhir setiap provinsi berupa data, fakta dan informasi yang berupa indeks diolah dan dibawa ke pertemuan Dewan Penyelia Nasional (National Assessment Council). Anggota Dewan Penyelia Nasional yang berjumlah ganjil akan memberikan penilaian terhadap 20 indikator berdasar hasil skor indeks di 34 provinsi. Indeks Dewan Penyelia Nasional yang memiliki bobot sebesar 30% ini nantinya ditambah 70% dari skor indeks 34 provinsi akan menjadi angka final skor IKIP nasional, yang meliputi skor IKIP 34 provinsi dan skor IKIP Indonesia. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 01.02.02.01.04 - Persentase Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik 01.02.02.01.04 - Persentase Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik "" "" INFORMASI Nasional No "versi 2025.01: 09.01.027 versi 2025.02: 09.03.083" "" 2002-01-02T00:00:00 01.02.02 KP 01.02.02.01.04 Persentase Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik 2210 2210 09.03.084 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) persen IMDI atau Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Indeks ini mengadopsi G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy yang turut dihasilkan pemerintah Indonesia pada forum Digital Economic Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia. IMDI terdiri dari empat pilar penyusun, yaitu (1) Infrastruktur dan Ekosistem; (2) Keterampilan Digital; (3) Pemberdayaan; dan (4) Pekerjaan. Pengukuran pilar-pilar tersebut dapat memberikan gambaran kondisi masyarakat digital Indonesia secara lebih komprehensif, objektif, dan terstandardisasi. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" "" "" INFORMASI Nasional Yes "" "" "" "" "" "" 2211 2211 09.03.084.001 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Pilar Literasi Digital persen Mengukur kemampuan individu dalam menggunakan perangkat digital, aplikasi komunikasi, dan internet untuk mengakses dan mengelola informasi. Indikator ini diukur melalui skor IMDI pilar literasi digital. Pengukuran ini akan dilakukan oleh BPSDM Komdigi Rata-rata berdasarkan konversi nilai indikator dan pembobotan masing-masing subpilar pembentuk pilar literasi digital. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Child "" "" 04.19.03.01.03 - Pilar Literasi Digital pada IMDI "" "" INFORMASI Nasional Yes "" "" 2003-04-19T00:00:00 04.19.03 KP 04.19.03.01.03 Pilar Literasi Digital pada IMDI 2212 2212 09.03.085 Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran persen Mengukur seberapa luas dan efektif upaya penyebaran informasi dan edukasi mengenai risiko kebakaran telah dilakukan kepada masyarakat di suatu wilayah "P = (M_IE / M_T) * 100% Keterangan: P = Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran M_IE = Jumlah masyarakat yang menerima informasi dan edukasi M_T = Jumlah total target masyarakat" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000960 - Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran INFORMASI Daerah No "" 960 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 2213 2213 09.03.086 Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD persen "Persentase ini menunjukkan tingkat keterisian dan keterpublikasian Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) oleh perangkat daerah ke dalam modul E-Walidata pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (DSSD). Indikator ini mencerminkan kinerja daerah dalam mendukung penyediaan data sektoral yang akurat, mutakhir dan dapat diakses untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan publik." "Rumus: Persentase_Publikasi_DSSD = (Jumlah_data_yang_Disebarluaskan / Total_data_yang_Telah_Disepakati_Digunakan) * 100% Keterangan: Persentase_Publikasi_DSSD = Persentase publikasi data statistik sektoral daerah (DSSD) dalam modul E-Walidata SIPD. Jumlah_data_yang_Disebarluaskan = Jumlah data sektoral yang telah dipublikasikan atau disebarluaskan melalui modul E-Walidata SIPD. Total_data_yang_Telah_Disepakati_Digunakan = Total data sektoral yang telah disepakati untuk digunakan dalam modul E-Walidata SIPD." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001167 - Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD INFORMASI Daerah No "" 1167 Perencanaan "" "" "" "" 2214 2214 09.03.087 Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah nilai Indikator ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah siap dalam mengamankan informasi melalui lembaga persandian, mencakup aspek kebijakan, teknologi, dan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keamanan informasi. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001040 - Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah INFORMASI Daerah No "" 1040 Persandian "" "" "" "" 2215 2215 09.04.001 Indeks Kemerdekaan Pers - Konsep dan Definisi:Kemerdekaan pers telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Pada bagian Menimbang, Kemerdekaan Pers “merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang- Undang Dasar 1945 harus dijamin”. Tujuan penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) adalah untuk memetakan dan memantau perkembangan pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia, sehingga bisa diidentifikasi persoalan- persoalan yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers untuk dilakukan perbaikan- perbaikan. Penyusunan IKP juga dimaksudkan untuk memberi kontribusi bagi peningkatan kesadaran publik akan kemerdekaan pers, serta menyediakan bahan- bahan kajian empiris bagi upaya advokasi kemerdekaan pers di Indonesia. Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) dilakukan terhadap para ahli untuk menilai kemerdekaan pers di Indonesia. Penelitian terhadap kelompok ahli dilakukan karena topik penelitian ini memiliki komponen yang hanya bisa dinilai oleh para pelaku langsung, atau para pengamat serta akademisi yang berkutat dalam komponen- komponen kemerdekaan pers. Para ahli yang memiliki gambaran yang cukup mengenai ‘kemerdekaan pers’. Lokasi survei IKP mencakup 34 provinsi di Indonesia. Setiap provinsi diwakili oleh 12 responden yang merupakan Informan Ahli. Informan Ahli yang dipilih merupakan personal yang kredibel terkait kebebasan pers di provinsi yang bersangkutan dan di Indonesia. Metode Perhitungan:Penilaian IKP menggunakan dua metode yang saling melengkapi yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Survei IKP mencakup 34 provinsi yang tiap provinsi diwakili oleh 9 -12 responden yang merupakan Informan Ahli. Instrumen yang dipergunakan adalah (1) kuesioner sebanyak 20 indikator dengan jumlah pernyataan sebanyak 75 sebagai representasi dari 75 subindikator Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers dan (2) Pertanyaan terbuka pada Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara. IKP dilakukan pada tiga kondisi lingkungan, yaitu (1) Lingkungan Fisik dan Politik yang terdiri dari 9 (sembilan) indikator; (2) Lingkungan Ekonomi yang terdiri dari 5 (lima) indikator; dan (3) Lingkungan Hukum yang terdiri dari 6 (enam) indikator. Seluruh indikator tersebut disusun menjadi instrumen survei dalam bentuk kuesioner. Setiap Informan Ahli memberikan nilai antara 1 – 100, semakin tinggi nilai maka kualitas indikator semakin baik.Selain kuesioner dan FGD serta wawancara tim peneliti di tingkat nasional dan provinsi mengumpulkan data-data sekunder yang berkaitan dengan berbagai persoalan kemerdekaan pers, yang dilakukan sejak sebelum wawancara dan FGD dilaksanakan. Data-data itu diantaranya adalah jenis/jumlah organisasi profesi wartawan, nama-nama dan jenis perusahaan media di tiap provinsi, berbagai peraturan yang ada di provinsi berkaitan dengan pers, dan kasus-kasus pers yang terjadi sepanjang tahun penelitian (t-1). Hasil nilai IKP 34 provinsi menjadi bahan pertimbangan Dewan Penyelia Nasional (National Assessment Council/ NAC) dalam memberikan penilaian untuk penyusunan IKP Indonesia (nasional).Rumus:IKP Nasional = IKP Provinsi (70%) + IKP NAC (30%) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 01.02.01.01 - Indeks Kemerdekaan Pers 01.02.01.01 - Indeks Kemerdekaan Pers 16.10.1.(a) - Indeks Kemerdekaan Pers (IKP). 000323 - Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) KOMUNIKASI Nasional, Daerah No "" 323 Komunikasi Dan Informatika 1.020000000000000017763568394002504646778106689453125 1.02 PP 01.02.01.01 Indeks Kemerdekaan Pers 2216 2216 09.04.002 Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik - Alat ukur yang objektif, kredibel, komprehensif dan terstandar terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik (PIKP) di Indonesia yang bisa menjadi rujukan baik dari para akademisi maupun praktisi Kehumasan pemerintah. Selain itu, keberadaan Indeks ini dapat dijadikan sebagai bagian dari early warning ststem, termasuk untuk mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan nasional dan daerah serta mempertanyakan bagaimana bisa terjadi Dinas Kominfo atau K/L yang memiliki anggaran PIKP yang sama besarnya, tetapi menunjukkan kinerja komunikasi publik yang berbeda, dan sebagai acuan penyusunan program-program intervensi Kementerian Kominfo terkait pengelolaan Informasi dan komunikasi publik Interpretasi. "Penghitungan indeks didasarkan pada nilai proporsi dari setiap dimensi. Terdapat 4 dimensi, yaitu Input, Proses, Output, dan Outcome. Terdapat 2 penilaian dalam indikator, yaitu: (1) indikator yang dinilai dengan skala 1 = YA, dan skala 0 = TIDAK, maka penghitungan indeks diformulasikan dengan ""jumlah yang menjawab YA / jumlah sampel""; dan (2) indikator yang dinilai dengan skala 1-4, maka penghitungan indeks diformulasikan dengan ""jumlah skor / (4 x jumlah sampel)"". Adapun tiap dimensi memiliki bobot masing-masing sebesar 25%. Skor Indeks KPIP berada pada rentang 1-100 dengan kategorisasi: Sangat Baik (skor >80), Baik (skor 71-80), Sedang (skor 61-70), Buruk (skor 51-60), dan Sangat Buruk (skor <51)." Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 01.02.01.03 - Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik 01.02.01.03 - Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik "" 000839 - Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KOMUNIKASI Nasional, Daerah No "versi 2025.01: 09.04.002, 09.03.009 versi 2025.02: 09.04.002" 839 Komunikasi Dan Informatika 1.020000000000000017763568394002504646778106689453125 1.02 PP 01.02.01.03 Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik 2217 2217 09.04.003 Integrated Index for Postal Development (2IPD) "" Integrated Index for Postal Development atau 2IPD adalah indeks komposit yang disusun oleh Universal Postal Union (UPU) untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan layanan pos di seluruh dunia "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 03.02.01.01.02 - Integrated Index for Postal Development (2IPD) 03.02.01.01.02 - Integrated Index for Postal Development (2IPD) "" "" KOMUNIKASI Internasional No "" "" 2001-03-02T00:00:00 03.02.01 KP 03.02.01.01.02 Integrated Index for Postal Development (2IPD) 2218 2218 09.04.004 Jumlah Kebijakan yang Mendukung Implementasi Sistem Komunikasi Publik Nasional (SKPN) dokumen Pengukuran ini dimaksudkan untuk melihat dukungan dari kebijakan/regulasi yang ditetapkan dalam rangka implementasi Sistem Komunikasi Publik Nasional (SKPN) Total dokumen yang disusun/diselesaikan dalam rangka mendukung implementasi SKPN. "" Parent "" 01.02.02.01.01 - Jumlah Kebijakan yang Mendukung Implementasi SKPN 01.02.02.01.01 - Jumlah Kebijakan yang Mendukung Implementasi SKPN "" "" KOMUNIKASI Nasional No "" "" 2002-01-02T00:00:00 01.02.02 KP 01.02.02.01.01 Jumlah Kebijakan yang Mendukung Implementasi SKPN 2219 2219 09.04.005 Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Jurnalistik dan Pers orang Pengukuran indikator dilakukan untuk mengetahui jumlah peserta yang mengikuti dan menyelesaikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang jurnalistik dan pers. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kalasitas SDM dalam bisang jurnalistik dan pers, serta untuk menjaga pengetahuan keilmuan jurnalistik dan pers pada para jurnalis, sehingga tidak hanya mendapat pelatihan ketika akan mengikuti uji kompetensi wartawan saja. Total peserta pelatihan yang menyelesaikan pelatihan yg menyelesaikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang jurnalistik dan pers. Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 01.02.01.01.07 - Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Jurnalistik dan Pers 01.02.01.01.07 - Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Jurnalistik dan Pers "" "" KOMUNIKASI Nasional No "" "" 2001-01-02T00:00:00 01.02.01 KP 01.02.01.01.07 Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Jurnalistik dan Pers 2220 2220 09.04.006 Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Kominfo yang Bertalenta Digital orang Pengukuran indikator dilakukan untuk mengetahui jumlah peserta yang mengikuti dan menyelesaikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang Kominfo yang bertalenta digital. Dalam beberapa tahun terakhir salah satu kendala pelatihan adalah banyaknya peserta yang tidak menyelesaikan pelatihan Total peserta pelatihan yang menyelesaikan pelatihan/mendapat completion certificate Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 01.02.02.01.02 - Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Kominfo yang Bertalenta Digital 01.02.02.01.02 - Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Kominfo yang Bertalenta Digital "" "" KOMUNIKASI Nasional No "" "" 2002-01-02T00:00:00 01.02.02 KP 01.02.02.01.02 Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Kominfo yang Bertalenta Digital 2221 2221 09.04.007 Persentase Independensi Pers dari Kelompok Kepentingan yang Kuat persen Pengukuran indikator Persentase Independensi Pers dari Kelompok Kepentingan yang Kuat dimaksudkan untuk memantau kondisi pers atas tidak ketergantungan pers terhadap kelompok kepentingan yang berpotensi memengaruhi proses peliputan atau pemberitaan. Indikator ini termasuk dalam Indeks Kemerdekaan Pers Lingkungan Ekonomi. "Indeks Kemerdekaan Pers: 70% rata-rata skor informan ahli daerah (38 provinsi) +30% rata-rata skor NAC, khususnya pada indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat. Penghitungan ini juga didukung dengan Data Sekunder berupa: (1) Data persentase perbandingan antara berita dengan iklan, pariwara, berita berbayar, dan/atau siaran pers; (2) Kasus praktek amplop dalam berbagai bentuknya. Data kebijakan di media yang secara tegas dan eksplisit melarang jurnalis menerima amplop; (3) Kondisi ekonomi (pertumbuhan ekonomi), jumlah perusahaan, dan sebagainya." Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 01.02.01.01.03 - Persentase Independensi Pers dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 01.02.01.01.03 - Persentase Independensi Pers dari Kelompok Kepentingan yang Kuat "" "" KOMUNIKASI Nasional No "" "" 2001-01-02T00:00:00 01.02.01 KP 01.02.01.01.03 Persentase Independensi Pers dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 2222 2222 09.04.008 Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi persen Persentase ini mengukur seberapa banyak individu atau kelompok dalam populasi target yang telah menerima atau terpapar informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah daerah, serta konten tematik dan agenda prioritas nasional sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah. "Persentase Khalayak yang Terpapar = (Jumlah Individu yang Terpapar Informasi / Jumlah Total Individu dalam Populasi Target) * 100% Keterangan: Jumlah Individu yang Terpapar Informasi: Jumlah orang dalam populasi target yang telah menerima atau terpapar informasi tentang program, kebijakan pemerintah daerah, dan agenda prioritas nasional. Jumlah Total Individu dalam Populasi Target: Jumlah total orang dalam populasi yang ditargetkan untuk mendapatkan informasi." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000638 - Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi KOMUNIKASI Daerah No "" 638 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2223 2223 09.04.009 Persentase konten komunikasi publik yang dapat memperkuat kohesivitas sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila persen Konten komunikasi publik merupakan salah satu cara untuk menyebarkan dan/atau menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Penanaman nilai Pancasila melalui Pendidikan formal yang diterapkan pada generasi sebelumnya tidak terlalu berpengaruh kepada generasi z. Generasi z lebih menyukai visual daripada teks naratif. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang ingin menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Jumlah konten komunikasi publik yang berisi atau memiliki nilai-nilai Pancasila dalam 1 tahun dibagi Jumlah total konten komunikasi publik yang diproduksi dalam 1 tahun dikali 100 persen. Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 01.01.02.01.06 - Persentase konten komunikasi publik yang dapat memperkuat kohesivitas sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila 01.01.02.01.06 - Persentase konten komunikasi publik yang dapat memperkuat kohesivitas sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila "" "" KOMUNIKASI Nasional No "" "" 2002-01-01T00:00:00 01.01.02 KP 01.01.02.01.06 Persentase konten komunikasi publik yang dapat memperkuat kohesivitas sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila 2224 2224 09.04.010 Persentase Peningkatan Akses Pers & Media Bagi Kelompok Rentan persen Pengukuran indikator Persentase Peningkatan Akses Pers & Media Bagi Kelompok Rentan untuk memantau kondisi pers dalam memberikan ruang pemberitaan dan peliputan masalah kelompok rentan. Indikator ini termasuk dalam Indeks Kemerdekaan Pers Lingkungan Fisik dan Politik. "Rumus Penghitungan: Indeks Kemerdekaan Pers: 70% rata-rata skor informan ahli daerah (38 provinsi) +30% rata-rata skor NAC, khususnya pada indikator Kesetaraan bagi Kelompok Rentan. Penghitungan ini juga didukung dengan Data Sekunder berupa: (1) Kasus terkait kelompok rentan yang tidak diberitakan oleh media; (2) Kasus pelanggaran kode etik terkait dengan pemberitaan mengenai anak-anak; (3) Kasus liputan media yang tidak sensitif gender. liputan media yang memperbesar stereotipe yang buruk dan diskriminatif terhadap perempuan; (4) Kasus liputan media yang tidak sensitif masyarakat adat; dan (5) Upaya dari media agar liputannya bisa diakses oleh penyandang disabilitas " "" Parent "" 01.02.01.01.06 - Persentase Peningkatan Akses Pers & Media Bagi Kelompok Rentan 01.02.01.01.06 - Persentase Peningkatan Akses Pers & Media Bagi Kelompok Rentan "" "" KOMUNIKASI Nasional No "" "" 2001-01-02T00:00:00 01.02.01 KP 01.02.01.01.06 Persentase Peningkatan Akses Pers & Media Bagi Kelompok Rentan 2225 2225 09.04.011 Persentase Peningkatan Kepatuhan Terhadap Etika Pers persen Pengukuran indikator Persentase Peningkatan Kepatuhan Terhadap Etika Pers untuk memantau kondisi pers atau media untuk menaati standar perusahaan pers. Indikator ini termasuk dalam Indeks Kemerdekaan Pers Lingkungan Hukum. "Rumus Penghitungan: Indeks Kemerdekaan Pers: 70% rata-rata skor informan ahli daerah (38 provinsi) +30% rata-rata skor NAC, khususnya pada indikator Etika Pers. Penghitungan ini juga didukung dengan Data Sekunder berupa: (1) Data jumlah perusahaan pers yang terverifikasi Dewan Pers. Data ada tidaknya upaya dari pemerintah untuk mendorong perusahaan pers memenuhi standar perusahaan pers, berdasarkan (a) Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber, dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers; (b) Data kasus pelanggaran kode etik; dan (c) Kasus pelanggaran kode etik, beserta contoh berita." "" Parent "" 01.02.01.01.05 - Persentase Peningkatan Kepatuhan Terhadap Etika Pers 01.02.01.01.05 - Persentase Peningkatan Kepatuhan Terhadap Etika Pers "" "" KOMUNIKASI Nasional No "" "" 2001-01-02T00:00:00 01.02.01 KP 01.02.01.01.05 Persentase Peningkatan Kepatuhan Terhadap Etika Pers 2226 2226 09.04.012 Persentase Penurunan Kejadian Intervensi dan Kekerasan Pers persen Pengukuran indikator Persentase Penurunan Kejadian Intervensi dan Kekerasan Pers dimaksudkan untuk memantau kondisi pers atas terjaminnya kebebasan dari intervensi dan kekerasan dalam menjalani proses peliputan atau pemberitaan. Indikator ini termasuk dalam Indeks Kemerdekaan Pers Lingkungan Fisik dan Politik. Rumus Penghitungan: Indeks Kemerdekaan Pers: 70% rata-rata skor informan ahli daerah (38 provinsi) +30% rata-rata skor NAC, khususnya pada indikator (1) Kebebasan dari Intervensi dan (2) Kebebasan dari Kekerasan. Penghitungan ini juga didukung dengan Data Sekunder berupa (1) Kasus sensor/ intervensi yang dialami oleh media atau jurnalis sepanjang tahun (T-1), serta (2) Daftar dan jumlah kasus kekerasan (fisik, emosional, profesional) yang dialami media atau jurnalis pada T-1. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 01.02.01.01.02 - Persentase Penurunan Kejadian Intervensi dan Kekerasan Pers 01.02.01.01.02 - Persentase Penurunan Kejadian Intervensi dan Kekerasan Pers "" "" KOMUNIKASI Nasional No "" "" 2001-01-02T00:00:00 01.02.01 KP 01.02.01.01.02 Persentase Penurunan Kejadian Intervensi dan Kekerasan Pers 2227 2227 09.04.013 Persentase Perusahaan Pers dan Media Massa yang Memiliki Tata Kelola Baik persen Pengukuran indikator Persentase Jumlah Perusahaan Pers dan Media Massa yang Memiliki Tata Kelola Baik dimaksudkan untuk memastikan kondisi perusahaan pers dalam tata kelola yang baik (good corporate governance). Indikator ini termasuk dalam Indeks Kemerdekaan Pers Lingkungan Ekonomi. "Rumus Penghitungan: Indeks Kemerdekaan Pers: 70% rata-rata skor informan ahli daerah (38 provinsi) +30% rata-rata skor NAC, khususnya pada indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance). Penghitungan ini juga didukung dengan Data Sekunder berupa (1) Tata kelola penyelenggaraan perusahaan pers di daerah. Data jumlah perusahaan pers di daerah, berapa banyak perusahaan media yang dikelola dengan tata kelola yang baik, berdasarkan: (a) Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers; (d) Data jumlah perusahaan pers di media; (c) Jumlah media yang terverifikasi Dewan Pers; (d) Data proporsi persen) perusahaan pers yang memenuhi standar. " Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 01.02.01.01.04 - Persentase Jumlah Perusahaan Pers dan Media Massa yang Memiliki Tata Kelola Baik 01.02.01.01.04 - Persentase Jumlah Perusahaan Pers dan Media Massa yang Memiliki Tata Kelola Baik "" "" KOMUNIKASI Nasional No "" "" 2001-01-02T00:00:00 01.02.01 KP 01.02.01.01.04 Persentase Jumlah Perusahaan Pers dan Media Massa yang Memiliki Tata Kelola Baik 2228 2228 09.04.014 Pertumbuhan Sektor Pos Logistik persen Tingkat pertumbuhan per tahun dari sektor pos dan logistik nasional "Tingkat pertumbuhan sektor pos dan logistik dihitung dengan rumus: Tingkat Pertumbuhan (%)=( (P t - P t-1)/P t−1)×100%" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.03.03.01.02 - Pertumbuhan Sektor Pos Logistik 05.03.03.01.02 - Pertumbuhan Sektor Pos Logistik "" "" KOMUNIKASI Nasional No "" "" 2003-05-03T00:00:00 05.03.03 KP 05.03.03.01.02 Pertumbuhan Sektor Pos Logistik 2229 2229 09.05.001 Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) - "Indeks Kota Berkelanjutan adalah standar ukuran dalam memetakan kondisi perkotaan eksisting dan pencapaian pembangunan perkotaan. Indeks ini digunakan sebagai alat ukur pemantauan pembangunan perkotaan untuk mencapai visi kota berkelanjutan yang dijabarkan melalui 5 misi : (1) Misi 1: Mewujudkan sistem perkotaan nasional yang seimbang, menyejahterakan, dan berkeadilan (2 indikator); (2) Misi 2: Mendorong perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya (8indikator); (3) Misi 3: Mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan (6 indikator); (4) Misi 4: Mendorong perkotaan yang hijau dan Tangguh (7 Indikator); (5) Misi 5: Mewujudkan tata kelola perkotaan yang transparan, akuntabel, cerdas, dan terpadu (4 Indikator). " Indeks Kota Berkelanjutan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Wilayah: KTI, KBI, Metropolitan, Non-Metropolitan Parent "" "" "" "" "" PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nasional Yes "" "" "" "" "" "" 2230 2230 09.05.001.001 Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan "" "Indeks Kota Berkelanjutan adalah standar ukuran dalam memetakan kondisi perkotaan eksisting dan pencapaian pembangunan perkotaan. Indeks ini digunakan sebagai alat ukur pemantauan pembangunan perkotaan untuk mencapai visi kota berkelanjutan yang dijabarkan melalui 5 misi : (1) Misi 1: Mewujudkan sistem perkotaan nasional yang seimbang, menyejahterakan, dan berkeadilan (2 indikator); (2) Misi 2: Mendorong perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya (8indikator); (3) Misi 3: Mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan (6 indikator); (4) Misi 4: Mendorong perkotaan yang hijau dan Tangguh (7 Indikator); (5) Misi 5: Mewujudkan tata kelola perkotaan yang transparan, akuntabel, cerdas, dan terpadu (4 Indikator). " Indeks Kota Berkelanjutan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Child "" 06.04.01.02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan 06.04.01.02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan "" "" PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nasional Yes "" "" 6.04000000000000003552713678800500929355621337890625 6.04 PP 06.04.01.02 Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan 2231 2231 09.05.001.002 Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KBI "" "Indeks Kota Berkelanjutan adalah standar ukuran dalam memetakan kondisi perkotaan eksisting dan pencapaian pembangunan perkotaan. Indeks ini digunakan sebagai alat ukur pemantauan pembangunan perkotaan untuk mencapai visi kota berkelanjutan yang dijabarkan melalui 5 misi : (1) Misi 1: Mewujudkan sistem perkotaan nasional yang seimbang, menyejahterakan, dan berkeadilan (2 indikator); (2) Misi 2: Mendorong perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya (8indikator); (3) Misi 3: Mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan (6 indikator); (4) Misi 4: Mendorong perkotaan yang hijau dan Tangguh (7 Indikator); (5) Misi 5: Mewujudkan tata kelola perkotaan yang transparan, akuntabel, cerdas, dan terpadu (4 Indikator). " Indeks Kota Berkelanjutan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Child "" 06.04.01.01.02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KBI 06.04.01.01.02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KBI "" "" PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nasional Yes "" "" 2001-06-04T00:00:00 06.04.01 KP 06.04.01.01.02 Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KBI 2232 2232 09.05.001.003 Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KTI "" "Indeks Kota Berkelanjutan adalah standar ukuran dalam memetakan kondisi perkotaan eksisting dan pencapaian pembangunan perkotaan. Indeks ini digunakan sebagai alat ukur pemantauan pembangunan perkotaan untuk mencapai visi kota berkelanjutan yang dijabarkan melalui 5 misi : (1) Misi 1: Mewujudkan sistem perkotaan nasional yang seimbang, menyejahterakan, dan berkeadilan (2 indikator); (2) Misi 2: Mendorong perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya (8indikator); (3) Misi 3: Mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan (6 indikator); (4) Misi 4: Mendorong perkotaan yang hijau dan Tangguh (7 Indikator); (5) Misi 5: Mewujudkan tata kelola perkotaan yang transparan, akuntabel, cerdas, dan terpadu (4 Indikator). " Indeks Kota Berkelanjutan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Child "" 06.04.01.02.02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KTI 06.04.01.02.02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KTI "" "" PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nasional Yes "" "" 2001-06-04T00:00:00 06.04.01 KP 06.04.01.02.02 Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KTI 2233 2233 09.05.001.004 Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan "" "Indeks Kota Berkelanjutan adalah standar ukuran dalam memetakan kondisi perkotaan eksisting dan pencapaian pembangunan perkotaan. Indeks ini digunakan sebagai alat ukur pemantauan pembangunan perkotaan untuk mencapai visi kota berkelanjutan yang dijabarkan melalui 5 misi : (1) Misi 1: Mewujudkan sistem perkotaan nasional yang seimbang, menyejahterakan, dan berkeadilan (2 indikator); (2) Misi 2: Mendorong perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya (8indikator); (3) Misi 3: Mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan (6 indikator); (4) Misi 4: Mendorong perkotaan yang hijau dan Tangguh (7 Indikator); (5) Misi 5: Mewujudkan tata kelola perkotaan yang transparan, akuntabel, cerdas, dan terpadu (4 Indikator). " Indeks Kota Berkelanjutan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Child "" 06.04.02.02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan 06.04.02.02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan "" "" PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nasional Yes "" "" 6.04000000000000003552713678800500929355621337890625 6.04 PP 06.04.02.02 Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan 2234 2234 09.05.001.005 Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI "" "Indeks Kota Berkelanjutan adalah standar ukuran dalam memetakan kondisi perkotaan eksisting dan pencapaian pembangunan perkotaan. Indeks ini digunakan sebagai alat ukur pemantauan pembangunan perkotaan untuk mencapai visi kota berkelanjutan yang dijabarkan melalui 5 misi : (1) Misi 1: Mewujudkan sistem perkotaan nasional yang seimbang, menyejahterakan, dan berkeadilan (2 indikator); (2) Misi 2: Mendorong perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya (8indikator); (3) Misi 3: Mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan (6 indikator); (4) Misi 4: Mendorong perkotaan yang hijau dan Tangguh (7 Indikator); (5) Misi 5: Mewujudkan tata kelola perkotaan yang transparan, akuntabel, cerdas, dan terpadu (4 Indikator). " Indeks Kota Berkelanjutan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Child "" 06.04.02.01.02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI 06.04.02.01.02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI "" "" PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nasional Yes "" "" 2002-06-04T00:00:00 06.04.02 KP 06.04.02.01.02 Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI 2235 2235 09.05.001.006 Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI "" "Indeks Kota Berkelanjutan adalah standar ukuran dalam memetakan kondisi perkotaan eksisting dan pencapaian pembangunan perkotaan. Indeks ini digunakan sebagai alat ukur pemantauan pembangunan perkotaan untuk mencapai visi kota berkelanjutan yang dijabarkan melalui 5 misi : (1) Misi 1: Mewujudkan sistem perkotaan nasional yang seimbang, menyejahterakan, dan berkeadilan (2 indikator); (2) Misi 2: Mendorong perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya (8indikator); (3) Misi 3: Mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan (6 indikator); (4) Misi 4: Mendorong perkotaan yang hijau dan Tangguh (7 Indikator); (5) Misi 5: Mewujudkan tata kelola perkotaan yang transparan, akuntabel, cerdas, dan terpadu (4 Indikator). " Indeks Kota Berkelanjutan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Child "" 06.04.02.02.02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI 06.04.02.02.02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI "" "" PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nasional Yes "" "" 2002-06-04T00:00:00 06.04.02 KP 06.04.02.02.02 Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI 2236 2236 09.05.001.007 Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Ibu Kota Nusantara "" "Indeks Kota Berkelanjutan adalah standar ukuran dalam memetakan kondisi perkotaan eksisting dan pencapaian pembangunan perkotaan. Indeks ini digunakan sebagai alat ukur pemantauan pembangunan perkotaan untuk mencapai visi kota berkelanjutan yang dijabarkan melalui 5 misi : (1) Misi 1: Mewujudkan sistem perkotaan nasional yang seimbang, menyejahterakan, dan berkeadilan (2 indikator); (2) Misi 2: Mendorong perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya (8indikator); (3) Misi 3: Mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan (6 indikator); (4) Misi 4: Mendorong perkotaan yang hijau dan Tangguh (7 Indikator); (5) Misi 5: Mewujudkan tata kelola perkotaan yang transparan, akuntabel, cerdas, dan terpadu (4 Indikator). " Indeks Kota Berkelanjutan Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Child "" 06.05.01.01 - Indeks Kota Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara 06.05.01.01 - Indeks Kota Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara "" "" PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nasional Yes "" "" 6.04999999999999982236431605997495353221893310546875 6.05 PP 06.05.01.01 Indeks Kota Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara 2237 2237 09.05.002 Indonesia Blue Economy Index (IBEI) - Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI - Indonesia Blue Economy Index) terdiri dari tiga pilar yang mewakili komponen utama pembangunan berkelanjutan. Pertama, Pilar Ekonomi mencerminkan kontribusi sektor kelautan, termasuk perikanan dan budidaya perairan, manufaktur berbasis kelautan, dan pariwisata, terhadap perekonomian Indonesia. Kedua, Pilar Lingkungan Hidup membahas kualitas ekosistem laut yang akan menjadi proksi keberlanjutan untuk mencapai ekonomi laut berkelanjutan. Dan yang ketiga, Pilar Sosial mewakili inklusivitas. IBEI merupakan indikator yang menggabungkan beberapa indikator untuk memberikan gambaran kondisi yang kompleks. IBEI menunjukkan penguasaan dan perkembangan sektor ekonomi biru di Indonesia dengan tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan dari 3 (tiga) pilar, 11 (sebelas) sub pilar, dan 44 (empat puluh empat) indikator. Indeks ini digunakan untuk mengukur kinerja pertumbuhan sektor ekonomi biru baik di tingkat nasional maupun provinsi. IBEI dibangun berdasarkan 3 (tiga) aspek utama yang merupakan komponen dari pembangunan ekonomi biru berkelanjutan, yaitu keberlanjutan (pilar lingkungan), pertumbuhan (pilar ekonomi), dan inklusivitas (pialr sosial). Indeks dihitung menggunakan metode Principle Component Analysis (PCA) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.05.02 - Indonesia Blue Economy Index (IBEI) 02.05.02 - Indonesia Blue Economy Index (IBEI) "" 000002 - Indeks Ekonomi Biru Indonesia PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nasional, Daerah Yes "" 2 Kelautan Dan Perikanan 2 2.0 PN 02.05.02 Indonesia Blue Economy Index (IBEI) 2238 2238 09.05.002.001 Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Pilar Ekonomi - Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI - Indonesia Blue Economy Index) terdiri dari tiga pilar yang mewakili komponen utama pembangunan berkelanjutan. Pertama, Pilar Ekonomi mencerminkan kontribusi sektor kelautan, termasuk perikanan dan budidaya perairan, manufaktur berbasis kelautan, dan pariwisata, terhadap perekonomian Indonesia Indeks dihitung menggunakan metode Principle Component Analysis (PCA) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Child "" 02.22.01.00 - IBEI Pilar Ekonomi 02.22.01.00 - IBEI Pilar Ekonomi "" "" PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nasional Yes "" "" 2.220000000000000195399252334027551114559173583984375 2.22 PP 02.22.01.00 IBEI Pilar Ekonomi 2239 2239 09.05.002.002 Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Pilar Lingkungan - Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI - Indonesia Blue Economy Index) terdiri dari tiga pilar yang mewakili komponen utama pembangunan berkelanjutan.. Kedua, Pilar Lingkungan Hidup membahas kualitas ekosistem laut yang akan menjadi proksi keberlanjutan untuk mencapai ekonomi laut berkelanjutan. Indeks dihitung menggunakan metode Principle Component Analysis (PCA) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Child "" 02.22.02.00 - IBEI Pilar Lingkungan 02.22.02.00 - IBEI Pilar Lingkungan "" "" PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nasional Yes "" "" 2.220000000000000195399252334027551114559173583984375 2.22 PP 02.22.02.00 IBEI Pilar Lingkungan 2240 2240 09.05.002.003 Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Pilar Sosial - Dan yang ketiga, Pilar Sosial mewakili inklusivitas Indeks dihitung menggunakan metode Principle Component Analysis (PCA) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Child "" 02.22.03.00 - IBEI Pilar Sosial 02.22.03.00 - IBEI Pilar Sosial "" "" PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nasional Yes "" "" 2.220000000000000195399252334027551114559173583984375 2.22 PP 02.22.03.00 IBEI Pilar Sosial 2241 2241 09.05.003 Jumlah peraturan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang ditetapkan peraturan Jumlah proyek prioritas yang didanai menggunakan skema pendanaan inovatif "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.14.02.01.01 - Jumlah peraturan KPBU yang ditetapkan 07.14.02.01.01 - Jumlah peraturan KPBU yang ditetapkan "" "" PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nasional No "" "" 2002-07-14T00:00:00 07.14.02 KP 07.14.02.01.01 Jumlah peraturan KPBU yang ditetapkan 2242 2242 09.05.004 Jumlah Program/ Kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular program Konsep dan Definisi:Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) terdiri dari Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dan Kerja Sama Triangular (KST).Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) adalah kerja sama antara indonesia dan negara-negara sedang berkembang melalui mekanisme saling belajar, berbagi pengalaman terbaik serta alih teknologi tepat guna untuk mencapai kesejahteraan bersama.Kerja Sama Triangular adalah Kerja Sama Selatan- Selatan yang melibatkan mitra kerja sama pembangunan. Mitra Pembangunan adalah Negara dan/ atau lembaga internasional yang melakukan kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Indonesia.Bentuk KSSTPelaksanaan program-program KSST dalam rangka penguatan kerja sama pembangunan dilakukan melalui berbagai modalitas yang diarahkan untuk pengembangan kerja sama pembangunan yang berkelanjutan. Kerja sama pembangunan difokuskan melalui: (a) peningkatan kapasitas (pelatihan, workshop, beasiswa), (b) bantuan program dan/atau proyek, (c) pemagangan, (d) pengiriman tenaga ahli, dan (e) bantuan peralatan.Lingkup prioritas kegiatan KSSTBidang Pembangunan, antara lain:a.Penanggulangan kemiskinan, pertanian, dan ketahanan pangan, yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat;b.Infrastruktur dan sarana prasarana;c.Pengelolaan resiko bencana dan perubahan iklim;d.Pengembangan sumber daya manusia;e.Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;f.Pengembangan kesehatan;g.Bidang lain sesuai dengan perkembangan kondisi nasional dan global.Bidang Good Governance dan Peace Building, antara lain peace building, peace keeping, serta berbagai kegiatan yang mendukung kerukunan antar umat beragama (interfaith).Bidang Ekonomi, antara lain macro-economic management, public finance, micro finance, perdagangan, jasa dan investasi.Prinsip-prinsip pelaksanaan KSSTDemand driven, berdasarkan potensi, prioritas kebutuhan, dan permintaan dari negara penerima.Non-conditionality, kemitraan inklusif, dan tidak menciptakan saling ketergantungan.Alignment. Keselarasan KSST dengan kebijakan pembangunan nasional menjadi faktor pendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.Komprehensif dan berkesinambungan. Perencanaan KSST dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif serta dilaksanakan secara terkoordinasi dengan dan berkesinambungan.Transparan dan akuntabel.Kesetaraan dan saling menghargai.Solidaritas, mutual opportunity (kesamaan peluang) dan mutual benefit (kemanfaatan bersama).Strategi Pengembangan KSST IndonesiaIntervensi pengembangan kebijakan KSST. Intervensi dilakukan dengan menyusun seperangkat peraturan perundangan untuk memayungi pelaksanaan KSST Indonesia, antara lain dalam hal kelembagaan, perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.Pengembangan dan penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga yang menangani KSST. Strategi ini dilakukan untuk mendorong sinergitas pelaksanaan kegiatan KSST, serta memperjelas fungsi dan peran masing-masing lembaga baik secara internal, maupun hubungan eksternal dengan K/L lainnya.Pengembangan dan pemantapan eminent persons group untuk membantu pemangku kepentingan KSST. Strategi ini diperlukan untuk memperlancar koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan KSST, serta untuk dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas KSST.Promosi KSST di tingkat nasional dan internasional. Promosi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap KSST, serta mempromosikan keunggulan komparatif Indonesia.Pengembangan model insentif bagi K/L, swasta dan masyarakat sipil yang terlibat KSST. Strategi ini dilakukan untuk mendorong keterlibatan K/L, swasta dan masyarakat sipil dalam kegiatan KSST. Metode Perhitungan:Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular tahun berjalan.Rumus: - Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" 17.9.1.(b) - Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular. 000338 - Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nasional, Daerah No 25010025 "" 338 Perdagangan "" "" "" "" 2243 2243 09.05.005 Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) proyek Konsep dan Definisi:Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan risiko di antara para pihak (Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur). Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/ atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi. Berdasarkan Perpres 38/2015 dan Permen PPN/Kepala Bappenas no. 4/2015, terdapat tiga tahap pelaksanaan KPBU: 1. Proyek dalam Perencanaan KPBU:a.Identifikasi dan penetapan KPBU;b.Penganggaran KPBU; danc.Pengkategorian KPBU. 2.Proyek dalam Penyiapan KPBU:a.Prastudi kelayakan;b.Rencana dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah;c.Penetapan tata cara pengembalian investasi badan usaha pelaksana;d.Pengadaan tanah untuk KPBU. 3.Proyek dalam Transaksi KPBU:a.Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;b.Penandatanganan perjanjian KPBU;c.Pemenuhan pembiayaan penyediaan infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana.Pada tahap perencanaan, Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/direksi BUMN/BUMD meyusun rencana anggaran dana, identifikasi, pengambilan keputusan, penyusunan Daftar Rencana KPBU. Output tahap perencanaan adalah daftar prioritas proyek dan dokumen studi pendahuluan yang disertai hasil Konsultasi Publik untuk disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk disusun sebagai Daftar Rencana KPBU yang terdiri atas KPBU siap ditawarkan dan KPBU dalam proses penyiapan. Selanjutnya dalam tahap penyiapan KPBU Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi BUMN/BUMD selaku PJPK dibantu Badan Penyiapan dan disertai penjajakan minat pasar, menghasilkan prastudi kelayakan, rencana dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah, penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana, dan pengadaan tanah untuk KPBU. Tahap transaksi dilakukan oleh PJPK dan terdiri atas konsultasi pasar, penetapan lokasi, pengadaan Badan Usaha Pelaksana dan melaksanakan pengadaannya, penandatanganan perjanjian, dan pemenuhan biaya.Proyek KPBU yang ditawarkan, meliputi proyek KPBU dengan kondisi sebagai berikut:a.Sudah menandatangani perjanjian kerjasama;b.Sudah ditetapkan pemenang; dan/atauc.Sedang dalam proses pelelangan. Metode Perhitungan:Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah jumlah proyek yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama ditambah dengan jumlah proyek yang sudah ditetapkan pemenang ditambah dengan jumlah proyek yang sedang dalam proses pelelangan.Rumus: Keterangan :JPKPBU : Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).JPK : JumlahProyekyang sudah menandatangani perjanjian kerjasama.JPM : Jumlah Proyek yang sudah ditetapkan pemenang.JPL : Jumlah Proyek yang sedang dalam proses pelelangan. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" 17.17.1.(b) - Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 000343 - Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nasional, Daerah No "" 343 Keuangan "" "" "" "" 2244 2244 09.05.006 Nilai Pendanaan Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Internasional rupiah Konsep dan Definisi:Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) adalah kerja sama antara indonesia dan negara-negara sedang berkembang melalui mekanisme saling belajar, berbagi pengalaman terbaik serta alih teknologi tepat guna untuk mencapai kesejahteraan bersama.Kerja Sama Triangular adalah Kerja Sama Selatan- Selatan yang melibatkan mitra kerja sama pembangunan. Mitra Pembangunan adalah Negara dan/ atau lembaga internasional yang melakukan kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Indonesia.Bentuk KSSTPelaksanaan program-program KSST dalam rangka penguatan kerja sama pembangunan dilakukan melalui berbagai modalitas antara lain kerja sama teknik dan nonteknik yang diarahkan untuk dapat memberikan perluasan pada pengembangan kerja sama pembangunan yang berkelanjutan. Lingkup prioritas kegiatan KSSTBidang Pembangunan, antara laina.Penanggulangan kemiskinan, pertanian, dan ketahanan pangan, yang difokuskan pada pem- berdayaan masyarakatb.Infrastruktur dan sarana prasaranac.Pengelolaan resiko bencana dan perubahan iklimd.Pengembangan sumber daya manusiae.Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologif.Pengembangan sosial dan budayag.Bidang lain sesuai dengan perkembangan kondisi nasional dan global2.Bidang Good Governance dan Peace Building, antara lain peace building, peace keeping, serta berbagai kegiatan yang mendukung kerukunan antar umat beragama (interfaith).3.Bidang Ekonomi, antara lain macro-economic management, public finance, micro finance, perdagangan, jasa dan investasi.Pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSSTJumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia merupakan total pendanaan untuk kegiatan KSST yang tercantum dalam pagu indikatif. Pagu Indikatif adalah ancar – ancar pagu alokasi anggaran yang diberikan kepada K/L berdasarkan SB Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja KL (Panduan Trilateral Meeting 2016). Jumlah alokasi pendanaan KSST tercantum dalam dokumen kesepakatan (Memorandum of Understanding, Project Document, Minutes of Meeting, Record of Discussion, Individual Arrangement, Implementation Arrangement) antara Pemerintah Indonesia dengan lembaga atau pemerintah asing.Pendanaan KSST dilakukan melalui sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi melalui kerangka pendanaan dan kerangka regulasi. Pendanaan kegiatan KSST berasal dari sumber APBN maupun non-APBN.Sumber pendanaan KSST dikembangkan melalui berbagai skema antara lain kerja sama triangular, kerja sama bilateral, kerja sama multilateral, dana perwalian, BUMN, Swasta dan perbankan, serta lembaga nirlaba sesuai peraturan perundangan yang berlaku. (Draft Rencana Induk KSST Indonesia 2011- 2025).dentifikasi indikasi pendanaan KSST Indonesia mencakup kontribusi Indonesia:a.Kontribusi program KSST: merupakan bentuk kontribusi Indonesia dalam penyediaan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan KSST melalui kerja sama bilateral, kerja sama multilateral (contoh: Reverse Linkage IDB), dana perwalian (contoh: South-South Facility dengan World Bank)b.Alokasi APBN untuk KSST: merupakan jumlah indikasi pendanaan KSST sesuai melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran APBNc.Bantuan Peralatan: merupakan bentuk kontribusi Indonesia melalui pemberian bantuan berupa peralatan ke negara selatan-selatan dalam kerangka KSST (contoh; pemberian bantuan traktor tangan ke negara Afrika). Metode Perhitungan:Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST.Rumus: - Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" 17.9.1.(a) - Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST. 000337 - Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nasional, Daerah No 21010013 "" 337 Perencanaan "" "" "" "" 2245 2245 09.05.007 Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik persen Persentase KP dengan nilai berkategori baik terhadap jumlah seluruh KP Persentase KP dengan kinerja berkategori baik: KP dengan kinerja baik/Seluruh KP RPJMN 2025-2029 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 07.08.02.001.006 - Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik 07.08.02.001.006 - Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik "" "" PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nasional No "" "" 2002-07-08T00:00:00 07.08.02 KP 07.08.02.001.006 Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik 2246 2246 09.05.008 Persentase Kinerja Hibah Daerah persen Alokasi Pelaksanaan hibah daerah untuk mendukung pembiayaan Program Prioritas "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.13.02.01.03 - Persentase Kinerja Hibah Daerah 07.13.02.01.03 - Persentase Kinerja Hibah Daerah "" "" PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nasional No "" "" 2002-07-13T00:00:00 07.13.02 KP 07.13.02.01.03 Persentase Kinerja Hibah Daerah 2247 2247 09.05.009 Persentase Provinsi dan kabupaten/kota yang menyelaraskan perencanaan pembangunan dan mencapai target tahunan pembangunan persen Persentase Provinsi dan kab/kota yang: a. telah menterjemahkan minimal 75% indikator PP RPJMN pilihan (15 Indikator PP terpilih) sebagai indicator Pembangunan Daerah dalam RPJMD dan/atau Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025-2029 b. Dapat mencapai target tahunan indicator yang tercantum pada poin a dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD/Renja bidang Kesehatan) T-1 Persentase Provinsi dan kab/kota yang a) telah menterjemahkan minimal 75% indikator PP RPJMN pilihan (15 Indikator PP terpilih) sebagai indicator Pembangunan Daerah dalam RPJMD dan/atau Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025-2029 serta b) dapat mencapai target tahunan indicator yang tercantum pada poin a Unit populasi 546 (Provinsi dan Kab/Kota) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.01.081 - Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang menyelaraskan perencanaan pembangunan dan mencapai target tahunan pembangunan 04.15.01.081 - Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang menyelaraskan perencanaan pembangunan dan mencapai target tahunan pembangunan "" "" PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nasional No "" "" "" "" 04.15.01.081 Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang menyelaraskan perencanaan pembangunan dan mencapai target tahunan pembangunan 2248 2248 09.05.010 Persentase Provinsi dan kabupaten/kota yang sudah mengintegrasikan indikator prioritas nasional kesehatan dalam dokumen perencanaan daerah persen Persentase Provinsi dan kab/kota yang memiliki : telah menterjemahkan minimal 75% indikator PP RPJMN pilihan (15 Indikator PP terpilih) sebagai indicator Pembangunan Daerah dalam RPJMD/Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025-2029 Persentase Provinsi dan kab/kota yang memiliki indicator Pembangunan yang telah menterjemahkan minimal 75% indikator PP RPJMN pilihan (15 Indikator PP terpilih) sebagai indicator Pembangunan Daerah dalam RPJMD/Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025-2029 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.15.05.01.01 - Persentase Provinsi dan kab/kota yang sudah mengintegrasikan indikator prioritas nasional kesehatan dalam dokumen perencanaan daerah 04.15.05.01.01 - Persentase Provinsi dan kab/kota yang sudah mengintegrasikan indikator prioritas nasional kesehatan dalam dokumen perencanaan daerah "" "" PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nasional No "" "" 2005-04-15T00:00:00 04.15.05 KP 04.15.05.01.01 Persentase Provinsi dan kab/kota yang sudah mengintegrasikan indikator prioritas nasional kesehatan dalam dokumen perencanaan daerah 2249 2249 09.05.011 Pertumbuhan ekonomi persen Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan. "Pertumbuhan Ekonomi(%) = ( PDB tahun berjalan − PDB tahun sebelumnya/PDB tahun sebelumnya)×100%" "" Parent "" 01.01 - Pertumbuhan ekonomi "" "" 000542 - Pertumbuhan Ekonomi PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nasional, Daerah No "" 542 Perencanaan "" "" 1.01 Pertumbuhan ekonomi 2250 2250 09.05.012 Proporsi Total hibah Official Development Assistance (ODA) dari semua donor yang diperuntukkan bagi program Pengentasan Kemiskinan (Taskin) terhadap Pendapatan Nasional Bruto persen Official Development Assistance (ODA) merupakan bantuan bersifat hibah dan pinjaman lunak dari pemerintah pemberi bantuan (donor) dengan sasaran utama pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara berkembang penerima. ODA dipandang sebagai “gold standard” bagi bantuan asing dan dipandang sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan yang berasal dari bantuan. Yang dicakup dalam indikator ini adalah ODA dari semua donor baik secara langsung maupun melalui institusi penyalur resmi lain dan bersifat hibah yang ditujukan secara spesifik untuk pembiayaan program pengentasan kemiskinan.Pendapatan Nasional Bruto - PNB (Gross national income - GNI) adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dan dalam periode tertentu dan dapat diukur dengan satuan uang. PNB dihitung dengan cara menjumlahkan semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang bertempat tinggal di suatu negara ditambah dengan warga negara yang tinggal di luar negeri. Dengan kata lain, PNB meru-pakan total pendapatan agregat yang diperoleh oleh semua warga negara, tidak terbatas di mana tempat memperolehnya. Misalnya, untuk perolehan PNB Indonesia, berarti pendapatan yang diperoleh oleh orang Indonesia baik yang tinggal di luar negeri maupun yang tinggal di Indonesia.Pengentasan kemiskinan dikategorikan sebagai program yang dapat dibiayai ODA (ODA Taskin) dimana juga termasuk dalam layanan sosial dasar (kesehatan dasar, pendidikan dasar, air bersih dan sanitasi, kependudukan dan kesehatan reproduksi). ODA meliputi bantuan bersifat hibah dan pinjaman lunak. Selain untuk membiayai program pengentasan kemiskinan, ODA juga ditujukan untuk pembiayaan program perbaikan layanan dasar paling esensial, yaitu penyediaan air minum dan sanitasi yang bersifat memperbaiki deprivasi kehidupan penduduk miskin dan rentan.Yang dicakup dalam indikator ini adalah ODA dari semua donor yang bersifat hibah dan digunakan untuk pembiayaan program pengentasan kemiskinan (ODA Taskin).Kemampuan negara melakukan berbagai program pengentasan kemiskinan dapat dilihat dari seberapa besar (%) pembiayaan yang disediakan dalam APBN untuk program-program tersebut dibandingkan dengan PNB.Besarnya ODA Taskin mencerminkan perhatian dunia internasi-onal terhadap permasalahan kemiskinan multidimensi yang dihadapi negara sedang berkembang yang diantara disebabkan karena pertumbuhan penduduk dan rendahnya tingkat pendidikan yang berdampak pada tingkat produktifitas yang rendahRumus:Keterangan:ODAHTaskin : Persentase ODA hibah taskin terhadap Pendapatan Nasional Bruto : Total ODA bersifat hibah dari semua donor untuk program pengentasan kemiskinanPNB :Pendapatan Nasional Bruto Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 1.a.1* - Proporsi Total hibah Official Development Assistance (ODA) dari semua donor yang diperuntukkan bagi program Pengentasan Kemiskinan (Taskin) terhadap Pendapatan Nasional Bruto. 000085 - Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nasional, Daerah No "" 85 Tenaga Kerja "" "" "" "" 2251 2251 09.05.013 Rencana Klaster Superhub Ekonomi IKN yang Disiapkan klaster Sesuai dengan Rencana Induk IKN terdapat 6 Klaster Ekonomi yang akan dikembangkan untuk mencapai visi pembangunan IKN. Fokus penyiapan hingga tahun 2029 adalah Klaster Ekowisata, Klaster Agroindustri, dan Klaster Industri Kimia. "2024-2025 : Pariwisata (ekowisata) 2026-2027 : Agroindustri 2028-2029 : Bahan Kimia dan Produk Kimia" "" Parent "" 06.05.02.01.03 - Rencana Klaster Superhub Ekonomi IKN yang Disiapkan 06.05.02.01.03 - Rencana Klaster Superhub Ekonomi IKN yang Disiapkan "" "" PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nasional No "" "" 2002-06-05T00:00:00 06.05.02 KP 06.05.02.01.03 Rencana Klaster Superhub Ekonomi IKN yang Disiapkan 2252 2252 09.05.014 Tersedianya Dashboard Makro ekonomi dokumen Konsep dan Definisi:Dashboard makroekonomi merupakan dashboard yang berisikan tentang gambaran perekonomian dan situasi pasar dengan membandingkan indikator kunci perekonomian dan pasar secara historikal maupun real time. Dashboard makroekonomi berisikan namun tidak terbatas pada kriteria atau fungsi sebagai berikut:Alert: Memonitor pergerakan beberapa indikator/ variabel yang dianggap penting terhadap stabilitas ekonomi;Global: Memvisualisasikan perbandingan indikator/ variabel ekonomi dunia;Forecast: Memproyeksi perkembangan ekonomi dengan berbagai indikator kunci dalam beberapa waktu ke depan;Perkembangan Pasar: Menjelaskan pergerakan aktual harga beberapa komoditas domestik/lokal, komoditas dunia, indeks harga saham dan nilai tukar mata uang dunia terhadap USD. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 17.13.1* - Tersedianya Dashboard Makro ekonomi. 000341 - Tersedianya Dashboard Makroekonomi. PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nasional, Daerah No "" 341 Perencanaan "" "" "" "" 2253 2253 09.05.015 Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional - Tingkat Kemanfaatan Hasil Pengawasan Strategis BPKP diukur dalam bentuk indeks, yang merupakan hasil perhitungan komposit dari 3 subindikator yaitu: 1. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Strategis Hasil Pengawasan BPKP (TL) (bobot45%) Merupakan agregasi dari persentase tindaklanjut rekomendasi strategis hasil pengawasan dari seluruh unit kerja BPKP Rumus: jumlah rekomendasi BPKP yang di tindaklanjuti dibagi dengan jumlah rekomendasi yang diberikan x100% 2. Pemanfaatan Hasil Audit Investigatif dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara(PKKN) dalam Proses Pencegahan Korupsi (bobot35%) Jumlah LHA Investigatif dan PKKN yang Dimanfaatkan dalam Proses Pencegahan Korupsi dibagi Jumlah LHA Investigatif yang Diterbitkan BPKP dalam Tahun Berjalan) x 100% 3. Hasil Survei Kualitas Pengawasan BPKP (bobot20%) Disusun berdasarkan hasil survey kepada para stakeholders kunci sebagai media confirmatory/feedback atas kualitas pengawasan BPKP Tingkat Kemanfaatan Hasil Pengawasan Strategis BPKP diukur dalam bentuk indeks, yang merupakan hasil perhitungan komposit dari 3 subindikator yaitu: 1. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Strategis Hasil Pengawasan BPKP (TL) (bobot45%) Merupakan agregasi dari persentase tindaklanjut rekomendasi strategis hasil pengawasan dari seluruh unit kerja BPKP Rumus: jumlah rekomendasi BPKP yang di tindaklanjuti dibagi dengan jumlah rekomendasi yang diberikan x100% 2. Pemanfaatan Hasil Audit Investigatif dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara(PKKN) dalam Proses Pencegahan Korupsi (bobot35%) Jumlah LHA Investigatif dan PKKN yang Dimanfaatkan dalam Proses Pencegahan Korupsi dibagi Jumlah LHA Investigatif yang Diterbitkan BPKP dalam Tahun Berjalan) x 100% 3. Hasil Survei Kualitas Pengawasan BPKP (bobot20%) Disusun berdasarkan hasil survey kepada para stakeholders kunci sebagai media confirmatory/feedback atas kualitas pengawasan BPKP Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.08.03.1.04 - Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional 07.08.03.1.04 - Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional "" "" PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nasional No "" "" "" "" 07.08.03.1.04 Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional 2254 2254 09.05.016 Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengendalian Program Prioritas Presiden dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional persen Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengendalian Program Prioritas Presiden yang diukur melalui sub indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi, Rasio Rekomendasi yang membutuhkan koreksi, dan Hasil Survey Kepuasan Stakeholder dalam Pengendalian Program Prioritas Presiden 1. Persentase TL Rekomendasi Pengendalian Program Prioritas Presiden: Jumlah Rekomendasi di Tindaklanjuti/Jumlah Seluruh Rekomendasi dikeluarkan 2. Tingkat Kepuasan Stakeholder: Rata-rata hasil survey kepuasan stakeholder 3. Rasio Rekomendasi yang membutuhkan koreksi: Jumlah Rekomendasi yang tidak mendapatkan koreksi/Jumlah seluruh Rekomendasi 4. Persentase Rekomendasi yang diterima oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas: Jumlah Rekomendasi dihasilkan/Jumlah Rekomendasi diterima oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.08.03.1.05 - Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengendalian Program Prioritas Presiden dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional 07.08.03.1.05 - Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengendalian Program Prioritas Presiden dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional "" "" PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nasional No "" "" "" "" 07.08.03.1.05 Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengendalian Program Prioritas Presiden dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional 2255 2255 09.05.017 Total bantuan pembangunan / Official Development Assistant (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian rupiah Penyaluran kotor dari bantuan pembangunan (Official Development Assistance [ODA] dan Other Official Flows [OOF]) dari seluruh donor kepada sektor pertanian. ODA adalah penyaluran bantuan kepada negara berkembang yang termasuk dalam daftar Development Assistance Committee (DAC) penerima ODA dan kepada lembaga multilateral, dimana:a.diberikan oleh lembaga pemerintah, termasuk negara bagian dan pemerintahan lokal atau oleh lembaga eksekutifnya,b.setiap transaksi dilaksanakan untuk mencapai tujuan utama, yaitu memajukan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.OOF adalah bantuan lainnya (tidak termasuk kredit ekspor dari pemerintah) didefinisikan sebagai transaksi oleh sektor pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan untuk kelayakan sebagai penerima ODA.Catatan:Pengertian sektor pertanian tidak terbatas pada bidang tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian pertanian, tetapi oleh berbagai K/L yang terkait dengan pembangunan pertanian dan pangan dalam arti luas, seperti Kementerian PUPR (untuk pembangunan irigasi/penyediaan air untuk pertanian), Kementerian Desa PDTT, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jumlah penyaluran bantuan Official Development Assistance [ODA] dan Other Official Flows [OOF] dari semua donor untuk sektor pertanian dalam arti luas.Rumus: - Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 2.a.2* - Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian. 000100 - Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian. PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nasional, Daerah No "" 100 Pertanian "" "" "" "" 2256 2256 09.05.018 Total bantuan pembangunan / Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar unit The Development Assistance Committee (DAC) mendefinisikan ODA sebagai bantuan yang mengalir ke negara dan wilayah dalam daftar DAC dari penerima ODA dan ke lembaga-lembaga multilateral yang: i) disediakan oleh lembaga resmi, termasuk pemerintah daerah, atau oleh lembaga eksekutif, dan ii) setiap transaksi dikelola dengan promosi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara berkembang sebagai tujuan utamanya; dan bersifat lunak dan menyampaikan elemen hibah setidaknya 25 persen (dihitiung dengan tingkat diskon 10 persen). Jumlah dari seluruh ODA yang dialirkan dari semua donor ke negara-negara berkembang untuk penelitian medis dan kesehatan dasar. Negara; Sumber Donor; Jenis Keuangan; Jenis Bantuan; Sub-sektor Kesehatan Parent "" "" "" 3.b.2* - Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar. 000135 - Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar. PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Internasional No "" 135 Kesehatan "" "" "" "" 2257 2257 09.05.019 Indeks Daya Saing Daerah - Indeks Daya Saing Daerah merupakan alat untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing, baik di tingkat domestik maupun internasional, demi kesejahteraan yang berkelanjutan. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000909 - Indeks Daya Saing Daerah PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Daerah No "" 909 Perencanaan "" "" "" "" 2258 2258 09.05.020 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah - Suatu ukuran atau indeks yang digunakan untuk menilai kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan tersebut. IPPD menilai sejauh mana rencana pembangunan disusun, diintegrasikan, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001118 - Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Daerah No "" 1118 Perencanaan "" "" "" "" 2259 2259 09.05.021 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan persen Mengukur tingkat keselarasan antara program dan kegiatan dalam RKPD dengan program dan kegiatan dalam Renja PD pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. "Rumus: Persentase_Program_dalam_Renja_PD_terhadap_RKPD_(Bidang_Infrastruktur_dan_Kewilayahan) = (Jumlah_Program_dalam_Renja_PD / Jumlah_Program_dalam_RKPD) * 100" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001122 - Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Daerah No "" 1122 Perencanaan "" "" "" "" 2260 2260 09.05.022 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia persen Mengukur tingkat keselarasan antara program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. "Rumus: Persentase_Program_dalam_Renja_PD_terhadap_RKPD = (Jumlah_Program_dalam_Renja_PD / Jumlah_Program_dalam_RKPD) * 100 Keterangan: Jumlah_Program_dalam_Renja_PD = Jumlah program yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) pada tahun tertentu. Jumlah_Program_dalam_RKPD = Jumlah program yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun yang sama. " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001121 - Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Daerah No "" 1121 Perencanaan "" "" "" "" 2261 2261 09.05.023 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA persen Mengukur tingkat keselarasan antara program dan kegiatan dalam RKPD dengan program dan kegiatan dalam Renja PD pada bidang Perekonomian dan SDA "Rumus: Persentase_Program_dalam_Renja_PD_terhadap_RKPD_(Bidang_SDA) = (Jumlah_Program_dalam_Renja_PD_(Bidang_SDA) / Jumlah_Program_dalam_RKPD_(Bidang_SDA)) * 100" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001123 - Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Daerah No "" 1123 Perencanaan "" "" "" "" 2262 2262 09.05.024 Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD persen Indikator ini mengukur sejauh mana program-program yang tercantum dalam RPJMD dapat diakomodasi dan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). "Rumus: Persentase_Kesesuaian_Program_Target_Indikator_dan_Nomenklatur = (Jumlah_Program_Target_Indikator_dan_Nomenklatur_dalam_Renstra / Jumlah_Program_Target_Indikator_dan_Nomenklatur_dalam_RPJMD) * 100 Keterangan: Jumlah_Program_Target_Indikator_dan_Nomenklatur_dalam_Renstra = Jumlah program, target, indikator, dan nomenklatur yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra). Jumlah_Program_Target_Indikator_dan_Nomenklatur_dalam_RPJMD = Jumlah program, target, indikator, dan nomenklatur yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001120 - Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Daerah No "" 1120 Perencanaan "" "" "" "" 2263 2263 09.05.025 Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD persen Persentase Program Renstra PD yang Diverifikasi oleh Bappeda Sebelum Penetapan Mengukur tingkat verifikasi program Renstra PD oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebelum ditetapkan, memastikan keselarasan dengan RPJMD. "Rumus: Persentase_Program_dalam_RKPD_terhadap_RPJMD = (Jumlah_Program_dalam_RKPD / Jumlah_Program_dalam_RPJMD) * 100 Keterangan: Jumlah_Program_dalam_RKPD = Jumlah program yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun tertentu. Jumlah_Program_dalam_RPJMD = Jumlah program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001119 - Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Daerah No "" 1119 Perencanaan "" "" "" "" 2264 2264 09.05.026 Persentase Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) persen "Persentase pengelolaan informasi daerah mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah menyelenggarakan/mengimplementasikan (input, upload, proses dan memanfaatkan) sub modul Informasi Pembangunan Daerah dalam SIPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sub Modul Informasi Pembangunan Daerah dalam SIPD yang harus dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah adalah: E-Walidata, 2. Pemutakhiran, 3. RPJPD, 4. RPJMD, 5. Renstra PD, 6. RKPD, 7. Renja PD, 8. E-Rakortek, 9. E-Fasilitasi, dan 10. Analisa dan Profil Pembangunan Daerah. Sub Moduk tersebut tehitung terselenggara/terimplementasi jika sudah memenuhi sampai dengan tahapan akhir/final sesuai dengan proses bisnis masing-masing modul." "Rumus: Pengelolaan_Informasi_Pembangunan_Daerah = (Jumlah_SubModul_Informasi_Pembangunan_Daerah_yang_Terselenggara_atau_Terimplementasikan / Jumlah_Total_SubModul_Informasi_Pembangunan_Daerah_(10_SubModul)) * 100% Keterangan: SubModul tersebut terhitung terselenggara/terimplementasikan jika sudah memenuhi sampai dengan tahapan akhir/final sesuai dengan proses bisnis masing-masing submodul. Total SubModul Informasi Pembangunan Daerah = 10 submodul: 1. E-walidata 2. Pemutakhiran 3. RPJPD 4. RPJMD 5. Renstra PD 6. RKPD 7. Renja PD 8. e-Rakortek 9. e-Fasilitasi 10.Analisa_dan_Profil_Pembangunan_Daerah" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001166 - Persentase Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Daerah No "" 1166 Perencanaan "" "" "" "" 2265 2265 09.06.001 Indeks BerAkhlak persen "Indeks BerAKHLAK adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana Aparatur Sipil Negara (ASN) mengimplementasikan nilai-nilai inti (core values) BerAKHLAK dalam budaya kerja sehari-hari di instansi pemerintah. BerAKHLAK merupakan akronim dari tujuh nilai utama:​ - Berorientasi Pelayanan: Memberikan layanan prima kepada masyarakat.​ - Akuntabel: Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan.​ - Kompeten: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.​ - Harmonis: Saling peduli dan menghargai perbedaan.​ - Loyal: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.​ - Adaptif: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan.​ - Kolaboratif: Membangun kerja sama yang sinergis.​ Indeks ini berfungsi sebagai baseline atau garis dasar untuk menetapkan target kerja di masa mendatang serta sebagai pertimbangan dalam penentuan kebijakan" "Pengukuran Indeks BerAKHLAK dilakukan melalui survei yang menilai implementasi tujuh nilai inti tersebut di kalangan ASN. Setiap nilai dievaluasi dan diberikan skor persentase. Misalnya, hasil survei tahun 2022 menunjukkan skor sebagai berikut:​ - Berorientasi Pelayanan: 57,9% (Cukup Sehat)​ - Akuntabel: 74,1% (Cukup Sehat)​ - Kompeten: 56,7% (Cukup Sehat)​ - Harmonis: 63,8% (Cukup Sehat)​ - Loyal: 65,8% (Cukup Sehat)​ - Adaptif: 38,9% (Tidak Sehat)​ - Kolaboratif: 69,4% (Cukup Sehat)​ Rata-rata dari ketujuh nilai tersebut memberikan skor keseluruhan Indeks BerAKHLAK untuk suatu instansi. ​ Indeks BerAKHLAK dinyatakan dalam bentuk persentase (%). Kategori penilaian berdasarkan skor persentase adalah:​ Tidak Sehat: 0% – <40%​ Cukup Sehat: 40% – <60%​ Sehat: 60% – <80%​ Sangat Sehat: 80% – 100%​ Misalnya, skor 60,9% termasuk dalam kategori ""Cukup Sehat""." "" Parent "" 07.07.05.01.01 - Indeks BerAkhlak 07.07.05.01.01 - Indeks BerAkhlak "" "" APARATUR NEGARA Nasional No "" "" 2005-07-07T00:00:00 07.07.05 KP 07.07.05.01.01 Indeks BerAkhlak 2266 2266 09.06.002 Indeks Budaya Tertib Arsip "" Indeks Budaya Tertib Arsip Indikator: 1. Nilai hasil pengawasan kearsipan pada seluruh K/L/D Rumus = rata-rata nilai hasil pengawasan per klaster pada tiap tingkat pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) yang memiliki nilai hasil pengawasan. 2. Tingkat Digitalisasi Arsip (lingkup nasional) 3. Persentase Hasil Akreditasi Kearsipan sekurang-kurangnya bernilai A 4. SDM kearsipan yang lulus sertifikasi Rumus: (Nilai hasil pengawasan kearsipan pada seluruh K/L/D; bobot 60 %) + (Tingkat Digitalisasi Arsip; bobot 20 %) + (Persentase Hasil Akreditasi Kearsipan sekurang-kurangnya bernilai A; usulan bobot 10%) + (SDM kearsipan yang lulus sertifikasi: bobot 10%) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.02.06.01.01 - Indeks Budaya Tertib Arsip 08.02.06.01.01 - Indeks Budaya Tertib Arsip "" "" APARATUR NEGARA Nasional No "" "" 2006-08-02T00:00:00 08.02.06 KP 08.02.06.01.01 Indeks Budaya Tertib Arsip 2267 2267 09.06.003 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan - Alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indeks ini digunakan untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di lingkungan pemerintahan daerah. "Rumus dasar untuk menghitung IHPK: IHPK = Σ(Si * Bi) / Σ(Bi) Di mana: Si = Skor untuk indikator ke-i Bi = Bobot untuk indikator ke-i Proses perhitungan IHPK secara umum adalah sebagai berikut: Identifikasi Indikator: Tentukan indikator-indikator kunci untuk setiap aspek kearsipan. Penentuan Bobot: Tentukan bobot untuk setiap indikator berdasarkan pentingnya indikator tersebut dalam konteks kearsipan. Pengumpulan Data: Kumpulkan data terkait setiap indikator melalui survei, audit, atau penilaian lapangan. Penilaian: Berikan skor untuk setiap indikator berdasarkan data yang dikumpulkan. Perhitungan IHPK: Hitung IHPK menggunakan rumus di atas dengan menjumlahkan skor indikator yang telah dikalikan dengan bobotnya, lalu dibagi dengan total bobot." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000761 - Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah 001050 - Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah" APARATUR NEGARA Daerah No "" 761 Kearsipan "" "" "" "" 2268 2268 09.06.004 Indeks Integritas Nasional nilai Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indikator yang memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber; pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga tersebut (eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper), datanya diperoleh melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) dan data tersebut dapat memberikan gambaran perihal risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi. Survei IIN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem antikorupsi "Rumus Perghitungan: IIN = (0,30 Internal + 0,33 Eksternal + 0,37 Eksper) - 0,20 Faktor Koreksi Metode pembobotan mengunakan Principal Component Analysis (PCA) Nilai Dimensi Internal (Indeks Integritas Nasional) Penilaian internal tersusun atas 7 (tujuh) dimensi, yaitu transparansi, integritas dalam tugas, penyelewengan jabatan oleh atasan, ketidakpatuhan pegawai, risiko pegawai menerima pemberian dalam melaksanakan tugas. Penilaian internal dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing-masing lokus survei terkait integritas unit kerja dan/atau organisasi. Rumus Perhitungan: 0,1707 X1 + 0,1619 X2 + 0,1288 X3 + 0,1396 X4 + 0,1184 X5 + 0,1602 X6 + 0,1204 X7 dimana: X1 : Indikator Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) X2 : Indikator Pengelolaan PBJ X3 : Indikator Pengelolaan Anggaran X4 : Indikator Pengelolaan SDM X5 : Indikator Integritas dalam Pelaksanaan Tugas X6 : Indikator Sosialisasi Antikorupsi X7 : Indikator Transparansi Nilai Dimensi Eksternal (Indeks Integritas Nasional) Penilaian Eksternal tersusun atas 3 (tiga) indikator yaitu transparansi dan keadilan layanan, upaya pencegahan korupsi, integritas pegawaipenilaian eksternal berasal penilaian para pengguna layanan publik di lokus survei. Rumus Perhitungan: 0,3285 X1 + 3115 X2 + 3599 X3 dimana: X1 : Indikator Upaya Pencegahan Korupsi X2 : Indikator Transparansi dan Keadilan Layanan X3 : Integritas Pegawai" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent 27a - Indeks Integritas Nasional 07.05.01.01 - Indeks Integritas Nasional 07.05.01.01 - Indeks Integritas Nasional "" 000046 - Indeks Integritas Nasional APARATUR NEGARA Nasional, Daerah Yes "" 46 Inspektorat Daerah 7.04999999999999982236431605997495353221893310546875 7.05 PP 07.05.01.01 Indeks Integritas Nasional 2269 2269 09.06.004.001 Indeks Integritas Nasional Dimensi Internal nilai Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indikator yang memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber; pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga tersebut (eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper), datanya diperoleh melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) dan data tersebut dapat memberikan gambaran perihal risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi. Survei IIN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem antikorupsi "Nilai Dimensi Internal (Indeks Integritas Nasional) Penilaian internal tersusun atas 7 (tujuh) dimensi, yaitu transparansi, integritas dalam tugas, penyelewengan jabatan oleh atasan, ketidakpatuhan pegawai, risiko pegawai menerima pemberian dalam melaksanakan tugas. Penilaian internal dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing-masing lokus survei terkait integritas unit kerja dan/atau organisasi. Rumus Perhitungan: 0,1707 X1 + 0,1619 X2 + 0,1288 X3 + 0,1396 X4 + 0,1184 X5 + 0,1602 X6 + 0,1204 X7 dimana: X1 : Indikator Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) X2 : Indikator Pengelolaan PBJ X3 : Indikator Pengelolaan Anggaran X4 : Indikator Pengelolaan SDM X5 : Indikator Integritas dalam Pelaksanaan Tugas X6 : Indikator Sosialisasi Antikorupsi X7 : Indikator Transparansi" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Child "" 07.05.01.1.1 - Nilai Dimensi Internal (Indeks Integritas Nasional) 07.05.01.1.1 - Nilai Dimensi Internal (Indeks Integritas Nasional) "" "" APARATUR NEGARA Nasional Yes "" "" "" "" 07.05.01.1.1 Nilai Dimensi Internal (Indeks Integritas Nasional) 2270 2270 09.06.004.002 Indeks Integritas Nasional Dimensi Eksternal nilai Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indikator yang memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber; pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga tersebut (eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper), datanya diperoleh melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) dan data tersebut dapat memberikan gambaran perihal risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi. Survei IIN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem antikorupsi "Nilai Dimensi Eksternal (Indeks Integritas Nasional) Penilaian Eksternal tersusun atas 3 (tiga) indikator yaitu transparansi dan keadilan layanan, upaya pencegahan korupsi, integritas pegawaipenilaian eksternal berasal penilaian para pengguna layanan publik di lokus survei. Rumus Perhitungan: 0,3285 X1 + 3115 X2 + 3599 X3 dimana: X1 : Indikator Upaya Pencegahan Korupsi X2 : Indikator Transparansi dan Keadilan Layanan X3 : Integritas Pegawai" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Child "" 07.05.03.01.01 - Nilai Dimensi Eksternal (Indeks Integritas Nasional) 07.05.03.01.01 - Nilai Dimensi Eksternal (Indeks Integritas Nasional) "" "" APARATUR NEGARA Nasional Yes "" "" 2003-07-05T00:00:00 07.05.03 KP 07.05.03.01.01 Nilai Dimensi Eksternal (Indeks Integritas Nasional) 2271 2271 09.06.005 Indeks Memori Kolektif Bangsa "" "Indeks Memori Kolektif Bangsa Indikator: 1. Tingkat Ketersediaan Arsip pada pemerintah pusat dan daerah Proyeksi tahun 2024 ketersediaan arsip tingkat pusat 80 (bobot 80%), provinsi 18 (bobot 20%) 2. Tingkat kepuasan masyarakat atas Layanan Arsip Setara Indeks pelayanan informasi kearsipan = Renja ANRI Tahun 2024:80, namun LAKIN 2023: 84,47. Sehingga proyeksi capaian 2024 lebih besar dari capaian tahun 2023, dimana tahun 2025 dapat mencapai 85"" 3. Tingkat kepuasan masyarakat atas layanan JIKN Setara Indeks pelayanan informasi kearsipan = Renja ANRI Tahun 2024:80, namun LAKIN 2023: 84,47. Sehingga proyeksi capaian 2024 lebih besar dari capaian tahun 2023, dimana tahun 2025 dapat mencapai 85"" 4. Persentase usulan sertifikasi MKB yang ditetapkan Proyeksi naik tiap tahun 2-3 persen""" Rumus: (Tingkat Ketersediaan Arsip pada pemerintah pusat dan daerah : bobot 50 %) + (Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Layanan Arsip : bobot 20%)+ (Tingkat kepuasan masyarakat atas layanan JIKN: bobot 20%) + (Persentase usulan sertifikasi MKB yang ditetapkan : bobot 10%) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 08.02.06.01.02 - Indeks Memori Kolektif Bangsa 08.02.06.01.02 - Indeks Memori Kolektif Bangsa "" "" APARATUR NEGARA Nasional No "" "" 2006-08-02T00:00:00 08.02.06 KP 08.02.06.01.02 Indeks Memori Kolektif Bangsa 2272 2272 09.06.006 Indeks Pelayanan Publik - Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks. Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent 26 - Indeks Pelayanan Publik 07.08.01.01 - Indeks Pelayanan Publik 07.08.01.01 - Indeks Pelayanan Publik "" 000045 - Indeks Pelayanan Publik. APARATUR NEGARA Nasional, Daerah Yes "" 45 Sekretariat Daerah 7.0800000000000000710542735760100185871124267578125 7.08 PP 07.08.01.01 Indeks Pelayanan Publik 2273 2273 09.06.006.001 Indeks Pelayanan Publik K/L "" Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks. Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. Instansi Pemerintah: K/L Child "" 07.08.01.01.01 - Indeks Pelayanan Publik K/L 07.08.01.01.01 - Indeks Pelayanan Publik K/L "" "" APARATUR NEGARA Nasional Yes "" "" 2001-07-08T00:00:00 07.08.01 KP 07.08.01.01.01 Indeks Pelayanan Publik K/L 2274 2274 09.06.006.002 Indeks Pelayanan Publik Provinsi "" Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks. Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. Instansi Pemerintah: Provinsi Child "" 07.08.01.01.02 - Indeks Pelayanan Publik Provinsi 07.08.01.01.02 - Indeks Pelayanan Publik Provinsi "" "" APARATUR NEGARA Nasional Yes "" "" 2001-07-08T00:00:00 07.08.01 KP 07.08.01.01.02 Indeks Pelayanan Publik Provinsi 2275 2275 09.06.006.003 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten "" Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks. Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. Instansi Pemerintah: Kabupaten Child "" 07.08.01.01.03 - Indeks Pelayanan Pubik Kabupaten 07.08.01.01.03 - Indeks Pelayanan Pubik Kabupaten "" "" APARATUR NEGARA Nasional Yes "" "" 2001-07-08T00:00:00 07.08.01 KP 07.08.01.01.03 Indeks Pelayanan Pubik Kabupaten 2276 2276 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota "" Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks. Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. Instansi Pemerintah: Kota Child "" 07.08.01.01.04 - Indeks Pelayanan Publik Kota 07.08.01.01.04 - Indeks Pelayanan Publik Kota "" "" APARATUR NEGARA Nasional Yes "" "" 2001-07-08T00:00:00 07.08.01 KP 07.08.01.01.04 Indeks Pelayanan Publik Kota 2277 2277 09.06.007 Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) - Indeks pencapaian SPM (IP) SPM adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata–rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima "" "" Parent "" 07.09.01.02 - Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 07.09.01.02 - Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) "" "" APARATUR NEGARA Nasional No "" "" 7.089999999999999857891452847979962825775146484375 7.09 PP 07.09.01.02 Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2278 2278 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional - Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi IPP = ∑ (Nilai Aspek x Bobot Aspek); Nilai Aspek = ∑ Nilai Per Indikator; Nilai Indikator = ∑ ((Nilai F01 + Nilai F02 + Nilai F03)/3) x bobot per indikator; Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 07.02.01 - Indeks Reformasi Birokrasi Nasional 07.02.01 - Indeks Reformasi Birokrasi Nasional "" 001105 - Indeks Reformasi Birokrasi APARATUR NEGARA Nasional, Daerah No "" 1105 Sekretariat Daerah 7 7.0 PN 07.02.01 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional 2279 2279 09.06.009 Indeks Sistem Merit - Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. " " Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten, Kota Parent "" 07.07.001.01 - Indeks Sistem Merit ASN 07.07.001.01 - Indeks Sistem Merit ASN "" "" APARATUR NEGARA Nasional Yes 23010079 "" "" "" "" 07.07.001.01 Indeks Sistem Merit ASN 2280 2280 09.06.009.001 Indeks Sistem Merit Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin - Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Child "" 07.07.01.01.01 - Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin Indeks Sistem Merit 07.07.01.01.01 - Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin Indeks Sistem Merit "" "" APARATUR NEGARA Nasional Yes "" "" 2001-07-07T00:00:00 07.07.01 KP 07.07.01.01.01 Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin Indeks Sistem Merit 2281 2281 09.06.009.002 Indeks Sistem Merit Aspek Manajemen Kinerja - Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Child "" 07.07.01.01.02 - Aspek Manajemen Kinerja Indeks Sistem Merit 07.07.01.01.02 - Aspek Manajemen Kinerja Indeks Sistem Merit "" "" APARATUR NEGARA Nasional Yes "" "" 2001-07-07T00:00:00 07.07.01 KP 07.07.01.01.02 Aspek Manajemen Kinerja Indeks Sistem Merit 2282 2282 09.06.009.003 Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan - Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Child "" 07.07.02.01.01 - Aspek Perencanaan Kebutuhan Indeks Sistem Merit 07.07.02.01.01 - Aspek Perencanaan Kebutuhan Indeks Sistem Merit "" "" APARATUR NEGARA Nasional Yes "" "" 2002-07-07T00:00:00 07.07.02 KP 07.07.02.01.01 Aspek Perencanaan Kebutuhan Indeks Sistem Merit 2283 2283 09.06.009.004 Indeks Sistem Merit Aspek Pengadaan - Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Child "" 07.07.02.01.02 - Aspek Pengadaan Indeks Sistem Merit 07.07.02.01.02 - Aspek Pengadaan Indeks Sistem Merit "" "" APARATUR NEGARA Nasional Yes "" "" 2002-07-07T00:00:00 07.07.02 KP 07.07.02.01.02 Aspek Pengadaan Indeks Sistem Merit 2284 2284 09.06.009.005 Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Karir - Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Child "" 07.07.03.01.01 - Aspek Pengembangan Karir Indeks Sistem Merit 07.07.03.01.01 - Aspek Pengembangan Karir Indeks Sistem Merit "" "" APARATUR NEGARA Nasional Yes "" "" 2003-07-07T00:00:00 07.07.03 KP 07.07.03.01.01 Aspek Pengembangan Karir Indeks Sistem Merit 2285 2285 09.06.009.006 Indeks Sistem Merit Aspek Sistem Informasi - Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Child "" 07.07.04.01.01 - Aspek Sistem Informasi Indeks Sistem Merit 07.07.04.01.01 - Aspek Sistem Informasi Indeks Sistem Merit "" "" APARATUR NEGARA Nasional Yes "" "" 2004-07-07T00:00:00 07.07.04 KP 07.07.04.01.01 Aspek Sistem Informasi Indeks Sistem Merit 2286 2286 09.06.010 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: dimana: • NDj adalah nilai indeks domain ke-j; • BDj adalah nilai bobot domain ke-j. Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent 25 - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik "02.08.02.01.01 - Indeks SPBE 07.10.001.01 - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik" 02.08.02.01.01 - Indeks SPBE "" 000044 - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik APARATUR NEGARA Nasional, Daerah No "" 44 Komunikasi Dan Informatika 2002-02-08T00:00:00 02.08.02 KP 02.08.02.01.01 "Indeks SPBE 07.10.001.01" 2287 2287 09.06.011 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) persen Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) adalah data dan informasi yang mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola sumber daya yang tersedia untuk unit-unit layanan langsung atau lini depan dalam suatu organisasi. Sumber daya ini meliputi segala sesuatu yang diperlukan untuk memberikan pelayanan secara efektif kepada masyarakat atau pelanggan, seperti tenaga kerja, peralatan, fasilitas, dan anggaran. Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda / Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000455 - Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) APARATUR NEGARA Daerah No "" 455 Sekretariat Daerah "" "" "" "" 2288 2288 09.06.012 Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik unit Ombudsman RI sebagaimana amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 15 dan Bab V, memiliki kepentingan untuk memastikan penyelenggara pelayanan publik mematuhi kewajiban menyusun dan menyediakan standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, dan sistem pelayanan terpadu. Kepatuhan adalah perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini adalah perilaku lembaga untuk melaksanakan ketentuan terkait penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Tingkat kepatuhan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terhadap implementasi Undang- Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, khususnya kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi komponen standar pelayanan publik dengan cara mengetahui hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik, seperti ada/atau tidaknya persyaratan pelayanan, kepastian waktu dan biaya, prosedur dan alur pelayanan, sarana pengaduan, pelayanan yang ramah dan nyaman, dll. Metode pencarian data yang digunakan dalam penelitian kepatuhan adalah melalui metode observasi dengan cara mengamati ketampakan fisik (tangibles) dari kewajiban penyelenggara pelayanan publik di setiap unit pelayanan publik yang menjadi obyek penelitian. Selain itu menggunakan pula wawancara dan menganalisa hasil kuesioner yang diisi observer. Berdasarkan Peraturan ombudsman RI No.22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Pasal 14, Penilaian kepatuhan terhadap layanan baik Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan terhadap standar pelayanan publik dengan variabel:a.Standar Pelayanan;b.Maklumat Pelayanan;c.Sistem Informasi Pelayanan Publik;d.Sarana, Prasarana, dan Fasilitas;e.Pelayanan Khusus;f.Pengelolaan Pengaduan;g.Penilaian Kinerja;h.Visi, Misi dan Moto Pelayanan; dani.Atribut.Hasil penilaian berdasarkan indikator yang ditentukan dibagi kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu:Zona merah (kepatuhan rendah);Zona kuning (kepatuhan sedang);Zona hijau (kepatuhan tinggi).Berdasarkan Peraturan ombudsman RI No.22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Pasal 15, Instansi Pemerintahan dengankategoribaikadalahinstansipemerintah dengan kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik atau kategori zona hijau. Metode Perhitungan:Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.Rumus: - Klasifikasi Instansi Pemerintah Parent "" "" "" 16.6.2.(a) - Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik. 000316 - Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik. APARATUR NEGARA Nasional, Daerah No "" 316 Sekretariat Daerah "" "" "" "" 2289 2289 09.06.013 "Jumlah Instansi Pemerintah yang Indeks Sistem Merit ASN Minimal ""Baik""" instansi "Jumlah instansi pemerintah yang memperoleh nilai ""Baik"" atau lebih tinggi dalam penilaian Indeks Sistem Merit Aparatur Sipil Negara (ASN). Indeks Sistem Merit ASN adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip sistem merit diterapkan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pemerintah. Sistem merit sendiri merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang bertujuan untuk menciptakan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan berintegritas tinggi" "Menjumlahkan instansi pemerintah yang mendapatkan kategori ""Baik"" atau ""Sangat Baik"" dalam penilaian sistem merit." "" Parent "" 07.07.06.01.01 - Jumlah Instansi Pemerintah yang Indeks Sistem Merit Minimal Baik "07.07.06.01.01 - Jumlah Instansi Pemerintah yang Indeks Sistem Merit Minimal ""Baik""" "" "" APARATUR NEGARA Nasional No "" "" 2006-07-07T00:00:00 07.07.06 KP 07.07.06.01.01 Jumlah Instansi Pemerintah yang Indeks Sistem Merit Minimal Baik 2290 2290 09.06.014 Jumlah K/L yang menerapkan SKKNI dalam peningkatan kapasitas pendamping pembangunan kementerian/ lembaga Jumlah Kementerian/Lembaga (K/L) yang menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam peningkatan kapasitas pendamping pembangunan adalah seberapa banyak K/L yang mengadopsi SKKNI untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendamping pembangunan. Indikator ini menunjukkan jumlah Kementerian atau Lembaga pemerintah yang telah mengintegrasikan SKKNI dalam program peningkatan kapasitas tenaga pendamping pembangunan. Pendamping pembangunan adalah individu yang bertugas mendampingi masyarakat atau kelompok sasaran dalam pelaksanaan program pembangunan, memastikan program berjalan efektif dan sesuai tujuan. Penerapan SKKNI bertujuan untuk menjamin standar kompetensi dan profesionalisme tenaga pendamping. "Rumus atau Perhitungan: Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan Kementerian/Lembaga yang telah:​ - Mengadopsi SKKNI dalam rekrutmen, pelatihan, atau sertifikasi tenaga pendamping pembangunan.​ - Menyelenggarakan program peningkatan kapasitas pendamping pembangunan yang sesuai dengan standar SKKNI.​ Data ini dapat diperoleh melalui laporan resmi atau survei yang dilakukan oleh instansi terkait.​ Indikator ini dinyatakan dalam angka absolut yang menunjukkan jumlah Kementerian/Lembaga. Instansi Penghasil: Data mengenai indikator ini biasanya dihasilkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian/Lembaga terkait lainnya yang terlibat dalam program pendampingan pembangunan. ​" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 06.07.07.01.01 - Jumlah Kementerian/Lembaga yang menerapkan SKKNI dalam peningkatan kapasitas pendamping pembangunan 06.07.07.01.01 - Jumlah Kementerian/Lembaga yang menerapkan SKKNI dalam peningkatan kapasitas pendamping pembangunan "" "" APARATUR NEGARA Nasional No "" "" 2007-06-07T00:00:00 06.07.07 KP 06.07.07.01.01 Jumlah Kementerian/Lembaga yang menerapkan SKKNI dalam peningkatan kapasitas pendamping pembangunan 2291 2291 09.06.015 Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Setidaknya berkategori Tuntas Madya kabupaten/ kota Pemenuhan Indikator Daerah dengan Mutu Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah berkategori Tuntas Madya, dipenuhi melalui: 1. sudah melakukan pengisian form 4 tahapan penerapan SPM sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh pimpinan PD Kabupaten/Kota; 2. sudah menyusun Renaksi daerah terkait dengan Penerapan SPM; 3. memprioritaskan alokasi anggaran untuk SPM pada dokumen perencanaan daerah (dipetakan dalam SIPD); 4. sudah membentuk tim penerapan yang di-legalkan dalam bentuk SK Kepala Daerah/Bupati dan Walikota; 5. Menyusun/melaporkan progres capaian Penerapan SPM setiap triwulan dalam Aplikasi Pelaporan e-SPM. Kategori: Belum Tuntas: <60 Tuntas Muda: 60 - 69 Tuntas Pratama: 70 - 79 Tuntas Madya : 80 - 89 Utama: 90 - 99 Paripurna: 100 IP SPM = (% Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar x BM) + (% Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar x BP) Ket: BM: Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20% BP: Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80% % IP Mutu Minimal Layanan Dasar: Persentase dari rata–rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan SDM sesuai dengan standar teknis % IP Penerima Layanan Dasar: Persentase melalui indikator dan target yang ditetapkan IP SPM: Indeks pencapaian SPM di masing–masing jenis SPM sesuai dengan Permendagri 59/2021 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 07.09.02.01.002 - Kabupaten/Kota dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Setidaknya berkategori Tuntas Madya 07.09.02.01.002 - Kabupaten/Kota dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Setidaknya berkategori Tuntas Madya "" "" APARATUR NEGARA Nasional No "" "" 2002-07-09T00:00:00 07.09.02 KP 07.09.02.01.002 Kabupaten/Kota dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Setidaknya berkategori Tuntas Madya 2292 2292 09.06.016 Jumlah layanan publik prioritas yang terintegrasi dalam portal pelayanan publik layanan "Jumlah layanan publik prioritas yang telah diintegrasikan ke dalam portal pelayanan publik nasional. Integrasi ini bertujuan memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah secara terpusat melalui satu portal. Sumber: Perpres No. 82 Tahun 2023" Menjumlahkan semua layanan publik prioritas yang telah berhasil diintegrasikan ke dalam portal pelayanan publik. "" Parent "" 07.10.04.01.001 - Jumlah layanan publik prioritas yang terintegrasi dalam portal pelayanan publik 07.10.04.01.001 - Jumlah layanan publik prioritas yang terintegrasi dalam portal pelayanan publik "" "" APARATUR NEGARA Nasional No "" "" 2004-07-10T00:00:00 07.10.04 KP 07.10.04.01.001 Jumlah layanan publik prioritas yang terintegrasi dalam portal pelayanan publik 2293 2293 09.06.017 Jumlah Lembaga yang menerapkan arsitektur pemerintah digital lembaga Jumlah instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan arsitektur pemerintah digital sesuai kebijakan pelaksanaan Pemerintah Digital Menjumlahkan instansi pemerintah yang telah menyusun dan mengimplementasikan arsitektur pemerintah digital. "" Parent "" 07.10.01.01.002 - Jumlah Lembaga yang menerapkan arsitektur pemerintah digital 07.10.01.01.002 - Jumlah Lembaga yang menerapkan arsitektur pemerintah digital "" "" APARATUR NEGARA Nasional No "" "" 2001-07-10T00:00:00 07.10.01 KP 07.10.01.01.002 Jumlah Lembaga yang menerapkan arsitektur pemerintah digital 2294 2294 09.06.018 Jumlah Pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara orang Jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN mengacu pada kebijakan setiap tahunnya. Pemindahan dan/atau penugasan ASN dapat dilakukan sejalan dengan kesiapan hunian ASN serta ekosistem pendukung kebutuhan dasar. Batas Bawah Jumlah ASN = (Jumlah unit terbangun) + Jumlah ASN yang dipindahkan pada T-1 Batas Atas = A + B A. Jumlah ASN Es. 4/JF = [(0.6*3*(Jumlah unit 98)) + (0.4*(Jumlah unit 98))] + Jumlah ASN Es. 4/JF pada T-1 B. Jumlah ASN Es. 3 ke atas = Jumlah unit non 98 terbangun + Jumlah ASN non JF/Es. 4 yang dipindahkan pada T-1 "" Parent "" 06.05.01.02.06 - Jumlah Pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara 06.05.01.02.06 - Jumlah Pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara "" "" APARATUR NEGARA Nasional No "" "" 2001-06-05T00:00:00 06.05.01 KP 06.05.01.02.06 Jumlah Pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara 2295 2295 09.06.019 Jumlah Provinsi dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berkategori Tuntas Paripurna provinsi Pemenuhan Indikator Daerah dengan Mutu Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah berkategori tinggi, sebagai berikut dipenuhi melalui: 1. sudah melakukan pengisian form 4 tahapan permendagri 59 Tahun 2021 yang diverifikasi dan divalidasi oleh pimpinan OPD; 2. sudah menyusun Renaksi daerah terkait dengan SPM ; 3. memprioritaskan alokasi anggaran untuk SPM pada dokumen penganggaran daerah (dipetakan dalam SIPD); 4. sudah membentuk tim penerapan yang di-legalkan oleh SK Kepala Daerah. Kategori: Belum Tuntas: <60 Tuntas Muda: 60 - 69 Tuntas Pratama: 70 - 79 Tuntas Madya : 80 - 89 Utama: 90 - 99 Paripurna: 100 IP SPM = (% Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar x BM) + (% Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar x BP) Ket: BM: Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20% BP: Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80% % IP Mutu Minimal Layanan Dasar: Persentase dari rata–rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan SDM sesuai dengan standar teknis % IP Penerima Layanan Dasar: Persentase melalui indikator dan target yang ditetapkan IP SPM: Indeks pencapaian SPM di masing–masing jenis SPM sesuai dengan Permendagri 59/2021 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 07.09.02.01.001 - Provinsi dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berkategori Tuntas Paripurna 07.09.02.01.001 - Provinsi dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berkategori Tuntas Paripurna "" "" APARATUR NEGARA Nasional No "" "" 2002-07-09T00:00:00 07.09.02 KP 07.09.02.01.001 Provinsi dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berkategori Tuntas Paripurna 2296 2296 09.06.020 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) - Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan atau perkembangan implementasi dan efektivitas sistem pengendalian intern dalam suatu instansi pemerintah. SPIP adalah rangkaian proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi akan tercapai dengan efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000443 - Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 001154 - Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)" APARATUR NEGARA Daerah No "" 443 Perencanaan "" "" "" "" 2297 2297 09.06.021 Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Nasional - Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result-oriented government) Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, metode yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kemanfaatan. Beberapa teknik evaluasi yang digunakan antara lain telaah sederhana, survei sederhana, survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset terapan (applied research), survei target evaluasi (target group), penggunaan metode statistik, penggunaan metode statistik non-parametri, pembandingan (benchmarking), analisis lintas bagian (cross section analyst), analisis kronologis (time series analysis), tabulasi, penyajian pengolahan data dengan grafik/ikon/simbol, dsb (Jumlah Nilai Akuntabilitas Kinerja KL yang diveluasi + Jumlah Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi yang dievaluasi + Jumlah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota yang dievaluasi )/Jumlah KL yang menjadi populasi evaluasi + Jumlah Provinsi yang menjadi populasi evaluasi + Jumlah Kab/Kota yang menjadi populasi evaluasi) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.08.01.02 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Nasional 07.08.01.02 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Nasional "" "" APARATUR NEGARA Nasional No "" "" 7.0800000000000000710542735760100185871124267578125 7.08 PP 07.08.01.02 Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Nasional 2298 2298 09.06.022 Peningkatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) - Peningkatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) adalah proses atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, profesionalisme, dan efektivitas para auditor dan pengawas internal di lingkungan pemerintahan. APIP bertugas untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efisien, efektif, dan transparan. Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP. Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000444 - Peningkatan aparat Pengawasan intern pemerintahan (APIP) APARATUR NEGARA Daerah No "" 444 Inspektorat Daerah "" "" "" "" 2299 2299 09.06.023 Peningkatan Kebabilitasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) nilai Melakukan kerjasama dengan lembaga pengawasan lain, baik di dalam maupun luar negeri, untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik. Mengikuti perkembangan terbaru dan benchmarking terhadap standar internasional Kebilitasan APIP = (Kompetensi + Kinerja + Pengembangan Berkelanjutan + Teknologi + Efektivitas) / 5 Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000534 - Peningkatan Kebabilitasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 001157 - Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)" APARATUR NEGARA Daerah No "" 534 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 2300 2300 09.06.024 Performa pimpinan tingkat pusat dan daerah dalam membina ketahanan nasional "" Kekerasan yang mengancam kebebasan dan kedaulatan warga negara untuk berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat adalah indikator penting dalam pengukuran demokrasi. Ketiadaan kebebasan pada hal-hal tersebut merupakan tanda kemunduran demokrasi. Indikator ini mengukur jumlah kasus yang terkait k Jumlah kasus ancaman dan atau kekerasan oleh aparat negara dalam lingkup provinsi (meliputi: TNI, Polisi, Satpol PP dan unsur pemerintah lainnya) yang membatasi dan menghambat kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat dibagi jumlah penduduk dewasa dan dikalikan 100.000 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 01.01.03.01.01 - Performa pimpinan tingkat pusat dan daerah dalam membina ketahanan nasional 01.01.03.01.01 - Performa pimpinan tingkat pusat dan daerah dalam membina ketahanan nasional "" "" APARATUR NEGARA Nasional No "" "" 2003-01-01T00:00:00 01.01.03 KP 01.01.03.01.01 Performa pimpinan tingkat pusat dan daerah dalam membina ketahanan nasional 2301 2301 09.06.025 Persentase ASN dengan kompetensi digital optimal persen Mengukur proporsi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi digital optimal sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi digital optimal mencakup pemahaman dan keterampilan dalam empat pilar literasi digital: keterampilan digital (digital skills), keamanan digital (digital safety), budaya digital (digital culture), dan etika digital (digital ethics). Persentase ASN dengan kompetensi digital optimal=(Jumlah ASN yang memenuhi standar kompetensi digital / Total jumlah ASN yang diukur )×100% "" Parent "" 07.10.03.01.01 - Persentase ASN dengan kompetensi digital optimal 07.10.03.01.01 - Persentase ASN dengan kompetensi digital optimal "" "" APARATUR NEGARA Nasional No "" "" 2003-07-10T00:00:00 07.10.03 KP 07.10.03.01.01 Persentase ASN dengan kompetensi digital optimal 2302 2302 09.06.026 Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas persen Proporsi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas dalam pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Pemerintah Daerah (Pemda) dan telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis terkait pengelolaan IKP yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). "Persentase = (Jumlah ASN pengelola IKP yang mengikuti pelatihan / Total ASN pengelola IKP di Pemda) × 100% Jumlah ASN pengelola IKP yang mengikuti pelatihan: ASN yang telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan IKP yang difasilitasi oleh Diskominfo.​ Total ASN pengelola IKP di Pemda: Keseluruhan ASN yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan IKP di lingkungan Pemda." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000636 - Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas APARATUR NEGARA Daerah No "" 636 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2303 2303 09.06.027 Persentase ASN pengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas persen Persentase ASN (Aparatur Sipil Negara) pengelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di tingkat Pemerintah Daerah yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas adalah ukuran yang menunjukkan proporsi pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem informasi dan teknologi di tingkat daerah yang telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis terkait pengelolaan SPBE yang disediakan atau difasilitasi oleh Dinas terkait. SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Persentase = (Jumlah ASN yang Mendapatkan Pelatihan/Bimbingan Teknis / Total ASN Pengelola SPBE) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "" APARATUR NEGARA Daerah Yes "" Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2304 2304 09.06.027.001 Persentase ASN pengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tingkat Pemerintah Provinsi yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas persen Persentase ASN (Aparatur Sipil Negara) pengelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di tingkat Pemerintah Provinsi yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas adalah ukuran yang menunjukkan proporsi pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem informasi dan teknologi di tingkat provinsi yang telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis terkait pengelolaan SPBE yang disediakan atau difasilitasi oleh Dinas terkait. SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. "" Wilayah Administrasi: Provinsi Child "" "" "" "" 000576 - Persentase ASN pengelola SPBE di tingkat Pemerintah Provinsi yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas APARATUR NEGARA Daerah Yes "" 576 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2305 2305 09.06.027.002 Persentase ASN pengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas persen Persentase ASN (Aparatur Sipil Negara) pengelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas adalah ukuran yang menunjukkan proporsi pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem informasi dan teknologi di tingkat Kabupaten/Kota yang telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis terkait pengelolaan SPBE yang disediakan atau difasilitasi oleh Dinas terkait. SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. "" Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota Child "" "" "" "" 000764 - Persentase ASN pengelola SPBE di tingkat Pemerintah Kota/Kab yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas APARATUR NEGARA Daerah Yes "" 764 Komunikasi Dan Informatika "" "" "" "" 2306 2306 09.06.028 Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Bernilai Minimal B persen Konsep dan Definisi:Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, reformasi birokrasi bermakna sebagai, di antaranya:Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia.Pertaruhan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21.Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit.Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.Arah perubahan dalam Reformasi Birokrasi adalah organisasi, tatakelola, peraturan perundang-undangan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset dan culture set.Ukuran keberhasilan Reformasi Birokrasi adalah:a.Tidak ada korupsi;b.Tidak ada pelanggaran/sanksi;c.APBN dan APBD baik;d.Semua program selesai dengan baik;e.Semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;f.Komunikasi dengan publik baik;g.Penggunaan waktu ( jam kerja) efektif dan produktif;h.Penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;i.Hasil pembangunan nyata (pro-pertumbuhan, pro- lapangan kerja, dan pro-pengurangan kemiskinan; artinya, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat).Pengukuran Indeks RB dibagi ke dalam dua komponen, yaitu komponen pengungkit dan hasil. Komponen Pengungkit adalah pengukuran terhadap seluruh upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pihak internal instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN. Komponen Hasil adalah pengukuran terhadap kapasitas dan akuntabilitas, integritas (bersih dan bebas KKN), dan kepuasan pengguna layanan; Bobot Pengukuran diberikan 60% untuk Komponen Pengungkit dan 40% untuk Komponen Hasil. Unsur yang diukur dalam komponen Pengungkit adalah sebagai berikut:Unsur yang diukur dalam Komponen Hasil adalah sebagai berikut:Metode pengukuran/penilaian adalah dengan self assessment (penilaian mandiri) yang dievaluasi melalui wawancara, observasi langsung, pengumpulan bukti- bukti pendukung, survei internal dan eksternal. Indeks Reformasi Birokrasi dibangun tahun 2012, dan mulai diterapkan pada tahun 2013. Metode Perhitungan:Jumlah instansi pemerintah dengan indeks RB ≥ B dibagi seluruh jumlah instansi pemerintah dikali 100%.Rumus:Keterangan:PIPIRB : Persentase instansi pemerintah dengan indeks RB ≥ BJIPRB : Jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan indeks RB ≥ BJIP : Jumlah instansi pemerintah Klasifikasi Instansi Pemerintah Parent "" "" "" 16.6.1.(c) - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B. 000315 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ? B APARATUR NEGARA Nasional, Daerah No "" 315 Sekretariat Daerah "" "" "" "" 2307 2307 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B persen Konsep dan Definisi:Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, SAKIP (Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang meliputi:Rencana strategis;Perjanjian kinerja;Pengukuran kinerja;Pelaporan kinerja;Reviu dan evaluasi kinerja.Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, Skor B atas SAKIP adalah tingkat akuntabilitas suatu instansi pemerintah kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Metode Perhitungan:Jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan skor SAKIP ≥ B dibagi seluruh jumlah instansi pemerintah dikali 100%.Rumus:Keterangan:PIPS : Persentase instansi pemerintah dengan skor SAKIP ≥ BJIPS : Jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan skor SAKIP ≥ BJIP : Jumlah instansi pemerintah Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" 16.6.1.(b) - Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B. 000314 - Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B APARATUR NEGARA Nasional, Daerah Yes "" 314 Sekretariat Daerah "" "" "" "" 2308 2308 09.06.029.001 Persentase Instansi Pemerintah (K/L) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B persen Konsep dan Definisi:Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, SAKIP (Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang meliputi:Rencana strategis;Perjanjian kinerja;Pengukuran kinerja;Pelaporan kinerja;Reviu dan evaluasi kinerja.Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, Skor B atas SAKIP adalah tingkat akuntabilitas suatu instansi pemerintah kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Jumlah instansi pemerintah K/L yang mendapatkan skor SAKIP ≥ B dibagi seluruh jumlah instansi pemerintah K/L dikali 100% Instansi Pemerintah: K/L Child "" 07.08.02.001.001 - Persentase Instansi Pemerintah (K/L) dengan nilai akuntabilitas kinerja Baik (kategori B ke atas) "07.08.02.001.001 - Persentase Instansi Pemerintah (K/L) dengan nilai akuntabilitas kinerja Baik (kategori ""B"" ke atas)" "" "" APARATUR NEGARA Nasional Yes "" "" 2002-07-08T00:00:00 07.08.02 KP 07.08.02.001.001 Persentase Instansi Pemerintah (K/L) dengan nilai akuntabilitas kinerja Baik (kategori B ke atas) 2309 2309 09.06.029.002 Persentase Instansi Pemerintah (Provinsi) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B persen Konsep dan Definisi:Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, SAKIP (Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang meliputi:Rencana strategis;Perjanjian kinerja;Pengukuran kinerja;Pelaporan kinerja;Reviu dan evaluasi kinerja.Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, Skor B atas SAKIP adalah tingkat akuntabilitas suatu instansi pemerintah kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Jumlah instansi pemerintah provinsi yang mendapatkan skor SAKIP ≥ B dibagi seluruh jumlah instansi pemerintah provinsi dikali 100% Instansi Pemerintah: Provinsi Child "" 07.08.02.001.002 - Persentase Instansi Pemerintah (Provinsi) dengan nilai akuntabilitas kinerja Baik (kategori B ke atas) "07.08.02.001.002 - Persentase Instansi Pemerintah (Provinsi) dengan nilai akuntabilitas kinerja Baik (kategori ""B"" ke atas)" "" "" APARATUR NEGARA Nasional Yes "" "" 2002-07-08T00:00:00 07.08.02 KP 07.08.02.001.002 Persentase Instansi Pemerintah (Provinsi) dengan nilai akuntabilitas kinerja Baik (kategori B ke atas) 2310 2310 09.06.029.003 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B persen Konsep dan Definisi:Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, SAKIP (Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang meliputi:Rencana strategis;Perjanjian kinerja;Pengukuran kinerja;Pelaporan kinerja;Reviu dan evaluasi kinerja.Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, Skor B atas SAKIP adalah tingkat akuntabilitas suatu instansi pemerintah kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Jumlah instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan skor SAKIP ≥ B dibagi seluruh jumlah instansi pemerintah Kabupaten/Kota dikali 100% Instansi Pemerintah: Kabupaten/Kota Child "" 07.08.02.001.003 - Persentase Instansi Pemerintah (Kab/Kota) dengan nilai akuntabilitas kinerja Baik (kategori B ke atas) "07.08.02.001.003 - Persentase Instansi Pemerintah (Kab/Kota) dengan nilai akuntabilitas kinerja Baik (kategori ""B"" ke atas)" "" "" APARATUR NEGARA Nasional Yes "" "" 2002-07-08T00:00:00 07.08.02 KP 07.08.02.001.003 Persentase Instansi Pemerintah (Kab/Kota) dengan nilai akuntabilitas kinerja Baik (kategori B ke atas) 2311 2311 09.06.030 Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Budaya Kerja dan Citra Institusi ASN dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” persen "Indikator ini mengukur proporsi instansi pemerintah yang mencapai kategori minimal ""Menengah"" dalam aspek Budaya Kerja dan Citra Institusi pada penilaian Indeks Sistem Merit Aparatur Sipil Negara (ASN). Aspek ini mencakup implementasi nilai-nilai dasar ASN, seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta upaya menjaga citra positif institusi melalui perilaku dan etika profesional ASN." Persentase Instansi dengan Aspek Budaya Kerja dan Citra Institusi minimal ’Menengah’ = (Jumlah Instansi dengan kategori minimal ’Menengah’ pada aspek tersebut / Total jumlah instansi yang dinilai) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 07.07.05.01.02 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Budaya Kerja dan Citra Institusi ASN dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” 07.07.05.01.02 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Budaya Kerja dan Citra Institusi ASN dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” "" "" APARATUR NEGARA Nasional No "" "" 2005-07-07T00:00:00 07.07.05 KP 07.07.05.01.02 Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Budaya Kerja dan Citra Institusi ASN dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” 2312 2312 09.06.031 Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Digitalisasi Manajemen ASN dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” persen "Persentase instansi pemerintah yang mencapai kategori minimal ""Menengah"" pada aspek Digitalisasi Manajemen ASN dalam Indeks Sistem Merit ASN. Aspek ini menilai sejauh mana instansi pemerintah memanfaatkan teknologi digital dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk dalam proses perencanaan, pengadaan, pengembangan karier, promosi, mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, disiplin, perlindungan, pelayanan, dan sistem informasi." Persentase Instansi dengan Aspek Digitalisasi Manajemen ASN minimal ’Menengah’ = (Jumlah Instansi dengan Aspek Digitalisasi Manajemen ASN kategori minimal ’Menengah’/Total jumlah instansi yang dinilai) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 07.07.04.01.02 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Digitalisasi Manajemen ASN dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” 07.07.04.01.02 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Digitalisasi Manajemen ASN dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” "" "" APARATUR NEGARA Nasional No "" "" 2004-07-07T00:00:00 07.07.04 KP 07.07.04.01.02 Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Digitalisasi Manajemen ASN dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” 2313 2313 09.06.032 Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Manajemen Talenta dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” persen "Persentase instansi pemerintah yang mencapai kategori minimal ""Menengah"" pada aspek Manajemen Talenta dalam Indeks Sistem Merit ASN. Aspek ini menilai sejauh mana instansi pemerintah menerapkan sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkat potensi dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah secara nasional dalam rangka akselerasi pembangunan nasional." Persentase Instansi dengan Aspek Manajemen Talenta minimal ’Menengah’ = (Jumlah Instansi dengan Aspek Manajemen Talenta kategori minimal ’Menengah’/Total jumlah instansi yang dinilai) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 07.07.02.01.05 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Manajemen Talenta dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” 07.07.02.01.05 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Manajemen Talenta dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” "" "" APARATUR NEGARA Nasional No "" "" 2002-07-07T00:00:00 07.07.02 KP 07.07.02.01.05 Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Manajemen Talenta dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” 2314 2314 09.06.033 Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Pengadaan Pegawai dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” persen "Persentase instansi pemerintah yang mencapai kategori minimal ""Menengah"" pada aspek Pengadaan Pegawai dalam Indeks Sistem Merit ASN. Aspek ini menilai sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan proses pengadaan pegawai ASN secara terbuka, kompetitif, adil, dan bebas dari intervensi politik, sesuai dengan prinsip sistem merit." "Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Pengadaan Pegawai minimal dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” = (Jumlah Instansi dengan Aspek Pengadaan Pegawai minimal ""Menengah""/Total Instansi Pemerintah yang dinilai) x 100%" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 07.07.02.01.04 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Pengadaan Pegawai dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” 07.07.02.01.04 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Pengadaan Pegawai dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” "" "" APARATUR NEGARA Nasional No "" "" 2002-07-07T00:00:00 07.07.02 KP 07.07.02.01.04 Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Pengadaan Pegawai dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” 2315 2315 09.06.034 Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Pengembangan Kompetensi dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” persen "Persentase instansi pemerintah yang mencapai kategori minimal ""Menengah"" pada aspek Pengembangan Kompetensi dalam Indeks Sistem Merit ASN. Aspek ini mencerminkan sejauh mana instansi pemerintah memiliki standarisasi jabatan, standar kompetensi jabatan (SKJ), profil kompetensi, rencana pengembangan kompetensi, manajemen talenta, dan rencana suksesi." "Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Pengembangan Kompetensi dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” = (Jumlah Instansi dengan Aspek Pengembangan Kompetensi minimal ""Menengah""/Total Instansi Pemerintah yang dinilai) x 100%" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 07.07.03.01.02 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Pengembangan Kompetensi dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” 07.07.03.01.02 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Pengembangan Kompetensi dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” "" "" APARATUR NEGARA Nasional No "" "" 2003-07-07T00:00:00 07.07.03 KP 07.07.03.01.02 Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Pengembangan Kompetensi dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” 2316 2316 09.06.035 Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Penghargaan dan Pengakuan Berbasis Kinerja dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” persen "Persentase instansi pemerintah yang mencapai kategori minimal ""Menengah"" pada aspek Penghargaan dan Pengakuan Berbasis Kinerja dalam Indeks Sistem Merit ASN. Aspek ini mencerminkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi dan menegakkan kode etik serta kode perilaku ASN." "Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Penghargaan dan Pengakuan Berbasis Kinerja minimal “Menengah” = (Jumlah Instansi Pemerintah dengan Aspek Perencanaan Kebutuhan minimal ""Menengah""/Total Instansi Pemerintah yang dinilai) x 100%" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 07.07.01.01.03 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Penghargaan dan Pengakuan Berbasis Kinerja dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” 07.07.01.01.03 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Penghargaan dan Pengakuan Berbasis Kinerja dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” "" "" APARATUR NEGARA Nasional No "" "" 2001-07-07T00:00:00 07.07.01 KP 07.07.01.01.03 Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Penghargaan dan Pengakuan Berbasis Kinerja dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” 2317 2317 09.06.036 Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Perencanaan Kebutuhan dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” persen "Persentase instansi pemerintah yang mendapatkan nilai minimal kategori ""Menengah"" pada aspek Perencanaan Kebutuhan dalam Indeks Sistem Merit ASN yang diukur oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Aspek ini mencerminkan sejauh mana instansi pemerintah telah menerapkan perencanaan kebutuhan pegawai ASN secara strategis sesuai dengan prinsip sistem merit." "Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Perencanaan Kebutuhan dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” = (Jumlah Instansi Pemerintah dengan Aspek Perencanaan Kebutuhan minimal ""Menengah""/Total Instansi Pemerintah yang dinilai) x 100%" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 07.07.02.01.03 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Perencanaan Kebutuhan dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” 07.07.02.01.03 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Perencanaan Kebutuhan dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” "" "" APARATUR NEGARA Nasional No "" "" 2002-07-07T00:00:00 07.07.02 KP 07.07.02.01.03 Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Perencanaan Kebutuhan dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” 2318 2318 09.06.037 Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Standar Kompetensi Jabatan dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” persen Indikator ini menunjukkan persentase instansi pemerintah yang mencapai kategori minimal 'Menengah' pada aspek Standar Kompetensi Jabatan dalam penilaian Indeks Sistem Merit ASN. Penilaian ini mencerminkan sejauh mana instansi tersebut telah menetapkan dan menerapkan standar kompetensi yang diperlukan untuk setiap jabatan, sesuai dengan prinsip sistem merit. "Dihitung dengan membandingkan jumlah instansi yang mendapatkan penilaian minimal ""Menengah"" pada aspek tersebut dengan total jumlah instansi yang dinilai, dikali 100 persen" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 07.07.02.01.06 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Standar Kompetensi Jabatan dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” 07.07.02.01.06 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Standar Kompetensi Jabatan dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” "" "" APARATUR NEGARA Nasional No "" "" 2002-07-07T00:00:00 07.07.02 KP 07.07.02.01.06 Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Standar Kompetensi Jabatan dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” 2319 2319 09.06.038 Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Standardisasi Jabatan dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” persen Definisi: Indikator ini menunjukkan persentase instansi pemerintah yang mencapai kategori minimal 'Menengah' pada aspek Standardisasi Jabatan dalam penilaian Indeks Sistem Merit ASN. Aspek ini menilai ketersediaan standar kompetensi manajerial, teknis, dan sosial-kultural untuk setiap jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Dihitung dengan membagi jumlah instansi yang mencapai kategori 'Menengah' atau lebih tinggi pada aspek Standardisasi Jabatan dengan total jumlah instansi yang dinilai, kemudian dikalikan dengan 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 07.07.02.01.07 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Standardisasi Jabatan dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” 07.07.02.01.07 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Standardisasi Jabatan dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” "" "" APARATUR NEGARA Nasional No "" "" 2002-07-07T00:00:00 07.07.02 KP 07.07.02.01.07 Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Standardisasi Jabatan dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” 2320 2320 09.06.039 Persentase Instansi Pemerintah yang Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” persen "Indikator ini menunjukkan persentase instansi pemerintah yang memperoleh kategori minimal 'Menengah' dalam penerapan sistem merit ASN. Penilaian sistem merit dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berdasarkan delapan aspek utama: Perencanaan Kebutuhan Pengadaan Pengembangan Karier Promosi dan Mutasi Manajemen Kinerja Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin Perlindungan dan Pelayanan Sistem Informasi Setiap aspek dinilai dan digabungkan untuk menentukan skor total yang akan menentukan kategori penerapan sistem merit instansi tersebut." Dihitung dengan membagi jumlah instansi yang mencapai kategori 'Menengah' atau lebih tinggi dengan total jumlah instansi yang dinilai, kemudian dikalikan dengan 100%. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 07.07.06.01.02 - Persentase Instansi Pemerintah yang Indeks Sistem Merit minimal “Menengah” 07.07.06.01.02 - Persentase Instansi Pemerintah yang Indeks Sistem Merit minimal “Menengah” "" "" APARATUR NEGARA Nasional No "" "" 2006-07-07T00:00:00 07.07.06 KP 07.07.06.01.02 Persentase Instansi Pemerintah yang Indeks Sistem Merit minimal “Menengah” 2321 2321 09.06.040 Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) persen Konsep dan Definisi:Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Metode dan prosedur pemeriksaan diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). "Metode Perhitungan:Jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan opini WTP dibagi seluruh jumlah instansi pemerintah dikali 100%. Rumus: Keterangan: PIPWTP:Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) JIPWTP : Jumlah instansi pemerintah yang mendapat opini WTP JIP :Jumlah instansi pemerintah" Klasifikasi Instansi Pemerintah Parent "" "" "" 16.6.1.(a) - Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 000313 - Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) APARATUR NEGARA Nasional, Daerah No "" 313 Keuangan "" "" "" "" 2322 2322 09.06.041 Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Tata Kelola Kualitas Kebijakan yang baik persen Proporsi Instansi Pemerintah (K/L/D) yang telah memenuhi standar tata kelola kebijakan berkualitas yang diukur sesuai dengan pedoman yang berlaku, dihitung dengan membandingkan jumlah instansi yang memenuhi kriteria minimal baik terhadap total Instansi Pemerintah Jml IP dengan nilai IKK Katergori Baik Jml Instansi Pemerintah x 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 07.08.02.001.009 - Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Tata Kelola Kualitas Kebijakan yang baik 07.08.02.001.009 - Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Tata Kelola Kualitas Kebijakan yang baik "" "" APARATUR NEGARA Nasional No "" "" 2002-07-08T00:00:00 07.08.02 KP 07.08.02.001.009 Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Tata Kelola Kualitas Kebijakan yang baik 2323 2323 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi persen Maturitas SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan karakterisitik berbasis terdefinisi mencerminkan suatu entitas (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tersebut tidak hanya mampumerumuskankinerjabeserta indikator dan targetnyasaja, tetapi juga telahmampumenyusunstrategi pencapaiankinerja berupa programdan kegiatan yang efektif dalamupaya pencapaian target kinerja tersebut. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi. Organisasi juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko tersebut. "JumlahK/L yang maturitasSPIP, MR dan EPK beradaminimal level 3 JumlahK/L X 100% JumlahProvinsiyang maturitasSPIP, MR dan EPK beradaminimal level 3 JumlahProvinsi X 100% JumlahKota/Kabupatenyang maturitasSPIP, MR dan EPK beradaminimal level 3 JumlahKota/Kabupaten X 100%" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "" APARATUR NEGARA Nasional Yes "" "" "" "" "" "" 2324 2324 09.06.042.001 Persentase K/L dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi persen Maturitas SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan karakterisitik berbasis terdefinisi mencerminkan suatu entitas (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tersebut tidak hanya mampumerumuskankinerjabeserta indikator dan targetnyasaja, tetapi juga telahmampumenyusunstrategi pencapaiankinerja berupa programdan kegiatan yang efektif dalamupaya pencapaian target kinerja tersebut. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi. Organisasi juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko tersebut. "JumlahK/L yang maturitasSPIP, MR dan EPK beradaminimal level 3 JumlahK/L X 100% JumlahProvinsiyang maturitasSPIP, MR dan EPK beradaminimal level 3 JumlahProvinsi X 100% JumlahKota/Kabupatenyang maturitasSPIP, MR dan EPK beradaminimal level 3 JumlahKota/Kabupaten X 100%" Instansi Pemerintah: K/L Child "" 07.08.03.1.01 - Persentase K/L dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi* 07.08.03.1.01 - Persentase K/L dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi* "" "" APARATUR NEGARA Nasional Yes "" "" "" "" 07.08.03.1.01 Persentase K/L dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi* 2325 2325 09.06.042.002 Persentase Provinsi dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi persen Maturitas SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan karakterisitik berbasis terdefinisi mencerminkan suatu entitas (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tersebut tidak hanya mampumerumuskankinerjabeserta indikator dan targetnyasaja, tetapi juga telahmampumenyusunstrategi pencapaiankinerja berupa programdan kegiatan yang efektif dalamupaya pencapaian target kinerja tersebut. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi. Organisasi juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko tersebut. JumlahProvinsiyang maturitasSPIP, MR dan EPK beradaminimal level 3 JumlahProvinsi X 100% Instansi Pemerintah: Provinsi Child "" 07.08.03.1.02 - Persentase Provinsi dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi* 07.08.03.1.02 - Persentase Provinsi dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi* "" "" APARATUR NEGARA Nasional Yes "" "" "" "" 07.08.03.1.02 Persentase Provinsi dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi* 2326 2326 09.06.042.003 Persentase Kabupaten/Kota dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi persen Maturitas SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan karakterisitik berbasis terdefinisi mencerminkan suatu entitas (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tersebut tidak hanya mampumerumuskankinerjabeserta indikator dan targetnyasaja, tetapi juga telahmampumenyusunstrategi pencapaiankinerja berupa programdan kegiatan yang efektif dalamupaya pencapaian target kinerja tersebut. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi. Organisasi juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko tersebut. JumlahKota/Kabupatenyang maturitasSPIP, MR dan EPK beradaminimal level 3 JumlahKota/Kabupaten X 100% Instansi Pemerintah: Kabupaten/Kota Child "" 07.08.03.1.03 - Persentase Kab/Kotadengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi* 07.08.03.1.03 - Persentase Kab/Kotadengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi* "" "" APARATUR NEGARA Nasional Yes "" "" "" "" 07.08.03.1.03 Persentase Kab/Kotadengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi* 2327 2327 09.06.043 Persentase K/L/D yang mendapatkan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik kualitas tertinggi persen "Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan salah satu upaya pencegahan maladministrasi dengan menilai kondisi penyelenggaraan pelayanan publik secara komprehensif dimana menghasilkan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang dijadikan acuan kualitas. Persentase K/L/D yang mendapatkan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kualitas Tertinggi adalah Persentase Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang berada dalam rentang kategori opini dengan kualitas tertinggi. " Metode perhitungan dilakukan dengan menghitung K/L/D dengan kualitas opini tertinggi dibandingkan jumlah K/L/D yang dinilai atas Opini Penyelenggaraan Pelayanan Publik Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" 07.08.01.02.01 - Persentase K/L/D yang mendapatkan Opini pengawasan pelayanan publik kualitas tertinggi 07.08.01.02.01 - Persentase K/L/D yang mendapatkan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik kualitas tertinggi "" "" APARATUR NEGARA Nasional No "" "" 2001-07-08T00:00:00 07.08.01 KP 07.08.01.02.01 Persentase K/L/D yang mendapatkan Opini pengawasan pelayanan publik kualitas tertinggi 2328 2328 09.06.044 Persentase rekomendasi kebijakan hasil Evaluasi Manajemen ASN yang dimanfaatkan persen Proporsi rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari evaluasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah diimplementasikan atau dimanfaatkan oleh instansi pemerintah. Evaluasi manajemen ASN mencakup penilaian terhadap berbagai aspek, seperti kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN, dengan tujuan meningkatkan profesionalisme dan efektivitas birokrasi. "Persentase=(Jumlah rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan/Total jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan)×100% Di mana ""rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan"" merujuk pada rekomendasi yang telah diadopsi dan diimplementasikan oleh instansi terkait." "" Parent "" 07.07.06.01.03 - Persentase rekomendasi kebijakan hasil Evaluasi Manajemen ASN yang dimanfaatkan 07.07.06.01.03 - Persentase rekomendasi kebijakan hasil Evaluasi Manajemen ASN yang dimanfaatkan "" "" APARATUR NEGARA Nasional No "" "" 2006-07-07T00:00:00 07.07.06 KP 07.07.06.01.03 Persentase rekomendasi kebijakan hasil Evaluasi Manajemen ASN yang dimanfaatkan 2329 2329 09.06.045 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) persen Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) adalah ukuran yang menunjukkan proporsi pegawai negeri sipil (PNS) yang menduduki jabatan fungsional dan telah memiliki sertifikat kompetensi resmi dibandingkan dengan total jumlah pegawai yang menduduki jabatan fungsional, dengan pengecualian guru dan tenaga kesehatan. Sertifikat kompetensi adalah bukti resmi yang menunjukkan bahwa seorang pegawai memiliki keahlian atau keterampilan tertentu yang diakui secara profesional. Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi / seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000450 - Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) APARATUR NEGARA Daerah No "" 450 Kepegawaian "" "" "" "" 2330 2330 09.06.046 Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) persen Rasio pegawai fungsional (%) adalah ukuran yang menunjukkan proporsi pegawai negeri sipil (PNS) yang menduduki jabatan fungsional dibandingkan dengan total jumlah PNS, dengan pengecualian guru dan tenaga kesehatan. Jabatan fungsional adalah jabatan yang memerlukan keahlian khusus atau kompetensi tertentu dan biasanya terkait dengan tugas-tugas spesifik di luar administrasi umum. Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) / seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk) × 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000449 - Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) APARATUR NEGARA Daerah No "" 449 Kepegawaian "" "" "" "" 2331 2331 09.06.047 Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) persen Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan proporsi pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan menengah/dasar dibandingkan dengan total jumlah PNS, tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Rasio ini memberikan informasi tentang distribusi pendidikan di kalangan PNS di luar sektor pendidikan dan kesehatan. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas / Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah × 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000448 - Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) APARATUR NEGARA Daerah No "" 448 Kepegawaian "" "" "" "" 2332 2332 09.06.048 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat persen "Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk serta media, yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat maupun perseorangan, dalam rangka melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengutip dari buku Manajemen Kearsipan (2005) karya Zulkifli Amsyah, dalam bidang manajemen atau administrasi, arsip dapat didefinisikan sebagai bukti atau rekaman aktivitas dan transaksi, mulai dari pembayaran hingga langkah pengambilan keputusan. Keberadaan Fisik: Apakah arsip secara fisik ada dan dapat ditemukan. Pengelolaan: Bagaimana arsip dikelola, disimpan, dan dirawat. Aksesibilitas: Kemudahan akses terhadap arsip oleh pihak yang berwenang atau publik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Keutamaan Arsip: Menunjukkan pentingnya arsip sebagai sumber informasi dan pertanggungjawaban. Ini mencakup: Bahan Pertanggungjawaban: Arsip berfungsi sebagai bukti tertulis atau dokumentasi yang mendukung pertanggungjawaban pemerintah, lembaga, atau individu terhadap kegiatan dan keputusan yang diambil. Kepentingan Negara dan Pemerintahan: Arsip penting untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan dalam konteks pemerintahan dan kebijakan negara." "T = (m + b + g + a + c + i) / 6 T = Tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000412 - Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat 000523 - Tinggat Keberadaan dn keutuan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbahasa dan bernegra untuk kepentinga negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesetjateraan rakyat" APARATUR NEGARA Daerah No "" 412 Kearsipan "" "" "" "" 2333 2333 09.06.049 Tingkat Ketersediaan Arsip persen Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. "T = (a + i + s + j) / 4 T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" "000411 - Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 001051 - Tingkat Ketersediaan Arsip" APARATUR NEGARA Daerah No "" 411 Kearsipan "" "" "" "" 2334 2334 09.06.050 Indeks Pemerintah Digital nilai Transformasi pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital secara menyeluruh untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. "" "" Parent "" "" 07.10.001.01 - Indeks Pemerintah Digital "" "" APARATUR NEGARA Nasional No "" "" "" "" 07.10.001.01 Indeks Pemerintah Digital 2335 2335 09.06.051 Indeks Profesionalitas ASN - "Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks ini bertujuan untuk memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan." "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001134 - Indeks Profesionalitas ASN APARATUR NEGARA Daerah Yes "" 1134 Kepegawaian "" "" "" "" 2336 2336 09.06.051.001 Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi - Indikator ini mengukur tingkat kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi pendidikan, pelatihan teknis/fungsional, dan penguasaan terhadap jabatan yang diemban, sebagai bagian dari Indeks Profesionalitas ASN. Dimensi kompetensi menilai sejauh mana ASN memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan jabatan. Skor Kompetensi ASN = Σ(Skor tiap komponen kompetensi) / Jumlah komponen * 100 Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Child "" "" "" "" 001140 - Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi APARATUR NEGARA Daerah Yes "" 1140 Kepegawaian "" "" "" "" 2337 2337 09.06.052 Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup persen jumlah permohonan atau akses yang diberikan kepada masyarakat untuk menggunakan arsip yang bersifat tertutup (misalnya arsip yang terkait dengan informasi sensitif, pribadi, atau rahasia) dibandingkan dengan jumlah total permohonan atau arsip tertutup yang ada dalam suatu periode waktu tertentu. "PA = (A_disetujui / A_total) * 100% Keterangan: PA = Persentase akses masyarakat terhadap arsip tertutup (%) A_disetujui = Jumlah permohonan akses arsip tertutup yang disetujui A_total = Jumlah total permohonan akses terhadap arsip tertutup " Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001053 - Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup APARATUR NEGARA Daerah No "" 1053 Kearsipan "" "" "" "" 2338 2338 09.06.053 Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya persen Persentase ini mengukur proporsi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti program pengembangan atau peningkatan kompetensi (seperti pelatihan, pendidikan, sertifikasi, atau program pengembangan lainnya) dibandingkan dengan total jumlah ASN yang ada dalam suatu instansi atau lembaga pemerintah. Hal ini mencerminkan sejauh mana instansi pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawainya agar dapat memenuhi tuntutan pekerjaan dan perkembangan organisasi. "Rumus: Persentase_ASN_yang_Ditingkatkan_Kompetensinya = (Jumlah_ASN_yang_Mengikuti_Program_Peningkatan_Kompetensi / Jumlah_Total_ASN) * 100%" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001137 - Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya APARATUR NEGARA Daerah No "" 1137 Kepegawaian "" "" "" "" 2339 2339 09.06.054 Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi persen Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi adalah ukuran yang menunjukkan proporsi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan dibandingkan dengan jumlah total ASN yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi dalam suatu periode tertentu. Persentase ASN Bersertifikasi = (Jumlah ASN yang Memiliki Sertifikasi / Jumlah ASN yang Memenuhi Syarat Sertifikasi) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001143 - Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi APARATUR NEGARA Daerah No "" 1143 Pendidikan Dan Pelatihan "" "" "" "" 2340 2340 09.06.055 Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional persen Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional adalah ukuran yang menunjukkan proporsi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti program pelatihan atau pengembangan kompetensi di bidang dasar, manajerial, dan fungsional dibandingkan dengan jumlah total ASN yang berhak mengikuti pelatihan dalam suatu periode tertentu. Persentase Pengembangan Kompetensi = (Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan / Total ASN yang Berhak Mengikuti) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001141 - Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional APARATUR NEGARA Daerah No "" 1141 Pendidikan Dan Pelatihan "" "" "" "" 2341 2341 09.06.056 Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis persen Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis adalah ukuran yang menunjukkan proporsi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti pelatihan atau program pengembangan kompetensi teknis dibandingkan dengan jumlah total ASN yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dalam suatu periode tertentu. "Rumus: Persentase_ASN_dengan_Pengembangan_Kompetensi_Teknis = (Jumlah_ASN_yang_Mengikuti_Pelatihan_Teknis / Jumlah_ASN_yang_Memenuhi_Syarat) * 100%" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001144 - Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis APARATUR NEGARA Daerah No "" 1144 Pendidikan Dan Pelatihan "" "" "" "" 2342 2342 09.06.057 Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip persen mengacu pada persentase jumlah arsip yang telah dilindungi dan diselamatkan melalui tindakan preventif dan korektif (seperti penyimpanan di tempat yang aman, pemeliharaan, atau penggunaan teknologi untuk backup) dibandingkan dengan jumlah total arsip yang ada dalam suatu sistem pengelolaan arsip di suatu organisasi atau instansi. "PPA = (A_terlindungi / A_total) * 100% Keterangan: PPA = Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip (%) A_terlindungi = Jumlah arsip yang telah dilindungi dan diselamatkan A_total = Jumlah total arsip yang harus dilindungi" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001052 - Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip APARATUR NEGARA Daerah No "" 1052 Kearsipan "" "" "" "" 2343 2343 09.06.058 Persentase kebutuhan yang sesuai dengan Formasi persen [Draf] Proporsi kebutuhan pegawai (hasil analisis jabatan & beban kerja) yang sejalan dengan formasi yang telah ditetapkan pada instansi, yakni jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam satuan organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001136 - Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi APARATUR NEGARA Daerah No "" 1136 Kepegawaian "" "" "" "" 2344 2344 09.06.059 Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik persen Persentase ini mengukur proporsi pegawai yang berhasil mencapai nilai baik pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dibandingkan dengan total jumlah pegawai yang dievaluasi dalam suatu periode penilaian. SKP adalah alat untuk menilai pencapaian kinerja pegawai negeri sipil (PNS) berdasarkan tujuan dan indikator yang telah ditetapkan, dan hasil penilaian SKP digunakan untuk mengevaluasi performa pegawai. "Rumus: Persentase_Pegawai_dengan_SKP_Bernilai_Baik = (Jumlah_Pegawai_dengan_SKP_Bernilai_Baik / Jumlah_Total_Pegawai_yang_Dievaluasi) * 100%" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001139 - Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik APARATUR NEGARA Daerah No "" 1139 Kepegawaian "" "" "" "" 2345 2345 09.06.060 Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya persen Persentase ini mengukur sejauh mana proses pengembangan karir ASN dilakukan dengan memperhatikan kecocokan antara kompetensi yang dimiliki oleh ASN dengan jalur karir atau jenjang jabatan yang dikembangkan dalam organisasi. Dengan kata lain, ini menunjukkan sejauh mana perencanaan dan kebijakan pengembangan karir ASN dilakukan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh ASN tersebut. "Rumus: Persentase_Pengembangan_Karir_ASN_sesuai_Kompetensi = (Jumlah_ASN_yang_Pengembangan_Karirnya_Sesuai_dengan_Kompetensinya / Jumlah_Total_ASN_yang_Dikembangkan_Karirnya) * 100%" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001138 - Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya APARATUR NEGARA Daerah No "" 1138 Kepegawaian "" "" "" "" 2346 2346 09.06.061 Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi persen Persentase ini mengukur sejauh mana perencanaan kebutuhan sumber daya (misalnya, pegawai atau anggaran) sesuai dengan formasi atau struktur yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini mencerminkan tingkat kesesuaian antara jumlah, jenis, dan spesifikasi kebutuhan yang direncanakan dengan formasi yang telah diatur dalam kebijakan atau peraturan terkait. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001179 - Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi APARATUR NEGARA Daerah No "" 1179 Kepegawaian "" "" "" "" 2347 2347 09.06.062 Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan persen Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan adalah ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah program pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang telah terlaksana dengan jumlah total program yang direncanakan dalam suatu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase. Persentase Realisasi Diklat = (Jumlah Diklat yang Dilaksanakan / Jumlah Diklat yang Direncanakan) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001142 - Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan APARATUR NEGARA Daerah No "" 1142 Pendidikan Dan Pelatihan "" "" "" "" 2348 2348 09.06.063 Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya persen jumlah sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di bidang kearsipan yang telah mengikuti pelatihan, pendidikan, atau program pengembangan kompetensi lainnya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bidang kearsipan, dibandingkan dengan jumlah total SDM yang ada di bidang kearsipan dalam suatu organisasi atau instansi. "PK = (SDM_terlatih / SDM_total) * 100% Keterangan: PK = Persentase SDM bidang kearsipan yang ditingkatkan kompetensinya (%) SDM_terlatih = Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan atau sertifikasi SDM_total = Jumlah total SDM bidang kearsipan" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001054 - Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya APARATUR NEGARA Daerah No "" 1054 Kearsipan "" "" "" "" 2349 2349 09.07.001 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) - "IDI merupakan indeks komposit yang mengukur kualitas demokrasi di Indonesia. IDI diukur sejak tahun 2009 (IDI 2009). Pada tahun 2021 metode pengukuran IDI mengalami perubahan karena terdapat perluasan konsep demokrasi yang digunakan. Pada IDI 2009 s.d 2020 konsep demokrasi hanya dilihat dari ranah politik, sedangkan pada IDI metode baru, demokrasi tidak hanya mencakup ranah politik, tetapi juga mencakup ranah ekonomi dan sosial. Selain itu, metode baru juga menghitung nilai IDI pada tingkat pusat. IDI 2021 merupakan IDI pertama yang dihitung dengan menggunakan metode baru.; IDI metode baru terdiri dari tiga angka indeks:; IDI tingkat provinsi (merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi); IDI tingkat pusat (Kementerian/Lembaga), dan; IDI tingkat nasional (merupakan agregasi dari nilai IDI provinsi dan pusat). ; IDI metode baru terdiri atas 3 aspek dan 22 indikator, yaitu:; Aspek Kebebasan (7 indikator);; Aspek Kesetaraan (7 indikator);; Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 indikator).; Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan ukuran untuk mengukur kualitas demokrasi Indonesia setiap tahun. Ada 3 angka IDI, yaitu IDI tingkat nasional, IDI tingkat pusat, dan IDI tingkat provinsi.;Indikator ini digunakan untuk melihat skor IDI berdasarkan komponen aspek kapasitas lembaga demokrasi yang terdiri atas sejumlah indikator yaitu (1) kinerja Lembaga Legislatif, (2) kinerja Lembaga Yudikatif, (3) netralitas penyelenggara pemilu, (4) putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah, (5) jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat, (6) transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah, (7) kinerja birokrasi dalam pelayanan publik, dan (8) pendidikan politik pada kader partai politik.;Indikator ini digunakan untuk melihat skor IDI berdasarkan komponen aspek kebebasan yang terdiri atas sejumlah indikator yaitu (1) terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara; (2) terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat; (3) terjaminnya kebebasan berkeyakinan; (4) terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan; (5) terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu; (6) pemenuhan hak-hak pekerja; dan (7) pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.;Indikator ini digunakan untuk melihat skor IDI berdasarkan komponen aspek kesetaraan yang terdiri atas sejumlah indikator yaitu (1) kesetaraan gender, (2) partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, (3) anti monopoli sumber daya ekonomi, (4) akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial, (5) kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah, (6) akses masyarakat terhadap informasi publik, dan (7) kesetaraan dalam pelayanan dasar." Metode penghitungan IDI menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain. Pendekatan kuantitatif yaitu melalui penelusuran dan analisis isi surat kabar dengan oplah terbesar. Pengumpulan berita juga dilakukan melalui proses web scrapping dari berbagai portal online dan reviu dokumen resmi. Data ini kemudian dikoding. Pendekatan kualitatif yaitu ketika hasil data kuantitatif divalidasi melalui FGD yang melibatkan para ahli dan narasumber yang relevan. Tujuannya antara lain untuk menggali dan menjaring data kualitatif, mendapatkan informasi tambahan (verifikasi, konfirmasi, atau diskonfirmasi), serta melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi dengan indikator-indikator IDI. IDI dihitung secara tertimbang menggunakan skala 0-100. Bobot pada aspek, variabel, dan indikator diperoleh dengan AHP yang melibatkan juri dari kalangan akademisi, peneliti, praktisi, pejabat pemerintah, Ormas/LSM, serta pers. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent 30 - Indeks Demokrasi Indonesia 01.01.01 - Indeks Demokrasi Indonesia 01.01.01 - Indeks Demokrasi Indonesia "" 000048 - Indeks Demokrasi Indonesia KESEKRETARIATAN NEGARA Nasional, Daerah Yes 11010012 "" 48 Kesatuan Bangsa Dan Politik 1 1.0 PN 01.01.01 Indeks Demokrasi Indonesia 2350 2350 09.07.001.001 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aspek Kebebasan "" Indikator ini digunakan untuk melihat skor IDI berdasarkan komponen aspek kebebasan yang terdiri atas sejumlah indikator yaitu (1) terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara; (2) terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat; (3) terjaminnya kebebasan berkeyakinan; (4) terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan; (5) terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu; (6) pemenuhan hak-hak pekerja; dan (7) pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya Metode penghitungan IDI menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain. Pendekatan kuantitatif yaitu melalui penelusuran dan analisis isi surat kabar dengan oplah terbesar. Pengumpulan berita juga dilakukan melalui proses web scrapping dari berbagai portal online dan reviu dokumen resmi. Data ini kemudian dikoding. Pendekatan kualitatif yaitu ketika hasil data kuantitatif divalidasi melalui FGD yang melibatkan para ahli dan narasumber yang relevan. Tujuannya antara lain untuk menggali dan menjaring data kualitatif, mendapatkan informasi tambahan (verifikasi, konfirmasi, atau diskonfirmasi), serta melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi dengan indikator-indikator IDI. IDI dihitung secara tertimbang menggunakan skala 0-100. Bobot pada aspek, variabel, dan indikator diperoleh dengan AHP yang melibatkan juri dari kalangan akademisi, peneliti, praktisi, pejabat pemerintah, Ormas/LSM, serta pers. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Child "" 01.01.01.01 - Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kebebasan 01.01.01.01 - Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kebebasan "10.3.1.(a) - Indeks Aspek Kebebasan. 16.7.2.(b) - Indeks Aspek Kebebasan." 000227 - Indeks Kebebasan KESEKRETARIATAN NEGARA Nasional, Daerah Yes "" 227 Kesatuan Bangsa Dan Politik 1.0100000000000000088817841970012523233890533447265625 1.01 PP 01.01.01.01 Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kebebasan 2351 2351 09.07.001.002 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi "" ;Indikator ini digunakan untuk melihat skor IDI berdasarkan komponen aspek kapasitas lembaga demokrasi yang terdiri atas sejumlah indikator yaitu (1) kinerja Lembaga Legislatif, (2) kinerja Lembaga Yudikatif, (3) netralitas penyelenggara pemilu, (4) putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah, (5) jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat, (6) transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah, (7) kinerja birokrasi dalam pelayanan publik, dan (8) pendidikan politik pada kader partai politik.; Metode penghitungan IDI menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain. Pendekatan kuantitatif yaitu melalui penelusuran dan analisis isi surat kabar dengan oplah terbesar. Pengumpulan berita juga dilakukan melalui proses web scrapping dari berbagai portal online dan reviu dokumen resmi. Data ini kemudian dikoding. Pendekatan kualitatif yaitu ketika hasil data kuantitatif divalidasi melalui FGD yang melibatkan para ahli dan narasumber yang relevan. Tujuannya antara lain untuk menggali dan menjaring data kualitatif, mendapatkan informasi tambahan (verifikasi, konfirmasi, atau diskonfirmasi), serta melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi dengan indikator-indikator IDI. IDI dihitung secara tertimbang menggunakan skala 0-100. Bobot pada aspek, variabel, dan indikator diperoleh dengan AHP yang melibatkan juri dari kalangan akademisi, peneliti, praktisi, pejabat pemerintah, Ormas/LSM, serta pers. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Child "" 01.03.01.01 - Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi 01.03.01.01 - Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi 16.7.2.(a) - Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi. 000319 - Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi KESEKRETARIATAN NEGARA Nasional, Daerah Yes "" 319 Kesatuan Bangsa Dan Politik 1.0300000000000000266453525910037569701671600341796875 1.03 PP 01.03.01.01 Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi 2352 2352 09.07.001.003 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aspek Kesetaraan "" ;Indikator ini digunakan untuk melihat skor IDI berdasarkan komponen aspek kesetaraan yang terdiri atas sejumlah indikator yaitu (1) kesetaraan gender, (2) partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, (3) anti monopoli sumber daya ekonomi, (4) akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial, (5) kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah, (6) akses masyarakat terhadap informasi publik, dan (7) kesetaraan dalam pelayanan dasar. Metode penghitungan IDI menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain. Pendekatan kuantitatif yaitu melalui penelusuran dan analisis isi surat kabar dengan oplah terbesar. Pengumpulan berita juga dilakukan melalui proses web scrapping dari berbagai portal online dan reviu dokumen resmi. Data ini kemudian dikoding. Pendekatan kualitatif yaitu ketika hasil data kuantitatif divalidasi melalui FGD yang melibatkan para ahli dan narasumber yang relevan. Tujuannya antara lain untuk menggali dan menjaring data kualitatif, mendapatkan informasi tambahan (verifikasi, konfirmasi, atau diskonfirmasi), serta melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi dengan indikator-indikator IDI. IDI dihitung secara tertimbang menggunakan skala 0-100. Bobot pada aspek, variabel, dan indikator diperoleh dengan AHP yang melibatkan juri dari kalangan akademisi, peneliti, praktisi, pejabat pemerintah, Ormas/LSM, serta pers. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Child "" 01.04.01.01 - Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kesetaraan 01.04.01.01 - Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kesetaraan 16.7.2.(c) - Indeks Aspek Kesetaraan. 000320 - Indeks Kesetaraan KESEKRETARIATAN NEGARA Nasional, Daerah Yes "" 320 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 1.04000000000000003552713678800500929355621337890625 1.04 PP 01.04.01.01 Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kesetaraan 2353 2353 09.07.002 Jaminan kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara "" Kekerasan yang mengancam kebebasan dan kedaulatan warga negara untuk berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat adalah indikator penting dalam pengukuran demokrasi. Ketiadaan kebebasan pada hal-hal tersebut merupakan tanda kemunduran demokrasi. Indikator ini mengukur jumlah kasus yang terkait kebebasan-kebebasan tersebut yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Semakin banyak kasus akan menunjukkan semakin tidak terjamin kebebasan di sebuah wilayah "Skor didapatkan dari Indeks Demokrasi Indonesia, Aspek Kebebasan, Indikator ""Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara""." Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 01.01.01.01.01 - Jaminan kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara 01.01.01.01.01 - Jaminan kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara "" "" KESEKRETARIATAN NEGARA Nasional No "" "" 2001-01-01T00:00:00 01.01.01 KP 01.01.01.01.01 Jaminan kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara 2354 2354 09.07.003 Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan provinsi 1. Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Prinsip-prinsip dan ajaran yang berkaitan dengan ideologi negara dan pandangan kebangsaan yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, ini sering merujuk pada Pancasila dan UUD 1945 serta wawasan kebangsaan yang mendukung persatuan, kesatuan, dan integritas nasional. 2. Jumlah Daerah: Daerah yang dimaksud adalah wilayah administratif di tingkat kabupaten/kota atau provinsi di suatu negara. Jumlah daerah dapat mencakup seluruh wilayah administratif yang ada dalam batasan tertentu. Daerah yang Melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: 3. Daerah yang telah menerapkan dan melaksanakan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang dijalankan di tingkat daerah. Pelaksanaan ini bisa berupa integrasi nilai-nilai ideologi dalam peraturan daerah, program pendidikan, atau kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. Persentase Daerah yang Melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan = (Jumlah Daerah yang Melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan / Jumlah Total Daerah) * 100% Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000587 - Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan KESEKRETARIATAN NEGARA Daerah No "" 587 Kesatuan Bangsa Dan Politik "" "" "" "" 2355 2355 09.07.004 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Aspek Wawasan Kebangsaan pada Wilayah Konflik dan Rentan kegiatan Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk memberdayakan masyarakat dalam memahami dan mengamalkan wawasan kebangsaan, khususnya di wilayah yang rawan konflik atau rentan terhadap perpecahan sosial. Wawasan kebangsaan mencakup pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila, semangat persatuan dan kesatuan, serta kesadaran akan keberagaman budaya Indonesia.​ Wilayah Konflik merujuk pada daerah-daerah yang mengalami pertentangan atau perselisihan antara dua pihak atau lebih yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, aspirasi, atau identitas. Konflik ini dapat bersifat sosial, politik, ekonomi, atau budaya, dan seringkali melibatkan kekerasan atau ketegangan yang signifikan. ​Wilayah Rentan mengacu pada daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi untuk terjadi konflik atau perpecahan sosial akibat faktor-faktor seperti keanekaragaman etnis dan budaya, ketimpangan sosial dan ekonomi, politik identitas, serta kerawanan terhadap radikalisme dan ekstremisme. Menjumlahkan semua kegiatan pemberdayaan masyarakat yang fokus pada peningkatan wawasan kebangsaan dan dilaksanakan di wilayah konflik atau rentan dalam periode tertentu. Kegiatan tersebut dapat berupa sosialisasi, pelatihan, seminar, lokakarya, atau program edukasi lainnya. "" Parent "" 02.04.01.01.01 - Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Aspek Wawasan Kebangsaan pada Wilayah Konflik dan Rentan 02.04.01.01.01 - Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Aspek Wawasan Kebangsaan pada Wilayah Konflik dan Rentan "" "" KESEKRETARIATAN NEGARA Nasional No "" "" 2001-02-04T00:00:00 02.04.01 KP 02.04.01.01.01 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Aspek Wawasan Kebangsaan pada Wilayah Konflik dan Rentan 2356 2356 09.07.005 Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan persen Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan adalah ukuran keberhasilan suatu kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, melalui proses administrasi yang tepat "1. Koordinasi Antar Instansi Pemerintah P_Koordinasi = (T_koordinasi_baik / T_total_koordinasi) * 100% Keterangan: P_Koordinasi = Persentase keberhasilan koordinasi antar instansi (%) T_koordinasi_baik = Jumlah koordinasi antar instansi yang berjalan dengan lancar dan efektif T_total_koordinasi = Jumlah total koordinasi antar instansi yang direncanakan 2. Kecepatan dan Ketepatan Proses Administrasi P_Kecepatan = (T_proses_selesai_tepat_waktu / T_proses_total) * 100% Keterangan: P_Kecepatan = Persentase proses administrasi yang selesai tepat waktu (%) T_proses_selesai_tepat_waktu = Jumlah proses administrasi yang diselesaikan tepat waktu T_proses_total = Jumlah total proses administrasi yang ditargetkan 3. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Administrasi P_Transparansi = (I_transparan / I_total) * 100% Keterangan: P_Transparansi = Persentase transparansi dalam administrasi kebijakan (%) I_transparan = Jumlah kebijakan yang dapat diakses secara terbuka oleh publik I_total = Jumlah kebijakan yang diimplementasikan dalam administrasi pembangunan 4. Pengawasan dan Evaluasi Kebijakan P_Pengawasan = (T_evaluasi_baik / T_total_evaluasi) * 100% Keterangan: P_Pengawasan = Persentase pengawasan dan evaluasi kebijakan yang dilakukan secara efektif (%) T_evaluasi_baik = Jumlah evaluasi kebijakan yang dilakukan sesuai standar dan hasilnya digunakan untuk perbaikan kebijakan T_total_evaluasi = Jumlah evaluasi kebijakan yang dijadwalkan 5. Kepuasan Publik terhadap Proses Administrasi P_Kepuasan = (S_kepuasan / S_total) * 100% Keterangan: P_Kepuasan = Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses administrasi (%) S_kepuasan = Jumlah masyarakat yang merasa puas terhadap proses administrasi S_total = Jumlah total responden yang disurvei mengenai administrasi pembangunan" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001113 - Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan KESEKRETARIATAN NEGARA Daerah No "" 1113 Sekretariat Daerah "" "" "" "" 2357 2357 09.07.006 Efektivitas Kerja Sama Daerah persen Efektivitas Kerja Sama Daerah mengacu pada sejauh mana kerja sama antar daerah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. "Rumus: P_KerjaSama = (T_tercapai / T_disepakati) * 100% Keterangan: P_KerjaSama = Persentase efektivitas kerja sama daerah (%) T_tercapai = Jumlah tujuan yang tercapai dalam kerja sama daerah T_disepakati = Jumlah tujuan yang disepakati dalam kerja sama daerah" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001107 - Efektivitas Kerja Sama Daerah KESEKRETARIATAN NEGARA Daerah No "" 1107 Sekretariat Daerah "" "" "" "" 2358 2358 09.07.007 Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat persen Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat adalah ukuran keberhasilan suatu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "1. Pencapaian Tujuan Kebijakan P_Pencapaian = (T_tercapai / T_target) * 100% Keterangan: P_Pencapaian = Persentase pencapaian tujuan kebijakan (%) T_tercapai = Jumlah indikator tujuan yang tercapai dalam kebijakan kesejahteraan rakyat T_target = Jumlah indikator tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan kesejahteraan rakyat 2. Dampak Sosial Ekonomi P_Dampak = (I_dampak / I_total) * 100% Keterangan: P_Dampak = Persentase dampak kebijakan terhadap peningkatan kesejahteraan I_dampak = Jumlah indikator dampak positif yang terukur (seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan) I_total = Jumlah indikator yang diharapkan tercapai dari kebijakan 3. Efisiensi Penggunaan Anggaran P_Efisiensi = (T_output / T_biaya) Keterangan: P_Efisiensi = Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk kebijakan kesejahteraan T_output = Jumlah hasil atau pencapaian yang diperoleh dari kebijakan T_biaya = Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut 4. Kepuasan Masyarakat terhadap Kebijakan Kesejahteraan P_Kepuasan = (S_kepuasan / S_total) * 100% Keterangan: P_Kepuasan = Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan kesejahteraan S_kepuasan = Jumlah masyarakat yang puas terhadap kebijakan yang diterapkan S_total = Jumlah total masyarakat yang disurvei tentang kebijakan kesejahteraan" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001109 - Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat KESEKRETARIATAN NEGARA Daerah No "" 1109 Sekretariat Daerah "" "" "" "" 2359 2359 09.07.008 Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan persen Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan merujuk pada sejauh mana kebijakan-kebijakan yang dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah atau lembaga terkait berhasil mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam bidang ekonomi dan pembangunan "1. Pencapaian Tujuan Ekonomi dan Pembangunan P_Pencapaian = (T_tercapai / T_target) * 100% Keterangan: P_Pencapaian = Persentase pencapaian tujuan kebijakan (%) T_tercapai = Jumlah indikator tujuan yang tercapai dalam kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan T_target = Jumlah indikator tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan 2. Dampak Kebijakan terhadap Perekonomian P_Dampak = (I_dampak / I_total) * 100% Keterangan: P_Dampak = Persentase dampak kebijakan terhadap perekonomian (%) I_dampak = Jumlah indikator dampak positif dari kebijakan yang terukur (seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, atau pengurangan kemiskinan) I_total = Jumlah indikator yang diharapkan tercapai dari kebijakan 3. Efisiensi Penggunaan Anggaran P_Efisiensi = (T_output / T_biaya) Keterangan: P_Efisiensi = Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk kebijakan pembangunan ekonomi T_output = Jumlah hasil atau pencapaian yang diperoleh dari kebijakan T_biaya = Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut 4. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kebijakan P_Kepuasan = (S_kepuasan / S_total) * 100% Keterangan: P_Kepuasan = Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan ekonomi S_kepuasan = Jumlah masyarakat yang puas terhadap kebijakan yang diterapkan S_total = Jumlah total masyarakat yang disurvei tentang kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001111 - Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan KESEKRETARIATAN NEGARA Daerah No "" 1111 Sekretariat Daerah "" "" "" "" 2360 2360 09.07.009 Indeks Kematangan Organisasi - Indeks Kematangan Organisasi (IKO) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai seberapa jauh suatu organisasi telah mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik terbaik dalam berbagai aspek operasionalnya. "Rumus: Kematangan_Organisasi_Daerah = Total_Nilai_Prerangkat_Daerah / Jumlah_Prerangkat_Daerah" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001106 - Indeks Kematangan Organisasi KESEKRETARIATAN NEGARA Daerah No "" 1106 Sekretariat Daerah "" "" "" "" 2361 2361 09.07.010 Ketepatan Penetapan Perda APBD persen Indikator ini mengukur apakah Perda APBD ditetapkan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Penetapan Perda tentang APBD tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya (Penetapan Perda APBD Tahun N harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun N-1) "Rumus: Persentase_Ketepatan_Waktu_Penetapan_APBD = (Jumlah_Daerah_yang_Menetapkan_APBD_Tepat_Waktu / Total_Jumlah_Daerah) * 100 Keterangan: Jumlah_Daerah_yang_Menetapkan_APBD_Tepat_Waktu = Jumlah daerah yang berhasil menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Total_Jumlah_Daerah = Jumlah keseluruhan daerah yang diukur dalam evaluasi ini." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001115 - Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N KESEKRETARIATAN NEGARA Daerah No "" 1115 Sekretariat Dprd "" "" "" "" 2362 2362 09.07.011 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan persen Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan merujuk pada hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. "Rumus: (Jumlah_produk_hukum_yang_dihasilkan / Target_atau_kapasitas_maksimal) * 100%" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001108 - Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan KESEKRETARIATAN NEGARA Daerah No "" 1108 Sekretariat Daerah "" "" "" "" 2363 2363 09.07.012 Persentase Penetapan Ranperda persen Indikator ini mengukur efektivitas dan produktivitas DPRD dan pemerintah daerah dalam menetapkan Ranperda menjadi Perda salam satu tahun anggaran. Ranperda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung wajib diajukan kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran N wajib disetujui bersama paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun N "Rumus: Persentase_Penetapan_Ranperda = (Jumlah_Ranperda_yang_Ditetapkan_Menjadi_Perda / Jumlah_Ranperda_yang_Masuk_dalam_Promperda) * 100 Keterangan: Jumlah_Ranperda_yang_Ditetapkan_Menjadi_Perda = Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Jumlah_Ranperda_yang_Masuk_dalam_Promperda = Jumlah Ranperda yang direncanakan untuk dibahas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Promperda)." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001116 - Persentase Penetapan Ranperda Tahun N KESEKRETARIATAN NEGARA Daerah No "" 1116 Sekretariat Dprd "" "" "" "" 2364 2364 09.07.013 Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan persen Indikator ini mengukur seberapa efektif DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kerangka program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DRPD. "Rumus: Persentase_Pengawasan = (Jumlah_Kegiatan_Pengawasan_yang_Dilaksanakan / Jumlah_Kegiatan_Pengawasan_yang_Direncanakan) * 100 Keterangan: Jumlah_Kegiatan_Pengawasan_yang_Dilaksanakan = Jumlah kegiatan pengawasan yang benar-benar dilaksanakan selama periode yang ditentukan. Jumlah_Kegiatan_Pengawasan_yang_Direncanakan = Jumlah kegiatan pengawasan yang direncanakan atau tercantum dalam rencana pengawasan." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001117 - Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan KESEKRETARIATAN NEGARA Daerah No "" 1117 Sekretariat Dprd "" "" "" "" 2365 2365 09.07.014 Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan persen Produk Hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya. "1. Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan P_ProdukHukum = (T_produk_terhasil / T_produk_target) * 100% Keterangan: P_ProdukHukum = Persentase produk hukum yang dihasilkan (%) T_produk_terhasil = Jumlah produk hukum yang berhasil dihasilkan dan disahkan T_produk_target = Jumlah produk hukum yang ditargetkan atau direncanakan untuk dihasilkan dalam periode tersebut 2. Kesesuaian Produk Hukum dengan Target P_Kesesuaian = (T_produk_sesuai / T_produk_target) * 100% Keterangan: P_Kesesuaian = Persentase produk hukum yang sesuai dengan target atau rencana (%) T_produk_sesuai = Jumlah produk hukum yang sesuai dengan target atau perencanaan yang telah ditetapkan T_produk_target = Jumlah produk hukum yang direncanakan untuk dihasilkan" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001110 - Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan KESEKRETARIATAN NEGARA Daerah No "" 1110 Sekretariat Daerah "" "" "" "" 2366 2366 09.07.015 Tingkat Kematangan UKPBJ nilai Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa jauh sebuah UKPBJ telah mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik terbaik dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah. "Rumus: Tingkat_Kematangan_UKPBJ = (Σ_(i=1)^n (W_i * S_i)) / (Σ_(i=1)^n W_i) Keterangan: W_i = Bobot untuk kriteria atau indikator ke-i, yang menunjukkan seberapa penting kriteria tersebut dalam penilaian. S_i = Skor atau penilaian yang diberikan untuk indikator atau kriteria ke-i berdasarkan pemenuhan persyaratan atau kinerja yang telah ditentukan. n = Jumlah total kriteria atau indikator yang digunakan dalam penilaian. Tingkat kematangan biasanya diberikan dalam skala, misalnya dari 1 sampai 5 atau 1 sampai 10, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan kematangan yang lebih baik. Kategori Tingkat Kematangan (contoh): Tingkat 1 (Awal): Belum ada sistem pengadaan yang terstruktur. Tingkat 2 (Berkembang): Proses pengadaan mulai ada, namun masih banyak kekurangan. Tingkat 3 (Baik): Sistem pengadaan sudah berjalan baik, tetapi perlu perbaikan lebih lanjut. Tingkat 4 (Sangat Baik): Proses pengadaan sudah terstruktur, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tingkat 5 (Optimal): Proses pengadaan telah sepenuhnya optimal dan sesuai dengan praktik terbaik nasional dan internasional." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001112 - Tingkat Kematangan UKPBJ KESEKRETARIATAN NEGARA Daerah No "" 1112 Sekretariat Daerah "" "" "" "" 2367 2367 09.07.016 Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD nilai Indikator ini mengukur tingkat kepuasan subjektif anggota DPRD terhadap kualitas layanan administratif, teknis, dan pendukung yang diberikan oleh Sekretariat DPRD, sebagai fasilitator dalam pelaksanaan fungsi legislatif: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. "Rumus: Tingkat_Kepuasan = (Σ_Skor_jawaban_seluruh_responden / (Jumlah_pertanyaan * Jumlah_responden)) * 100" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001114 - Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD KESEKRETARIATAN NEGARA Daerah No "" 1114 Sekretariat Dprd "" "" "" "" 2368 2368 10.01.001 Jumlah Kebijakan Pemerintah Digital yang ditetapkan kebijakan Jumlah kebijakan, regulasi atau peraturan yang disahkan oleh pemerintah terkait dengan pemerintah digital, yang mencakup tata kelola, arsitektur, dan evaluasi pemerintah digital. Menjumlahkan semua kebijakan, regulasi, atau peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah terkait pemerintah digital "" Parent "" 07.10.01.01.001 - Jumlah Kebijakan Pemerintah Digital yang ditetapkan 07.10.01.01.001 - Jumlah Kebijakan Pemerintah Digital yang ditetapkan "" "" KEBIJAKAN PEMERINTAH Nasional No "" "" 2001-07-10T00:00:00 07.10.01 KP 07.10.01.01.001 Jumlah Kebijakan Pemerintah Digital yang ditetapkan 2369 2369 10.01.002 Jumlah Kebijakan yang Diskriminatif kebijakan Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.Kebijakan yang diskriminatif adalah kebijakan yang memuat unsur pembatasan, pembedaan, pengucilan dan/atau pengabaian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan atas dasar apapun, termasuk agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Jumlah seluruh kebijakan yang diskriminatif dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.Rumus: - Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Kebijakan Parent "" 01.05.01.01.02 - Jumlah kebijakan diskriminatif yang ditindaklanjuti 01.05.01.01.02 - Jumlah kebijakan diskriminatif yang ditindaklanjuti "10.3.1.(d) - Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. 16.b.1.(a) - Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional." 000230 - Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional KEBIJAKAN PEMERINTAH Nasional, Daerah No 10810017 "" 230 Kesatuan Bangsa Dan Politik 2001-01-05T00:00:00 01.05.01 KP 01.05.01.01.02 Jumlah kebijakan diskriminatif yang ditindaklanjuti 2370 2370 10.01.003 Jumlah rekomendasi kebijakan Rencana Aksi Manajemen Talenta Nasional (MTN) rekomendasi kebijakan Rekomendasi kebijakan berupa rumusan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Desain Besar Manajemen Talenta Nasional. "" "" Parent "" 04.09.04.01.01 - Jumlah rekomendasi kebijakan Rencana Aksi Manajemen Talenta Nasional (MTN) "" "" "" KEBIJAKAN PEMERINTAH Nasional No "" "" 2004-04-09T00:00:00 04.09.04 KP 04.09.04.01.01 Jumlah rekomendasi kebijakan Rencana Aksi Manajemen Talenta Nasional (MTN) 2371 2371 10.01.004 Kerangka kerja legislasi, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata sumber daya genetik dokumen Indikator ini didefinisikan sebagai jumlah negara yang telah mengadopsi kerangka kerja legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata. Ini mengacu pada upaya negara-negara untuk menerapkan Protokol Nagoya tentang Akses ke Sumber Daya Genetik (SDG) dan Pembagian Manfaat yang Adil dan Berkeadilan dari Pemanfaatannya pada Konvensi Keanekaragaman Hayati (2010) dan Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tumbuhan untuk Pangan dan Pertanian (2001).Protokol Nagoya mencakup sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik, serta manfaat yang timbul dari pemanfaatannya dengan menetapkan kewajiban inti bagi Para Pihak yang berkontrak untuk mengambil tindakan terkait akses, pembagian manfaat, dan kepatuhan. Tujuan dari Perjanjian Internasional adalah konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian dan pembagian manfaat yang adil dan merata dari penggunaannya, selaras dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Indikator tercapai jika terpenuhi ketersediaan kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan tersebut menjadi indikasi adanya adopsi kerangka kerja legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata.Rumus: - Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 15.6.1* - Kerangka kerja legislasi, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata sumber daya genetik.. 000292 - Kerangka kerja legislasi, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata sumber daya genetik KEBIJAKAN PEMERINTAH Nasional, Daerah No "" 292 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 2372 2372 10.01.005 Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI) dokumen Kementerian LHK pada tahun 2015 telah mengeluarkan Strategi Nasional dan Arahan Rencana Aksi Pengelolaan Jenis Asing Invasif (JAI) di Indonesia. JAI dapat berupa introduksi antar daerah/pulau maupun yang berasal dari negara lain telah sejak lama diperkirakan menjadi salah satu penyebab yang cukup berpengaruh terhadap penurunan kekayaan keanekaragam hayati.Menurut UN-CBD (The United Nations Convention on Biological Diversity),JAI diartikan sebagai jenis introduksi dan/atau penyebarannya di luar tempat penyebaran alaminya, baik dahulu maupun saat ini, mengganggu atau mencancam keanekaragaman hayati. JAI ini dapat terjadi pada semua kelompok taksonomi, seperti hewan, ikan, tumbuhan, jamur (fungi) dan mikroorganisme. Indikator tercapai jika telah tersedia kebijakan legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI).Rumus: - Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 15.8.1* - Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI). 000294 - Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI) KEBIJAKAN PEMERINTAH Nasional, Daerah No "" 294 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 2373 2373 10.01.006 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan persen Penegakan Perda yang dimaksud adalah segala tahapan penegakan perda yang dimulai dari inventaris perda, sosialisasi, pembinaan, penyuluhan, pelaksanaan penegakan perda sesuai ketentuan yang diatur dalam perda dan perkada dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan "Persentase_Penegakan_Sanksi = (Jumlah_Perdaperkada_Ditegakkan / Jumlah_Perdaperkada_Bersanksi) * 100% Persentase_Penegakan_Sanksi : Persentase Perda/Perkada yang memuat sanksi dan telah ditegakkan. Jumlah_Perdaperkada_Ditegakkan : Jumlah Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang memuat sanksi dan telah ditegakkan. Jumlah_Perdaperkada_Bersanksi : Jumlah keseluruhan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang memuat sanksi." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000371 - Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan KEBIJAKAN PEMERINTAH Daerah No "" 371 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat "" "" "" "" 2374 2374 10.01.007 Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi dokumen Tingkatan Kebijakan Pengadaan Publik adalah ukuran yang menunjukkan seberapa lengkap dan efektif kebijakan pengadaan publik di suatu negara atau organisasi. Ini mencakup aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Implementasi Rencana Aksi adalah proses pelaksanaan langkah-langkah atau tindakan yang ditetapkan dalam rencana aksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti peningkatan efektivitas pengadaan publik. Ini mencakup evaluasi sejauh mana rencana aksi telah diterapkan secara efektif dan hasil yang dicapai. "Tingkat Kebijakan Pengadaan Publik: Tingkat Kebijakan Pengadaan Publik = (Jumlah Kriteria yang Dipenuhi / Jumlah Kriteria Total) * 100% Keterangan: Jumlah Kriteria yang Dipenuhi: Jumlah kriteria kebijakan pengadaan publik yang terpenuhi dengan baik. Jumlah Kriteria Total: Jumlah total kriteria yang diukur untuk kebijakan pengadaan publik." Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 000260 - Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi KEBIJAKAN PEMERINTAH Daerah No "" 260 Lingkungan Hidup "" "" "" "" 2375 2375 10.01.008 Persentase Kementerian/Lembaga anggota gugus tugas Manajemen Talenta Nasional (MTN) yang melaksanakan Desain Besar MTN persen Rekomendasi kebijakan berupa rumusan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Desain Besar Manajemen Talenta Nasional. "" "" Parent "" "" 04.09.04.01.01 - Persentase Kementerian/Lembaga anggota gugus tugas Manajemen Talenta Nasional (MTN) yang melaksanakan Desain Besar MTN "" "" KEBIJAKAN PEMERINTAH Nasional No "" "" 2004-04-09T00:00:00 04.09.04 KP 04.09.04.01.01 Persentase Kementerian/Lembaga anggota gugus tugas Manajemen Talenta Nasional (MTN) yang melaksanakan Desain Besar MTN 2376 2376 10.01.009 Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi persen [Draf] Persentase jumlah kebijakan yang secara eksplisit mengatur atau mendukung ketahanan ekonomi daerah terhadap total kebijakan yang diterbitkan dalam periode pengukuran dengan acuan arah kebijakan nasional soal ketahanan/pemulihan ekonomi dalam RPJMN 2025–2029. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001162 - Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi KEBIJAKAN PEMERINTAH Daerah No "" 1162 "" "" "" "" "" 2377 2377 10.01.010 Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan persen Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi kebijakan yang telah diimplementasikan dalam bidang-bidang tersebut dibandingkan dengan jumlah total kebijakan yang direncanakan dalam periode tertentu di suatu daerah. "" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001189 - Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan KEBIJAKAN PEMERINTAH Daerah No "" 1189 Kesatuan Bangsa Dan Politik "" "" "" "" 2378 2378 10.03.001 Luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang terbangun hektare Area terbangun adalah area yang mulai dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan ruangnya. Pada Kawasan Budi Daya area terbangunan adalah pembangunan bangunan gedung (seperti gedung kantor, gedung pusat perbelanjaan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan lainnya), sedangkan pada Kawasan Lindung area terbangun adalah pengelolaan kawasan sesuai dengan fungsi kawasan lindung (seperti hutan pendidikan pada rimba kota, pembangunan taman kota, penataan riparian pada kawasan perlindungan setempat, pembangunan embung, dan lainnya). "Perhitungan luasan area terbangun di WP KIPP IKN berdasarkan kondisi eksisiting dan data persil terbangun. Perhitungan luasan berdasarkan data spasial dengan Proyeksi CEA (Cylindrical Equal Area) dalam satuan hektar. Metode perhitungan: - Survei lapangan secara langsung melihat kondisi eksisting area terbangun. Survei dapat menggunakan UAV/Drone. - Identifikasi lokasi-lokasi persil yang sudah terdapat peminatan investasi atau pembangunan" "" Parent "" 06.05.01.01.01 - Luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang terbangun 06.05.01.01.01 - Luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang terbangun "" "" KEWILAYAHAN Nasional No "" "" 2001-06-05T00:00:00 06.05.01 KP 06.05.01.01.01 Luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang terbangun 2379 2379 10.04.001 Indeks Aktualisasi Pancasila - Indeks Aktualisasi Pancasila merupakan salah satu indeks nasional yang penting dalam perumusan kebijakan sektoral dan menjadi tolok ukur bagi bangsa Indonesia untuk melihat sejauh mana nilai-nilai luhur Pancasila telah diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara yakni masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berlandaskan Pancasila "IAP = 1/5 dikali (total nilai tiap dimensi sila) Indeks Sila 1 = 1/banyaknya indikator sila ke-1 dikali (total nilai indikator) Indeks Sila 2 = 1/banyaknya indikator sila ke-2 dikali (total nilai indikator) Indeks Sila 3 = 1/banyaknya indikator sila ke-3 dikali (total nilai indikator) Indeks Sila 4 = 1/banyaknya indikator sila ke-4 dikali (total nilai indikator) Indeks Sila 5 = 1/banyaknya indikator sila ke-5 dikali (total nilai indikator)" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 01.01.01.02 - Indeks Aktualisasi Pancasila 01.01.01.02 - Indeks Aktualisasi Pancasila "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Nasional Yes "" "" 1.0100000000000000088817841970012523233890533447265625 1.01 PP 01.01.01.02 Indeks Aktualisasi Pancasila 2380 2380 10.04.001.001 Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 1 Ketuhanan yang Maha Esa "" Indeks Aktualisasi Pancasila merupakan salah satu indeks nasional yang penting dalam perumusan kebijakan sektoral dan menjadi tolok ukur bagi bangsa Indonesia untuk melihat sejauh mana nilai-nilai luhur Pancasila telah diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara yakni masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berlandaskan Pancasila Indeks Sila 1 = 1/banyaknya indikator sila ke-1 dikali (total nilai indikator) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Child "" 01.01.02.01.01 - Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 1 Ketuhanan yang Maha Esa 01.01.02.01.01 - Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 1 Ketuhanan yang Maha Esa "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Nasional Yes "" "" 2002-01-01T00:00:00 01.01.02 KP 01.01.02.01.01 Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 1 Ketuhanan yang Maha Esa 2381 2381 10.04.001.002 Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab "" Indeks Aktualisasi Pancasila merupakan salah satu indeks nasional yang penting dalam perumusan kebijakan sektoral dan menjadi tolok ukur bagi bangsa Indonesia untuk melihat sejauh mana nilai-nilai luhur Pancasila telah diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara yakni masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berlandaskan Pancasila Indeks Sila 2 = 1/banyaknya indikator sila ke-2 dikali (total nilai indikator) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Child "" 01.01.02.01.02 - Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 01.01.02.01.02 - Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Nasional Yes "" "" 2002-01-01T00:00:00 01.01.02 KP 01.01.02.01.02 Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 2382 2382 10.04.001.003 Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 3 Persatuan Indonesia "" Indeks Aktualisasi Pancasila merupakan salah satu indeks nasional yang penting dalam perumusan kebijakan sektoral dan menjadi tolok ukur bagi bangsa Indonesia untuk melihat sejauh mana nilai-nilai luhur Pancasila telah diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara yakni masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berlandaskan Pancasila Indeks Sila 3 = 1/banyaknya indikator sila ke-3 dikali (total nilai indikator) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Child "" 01.01.02.01.03 - Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 3 Persatuan Indonesia 01.01.02.01.03 - Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 3 Persatuan Indonesia "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Nasional Yes "" "" 2002-01-01T00:00:00 01.01.02 KP 01.01.02.01.03 Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 3 Persatuan Indonesia 2383 2383 10.04.001.004 Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan "" Indeks Aktualisasi Pancasila merupakan salah satu indeks nasional yang penting dalam perumusan kebijakan sektoral dan menjadi tolok ukur bagi bangsa Indonesia untuk melihat sejauh mana nilai-nilai luhur Pancasila telah diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara yakni masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berlandaskan Pancasila Indeks Sila 4 = 1/banyaknya indikator sila ke-4 dikali (total nilai indikator) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Child "" 01.01.02.01.04 - Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan 01.01.02.01.04 - Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Nasional Yes "" "" 2002-01-01T00:00:00 01.01.02 KP 01.01.02.01.04 Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan 2384 2384 10.04.001.005 Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia "" Indeks Aktualisasi Pancasila merupakan salah satu indeks nasional yang penting dalam perumusan kebijakan sektoral dan menjadi tolok ukur bagi bangsa Indonesia untuk melihat sejauh mana nilai-nilai luhur Pancasila telah diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara yakni masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berlandaskan Pancasila Indeks Sila 5 = 1/banyaknya indikator sila ke-5 dikali (total nilai indikator) Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Child "" 01.01.02.01.05 - Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 01.01.02.01.05 - Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Nasional Yes "" "" 2002-01-01T00:00:00 01.01.02 KP 01.01.02.01.05 Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 2385 2385 10.04.002 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) - Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang datanya diperoleh dari Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Variabel penyusunan IPAK dipilih dari sekumpulan pertanyaan pada kuesioner SPAK menggunakan Explanatory Factor Analysis (EFA). Rentang indeks 0-5. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi IPAK sebagai sebuah indeks dihitung menggunakan beberapa variabel interdepensi yang signifikan secara statistik. Dibutuhkan metode analisis statistik yang mampu menangani interdependensi antar variabel dan sekaligus memberikan besaran bobot (penimbang) bagi setiap variabel dan sekaligus memberikan besaran bobot (penimbang) bagi setiap variabel yang signifikan secara statistik Wilayah Administrasi: Nasional; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan Parent "" 07.05.01.02 - Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 07.05.01.02 - Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 16.5.1.(a) - Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). 000310 - Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). DATA DUKUNG LAINNYA Nasional, Daerah Yes 10810059 "versi 2025.01: 10.04.002, 10.04.003 versi 2025.02: 10.04.002" 310 Kesatuan Bangsa Dan Politik 7.04999999999999982236431605997495353221893310546875 7.05 PP 07.05.01.02 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2386 2386 10.04.002.001 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Dimensi Persepsi "" Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang datanya diperoleh dari Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Variabel penyusunan IPAK dipilih dari sekumpulan pertanyaan pada kuesioner SPAK menggunakan Explanatory Factor Analysis (EFA). Rentang indeks 0-5. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi IPAK sebagai sebuah indeks dihitung menggunakan beberapa variabel interdepensi yang signifikan secara statistik. Dibutuhkan metode analisis statistik yang mampu menangani interdependensi antar variabel dan sekaligus memberikan besaran bobot (penimbang) bagi setiap variabel dan sekaligus memberikan besaran bobot (penimbang) bagi setiap variabel yang signifikan secara statistik Wilayah Administrasi: Nasional; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan Child "" 07.05.02.01.01 - Nilai Dimensi Persepsi (Indeks Persepsi Anti Korupsi) 07.05.02.01.01 - Nilai Dimensi Persepsi (Indeks Persepsi Anti Korupsi) "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Nasional Yes "" "" 2002-07-05T00:00:00 07.05.02 KP 07.05.02.01.01 Nilai Dimensi Persepsi (Indeks Persepsi Anti Korupsi) 2387 2387 10.04.004 Indeks Persepsi Korupsi nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) merupakan sebuah indikator komposit untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala nol (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih) di 180 negara dan wilayah berdasarkan kombinasi survei global, penilaian korupsi menurut persepsi pelaku usaha dan penilaian ahli di dunia yang telah berjalan sejak tahun 1995. IPK bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pemerintah di seluruh dunia bahwa praktik korupsi sesungguhnya dapat merusak stabilitas politik, sosial, dan ekonomi yang pada akhirnya akan mengancam perdamaian, keselamatan, dan keamanan secara luas. Korupsi juga mampu menciptakan lahan subur bagi kejahatan terorganisir, terorisme, bahkan perang, karena impunitas terus terjadi melalui keterlibatan pejabat publik dan penegak hukum yang korup. Penghitungan dilakukan terdapat 8 komposit indeks international: Global Insight Country Risk Ratings; Bertelsmann Stiftung Transformation Index; IMD World Competitiveness Yearbook; Political and Economic Risk Consultancy; Economist Intelligence Unit Country Risk Service; Varieties of Democracy Project; Political Risk Service; World Justice Project - Rule of Law Index; Wilayah Administrasi: Nasional Parent 27b - Indeks Persepsi Korupsi 07.01.02 - Indeks Persepsi Korupsi 07.01.02 - Indeks Persepsi Korupsi "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Internasional No "" "" 7 7.0 PN 07.01.02 Indeks Persepsi Korupsi 2388 2388 10.04.005 Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal yang diberikan pendidikan pemilih orang Kelompok pemilih yang terdiri dari pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal yang akan berpartisipasi pada pemilu dan diberikan pendidikan pemilih oleh KPU RI, KPU Prov, dan KPU Kab/Kota Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal yang diberikan pendidikan pemilih oleh satuan kerja KPU RI, KPU Prov, dan KPU Kab/Kota Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 01.04.02.01.01 - Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal yang diberikan pendidikan pemilih 01.04.02.01.01 - Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal yang diberikan pendidikan pemilih "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Nasional No "" "" 2002-01-04T00:00:00 01.04.02 KP 01.04.02.01.01 Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal yang diberikan pendidikan pemilih 2389 2389 10.04.006 Persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi persen Persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar [jumlah anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar/jumlah seluruh anak balita] x 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.12.01.01.03 - Persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 04.12.01.01.03 - Persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Nasional No "" "" 2001-04-12T00:00:00 04.12.01 KP 04.12.01.01.03 Persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 2390 2390 10.04.007 Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir, dan Komprehensif persen Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan adalah ukuran persentase yang digunakan untuk mengukur kualitas data pemilih yang dimutakhirkan oleh KPU berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Pemutakhiran data pemilih tetap (DPT) tersebut dilakukan oleh KPU RI secara berkelanjutan dengan memperhatikan keakuratan data, kelengkapan data, dan mutakhir. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tersebut ditujukan untuk memberikan akurasi dan komprehensifitas data pemilih secara berkala yang akan digunakan KPU sebagai dasar perumusan daftar pemilih tetap pada pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada selanjutnya. Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir, dan Komprehensif = (Jumlah data pemilih yang diperoleh secara yang akurat, lengkap, dan mutakhir / Jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu ) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 07.01.04.01.01 - Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir, dan Komprehensif 07.01.04.01.01 - Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir, dan Komprehensif "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Nasional No "" "" 2004-07-01T00:00:00 07.01.04 KP 07.01.04.01.01 Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir, dan Komprehensif 2391 2391 10.04.008 Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD persen Perbandingan antara dokumen Initial Memorandum (IM) yang telah diselesaikan proses reviu dan menghasilkan rekomendasi bagi Pemri oleh Komite OECD dengan Total Jumlah Dokumen IM yang perlu dilakukan reviu dan menghasilkan rekomendasi bagi Pemri oleh Komite OECD. (Jumlah Dokumen IM yang Selesai Proses Reviu Komite OECD/ Total Jumlah Dokumen IM yang diterima Sekretariat OECD) X 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.09.06.01.02 - Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD (2025-2028) 02.09.06.01.02 - Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD (2026-2028) "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Nasional No "" "" 2006-02-09T00:00:00 02.09.06 KP 02.09.06.01.02 Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD (2025-2028) 2392 2392 10.04.009 Persentase hasil penindakan pelanggaran pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti, dan akuntabel persen Penindakan pelanggaran Pemilu baik berupa laporan dari publik maupun temuan kasus yang dilaksanakan dengan cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti, dan akuntabel. Indikator ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh penindakan pelanggaran pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu sesuai dengan standar yang ada Rumus penghitungan: jumlah laporan pelanggaran yang ditindaklanjuti / jumlah total laporan pelanggaran yang masuk atau ditemukan x 100% Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 01.03.02.01.01 - Persentase hasil penindakan pelanggaran pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti, dan akuntabel 01.03.02.01.01 - Persentase hasil penindakan pelanggaran pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti, dan akuntabel "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Nasional No "" "" 2002-01-03T00:00:00 01.03.02 KP 01.03.02.01.01 Persentase hasil penindakan pelanggaran pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti, dan akuntabel 2393 2393 10.04.010 Persentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi persen Persentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar [jumlah ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar/jumlah seluruh ibu hamil] x 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.12.01.01.01 - Persentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 04.12.01.01.01 - Persentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Nasional No "" "" 2001-04-12T00:00:00 04.12.01 KP 04.12.01.01.01 Persentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 2394 2394 10.04.011 Persentase ibu menyusui yang mendapatkan bantuan makanan bergizi persen proporsi ibu menyusui yang menerima bantuan pangan bergizi dari program pemerintah terhadap total jumlah ibu menyusui dalam suatu wilayah atau periode tertentu. Bantuan ini bertujuan untuk memastikan kecukupan nutrisi bagi ibu menyusui, sehingga dapat mendukung produksi Air Susu Ibu (ASI) yang berkualitas dan mendukung tumbuh kembang bayi secara optimal [jumlah ibu menyusui yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar/jumlah seluruh ibu menyusui] x 100 % Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.12.01.01.02 - Persentase ibu menyusui yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 04.12.01.01.02 - Persentase ibu menyusui yang mendapatkan bantuan makanan bergizi "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Nasional No "" "" 2001-04-12T00:00:00 04.12.01 KP 04.12.01.01.02 Persentase ibu menyusui yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 2395 2395 10.04.012 Persentase implementasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila persen Peta Jalan PIP 2025-2029 adalah dokumen perencanaan PIP yang berisi kegiatan/subkegiatan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah Provinsi untuk mewujudkan segala sasaran dan kebijakan PIP yang tertuang dalam Arah Kebijakan PIP secara terukur selama lima (5) tahun sejak 2025-2029. Capaian Peta Jalan PIP diukur dengan presentase implementasi kegiatan/subkegiatan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah Provinsi yang ditindaklanjuti setiap tahun. Jumlah tindak lanjut implementasi Peta Jalan PIP 2025-2029 dalam 1 tahun dibagi Jumlah total implementasi Peta Jalan PIP 2025-2029 dalam 1 tahun dikali 100 persen Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 01.01.01.01.04 - Persentase implementasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila 01.01.01.01.04 - Persentase implementasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Nasional No "" "" 2001-01-01T00:00:00 01.01.01 KP 01.01.01.01.04 Persentase implementasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila 2396 2396 10.04.013 Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU persen Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU adalah ukuran sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada. Tingkat kepuasan masyarakat mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas layanan dan integritas KPU sebagai penyelenggara pemilu. Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU = (Jumlah Skor Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja KPU / Jumlah Skor Maksimal) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 07.01.03.01.01 - Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU 07.01.03.01.01 - Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Nasional No "" "" 2003-07-01T00:00:00 07.01.03 KP 07.01.03.01.01 Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU 2397 2397 10.04.014 Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan persen Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan adalah alat ukur pemantauan dan evaluasi yang dihitung Bawaslu RI terhadap hasil pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) secara berkala dan berkelanjutan (yang dilakukan oleh KPU). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan kualitas DPT yang digunakan dalam pemilu berstatus akurat, mutakhir, dan lengkap, sehingga mencerminkan kondisi sebenarnya dari pemilih yang berhak memilih. Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan = (Jumlah data pemilih dalam DPT yang memenuhi syarat dan sesuai dengan data kependudukan / Jumlah data pemilih dalam DPT) x 100% Wilayah Administrasi: Nasional Parent "" 07.01.04.01.02 - Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan 07.01.04.01.02 - Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Nasional No "" "" 2004-07-01T00:00:00 07.01.04 KP 07.01.04.01.02 Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan 2398 2398 10.04.015 Persentase pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD (2024-2025) persen Perbandingan antara dokumen Initial Memorandum (IM) yang telah diselesaikan K/L Anggota Tim Nasional OECD dan disampaikan kepada Sekretariat OECD dengan Total Jumlah Dokumen IM yang perlu disiapkan oleh Pemri sebagaimana Peta Jalan Aksesi OECD (239 dokumen IM per Desember 2024) (Jumlah Dokumen IM yang telah disampaikan Pemri kepada Sekretariat OECD/Total Jumlah Dokumen IM yang perlu disiapkan Pemri) X 100% Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.09.06.01.01 - Persentase pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD (2024-2025) 02.09.06.01.01 - Persentase pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD (2024-2025) "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Nasional No "" "" 2006-02-09T00:00:00 02.09.06 KP 02.09.06.01.01 Persentase pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD (2024-2025) 2399 2399 10.04.016 Persentase penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD persen Perbandingan antara standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang telah disempurnakan oleh Pemri berdasarkan rekomendasi Komite OECD terkait dengan Total standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang perlu disempurnakan oleh Pemri berdasarkan rekomendasi Komite OECD terkait. (Jumlah standar, kebijakan dan peraturan yang selesai disempurnakan oleh Pemri / Total Jumlah standar, kebijakan dan peraturan yang perlu disempurnakan Pemri berdasarkan hasil Rekomendasi OECD) X 100%. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 02.09.06.01.03 - Persentase penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (2025- 2029) 02.09.06.01.03 - Persentase penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (2027-2029) "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Nasional No "" "" 2006-02-09T00:00:00 02.09.06 KP 02.09.06.01.03 Persentase penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (2025- 2029) 2400 2400 10.04.017 Persentase petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan persen petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan sesuai standar [petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan sesuai standar/total petugas penjamah makanan] x 100 "" Parent "" 04.12.02.01.03 - Persentase petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan 04.12.02.01.03 - Persentase petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Nasional No "" "" 2002-04-12T00:00:00 04.12.02 KP 04.12.02.01.03 Persentase petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan 2401 2401 10.04.018 Persentase Produk ber-SNI persen Perbandingan antara jumlah produk ber-SNI dengan total produk Indonesia yang dihasilkan "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.05.08.01.02 - Persentase Produk ber-SNI 05.05.08.01.02 - Persentase Produk ber-SNI "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Nasional No "" "" 2008-05-05T00:00:00 05.05.08 KP 05.05.08.01.02 Persentase Produk ber-SNI 2402 2402 10.04.019 Persentase Produk Ekspor Indonesia yang ber-SNI persen Perbandingan antara jumlah produk ber-SNI yang diekspor dengan jumlah produk ber-SNI "" Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 05.05.08.01.01 - Persentase Produk Ekspor Indonesia yang ber-SNI 05.05.08.01.01 - Persentase Produk Ekspor Indonesia yang ber-SNI "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Nasional No "" "" 2008-05-05T00:00:00 05.05.08 KP 05.05.08.01.01 Persentase Produk Ekspor Indonesia yang ber-SNI 2403 2403 10.04.020 Persentase santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi persen Persentase santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar [jumlah santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar/jumlah seluruh santri] x 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.12.01.01.09 - Persentase santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 04.12.01.01.09 - Persentase santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Nasional No "" "" 2001-04-12T00:00:00 04.12.01 KP 04.12.01.01.09 Persentase santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 2404 2404 10.04.021 Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar persen Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang memenuhi standar berdasarkan regulasi dan pedoman yang berlaku [jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi yang memenuhi standar/jumlah seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi] x 100 "" Parent "" 04.12.01.04 - Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar 04.12.01.04 - Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Nasional No "" "" 4.12000000000000010658141036401502788066864013671875 4.12 PP 04.12.01.04 Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar 2405 2405 10.04.022 Persentase siswa dan santri dengan skor literasi gizi baik persen Persentase siswa dan santri dengan skor literasi gizi baik sesuai dengan standar yang berlaku [jumlah siswa dan santri yang memiliki skor literasi baik sesuai dengan standar yang berlaku/jumlah seluruh siswa dan santri] x 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.12.01.01.11 - Persentase siswa dan santri dengan skor literasi gizi baik 04.12.01.01.11 - Persentase siswa dan santri dengan skor literasi gizi baik "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Nasional No "" "" 2001-04-12T00:00:00 04.12.01 KP 04.12.01.01.11 Persentase siswa dan santri dengan skor literasi gizi baik 2406 2406 10.04.023 Persentase siswa PAUD (TK/RA/BA/sederajat) yang mendapatkan bantuan makanan bergizi persen Persentase siswa PAUD (TK/RA/BA/sederajat) yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar [jumlah siswa PAUD (TK/RA/BA/sederajat) yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar/jumlah seluruh siswa PAUD (TK/RA/BA?sederajat)] x 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.12.01.01.04 - Persentase siswa PAUD (TK/RA/BA/sederajat) yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 04.12.01.01.04 - Persentase siswa PAUD (TK/RA/BA/sederajat) yang mendapatkan bantuan makanan bergizi "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Nasional No "" "" 2001-04-12T00:00:00 04.12.01 KP 04.12.01.01.04 Persentase siswa PAUD (TK/RA/BA/sederajat) yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 2407 2407 10.04.024 Persentase siswa SD/MI/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi persen Persentase siswa SD/MI/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar [jumlah siswa SD/MI/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar/jumlah seluruh siswa SD/MI/sederajat] x 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.12.01.01.05 - Persentase siswa SD/MI/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 04.12.01.01.05 - Persentase siswa SD/MI/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Nasional No "" "" 2001-04-12T00:00:00 04.12.01 KP 04.12.01.01.05 Persentase siswa SD/MI/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 2408 2408 10.04.025 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi persen Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar [jumlah siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar/jumlah seluruh siswa SLB] x 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.12.01.01.08 - Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 04.12.01.01.08 - Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Nasional No "" "" 2001-04-12T00:00:00 04.12.01 KP 04.12.01.01.08 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 2409 2409 10.04.026 Persentase siswa SMA/MA/SMK/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi persen Persentase siswa SMA/MA/SMK/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar [jumlah siswa SMA/MA/SMK/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar/jumlah seluruh siswa SMA/MA/SMK/sederajat] x 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.12.01.01.07 - Persentase siswa SMA/MA/SMK/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 04.12.01.01.07 - Persentase siswa SMA/MA/SMK/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Nasional No "" "" 2001-04-12T00:00:00 04.12.01 KP 04.12.01.01.07 Persentase siswa SMA/MA/SMK/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 2410 2410 10.04.027 Persentase siswa SMP/MTs/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi persen Persentase siswa SMP/MTs/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar [jumlah siswa SMP/MTs/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar/jumlah seluruh siswa SMP/MTs/sederajat] x 100 Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" 04.12.01.01.06 - Persentase siswa SMP/MTs/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 04.12.01.01.06 - Persentase siswa SMP/MTs/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi "" "" DATA DUKUNG LAINNYA Nasional No "" "" 2001-04-12T00:00:00 04.12.01 KP 04.12.01.01.06 Persentase siswa SMP/MTs/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 2411 2411 10.04.028 Proporsi masyarakat yang memiliki setidaknya satu kontak dengan pejabat publik dan yang membayar suap kepada pejabat publik, atau diminta suap oleh pejabat publik tersebut, selama 12 bulan terakhir persen Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) mengukur pendapat dan pengalaman masyarakat terhadap perilaku serta sosialisasi tentang anti korupsi. SPAK bertujuan untuk mengukur penilaian, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi individu di Indonesia. Pengalaman masyarakat yang dimaksud dalam Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) mencakup pengalaman masyarakat ketika berhubungan dengan layanan publik dan pengalaman lainnya. Pengalaman yang berhubungan dengan layanan publik tersebut mencakup semua layanan yang mungkin diakses oleh masyarakat, sedangkan pengalaman lainnya meliputi pengalaman masyarakat ketika kampanye pemilu, penerimaan pegawai negeri/swasta, penerimaan masuk sekolah/kampus, serta saat ditilang. Definisi membayarkan suap atau diminta suap termasuk mengeluarkan uang/barang/fasilitas melebihi ketentuan adalah apabila masyarakat mengeluarkan uang/barang/fasilitas melebihi ketentuan resmi (termasuk ketentuan resmi tidak adanya biaya atau 0 (nol) rupiah) yang berlaku di sebuah pelayanan publik. Selain itu, beberapa indikasi yang dapat dikategorikan seseorang telah membayar uang lebih, termasuk diantaranya disediakan kotak, memberi uang terima kasih, memberi uang rokok, memberi uang yang diminta seikhlasnya, memberi hadiah dan sebagainya. Cara perhitungan Rumus: JM JMA PMSUPP = x 100% Keterangan: PMSUPP : Proporsi masyarakat yang memiliki setidaknya satu kontak dengan pejabat publik dan yang membayar suap kepada pejabat publik, atau diminta suap oleh pejabat publik tersebut, selama 12 bulan terakhir JM : Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan JMA : Jumlah masyarakat yang memiliki setidaknya satu kali kontak dengan pejabat/petugas publik selama 12 bulan terakhir Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 16.5.1* - Proporsi masyarakat yang memiliki setidaknya satu kontak dengan pejabat publik dan yang membayar suap kepada pejabat publik, atau diminta suap oleh pejabat publik tersebut, selama 12 bulan terakhir. 000309 - Proporsi masyarakat yang memiliki setidaknya satu kontak dengan pejabat publik dan yang membayar suap kepada pejabat publik, atau diminta suap oleh pejabat publik tersebut, selama 12 bulan terakhir DATA DUKUNG LAINNYA Nasional, Daerah No "" 309 Sosial "" "" "" "" 2412 2412 10.04.029 Proporsi pelaku usaha/bisnis yang memiliki setidaknya satu kontak dengan pejabat publik dan yang membayar suap kepada pejabat publik atau diminta suap oleh pejabat publik tersebut, selama 12 bulan terakhir persen Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) mengukur pendapat dan pengalaman masyarakat terhadap perilaku serta sosialisasi tentang anti korupsi. SPAK bertujuan untuk mengukur penilaian, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi individu di Indonesia termasuk perilaku anti korupsi pada pelaku usaha. Pengalaman pelaku usaha/bisnis dalam Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) mencakup pengalaman pelaku usaha ketika berhubungan dengan layanan publik dan pengalaman lainnya. Pengalaman yang berhubungan dengan layanan publik tersebut mencakup semua layanan yang mungkin diakses oleh masyarakat, sedangkan pengalaman lainnya meliputi pengalaman masyarakat ketika kampanye pemilu, penerimaan pegawai negeri/swasta, penerimaan masuk sekolah/kampus, serta saat ditilang. Definisi membayarkan suap atau diminta suap termasuk mengeluarkan uang/barang/fasilitas melebihi ketentuan adalah apabila masyarakat mengeluarkan uang/barang/fasilitas melebihi ketentuan resmi (termasuk ketentuan resmi tidak adanya biaya atau 0 (nol) rupiah) yang berlaku di sebuah pelayanan publik. Selain itu, beberapa indikasi yang dapat dikategorikan seseorang telah membayar uang lebih, termasuk diantaranya disediakan kotak, memberi uang terima kasih, memberi uang rokok, memberi uang yang diminta seikhlasnya, memberi hadiah dan sebagainya. Dari Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) rincian 308, Status Dalam Usaha/Pekerjaan Utama dipilih yang berkode tertentu yakni berusaha. PPUMS = x 100% Keterangan: PPUMS : Proporsi pelaku usaha/bisnis yang memiliki setidaknya satu kontak dengan pejabat publik dan yang membayar suap kepada pejabat publik atau diminta suap oleh pejabat publik tersebut, selama 12 bulan terakhir JP : Jumlah pelaku usaha/bisnis yang membayar suap kepada pejabat publik atau diminta suap oleh pejabat publik tersebut, selama 12 bulan terakhir JPA : Jumlah pelaku usaha/bisnis yang memiliki setidaknya satu kali kontak dengan pejabat/petugas publik selama 12 bulan terakhir. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Parent "" "" "" 16.5.2* - Proporsi pelaku usaha/bisnis yang memiliki setidaknya satu kontak dengan pejabat publik dan yang membayar suap kepada pejabat publik atau diminta suap oleh pejabat publik tersebut, selama 12 bulan terakhir. 000311 - Proporsi pelaku usaha/bisnis yang memiliki setidaknya satu kontak dengan pejabat publik dan yang membayar suap kepada pejabat publik atau diminta suap oleh pejabat publik tersebut, selama 12 bulan terakhir DATA DUKUNG LAINNYA Nasional, Daerah No "" 311 Kesatuan Bangsa Dan Politik "" "" "" "" 2413 2413 10.04.030 Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah persen mengukur tingkat pemanfaatan kajian berbasis data dan bukti ilmiah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah atau pihak terkait dalam mendukung pengembangan potensi unggulan daerah dan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan. "Rumus: Persentase = (Jumlah_Kajian_Berbasis_Bukti_yang_Dimanfaatkan_dalam_Kebijakan / Total_Kajian_Berbasis_Bukti_yang_Tersedia) * 100%" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001147 - Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah DATA DUKUNG LAINNYA Daerah No "" 1147 Penelitian Dan Pengembangan "" "" "" "" 2414 2414 10.04.031 Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah persen mengukur sejauh mana kajian berbasis data, analisis ilmiah, atau bukti empiris dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan yang bertujuan menyelesaikan permasalahan daerah. "Rumus: Persentase = (Jumlah_Kajian_Berbasis_Bukti_yang_Dimanfaatkan_dalam_Kebijakan / Total_Kajian_Berbasis_Bukti_yang_Tersedia) * 100%" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001148 - Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah DATA DUKUNG LAINNYA Daerah No "" 1148 Penelitian Dan Pengembangan "" "" "" "" 2415 2415 10.04.032 Persentase Kebijakan Berbasis Bukti persen Persentase Kebijakan Berbasis Bukti adalah indikator yang mengukur proporsi kebijakan, program, atau regulasi yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah yang mengacu pada data, kajian ilmiah, analisis kebijakan, atau hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. "Rumus: Persentase_Kebijakan_Berbasis_Bukti = (Jumlah_kebijakan_yang_disusun_berbasis_bukti / Total_jumlah_kebijakan_yang_ditetapkan) * 100%" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001145 - Persentase Kebijakan Berbasis Bukti DATA DUKUNG LAINNYA Daerah No "" 1145 Penelitian Dan Pengembangan "" "" "" "" 2416 2416 10.04.033 Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan persen mengukur tingkat pemanfaatan produk inovasi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, lembaga penelitian, atau pelaku usaha di daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pemanfaatan diartikan sebagai penggunaan produk inovasi tersebut oleh pemerintah, masyarakat, atau pihak lain untuk mencapai tujuan tertentu "Rumus: Persentase = (Jumlah_Produk_Inovasi_yang_Dimanfaatkan / Total_Produk_Inovasi_yang_Dihasilkan) * 100%" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001150 - Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan DATA DUKUNG LAINNYA Daerah No "" 1150 Penelitian Dan Pengembangan "" "" "" "" 2417 2417 10.04.034 Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan persen mengukur tingkat penerapan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dihasilkan dari proses analisis, evaluasi, dan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut. "Rumus: Persentase = (Jumlah_Rekomendasi_Kebijakan_yang_Diimplementasikan / Total_Rekomendasi_Kebijakan_yang_Ditetapkan) * 100%" Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Parent "" "" "" "" 001146 - Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan DATA DUKUNG LAINNYA Daerah No "" 1146 Penelitian Dan Pengembangan "" "" "" ""