{"help": "https://satudata.dharmasrayakab.go.id/is/api/3/action/help_show?name=datastore_search", "success": true, "result": {"include_total": true, "limit": 100, "records_format": "objects", "resource_id": "a34c9a94-cfc0-46d9-befa-c5348e54b276", "total_estimation_threshold": null, "records": [{"_id":1,"Kode Indikator Outcome":1,"Kode Referensi Nasional":"0053-09-02T00:00:00","Indikator Outcome":"Produk Domestik Regional Bruto per Kapita","Satuan":"(Rp Juta)","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Pendapatan masyarakat","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Kesejahteraan Masyarakat","Urusan":"Tenaga Kerja Kelautan Dan Perikanan Pariwisata Pertanian Perdagangan Perindustrian Perencanaan","Urusan Leading Sektor":"Perencanaan","Walidata Indikator Outcome":"Badan Pusat Statistik","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":2,"Kode Indikator Outcome":10,"Kode Referensi Nasional":"0007-04-01T00:00:00","Indikator Outcome":"Angka Kematian Ibu (AKI)","Satuan":"(per 100.000 kelahiran hidup)","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Akses dan kualitas pelayanan publik","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Demografis","Urusan":"Kesehatan","Urusan Leading Sektor":"Kesehatan","Walidata Indikator Outcome":"Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)","Status":"NEGATIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":3,"Kode Indikator Outcome":100,"Kode Referensi Nasional":"0017-09-05T00:00:00","Indikator Outcome":"Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.","Satuan":"Rp","Formulasi":"Tidak ada","Definisi Operasional":"Penyaluran kotor dari bantuan pembangunan (Official Development Assistance [ODA] dan Other Official Flows [OOF]) dari seluruh donor kepada sektor pertanian. ODA adalah penyaluran bantuan kepada negara berkembang yang termasuk dalam daftar Development Assistance Committee (DAC) penerima ODA dan kepada lembaga multilateral, dimana: a. diberikan oleh lembaga pemerintah, termasuk negara bagian dan pemerintahan lokal atau oleh lembaga eksekutifnya, b. setiap transaksi dilaksanakan untuk mencapai tujuan utama, yaitu memajukan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. OOF adalah bantuan lainnya (tidak termasuk kredit ekspor dari pemerintah) didefinisikan sebagai transaksi oleh sektor pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan untuk kelayakan sebagai penerima ODA. Catatan: Pengertian sektor pertanian tidak terbatas pada bidang tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian pertanian, tetapi oleh berbagai K/L yang terkait dengan pembangunan pertanian dan pangan dalam arti luas, seperti Kementerian PUPR (untuk pembangunan irigasi/penyediaan air untuk pertanian), Kementerian Desa PDTT, Kementerian Kelautan dan Perikanan","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Pendapatan masyarakat","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Kesejahteraan Masyarakat","Urusan":"Pangan Pertanian Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan","Urusan Leading Sektor":"Pertanian","Walidata Indikator Outcome":"Kementerian PPN/Bappenas: Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral dan Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":4,"Kode Indikator Outcome":1000,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Akses dan kualitas pelayanan publik","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Demografis","Urusan":"Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil","Urusan Leading Sektor":"Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":5,"Kode Indikator Outcome":1001,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan adalah indikator yang mengukur persentase wilayah (desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota) yang telah melakukan pengelolaan dan pemutakhiran data profil kependudukan secara sistematis, mencakup data individu, keluarga, serta karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi penduduk.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Akses dan kualitas pelayanan publik","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Demografis","Urusan":"Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil","Urusan Leading Sektor":"Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":6,"Kode Indikator Outcome":1002,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Indeks Desa Membangun (IDM)","Satuan":"Indeks","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat ukur yang digunakan oleh pemerintah untuk mengetahui tingkat kemandirian dan perkembangan suatu desa. IDM disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Kesejahteraan Masyarakat","Urusan":"Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa","Urusan Leading Sektor":"Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":7,"Kode Indikator Outcome":1003,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Fasilitasi Penataan Desa","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memfasilitasi atau memberikan bantuan dan bimbingan kepada desa dalam proses penataan wilayah desa. Penataan Desa ditetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota yang paling sedikit memuat: nama desa&kelurahan lama dan baru, nomor kode desa/kelurahan yang lama, jumlah penduduk, luas wilayah, cakupan wilayah kerja desa baru, dan peta batas wilayah desa/kelurahan baru.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Akses dan kualitas pelayanan publik","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Geografis","Urusan":"Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa","Urusan Leading Sektor":"Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":8,"Kode Indikator Outcome":1004,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi atau bantuan dan bimbingan kepada desa dalam melaksanakan kerjasama antar desa atau dengan pihak ketiga. Kerjasama antar desa meliputi pembangunan infrastruktur bersama, pengelolaan sumber daya alam bersama, pengembangan ekonomi bersama, dan kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Kerjasama dengan pihak ketiga meliputi kerjasama dengan BUMD, kerjasama dengan pihak swasta, dan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa dipengaruhi oleh beberapa faktor keberhasilan, diantaranya 1) Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan Kerja sama antar desa, dan 2) Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor, 2023).","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Potensi Sumber Daya","Urusan":"Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa","Urusan Leading Sektor":"Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":9,"Kode Indikator Outcome":1005,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah merupakan upaya pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi (UU No. 23 Tahun 2014).","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Akses dan kualitas pelayanan publik","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Potensi Sumber Daya","Urusan":"Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa","Urusan Leading Sektor":"Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":10,"Kode Indikator Outcome":1006,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dan bimbingan kepada desa-desa untuk meningkatkan kualitas tata kelola desa. Tata kelola pemerintahan desa adalah proses pengelolaan, pengaturan, dan pengawasan atas sumber daya dan kebijakan di tingkat desa oleh pemerintah desa yang bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat desa. Beberapa aspek tata kelola pemerintahan desa meliputi: struktur organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan aset desa, pemberdayaan masyarakat, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan (Desa Kedungboto Kab. Limbangan, 2023). Desa yang yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah yang menyusun dokumen perencanaan (RPJM Desa dan RKP Desa), dokumen penganggaran (APB Desa dan Perubahan APB Desa), dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban (LPPD, LKPPD, IPPD, dan Pertanggungjawaban APB Desa) yang berkualitas","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Akses dan kualitas pelayanan publik","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Pelayanan Umum","Urusan":"Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa","Urusan Leading Sektor":"Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":11,"Kode Indikator Outcome":1007,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan upaya fasilitasi dalam bentuk pembinaan, dukungan, atau penguatan kapasitas terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan, ekonomi, sosial, dan/atau kelembagaan lokal lainnya yang berperan dalam pembangunan di wilayahnya.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Akses dan kualitas pelayanan publik","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Potensi Sumber Daya","Urusan":"Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa","Urusan Leading Sektor":"Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":12,"Kode Indikator Outcome":1008,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Kemasyarakatan Desa (LKD)","Satuan":"Indeks","Formulasi":"Tidak ada","Definisi Operasional":"Indikator Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan dan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan desa. LKD mencakup berbagai lembaga dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun budaya.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Kesejahteraan Masyarakat","Urusan":"Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa","Urusan Leading Sektor":"Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":13,"Kode Indikator Outcome":1009,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dan bimbingan kepada lembaga adat desa (LAD) dan lembaga masyarakat hukum adat (LMHA) untuk meningkatkan kapasitas dan peran mereka dalam pembangunan desa.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Kesejahteraan Masyarakat","Urusan":"Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa","Urusan Leading Sektor":"Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":14,"Kode Indikator Outcome":101,"Kode Referensi Nasional":"0061-02-02T00:00:00","Indikator Outcome":"Subsidi ekspor pertanian.","Satuan":"Rp","Formulasi":"Tidak ada","Definisi Operasional":"Jenis pengeluaran dan kuantitas anggaran subsidi ekspor seperti yang dinotifikasi oleh para anggota World Trade Organization (WTO). Informasi tersebut dilaporkan dalam Tabel ES:1 dan Tabel pendukung ES:2, sesuai template dalam dokumen G/AG/2dari WTO. Capaian positif apabila nilai indikator ini menurun. Kuantitas dan pengeluaran anggaran dinyatakan dalam mata uang dan jumlah unit tertentu, seperti yang biasa disampaikan oleh para anggota WTO.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Pendapatan masyarakat","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Ekonomi dan Keuangan","Urusan":"Pangan Pertanian Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan","Urusan Leading Sektor":"Pertanian","Walidata Indikator Outcome":"1. Kementerian Keuangan: Direktorat Anggaran Politik, Hukum, dan Keamanan dan Bendahara Umum Negara, Direktorat Jenderal 2. Kementerian Perdagangan: Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":15,"Kode Indikator Outcome":1011,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain. Seluruh jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat kontrasepsi terus-menerus dengan metode modern seperti kondom, suntik, pil, AKDR, MOW, MOP, Implan dan MAL untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Demografis","Urusan":"Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana","Urusan Leading Sektor":"Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":16,"Kode Indikator Outcome":1012,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Persentase keluarga yang berpartisipasi dalam program ketahanan keluarga yang meliputi aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Kesejahteraan Masyarakat","Urusan":"Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana","Urusan Leading Sektor":"Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":17,"Kode Indikator Outcome":1013,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Konektivitas Darat","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Konektivitas darat adalah aspek vital dalam pembangunan infrastruktur transportasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur transportasi yang baik memudahkan pergerakan barang dan orang, serta meningkatkan interaksi antar wilayah.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Akses dan kualitas pelayanan publik","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Pelayanan Umum","Urusan":"Perhubungan","Urusan Leading Sektor":"Perhubungan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":18,"Kode Indikator Outcome":1014,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana infrastruktur jalan yang telah dibangun atau terpasang sudah memenuhi standar atau kondisi yang dianggap ideal atau optimal. Kondisi ideal ini dapat mencakup berbagai faktor, seperti kualitas permukaan jalan, kelengkapan fasilitas pendukung (misalnya, rambu lalu lintas, penerangan jalan, dan marka jalan), serta daya tahan dan ketahanan jalan itu sendiri.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Akses dan kualitas pelayanan publik","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Pelayanan Umum","Urusan":"Perhubungan","Urusan Leading Sektor":"Perhubungan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":19,"Kode Indikator Outcome":1015,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Konektivitas Laut","Satuan":"Unit","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Konektivitas Laut adalah konsep yang mencakup integrasi dan hubungan antarwilayah atau negara melalui sistem transportasi laut, yang mendukung berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Infrastruktur laut yang baik sangat penting untuk meningkatkan perdagangan internasional, aksesibilitas, dan pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara kepulauan atau negara yang memiliki wilayah pesisir yang luas.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Ekonomi dan Keuangan","Urusan":"Perhubungan","Urusan Leading Sektor":"Perhubungan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":20,"Kode Indikator Outcome":1016,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Pengendalian KKOP","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Persentase Pengendalian KKOP adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik pengelolaan keuangan dan operasional pemerintah yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Pengendalian ini penting untuk memastikan bahwa anggaran dan sumber daya digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Akses dan kualitas pelayanan publik","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Ekonomi dan Keuangan","Urusan":"Perhubungan","Urusan Leading Sektor":"Perhubungan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":21,"Kode Indikator Outcome":1017,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pengelolaan dan pengawasan terhadap perlintasan kereta api. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi melalui pengelolaan yang baik atas infrastruktur perlintasan kereta api yang ada.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Akses dan kualitas pelayanan publik","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Pelayanan Umum","Urusan":"Perhubungan","Urusan Leading Sektor":"Perhubungan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":22,"Kode Indikator Outcome":1018,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah","Satuan":"Poin","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"mengacu pada ukuran sejauh mana suatu pemerintah daerah atau instansi telah berhasil mengimplementasikan teknologi digital dalam operasional dan layanannya. Indeks ini menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam mendorong dan mengakselerasi transformasi digital","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Pelayanan Umum","Urusan":"Komunikasi Dan Informatika","Urusan Leading Sektor":"Komunikasi Dan Informatika","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":23,"Kode Indikator Outcome":1019,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Kontribusi UMKM terhadap PDRB","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"untuk mengukur persentase sumbangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap total nilai tambah (PDRB) suatu wilayah dalam periode tertentu.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Lapangan berusaha","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Kesejahteraan Masyarakat","Urusan":"Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah","Urusan Leading Sektor":"Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":24,"Kode Indikator Outcome":102,"Kode Referensi Nasional":"0006-02-03T00:00:00","Indikator Outcome":"Indikator anomali harga pangan.","Satuan":"Nilai","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Indikator anomali harga pangan (IAHP) mengidentifikasi harga-harga pangan di berbagai pasar yang secara abnormal tinggi. IAHP ini memperlihatkan tingkat pertumbuhan tertimbang dari harga-harga pangan, baik dalam satu tahun atau beberapa tahun. IAHP ini secara langsung mengevaluasi peningkatan harga\u0002harga pangan dalam satu bulan tertentu selama beberapa tahun, dengan memperhitungkan sifat pasar pertanian musiman dan inflasi, sehingga dapat menjawab pertanyaan apakah perubahan harga tersebut dikategorikan abnormal atau tidak dalam suatu periode tertentu","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Pendapatan masyarakat","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Kesejahteraan Masyarakat","Urusan":"Tenaga Kerja Pangan Pertanian Perindustrian Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan","Urusan Leading Sektor":"Pangan","Walidata Indikator Outcome":"Ketenagakerjaan Perencanaan KUKM Perindustrian dll","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":25,"Kode Indikator Outcome":1020,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"peningkatan nilai total penjualan atau pendapatan barang dan jasa yang dihasilkan oleh koperasi dalam satu periode atau tahun buku tertentu.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Pendapatan masyarakat","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Ekonomi dan Keuangan","Urusan":"Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah","Urusan Leading Sektor":"Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":26,"Kode Indikator Outcome":1021,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"ukuran yang menunjukkan tingkat pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi dalam suatu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dari total koperasi yang terdaftar atau beroperasi.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Akses dan kualitas pelayanan publik","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Pelayanan Umum","Urusan":"Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah","Urusan Leading Sektor":"Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":27,"Kode Indikator Outcome":1022,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Koperasi Aktif","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Persentase Koperasi Aktif adalah ukuran yang menunjukkan proporsi koperasi yang masih menjalankan kegiatan usaha secara aktif dibandingkan dengan total koperasi yang terdaftar dalam suatu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase (%).","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Pendapatan masyarakat","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Ekonomi dan Keuangan","Urusan":"Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah","Urusan Leading Sektor":"Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":28,"Kode Indikator Outcome":1023,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan adalah ukuran yang menunjukkan proporsi koperasi yang menerima bantuan dalam bentuk pelatihan, bimbingan teknis, atau pengembangan kapasitas dibandingkan dengan total koperasi yang terdaftar dalam suatu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase (%).","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Kesempatan kerja","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Potensi Sumber Daya","Urusan":"Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah","Urusan Leading Sektor":"Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":29,"Kode Indikator Outcome":1024,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat peningkatan jumlah koperasi yang memenuhi standar kualitas tertentu dalam suatu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase (%).","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Ekonomi dan Keuangan","Urusan":"Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah","Urusan Leading Sektor":"Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":30,"Kode Indikator Outcome":1025,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal adalah ukuran yang menunjukkan proporsi usaha kecil yang sebelumnya beroperasi secara informal dan telah beralih menjadi entitas formal dalam suatu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase (%).","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Kesempatan kerja","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Ekonomi dan Keuangan","Urusan":"Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah","Urusan Leading Sektor":"Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":31,"Kode Indikator Outcome":1026,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Pertumbuhan Wirausaha","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tidak ada","Definisi Operasional":"Pertumbuhan Wirausaha adalah peningkatan jumlah individu atau kelompok yang memulai dan mengembangkan usaha baru dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan ini mencerminkan dinamika ekonomi dan keberhasilan ekosistem kewirausahaan dalam menciptakan bisnis baru serta meningkatkan skala usaha yang sudah ada.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Lapangan berusaha","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Kesejahteraan Masyarakat","Urusan":"Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah","Urusan Leading Sektor":"Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":32,"Kode Indikator Outcome":1027,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor adalah ukuran yang menunjukkan persentase Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang telah membangun hubungan kemitraan bisnis dan/atau melakukan ekspor dibandingkan dengan total UKM yang ada dalam suatu periode tertentu.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Lapangan berusaha","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Ekonomi dan Keuangan","Urusan":"Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah","Urusan Leading Sektor":"Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":33,"Kode Indikator Outcome":1028,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam adalah ukuran yang menunjukkan proporsi koperasi yang telah memperoleh izin resmi untuk menjalankan Usaha Simpan Pinjam (USP) dibandingkan dengan total koperasi yang menjalankan kegiatan simpan pinjam dalam suatu periode tertentu.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Lapangan berusaha","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Ekonomi dan Keuangan","Urusan":"Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah","Urusan Leading Sektor":"Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":34,"Kode Indikator Outcome":1029,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Realisasi Total terhadap Target Investasi","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"rasio yang menunjukkan sejauh mana realisasi investasi aktual yang telah dilakukan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan target investasi yang telah ditetapkan sebelumnya.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Ekonomi dan Keuangan","Urusan":"Penanaman Modal","Urusan Leading Sektor":"Penanaman Modal","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":35,"Kode Indikator Outcome":103,"Kode Referensi Nasional":"0141-04-01T00:00:00","Indikator Outcome":"Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga (b) di fasilitas kesehatan.","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"1. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih adalah: perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (memiliki kompetensi kebidanan) dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15- 49 tahun yang pernah melahirkan. Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kompetensi kebidanan, yaitu seperti dokter kandungan, dokter umum, dan bidan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar. 2. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan adalah: perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan, dinyatakan dengan persentase. Fasilitas kesehatan seperti, rumah sakit, rumah sakit bersalin, klinik/bidan praktek swasta/ praktek dokter, dan puskesmas/pustu/ polindes.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Akses dan kualitas pelayanan publik","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Pelayanan Umum","Urusan":"Kesehatan","Urusan Leading Sektor":"Kesehatan","Walidata Indikator Outcome":"Badan Pusat Statistik","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":36,"Kode Indikator Outcome":1030,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"rasio yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan jumlah investor dalam periode tertentu, yang mencerminkan efektivitas kebijakan investasi dan daya tarik suatu wilayah bagi investor.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Lapangan berusaha","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Ekonomi dan Keuangan","Urusan":"Penanaman Modal","Urusan Leading Sektor":"Penanaman Modal","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":37,"Kode Indikator Outcome":1031,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Ukuran atau rasio yang menunjukkan seberapa banyak pelaku usaha di sektor pusat perbelanjaan atau toko swalayan yang telah memperoleh izin sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Lapangan berusaha","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Ekonomi dan Keuangan","Urusan":"Penanaman Modal","Urusan Leading Sektor":"Penanaman Modal","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":38,"Kode Indikator Outcome":1032,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"rasio untuk mengukur efektivitas pemerintah dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha saat memulai bisnis","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Akses dan kualitas pelayanan publik","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Pelayanan Umum","Urusan":"Penanaman Modal","Urusan Leading Sektor":"Penanaman Modal","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":39,"Kode Indikator Outcome":1033,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"rasio untuk mengukur sejauh mana data dan informasi terkait penanaman modal digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Akses dan kualitas pelayanan publik","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Pelayanan Umum","Urusan":"Penanaman Modal","Urusan Leading Sektor":"Penanaman Modal","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":40,"Kode Indikator Outcome":1034,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"rasio untuk mengukur sejauh mana perjanjian atau nota kesepahaman (MoU) di bidang penanaman modal berhasil ditindaklanjuti menjadi realisasi investasi konkret.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Lapangan berusaha","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Ekonomi dan Keuangan","Urusan":"Penanaman Modal","Urusan Leading Sektor":"Penanaman Modal","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":41,"Kode Indikator Outcome":1035,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Indeks Pembangungan Pemuda (IPP)","Satuan":"","Formulasi":"Tidak ada","Definisi Operasional":"","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"","Urusan":"Kepemudaan Dan Olahraga","Urusan Leading Sektor":"Kepemudaan Dan Olahraga","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":42,"Kode Indikator Outcome":1036,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Indeks Partisipasi Olahraga","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Indeks Partisipasi Olahraga (IPO) adalah indikator yang mengukur tingkat keterlibatan masyarakat dalam aktivitas olahraga dan/atau aktivitas fisik secara rutin dalam suatu periode tertentu.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Potensi Sumber Daya","Urusan":"Kepemudaan Dan Olahraga","Urusan Leading Sektor":"Kepemudaan Dan Olahraga","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":43,"Kode Indikator Outcome":1037,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Rasio Wirausaha Pemuda","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Persentase/proporsi jumlah wirausaha muda (usia 16-30 tahun) terhadap total populasi/angkatan kerja di suatu wilayah, yang menunjukkan tingkat kewirausahaan di kalangan pemuda","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Lapangan berusaha","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Kesejahteraan Masyarakat","Urusan":"Kepemudaan Dan Olahraga","Urusan Leading Sektor":"Kepemudaan Dan Olahraga","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":44,"Kode Indikator Outcome":1038,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Persentase jumlah atlet yang tergabung dalam program pemusatan latihan yang dirancang untuk melatih atlet secara intensif dan mendalam dalam persiapan menghadapi kompetisi olahraga internasional","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Potensi Sumber Daya","Urusan":"Kepemudaan Dan Olahraga","Urusan Leading Sektor":"Kepemudaan Dan Olahraga","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":45,"Kode Indikator Outcome":1039,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Derajat keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan kepramukaan, baik sebagai anggota, pembina, pelatih, andalan, maupun sebagai pendukung kegiatan.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Potensi Sumber Daya","Urusan":"Kepemudaan Dan Olahraga","Urusan Leading Sektor":"Kepemudaan Dan Olahraga","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":46,"Kode Indikator Outcome":104,"Kode Referensi Nasional":"0005-04-01T00:00:00","Indikator Outcome":"Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup","Satuan":"Orang","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Ukuran yang menunjukkan jumlah kematian bayi (anak usia di bawah satu tahun) per 1.000 kelahiran hidup dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Akses dan kualitas pelayanan publik","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Pelayanan Umum","Urusan":"Kesehatan","Urusan Leading Sektor":"Kesehatan","Walidata Indikator Outcome":"Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan BPS.","Status":"NEGATIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":47,"Kode Indikator Outcome":null,"Kode Referensi Nasional":"0006-04-01T00:00:00","Indikator Outcome":"","Satuan":"","Formulasi":"","Definisi Operasional":"","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"","Urusan":"","Urusan Leading Sektor":"","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"","Jenis Input":""},{"_id":48,"Kode Indikator Outcome":1040,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah","Satuan":"Angka","Formulasi":"Tidak ada","Definisi Operasional":"Indikator ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah siap dalam mengamankan informasi melalui lembaga persandian, mencakup aspek kebijakan, teknologi, dan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keamanan informasi.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Akses dan kualitas pelayanan publik","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Pelayanan Umum","Urusan":"Persandian","Urusan Leading Sektor":"Persandian","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":49,"Kode Indikator Outcome":1041,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"mencerminkan peran serta masyarakat dalam melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan warisan budaya mereka.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Potensi Sumber Daya","Urusan":"Kebudayaan","Urusan Leading Sektor":"Kebudayaan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":50,"Kode Indikator Outcome":1042,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Mencakup berbagai bentuk ekspresi budaya seperti tari, musik, teater, seni rupa, dan kerajinan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Memiliki nilai-nilai budaya, sejarah, dan filosofi yang khas dari suatu masyarakat atau daerah.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Daya Saing Daerah","Urusan":"Kebudayaan","Urusan Leading Sektor":"Kebudayaan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":51,"Kode Indikator Outcome":1043,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Produk-produk Hukum Daerah, sebagai berikut: Proses pelibatan partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan hingga implementasi program pembangunan (hukum) di tingkat daerah (local), terbukti telah berhasil membawa perubahan-perubahan mendasar dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Potensi Sumber Daya","Urusan":"Kebudayaan","Urusan Leading Sektor":"Kebudayaan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":52,"Kode Indikator Outcome":1044,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"mengukur seberapa efektif upaya pelestarian warisan budaya di suatu wilayah . - Mencakup benda atau atribut takbenda yang memiliki nilai sejarah, seni, ilmu pengetahuan, atau budaya bagi suatu masyarakat. Dapat berupa benda cagar budaya (bangunan, situs arkeologi), warisan budaya takbenda (tradisi, bahasa, seni pertunjukan), atau warisan alam (lanskap budaya). Diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi identitas suatu bangsa atau komunitas.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Daya Saing Daerah","Urusan":"Kebudayaan","Urusan Leading Sektor":"Kebudayaan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":53,"Kode Indikator Outcome":1045,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"mengukur seberapa banyak warisan budaya yang diakui secara resmi melalui proses penetapan. - Warisan budaya bersifat kebendaan seperti bangunan, situs, atau benda yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. - Penetapan cagar budaya adalah proses pengakuan resmi oleh pemerintah terhadap suatu objek atau situs yang memiliki nilai penting. - Warisan budaya yang tidak berwujud benda, seperti tradisi, adat istiadat, seni pertunjukan, atau pengetahuan tradisional. Penetapan WBTb adalah proses pengakuan resmi oleh pemerintah terhadap suatu ekspresi budaya yang memiliki nilai penting bagi suatu komunitas atau bangsa.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Daya Saing Daerah","Urusan":"Kebudayaan","Urusan Leading Sektor":"Kebudayaan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":54,"Kode Indikator Outcome":1046,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"ukuran yang menggambarkan seberapa besar minat dan partisipasi wisatawan dalam mengunjungi museum di suatu wilayah atau negara. - Merujuk pada jumlah orang yang mengunjungi museum sebagai bagian dari kegiatan wisata mereka. - Dapat mencakup wisatawan domestik maupun mancanegara. - Lembaga yang berfungsi mengumpulkan, merawat, meneliti, dan memamerkan benda-benda bernilai sejarah, seni, atau budaya. Bertujuan untuk pendidikan, penelitian, dan rekreasi. - Mengukur proporsi wisatawan yang mengunjungi museum dibandingkan dengan jumlah total wisatawan yang berkunjung ke suatu wilayah. - Dapat juga mengukur persentase peningkatan atau penurunan jumlah kunjungan dari waktu ke waktu.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Daya Saing Daerah","Urusan":"Kebudayaan","Urusan Leading Sektor":"Kebudayaan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":55,"Kode Indikator Outcome":1047,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Pelaku Industri Perfilman yang Tervalidasi","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Pelaku Industri Perfilman: Merujuk pada semua individu atau entitas yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan penayangan film. Mencakup berbagai profesi seperti sutradara, produser, aktor, penulis skenario, kru produksi, distributor, dan pemilik bioskop. Validasi: Proses pengakuan resmi oleh pihak berwenang (misalnya, pemerintah atau asosiasi profesi) terhadap kompetensi, kualifikasi, atau legalitas pelaku industri perfilman. Validasi dapat dilakukan melalui sertifikasi, registrasi, atau mekanisme lain yang ditetapkan.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Kesempatan kerja","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Potensi Sumber Daya","Urusan":"Kebudayaan","Urusan Leading Sektor":"Kebudayaan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":56,"Kode Indikator Outcome":1048,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi koleksi nasional dan naskah kuno yang telah terdokumentasi dan dimiliki oleh suatu institusi (seperti perpustakaan, museum, atau arsip nasional) dibandingkan dengan jumlah total koleksi nasional dan naskah kuno yang teridentifikasi atau ditargetkan untuk dikoleksi.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Daya Saing Daerah","Urusan":"Perpustakaan","Urusan Leading Sektor":"Perpustakaan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":57,"Kode Indikator Outcome":1049,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifkasi Profesi dibidang Perpustakaan","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Persentase pustakawan yang memperoleh sertifikasi profesi di bidang perpustakaan adalah persentase pustakawan yang lulus uji sertifikasi kompetensi profesi. ","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Kesempatan kerja","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Potensi Sumber Daya","Urusan":"Perpustakaan","Urusan Leading Sektor":"Perpustakaan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":58,"Kode Indikator Outcome":105,"Kode Referensi Nasional":"0008-04-01T00:00:00","Indikator Outcome":"Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.","Satuan":"Orang","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Akses dan kualitas pelayanan publik","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Pelayanan Umum","Urusan":"Kesehatan","Urusan Leading Sektor":"Kesehatan","Walidata Indikator Outcome":"Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan BPS.","Status":"NEGATIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":59,"Kode Indikator Outcome":1050,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah","Satuan":"Indeks","Formulasi":"Tidak ada","Definisi Operasional":"untuk mengukur tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah, berdasarkan hasil pengawasan atau audit kearsipan yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) atau Lembaga Kearsipan Daerah (LKD).","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Akses dan kualitas pelayanan publik","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Pelayanan Umum","Urusan":"Kearsipan","Urusan Leading Sektor":"Kearsipan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":60,"Kode Indikator Outcome":1051,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Tingkat Ketersediaan Arsip","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"jumlah arsip yang tersedia dan dapat diakses dengan mudah sesuai dengan kebutuhan administratif atau legalitas, dibandingkan dengan jumlah total arsip yang ada dalam suatu sistem pengelolaan arsip di organisasi atau instansi tertentu.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Akses dan kualitas pelayanan publik","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Pelayanan Umum","Urusan":"Kearsipan","Urusan Leading Sektor":"Kearsipan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":61,"Kode Indikator Outcome":1052,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"mengacu pada persentase jumlah arsip yang telah dilindungi dan diselamatkan melalui tindakan preventif dan korektif (seperti penyimpanan di tempat yang aman, pemeliharaan, atau penggunaan teknologi untuk backup) dibandingkan dengan jumlah total arsip yang ada dalam suatu sistem pengelolaan arsip di suatu organisasi atau instansi.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Akses dan kualitas pelayanan publik","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Pelayanan Umum","Urusan":"Kearsipan","Urusan Leading Sektor":"Kearsipan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":62,"Kode Indikator Outcome":1053,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"jumlah permohonan atau akses yang diberikan kepada masyarakat untuk menggunakan arsip yang bersifat tertutup (misalnya arsip yang terkait dengan informasi sensitif, pribadi, atau rahasia) dibandingkan dengan jumlah total permohonan atau arsip tertutup yang ada dalam suatu periode waktu tertentu.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Akses dan kualitas pelayanan publik","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Pelayanan Umum","Urusan":"Kearsipan","Urusan Leading Sektor":"Kearsipan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":63,"Kode Indikator Outcome":1054,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"jumlah sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di bidang kearsipan yang telah mengikuti pelatihan, pendidikan, atau program pengembangan kompetensi lainnya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bidang kearsipan, dibandingkan dengan jumlah total SDM yang ada di bidang kearsipan dalam suatu organisasi atau instansi.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Akses dan kualitas pelayanan publik","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Potensi Sumber Daya","Urusan":"Kearsipan","Urusan Leading Sektor":"Kearsipan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":64,"Kode Indikator Outcome":1055,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Nilai Tukar Nelayan (NTN)","Satuan":"Indeks","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan, khususnya dalam hal daya beli mereka. NTN menunjukkan perbandingan antara harga produk perikanan yang dijual oleh nelayan dengan harga barang dan jasa yang mereka beli, baik untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Pendapatan masyarakat","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Kesejahteraan Masyarakat","Urusan":"Kelautan Dan Perikanan","Urusan Leading Sektor":"Kelautan Dan Perikanan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":65,"Kode Indikator Outcome":1056,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)","Satuan":"Indeks","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"NTPi adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh pembudidaya ikan (dari hasil produksi budidaya) dengan indeks harga yang dibayar untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan input usaha budidaya, dinyatakan dalam persentase.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Pendapatan masyarakat","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Kesejahteraan Masyarakat","Urusan":"Kelautan Dan Perikanan","Urusan Leading Sektor":"Kelautan Dan Perikanan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":66,"Kode Indikator Outcome":1057,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah besaran nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor perikanan dalam suatu wilayah tertentu dalam periode tertentu, yang dihitung sebagai bagian dari total PDRB wilayah tersebut","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Pendapatan masyarakat","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Potensi Sumber Daya","Urusan":"Kelautan Dan Perikanan","Urusan Leading Sektor":"Kelautan Dan Perikanan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":67,"Kode Indikator Outcome":1058,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Jumlah Produksi Perikanan Tangkap","Satuan":"Ton","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Jumlah produksi perikanan tangkap adalah total hasil tangkapan ikan dan biota perairan lainnya yang diperoleh dari kegiatan penangkapan di perairan laut maupun perairan darat dalam suatu periode tertentu.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Pendapatan masyarakat","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Potensi Sumber Daya","Urusan":"Kelautan Dan Perikanan","Urusan Leading Sektor":"Kelautan Dan Perikanan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":68,"Kode Indikator Outcome":1059,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Jumlah Produksi Perikanan Budidaya","Satuan":"Ton","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Jumlah produksi perikanan budidaya adalah total hasil panen ikan dan biota air lainnya yang diperoleh dari kegiatan budidaya perairan, baik di perairan tawar, payau, maupun laut, dalam periode tertentu. Produksi ini diukur dalam satuan berat (kilogram atau ton) dan nilai ekonomi (rupiah atau mata uang lainnya).","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Pendapatan masyarakat","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Potensi Sumber Daya","Urusan":"Kelautan Dan Perikanan","Urusan Leading Sektor":"Kelautan Dan Perikanan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":69,"Kode Indikator Outcome":106,"Kode Referensi Nasional":"0027-04-01T00:00:00","Indikator Outcome":"Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi.","Satuan":"Orang","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS). Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang. Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi, menurut jenis kelamin, umur dan populasi kunci adalah jumlah kasus baru infeksi HIV per 1000 orang-tahun.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Akses dan kualitas pelayanan publik","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Pelayanan Umum","Urusan":"Kesehatan","Urusan Leading Sektor":"Kesehatan","Walidata Indikator Outcome":"1. Kementerian Kesehatan: Laporan bulanan konseling dan testing HIV, Subdit HIV AIDS dan 2. BPS: untuk data Proyeksi Penduduk Indonesia","Status":"NEGATIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":70,"Kode Indikator Outcome":1060,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Luasan Kawasan Konservasi","Satuan":"Km²","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Luasan Kawasan Konservasi adalah total luas wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan untuk menjaga ekosistem, keanekaragaman hayati, dan keseimbangan lingkungan, baik di darat maupun perairan, dalam suatu periode tertentu. Luasan ini biasanya dinyatakan dalam satuan hektar (ha) atau kilometer persegi (km²) dan mengacu pada regulasi yang berlaku.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Potensi Sumber Daya","Urusan":"Kelautan Dan Perikanan","Urusan Leading Sektor":"Kelautan Dan Perikanan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":71,"Kode Indikator Outcome":1061,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi adalah indikator yang mengukur proporsi atau kontribusi subsektor penyediaan akomodasi (seperti hotel, losmen, penginapan, guest house) terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini mencerminkan peran ekonomi dari sektor perhotelan dan penginapan dalam perekonomian daerah.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Lapangan berusaha","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Ekonomi dan Keuangan","Urusan":"Pariwisata","Urusan Leading Sektor":"Pariwisata","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":72,"Kode Indikator Outcome":1062,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Mengukur perubahan jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi wisata dalam periode waktu tertentu, biasanya dibandingkan dengan periode sebelumnya.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Demografis","Urusan":"Pariwisata","Urusan Leading Sektor":"Pariwisata","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":73,"Kode Indikator Outcome":1063,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Mengukur seberapa besar peningkatan jumlah dan variasi media yang digunakan untuk mempromosikan pariwisata dalam periode waktu tertentu","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Kesejahteraan Masyarakat","Urusan":"Pariwisata","Urusan Leading Sektor":"Pariwisata","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":74,"Kode Indikator Outcome":1064,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"mengukur proporsi pelaku ekonomi kreatif yang telah mendaftarkan dan memiliki hak kekayaan intelektual (HKI) dari karya atau produk kreatif","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Lapangan berusaha","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Kesejahteraan Masyarakat","Urusan":"Pariwisata","Urusan Leading Sektor":"Pariwisata","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":75,"Kode Indikator Outcome":1065,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Mengukur proporsi pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdaftar secara resmi dan terverifikasi keaktifannya dalam suatu periode tertentu","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Lapangan berusaha","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Kesejahteraan Masyarakat","Urusan":"Pariwisata","Urusan Leading Sektor":"Pariwisata","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":76,"Kode Indikator Outcome":1066,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Nilai Tukar Petani (NTP)","Satuan":"Indeks","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Nilai Tukar Petani (NTP) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur daya beli petani, khususnya di perdesaan. NTP menunjukkan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib).","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Pendapatan masyarakat","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Kesejahteraan Masyarakat","Urusan":"Pertanian","Urusan Leading Sektor":"Pertanian","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":77,"Kode Indikator Outcome":1067,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Peningkatan Produksi Tanaman Pangan","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Pendapatan masyarakat","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Potensi Sumber Daya","Urusan":"Pertanian","Urusan Leading Sektor":"Pertanian","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":78,"Kode Indikator Outcome":1068,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Peningkatan Produksi Hortikultura","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura. Budi Daya Hortikultura yang selanjutnya disebut Budi Daya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas hortikultura untuk menghasilkan produksi dengan memperhatikan keamanan pangan dan kelestarian lingkungan.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Potensi Sumber Daya","Urusan":"Pertanian","Urusan Leading Sektor":"Pertanian","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":79,"Kode Indikator Outcome":1069,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Meningkatkan produksi sapi dan kerbau sebagai komoditas andalan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dalam negeri. Meliputi peningkatan produksi, organisasi pelaksana, manajemen database, monitoring dan evaluasi, serta pendanaan. SIKOMANDAN (Sistem Informasi Komoditas Andalan) dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan dari hulu hingga hilir. Melibatkan peningkatan kompetensi SDM, pendampingan usaha peternakan, pemantauan, dan pendampingan ekspor.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Potensi Sumber Daya","Urusan":"Pertanian","Urusan Leading Sektor":"Pertanian","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":80,"Kode Indikator Outcome":107,"Kode Referensi Nasional":"0197-04-01T00:00:00","Indikator Outcome":"Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.","Satuan":"Kasus","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Kasus TB didefinisikan sebagai pasien yang telah dibuktikan secara bakteriologis (mikroskopis, kultur atau molekuler) atau didiagnosis menderita TB. Insidens Tuberkulosis (ITB) adalah jumlah kasus TB baru dan kambuh (termasuk kasus TB pada orang yang hidup dengan HIV) yang muncul selama periode waktu tertentu per 100.000 penduduk.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Akses dan kualitas pelayanan publik","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Pelayanan Umum","Urusan":"Kesehatan","Urusan Leading Sektor":"Kesehatan","Walidata Indikator Outcome":"1. Kementerian Kesehatan: Laporan Tahunan (Pemodelan Matematika); 2. WHO: Global Report.","Status":"NEGATIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":81,"Kode Indikator Outcome":1070,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B","Satuan":"Ha","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud mencakup: a. luas dan lokasi yang akan b. jadwal alih c. luas dan lokasi lahan d. jadwal penyediaan lahan dan e. pemanfaatan lahan pengganti.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Kesejahteraan Masyarakat","Urusan":"Pertanian","Urusan Leading Sektor":"Pertanian","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":82,"Kode Indikator Outcome":1071,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)","Satuan":"Dokumen","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Heu,an dan Hewan, Hewan dan serta Hewan dan media pembawa penyakit manusia, Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/ atau bersifat zoonotik. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Akses dan kualitas pelayanan publik","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Pelayanan Umum","Urusan":"Pertanian","Urusan Leading Sektor":"Pertanian","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":83,"Kode Indikator Outcome":1072,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) merupakan proses sertifikasi sebagai bukti terpenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan. Pembinaan dalam rangka pemenuhan persyaratan sertifikasi nomor kontrol veteriner. Pengembangan Kompetensi petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi adalah pengembangan kompetensi bagi petugas kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, auditor Nomor Kontrol Veteriner (NKV), pemeriksa antemortem postmortem dan petugas teknis kesejahteraan hewan","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Lapangan berusaha","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Kesejahteraan Masyarakat","Urusan":"Pertanian","Urusan Leading Sektor":"Pertanian","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":84,"Kode Indikator Outcome":1073,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Penanganan Bencana Pertanian","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan merupakan upaya penanganan konflik gangguan usaha perkebunan yang tidak difasilitasi oleh pusat.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Lapangan berusaha","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Kesejahteraan Masyarakat","Urusan":"Pertanian","Urusan Leading Sektor":"Pertanian","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":85,"Kode Indikator Outcome":1074,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan adalah pengendalian terhadap DPI tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang ditangani dan yang tidak difasilitasi pusat. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan adalah pengendalian terhadap DPI tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang ditangani dan yang tidak difasilitasi pusat.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Akses dan kualitas pelayanan publik","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Potensi Sumber Daya","Urusan":"Pertanian","Urusan Leading Sektor":"Pertanian","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":86,"Kode Indikator Outcome":1075,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Koordinasi merupakan kegiatan yang melibatkan multi pihak dalam hal pelaksanaan pengelolaan jalan usaha tani , penyusunan petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari petunjuk teknis, yang disesuaikan dengan kondisi setempat, pembinaan dan pengendalian persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Jalan Usaha Tani. Sinkronisasi merupakan kegiatan untuk mensinkronkan seluruh pelaksanaan kegiatan pengelolaan jalan usaha tani, penyusunan petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari petunjuk teknis, yang disesuaikan dengan kondisi setempat, pembinaan dan pengendalian persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Jalan Usaha Tani.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Lapangan berusaha","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Kesejahteraan Masyarakat","Urusan":"Pertanian","Urusan Leading Sektor":"Pertanian","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":87,"Kode Indikator Outcome":1076,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Peningkatan kapasitas lembaga yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian dalam pengelolaan kegiatan (perencanaan, pembinaan,pengawalan, pendampingan) dan sarana prasarana penyuluhan pertanian. Penyediaan penyuluh pertanian sesuai dengan kebutuhan daerah, pengembangan karir penyuluh ASN serta Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian ASN, Penyuluh Swadaya, dan Swasta melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, serta kerjasama dengan pihak terkait/stakeholders lain.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Kesempatan kerja","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Potensi Sumber Daya","Urusan":"Pertanian","Urusan Leading Sektor":"Pertanian","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":88,"Kode Indikator Outcome":1077,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Korporasi Petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani. kelembagaan ekonomi petani adalah kelembagaan yang melaksanakan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktifitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum (koperasi, Badan Usaha Milik Petani, dan lain-lain)","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Lapangan berusaha","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Kesejahteraan Masyarakat","Urusan":"Pertanian","Urusan Leading Sektor":"Pertanian","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":89,"Kode Indikator Outcome":1078,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Tutupan Lahan","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"ukuran atau indikator yang menunjukkan seberapa besar proporsi suatu wilayah yang tertutupi oleh jenis penutup lahan tertentu, seperti hutan, lahan pertanian, permukiman, badan air, atau lainnya, dibandingkan dengan total luas wilayah tersebut.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Geografis","Urusan":"Kehutanan","Urusan Leading Sektor":"Kehutanan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":90,"Kode Indikator Outcome":1079,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Menunjukkan persentase sumbangan sektor kehutanan dan pemanfaatan hasil hutan terhadap total nilai tambah (PDRB) suatu wilayah dalam periode tertentu.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Ekonomi dan Keuangan","Urusan":"Kehutanan","Urusan Leading Sektor":"Kehutanan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":91,"Kode Indikator Outcome":108,"Kode Referensi Nasional":"0009-04-01T00:00:00","Indikator Outcome":"Kejadian Malaria per 1000 orang.","Satuan":"Kasus","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Kesakitan malaria digambarkan dengan insidens malaria, dalam hal ini Annual Parasite Incidence (API). API adalah angka kesakitan per 1.000 penduduk berisiko dalam satu tahun. Angka API digunakan untuk menentukan tingkat endemisitas malaria di suatu daerah. Endemisitas malaria sangat dipengaruhi oleh sistem kesehatan yang buruk, meningkatnya resistensi terhadap pemakaian obat dan insektisida, pola perubahan iklim, gaya hidup, upaya penanggulangan vector, migrasi dan pemindahan penduduk.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Akses dan kualitas pelayanan publik","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Pelayanan Umum","Urusan":"Kesehatan","Urusan Leading Sektor":"Kesehatan","Walidata Indikator Outcome":"Kementerian Kesehatan: Laporan Tahunan.","Status":"NEGATIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":92,"Kode Indikator Outcome":1080,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Indeks Keanegarakaman Hayati","Satuan":"Indeks","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Keanekaragaman Hayati adalah variasi makhluk hidup mulai dari gen, spesies hingga ekosistem pada suatu wilayah.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Potensi Sumber Daya","Urusan":"Kehutanan","Urusan Leading Sektor":"Kehutanan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":93,"Kode Indikator Outcome":1081,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Presentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Lapangan berusaha","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Kesejahteraan Masyarakat","Urusan":"Kehutanan","Urusan Leading Sektor":"Kehutanan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":94,"Kode Indikator Outcome":1082,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Presentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) adalah indikator yang mengukur tingkat peningkatan kelas atau kategori KUPS dalam periode tertentu. KUPS sendiri adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) yang akan dan/atau telah melakukan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Lapangan berusaha","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Kesejahteraan Masyarakat","Urusan":"Kehutanan","Urusan Leading Sektor":"Kehutanan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":95,"Kode Indikator Outcome":1083,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Penurunan Total Padatan Terlarut (TSS/Total Suspended Solid)","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Bahan-bahan tersuspensi (diameter & 1 µm ) yang tertahan pada saringan Millipore dengan diameter pori 0,45 µm. TSS terdiri atas lumpur dan pasir halus serta jasad-jasad renik, yang terutama disebabkan oleh kikisan tanah atau erosi tanah yang terbawa ke badan air. Padatan tersuspensi dikategorikan dalam padatan sulit mengendap, sehingga tidak dapat dihilangkan dengan pengendapan gravitasi konvensional (Suprihatin dan Suparno 2013).","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Potensi Sumber Daya","Urusan":"Kehutanan","Urusan Leading Sektor":"Kehutanan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":96,"Kode Indikator Outcome":1084,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Sampah dan Limbah pada DAS","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tidak ada","Definisi Operasional":"Persentase Sampah dan Limbah pada Derah Aliran Sungai adalah ukuran yang menunjukkan proporsi wilayah dalam suatu Derah Aliran Sungai yang terkontaminasi oleh sampah dan limbah dalam suatu periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat pencemaran dan efektivitas pengelolaan sampah dan limbah di DAS guna mendukung konservasi dan keberlanjutan ekosistem sungai.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Akses dan kualitas pelayanan publik","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Kesejahteraan Masyarakat","Urusan":"Kehutanan","Urusan Leading Sektor":"Kehutanan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"NEGATIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":97,"Kode Indikator Outcome":1085,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan DAS","Satuan":"Persentase","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan DAS adalah indikator yang mengukur proporsi area sempadan sungai yang tertutup oleh vegetasi atau penutup lahan lainnya dalam suatu periode tertentu. Sempadan sungai adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan yang merupakan kawasan lindung tepi sungai yang menjadi satu kesatuan dengan sungai. Indikator ini penting untuk menilai kondisi ekosistem riparian dan efektivitas upaya konservasi serta pengelolaan sumber daya air.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Geografis","Urusan":"Kehutanan","Urusan Leading Sektor":"Kehutanan","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":98,"Kode Indikator Outcome":1086,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota","Satuan":"Liter","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"total jumlah air tanah yang terkandung dalam cekungan air tanah yang melintasi beberapa wilayah administratif, yang dihitung berdasarkan data geohidrologi yang tersedia dan perhitungan volume air tanah yang ada pada kedalaman tertentu di dalam cekungan tersebut","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Potensi Sumber Daya","Urusan":"Energi Dan Sumber Daya Mineral","Urusan Leading Sektor":"Energi Dan Sumber Daya Mineral","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":99,"Kode Indikator Outcome":1087,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota","Satuan":"Meter","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"luas area atau wilayah yang berada di dalam cekungan air tanah yang ditetapkan sebagai zona konservasi berdasarkan pertimbangan ekologi, hidrologi, dan kebutuhan pengelolaan air tanah lintas wilayah administratif. Area ini mencakup bagian dari cekungan yang dianggap sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air tanah yang mendukung berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk untuk irigasi, penyediaan air minum, dan ekosistem.","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Daya saing Daerah","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Geografis","Urusan":"Energi Dan Sumber Daya Mineral","Urusan Leading Sektor":"Energi Dan Sumber Daya Mineral","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"},{"_id":100,"Kode Indikator Outcome":1088,"Kode Referensi Nasional":null,"Indikator Outcome":"Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah","Satuan":"Meter","Formulasi":"Tampilkan","Definisi Operasional":"area atau zona yang diidentifikasi oleh pemerintah daerah untuk dimasukkan dalam perencanaan tata ruang wilayah, dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang di suatu wilayah administratif (kabupaten/kota)","Kewenangan":"","Tujuan Pembangunan Daerah":"Akses dan kualitas pelayanan publik","Aspek Informasi Pembangunan Daerah":"Geografis","Urusan":"Energi Dan Sumber Daya Mineral","Urusan Leading Sektor":"Energi Dan Sumber Daya Mineral","Walidata Indikator Outcome":"","Status":"POSITIF","Jenis Input":"NUMERIC"}], "fields": [{"id": "_id", "type": "int"}, {"id": "Kode Indikator Outcome", "type": "numeric"}, {"id": "Kode Referensi Nasional", "type": "timestamp"}, {"id": "Indikator Outcome", "type": "text"}, {"id": "Satuan", "type": "text"}, {"id": "Formulasi", "type": "text"}, {"id": "Definisi Operasional", "type": "text"}, {"id": "Kewenangan", "type": "text"}, {"id": "Tujuan Pembangunan Daerah", "type": "text"}, {"id": "Aspek Informasi Pembangunan Daerah", "type": "text"}, {"id": "Urusan", "type": "text"}, {"id": "Urusan Leading Sektor", "type": "text"}, {"id": "Walidata Indikator Outcome", "type": "text"}, {"id": "Status", "type": "text"}, {"id": "Jenis Input", "type": "text"}], "_links": {"start": "/api/3/action/datastore_search?resource_id=a34c9a94-cfc0-46d9-befa-c5348e54b276", "next": "/api/3/action/datastore_search?resource_id=a34c9a94-cfc0-46d9-befa-c5348e54b276&offset=100"}, "total": 1223, "total_was_estimated": false}}